Kategori: Kalteng

  • Beruang Terluka Belum Ditemukan, Lutung Abu-Abu Ditemukan Mati di Tanah Mas: Rentetan Tragedi Satwa di Perkotaan Sampit

    Beruang Terluka Belum Ditemukan, Lutung Abu-Abu Ditemukan Mati di Tanah Mas: Rentetan Tragedi Satwa di Perkotaan Sampit

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Gelombang krisis lingkungan dan terdesaknya satwa liar ke kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) makin menunjukkan potret suram. Upaya penyisiran maraton BKSDA Pos Sampit bersama aktivis lingkungan untuk mengevakuasi beruang madu (Helarctos malayanus) yang mengalami luka parah di Jalan Tjilik Riwut Km 8, Gang Budi Mufakat, belum membuahkan hasil hingga Rabu (7/10/2026) sore.

    Pencarian ketat dilakukan sejak pagi dengan menyusuri kawasan perkebunan, hutan, parit sumber air, hingga kebun nanas warga yang diduga menjadi sumber pakan satwa. Bahkan, satu unit drone pencari diterbangkan untuk menyisir tajuk vegetasi dari udara. Namun, beruang yang diduga kuat menjadi korban kejahatan jerat seling baja (jerat sisit) tersebut belum berjumpa fisik.

    Di tengah sengitnya perburuan waktu menyelamatkan beruang berdarah tersebut, BKSDA Pos Sampit justru kembali menerima laporan duka satwa pada pukul 17.40 WIB dari Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK).

    Sekor lutung abu-abu (Trachypithecus cristatus) dilaporkan terluka parah. Namun naas, saat tim BKSDA tiba di lokasi kejadian, mamalia langka tersebut telah meregang nyawa.

    “Saat petugas tiba di lokasi Tanah Mas, lutung abu-abu tersebut sudah dalam kondisi mati. Hasil pemeriksaan awal menemukan dua luka sobek menganga di bagian punggung dan pantat satwa. Dari keterangan warga, lutung terjatuh dari bangunan tinggi lalu diserang dan digigit anjing warga,” terang Komandan BKSDA Pos Sampit, Muriansyah, Rabu (7/10/2026).

    Setelah pengumpulan data dan observasi selesai, bangkai lutung abu-abu tersebut langsung dikuburkan secara layak di wilayah Kelurahan Tanah Mas oleh tim BKSDA bersama relawan lingkungan Sampit.

    Dua Tragedi Satwa yang terjadi bersamaan pada Rabu (7/10/2026) beruang berkaki buntung yang berkeliaran di Km 8 serta lutung abu-abu yang tewas di Tanah Mas menjadi bukti tak terbantahkan hancurnya koridor vegetasi penyangga Kota Sampit.

    Ketika benteng hutan gambut di sekeliling Sampit hangus terbakar karhutla dan dirusak oleh maraknya jerat perburuan liar, satwa liar terisolasi di pulau-pulau vegetasi sempit (habitat fragmentation). Kondisi ini memaksa mereka merangsek ke zona aktivitas manusia, memicu kecelakaan fatal seperti terjatuh dari bangunan, diserang hewan peliharaan, hingga terancam mati perlahan akibat luka infeksi.

    BKSDA Kalteng didesak menerjunkan peralatan pencari bersensor panas (drone thermal) serta menyiagakan senapan pembius (tranquilizer gun). Beruang dalam kondisi terluka parah sangat defensif dan berpotensi memicu konflik mematikan jika terdesak masuk ke rumah warga di Gang Budi Mufakat.

    Kepolisian Polres Kotim bersama Balai Gakkum KLHK dituntut bertindak tegas dengan menggelar operasi penyisiran jerat baja serta menindak pelaku perburuan liar di sepanjang koridor Jalan Tjilik Riwut dan Lingkar Utara Sampit. (***)

  • Pencairan Dana Hibah Ormas Kotim Ditangguhkan, Pemkab Bentuk Tim Verifikasi Lintas Instansi

    Pencairan Dana Hibah Ormas Kotim Ditangguhkan, Pemkab Bentuk Tim Verifikasi Lintas Instansi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menangguhkan pencairan dana hibah kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim.

    Pemkab kini kembali melakukan verifikasi untuk memastikan pengajuan pencairan dana tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan

    ”Saya mewakili Bapak Bupati dan juga didampingi Pak Asisten I menghadiri rakor pembahasan usulan dan mekanisme pencairan dana hibah atau NPHD,” kata Irawati Wakil Bupati Kotim, usai mengikuti rapat koordinasi pembahasan usulan pencairan dana hibah di Ruang Pers Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, Rabu (7/10/2026).

    Irawati mengatakan, rapat tersebut membahas mekanisme pencairan dana hibah maupun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), termasuk kemungkinan melanjutkan pengajuan pencairan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

    ”Dalam hal ini, memang ada beberapa kekurangan dari kami. Tentunya ada penangguhan pemberian dana hibah kepada beberapa ormas yang terdapat di Kesbangpol,” ujarnya.

    Irawati menjelaskan, penangguhan pencairan terjadi karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat beberapa ormas yang tercatat di Kesbangpol belum dapat menerima dana hibah yang telah direncanakan.

    Persoalan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rakor untuk menentukan apakah pengajuan NPHD masih dapat dilanjutkan ke DPKD. Namun, keputusan pencairan harus terlebih dahulu dipastikan memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

    ”Nah, dalam rapat ini, kami membahas apakah bisa melakukan pencairan, untuk pengajuan NPHD ke DPKD, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Irawati.

    Pemkab Verifikasi Ulang Pengajuan Hibah

    Pemkab Kotim belum mengambil keputusan akhir mengenai seluruh dana hibah yang ditangguhkan. Irawati mengatakan, pengajuan tersebut akan diperiksa kembali melalui proses verifikasi.

    Verifikasi nantinya dilakukan oleh tim dari Kesbangpol dengan melibatkan Inspektorat dan DPKD untuk melihat status masing-masing pengajuan serta memastikan apakah penangguhan masih harus dilanjutkan atau dana sudah dapat dicairkan.

    ”Tentunya akan kami lakukan verifikasi lagi. Ke depan akan ada tim dari Kesbangpol, mungkin dengan Inspektorat dan DPKD, untuk melihat apakah penangguhan pencairan ini berlanjut atau memang bisa dicairkan,” katanya.

