Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • 3 Relawan Gugur Padamkan Api, Menhut Malah Melengos ke Kobar: Tangis Wabup Kotim Meledak di Telepon

    3 Relawan Gugur Padamkan Api, Menhut Malah Melengos ke Kobar: Tangis Wabup Kotim Meledak di Telepon

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Batalnya kunjungan kerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu duka mendalam sekaligus amarah publik yang meledak. Di tengah pertaruhan nyawa membendung bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim bersama para relawan dibuat gigit jari setelah berjam-jam menunggu kedatangan menteri di Jalan Jaksa Agung, Sampit, Rabu (14/10/2026). Rombongan kementerian justru melengos dan mengalihkan rute ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari yang seharusnya diagendakan di Kotawaringin Timur.

    Pemerintah daerah telah merampungkan seluruh prosedur penyambutan, mulai dari pengamanan lintasan, pemetaan titik kritis peninjauan karhutla, hingga hidangan jamuan di Restoran Phoenix. Kekecewaan yang teramat sangat akhirnya meletup dalam sambungan telepon antara Wakil Wabup Kotim Irawati dan Staf Ahli Menhut Fahrizal Fitri.

    Dengan suara bergetar menahan tangis dan emosi, Irawati meluapkan kepedihan atas sikap kementerian yang terkesan tak bersimpati pada pengorbanan jiwa para pejuang pemadam di tingkat tapak.

    “Kami juga, Pak, manusia yang perlu diperhatikan. Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak! Kami sudah mengorbankan relawan kami, api terus meluas dan tim masih berjibaku memadamkan api sampai jam dua malam,” jerit Irawati dalam percakapan telepon bertekanan tinggi tersebut, Rabu (14/10/2026).

    Sumbat Komunikasi Pusat-Daerah dan Realita Berat Petugas Tapak

    Staf Ahli Menhut Fahrizal Fitri berdalih tidak mengetahui bahwa jajaran Forkopimda Kotim sedang bersiap menyambut di lokasi peninjauan. Fahrizal beralasan rombongan harus berkoordinasi di Pangkalan Bun serta bersiap kembali ke Palangka Raya menyambut kedatangan Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Ia berjanji menyampaikan keluhan Wabup Kotim kepada menteri serta membuka peluang persinggahan singkat saat perjalanan balik melalui jalur darat, meski tanpa kepastian waktu.

    Batalnya peninjauan ini menutup pintu bagi Pemkab Kotim untuk memperlihatkan bobroknya kendala operasional di lapangan. Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan membeberkan bahwa ribuan titik api berada di lokasi terisolasi yang memaksa petugas berjalan kaki belasan kilometer. Bahkan saat kehabisan logistik, para relawan terpaksa menyaring air rawa seadanya untuk bertahan hidup di tengah kepungan asap.

    Skala bencana di Kotim sendiri merupakan yang paling kritis di Kalteng. Data BPBD Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat 1.400 kejadian kebakaran, 2.137 hektare lahan hangus (884 hektare di Kecamatan Seranau), serta 44.251 titik panas.

    Insiden pembatalan sepihak dan ketiadaan koordinasi ini bukan sekadar persoalan salah paham jadwal, melainkan bentuk pengabaian terhadap krisis kemanusiaan di Kotim. Saat tiga nyawa relawan lokal melayang dan ribuan hektare tanah terbakar, jajaran Kementerian Kehutanan justru mempertunjukkan lemahnya tata kelola komunikasi bencana.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Evaluasi Total Jalur Komunikasi Kementerian Kehutanan: Kemenhut dituntut menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada jajaran Forkopimda Kotim dan keluarga relawan yang gugur. Alasan koordinasi internal tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menelantarkan jajaran pejabat daerah dan relawan yang telah bersiap di lapangan.
    2. Realisasi Kompensasi dan Armada Pemadam: Pemkab Kotim didesak memanfaatkan rekaman komplain resmi ini untuk menekan Kemenhut agar segera mencairkan santunan bagi keluarga relawan yang gugur, serta menerjunkan bantuan alat pemadam tekanan tinggi dan armada water bombing tanpa syarat. (***)

  • Rapat Digelar Lokasi Disiapkan, Kunjungan Menhut ke Kotim Batal: Warga Kecewa Berat Ditinggal ke Kobar

    Rapat Digelar Lokasi Disiapkan, Kunjungan Menhut ke Kotim Batal: Warga Kecewa Berat Ditinggal ke Kobar

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Harapan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan masyarakat untuk menagih bantuan pemadam serta melaporkan secara langsung bencana parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pupus total. Kendati Pemkab Kotim telah merampungkan rapat koordinasi dan menyiapkan skenario peninjauan lapangan, kunjungan kerja Menhut yang dijadwalkan pada Rabu (14/10/2026) mendadak dipastikan batal.

    Rombongan Menteri Kehutanan secara mengejutkan membatalkannya dan memilih langsung meluncur ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

    Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim, Legendaria Okta BN, mengonfirmasi pembatalan mendadak tersebut berdasarkan laporan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho. Pengalihan rute ini otomatis membatalkan seluruh agenda peninjauan zona kritis karhutla di Mentawa Baru Hulu dan Mentawa Baru Ketapang (MBK) serta forum diskusi bersama Forkopimda Kotim.

    Padahal, sehari sebelumnya, jajaran Pemkab Kotim telah menggelar rapat koordinasi matang di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim pada Selasa (13/10/2026) pagi demi menyambut kedatangan Menhut.

    Pembatalan sepihak tanpa alasan transparan ini memicu gelombang kekecewaan mendalam dari masyarakat Kotim yang selama berminggu-minggu terendam racun asap dan terancam penyakit saluran pernapasan.

    “Ternyata Menhut lebih mementingkan ke Pangkalan Bun daripada Kotim. Kotim ini wilayah terparah, loh! Dampaknya langsung ke manusia, enggak cuma hewan. Ternyata nyawa manusia di Sampit tak kalah berharga dibanding orangutan,” cetus Rahmat, salah seorang warga Sampit, menumpahkan kekecewaannya, Rabu (14/10/2026).

    Bandingkan Data Kritis: Kotim Hangus 2.137 Hektare dan 44.251 Hotspot Ditinggalkan

    Di balik pembatalan kunjungan Menhut Raja Juli Antoni, fakta lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kotim merupakan daerah terparah korban amukan karhutla di Kalteng. Data resmi BPBD Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat angka kehancuran ekologis yang fantastis:

    • 1.400 kejadian kebakaran lahan aktif.
    • 2.137 hektare total luas lahan terbakar (Kecamatan Seranau menyumbang angka terbesar yaitu 884 hektare).
    • 44.251 titik panas (hotspot) terekam satelit sepanjang musim kemarau ini.

    Sesuai rincian agenda yang dihimpun, Menhut justru dijadwalkan meninjau kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, lokasi karhutla Pangkalan Bun, Daops Manggala Agni Kobar, serta menggelar rapat evaluasi di Kobar pada Kamis (15/10/2026) sebelum kembali ke Jakarta pada Jumat (16/10/2026).

    Pengalihan sepihak agenda kunjungan Menhut Raja Juli Antoni melukai nurani publik Kotim dan memicu kesan sikap diskriminatif penanganan bencana oleh Kementerian Kehutanan. Ketika 2.137 hektare lahan di Kotim hangus dan ratusan ribu warga dipaksa bernapas dalam racun asap hingga penerbangan lumpuh, Menhut justru melompati daerah paling terpuruk.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Tagih Kepastian Realisasi Bantuan Tanpa Kunjungan Fisik: Pembatalan peninjauan lapangan tidak boleh menjadi alasan bagi Kemenhut untuk mengabaikan jeritan Satgas Karhutla Kotim. Pemkab Kotim didesak menyurat resmi untuk menagih pemenuhan armada pemadam modern, mesin high pressure, serta percepatan penuntasan status penetapan kawasan hutan.
    2. Evaluasi Penanganan Bencana Berbasis Kerugian Manusia: Kementerian Kehutanan dan Satgas Karhutla Nasional diingatkan bahwa prioritas penanganan karhutla wajib menempatkan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat di tingkat teratas, bukan sekadar agenda simbolis di wilayah konservasi.

