cms.kanalindependen.id

Kategori: Kalteng

  • 964 Hotspot Muncul di Kotim, Pulau Hanaut dan MHU Jadi Sorotan

    964 Hotspot Muncul di Kotim, Pulau Hanaut dan MHU Jadi Sorotan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, belum mereda.

    Dalam 24 jam terakhir, 964 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Kotim. Dari jumlah tersebut, 110 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

    Data itu berdasarkan rekapitulasi hotspot wilayah Kotim dari BMKG/BPBD per Sabtu (19/9/2026) pukul 16.00 WIB.

    Selain 110 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, terdapat 737 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 117 titik dengan tingkat kepercayaan rendah.

    “Sebaran hotspot paling banyak terkonsentrasi di bagian selatan Kotim,” ungkap Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorogi H Asan Kotawaringin Timur Suci Priatin Ningsih.

    Pulau Hanaut menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 285 titik. Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU) menyusul dengan 256 titik.

    Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding sejumlah kecamatan lainnya. Mentaya Hilir Selatan tercatat memiliki 90 titik, Mentawa Baru Ketapang 89 titik, dan Teluk Sampit 88 titik.

    Lima kecamatan tersebut secara keseluruhan menyumbang 808 hotspot, atau sekitar 84 persen dari total titik panas yang terdeteksi di Kotim.

    Konsentrasi hotspot juga terlihat pada sejumlah desa.

    Di Kecamatan MHU, Bagendang Tengah mencatat 142 titik panas, sedangkan Bagendang Hilir mencapai 107 titik. Sementara di Pulau Hanaut, Desa Hanaut tercatat memiliki 128 titik panas.

    Tiga wilayah tersebut saja menyumbang 377 hotspot dalam periode pemantauan 24 jam.

    Dari 110 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, MHU menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 41 titik. Pulau Hanaut menyusul dengan 37 titik.

    “Dengan demikian, kedua kecamatan tersebut memiliki 78 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, atau sekitar 71 persen dari total hotspot kategori tinggi di Kotim,” imbuhnya.

    Selain dua kecamatan tersebut, hotspot juga terdeteksi di Kota Besi sebanyak 45 titik, Mentaya Hulu 40 titik, Cempaga Hulu 19 titik, Seranau 13 titik, Parenggean 12 titik, Baamang 11 titik, Telawang tujuh titik, Tualan Hulu empat titik, Bukit Santuai tiga titik, dan Telaga Antang dua titik.

    Sementara itu, Mentawa Baru Ketapang yang berada di kawasan perkotaan Sampit juga mencatat 89 hotspot. Angka tersebut menempatkannya sebagai wilayah dengan jumlah hotspot kelima terbanyak di Kotim.

    Data BMKG/BPBD tersebut merupakan akumulasi titik panas dalam 24 jam terakhir hingga Sabtu pukul 16.00 WIB. Tingkat kepercayaan hotspot menunjukkan tingkat keyakinan deteksi satelit terhadap adanya anomali suhu dan tetap membutuhkan verifikasi di lapangan.

    Sebaran 964 hotspot di berbagai wilayah menunjukkan potensi karhutla masih menjadi perhatian serius di Kotim, terutama di Pulau Hanaut dan MHU yang mencatat konsentrasi hotspot tertinggi. (***)

  • Atasi Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan, Pemkab Kotim Rencanakan Teknologi Olah Air Asin hingga Pipa Bawah Air ke Pulau Hanaut

    Atasi Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan, Pemkab Kotim Rencanakan Teknologi Olah Air Asin hingga Pipa Bawah Air ke Pulau Hanaut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai merencanakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan krisis air bersih yang berulang di wilayah selatan setiap musim kemarau.

    Tidak hanya memperluas jaringan PDAM, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengolah air asin serta opsi pembangunan pipa bawah air menuju Kecamatan Pulau Hanaut.

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, persoalan air bersih di wilayah selatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak jaringan perpipaan. Sebab, ketika kemarau panjang terjadi, sumber air baku yang menjadi tumpuan pelayanan PDAM ikut terdampak intrusi air laut.

    Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem yang mampu menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan meskipun kondisi sumber air berubah akibat musim kemarau.

    ”Kalau kita hanya memperpanjang jaringan, tetapi sumber air bakunya bermasalah, tetap saja tidak menyelesaikan persoalan,” kata Halikinnor.

    Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Sejak awal menjabat sebagai Bupati Kotim, kebutuhan tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ingin didorong secara bertahap.

    ”Ketika bertekad menjadi bupati, saya menetapkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi lebih dahulu, yaitu air bersih dan penerangan,” ujarnya.

    Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana tetap memanfaatkan sumber air yang tersedia ketika kualitasnya menurun akibat masuknya air laut.

    Halikinnor mengaku telah meminta penjelasan kepada Direktur Perumdam Tirta Mentaya mengenai kemungkinan penggunaan teknologi khusus untuk mengolah air yang memiliki kadar garam tinggi agar kembali menjadi air layak konsumsi.

    Ia menyebut teknologi pengolahan air asin atau air laut telah digunakan di sejumlah negara. Karena itu, pemerintah daerah ingin melihat kemungkinan teknologi serupa diterapkan untuk mengatasi persoalan sumber air baku di Kotim.

    ”Tadi saya sudah tanyakan kepada Direktur Perumdam bahwa ada teknologi khusus untuk mengolah air laut. Kita melihat negara-negara lain bisa mengolah air laut menjadi air bersih yang layak konsumsi,” katanya.

    Halikinnor mengatakan pengolahan air dengan bahan yang selama ini lazim digunakan PDAM seperti tawas maupun PAC tidak cukup untuk menangani air yang sudah terpengaruh kadar garam tinggi.

    Artinya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar proses menjernihkan air, tetapi bagaimana menurunkan kadar garam sehingga sumber air yang terdampak intrusi tetap dapat dimanfaatkan.

    ”Kita tidak mungkin mencari sumber air baru. Sumber air yang ada harus dimanfaatkan dengan dukungan teknologi pengolahan yang memadai,” tegasnya.

    Pemkab Kotim pun membuka kemungkinan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan teknologi tersebut.

    Halikinnor menyadari kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah harus selektif dalam belanja, tetapi kebutuhan air bersih dinilai memiliki posisi yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

    Jaringan PDAM Diperluas Bertahap hingga Ujung Pandaran

    Selain mengembangkan teknologi pengolahan air, Pemkab Kotim juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM secara bertahap.

    Halikinnor telah meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Rifan, agar pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih terus dilanjutkan setiap tahun.

    Target yang ingin dicapai adalah memperpanjang jaringan pipa induk hingga Ujung Pandaran.

    ”Kita melanjutkan jaringan pipa induk. Saya ingin sampai Ujung Pandaran,” kata Halikinnor.

    Ia menyadari pembangunan jaringan hingga wilayah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. Selain membutuhkan perencanaan teknis yang matang, kebutuhan anggarannya juga sangat besar dan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

    Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

    ”Memang tidak dalam satu tahun karena membutuhkan dana cukup besar, ratusan miliar, sehingga mungkin beberapa tahun nanti kita anggarkan,” ujarnya.

    Halikinnor juga meminta seluruh fasilitas PDAM yang sudah tersedia di daerah agar tidak dibiarkan bekerja sendiri-sendiri.

    Untuk di wilayah Selatan Kotim, perhatian diarahkan pada unit PDAM di Sungai Lepeh dan Samuda. Keduanya diharapkan dapat dioptimalkan sesuai cakupan wilayah pelayanan masing-masing.

    Unit Sungai Lepeh selama ini melayani kawasan di sekitarnya, sedangkan unit Samuda melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Samuda.

    Dalam kondisi normal atau saat musim hujan, sumber air baku masih dapat dimanfaatkan. Persoalan muncul ketika kemarau panjang menyebabkan air sungai mengalami perubahan kualitas akibat masuknya air laut.

    Karena itu, sistem pelayanan harus dirancang agar ketika salah satu sumber mengalami gangguan, sumber lainnya dapat membantu menopang kebutuhan wilayah yang terdampak.

    ”Harus kita jalankan bersama-sama, sehingga nanti kalau yang satu bermasalah, yang lain bisa membantu,” ujarnya.