    Dengan proses tersebut, hasil verifikasi menjadi bagian penting sebelum pemerintah daerah menentukan langkah terhadap pengajuan hibah. Irawati memastikan pembahasan belum berhenti pada rakor yang digelar Rabu tersebut.

    ”Setelah rapat ini, masih ada rapat lagi dari tim tersebut. Mungkin dari hasil itu baru bisa diketahui apakah bisa dicairkan atau tidak,” ujarnya.

    Anggaran Sudah Ada dalam DPA

    Meski pencairannya ditangguhkan, Irawati memastikan anggaran untuk dana hibah tersebut sebenarnya sudah tersedia dalam perencanaan pemerintah daerah.

    Dana tersebut telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Persoalannya, pengajuan yang ada belum menyelesaikan proses verifikasi sehingga pencairan belum dapat dilakukan.

    ”Kalau di DPA, memang sudah ada. Memang sudah ada anggaran tersebut dan sudah ada di perencanaan. Sudah masuk, tetapi belum terverifikasi,” jelasnya.

    Irawati mengatakan, dalam kondisi tersebut, ada kemungkinan kegiatan yang telah dilaksanakan sementara dibiayai menggunakan anggaran pribadi oleh pihak ormas.

    ”Kalau dampaknya, mungkin di ormas tersebut. Di ormas kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan oleh mereka, mungkin menggunakan anggaran pribadi,” katanya.

    Namun, peluang pencairan masih terbuka sepanjang proses verifikasi dan perencanaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Irawati menyebut batas waktu yang tersedia masih sampai Desember.

    ”Jadi, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Kalau dari verifikasi perencanaan, memang batas waktunya di Desember. Mungkin masih bisa,” ujarnya.

    BNNK Salah Satu yang Terdampak

    Salah satu lembaga yang disebut Irawati terdampak dari penangguhan pencairan dana hibah tersebut adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim.

    Menurutnya, kondisi itu turut menjadi perhatian karena anggaran BNNK sendiri juga telah mengalami pengurangan. Dukungan hibah dari pemerintah daerah dinilai membantu BNNK menjalankan berbagai kegiatan operasionalnya.

    ”Salah satunya BNNK. Ya, berdampak, karena memang anggaran BNNK sendiri juga sudah dikurangi,” ungkap Irawati.

    Ia menjelaskan, dukungan dana hibah dari pemerintah daerah dibutuhkan BNNK untuk menjalankan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah.

    ”Tentunya anggaran hibah dari pemerintah daerah sangat membantu kegiatan mereka untuk melakukan sosialisasi ke bawah,” katanya.

    Selain mendukung kegiatan sosialisasi, anggaran tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendukung di BNNK.

    ”Termasuk juga untuk penggajian tenaga outsourcing di BNNK tersebut,” ujar Irawati.

    Komitmen Hibah BNNK Rp1 Miliar Setiap Tahun

    Irawati menegaskan, dana hibah yang dibahas dalam rakor tersebut merupakan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah.

    ”Hibah daerah. Hibah dari daerah,” tegasnya.

    Khusus BNNK, Pemkab Kotim memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dana hibah sebesar Rp1 miliar setiap tahun. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membantu kegiatan operasional BNNK.

    ”BNNK itu, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati, dalam hal ini pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan operasional BNNK, yaitu sebanyak Rp1 miliar setiap tahunnya,” jelas Irawati.

    Irawati menambahkan, komitmen tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui penandatanganan antara Bupati Kotim dan Ketua DPRD Kotim.

    ”Komitmen ini sudah ditandatangani oleh Pak Bupati dan Ketua DPRD,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Kaki Beruang Luka Parah Akibat Jerat Seling Baja, Teror Bencana dan Kejahatan Satwa Merangsek ke Tjilik Riwut Sampit

    Kaki Beruang Luka Parah Akibat Jerat Seling Baja, Teror Bencana dan Kejahatan Satwa Merangsek ke Tjilik Riwut Sampit

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memanas dengan tren yang makin memprihatinkan. Seekor beruang madu (Helarctos malayanus) berusia remaja-dewasa ditemukan berkeliaran dengan kondisi kaki belakang kiri luka parah membusuk di kawasan Jalan Tjilik Riwut Km 8, Gang Budi Mufakat, Sampit, Selasa (6/10/2026).

    ​Kemunculan satwa langka yang dilindungi undang-undang tersebut sempat direkam oleh warga saat beruang pincang tersebut merayap di dekat pohon tumbang tepi saluran parit. Video berdurasi singkat itu mendadak viral dan langsung direspons oleh BKSDA Pos Sampit.

    ​Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa dari visual luka menganga pada kaki beruang, terdapat indikasi kuat satwa tersebut merupakan korban kejahatan jerat berburu berbahan seling baja (jerat sisit).

    ​“Dari kondisi kakinya, kami menduga beruang ini sebelumnya terkena jerat. Biasanya jerat seperti itu menggunakan seling baja atau yang dikenal warga sebagai jerat sisit. Perkiraan kami beruang sempat terjerat cukup lama sebelum akhirnya berhasil memutus rantai atau melepaskan diri secara paksa ,” terang Muriansyah, Rabu (7/10/2026).


    ​Merespons laporan darurat warga, tim gabungan BKSDA Resort Sampit bersama para aktivis lingkungan diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas langsung membagi tim untuk menyisir kawasan perkebunan kelapa sawit seluas dua hektare di Gang Budi Mufakat.

    ​Namun hingga Rabu sore hari menjelang gelap, keberadaan beruang terluka tersebut belum berhasil dijumpai fisik. Petugas terpaksa menghentikan sementara penyisiran demi alasan keselamatan operasional.

    ​”Beruang dalam kondisi normal saja wajib kita waspadai, apalagi dalam kondisi terluka parah. Satwa yang kesakitan akan jauh lebih agresif, defensif, dan berisiko menyerang jika merasa terancam. Kami tidak ingin mengambil risiko, pencarian lanjutan akan diatur kembali,” tegas Muriansyah.

    ​Meskipun keterkaitan antara kemunculan beruang ini dengan kepungan 506 titik panas (hotspot) karhutla Kotim belum bisa disimpulkan secara medis sebelum satwa dievakuasi, warga sekitar mengakui bahwa beruang tersebut belakangan makin sering merangsek ke kebun kelapa sawit dan mengincar tanaman nanas milik warga untuk bertahan hidup dari ancaman kelaparan

    ​Kemunculan beruang dengan kaki hancur di Jalan Tjilik Riwut Km 8 ini membuka sisi gelap ganda bencana lingkungan di Kotim: kehancuran habitat akibat karhutla dan maraknya perburuan liar menggunakan jerat seling baja.