    Menhut Raja Juli Antoni batal ke Kotim! Beralih ke Kobar, warga Sampit murka, sebut nyawa manusia tak dianggap! 2.137 Hektare lahan hangus & 44.251 hotspot Kotim diabaikan, Pemkab didesak tetap tagih peralatan pemadam ke pusat! (****)

  • Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aktivitas memanen dan merawat kebun kelapa sawit di areal kelolaan eks Makin Group terus bergulir.

    Tugas PT Sapita Danu Nusantara (SDN) di hamparan tersebut memang sebatas itu, sebagaimana ditegaskan Humas perusahaan pada mediasi Mei lalu.

    Namun, rutinitas korporasi ini mengiringi penantian panjang sepuluh warga Dusun Trobos yang terasa kedap suara.

    Lima bulan setelah mediasi perdana pada 14 Mei 2026, janji PT Agrinas Palma Nusantara untuk mencari cara mengakomodasi harapan warga belum berwujud.

    Warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu ini memperjuangkan lahan seluas 29,01 hektare. Luasan tersebut memakan porsi kurang dari satu persen dari sekitar 3.000 hektare areal yang dikelola SDN sebagai mitra operasi Agrinas.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyatakan lahan itu milik warga. Pengakuan ini tertuang dalam Kesimpulan Mediasi Nomor 250/DAD-KOTIM/X/2026 yang diteken enam anggota Tim Mediasi di Sampit, 6 Oktober 2026.

    Tim tersebut diketuai Gahara yang juga Ketua Harian DAD Kotim, serta melibatkan dua anggota yang merupakan wakil ketua DAD Kotim.

    Agrinas, menurut kuasa hukum warga, Sapriyadi, hanya hadir pada mediasi pertama.

    Jejak Kebun Karet yang Lenyap

    Sebelum ditanami sawit, lahan tersebut ditumbuhi kebun karet, rotan, cempedak, dan tanam tumbuh lain milik warga. Keterangan mengenai asal-usul ini disampaikan Sapriyadi dalam mediasi dan tercatat resmi dalam dokumen DAD.

    ”Mereka mempunyai kebun karet yang dikelola secara terus-menerus, secara turun-temurun. Bahkan, di situ merupakan mata pencaharian mereka,” kata Sapriyadi saat diwawancarai, Senin (12/10/2026). Ia berbicara didampingi para pemilik lahan.

    Lahan itu kemudian dimitrakan dengan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), perusahaan di bawah bendera Makin Group.

    Warga bergabung melalui Koperasi Isen Mulang. Menurut penuturan Sapriyadi dalam mediasi, warga mendapatkan bagian 20 persen dari hasil kemitraan tersebut.

    ”Selama proses kemitraan tersebut, mereka mendapatkan hak-haknya. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa itulah sebagian penghasilan untuk menafkahi anak-anak dan keluarga mereka,” ujar Sapriyadi.

    Terkait legalitas, Sapriyadi menyebut Surat Keterangan Tanah (SKT) warga terbit pada 2008 dari pemerintahan desa. Dalam mediasi, ia menjelaskan warga hanya memegang fotokopi dokumen tersebut lantaran SKT asli diserahkan ke PT MSK sebagai syarat kemitraan.

    Arah angin berubah ketika areal eks Makin disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    Pengelolaan aset sitaan diserahkan kepada Agrinas, sebuah badan usaha milik negara, yang lalu menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan SDN sejak Agustus 2025.

    Menurut klaim Sapriyadi, sitaan ini ibarat memutus urat nadi pendapatan warga dari kemitraan. ”Semenjak disita satgas, mereka tidak mendapatkan lagi hak-hak yang seharusnya mereka terima setiap bulan,” katanya.

    Dokumen DAD juga mencatat keterangan Sapriyadi, bahwa lahan warga awalnya masuk Koperasi Isen Mulang, tetapi tiba-tiba pindah ke lahan inti sehingga tertinggal. Dokumen tersebut tidak merinci kapan perpindahan itu terjadi.

    Tiga Bidang di Areal Sitaan

    Kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan mengajukan permohonan mediasi ke DAD Kotim pada 5 Mei 2026. Langkah ini ditempuh lantaran surat klarifikasi status lahan yang lebih dulu mereka kirim ke Agrinas seolah membentur tembok tanpa tanggapan.

    Mediasi digelar pada 14 Mei 2026 dengan menghadirkan perwakilan Agrinas dan SDN. Gahara selaku Ketua Tim Mediasi membuka pertemuan dengan membidik pokok perkaranya, yakni penguasaan lahan oleh Agrinas yang ber-KSO dengan SDN.

    Pertemuan diakhiri dengan simpulan Gahara terkait dua langkah lanjutan, yakni menginventarisasi pemilik lahan yang sebenarnya dan menjadwalkan cek lapangan untuk memverifikasi area sengketa.

    Cek lapangan berlangsung pada 9 Juni 2026 di areal sitaan Satgas PKH yang diserahkan kepada SDN. Hasil pengukuran mencatat tiga bidang tanah dengan luas masing-masing 19,57 hektare, 4,17 hektare, dan 5,27 hektare, lengkap dengan titik koordinatnya. Totalnya 29,01 hektare.

    Berdasarkan sejarah kepemilikan dan legalitas berupa SKT yang mereka miliki, DAD menyimpulkan lahan tersebut benar milik warga Dusun Trobos.

    Kepemilikannya tercatat atas nama Uwis, Setel, Iyan L, Ira, Sardia, Rahman, Madi, M Karya, Saliwa, dan Radit.

    DAD lantas merumuskan dua saran bagi warga. Mereka disarankan membentuk kelompok tani berbadan hukum untuk mengelola lahan, serta mengurus pelimpahan KSO secara resmi ke Satgas PKH atau Agrinas di Jakarta.

    Kesimpulan ini dibuat sebagai bahan rujukan atau rekomendasi untuk penyelesaian lebih lanjut demi kepastian hukum.

    ”Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui DAD ini, hak-hak masyarakat tidak dihilangkan,” ujar Sapriyadi.

    Sikap Agrinas dan SDN

    Dokumen DAD turut merekam sikap Agrinas dan SDN pada meja mediasi Mei lalu. Bambang Nugroho dari PT Agrinas menyebut perusahaannya sudah membentuk organisasi baru di Kalimantan Tengah.

    Ia menyatakan persoalan ini bisa dikomunikasikan lewat bagian legal Agrinas dan dibahas dengan duduk bersama SDN. Menurut Bambang, wilayah Parenggean saat itu hanya diurus empat orang yang terdiri dari satu GM, satu manajer, dan dua staf.

    Perwakilan legal Agrinas yang namanya tidak dicantumkan dalam dokumen menegaskan pihaknya sekadar menjalankan amanah Satgas PKH.

    Kewenangan pengembalian lahan, menurutnya, ada di tangan Satgas PKH, yang salah satunya melibatkan kejaksaan.

    Dia menambahkan, Agrinas punya program CSR yang akan dijalankan ke depan dan akan berkomunikasi dengan SDN soal cara mengakomodasi harapan masyarakat.

    Adapun Humas SDN, Indra, menyebut perusahaannya hanya memanen dan merawat kebun. Dia meminta warga tidak mengganggu aktivitas SDN di lapangan karena perusahaan memiliki kewajiban kepada negara.

    ”Kalau memang sudah ada putusan atas kepemilikan yang sah, maka kami siap melepas,” ujar Indra dalam pernyataan yang tercatat di dokumen DAD.

    Setelah pertemuan itu, menurut Sapriyadi, jejak Agrinas di meja mediasi seolah menguap. ”Pada mediasi pertama, pihak Agrinas Palma Nusantara hadir. Namun, pada mediasi-mediasi selanjutnya mereka tidak hadir,” katanya.

    Surat klarifikasi kuasa hukum ke Agrinas juga belum membuahkan jawaban terang.

    ”Sampai kemarin kami belum mendapatkan tanggapan yang pasti dari Agrinas,” ujarnya.

    ”Kami dari Kantor Hukum Sapriyadi sangat menyayangkan PT Agrinas Palma Nusantara karena tidak menghargai adat kita. Ini difasilitasi oleh DAD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini sangat disayangkan,” tegas Sapriyadi.

    Pintu yang Terbuka dan Tertutup

    Berdasarkan keterangan dalam mediasi Mei, pola kerja sama yang diminta warga saat ini sebenarnya sudah berjalan di areal eks Makin.