    Konsep serupa juga ingin diterapkan pada fasilitas PDAM yang sudah tersedia di wilayah lain. Halikinnor meminta fasilitas di Parenggean, Cempaga hingga Simpang Sebabi, Kecamatan Telawang, dapat dimaksimalkan.

    ”Kita berharap fasilitas yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem penyediaan air bersih Kotim secara lebih terintegrasi,” ujarnya.

    Pulau Hanaut Dipertimbangkan Terhubung Pipa Bawah Air

    Persoalan lebih kompleks dihadapi di Kecamatan Pulau Hanaut karena wilayah tersebut terpisah oleh Sungai Mentaya.

    Halikinnor mengatakan, membangun instalasi PDAM tersendiri di Pulau Hanaut belum otomatis menyelesaikan masalah. Pemerintah tetap harus memastikan ketersediaan sumber air baku yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

    Persoalannya, sumber air di wilayah tersebut juga berpotensi mengalami perubahan kualitas ketika kemarau panjang berlangsung.

    Karena itu, salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah membawa pasokan air dari sistem yang memiliki sumber air lebih memungkinkan melalui pipa bawah air menuju Pulau Hanaut.

    ”Kalau membangun instalasi tersendiri untuk PDAM di sana, kita juga kesulitan sumber bahan bakunya, sehingga kita rencanakan membangun jaringan pipa bawah air laut menuju Pulau Hanaut,” jelas Halikinnor.

    Menurutnya, opsi pipa bawah air perlu dihitung secara teknis dan anggaran karena menyangkut pembangunan infrastruktur lintas perairan. Namun, gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber air baku di Pulau Hanaut.

    Dengan sistem tersebut, pasokan air bersih diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber air setempat yang kualitasnya dapat berubah ketika musim kemarau.

    Akhiri Ketergantungan Dropping Air Setiap Musim Kemarau

    Halikinnor menegaskan, distribusi air menggunakan armada tangki hanya dapat menjadi penanganan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Pemerintah tidak ingin pola tersebut terus menjadi ketergantungan masyarakat setiap kali musim kemarau datang.

    Karena itu, arah pembangunan ke depan adalah membangun sistem air bersih yang mampu bekerja lebih permanen, mulai dari sumber air, teknologi pengolahan, jaringan perpipaan hingga keterhubungan antarsistem pelayanan.

    Ia ingin sumber-sumber air yang ada di Kotim dapat saling terhubung sehingga pelayanan tetap memiliki alternatif ketika salah satu sumber mengalami gangguan.

    ”Harapan saya, ke depan masyarakat di wilayah Selatan tidak lagi kesulitan memperoleh air bersih yang layak konsumsi,” pungkasnya. (hgn)

  • Salurkan Bantuan 40.000 Liter Air Bersih di Wilayah Selatan, Bupati Kotim Pastikan Distribusi Air Berlanjut Sesuai Usulan Desa

    Salurkan Bantuan 40.000 Liter Air Bersih di Wilayah Selatan, Bupati Kotim Pastikan Distribusi Air Berlanjut Sesuai Usulan Desa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyalurkan bantuan 40.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah selatan yang mengalami dampak intrusi air laut dan kekeringan selama musim kemarau.

    Bupati Kotim Halikinnor yang datang langsung menyapa warga di Desa Sei Ijum Raya dan Parebok, memastikan distribusi tidak berhenti pada kegiatan Kamis (17/9/2026), tetapi akan terus dilakukan berdasarkan usulan dan laporan dari desa yang masih membutuhkan air layak konsumsi.

    ”Bantuan air bersih ini kita salurkan, khususnya kepada warga di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan, yang saat ini mengalami kesulitan air bersih yang layak konsumsi,” kata Halikinnor, Kamis (17/9/2026).

    Penyaluran tersebut menyasar wilayah Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan. Delapan mobil tangki dan 28 mobil yang membawa profil tank berkapasitas sekitar 5.000 liter meluncur ke rumah-rumah warga.

    Sejumlah lokasi menjadi sasaran distribusi, di antaranya Desa Lempuyang, Sei Ijum Raya, Sebamban dan Parebok. Penyaluran dilakukan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.

    Di Sei Ijum Raya, bantuan diperuntukkan bagi sekitar 300 kepala keluarga. Jumlah penerima yang hampir sama juga berada di Sebamban.

    Sementara di Parebok, dari sekitar 700 kepala keluarga yang tersebar di sembilan RT, sekitar 300 kepala keluarga di RT 6 dan 7 tercatat mengalami kebutuhan air bersih.

    Distribusi tidak hanya dilakukan dengan menurunkan air pada satu lokasi penampungan.

    Armada diarahkan sedekat mungkin dengan permukiman sehingga masyarakat dapat menerima pasokan tanpa harus mengambilnya dari lokasi yang jauh.

    Mobil tangki bahkan masuk ke gang-gang yang masih dapat dijangkau kendaraan. Pola tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi permukiman dan memudahkan masyarakat memperoleh air yang telah disiapkan pemerintah.

    Untuk penyaluran kepada warga, Halikinnor mengatakan air tersebut diprioritaskan bagi kebutuhan konsumsi.

    ”Air bersih yang disalurkan ini bukan untuk mandi dan mencuci. Ini khusus untuk kebutuhan minum dan memasak,” ujarnya.

    Di sejumlah lokasi, bantuan diberikan dengan memperhitungkan jumlah kepala keluarga yang membutuhkan. Di Sei Ijum Raya dan Sebamban, misalnya, masing-masing sekitar 300 kepala keluarga menjadi sasaran distribusi.

    Penyaluran air bersih menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat.

    Halikinnor datang bersama Kapolres Kotim, Sekda dan jajaran organisasi perangkat daerah serta Direktur Perumdam Tirta Mentaya Sampit.

    ”Selain menyalurkan air bersih, kami ingin mendengar secara langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang paling mendesak untuk kesejahteraan warga,” katanya.

    Distribusi Sudah Berjalan Sejak Agustus

    Halikinnor mengatakan penyaluran air bersih sudah dilakukan ke sejumlah desa di wilayah Selatan Kotim sejak Agustus 2026.

    ”Penyaluran air bersih ini sebenarnya hanya seremonial. Pendistribusian air bersih sudah berjalan sejak Agustus lalu,” ujarnya.

    Karena itu, pemerintah tidak menetapkan kegiatan tersebut sebagai distribusi satu kali. Selama kondisi kekeringan masih membuat masyarakat membutuhkan pasokan, pengiriman air akan kembali dilakukan.

    Halikinnor mengatakan pemerintah menggunakan laporan dari kepala desa sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan distribusi berikutnya.

    ”Kalau ada laporan bahwa air telah habis, masih kurang, atau perlu dilakukan dropping lagi, maka akan segera ditindak lanjuti khususnya untuk warga yang benar-benar mengalami krisis air bersih yang layak konsumsi ,” katanya.

    Krisis Air Bersamaan dengan Ancaman Karhutla

    Kebutuhan air yang meningkat untuk masyarakat berlangsung bersamaan dengan kondisi kemarau yang juga menyulitkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Halikinnor mengatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian karena pemadaman karhutla di Kotim membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama karena banyak wilayah yang memiliki karakter lahan gambut.

    ”Jangankan kebakaran yang berada beberapa kilometer di dalam hutan, kebakaran di pinggir jalan saja hampir membuat kita kewalahan,” ujarnya.

    Kondisi lahan gambut menyebabkan api tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi bagian permukaan. Kebutuhan air menjadi jauh lebih besar ketika sumber-sumber air di sekitar lokasi kebakaran ikut mengering.

    ”Sebab, daerah kita merupakan lahan gambut, sehingga pemadaman membutuhkan air dalam jumlah besar,” katanya.

    Halikinnor mengatakan kondisi sumber air saat ini berbeda dibandingkan kemarau sebelumnya. Jika sebelumnya parit-parit masih menyimpan air, kini banyak yang telah mengering.

    ”Dulu, ketika kemarau, parit-parit masih tersedia air. Sekarang kita sedang menghadapi kemarau panjang, selama lebih dari dua bulan hampir tidak ada hujan, yang membuat sumber-sumber air benar-benar kering kerontang. Karena itu, keterdiaan air yang terbatas jadi salah satu kendala dalam pemadaman api,” ucapnya.