    ​BKSDA Resort Sampit bersama aparat kepolisian didesak tidak hanya fokus mencari keberadaan beruang, tetapi wajib menggelar operasi penyisiran dan pembersihan jerat seling baja di sekitar perkebunan Km 8 Tjilik Riwut. Jerat sisit merupakan pemicu cacat permanen dan kematian perlahan bagi satwa dilindungi.

    Mengingat kondisi beruang mengalami luka infeksi serius, BKSDA Kalteng didesak menyiagakan dokter hewan dan senapan pembius saat pencarian dilanjutkan. Beruang terluka yang terdesak ke pemukiman padat Km 8 berpotensi memicu puncaknya konflik fatal dengan masyarakat jika tidak ditangani secara profesional. (***)

  • Data Hotspot Kotim Melonjak 506 Titik: Pesisir Sungai Mentaya Kritis, Asap Terus Pengepul ke Sampit

    Data Hotspot Kotim Melonjak 506 Titik: Pesisir Sungai Mentaya Kritis, Asap Terus Pengepul ke Sampit

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan rekapitulasi data satelit NOAA-20 dan SNPP yang dirilis BMKG Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit bersama BPBD Kotim per Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, terdeteksi akumulasi sebanyak 506 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kotim dalam 24 jam terakhir. 

    ​Angka ini memperlihatkan lonjakan tajam dan mengonfirmasi bahwa amukan api belum terkendali, terutama di wilayah pesisir serta seberang alur Sungai Mentaya. 

    “Bagendang Permai, Sungai Lepeh, kebakaran besar,” ungkap Fatma, salah seorang warga di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Rabu (7/10/2026).

    ​Dari total 506 titik panas, konsentrasi terbesar berada di wilayah penyangga selatan dan seberang kota Sampit: 
    ​Kecamatan Seranau: 227 titik (Mentaya Seberang 121 titik, Ganepo 56 titik, Seragam Jaya 50 titik). 

    ​Kecamatan Pulau Hanaut: 180 titik (Satiruk 43 titik, Serambut 40 titik, Bantian 33 titik, Babaung 22 titik, Bapinang Hilir 17 titik, Bapinang Hulu 7 titik, Bamadu 7 titik, Hanaut 5 titik, Babirah 4 titik, Bapinang Hilir Laut 1 titik, Penyaguan 1 titik). 

    ​Kecamatan Cempaga: 29 titik (Luwuk Ranggan 21 titik, Rubung Buyung 8 titik).

    ​Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU): 22 titik (Bagendang Hilir 15 titik, Natai Baru 6 titik, Bagendang Tengah 1 titik). 

    ​Kecamatan Cempaga Hulu: 15 titik (Parit 5 titik, Bukit Raya 4 titik, Sudan 4 titik, Sungai Ubar Mandiri 2 titik). 
    ​Kecamatan Mentaya Hulu: 7 titik (Pahirangan 4 titik, Kapuk 2 titik, Tangar 1 titik). 

    ​Kecamatan Mentawa Baru Ketapang: 6 titik (Bangkuang Makmur 3 titik, Bapeang 3 titik). 

    ​Kecamatan Parenggean: 5 titik (Manjalin 4 titik, Kabuau 1 titik). 

    ​Kecamatan Telawang: 5 titik (Tanah Putih 5 titik). 
    ​Kecamatan Teluk Sampit: 5 titik (Lampuyang 5 titik). 
    ​Kecamatan Kota Besi: 2 titik (Palangan 1 titik, Rasau Tumbuh 1 titik). 

    ​Kecamatan Mentaya Hilir Selatan: 1 titik (Sei Ijum Raya 1 titik). 

    ​Kecamatan Bukit Santuai: 1 titik (Tumbang Batu 1 titik). 
    ​Kecamatan Tualan Hulu: 1 titik (Bukit Makmur 1 titik). 
    ​
    ​Korelasi data hotspot BMKG/BPBD Kotim per 7 Oktober 2026 ini memberikan benang merah yang jelas terhadap seluruh rangkaian krisis lingkungan, satwa, dan kesehatan masyarakat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir:

    Krisis Asap & ISPU Ekstrem
    ​Fakta Data: Kecamatan Seranau (227 titik) dan Pulau Hanaut (180 titik) secara akumulatif menyumbang 407 titik panas (80,4% dari total hotspot Kotim). Kelurahan Mentaya Seberang sendiri mencatatkan 121 titik. 

    ​Adapun, data geografis ini membuktikan mengapa udara Kota Sampit yang berada tepat di seberang Sungai Mentaya mengalami fenomena pengendapan asap (smoke trap). Hal ini menjelaskan penyebab Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) bergerak fluktuatif di level sangat berbahaya (300–400) hingga sempat menyentuh angka ekstrem di atas 1.000, serta melumpuhkan jarak pandang hingga tersisa 10–20 meter. 
    ​
    Asap pekat hasil pembakaran gambut dalam skala masif di Seranau terus terbawa angin melintasi sungai ke permukiman padat. Ini secara langsung memicu krisis kesehatan reproduksi akibat tingginya konsentrasi racun partikel halus PM2.5, yang meningkatkan risiko kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) bagi janin ibu hamil di Kota Sampit.

    ​Tingginya kerapatan hotspot di Ganepo secara objektif menjelaskan mengapa seekor trenggiling dilindungi ditemukan dalam kondisi kritis terpanggang api. Kobaran api yang menyebar cepat di 56 titik tersebut mengurung habitat satwa dan memutus jalur penyelamatan diri mereka. 

    Kejadian Karhutla Bagendang Hilir
    ​Fakta Data: Desa Bagendang Hilir di Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU) mencatatkan 15 titik panas. 

    ​Hal ini mengonfirmasi penyebab terbakarnya 10 hektare hutan dan semak belukar yang berlokasi sangat dekat dengan jalan raya dan permukiman warga pada Rabu sore, sehingga membutuhkan pengerahan armada MTPK 12 Damkar Sektor Samuda bersama BPBD dan MPA. (***)

  • Karhutla Dekat Permukiman: 10 Hektare Semak dan Hutan Terbakar di Bagendang Hilir

    Karhutla Dekat Permukiman: 10 Hektare Semak dan Hutan Terbakar di Bagendang Hilir

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam keselamatan dan ruang hidup warga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kobaran api hebat melalap sekitar 10 hektare semak belukar dan hutan di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU), Rabu (7/10/2026).