    Legal Agrinas menyebut bahwa setelah menerima pengelolaan dari Satgas PKH, Agrinas bermitra dengan menunjuk pihak lain untuk KSO, misalnya koperasi.

    Keterangan Indra dari SDN menunjukkan pola tersebut dalam angka. Wilayah KSO perusahaannya di areal eks Makin semula sekitar 7.000 hektare. Sekitar 4.000 hektare di antaranya dilepas kepada koperasi yang menjalankan KSO sendiri.

    Areal yang tersisa untuk SDN berkisar di angka 3.000 hektare. Luasan 29,01 hektare milik sepuluh warga Trobos itu berada di bawah angka satu persen dari total lahan kelolaan tersebut.

    Sejalan dengan saran DAD, Sapriyadi menyebut kliennya mendahulukan jalur KSO.

    ”Harapan kita, kalau sesuai dengan mekanismenya, kita menuntut untuk di-KSO-kan. Namun, ketika nanti memang tidak sesuai, kami meminta agar lahan-lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat adat ini,” tuturnya.

    Namun, komunikasi dengan Koperasi Isen Mulang diklaim buntu. Koperasi yang menjadi wadah kemitraan warga dengan MSK di masa lalu itu kini terasa berjarak, dan tidak tercatat sebagai pihak dalam mediasi DAD.

    ”Sampai saat ini kami mencoba berkomunikasi dengan Koperasi Isen Mulang. Namun, ruang itu tertutup sehingga kami tidak mengetahui informasi lebih lanjut,” kata Sapriyadi.

    Ia menilai koperasi berhenti mengurus warga sejak lahan disita. “Faktanya, koperasi ini tidak pernah lagi mengurus masyarakat adat ini. Surat kepemilikan tanah mereka resmi, dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Namun, mereka tidak mengurus lagi setelah disita oleh tim satgas,” ujarnya.

    Masalah Baru dari Negara

    Bagi Sapriyadi, keberadaan Agrinas di lahan sitaan belum menjelma menjadi jalan keluar bagi warga lokal. ”Kehadiran mereka bukan menyejahterakan, tetapi membuat masalah baru,” katanya.

    Ia melontarkan kritik keras. ”Mereka mengajari masyarakat kita untuk mencuri dari hasil hutan tersebut,” ujar Sapriyadi. ”Padahal itu milik masyarakat sendiri,” tegasnya.

    Ia menggambarkan warga Trobos sebagai masyarakat yang hidup dari hasil hutan, kebun karet dan rotan, serta ladang berpindah.

    ”Dengan hilangnya mata pencaharian mereka, ini bukan menyejahterakan masyarakat adat, tetapi menyengsarakan. Jadi, kami berharap pemerintah memperhatikan masyarakat adat yang masih hidup,” tuturnya.

    Syarat dari SDN sudah digaungkan sejak Mei. Perusahaan siap melepas lahan bila ada putusan atas kepemilikan yang sah. Kini, sepuluh warga Trobos menggenggam kesimpulan DAD yang menyatakan lahan itu adalah milik masyarakat, meski dokumen tersebut berstatus rekomendasi. (ign)

  • Menhut Raja Juli Antoni Dijadwalkan Turun ke Kotim, Peralatan dan Penetapan Kawasan Jadi Harapan

    Menhut Raja Juli Antoni Dijadwalkan Turun ke Kotim, Peralatan dan Penetapan Kawasan Jadi Harapan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Di tengah kepungan asap pekat dan amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian tak terkendali, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dijadwalkan turun langsung meninjau sejumlah titik lokasi pembumihangusan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rabu (14/10/2026).

    Rombongan Menhut dijadwalkan tiba di Sampit pada Selasa sore (13/10/2026) melalui jalur darat dari Palangka Raya. Peninjauan lapangan akan difokuskan pada zona kritis kebakaran di wilayah Kelurahan Mentawa Baru Hulu dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), disusul agenda diskusi tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim.

    Koordinator Lapangan Satuan Tugas Penanganan Karhutla Kotim, Rihel, membenarkan agenda peninjauan menteri tersebut dan menegaskan bahwa momentum ini wajib menjadi ajang penagihan komitmen pemerintah pusat.

    “Ya  Menhut kemungkinan nanti sore sampai ke Sampit dan hari Rabu baru meninjau ke lapangan. Harapan kita, dengan mereka datang, mudah-mudahan bantuan-bantuan yang kita harapkan bisa terealisasi, apakah terkait bantuan peralatan pemadaman atau penetapan status kawasan,” tegas Rihel, Selasa (13/10/2026).

    Rekor Parah Karhutla Kotim: 2.137 Hektare Hangus dan 44.251 Hotspot

    Kedatangan Menhut Raja Juli Antoni bertepatan dengan rekor kehancuran ekologis terparah di Kotim. Data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat sebanyak 1.400 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terbakar fantastis mencapai 2.137 hektare.

    Kecamatan Seranau menjadi wilayah paling porak-poranda dengan luasan lahan terbakar menyentuh 884 hektare. Secara akumulatif, sensor satelit merekam 44.251 titik panas (hotspot) yang mengepung Kotim sepanjang musim kemarau ini.

    Sempitnya keterbatasan armada pemadam darat serta konflik ketidakjelasan status penetapan kawasan hutan selama ini kerap menjadi tembok penghambat bagi petugas Satgas Karhutla di lapangan untuk melakukan pemadaman dan penegakan hukum.

    Kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kotim tidak boleh sekadar menjadi ajang seremonial foto di atas lahan gambut yang mengepulkan asap. Besarnya angka 2.137 hektare lahan hangus menjadi bukti sah bahwa Satgas Karhutla Kotim telah kehabisan napas menghadapi anarki kebakaran tanpa sokongan armada pemadam udara (water bombing) dan alat berat dari pusat.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Realisasi Bantuan Peralatan Pemadam Modern dan Armada Air: Menhut didesak tidak hanya membawa janji manis. Kementerian Kehutanan wajib merealisasikan pengerahan helikopter water bombing tambahan, mesin pompa tekanan tinggi (high pressure pump), serta perlengkapan perlindungan diri (PPE) bagi Tim Serbu Api di tingkat tapak.
    2. Penuntasan Konflik Penetapan Kawasan Hutan: Karhutla di Kotim tak pernah usai karena maraknya overlapping klaim kawasan hutan dan perkebunan. Kemenhut dituntut mempermudah proses legalitas penetapan kawasan serta memperketat sanksi pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti membiarkan konsesi mereka terbakar. (***)

  • Gedor Pengedar Pasir Putih: Satresnarkoba Polres Kotim Sita Paket Sabu dan Alat Pengemas

    Gedor Pengedar Pasir Putih: Satresnarkoba Polres Kotim Sita Paket Sabu dan Alat Pengemas

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Upaya penumpasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Kotawaringin Timur (Kotim) kembali membuahkan hasil nyata. Seorang pria berinisial S tak berkutik saat tim Satresnarkoba Polres Kotim menyergap dan menggeledah saku celananya hingga menemukan satu paket plastik klip berisi kristal bening diduga kuat narkotika jenis sabu.

    Penggerebekan tersebut dieksekusi di area pekarangan belakang rumah tersangka di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Sampit, pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

    Aksi gedor penindakan ini berawal dari aduan masyarakat setempat yang resah akan maraknya indikasi transaksi barang haram di lingkungan permukiman mereka. Menindaklanjuti informasi akurat tersebut, petugas bergerak cepat melakukan pemantauan ketat hingga mendapati tersangka S sedang berada di pekarangan belakang rumahnya.

    Plt. Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Walujo, mewakili Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra, mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur kepolisian.

    “Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang langsung kami tindak lanjuti melalui penyelidikan. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT dan warga setempat, petugas menemukan satu bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga sabu di saku celana terlapor,” terang IPTU Edi Walujo, Selasa (13/10/2026).

    Selain menyita paket kristal diduga sabu, petugas mengamankan seperangkat alat pengemas dan uang tunai dari saku celana tersangka. Dari saku sebelah kiri, polisi menyita uang tunai sebesar Rp250.000 yang diduga hasil penjualan. Sementara dari saku sebelah kanan, petugas membongkar barang bukti berupa satu pak plastik klip transparan siap pakai, potongan sedotan hitam yang diruncingkan sebagai sekop paket, serta satu unit ponsel Oppo A3X berwarna merah metalik beserta kartu SIM.