    Ia berharap hujan alami segera turun dengan intensitas yang cukup sehingga tekanan akibat kekeringan dan karhutla dapat berkurang.

    ”Kita tetap berupaya dan berdoa agar Allah menurunkan hujan yang benar-benar deras,” katanya.

    Saat perjalanan menuju wilayah selatan bersama rombongan, Halikinnor masih melihat hujan rintik. Ia berharap kondisi tersebut menjadi pertanda baik bagi wilayah yang telah lama mengalami kekeringan.

    ”Pagi tadi ada hujan rintik, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik,” ujarnya.

    Evaluasi Penanganan untuk Tahun Berikutnya

    Pengalaman menghadapi karhutla tahun ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

    Halikinnor mengingat kembali kejadian kebakaran besar yang pernah terjadi pada 2019 dan 2023, kemudian kembali terjadi pada 2026.

    ”Karhutla ini harus menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Kebakaran hutan bukan hanya terjadi tahun ini. Saya ingat, tahun 2019 terjadi kebakaran besar, kemudian tahun 2023 juga besar, dan sekarang tahun 2026 kembali terjadi,” katanya.

    Pemerintah harus mengubah pola perencanaan agar kesiapsiagaan tidak baru dilakukan ketika bencana sudah terjadi.

    ”Ke depan kita harus merencanakan langkah penanganan bukan hanya ketika status tanggap darurat sudah ditetapkan, melainkan sejak keadaan masih normal,” tegasnya.

    Salah satu yang perlu disiapkan adalah sumber air di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kebakaran. Halikinnor mengusulkan pembangunan hidran dan sumur bor pada titik strategis.

    Namun, keberadaan sumur bor harus ditempatkan pada lingkungan yang memiliki aktivitas masyarakat. Tujuannya agar fasilitas tersebut tidak terbengkalai ketika tidak ada kebakaran.

    ”Sumur bor itu harus dibangun di lokasi yang ada warganya, agar dipelihara dan dimanfaatkan setiap hari,” jelasnya.

    Pemanfaatannya dapat dilakukan untuk kebutuhan lingkungan sehari-hari, seperti menyiram taman maupun tanaman di pinggir jalan.

    Dengan demikian, sumber air tetap aktif dan terawat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan kebakaran.

    ”Jangan sampai ketika musibah datang, kita baru mencari air dan ternyata tidak ada,” tegas Halikinnor.

    Bantuan Pusat Disiapkan untuk Penanganan Karhutla

    Selain perencanaan sumber air, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan.

    Halikinnor menyebut pemerintah pusat telah memberikan bantuan sebesar Rp15 miliar yang diarahkan untuk penanganan karhutla.

    Menurutnya, anggaran tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan penanganan selama masa tanggap darurat.

    Apabila masih terdapat dana yang dapat dimanfaatkan, sebagian dapat dipersiapkan untuk membangun kesiapsiagaan pada tahun berikutnya.

    ”Apabila masih ada dana yang dapat digunakan, perlu disiapkan untuk merancang langkah tahun depan, termasuk pembangunan sumur bor dan embung portabel,” ujarnya.

    Halikin mengatakan kebutuhan peralatan di lapangan menunjukkan bahwa pengadaan tidak bisa menunggu sampai kebakaran terjadi. Bahkan, untuk memperoleh mesin alkon saat ini mulai sulit karena stok yang tersedia telah habis.

    ”Saat ini, untuk membeli mesin alkon saja sulit karena stok habis,” katanya.

    Persoalan ini, lanjut Halikinnor, harus menjadi pelajaran dalam menyusun kebutuhan peralatan sejak jauh hari.

    ”Ke depannya kita benar-benar harus merencanakan kesiapsiagaan sejak awal, agar ketika musibah datang kita tidak lagi kesulitan,” tegasnya.

    Damkar Diperkuat di Tingkat Kecamatan

    Evaluasi juga diarahkan pada pemerataan kemampuan pemadaman. Halikinnor menyebut sejumlah kecamatan seperti Samuda, Parenggean, Cempaga Hulu dan Telawang perlu memiliki unit pemadam kebakaran.

    ”Setiap kecamatan paling tidak harus memiliki damkar, bukan hanya untuk menghadapi musim kemarau, tetapi juga untuk menangani kebakaran rumah yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” ujarnya.

    Dengan adanya unit di tingkat kecamatan, penanganan awal diharapkan tidak selalu bergantung pada pengerahan personel dan armada dari pusat kabupaten.

    Apabila pemerintah daerah masih kekurangan tenaga ahli untuk menyusun sistem tersebut, Halikinnor membuka kemungkinan menggunakan jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam perencanaan penanganan kebakaran.

    ”Kalau kita kekurangan tenaga ahli, maka kita harus menggunakan jasa konsultan yang ahli untuk merancang sistem penanganan kebakaran ke depan,” katanya.

    Keselamatan Petugas Tidak Boleh Diabaikan

    Selain sarana dan sumber air, keselamatan personel yang turun melakukan pemadaman juga menjadi perhatian. Halikinnor meminta tim di lapangan tetap bekerja maksimal tanpa mengabaikan kondisi keselamatan.

    ”Saya juga sering menyampaikan kepada tim pemadam kebakaran agar tetap berusaha maksimal, tetapi harus menjaga keselamatan,” ujarnya.

    Ia tidak ingin upaya memadamkan api justru menimbulkan korban dari pihak petugas.

    ”Jangan sampai petugas yang berhadapan langsung dengan api mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Dampak Intrusi Air Laut, Air PDAM di Wilayah Selatan Kotim Jadi Payau, Warga Terpaksa Beli Air Layak Konsumsi

    Dampak Intrusi Air Laut, Air PDAM di Wilayah Selatan Kotim Jadi Payau, Warga Terpaksa Beli Air Layak Konsumsi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Intrusi air laut membuat kualitas air PDAM di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur berubah payau.

    Meski jaringan perpipaan masih mengalir hingga ke rumah warga, air tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk minum dan memasak sehingga masyarakat terpaksa membeli air yang layak konsumsi.

    Kondisi paling terasa di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), terutama wilayah yang berada lebih dekat dengan kawasan pesisir.

    Persoalan tersebut semakin mendesak sejak awal September ketika sumber air baku yang selama ini dimanfaatkan untuk pelayanan PDAM tidak lagi memungkinkan digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

    Camat Mentaya Hilir Selatan Wahyudah mengatakan krisis air bersih saat ini dirasakan masyarakat di seluruh wilayah kecamatannya yang terdiri atas delapan desa dan dua kelurahan.

    ”Semua wilayah terdampak, tetapi masyarakat pesisir yang paling merasakan dampaknya,” kata Wahyudah, saat diwawancarai awak media di Desa Sei Ijum Raya, Kamis (17/9/2026).

    Wahyudah mengatakan wilayah yang mengalami kondisi paling berat berada di bagian selatan, terutama Desa Sei Ijum Raya dan Sebamban. Pengaruh air laut terhadap sumber air semakin terasa ketika kemarau berlangsung panjang.

    Persoalannya menjadi lebih kompleks karena hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses jaringan PDAM.

    Namun, kendalanya bukan karena jaringan pelayanan belum tersedia, melainkan air yang dialirkan melalui jaringan tersebut sudah mengalami perubahan kualitas.

    ”Air PDAM yang bersumber dari Sungai Lepeh sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikonsumsi,” ujarnya.

    Wahyudah mengatakan perubahan kualitas air PDAM sudah terjadi 1 September 2026.

    Sejak saat itu, masyarakat tidak lagi dapat menggunakan air PDAM tersebut untuk kebutuhan konsumsi meskipun sambungan perpipaan telah tersedia di rumah-rumah warga.

    ”Terhitung sejak 1 September, air tersebut tidak bisa lagi digunakan, walaupun banyak masyarakat yang sudah memasang sambungan PDAM,” katanya.

    Wahyudah menjelaskan ketika kemarau berlangsung lebih dari dua bulan, air laut mulai memengaruhi kualitas air Sungai Mentaya.