    Ancaman kali ini kian krusial karena titik api berkobar sangat dekat dengan area permukiman padat warga serta jalur lintasan jalan raya utama Sampit–Samuda.

    Merespons laporan darurat warga, armada Pos Damkar Sektor Samuda langsung meluncur ke lokasi kejadian sekitar pukul 13.05 WIB. Menempuh jarak sekitar 13 kilometer, tim tiba di lokasi pukul 13.36 WIB dan langsung melakukan isolasi serta penyiraman api sekitar pukul 13.40 WIB.

    Operasi pemadaman dan pendinginan (cooling down) berlangsung marathon hingga pukul 15.30 WIB di bawah cuaca terik cerah.

    Empat personel Pos Damkar Sektor Samuda dikerahkan menggunakan armada unit MTPK 12, yang dipimpin langsung oleh Kepala Pos (Kapos) Supianor.

    “Operasi pemadaman dan pendinginan dilakukan secara terpadu di area hutan serta semak belukar yang terbakar. Penanganan di lapangan mendapat dukungan penuh dari personel BPBD Kotim, Yon TP, PT Simon, serta jajaran Masyarakat Peduli Api (MPA) Kecamatan,” terang Kapos Damkar Sektor Samuda, Supianor, Rabu (7/10/2026).

    Hingga operasi penanganan dinyatakan selesai, petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sementara itu, penyebab pasti pemicu kebakaran 10 hektare lahan di Bagendang Hilir tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

    Amukan api yang melahap 10 hektare lahan di Bagendang Hilir menjadi alarm keras bahaya laten karhutla yang merangsek ke zona pemukiman warga (wildland-urban interface). Ketika titik api berada sangat dekat dengan rumah dan jalur transportasi utama, risiko ancaman tidak hanya berupa bahaya ISPU, melainkan potensi perambatan api melalap bangunan fisik dan melumpuhkan mobilitas publik.

    Pemkab Kotim melalui BPBD dan Camat MHU didesak untuk tidak hanya mengandalkan pemadaman reaktif. Harus ada pembuatan sekat bakar basah atau kanalisasi di sekitar benteng semak Bagendang Hilir guna memutus perambatan api ke rumah warga.

    Polres Kotim dan instansi terkait dituntut mengusut tuntas penyebab munculnya titik api di pinggir jalan raya ini. Apakah terdapat unsur kelalaian pembakaran sampah/lahan (land clearing) yang disengaja oleh oknum tidak bertanggung jawab di tengah kemarau ekstrem. (***)

  • Di Balik Kabut Asap, Ada Janin yang Ikut Terpapar : Bencana Karhutla Kotim Cengkeram Kesehatan Ibu dan Anak

    Di Balik Kabut Asap, Ada Janin yang Ikut Terpapar : Bencana Karhutla Kotim Cengkeram Kesehatan Ibu dan Anak

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak sekadar mengancam jarak pandang lalu lintas atau melumpuhkan aktivitas ekonomi. Di balik racun kabut asap yang merayap hingga ke dalam rumah warga, terdapat ancaman biologis terselubung (silent threat) yang membahayakan kelompok paling rentan: ibu hamil dan janin yang dikandungnya.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur Nugroho Kuncoro Yudho, mengingatkan pentingnya mengurangi paparan asap bagi ibu hamil ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla.

    “Janin memang tidak menghirup udara secara langsung seperti orang dewasa. Namun, kebutuhan oksigen dan nutrisi janin bergantung pada kondisi ibu melalui plasenta,” katanya, Rabu (7/10/2026).

    Karena itu, kualitas udara yang dihirup ibu menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan selama kehamilan.

    Salah satu polutan yang menjadi perhatian adalah partikel halus PM2.5. Ukurannya sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan.

    Paparan polusi udara dan asap kebakaran selama kehamilan dalam berbagai penelitian dikaitkan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Namun, hubungan tersebut merupakan risiko pada tingkat populasi dan bukan berarti setiap ibu hamil yang terpapar asap pasti mengalami komplikasi.

    Kondisi kehamilan dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari kesehatan ibu, kecukupan gizi, infeksi, usia kehamilan, kondisi sosial, akses layanan kesehatan hingga lingkungan.

    “Karena itu, perlindungan tidak harus menunggu sampai muncul keluhan berat,” katanya.

    Ibu hamil disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap sedang tebal. Jika harus keluar, penggunaan respirator seperti N95 atau KN95 yang terpasang dengan baik dapat membantu mengurangi paparan partikel halus.

    Namun, masker bukan berarti seseorang aman untuk tetap berada lama di tengah kepungan asap.

    Udara di dalam rumah juga perlu diperhatikan. Pintu dan jendela dapat ditutup ketika kondisi luar dipenuhi asap, sementara sumber polusi lain seperti asap rokok sebaiknya tidak ada di dalam rumah. Penyaring udara dengan filter HEPA dapat digunakan jika tersedia.

    “Pemeriksaan kehamilan juga tetap perlu dilakukan sesuai jadwal,” sarannya.

    Nugroho mengingatkan agar ibu hamil segera mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami sesak atau kesulitan bernapas, nyeri dada, pusing berat, kehilangan kesadaran, atau keluhan kehamilan yang mengkhawatirkan.

    Perlindungan tidak berhenti setelah bayi lahir. Sistem pernapasan bayi masih berkembang sehingga bayi juga termasuk kelompok yang rentan terhadap kualitas udara buruk.

    Dalam kondisi karhutla, perlindungan terhadap ibu hamil dan bayi tidak hanya menjadi urusan mereka sendiri. Keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran untuk mengurangi paparan, terutama ketika asap mulai memenuhi ruang hidup.

    Karhutla akhirnya bukan hanya persoalan titik api dan luas lahan terbakar. Dampaknya bisa masuk sampai ke rumah, ruang perawatan, dan kehidupan yang bahkan belum lahir.

    Di balik kabut asap yang terlihat dari jalan, ada paparan yang tidak selalu terlihat. Dan di dalam tubuh seorang ibu, ada janin yang bergantung pada kondisi tubuh serta udara yang dihirup ibunya. (***)

  • Di Balik Bantuan Gubernur Kalteng di Telawang: Jalan, Plasma, dan Tagihan untuk Investasi

    Di Balik Bantuan Gubernur Kalteng di Telawang: Jalan, Plasma, dan Tagihan untuk Investasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kedatangan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Minggu (4/10/2026), tidak hanya diisi penyaluran bantuan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan.