    Seluruh barang bukti beserta tersangka S langsung digelandang ke Mapolres Kotim guna menjalani proses penyidikan mendalam. Atas perbuatannya, S disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

     

    Penangkapan tersangka S di Pasir Putih menegaskan bahwa peredaran gelap narkotika di Sampit makin berani merambah area pekarangan rumah warga. Temuan satu pak plastik klip siap pakai dan sedotan peruncing mengindikasikan kuat bahwa lokasi tersebut  

    Penyidik Satresnarkoba Polres Kotim dituntut tidak berhenti pada penyitaan paket sabu di saku celana S. Penelusuran riwayat komunikasi pada ponsel Oppo A3X milik tersangka wajib dibuka secara transparan guna membongkar jaringan pemasok utama (bandar) yang menyuplai barang haram tersebut ke wilayah Pasir Putih.

    Pemkab Kotim bersama aparat kepolisian didesak menggiatkan peran aktif Pos Satkamling serta sosialisasi pencegahan narkoba di kawasan Mentawa Baru Ketapang, agar area pemukiman padat tidak terus-menerus disusupi jaringan pengedar.

  • Rimba Kotim Hangus, Orangutan Merangsek Kandan: Jejak Sarang Bongkar Krisis Habitat

    Rimba Kotim Hangus, Orangutan Merangsek Kandan: Jejak Sarang Bongkar Krisis Habitat

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu teror krisis habitat yang kian mengkhawatirkan. Hangusnya benteng ekosistem hutan gambut memaksa satwa langka yang dilindungi melarikan diri dari kobaran api dan terdesak masuk ke perkebunan warga. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit menggelar penyisiran dan observasi darurat di kebun karet dan rotan milik masyarakat Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, Senin (12/10/2026).

    Penyisiran intensif yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.50 WIB tersebut dilakukan guna menindaklanjuti laporan resmi warga bernama Sandy mengenai kemunculan koloni orangutan (Pongo pygmaeus) yang merangsek ke area perkebunan demi bertahan hidup dari ancaman kelaparan dan kepungan api.

    Meskipun satwa tidak dijumpai fisik saat penyisiran berjalan, petugas gabungan bersama warga menemukan jejak aktivitas otentik di atas lahan perkebunan seluas 10 hektare tersebut. Petugas menemukan satu sarang di permukaan tanah, dua sarang kelas C di atas pohon, serta bekas kulit kayu yang telah dikupas dan dimakan orangutan.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa berdasarkan analisis fisik struktur sarang serta keterangan warga setempat, populasi satwa yang berkeliaran di lokasi tersebut diperkirakan berjumlah lebih dari satu individu.

    “Dari sarang yang ditemukan dan keterangan warga, diduga kuat orangutan di lokasi tersebut berjumlah tiga individu. Kami bersama tiga warga, termasuk Pak Karyadi, menyisir areal kebun karet, rotan, dan semak belukar ini menggunakan sepeda motor trail dan berjalan kaki,” terang Muriansyah.

    Temuan tiga sarang orangutan di perkebunan karet Desa Kandan menjadi bukti otentik hancurnya koridor jelajah (home range) akibat maraknya karhutla dan pembukaan lahan masif di Kotim. Ketika rimba tempat tinggal mereka hangus terbakar, mamalia langka ini terisolasi di pulau-pulau vegetasi sempit dan terdesak merangsek ke perkebunan warga untuk mencari pakan alternatif.

    BKSDA Kalteng didesak tidak hanya memberikan imbauan pasif kepada warga. Tim rescue bersama tim medis dokter hewan wajib menyiagakan senapan pembius (tranquilizer gun) dan perangkap khusus guna mengevakuasi ketiga orangutan tersebut sebelum menjadi korban amuk massa atau konflik fatal dengan warga.

    Pemkab Kotim dan Polres Kotim dituntut meningkatkan edukasi hukum UU Nomor 5 Tahun 1990 kepada masyarakat Desa Kandan. Warga dilarang keras melukai, menembak, atau memasang jerat terhadap orangutan yang terdesak mencari makan di kebun warga.(***)

  • Tembakan di Batas Kebun: Adu Klaim Warga dan PT AWL di Tumbang Kaminting

    Tembakan di Batas Kebun: Adu Klaim Warga dan PT AWL di Tumbang Kaminting

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kegelapan yang membekap perbatasan kebun sawit Desa Tumbang Kaminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin Timur (Kotim), tiba-tiba koyak.

    Jumat (9/10/2026) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB, sebuah teriakan ”siapa itu” membelah sunyi. Memicu rentetan letusan senapan angin yang lantas dibalas gelegar peluru aparat Brimob BKO (bawah kendali operasi).

    Insiden di tapal batas itu kini memantik sengketa narasi yang sama gelapnya dengan malam kejadian. Kedua belah pihak, warga bernama Sudianto dan PT Agro Wana Lestari (AWL), memang selaras soal letusan senjata dan lahan di luar batas perusahaan yang diakui milik Sudianto.

    Akan tetapi, kedua versi itu bertabrakan tajam mengenai ke mana moncong senjata diarahkan, penyebutan identitas tim patroli, hingga tudingan pencurian buah sawit pascainsiden.

    Buntut dari tudingan pencurian ini, Sudianto telah melayangkan somasi bertenggat 3 x 24 jam kepada PT AWL.

    Versi Sudianto: Ketakutan di Kegelapan

    Menurut Sudianto, malam itu ia sedang tidur sekaligus berjaga di pondok kebunnya, di kawasan Km 05 Jalan Eks Mentaya Kalang.

    Ketegangannya bermula ketika tim keamanan PT AWL, anak usaha Goodhope Group, bersama personel Brimob BKO datang dan menyorotkan senter ke arah pondoknya.

    ”Saya sempat berteriak, ’Siapa itu di sana?’ Namun, mereka tidak menjawab. Karena situasi saat itu membuat saya takut, saya melepaskan tembakan peringatan ke udara menggunakan senapan angin,” ungkap Sudianto, Senin (12/10/2026).

    Tembakan ke udara itu, menurut Sudianto, justru dibalas dengan peluru yang terarah lurus kepadanya.

    ”Setelah saya menembak ke udara sebagai peringatan, tim sekuriti bersama Brimob justru melepaskan tembakan yang mengarah ke saya. Puji Tuhan, tembakan itu tidak mengenai saya,” katanya.

    Menurut Sudianto, situasi sesudahnya diwarnai adu mulut sengit. Ia menyatakan keberatan terhadap perlakuan yang dinilainya semena-mena dan diskriminatif.

    ”Saya menegaskan agar tim sekuriti KME dan personel Brimob BKO yang bertugas di PT AWL berhenti melakukan tindakan diskriminatif dan semena-mena terhadap kami, warga Desa Tumbang Kaminting. Persoalan seperti ini harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan dengan tindakan yang membuat warga merasa terancam,” tegasnya.

    Insiden berbalas senjata ini ternyata berbuntut panjang. Sudianto mengaku mengetahui adanya tuduhan bahwa ia mencuri 20 tandan sawit milik perusahaan.

    Dia menolak mentah-mentah disebut sebagai ”garong”, istilah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perampok atau kawanan pencuri.

    ”Mereka itu memfitnah saya dan menyebut saya garong dengan menghubungi kepala desa. Padahal, saya menghubungi kepala desa untuk melaporkan kejadian malam itu, termasuk serangan menggunakan senjata yang saya alami,” tegas Sudianto.

    Sudianto lantas meminta pemeriksaan lapangan bersama pemerintah desa, unsur adat, dan warga.

    Pagi harinya, pengecekan langsung digelar. Berita acara bertanggal 9 Oktober 2026 sekitar pukul 10.42 WIB mencantumkan kepala desa, sekretaris desa, ketua RT/RW, mantir adat, serta Sudianto dan keluarganya sebagai pihak yang terlibat.

    ”Di pondok milik Sudianto tidak ada 20 janjang/tandan buah sawit (TBS) yang dituduhkan,” demikian bunyi dari dokumen berita acara tersebut.

    Dokumen yang sama juga mencatat tidak ditemukan jejak garong, tojok (batang besi penusuk sawit), ataupun bekas seretan apa pun dari lokasi kebun perusahaan menuju pondok.