    ”Kalau musim kemarau lebih dari dua bulan, biasanya Sungai Mentaya mulai terasa asin,” ujarnya.

    Sebelum kualitas air memburuk, air dari Sungai Lepeh masih dimanfaatkan dan didistribusikan kepada masyarakat.

    Wahyudah mengatakan distribusi air tersebut telah berlangsung sejak Juli karena pada waktu itu kondisinya masih memungkinkan untuk digunakan, termasuk untuk kebutuhan minum dan memasak.

    Namun, perubahan kualitas sumber air membuat masyarakat harus mencari alternatif lain.

    Sebagian warga masih dapat membeli air dari Sampit, sementara masyarakat di kawasan pesisir menghadapi kesulitan lebih besar karena ketergantungan terhadap sumber air dari Pulau Lepeh.

    ”Masyarakat saat ini membutuhkan pasokan air yang dapat digunakan selama kondisi sumber air baku belum kembali normal,” ujarnya.

    Air Masih Mengalir, tetapi Warga Harus Membeli Air

    Krisis air yang layak konsumsi dirasakan langsung oleh Taibah (45), warga Desa Sei Ijum Raya. Di rumahnya, air PDAM masih mengalir setiap hari, tetapi tidak lagi digunakan untuk minum maupun memasak karena rasanya sudah berubah menjadi payau.

    ”Air sungai sudah asin. Air PDAM juga berubah menjadi payau selama satu bulan ini,” ucap Taibah.

    Perubahan kualitas air membuat kebutuhan konsumsi rumah tangga harus dipenuhi dengan membeli air dari luar.

    ”Untuk minum sudah tidak bisa. Untuk memasak juga tidak bisa karena airnya payau,” ujarnya.

    Taibah mengatakan saat ini dirinya tinggal bersama suaminya. Anak-anaknya tidak menetap di rumah sehingga kebutuhan air minum sehari-hari relatif lebih sedikit.

    ”Biasanya dua galon cukup untuk kebutuhan minum. Namun, untuk memasak kami juga membeli air kemasan gelas,” katanya.

    Dalam kondisi tertentu, kebutuhan tersebut meningkat menjadi dua hingga tiga galon, terutama ketika anggota keluarga datang dan berkumpul. Bahkan, satu galon dapat habis lebih cepat ketika jumlah orang yang berada di rumah bertambah.

    Harga air galon yang dibeli warga sekitar Rp5.000 per galon. Namun, di lokasi tertentu masih terdapat penjual yang mematok harga sekitar Rp3.000.

    Artinya, selama air PDAM tidak dapat digunakan untuk konsumsi, kebutuhan air minum menjadi pengeluaran tambahan yang harus ditanggung warga. Jumlahnya bergantung pada banyaknya anggota keluarga dan kebutuhan air setiap hari.

    ”Kalau air satu drum digunakan untuk memasak, mencuci, dan kebutuhan lainnya, kemungkinan hanya cukup sekitar satu minggu,” ujarnya.

    Taibah mengatakan bantuan air dari Pemkab Kotim melalui Perumdam Tirta Mentaya Sampit pada Kamis (17/9/2026) menjadi yang pertama diterima warga Sei Ijum Raya selama periode krisis air kali ini.

    ”Untuk bantuan air yang didatangkan dari Sampit, ini baru pertama kali disalurkan ke Sei Ijum Raya,” katanya.

    Sebelumnya, warga desa mendapatkan air melalui distribusi yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan air PDAM setempat yang masih tersedia.

    Bantuan tersebut, bagi Taibah cukup berarti karena warga kini harus mencari sumber air lain untuk kebutuhan yang sebelumnya dapat dipenuhi dari keran PDAM.

    ”Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan bantuan air bersih ini dapat terus membantu masyarakat di sini,” ujarnya.

    Warga Pesisir Mengalami Kondisi Lebih Berat

    Taibah mengatakan kondisi air di kawasan yang lebih dekat dengan pesisir terasa lebih parah karena pengaruh air laut semakin kuat.

    Sementara di wilayah Sei Ijum Raya, air payau masih dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan tertentu, tetapi tidak digunakan untuk minum.

    ”Di daerah yang lebih ke bawah atau pesisir, seperti di Kecamatan Teluk Sampit, kondisi air lebih parah asinnya karena dipengaruhi air laut,” katanya.

    Mengenai dampak kesehatan selama musim kemarau dan kekeringan yang berlangsung selama dua bulan lebih ini, Taibah mengaku tidak ada keluhan penyakit.

    ”Saya kurang mengetahui secara pasti untuk warga desa lain. Namun, untuk warga sekitar sini belum ada keluhan penyakit,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Karhutla Mengancam Permukiman, Sumber Air Terbatas, Pemkab Kotim Minta Perusahaan Bantu Suplai Air ke Titik Api

    Karhutla Mengancam Permukiman, Sumber Air Terbatas, Pemkab Kotim Minta Perusahaan Bantu Suplai Air ke Titik Api

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim) masih menjadi persoalan serius. Api tidak hanya muncul di kawasan yang jauh dari permukiman, tetapi mulai mendekati rumah warga,

    Kemarau dan kekeringan yang terjadi di Kotim selama dua bulan lebih hampir tak pernah diguyur hujan membuat sumber air di sejumlah titik untuk pemadaman sangat terbatas.

    Situasi tersebut membuat Pemkab Kotim meminta perusahaan besar swasta agar ikut membantu menyuplai air ke lokasi titik api dengan mengerahkan armada secara terkoordinasi.

    Permintaan itu menjadi salah satu hasil evaluasi penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (16/9/2026).

    Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Kotim membahas kondisi titik api yang semakin menyebar, keterbatasan akses menuju lokasi, minimnya sumber air, kebutuhan tambahan armada dan personel, hingga ancaman kebakaran yang mulai mendekati kawasan permukiman.

    Halikinnor mengatakan, status tanggap darurat karhutla sebelumnya telah diperpanjang 16 September hingga 30 September 2026 karena kondisi di lapangan belum sepenuhnya membaik.

    Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk bagian selatan dan beberapa kawasan di bagian utara Kotim

    ”Memang ada hujan di beberapa wilayah, tetapi titik api masih muncul. Jadi kita masih harus bekerja maksimal,” kata Halikinnor.

    Kondisi karhutla saat ini tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Apalagi sebagian titik api berada cukup jauh dari pusat pemerintahan dan sulit dijangkau apabila hanya mengandalkan armada yang dimiliki pemerintah.

    Titik api yang berada dekat jalan besar atau sumber air relatif lebih mudah ditangani. Persoalan menjadi lebih berat ketika kebakaran berada jauh dari sungai, sumber air maupun akses kendaraan.

    Karena itu, Pemkab Kotim meminta perusahaan perkebunan tidak hanya memberikan dukungan untuk penanganan karhutla pada tingkat provinsi, tetapi juga membantu langsung kebutuhan di wilayah Kotim.

    ”Kalau titiknya jauh dari jangkauan kita, kita minta perusahaan yang paling dekat untuk membantu,” ujar Halikinnor.

    Perusahaan Diminta Siapkan Armada

    Pj Sekda Kotim Diana Setiawan menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dibahas dalam rapat adalah keterbatasan armada untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran.

    Keterbatasan tersebut juga berkaitan dengan jumlah personel pemerintah daerah. Satu kendaraan yang beroperasi di lapangan membutuhkan beberapa orang untuk menjalankan tugas, sementara pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) juga tetap harus menjalankan pelayanan pemerintahan.

    Karena itu, Pemkab Kotim menyepakati pola gotong royong dengan melibatkan perusahaan secara langsung.

    Diana mengusulkan, setiap perusahaan diminta menyiapkan sedikitnya satu kendaraan, seperti Hilux, L300 atau kendaraan pikap, yang dilengkapi tangki profil air beserta pengemudinya.

    Armada tersebut nantinya dikendalikan dan dikoordinasikan BPBD Kotim untuk mendukung distribusi air ke lokasi kebakaran, baik pada pagi, siang maupun malam hari.

    Dengan pola tersebut, tenaga dari OPD dapat dibagi secara proporsional. Personel yang bertugas malam juga tidak harus kembali menjalankan tugas lapangan pada pagi atau siang hari sehingga sistem pergantian personel dapat lebih teratur.