    Di hadapan masyarakat, pemerintah membicarakan pangan dan air bersih. Namun, sambutan Camat Telawang Rendra Repati Putra, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, dan gubernur juga membuka persoalan lain, yakni ketepatan sasaran bantuan, kondisi akses jalan, serta kewajiban perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan kebun plasma.

    Bantuan menjadi kebutuhan mendesak saat warga terdampak karhutla. Tetapi dari rangkaian pernyataan tiga pejabat itu, terlihat kebutuhan masyarakat Telawang tidak hanya berhenti pada bantuan sekali salur.

    Tambahan Bantuan Pangan

    Camat Telawang Rendra Repati Putra menyampaikan bantuan pangan yang disiapkan untuk wilayahnya semula berjumlah 1.000 paket. Dalam agenda tersebut, menurut dia, Gubernur menambah 500 paket.

    ”Yang sekarang 1.000, tapi tadi Pak Gubernur tambah 500 lagi porsinya,” kata Rendra.

    Dengan tambahan tersebut, total bantuan pangan yang disebut disiapkan untuk Telawang mencapai 1.500 paket. Rendra menyebut paket itu berisi beras kemasan 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, serta bantuan kebutuhan lain.

    Ia juga menjelaskan mekanisme penerima bantuan. Menurut Rendra, penerima bantuan beras bagi warga terdampak karhutla tidak boleh merupakan penerima Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS. Namun, penerima Program Keluarga Harapan atau PKH masih dapat menerima bantuan pangan tersebut.

    ”Penerima beras yang karhutla ini tidak boleh penerima KHBS. Yang boleh dobel itu PKH,” ujarnya.

    Untuk bantuan air bersih, Rendra mengatakan, penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan dari wilayah yang membutuhkan. Sekitar 1.000 liter air bersih disiapkan. Penyaluran berikutnya, menurut dia, dilakukan bertahap.

    Investasi dan Akses Jalan

    Dalam sambutannya, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyebut Simpang Sebabi sebagai kawasan yang berkembang karena investasi.

    ”Di sinilah investasi banyak, Pak. Perkebunan juga ada, tambang dan lainnya,” kata Halikinnor.

    Di tengah gambaran mengenai investasi itu, Halikinnor turut menyampaikan permintaan agar pemerintah provinsi memberi perhatian terhadap akses jalan dari Sampit menuju salah satu wilayah di Kotim.

    Ia menyebut terdapat persoalan kemacetan dan kondisi jalan yang memerlukan penanganan.

    Pernyataan itu memperlihatkan kontras yang muncul dari acara tersebut. Telawang disebut memiliki aktivitas investasi perkebunan dan pertambangan, tetapi kebutuhan pembenahan akses jalan tetap menjadi permintaan yang disampaikan langsung kepada gubernur.

    Bagi warga, akses jalan bukan hanya urusan konektivitas. Jalan menentukan mobilitas layanan kesehatan, distribusi bantuan saat keadaan darurat, perjalanan sekolah, kegiatan ekonomi, dan hubungan antarwilayah.

    CSR dan Plasma Disebut

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan pemerintah harus hadir untuk melayani masyarakat dan mencari solusi atas kebutuhan mereka. Dalam sambutannya, ia menyebut persoalan yang dihadapi masyarakat meliputi pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan air bersih.

    ”Pimpinan harus mengedukasi orang, melayani orang. Contohnya ini pengangguran, bagaimana menjadi pegawai. Contohnya orang sakit, bagaimana ini bisa berobat. Tentang pendidikan macam apa, solusi yang macam itu,” ujar Agustiar.

    Ia juga menyinggung persoalan masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan. Menurut gubernur, investasi diberikan ruang untuk beroperasi, tetapi perusahaan memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikan persoalan masyarakat di sekitarnya.

    ”Kita namanya investasi, kita layani kasih tempat wilayah. Tapi kewajiban mereka harus melayani, harus ini, selesaikan,” katanya.

    Agustiar lalu menyebut secara khusus soal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, plasma, dan program perusahaan lainnya.

    ”Mengenai CSR-nya, mengenai plasmanya, betul tidak?” ucapnya.

    Pernyataan itu menjadi relevan dalam konteks sengketa lahan antara masyarakat Desa Sebabi di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Desa Bangkal di Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, dengan PT Binasawit Abadipratama atau PT BAP.

    Menurut penetapan Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai dan Let Perdamaian Adat Provinsi Kalimantan Tengah yang dipublikasikan, pada 24 September 2026 majelis menjalankan eksekusi terhadap objek sengketa seluas 1.607 hektare.

    Eksekusi itu disebut sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 tertanggal 28 Agustus 2026.

    Dalam penetapan tersebut, majelis adat menyatakan objek seluas 1.607 hektare dikembalikan kepada masyarakat Desa Sebabi dan Desa Bangkal. Majelis juga memerintahkan PT BAP mengosongkan fasilitas di area sengketa dalam waktu 3×24 jam.

    Sengketa tersebut juga tercatat menempuh jalur peradilan umum. Hasil penelusuran perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sampit menampilkan perkara Nomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum dan PT Binasawit Abadipratama sebagai penggugat. (hgn/ign)

  • Sempat Tertunda Karhutla, MTQ Kotim Jadi Ujian Pembinaan Generasi Qurani

    Sempat Tertunda Karhutla, MTQ Kotim Jadi Ujian Pembinaan Generasi Qurani

    SAMPIT, kanalindependen.id – Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-57 dan Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur berlangsung di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, pada 3–7 Oktober 2026.

    Kegiatan tersebut diikuti 429 peserta dari 17 kecamatan se-Kotawaringin Timur. Sebanyak 10 cabang diperlombakan, yakni tilawah Al-Qur’an, syarhil Al-Qur’an, qiraat sab’ah murattal, tartil Al-Qur’an, fahmil Al-Qur’an, tahfiz Al-Qur’an, khat Al-Qur’an, makalah Al-Qur’an, bintang vokalis pop religi, dan gambus.

    Pelaksanaan MTQ tahun ini sebelumnya direncanakan pada 5 September 2026. Namun, kegiatan ditunda akibat kabut asap dan karhutla yang saat itu melanda Kotawaringin Timur.

    Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menegaskan MTQ tidak boleh dimaknai sebatas agenda rutin atau perlombaan untuk mencari juara.