    Saat pemeriksaan berlangsung, Sudianto disebut tengah memanen sawit bersama dua rekannya, dan panen tersebut belum selesai.

    Surat keterangan yang diteken Kepala Desa Tumbang Kaminting dan Koordinator Mantir Adat pada hari yang sama menerangkan bahwa buah yang terkumpul di tempat pengumpulan hasil (TPH) berasal dari pohon sawit milik Sudianto, bukan dari PT AWL.

    Terkait laporan pihak keamanan, Sudianto juga menyoal penyebutan blok. Dia menyatakan kebunnya berbatasan dengan Blok AC, bukan Blok AB 27 sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut.

    ”Saya membantah tuduhan pencurian 20 tandan sawit tersebut. Saat pemeriksaan bersama perangkat desa dan mantir adat, tidak ditemukan 20 tandan sawit yang dituduhkan berada di pondok saya. Hasil panen yang ada merupakan buah dari kebun saya sendiri,” katanya.

    Versi PT AWL: Patroli Berujung Tembakan

    Humas PT AWL Susi Darkoni HS Uga memberikan konstruksi narasi kejadian yang sangat berbeda. Dia menegaskan, aktivitas tim malam itu murni pengamanan teritori, bukan penyerangan.

    ”Yang jelas, kronologi seutuhnya adalah kegiatan itu murni berkaitan dengan pengamanan,” kata Darko, panggilan akrab Susi Darkoni, saat dihubungi Kanal Independen, Selasa (13/10/2026).

    Menurut Darko, tim patroli sedang berjaga di Blok AC24, areal Keminting Estate. Sekitar pukul 03.00 WIB, mereka menemukan buah sawit berserakan di areal yang belum masuk jadwal rotasi panen.

    Tim kemudian mengamankan buah tersebut. Darko tak menyebutkan spesifik berapa tandan buah yang diamankan.

    Dalam versi perusahaan, areal Sudianto memang berada di luar izin perusahaan dan dibatasi parit yang besar.

    ”Antara HGU perusahaan dengan areal masyarakat atas nama Sudianto sudah ada batas yang jelas. Secara fakta di lapangan, sudah dibuat parit batas yang besar,” ujarnya.

    Menurut penuturan Darko, warga kemudian mendatangi tepi parit dan berteriak menanyakan identitas. Tim keamanan mengaku telah menjawab dengan lugas, ”Kami tim patroli.” Darko menyebut pihaknya tak tahu siapa sosok di seberang parit tersebut.

    ”Kemudian mereka mengambil senjata senapan angin jenis PCP dan menembak sebanyak empat kali ke arah tim patroli. Hampir mengenai tim patroli,” kata Darko.

    Menanggapi letusan itu, menurut versi perusahaan, personel Brimob BKO melepaskan tembakan peringatan ke udara kurang lebih tiga kali dari jarak jauh.

    Darko menegaskan, hanya ada dua personel Brimob yang di-BKO dan tim sekuriti internal tak dibekali senjata apa pun.

    ”Mereka memberikan tembakan peringatan ke atas, bukan mengarah ke masyarakat. Tidak ada tembakan yang mengarah ke masyarakat,” tegasnya membantah klaim Sudianto.

    ”Akhirnya, mereka berhenti menembak setelah tahu ada anggota Polri. Itulah ceritanya. Itu cerita seutuhnya. Jadi, tidak ada peristiwa tembak-menembak,” ujar Darko, seraya menyerahkan perihal evaluasi prosedur tembakan kepada standar operasional kepolisian.

    Terkait dugaan pencurian, perusahaan menyatakan tidak melaporkannya ke polisi lantaran belum mengetahui pasti siapa pelakunya.

    ”Karena kami tidak menemukan orangnya, kami tidak berani menuduh,” katanya. ”Kalau kami tahu siapa pencurinya, pasti kami laporkan,” tambah Darko.

    Mengenai kelanjutan perkara, Darko mengaku belum membaca seluruh isi somasi dari Sudianto secara rinci karena sedang dinas luar. Perihal berita acara hasil pemeriksaan pemerintah desa, ia juga mengaku belum membacanya.

    ”Kalau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan malam itu, tidak ada. Tidak ada tuduhan dari kami yang mengatakan bahwa Pak Sudi yang mencuri,” tegasnya.

    Geografi Konflik dan Koridor Aturan

    Kebun warga dan areal perusahaan di Tumbang Kaminting saling berimpitan ibarat dua sisi koin.

    Merujuk laporan ringkasan penilaian stok karbon tinggi (HCS) PT AWL dan PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) bertanggal Desember 2018, luasan 6.163,8 hektare atau setara 54,1 persen wilayah desa itu berada di dalam areal izin kedua perusahaan. Angka itu dihitung dari batas desa yang bersifat informal.

    Keminting Estate sendiri membentang seluas 2.477,86 hektare, berdasar notifikasi resertifikasi RSPO perusahaan pada Februari 2021.

    Laporan HCS mencatat warga umumnya menyampaikan keluhan langsung ke manajemen atau lewat kepala desa.

    Dalam perkara ini, Sudianto menyebut ia melapor kepada kepala desa. Kelembagaan adat Dayak yang diatur Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010, juga mengenal keberadaan mantir perdamaian adat di tingkat desa dan kecamatan.

    Insiden senjata ini berkelindan dengan sejumlah regulasi. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyebut, senjata api hanya boleh dipakai bila benar-benar untuk melindungi nyawa.

    Sebelum menarik pelatuk, petugas wajib menyebutkan dirinya sebagai anggota Polri serta memberi peringatan lisan, kecuali dalam keadaan sangat mendesak.

    Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa tembakan peringatan ke udara wajib dilepaskan dengan kehati-hatian tingkat tinggi, dan anggota yang memakai senjata api terikat kewajiban membuat laporan terperinci pascainsiden.

    Senapan angin, termasuk jenis PCP yang disebut perusahaan, juga bukan barang bebas. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 mematok senapan angin sebagai peralatan keamanan yang digolongkan senjata api untuk olahraga menembak sasaran, wajib berizin Polri, dan pemakaiannya dibatasi di arena latihan atau pertandingan.

    Sementara itu, usaha swasta yang bukan objek vital nasional tetapi dijaga anggota Polri disebut sebagai objek tertentu dan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 beserta perubahannya.

    Bantuan pengamanan objek tertentu ini diberikan melalui nota kesepahaman dan surat perintah tugas berdasar permohonan pengelola.

    Rangkaian peristiwa ini berujung pada sepucuk somasi tertulis dari Sudianto kepada PT AWL. Dia mendesak manajemen mencabut dan meralat tuduhan pencurian, melayangkan permintaan maaf tertulis kepada dirinya beserta unsur pemerintahan dan adat Desa Tumbang Kaminting, serta menghentikan segala tindakan yang dinilainya beraroma intimidasi.

    ”Saya meminta perusahaan mencabut tuduhan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara tertulis. Saya ingin persoalan ini diselesaikan berdasarkan fakta dan bukti, bukan tuduhan yang merugikan nama baik saya,” tegasnya.

    Sudianto akan menempuh upaya hukum jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam tenggat 3 x 24 jam sejak somasi di tangan perusahaan.

    Pihak perusahaan menyatakan masih menelaah isi somasi. ”Kami cek dan analisis dulu, baru bisa mengambil sikap. Namun, kami tetap menghormati apa pun yang disampaikan oleh masyarakat. Kami terbuka saja,” ujar Darko. (ign)

  • Palu Hakim untuk Krani Bagendang: Dibui Setahun, 276 Ton CPO PT BAP Tak Tersentuh Putusan

    Palu Hakim untuk Krani Bagendang: Dibui Setahun, 276 Ton CPO PT BAP Tak Tersentuh Putusan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Matematika kejahatan kadang menghadirkan perhitungan yang ganjil. Meloloskan truk tangki berisi crude palm oil (CPO) yang menyusut di tengah jalan hanya bernilai dua juta rupiah bagi Laela Amalia.

    Merujuk hitungan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kotim, total imbalan yang mengalir ke kantongnya paling banyak sekitar Rp10 juta.