    ”Kami usulkan setiap perusahaan minimal menyiapkan satu kendaraan dengan tangki air dan pengemudi. Nanti pengaturannya bisa berkoordinasikan melalui BPBD,” kata Diana dalam rapat.

    Armada perusahaan ditargetkan mulai bergerak secepatnya. Perusahaan yang memiliki titik api di sekitar wilayah perkebunannya tetap diminta memprioritaskan penanganan di areal tersebut.

    Sementara perusahaan yang tidak memiliki titik api di sekitar wilayah kerjanya diminta mengarahkan armada dan personelnya untuk membantu kebakaran yang terjadi di kawasan kota maupun permukiman.

    Pemkab Kotim menanggung kebutuhan bahan bakar dan konsumsi bagi personel bantuan. Perusahaan diminta menyediakan kendaraan, tangki profil dan pengemudi.

    Diana menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk gotong royong atau habaring hurung dalam menghadapi karhutla.

    Api Mulai Mendekati Permukiman

    Ancaman terhadap permukiman menjadi perhatian serius dalam evaluasi tersebut.

    Wakil Bupati Kotim Irawati melaporkan adanya kebakaran di sekitar kawasan permukiman Jalan Ir. Soekarno dan Lingkar Utara. Lokasi titik api disebut berjarak sekitar 450 meter dari Jalan Ir Soekarno dan berada tidak jauh dari sekitar 30 rumah warga.

    Berdasarkan informasi lapangan yang disampaikan dalam rapat, kawasan tersebut berbatasan dengan areal perkebunan yang disebut berkaitan dengan PT NSP.

    Irawati mengatakan, titik api kini mulai masuk atau mendekati kawasan yang dihuni masyarakat. Dalam beberapa kejadian, warga bahkan mulai memindahkan barang-barang mereka karena api sudah terlalu dekat dengan rumah.

    “Kebakaran lahan sudah mendekati areal permukiman. Baru-baru ini terjadi di Jalan Langsat 4 dan Murai, bahkan kawasan Perumahan Aryaga, api sampai  membakar bagian dapur dua rumah warga,” ujar Irawati yang juga mengecek ke lokasi rumah warga yang terdampak kebakaran.

    Lebih lanjut, Irawati mengungkapkan, persoalan keterbatasan air yang membuat penanganan pemadaman terhambat.

    ”Di pagi hari masih terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan karena kondisi pasang memungkinkan penyedotan dari drainase di Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda. Namun, setelah sekitar pukul 14.00 hingga malam hari, sebagian sumber air mulai mengering,” ungkap Irawati.

    Akibatnya, proses pengisian air untuk armada pemadam bisa mengalami antrean. Waktu tunggu bahkan dapat mencapai 30 hingga 40 menit.

    ”Kalau perusahaan cepat mengerahkan kendaraan tangki, kita bisa lebih cepat merespons karena persoalan kita sekarang salah satunya memang keterbatasan air untuk pemadaman,” jelasnya.

    BPBD Usulkan Pos Suplai Air Baku

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti mengatakan, BPBD langsung menindaklanjuti arahan hasil evaluasi.

    Sehari sebelum rapat, BPBD mengerahkan 11 tim untuk penanganan karhutla, dengan tiga tim tetap bergerak pada malam hari.

    Namun, persoalan air menjadi semakin nyata karena sejumlah sumber mulai mengering.

    BPBD kemudian mengusulkan pembentukan atau pengaktifan pos suplai air baku. Sistem tersebut dapat menggunakan pola yang pernah diterapkan pada penanganan karhutla 2019, yakni mengambil air dari sungai kemudian menampungnya di titik penampungan atau profil sebelum disalurkan kembali ke armada pemadam.

    Untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan kota, BPBD juga akan membuat surat yang ditujukkan kepada PT Pelindo dan berkoordinasi dengan Polres Kotim serta KP3 agar membuka akses pengambilan air baku di sekitar kawasan Ikon Jelawat.

    ”Kami juga memerlukan tambahan personel dari OPD untuk memperkuat tim malam. Pertimbangannya, risiko penanganan kebakaran pada malam hari cukup tinggi sehingga personel yang bertugas malam membutuhkan waktu istirahat sebelum kembali menjalankan tugas pada shift berikutnya,” ujarnya.

    Tiga Titik Sungai Mentaya Disiapkan untuk Pengisian Air

    Selain mengerahkan armada perusahaan, Pemkab Kotim juga membahas sumber air alternatif yang dapat digunakan untuk mengisi kendaraan tangki.

    Sedikitnya tiga lokasi di kawasan Sungai Mentaya menjadi perhatian, yakni akses di sekitar Pelabuhan Pertamina di Baamang, kawasan KP3, serta kawasan Pelindo di Pelabuhan Sampit.

    Untuk akses Pertamina, pemerintah daerah akan meminta izin agar pengambilan air dapat dilakukan hingga sore atau malam hari.

    Sementara akses di kawasan KP3 disebut sudah memperoleh izin dari kepolisian.

    Kawasan Pelindo juga disiapkan karena memungkinkan menjadi lokasi pengisian bagi kendaraan tangki berkapasitas besar.

    Koordinasi dengan Pelindo, Pertamina, kepolisian dan pengelola lokasi diperlukan agar kendaraan pengangkut air dapat keluar-masuk dan melakukan pengisian tanpa menghambat operasi.

    Langkah tersebut diperlukan karena sumur bor di kawasan perumahan tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan. Ketika satu tangki profil telah terisi, debit air dapat kembali cepat berkurang.

    Titik Api Jauh dari Sungai

    Dalam forum rapat, Halikinnor membahas peta titik api di beberapa lokasi berada cukup jauh dari sumber air.

    Karena itu, peta tidak hanya digunakan untuk mengetahui keberadaan titik api, tetapi juga untuk menghitung jarak menuju sungai, akses kendaraan, sumber air alternatif serta perusahaan yang lokasinya paling dekat.

    Salah satu titik api ada yang berjarak sekitar enam kilometer dari Sungai Mentaya dan sekitar 2,6 kilometer dari jalur Sampit-Palangka Raya.

    Jarak tersebut membuat pengambilan air dari sungai menjadi tidak sederhana sehingga diperlukan dukungan perusahaan terdekat.

    Di Mentaya Hilir Selatan, jumlah titik pada data sebelumnya disebut empat titik, sedangkan peta terbaru yang dibahas menunjukkan sembilan titik. Dari titik-titik tersebut, empat lokasi disebut berjarak sekitar 4,2 kilometer dari sungai.

    Jarak menuju ujung parit terdekat juga sekitar 2,3 kilometer. Salah satu alternatif yang dibahas adalah pembuatan atau pemanfaatan sumur bor apabila debit air memungkinkan.

    Penggunaan embung portabel dinilai belum cukup karena tekanan pompa tidak memadai untuk menjangkau jarak yang terlalu jauh.

    Kawasan tersebut disebut merupakan lahan pertanian dan tidak terdapat perusahaan perkebunan di sekitarnya.

    Untuk titik api di sisi barat, lokasi pastinya masih harus dipastikan. Jika berada di kawasan barat, terdapat sejumlah perusahaan perkebunan besar di sekitar Bagendang Tengah, Natai Baru dan Pondok Damar yang dapat dikoordinasikan untuk membantu.

    Di wilayah tersebut juga telah terdapat kelompok  Masyarakat Peduli Api (MPA) yang juga melibatkan perusahaan. Perkembangan titik api diperbarui setiap hari sehingga ketika titik api muncul, perusahaan yang berada di kawasan tersebut dapat segera bergerak.

    Seranau Menjadi Perhatian

    Kawasan Seranau turut menjadi perhatian karena jumlah titik api pada peta terbaru disebut bertambah.

    Lokasinya dinilai cukup jauh dari Sungai Mentaya. Salah satu titik bahkan disebut berjarak lebih dari 2,83 kilometer dari sungai sehingga distribusi air menggunakan kendaraan darat membutuhkan waktu dan armada yang memadai.

    Karena itulah, apabila dukungan helikopter water bombing tersedia, BPBD diminta berkoordinasi dengan pilot untuk menentukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan, termasuk Seranau, Pulau Hanaut dan kawasan utara.