    Menurut dia, nilai dan ajaran Al-Qur’an harus diwujudkan dalam pembentukan perilaku masyarakat serta menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.

    ”Sungguh keliru apabila pelaksanaan MTQ hanya dipahami sebagai kegiatan syiar keagamaan semata, tanpa memaknai secara lebih luas nilai manfaat dan kemaslahatan yang menyertainya,” kata Halikinnor dalam sambutan pembukaan MTQ di Mentaya Hulu, Sabtu (3/10/2026) lalu.

    Ia mengatakan, pemahaman tersebut perlu tumbuh di tengah masyarakat agar MTQ tidak berhenti menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk mewarnai pembangunan dan kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Qurani.

    Pembinaan dan Regenerasi

    Pesan Bupati itu sejalan dengan penekanan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, Nur Widiantoro.

    Menurutnya, MTQ merupakan salah satu instrumen untuk mengukur sejauh mana pembelajaran, pembinaan, dan pengamalan Al-Qur’an telah berkembang di masyarakat.

    ”MTQ hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai perlombaan untuk mencari juara, tetapi menjadi salah satu instrumen untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran, pembinaan dan pengamalan Al-Qur’an telah tumbuh di tengah masyarakat,” ujar Nur Widiantoro.

    Ia menyebut rumah tahfiz, taman pendidikan Al-Qur’an, taman kanak-kanak Al-Qur’an, madrasah diniyah, dan pondok pesantren sebagai basis pembinaan calon qori, qoriah, hafiz, hafizah, mufasir, serta generasi Qurani.

    Menurut dia, kualitas pembinaan dapat dilihat dari kemampuan daerah melahirkan peserta baru yang semakin baik. Sebaliknya, kesulitan mencari peserta untuk mengikuti cabang perlombaan perlu menjadi bahan evaluasi bersama.

    MTQ tingkat kabupaten ini juga menjadi tahapan untuk memilih peserta terbaik yang diharapkan dapat mewakili Kotawaringin Timur pada MTQ dan Festival Seni Qasidah tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

    Pesan Karhutla dari Bupati

    Dalam sambutannya, Halikinnor turut mengaitkan pelaksanaan MTQ dengan situasi kekeringan dan karhutla di Kotawaringin Timur.

    Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan titik api kepada aparat desa, camat, atau pihak berwenang.

    Ia juga meminta masyarakat bijak menggunakan air bersih dan menjaga kesehatan selama musim kemarau.

    Kepada panitia, kafilah, dan peserta, Halikinnor mengingatkan agar mencukupi kebutuhan air minum, menggunakan masker apabila kabut asap mengganggu, serta menjaga kebersihan dan keamanan lokasi kegiatan dari risiko kebakaran.

    “Sebagaimana ajaran Al-Qur’an yang melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi, menjaga alam merupakan bagian dari amanah dan ibadah kita,” ujar Halikinnor.

    Pernyataan itu relevan dengan perjalanan kegiatan tahun ini. Ketua Panitia MTQ ke-57 dan Festival Seni Qasidah Kotawaringin Timur, Muhammad Edison, menyebut persiapan telah dilakukan sejak Maret 2026, tetapi panitia menghadapi kendala kekeringan dan kekurangan air bersih.

    Panitia menyatakan kendala tersebut telah diatasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung.

    Penilaian dan Pembiayaan

    Bupati juga meminta dewan hakim, juri, dan panitia menjalankan tugas dengan baik serta memberikan penilaian yang objektif, jujur, profesional, dan menjunjung sportivitas.

    Penekanan terhadap integritas itu penting karena hasil perlombaan akan menentukan peserta terbaik yang menjadi basis kafilah Kotawaringin Timur ke tingkat provinsi.

    Sekitar 50 dewan hakim, dewan juri, dan panitera dilantik menjelang MTQ. Dalam pelantikan tersebut, Halikinnor mengingatkan agar penilaian tidak dipengaruhi hubungan pribadi, asal daerah, kedekatan dengan peserta, maupun kepentingan lain.

    Menurut laporan panitia, pelaksanaan MTQ dan Festival Seni Qasidah didukung APBD murni sekitar Rp1,5 miliar, APBD Perubahan Rp200 juta, serta sponsor dan donatur sekitar Rp135 juta. Total dukungan pembiayaan kegiatan disebut sekitar Rp1,8 miliar.

    Dengan keterlibatan 17 kecamatan, MTQ di Mentaya Hulu tidak hanya menempatkan peserta dalam persaingan untuk meraih juara.

    Ajang ini juga menguji keberlanjutan pembinaan Al-Qur’an di tingkat akar rumput, sekaligus mengingatkan bahwa nilai keagamaan dan kepedulian menjaga lingkungan perlu berjalan beriringan. (hgn/ign)

  • Atasi Persoalan Banjir di Kota Sampit, Bupati Kotim Pastikan Pembangunan Drainase di Tjilik Riwut dan DI Panjaitan Tuntas Akhir Tahun

    Atasi Persoalan Banjir di Kota Sampit, Bupati Kotim Pastikan Pembangunan Drainase di Tjilik Riwut dan DI Panjaitan Tuntas Akhir Tahun

    SAMPIT, kanalindependen.id – Persoalan genangan banjir yang kerap terjadi saat hujan deras di sejumlah kawasan Kota Sampit menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Upaya penanganan serius dilakukan dengan membangun drainase permanen di Jalan Tjilik Riwut dan Jalan DI Panjaitan yang kini masih dalam tahap pekerjaan. 

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan pembangunan drainase di dua ruas jalan tersebut merupakan tindaklanjut pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan genangan banjir di areal Kota Sampit, terutama di Jalan Tjilik Riwut dan DI Panjaitan yang kerap jadi langganan genangan banjir setiap hujan deras melanda.

    ”Selama ini yang sering dikeluhkan warga, ketika terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi, menimbulkan genangan banjir. Kami berharap dengan dibangunnya drainase permanen ini, persoalan banjir terutama di dua titik ruas jalan ini dapat teratasi,” ujar Halikinnor saat diwawancara awak media usai meninjau progress pembangunan drainase di kedua ruas jalan tersebut, Kamis (1/10/2026).

    Halikinnor menyebut penanganan persoalan drainase di Kota Sampit masih membutuhkan pekerjaan lanjutan karena terdapat sejumlah kawasan lain yang juga memerlukan pembenahan.