    Pengadilan Negeri Sampit menetapkan harga yang harus dibayar krani timbang PT Binasawit Abadipratama (BAP) Unit Bagendang Bulking tersebut dengan setahun penjara, Kamis (8/10/2026) lalu.

    Vonis ini merampungkan perkara nomor 295/Pid.B/2026/PN Spt dengan satu terdakwa. Dokumen pemeriksaan internal perusahaan mencatat indikasi kehilangan sekitar 278 ton CPO dengan estimasi kerugian Rp2,78 miliar.

    Alur cerita penuntut umum ternyata hanya sanggup merinci paling banyak sekitar dua ton minyak di antaranya. Amar putusan hakim pun meluncur tanpa menyertakan perintah pembayaran ganti rugi guna memulihkan aset anak usaha Sinar Mas tersebut.

    Pangkas Hukuman dan Transisi Aturan

    Majelis hakim di bawah komando Joshua Agustha membacakan vonisnya dengan tegas.

    ”Menyatakan Terdakwa Laela Amalia Binti Achmad Saufi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja,” bunyi amar putusan majelis hakim.

    Hukuman satu tahun penjara ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU, Andep Setiawan. Jaksa sebelumnya meminta Laela dihukum satu tahun enam bulan penjara pada sidang 23 September 2026. Hakim memangkas sepertiga dari beban tersebut.

    Jerat hukum Laela bersandar pada Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Aturan ini memuat ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak kategori V, setara Rp500 juta. Jika ditimbang, tuntutan jaksa setara 30 persen dari ancaman penjara maksimal, sementara palu hakim berhenti di angka 20 persen.

    Perbuatan Laela membelah waktu pada pertengahan 2025, masa ketika kejahatan ini masih diatur lewat Pasal 374 KUHP lama.

    Kasusnya baru terseret ke pengadilan usai KUHP baru bernapas resmi pada 2 Januari 2026, sehingga seluruh pijakan hukum tunduk pada aturan teranyar.

    Selain pidana penjara, majelis hakim menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkannya tetap ditahan, serta membebankan biaya perkara Rp5.000.

    Pecahan Kecil dari Angka Raksasa

    Posisi Laela sebagai krani timbang sejak 2012 memberinya kunci akses penuh menuju tangki penyimpanan Bagendang Bulking di Jalan HM Arsyad Km 23.

    Surat dakwaan mengungkap bahwa inisiatif kejahatan bermula dari Muhammad Ali bin Muhammad Zamri dan Suryadi bin Suyono sekitar Juli 2025.

    Keduanya adalah sopir truk tangki pengangkut CPO dari PKS Tangar Mill PT Satrindo Jaya Agro Palma. Sempat menolak, benteng pertahanan Laela akhirnya luluh oleh imbalan uang.

    Praktik manipulasi ini dijalankan dengan memutus urat nadi pencatatan digital perusahaan.

    ”Terdakwa membantu Muhammad Ali dan Suryadi dengan cara membuat data penimbangan secara manual yang tidak dimasukkan ke dalam sistem SAP, dan melakukan rekayasa penimbangan menggunakan metode timbang maju mundur (double weighing) dengan memanfaatkan data kendaraan sopir lainnya,” urai jaksa dalam surat dakwaannya.

    Batas aman dipatok sangat presisi. ”Terdakwa meminta kepada Muhammad Ali dan Suryadi agar jumlah minyak CPO yang diambil tidak melebihi 400 kilogram dalam setiap pengiriman guna menghindari pengawasan GPS dan pemeriksaan dari pihak manajemen perusahaan,” lanjut jaksa dalam dokumen yang sama.

    Operasi tak kasatmata ini dilakukan terutama saat Laela bertugas pada shift sore. CPO hasil penggelapan lalu berpindah tangan kepada seseorang bernama Dwi di sekitar Km 79 ruas Jalan Sampit-Pangkalan Bun.

    Setiap kali beraksi, Laela menerima Rp2 juta secara tunai atau menyeberang lewat dompet digital DANA.

    Selisih perhitungan baru mencuat usai manajemen membedah pembukuan melalui pemeriksaan internal dan sounding tangki penyimpanan pada awal Agustus 2025. Hasilnya, sekitar 278 ton CPO terindikasi hilang sepanjang Juli hingga 8 Agustus 2025.

    Hitungan dari rumusan dakwaan jaksa itu sendiri yang akhirnya membatasi skala perbuatan Laela. Angka maksimal 400 kilogram per pengiriman, digandakan sekitar empat kali sebulan dalam rentang kurang dari enam pekan, menghasilkan total paling banyak sekitar dua ton.

    Pecahan ini tak sampai satu persen dari indikasi kehilangan yang dicatat perusahaan. Dakwaan, tuntutan, hingga amar putusan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit membiarkan asal usul sisa sekitar 276 ton tersebut tertutup kabut tebal.

    Absennya Tiga Nama dan Pemulihan Aset

    Tata hukum KUHP baru telah menyiapkan instrumen untuk memulihkan kerugian. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91 KUHP, yang terakhir diubah lewat UU Nomor 1 Tahun 2026, menjabarkan wewenang perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana, keuntungan ekonomi yang didapat, hingga pembayaran ganti rugi.

    Senjata hukum berupa pidana tambahan ini bersifat dapat dijatuhkan apabila pidana pokok dinilai belum cukup mencapai tujuan pemidanaan.

    Tuntutan jaksa tidak memuat permohonan pidana tambahan tersebut. Putusan hakim juga murni hanya menjatuhkan pidana penjara.

    Meja barang bukti persidangan hanya diisi satu flashdisk rekaman video, buku penerimaan CPO periode Juli-Agustus 2025, bundel laporan sounding harian, bundel tiket timbang, serta satu eksemplar laporan hasil audit atas nama Iman Harisman.

    Hakim menetapkan seluruh barang bukti itu dikembalikan kepada PT BAP melalui saksi Richat Tuhari Hamonangan Sibagariang. Jejak uang tunai maupun rekam digital DANA tidak pernah masuk dalam daftar barang bukti.

    Catatan pengadilan merekam sidang perdana 30 Juli 2026 sempat ditunda dengan alasan terdakwa akan mengupayakan perdamaian.

    Upaya negosiasi ini kemudian diagendakan bersamaan dengan pembuktian penuntut umum pada sidang 11 Agustus 2026. Amar putusan membisu soal hasil dari langkah tersebut.

    Dakwaan secara gamblang menempatkan Ali dan Suryadi sebagai pihak yang pertama mengajak Laela sekaligus menjual minyak kepada Dwi.

    Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan ketiga nama ini berstatus sebagai terdakwa.

    Arus waktu sekitar 14 bulan telah berlalu sejak temuan indikasi hilangnya CPO pada Agustus 2025 hingga palu hakim diketuk.

    Laporan sounding harian, lembar yang pertama kali memunculkan indikasi hilangnya sekitar 278 ton minyak, kini telah kembali ke laci perusahaan.

    Satu-satunya sosok yang memikul vonis hukuman dalam perkara ini adalah seorang krani timbang dengan kepingan imbalan paling banyak sekitar Rp10 juta di tangannya. (ign)

  • Gema Zona Hitam dari Wakil Rakyat: Rimbun Sokong Penuh Penggerebekan Eks Golden Sampit

    Gema Zona Hitam dari Wakil Rakyat: Rimbun Sokong Penuh Penggerebekan Eks Golden Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sepuluh bulan lalu, bayang-bayang status darurat disuarakan dari dalam gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).

    Ketua DPRD Kotim Rimbun membeberkan data BNNK dan Polres yang menunjukkan Kotim sudah mengarah pada zona hitam peredaran narkoba.

    Gema dari rapat koordinasi itu seolah menemukan wujud nyatanya pada Jumat (9/10/2026), ketika aparat gabungan Polres Kotim turun menggerebek kawasan belakang eks Golden Sampit, salah satu pusaran rawan yang dibahas dalam ruangan tersebut.

    Tindakan tegas aparat itu langsung disambut baik pimpinan legislatif. Rimbun mengapresiasi langkah Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra beserta jajarannya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bumi Habaring Hurung.

    ”Kami sangat mengapresiasi Kapolres Kotim beserta seluruh jajarannya atas langkah penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kami mendukung penuh upaya kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di Bumi Habaring Hurung,” ujar Rimbun, baru-baru ini.