    Namun, Halikinnor menegaskan bahwa water bombing bukan pengganti operasi pemadaman di darat.

    Penyiraman dari udara lebih berfungsi untuk membantu pendinginan. Setelah itu, tim darat tetap harus masuk ke lokasi untuk memastikan api benar-benar padam.

    ”Kita juga tidak bisa mengandalkan water bombing sepenuhnya, karena yang paling berperan memadamkan api sampai benar-benar padam itu tetap petugas di darat,” ujarnya.

    Ganepo Kekurangan Alkon dan Selang

    Kawasan Ganepo menghadapi persoalan berbeda, yakni keterbatasan peralatan untuk mengalirkan air.

    Saat ini hanya tersedia dua unit alkon dengan panjang selang sekitar 300 meter. Kondisi tersebut dinilai belum mencukupi karena angin dari arah selatan masih bertiup dan karakter lahan tidak seluruhnya berupa tanah mineral.

    Alkon dapat digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke lokasi kebakaran dari sumber air menuju titik api.

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkab Kotim meminta dukungan tambahan dari PT Rimba Makmur Utama. Perkiraan kebutuhan tambahan mencapai enam hingga tujuh unit alkon.

    Selain alkon, kebutuhan selang dan nozzle juga masih kurang. Selang yang tersedia rata-rata sekitar 30 meter, sementara kebutuhan diperkirakan mencapai 12 hingga 15 gulung selang berdiameter dua inci.

    Sumber air juga sedang diupayakan melalui sumur bor. Sumur bor yang sebelumnya dibuat oleh RMU akan dibersihkan dan diaktifkan kembali.

    RMU juga telah memberikan empat unit embung portabel berbahan terpal dengan kapasitas sekitar 2.000 liter per unit.

    ”BPBD catat kebutuhan peralatan di Ganepo dan pastikan lagi pengadaan alat alkon yang sebelumnya telah diajukan segera cepat dipesan sampai dapat,” ujarnya.

    Bara di Kota Masih Menyala

    Selain kawasan yang jauh dari pusat kota, sejumlah titik di wilayah perkotaan juga masih menjadi perhatian.

    Lokasi yang disebut dalam evaluasi antara lain Jalan Sawit Raya, Alam Salju, Perumahan Robi, Pandawa, Jalan Jenderal Sudirman belakang Pengadilan Agama, belakang Samator, Borneo Regency, Lingkar Selatan, Lingkar Utara, Murai, Langsat, WMP, Bumi Raya dan Jalan Jaksa Agung.

    Kebakaran di Jalan Sawit Raya yang sebelumnya sudah dipadamkan kembali aktif. Api di kawasan Alam Salju dan Perumahan Robi juga masih berasap.

    Sementara di Jalan Jaksa Agung menuju Bandara Haji Asan Sampit, pemantauan termal sehari sebelumnya memperkirakan luasan lahan yang terbakar hampir satu hektare.

    ”Saya minta titik-titik kebakaran di kawasan kota tetap menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kebakaran yang terjadi di luar wilayah perkotaan,” ujarnya.

    Pertimbangannya, kebakaran yang berada dekat permukiman memiliki risiko langsung terhadap masyarakat.

    Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

    Halikinnor menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap areal konsesinya masing-masing. Namun, dukungan juga dibutuhkan untuk membantu kebakaran di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    Pemerintah daerah telah meminta dukungan perusahaan melalui rapat dan koordinasi lapangan. Setiap bantuan yang diberikan perusahaan akan dicatat dan dievaluasi.

    Halikinnor menegaskan, apabila ada perusahaan mengetahui kebakaran di sekitar konsesinya tetapi tidak mengambil langkah penanganan, hal tersebut akan menjadi catatan pemerintah.

    “Kalau perusahaan tahu ada kebakaran di wilayahnya kemudian tidak peduli, tentu akan kami catat dan evaluasi. Termasuk, siapa-siapa saja perusahaan yang membantu dukungan armada suplai air itu juga akan dicatat mana yang peduli dan kurang peduli akan jadi catatan kita,” tegasnya.

    Ia mengatakan, pemerintah dapat mengambil langkah melalui kewajiban perusahaan maupun aspek perizinan apabila ditemukan persoalan dalam penanganan kebakaran di areal perusahaan.

    Meski demikian, secara umum partisipasi perusahaan dalam penanganan karhutla di Kotim dinilai cukup baik.

    Salah satu dukungan yang disebut Halikinnor datang dari kelompok Musim Mas Grup.

    Perusahaan tersebut sebelumnya telah mengirimkan mobil pemadam dan kendaraan tangki air.

    Selain itu, Musim Mas membantu pengadaan alkon untuk pemerintah daerah dan BPBD serta berencana memberikan alkon untuk mendukung Polsek, kecamatan dan Koramil di wilayah operasionalnya.

    Musim Mas juga telah membuka pos kesehatan dan memberikan bimbingan teknis terkait penanganan karhutla.

    ”Peran dukungan perusahaan dari PT Musim Mas juga kita apreasi, mereka sampai menyewa helikopter sendiri untuk water bombing dan membantu kendaraan tangki. Informasinya mereka juga akan membantu dua alkon. Kita harap perusahaan lain turut berperan sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Halikinnor.

    Pemkab Minta Pemadaman Tidak Dilakukan Sendiri-Sendiri

    Halikinnor juga menekankan pentingnya pola penanganan bersama di lapangan.

    Ia tidak ingin personel pemadam terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang bekerja sendiri-sendiri di lokasi yang sama.

    Menurutnya, jumlah personel yang terbatas terkadang hanya mampu memadamkan api yang terlihat di permukaan. Kondisi tersebut belum tentu memastikan api benar-benar mati, terutama pada lahan yang memungkinkan api menjalar di bawah permukaan.

    Karena itu, ketika satu titik api berada di sekitar beberapa perusahaan, koordinasi harus dilakukan melalui Forkopimcam dengan melibatkan camat, kapolsek, danramil, perusahaan terdekat serta MPA.

    Semua kekuatan harus diarahkan untuk menyelesaikan satu titik sampai benar-benar padam sebelum berpindah ke lokasi lain.

    ”Jangan sampai pemadaman dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau kekuatan sedikit, mungkin api di atas padam, tetapi di bawah masih menyala. Jadi harus dikeroyok sampai benar-benar padam,” tegas Halikinnor.

    Pemkab Minta Bantuan Helikopter

    Pemkab Kotim sebelumnya telah mengajukan permintaan helikopter water bombing kepada pemerintah Provinsi Kalteng.

    Namun, berdasarkan surat yang diterima pemerintah daerah, helikopter tersebut tidak dialokasikan untuk Kotim dan diarahkan untuk mendukung perlindungan kawasan Tanjung Puting, Kabupaten Kobar.

    Halikinnor menilai Kotim juga menghadapi kondisi yang membutuhkan dukungan tersebut.

    Pemadaman water bombing menggunakan helikopter akan diarahkan ke titik-titik yang dinilai paling mendesak berdasarkan peta dan koordinat terbaru.

    Dari peta titik api, pemerintah dapat menentukan lokasi yang menjadi prioritas, akses menuju titik api, jarak dari sumber air dan perusahaan yang paling dekat untuk diminta membantu.

    Bandara Salah Satu Indikator Kondisi Kabut Asap

    Halikinnor mengatakan kondisi kabut asap juga dapat dilihat dari aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit.

    Apabila pesawat masih dapat mendarat, kondisi visibilitas dianggap masih memungkinkan. Namun, dalam beberapa waktu lalu pesawat tidak dapat mendarat akibat jarak pandang yang terbatas.

    Halikinnor menilai hujan yang turun di beberapa wilayah belum dapat dianggap sebagai awal musim hujan yang mampu menghentikan karhutla secara menyeluruh. Hujan masih bersifat lokal dan sporadis sehingga operasi pemadaman tetap harus berjalan.

    Masyarakat Diminta segera Melapor

    Selain perusahaan, masyarakat juga diminta tidak menunggu kebakaran membesar sebelum melaporkannya.