    ”Sebenarnya masih banyak titik yang perlu ditangani, seperti arah Jalan Pelita hingga Jalan Pangeran Antasari. Namun, penanganannya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

    Halikinnor menjelaskan, pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut tidak hanya berkaitan dengan persoalan genangan.

    Ruas tersebut memiliki intensitas kendaraan yang cukup tinggi karena menjadi jalur yang menghubungkan jalan nasional dengan jalan kabupaten.

    ”Pembangunan di Tjilik Riwut juga sekaligus untuk mengatasi persoalan di kawasan dengan intensitas kendaraan yang cukup tinggi, karena merupakan jalur dari jalan nasional dan juga jalan kabupaten,” ungkapnya.

    Untuk konstruksinya, kedua lokasi menggunakan metode yang berbeda. Drainase di Jalan Tjilik Riwut menggunakan sistem precast, sedangkan di Jalan DI Panjaitan menggunakan sistem cor beton.

    Pemilihan sistem precast di Jalan Tjilik Riwut mempertimbangkan kebutuhan kekuatan konstruksi meskipun biaya yang dibutuhkan lebih tinggi.

    ”Di Tjilik Riwut digunakan sistem precast, sedangkan di sini menggunakan sistem cor. Memang sistem precast lebih mahal, tetapi lebih kuat,” ujarnya.

    Konstruksi tersebut juga disesuaikan dengan fungsi saluran yang nantinya akan menerima aliran air dari kawasan lain.

    ”Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan karena saluran ini nantinya menampung aliran air dari Jalan Pelita dan Jalan MT Haryono,” jelas Halikinnor.

    Selain membangun saluran drainase baru, Dinas SDABMBKPRKP Kotim juga merencanakan opsi pemanfaatan salah satu ruas jalan untuk dijadikan bagian dari saluran drainase.

    Namun, fungsi jalan tetap dipertahankan karena bagian atas saluran akan ditutup sehingga dapat kembali digunakan sebagai jalur lalu lintas.

    ”Ada rencana kemungkinan membuka salah satu ruas jalan untuk dijadikan saluran drainase. Namun, bagian atasnya tetap akan ditutup sehingga masih dapat difungsikan sebagai jalan dan tidak menghilangkan fungsi lalu lintas,” katanya.

    Ditarget Rampung Akhir Tahun

    Halikinnor memastikan pembangunan drainase di ruas Jalan Tjilik Riwut dan DI Panjaitan tidak akan melewati target yang telah ditetapkan.

    ”Insyaallah selesai, karena masa kontraknya ditargetkan selesai akhir tahun ini,” tegas Halikinnor.

    Dia mengakui pekerjaan pada tahap awal terlihat belum terlalu cepat karena masih berada dalam proses pemasangan konstruksi. Namun, setelah tahapan tersebut selesai, pengerjaan diperkirakan akan berlangsung lebih cepat.

    ”Memang pada tahap awal pekerjaan terlihat lambat karena masih proses pemasangan. Namun, setelah tahap itu selesai, pengerjaan akan lebih cepat,” ujarnya.

    Selama pekerjaan pembangunan drainase pada ruas jalan yang menjadi jalur aktivitas masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan sementara, terutama terhadap arus lalu lintas dan aktivitas perdagangan.

    Namun, Halikinnor mengatakan pemerintah daerah telah lebih dulu melakukan sosialisasi sebelum pekerjaan dimulai.

    Saat meninjau lokasi, Halikinnor juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terutama pedagang yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.

    Tadi saya juga sudah bertanya langsung, terutama kepada warga yang berjualan. Pedagang yang paling berpotensi terdampak karena mungkin khawatir pembeli terganggu atau penyeberangan menjadi sulit.

    Namun ternyata mereka tidak merasa terganggu dan aktivitas usaha tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

    Bahkan, kata Halikinnor, masyarakat yang ditemuinya justru menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan tersebut.

    ”Mereka justru berterima kasih,” katanya.

    Halikinnor pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang dapat memahami pekerjaan tersebut sekaligus meminta maaf apabila proses pembangunan menimbulkan gangguan sementara terhadap lalu lintas.

    ”Saya juga berterima kasih kepada warga dan meminta maaf apabila selama pekerjaan berlangsung arus lalu lintas sedikit terganggu,” ujarnya.

    Halikin menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan kondisi kawasan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

    ”Semua ini dilakukan demi kenyamanan kita bersama,” ujar Halikinnor.

    Mentana: Progres Tjilik Riwut 50 Persen, DI Panjaitan 35 Persen

    Kepala DSDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama mengatakan, peninjauan bersama Bupati dilakukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana.

    ”Intinya, kami melakukan pemantauan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana,” kata Mentana.

    Berdasarkan hasil pemantauan, pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut telah mencapai sekitar 50 persen. Sementara progres pekerjaan di Jalan DI Panjaitan berada di kisaran 35 persen.

    ”Untuk pekerjaan drainase di Jalan Tjilik Riwut, progresnya kurang lebih sudah mencapai 50 persen. Sementara di Jalan DI Panjaitan sudah sekitar 35 persen,” jelasnya.

    Mentana mengatakan kedua pekerjaan tersebut masih memiliki waktu pelaksanaan hingga awal Desember sesuai masa kontrak.

    ”Proyeksi kami, insyaallah seluruh pekerjaan dapat selesai pada akhir tahun sesuai kontrak,” ujarnya.

    Mentana menjelaskan, pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan dikerjakan pada dua sisi jalan dengan total panjang mencapai 1.050 meter.

    Pada sisi kanan atau barat, saluran dibangun sepanjang 850 meter, dimulai dari pertigaan Jalan DI Panjaitan–Pelita Timur ke arah selatan hingga Pasar Sajumput.

    Sementara di sisi kiri atau timur, pembangunan dilakukan sepanjang 200 meter, dimulai dari Jembatan Pasar Sajumput ke arah utara.

    Paket tersebut juga mencakup pengaspalan pada sejumlah titik badan jalan yang mengalami kerusakan atau berlubang.

    Pekerjaan pembangunan drainase Jalan DI Panjaitan dilaksanakan CV Reza Permata Indah dengan konsultan CV Unika Citra Mandiri. Nilai kontraknya mencapai Rp7,1 miliar bersumber dari APBD Kotim.

    Sementara peningkatan jalan sekaligus pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut dikerjakan sepanjang sekitar 600 meter dengan lebar 1,5 meter, dimulai dari kawasan depan Hotel Wella menuju arah Jalan Wengga Agung.