    Penggerebekan di kawasan Jalan Rahadi Usman, Sampit, itu berujung pada diamankannya 31 orang untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine.

    Dua belas orang dinyatakan positif narkoba dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sebanyak 19 orang lainnya dikenakan kewajiban lapor sesuai keterangan kepolisian.

    Penindakan tersebut bertepatan dengan hari pertama Operasi Sarang Narkoba yang digelar serentak oleh Polri di berbagai daerah.

    Waktunya juga bergulir tepat sebulan setelah Kadek Dwi Yoga menerima jabatan sebagai Kapolres Kotim dari AKBP Resky Maulana Zulkarnain dalam serah terima di Mapolda Kalteng pada 9 September 2026.

    Peringatan Wakil Rakyat

    Peringatan Rimbun mengenai peredaran narkoba sudah mengudara semenjak BNNK Kotim mulai bertugas.

    Lembaga itu beroperasi sejak 1 Oktober 2025, ditandai serah terima aset dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang dipimpin Wakil Bupati Kotim Irawati, dikutip dari Antara.

    Sepekan berselang, 7 Oktober 2025, saat menyambut kehadiran Kepala BNNK, Rimbun menyebut Kotim sudah zona merah dan bahkan mendekati zona hitam.

    Pada 17 November 2025, narasi bergeser pada tindakan nyata saat DPRD bersama BNNK menggelar tes urine massal bagi camat, lurah, kepala desa, dan anggota dewan. Kepala BNNK Kotim AKBP Muhammad Fadli menyebut tes pengujian itu merupakan inisiatif bersama Rimbun, dikutip dari Mata Kalteng.

    Hasil uji urine tersebut memantik kekecewaan Rimbun. Dari 168 desa di Kotim, hanya 58 kepala desa yang mengikuti tes, dan tiga kepala desa serta dua aparatur sipil negara (ASN) terindikasi positif.

    Rimbun menyerahkan tindak lanjutnya kepada BNNK sembari memastikan DPRD akan terus mengembangkan program bersama Polres, BNNK, dan Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN).

    Kelima orang itu kemudian dikenai wajib lapor selama tiga bulan dengan pemantauan dua kali sepekan.

    Rimbun juga mendorong tes gelombang kedua bagi kepala desa yang absen agar seluruhnya tersaring. Menurut dia, kepala desa adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga semestinya menjadi panutan.

    Jejak Rawan Eks Golden

    Pada 1 Desember 2025, gedung DPRD menjadi titik temu rapat koordinasi persiapan operasi pemulihan kawasan rawan narkoba.

    Rapat itu mempertemukan BNNK, jajaran legislator yang dipimpin Rimbun, Kasat Narkoba Polres Kotim, tokoh adat, tokoh masyarakat, Camat Mentawa Baru Ketapang, dan Lurah Mentawa Baru Hulu. Salah satu sasaran utamanya adalah kawasan belakang eks Golden.

    Usai rapat, Fadli menjelaskan kawasan itu ditandai rawan karena di sanalah orang mencari narkoba dan penangkapan polisi terus berulang di titik yang sama.

    Beberapa hari sebelum pertemuan tersebut, ia bersama timnya mendatangi lokasi dengan menyamar.

    Enam pekan berlalu, tepatnya 12 Januari 2026, unsur DPRD ikut dalam tim gabungan yang mendatangi eks Golden bersama BNNK, Polres, Kodim 1015/Sampit, kejaksaan, pemerintah daerah, Dewan Adat Dayak (DAD), dan GDAN.

    Realitas kerawanan tergambar saat sejumlah orang di kawasan itu seketika berlarian kocar-kacir begitu rombongan tiba.

    Kegiatan yang dipusatkan di Musala Baitul Maghfiroh itu diwarnai penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta yang hadir. Fadli memosisikan aksi lapangan itu sebagai tindak lanjut rapat di gedung DPRD, dikutip dari Antara.

    Pada 27 Februari 2026, Rimbun mendampingi anggota DPD RI Agustin Teras Narang berkunjung ke kantor BNNK Kotim. Dalam kunjungan reses tersebut, Teras Narang memuji kolaborasi BNNK dengan DPRD Kotim dalam komitmen memberantas narkoba, dikutip dari Antara.

    Rencana Pos Terpadu dan Perda

    Dalam rapat Desember 2025, Rimbun turut menyoroti pergerakan Peraturan Daerah (Perda) Kotim Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

    Menurut dia kala itu, pelaksanaan perda oleh pemerintah dan pemangku kepentingan belum maksimal, padahal regulasi itu menjadi payung hukum keterlibatan daerah, termasuk penggunaan anggaran.

    Rimbun menegaskan perda produk DPRD itu wajib dijalankan seluruh pemangku kepentingan, dari pimpinan hingga tingkat RT. Salah satu amanat pentingnya, menurut Fadli pada November 2025, instansi pemerintah harus menggelar tes urine dua kali dalam setahun.

    Instrumen pencegahan lain yang pernah diusulkan dari kunjungan tim gabungan pada Januari 2026 adalah pembentukan pos terpadu di eks Golden.

    Pada Mei 2026, BNNK menyebut rencana itu masih dikaji. Fadli saat itu menggambarkan bahwa tanpa pengawasan tetap, siklus peredaran kembali normal setiap kali aparat selesai turun ke lapangan.

    Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan kabar pos terpadu itu sudah berdiri hingga penggerebekan Jumat (9/10/2026).

    Model pos terpadu serupa sudah dimulai di Palangka Raya. Pemerintah Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, BNN, dan GDAN meletakkan batu pertama Pos Terpadu Anti Narkoba di kawasan Puntun pada 1 Juni 2026.

    Sinergi dan Tanggung Jawab Bersama

    Rimbun menilai pemberantasan narkoba menuntut tanggung jawab lintas elemen. Penindakan oleh kepolisian, kata dia, sangat membutuhkan sokongan masyarakat agar jaring peredaran narkotika tidak makin meluas dan menelan masa depan generasi muda.

    Dia meminta warga yang mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya untuk segera memberi informasi kepada aparat berwenang.

    ”Kami juga meminta dukungan masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai kita membiarkan persoalan ini terus berkembang dan merusak generasi muda,” tegas Rimbun.

    Menurut dia, kepingan informasi dari masyarakat dapat sangat membantu polisi menyelidiki dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

    Namun, warga diharapkan tidak main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat berwenang.

    Rimbun berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat terus diperkuat, agar upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kotim berjalan lebih efektif.

    ”Perlu kepedulian kita semua. Kalau mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba, segera sampaikan kepada aparat. Kita ingin Kotim tetap aman dan generasi muda terlindungi dari bahaya narkotika,” tegasnya. (ign)

  • Hitungan Ganjil Solar Seruyan: KTP Rp1,2 Juta dan Jeriken yang Tak Genap

    Hitungan Ganjil Solar Seruyan: KTP Rp1,2 Juta dan Jeriken yang Tak Genap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lembaran fotokopi buram berisi identitas nelayan mendadak mengantongi nilai tawar tinggi, yakni Rp1,2 juta.

    Angka itulah rata-rata tebusan yang dibayar Asmah alias Hj Asmah binti Busri (Alm) untuk setiap salinan kartu tanda penduduk (KTP), sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa.

    Lembaran kertas itu menjelma menjadi anak kunci yang mampu membuka keran jatah 110 liter bio solar bersubsidi di Kabupaten Seruyan.

    Hitungan di balik transaksi ini tercatat jelas dalam berkas perkara 429/Pid.Sus/2026/PN Spt. Asmah didakwa menyetor Rp30 juta demi menebus 25 fotokopi KTP nelayan.

    Dia kemudian mentransfer lagi Rp20.875.000 untuk memborong 2.750 liter bio solar. Jika ongkos identitas dan harga BBM disatukan, ia merogoh kocek hingga Rp50.875.000, atau setara Rp18.500 untuk setiap liter jatah yang diangkutnya.

    Modal Rp18.500 per liter itu nyaris tiga kali lipat melampaui harga resmi biosolar subsidi di Kalimantan Tengah yang dipatok Rp6.800 per liter.

    Daya tariknya tentu terletak pada margin harga pasar. Sepekan sebelum laju mobil Asmah dihentikan polisi, tepatnya 4 Mei 2026, Dexlite di Kalteng dijual seharga Rp26.600 per liter. Terdapat selisih sekitar Rp8.100 per liter yang menganga lebar.