    Halikinnor meminta setiap warga yang melihat pembakaran lahan atau titik api segera menyampaikan informasi kepada aparat terdekat, seperti kapolsek, danramil, camat, pemerintah desa, Babinsa maupun Bhabinkamtibmas.

    ”Untuk tingkat kabupaten, laporan juga dapat diteruskan kepada Polres, Kodim dan Kejaksaan,”  ujarnya.

    Halikin juga menegaskan bahwa apabila ditemukan pembakaran yang dilakukan secara sengaja, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan karena dampaknya dapat meluas dan berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai lingkungan.

    ”Jangan tunggu api sampai ke rumah. Kalau melihat ada pembakaran atau melihat api, segera laporkan, sebelum api meluas mendekati rumah warga,” pungkasnya. (hgn)

  • Penerbangan Sampit Kena Cancel, Kabut Asap Ganggu Bandara H Asan

    Penerbangan Sampit Kena Cancel, Kabut Asap Ganggu Bandara H Asan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Jumat (18/9/2026)

    Dua penerbangan rute Sampit-Surabaya dari Nam Air dan Wings Air dipastikan batal terbang akibat kondisi kabut asap yang berdampak terhadap jarak pandang di sekitar bandara.

    Person In Charge (PIC) Civil Aviation Publication Team (CAPT) Bandara H Asan Sampit, Alfiansyah, mengatakan penerbangan Nam Air dengan nomor penerbangan IN 243 sebelumnya dijadwalkan berangkat pukul 13.35 WIB.

    Penerbangan tersebut sempat mengalami penundaan dan dijadwalkan kembali pada pukul 17.25 WIB. Namun, kondisi di sekitar Bandara H Asan Sampit membuat penerbangan akhirnya dibatalkan.

    “Disampaikan oleh Sriwijaya Air Group terkait pembatalan jadwal penerbangan NAM Air IN 243 tanggal 18 September 2026 rute Sampit-Surabaya jam 17.25 WIB dialihkan menjadi IN 243 tanggal 19 September 2026 jam 12.45 WIB dikarenakan dampak asap karhutla Kalimantan,” kata Alfiansyah.

    Tak lama berselang, penerbangan Wings Air rute Sampit-Surabaya yang dijadwalkan berangkat pukul 13.50 WIB juga dipastikan batal.

    “Sampit-Surabaya Wings Air juga batal karena kabut asap,” ujar Alfiansyah.

    Pembatalan tersebut berkaitan dengan kondisi penerbangan dari Surabaya menuju Sampit yang tidak dapat dilakukan akibat kabut asap. Dampaknya, penerbangan Wings Air dari Sampit menuju Surabaya ikut dibatalkan.

    Kondisi kabut asap juga membuat jarak pandang di sekitar Bandara H Asan Sampit turun drastis. Berdasarkan data BMKG, jarak pandang di kawasan bandara pada Jumat pukul 09.00 WIB hanya mencapai sekitar 150 meter.

    Sementara itu, masih terdapat jadwal penerbangan Super Air Jet rute Sampit-Jakarta pada hari yang sama. Namun, pihak Bandara H Asan Sampit belum menerima informasi mengenai kepastian penerbangan tersebut dari pihak maskapai.

    “Untuk penerbangan Super Air Jet kami belum mendapatkan informasi dari maskapai,” tandas Alfiansyah.

    Kabut asap karhutla pun tidak hanya berdampak terhadap kondisi udara di Sampit. Aktivitas penerbangan dari Bandara H Asan juga mulai ikut terganggu. (***)

  • Hari Ini Asap Menggila di Sampit, ISPU Tembus 763, Jarak Pandang Cuma 100 Meter

    Hari Ini Asap Menggila di Sampit, ISPU Tembus 763, Jarak Pandang Cuma 100 Meter

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kabut asap kembali mengganas di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Jumat (18/9/2026) menjelang siang, asap semakin pekat hingga jarak pandang di Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit hanya tersisa 100 meter.

    Kondisi ini terjadi sejak pagi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan jarak pandang pada pukul 08.00, 09.00 hingga 10.00 WIB tetap berada di angka 100 meter. Kondisi cuaca pada tiga waktu pengamatan tersebut tercatat sebagai kabut asap.

    Pada pukul 08.00 WIB, suhu udara tercatat 25,2 derajat Celsius dengan kelembapan 86 persen. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 4 kilometer per jam.

    Satu jam kemudian, suhu naik menjadi 27,5 derajat Celsius. Kelembapan turun menjadi 78 persen, sementara kecepatan angin masih 4 kilometer per jam.

    Memasuki pukul 10.00 WIB, suhu mencapai 29,3 derajat Celsius. Kelembapan turun menjadi 71 persen dan angin dari tenggara meningkat menjadi 7 kilometer per jam.

    Buruknya kondisi udara juga dirasakan warga yang beraktivitas di luar rumah.

    Adi, warga Jalan Kapten Mulyono, Sampit, mengatakan asap terasa semakin tebal ketika memasuki siang hari.

    “Pagi tadi masih bisa ditahan. Makin siang malah makin tebal. Keluar rumah sebentar saja mata sudah perih, tenggorokan juga terasa nggak enak,” kata Adi.

    Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membuat warga harus lebih berhati-hati ketika berkendara karena jarak pandang sangat terbatas.

    “Ini sudah bukan sekadar mengganggu pemandangan. Orang mau beraktivitas saja harus menghirup asap. Kalau terus begini, yang kena dampaknya warga setiap hari,” ujarnya.

    ISPU Tembus 763

    Memburuknya kondisi di lapangan sejalan dengan data kualitas udara. Berdasarkan pemantauan aplikasi ISPUnet Kementerian Lingkungan Hidup, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kotim mencapai 763 pada pukul 10.00 WIB.

    Angka tersebut masuk kategori Berbahaya.

    Parameter PM10 tercatat 763, sedangkan PM2.5 berada di angka 478.

    Kondisi ini terjadi saat titik panas masih terdeteksi dalam jumlah tinggi di sejumlah wilayah Kotim.

    Berdasarkan rekapitulasi data satelit BMKG yang diakses Jumat pagi, terdapat 479 titik panas dalam 24 jam terakhir.

    Pulau Hanaut menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas terbanyak, yakni 195 titik. Kemudian Mentaya Hilir Utara 97 titik, Teluk Sampit 56 titik, Mentaya Hilir Selatan 56 titik, dan Mentawa Baru Ketapang 50 titik.

    Di Pulau Hanaut, titik panas antara lain terdeteksi di Desa Hanaut sebanyak 70 titik, Makarti Jaya 34 titik, Rawa Sari 30 titik, dan Bantian 29 titik.

    Sementara di Mentaya Hilir Utara, titik panas terkonsentrasi di Desa Bagendang Hilir dengan 68 titik dan Bagendang Tengah sebanyak 27 titik.

    Kabut asap yang bertahan sejak pagi hingga menjelang siang membuat aktivitas warga kembali terganggu.

    Dengan jarak pandang hanya 100 meter dan ISPU mencapai 763, masyarakat yang harus bepergian maupun beraktivitas di luar rumah menghadapi kondisi udara yang masuk kategori berbahaya.

    Kondisi tersebut juga menjadi gambaran bahwa persoalan karhutla di Kotim belum benar-benar mereda. Titik panas masih muncul di sejumlah wilayah, sementara dampaknya kembali dirasakan langsung masyarakat di Sampit. (***)

  • Bakar Lahan Berujung Petaka, 7 Warga Kotim Jadi Tersangka

    Bakar Lahan Berujung Petaka, 7 Warga Kotim Jadi Tersangka

    SAMPIT, Kanlindependen.id  – Praktik membakar lahan untuk membersihkan kebun di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mulai berujung proses hukum.

    Polres Kotim telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dari tujuh perkara pembakaran lahan yang ditangani. Lima di antaranya telah ditahan.

    Sementara itu, polisi masih menyelidiki 17 perkara lainnya. Dengan demikian, terdapat 24 perkara pembakaran lahan yang saat ini ditangani kepolisian bersama jajaran polsek.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra mengatakan, perkara yang sudah menetapkan tersangka umumnya memiliki pola serupa.

    Lahan terlebih dahulu dibersihkan. Ranting dan material kering kemudian dikumpulkan sebelum dibakar.