    Paket tersebut dikerjakan dengan nilai kontrak Rp7,5 miliar bersumber dari APBD Kotim. Pelaksananya adalah CV Lintas Utama, sedangkan konsultansinya ditangani CV Berlian Kalimantan Engineering.

    Kedua paket pekerjaan memiliki masa kontrak yang sama, yakni mulai 10 Juli hingga 6 Desember 2026.

    Mentana menjelaskan, penanganan tidak hanya mengandalkan pembangunan drainase baru. Saluran lama yang menjadi bagian dari sistem pengaliran air juga terus dipelihara agar dapat berfungsi optimal.

    ”Ada beberapa titik yang sering mengalami banjir saat musim hujan. Rekan-rekan media tentu mengetahui kawasan Jalan Pelita dan sekitar Jalan Suprapto yang kerap tergenang,” katanya.

    Untuk mendukung fungsi drainase baru, pemerintah daerah melakukan pembersihan dan pengerukan saluran, terutama di kawasan Jalan Pelita dan Jalan Tjilik Riwut.

    ”Harapannya, air dari kawasan DI Panjaitan dapat ditarik dan dialirkan melalui saluran yang dibangun. Tahun depan, kami berencana melanjutkan pembangunan drainase ke arah Jalan Pelita,” jelas Mentana.

    Salah satu persoalan di Jalan Pelita adalah kondisi saluran yang sempit, mengalami pendangkalan, serta sebagian tertutup.

    ”Kendalanya adalah saluran yang sempit, mengalami pendangkalan, dan sebagian besar tertutup,” ujarnya.

    Karena pembangunan permanen di kawasan tersebut baru direncanakan untuk dilanjutkan tahun depan, pembersihan menjadi langkah sementara untuk menjaga kelancaran aliran.

    ”Untuk sementara kami melakukan pembersihan sambil berharap pembangunan drainase di kawasan tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan,” katanya.

    Mentana menambahkan, normalisasi saat ini juga menyasar sejumlah kawasan lain, termasuk Baamang. Tim pemeliharaan disebar di berbagai lokasi sesuai kebutuhan.

    ”Fokus normalisasi saat ini antara lain di Jalan Pelita dan Jalan Tjilik Riwut. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di sejumlah kawasan lain, termasuk Baamang,” ungkapnya.

    Hasil pembersihan yang belum seluruhnya diangkut masih terlihat berupa tumpukan lumpur dan material di sejumlah pinggir jalan.

    ”Tumpukan material di pinggir jalan yang terlihat merupakan hasil pembersihan dan masih menunggu pengangkutan,” jelas Mentana.

    Keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam proses pengangkutan tersebut. Dua truk yang dimiliki pemerintah daerah saat ini juga masih digunakan untuk membantu distribusi air bersih.

    ”Kendala kami, armada pengangkut terbatas. Dua truk yang dimiliki saat ini juga masih digunakan untuk distribusi air bersih,” pungkas Mentana. (hgn/ign)

  • Sampit Terancam Asap Kiriman dari Seberang Mentaya

    Sampit Terancam Asap Kiriman dari Seberang Mentaya

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kota Sampit kembali berhadapan dengan ancaman kabut asap. Ratusan titik panas terdeteksi di wilayah Kotawaringin Timur (Kotim), termasuk di kawasan seberang Sungai Mentaya yang berhadapan langsung dengan pusat kota.

    Data rekapitulasi BMKG dan BPBD Kotim per Senin (5/10/2026) sore mencatat 482 titik panas dalam 24 jam terakhir.

    Konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Pulau Hanaut dengan 189 titik. Kecamatan Seranau menyusul dengan 128 titik, sedangkan Kecamatan Teluk Sampit tercatat 25 titik panas.

    Di Kecamatan Seranau, Kelurahan Mentaya Seberang mencatat 101 titik panas. Lokasinya berada tepat di seberang kawasan perkotaan Sampit dan dipisahkan oleh Sungai Mentaya.

    Sebaran titik panas tersebut menjadi salah satu sumber asap yang dapat masuk ke Sampit. Pergerakannya bergantung pada arah dan kecepatan angin.

    Koordinator Lapangan Satgas Penanganan Karhutla Kotim, Rihel, mengatakan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kotim masih berubah dalam waktu singkat.

    “ISPU itu masih fluktuatif. Dalam hitungan jam saja nilainya bisa naik dan bisa turun,” kata Rihel, Senin (5/10/2026).

    Menurut Rihel, asap yang menyelimuti Sampit tidak hanya berasal dari kebakaran di sekitar kawasan kota. Asap dari Seranau, Pulau Hanaut, dan Teluk Sampit juga dapat terbawa menuju pusat perkotaan.

    Kondisi menjadi lebih buruk ketika angin melemah. Asap yang sudah mencapai kota tidak segera bergerak keluar dan kemudian bertahan di kawasan permukiman.

    “Setelah asap sampai ke kota, ketika kecepatan angin rendah atau tidak ada angin, akhirnya menetap di kota. Itu yang membuat asap semakin tebal dan ISPU naik, bahkan sampai 1.000 lebih,” ujarnya.

    Dampaknya terlihat pada jarak pandang. Rihel menyebut jarak pandang di Sampit beberapa kali turun drastis ketika konsentrasi asap meningkat. Dalam kondisi terburuk, jarak pandang hanya sekitar 10–20 meter.

    Nilai ISPU sempat turun dari kondisi ekstrem ke kisaran 300–400. Namun, angka tersebut masih jauh dari kondisi udara yang ideal.

    “Sebenarnya yang aman ISPU di bawah 50. Yang paling parah pernah di atas 1.000, biasanya sekitar 400, 300,” kata Rihel.

    Kondisi ini membuat kualitas udara Sampit sangat bergantung pada perkembangan kebakaran di wilayah sekitar dan perubahan pola angin.

    Mentaya Seberang menjadi salah satu titik yang perlu diperhatikan. Wilayah tersebut berada sangat dekat dengan pusat Kota Sampit dan mencatat 101 titik panas dalam data 24 jam terakhir.

    Ketika asap bergerak menuju kota sementara angin melemah, asap dapat bertahan lebih lama di kawasan perkotaan.

    Dengan ratusan titik panas masih terdeteksi di Kotim, ancaman asap bagi Sampit belum berakhir. Perubahan arah angin dalam beberapa jam ke depan akan ikut menentukan apakah asap bergerak menjauh atau kembali menumpuk di atas kota. (***)