    Perkara ini merayap ke ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Sampit pada Rabu (7/10/2026). Agenda pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan dakwaan di Ruang Tirta bergulir singkat, hanya lima menit, sebelum majelis hakim mengetukkan palu penundaan.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum dapat menghadirkan alat bukti, sehingga sidang dijadwalkan berlanjut pada Rabu (14/10/2026) dengan agenda pembuktian.

    Selain penundaan tersebut, dokumen dakwaan itu sendiri menyembunyikan rincian angka yang tidak saling menutup.

    Terpal Hijau di Jalan Ais Nasution

    Jejak dakwaan merinci pusaran perkara ini bermula saat Asmah menghubungi Firman alias Upir bin Munir untuk membeli fotokopi KTP nelayan penerima rekomendasi UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang.

    Rabu malam (6/5/2026) sekitar pukul 20.12 WIB, Asmah menuntaskan pembayaran Rp30 juta melalui transfer untuk 25 lembar identitas.

    Setiap lembar membawa jatah 110 liter yang diambil dalam tiga kali pengisian, yakni dua kali 37 liter dan sekali 36 liter.

    Pagi berikutnya, Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 06.42 WIB, Asmah mentransfer Rp20.875.000 kepada Taufik alias Upik bin Sahrani (Alm), Ketua Koperasi Serba Usaha Gabungan Kelompok Tani Anak Seruyan (KSU GAPOKTANAS).

    Dakwaan mencatat pembayaran itu untuk 2.750 liter bio solar dengan harga Rp7.500 per liter. SPBU nelayan yang menjadi episentrum transaksi ini adalah SPBU.N KSU GAPOKTANAS, beralamat di Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, Jalan Ais Nasution, Desa Sungai Undang.

    Senin (11/5/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, Asmah bertolak ke SPBUN menggunakan Toyota Hilux bak terbuka bernomor polisi KH 8875 FC, membawa serta 48 jeriken kosong berkapasitas 35 liter.

    Setibanya di sana, ia menebus solar menggunakan 29 fotokopi KTP. Tumpukan kertas identitas itu terdiri dari 16 lembar titipan nelayan Desa Sungai Bakau dan 13 lembar dari Firman.

    Asmah menyerahkan struk pembelian kepada operator SPBUN, Andhika Tri Darmawan alias Dika bin Joko Irawanto.

    Andhika kemudian memompa masuk bio solar ke dalam 48 jeriken itu masing-masing sekitar 32 liter, sehingga totalnya mencapai sekitar 1.536 liter.

    Asmah memecah muatannya secara bertahap. Sebanyak 24 jeriken berisi sekitar 768 liter ia bawa lebih dulu ke rumahnya di Jalan Al Huda, Desa Sungai Bakau, lalu dipindahkan ke dalam rumah.

    Sekitar pukul 11.00 WIB ia kembali ke SPBUN, menaikkan 24 jeriken sisanya ke bak mobil, lantas menutup rapat muatan tersebut dengan terpal hijau.

    Muatan kedua itu tidak pernah sampai ke rumah. Sekitar pukul 12.30 WIB, dua anggota Polri, Aziz dan Noorahmat, mencegat Hilux tersebut di Jalan Ais Nasution, Kelurahan Kuala Pembuang I.

    Nama jalan itu sama persis dengan alamat SPBUN dalam dakwaan. Kedua polisi itu menyisir jalan setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai pergerakan solar subsidi.

    Pemeriksaan aparat menemukan 24 jeriken berisi sekitar 768 liter bio solar yang tersembunyi.

    Asmah, sebagaimana tercatat dalam dakwaan, mengakui mengangkut BBM subsidi tanpa izin usaha dari pemerintah. Ia bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polres Seruyan.

    Angka-Angka yang Tidak Bertemu

    Rumah Asmah baru digeledah pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 16.15 WIB, hampir 28 jam setelah mobilnya dihentikan. Petugas hanya menemukan 18 jeriken dari penggeledahan tersebut.

    Dakwaan sama sekali tidak menjelaskan keberadaan enam jeriken lainnya yang setara sekitar 192 liter, bagian dari muatan yang sempat diantar pada Senin pagi sebelum pukul 11.00 WIB.

    Celah pada volume barang bukti juga menganga. Berita acara pengukuran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan tertanggal 21 Mei 2026 mencatat 1.334 liter dari 42 jeriken.

    Sementara itu, daftar barang bukti yang diterima PN Sampit mencetak angka 1.344 liter. Angka 1.344 liter ini secara akurat merupakan hasil penjumlahan 768 dan 576 liter.

    Matematika pada nilai transfer pun tak luput dari selisih. Jatah 2.750 liter jika dikalikan dengan harga Rp7.500 seharusnya menghasilkan angka Rp20.625.000.

    Nyatanya, uang yang ditransfer kepada Taufik berjumlah Rp20.875.000. Terdapat selisih Rp250 ribu yang tak tersentuh penjelasan dalam dokumen.

    Harga beli Rp7.500 per liter itu sendiri berada di atas harga biosolar subsidi. Kontrasnya makin tajam karena daftar barang bukti perkara justru memakai patokan harga resmi Rp6.800 per liter untuk menaksir nilai barang.

    Pemakaian patokan harga tersebut membuat nilai 2.750 liter menjadi Rp18.700.000, atau Rp2.175.000 lebih rendah dari uang yang disetorkan kepada Taufik.

    Teka-teki berlanjut pada hitungan takaran. Apabila pola 37 liter per pengambilan dari KTP Firman diberlakukan untuk seluruh 29 KTP yang dipakai, satu kali pengambilan mentok di kisaran 1.073 liter.

    Dakwaan mencatat SPBUN mengucurkan sekitar 1.536 liter pada hari tersebut. Dokumen resmi ini tidak menerangkan apakah sebagian KTP dipakai lebih dari sekali.

    Sisa 12 lembar fotokopi KTP dari Firman dengan jatah sekitar 1.320 liter juga tidak disebut keberadaannya.

    Jatah yang Berpindah Tangan

    Peruntukan solar subsidi nelayan sebenarnya dibentengi aturan ketat. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 membatasi konsumen pengguna sektor usaha perikanan murni bagi nelayan berkapal ikan Indonesia, lengkap dengan surat rekomendasi yang berlaku tiga bulan.

    Namun, dakwaan membeberkan kenyataan sebaliknya terkait jatah laut yang bebas berpindah tangan hanya bermodal lembaran fotokopi KTP.

    Firman sebagai penjual fotokopi KTP, Taufik yang menampung pembayaran, serta Andhika sebagai operator pengisi jeriken kini tercatat sebagai saksi dalam dokumen perkara. Dakwaan tidak menyebut apakah ketiganya diproses dalam berkas terpisah.

    Ancaman Enam Tahun

    JPU Putri Fasyla Ananta, Jihan Hasna Shafira Zulhulaifa, dan Yolla Indriana mendakwa Asmah dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Pasal ini membidik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar bersubsidi dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

    Perjalanan berkas perkara ini memakan waktu hampir lima bulan sejak mobil Asmah dihentikan pada 11 Mei 2026.

    Hasil pengujian sampel oleh PT Pertamina Patra Niaga di Fuel Terminal Pangkalan Bun pada bulan Juli mengonfirmasi barang bukti tersebut sebagai Gas Oil atau bio solar.

    Jaksa kemudian menggolongkan BBM tersebut sebagai bahan bakar minyak tertentu bersubsidi pemerintah di dalam dakwaannya.

    Berkas perkara baru dilimpahkan ke PN Sampit pada Senin (5/10/2026). Perkara Asmah ini terdaftar dengan nomor berurutan, tepat sesudah perkara pelangsiran Pertalite atas nama Budi Setiawan yang juga bertolak dari Seruyan.

    Barang bukti kini bersandar di Kejaksaan Negeri Seruyan, meliputi 42 jeriken solar dan mobil Hilux hitam.

    Dakwaan menyebut mobil itu milik terdakwa, sementara STNK-nya tercatat atas nama Pusima. Seluruh jalinan fakta dan deretan angka yang saling bertolak belakang ini menunggu pembuktian yang dijadwalkan dimulai pada persidangan lanjutan, Rabu (14/10/2026). (ign)