    “Sebagian besar modusnya melakukan pembersihan lahan dengan mengumpulkan ranting-ranting yang sudah dibersihkan, kemudian dilakukan pembakaran menggunakan korek api,” kata I Kadek.

    Masalah muncul ketika api yang awalnya digunakan untuk membersihkan lahan membesar dan sulit dikendalikan.

    Dalam sejumlah perkara, api kemudian merembet ke lahan milik warga lain hingga masuk ke pekarangan.

    Polisi juga menemukan satu perkara dengan pola berbeda. Dalam kasus tersebut, pembakaran dilakukan seseorang setelah mendapat perintah untuk membersihkan lahan dengan bayaran Rp500 ribu.

    “Yang lainnya ada satu yang disuruh. Modusnya juga sama untuk pembersihan lahan dan dibayar dengan upah Rp500 ribu,” ujarnya.

    Kasus tersebut menunjukkan risiko pembakaran lahan yang awalnya dilakukan untuk kepentingan pembersihan. Ketika api tidak terkendali, kebakaran dapat meluas dan berdampak pada lahan milik warga lain hingga kawasan permukiman.

    Di luar tujuh perkara yang telah menetapkan tersangka, polisi masih mendalami 17 kasus lainnya.

    “Ada 17 yang masih dalam penyelidikan. Nanti untuk perkembangannya akan kami informasikan kepada rekan-rekan media,” kata I Kadek.

    Salah satu lokasi yang masih didalami berada di kawasan sekitar perumahan di wilayah Baamang. Polisi membenarkan adanya penyelidikan terkait kebakaran lahan di kawasan tersebut.

    Namun, prosesnya masih berjalan dan belum sampai pada penetapan tersangka.

    Kepolisian juga masih memeriksa pihak berbadan usaha. Dari keterangan Kapolres, terdapat dua perusahaan yang saat ini masih dalam pemeriksaan.

    Sementara itu, tujuh tersangka dalam perkara yang telah diproses merupakan pemilik lahan dari kalangan warga.

    Untuk pengembang perumahan, hingga kini belum ada pihak developer yang disebut dalam perkara yang telah menetapkan tersangka.

    Polisi mengingatkan bahwa pembakaran lahan dapat membawa konsekuensi pidana. Jika dilakukan dengan sengaja, pelaku dapat menghadapi ancaman pidana maksimal sembilan tahun.

    Sementara pembakaran akibat kelalaian dapat dikenakan ancaman pidana maksimal lima tahun.

    Penanganan perkara masih terus berjalan. Polisi kini tidak hanya memproses tujuh perkara yang telah menetapkan tersangka, tetapi juga mengumpulkan bukti dalam 17 perkara lain.

    Di tengah kondisi karhutla Kotim yang masih rawan, pembakaran lahan untuk membersihkan kebun menjadi perhatian kepolisian. Api yang dinyalakan untuk membersihkan lahan dapat berkembang dan merembet ke area lain ketika tidak terkendali. (***)

  • Hujan Pagi, Udara Sampit Masih Berasap, ISPU PM2.5 Tembus 320

    Hujan Pagi, Udara Sampit Masih Berasap, ISPU PM2.5 Tembus 320

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sampit pada Kamis (17/9/2026) pagi belum sepenuhnya membersihkan udara dari kabut asap. Hingga sore hari, kondisi udara masih terpantau berkabut asap dengan kualitas udara berada pada kategori berbahaya.

    “Pagi hujan tapi siang hingga sore tetap berkabut. Mungkin kurang deras hujannya,” ungkap Dayah, salah seorang warga.

    Berdasarkan data BMKG Kotim pukul 17.00 WIB, jarak pandang di Sampit tercatat sekitar 4 kilometer. Kondisi cuaca dilaporkan berupa kabut asap.

    Suhu udara mencapai 29,9 derajat Celsius dengan kelembaban 65 persen. Angin bertiup dari arah selatan atau 180 derajat dengan kecepatan 7 kilometer per jam.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski hujan sempat turun pada pagi hari, kabut asap masih bertahan di udara Sampit.

    Data kualitas udara dari Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai.

    Parameter kritis berada pada PM2.5 dengan nilai ISPU 320. Angka tersebut masuk kategori berbahaya.

    PM2.5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Tingginya konsentrasi partikel ini menjadi perhatian, terutama ketika masyarakat masih beraktivitas di luar ruangan.

    Kondisi udara tersebut terjadi di tengah ancaman karhutla yang masih tinggi di Kotawaringin Timur. Pada Kamis sore, BMKG dan BPBD Kotim mencatat 288 titik panas yang tersebar di sejumlah kecamatan.

    Sebanyak 281 titik atau sekitar 97,6 persen di antaranya terkonsentrasi di empat kecamatan, yakni Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    Situasi ini membuat hujan yang turun pagi hari belum serta-merta mengakhiri persoalan kabut asap di Sampit. Kondisi udara masih perlu dipantau, terutama apabila aktivitas kebakaran lahan kembali meningkat.

    Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap ketika kualitas udara berada pada kategori berbahaya. (***)

  • Karhutla di Kotim Masih Mengkhawatirkan, 288 Hotspot Terdeteksi, 98 Persen Terkonsentrasi di Empat Kecamatan

    Karhutla di Kotim Masih Mengkhawatirkan, 288 Hotspot Terdeteksi, 98 Persen Terkonsentrasi di Empat Kecamatan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih mengkhawatirkan. Sebanyak 288 titik panas (hotspot) terdeteksi berdasarkan rekapitulasi BMKG dan BPBD Kotim per Kamis (17/9/2026) pukul 16.00 WIB.

    Yang menjadi perhatian, hampir seluruh titik panas tersebut terkonsentrasi di empat kecamatan. Yakni Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    “Pulau Hanaut menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak. Tercatat 122 titik panas tersebar di sejumlah desa di kecamatan tersebut,” kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotawaringin Timur Mulyono Leo Nardo.

    Selanjutnya Mentaya Hilir Utara mencatat 56 titik, Mentaya Hilir Selatan 52 titik, dan Teluk Sampit sebanyak 51 titik.

    Jika digabungkan, empat kecamatan tersebut menyumbang 281 hotspot atau sekitar 97,6 persen dari total 288 titik panas di Kotim.

    Di Pulau Hanaut, hotspot tersebar di Bantian sebanyak 27 titik, Hanaut 28 titik, Makarti Jaya 26 titik, Bapinang Hilir Laut 19 titik, Rawa Sari 11 titik, Serambut 5 titik, serta Bapinang Hilir dan Babaung masing-masing tiga titik.

    Di Mentaya Hilir Utara, titik panas terdeteksi di Bagendang Hilir sebanyak 34 titik, Bagendang Tengah 20 titik, dan Natai Baru dua titik.

    Sementara di Mentaya Hilir Selatan, hotspot tersebar di Samuda Besar 19 titik, Samuda Kecil 15 titik, Sebamban lima titik, Basirih Hilir empat titik, Handil Sohor tiga titik, Samuda Kota tiga titik, Jaya Karet dua titik, dan Sei Ijum Raya satu titik.

    Untuk Kecamatan Teluk Sampit, Lampuyang menjadi lokasi dengan hotspot terbanyak, yakni 30 titik. Kemudian Parebok 18 titik dan Kuin Permai tiga titik.

    “Adapun hotspot di wilayah lainnya relatif lebih sedikit. Mentawa Baru Ketapang tercatat empat titik, Telaga Antang dua titik, dan Baamang satu titik,” imbuhnnya.

    Sebagian besar titik panas yang terdeteksi berada pada tingkat kepercayaan (confidence) medium hingga high.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hotspot dapat menjadi indikasi awal adanya kebakaran, terutama ketika berada di wilayah dengan kondisi lahan yang mudah terbakar.

    BPBD bersama tim satgas darat terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas dan potensi kebakaran di lapangan.

    Sebaran hotspot yang dominan di wilayah pesisir juga perlu diwaspadai karena kebakaran lahan dapat berkembang dan berdampak pada kualitas udara apabila tidak segera ditangani.

    Masyarakat di wilayah yang terdeteksi memiliki hotspot diimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran lahan. (***)