cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • Nama Tersangka Belum Juga Muncul, Dugaan Korupsi di KPU Kotim Tunggu Hasil Audit

    Nama Tersangka Belum Juga Muncul, Dugaan Korupsi di KPU Kotim Tunggu Hasil Audit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah belum juga memunculkan namatersangka dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut masih menunggu hasil audit yang belum rampung disusun.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalteng, Dodik Mahendra, mengakui penanganan perkara belum sampai pada tahap penetapan tersangka.

    Menurutnya, penyidik saat ini masih berkutat pada koordinasi dengan auditor untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara.

    ”Masih OTW, masih koordinasi dengan auditor,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

    Menurut Dodik, kehati-hatian menjadi alasan utama mengapa kejaksaan belum mengumumkan tersangka. Dia menegaskan, setiap langkah harus diambil dengan cermat agar tidak berujung pada kekeliruan dalam proses hukum.

    ”Sabar, penanganan perkara perlu kecermatan sehingga penyidik tidak salah langkah,” tambahnya.

    Posisi audit dalam perkara ini menjadi penentu arah. Tanpa kesimpulan auditor, penyidik belum bisa memaku seberapa besar potensi kerugian negara dan siapa saja yang terkait.

    Sementara itu, publik Kotawaringin Timur terus mengikuti perkembangan perkara yang menyentuh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

    Kejati Kalteng memastikan bahwa perkara tetap berjalan di jalur prosedural dan meminta masyarakat menunggu hasil audit sebagai bagian dari tahapan pembuktian.

    Kasus ini mencuat setelah pengelolaan anggaran kegiatan KPU Kotim dipersoalkan dan diduga tidak selaras dengan aturan.

    Menyusul dugaan tersebut, aparat penegak hukum melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan dengan menggeledah sejumlah lokasi di Sampit, kemudian meningkatkan penanganan menjadi perkara pidana. (ign)

  • Polisi Telusuri Aktor di Balik Dugaan Penyerobotan Lahan Irigasi Danau Lentang

    Polisi Telusuri Aktor di Balik Dugaan Penyerobotan Lahan Irigasi Danau Lentang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aparat Polres Kotimmulai mendalamiperkara dugaan perusakan tanam tumbuh dan penyerobotan lahan di kawasan jaringan irigasi Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Polisi berupaya mendalami aktor di balik aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut.

    Progres kasus itu terlihat dari Satreskrim Polres Kotim yang memeriksa John Hendrik, warga Desa Luwuk Bunter sebagai pelapor, Selasa (7/4/2026).

    Dalam pemeriksaan, penyidik mulai menajamkan penelusuran terhadap pihak yang diduga menjadi aktor di balik kegiatan penggarapan lahan dan perusakan tanam tumbuh di lokasi yang masih berstatus sengketa.

    Kuasa hukum pelapor, Metha Audina dari Christian Renata Kesuma and Associates, menyebut, pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung intensif.

    ”Sekitar tiga jam diperiksa, ada 19 pertanyaan. Bukan hanya kronologi, tapi juga mengarah ke siapa yang bertanggung jawab, termasuk pemilik alat berat dan pihak yang menyuruh,” ujar Metha.​

    Dia menegaskan, perkara ini bukan sekadar persoalan batas atau klaim kepemilikan lahan. Menurutnya, ada unsur dugaan tindak pidana karena tanaman sawit yang sudah ditanam dan dikelola di lahan garapan Hendrik dirusak dalam proses penggarapan ulang di kawasan irigasi tersebut.

    ”Tanaman dan tumbuhan milik klien kami dirusak. Ini bukan persoalan biasa, ada unsur pidana yang harus diusut,” tegasnya.

    Sejauh ini, sejumlah saksi dari pihak pelapor telah dimintai keterangan dan bukti berupa dokumentasi foto kondisi lahan sudah diserahkan kepada penyidik.

    Dalam waktu dekat, saksi-saksi pelapor lainnya dijadwalkan kembali dipanggil untuk memperkuat konstruksi perkara.​

    Metha menyebut, setelah pemeriksaan para saksi pelapor rampung, giliran para terlapor yang akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

    ”Pekan depan kemungkinan mulai dipanggil. Siapa pun yang disebut akan diperiksa dan dibuatkan BAP,” katanya.

    Dia juga mendorong agar penanganan kasus tidak berhenti pada pelaksana lapangan di lokasi, tetapi menyasar pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali utama.

    ”Kami berharap ini dibuka terang benderang, siapa dalangnya harus terungkap demi kepastian hukum,” ujarnya.

    Selain laporan dugaan perusakan tanam tumbuh dan penguasaan lahan, kuasa hukum Hendrik juga menyatakan akan melaporkan secara terpisah dugaan pengancaman yang disebut dilakukan oleh beberapa terlapor.

    ”Untuk dugaan pengancaman akan kami buatkan laporan baru,” tambahnya.

    Irigasi Danau Lentang sendiri merupakan jaringan pengairan yang dibangun menggunakan dana APBD Kalimantan Tengah untuk menopang kurang lebih 825 hektare lahan pertanian warga di Desa Luwuk Bunter dan Sungai Paring.

    Dalam beberapa tahun terakhir, koridor irigasi ini berubah menjadi lokasi sengketa berkepanjangan antara petani, perusahaan sawit, dan koperasi plasma yang beroperasi di atas dan di sekitar jalur saluran air.

    Kasus yang ditangani Polres Kotim berawal dari laporan John Hendrik usai serangkaian mediasi mengenai lahan garapannya di sekitar jalur irigasi dinyatakan buntu.

    Hendrik melaporkan dugaan perusakan tanaman sawit yang sudah ditanam serta penguasaan lahan tanpa hak oleh sejumlah pihak. Sedikitnya sekitar 17 orang masuk pusaran perkara sengketa lahan di koridor irigasi yang sama. (ign)

  • Ketua Gapki Kalteng soal RDP Plasma Kotim: PBS Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Khawatir Sawit Tinggal Kenangan

    Ketua Gapki Kalteng soal RDP Plasma Kotim: PBS Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Khawatir Sawit Tinggal Kenangan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah mengingatkan agar penyelesaian kewajiban plasma 20 persen tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.

    Ketua GAPKI Kalteng Rizky Djaya D menegaskan, komitmen perusahaan tidak bisa dipisahkan dari aturan, dan memperingatkan risiko jika tuntutan dan langkah di lapangan didorong hanya oleh kemauan pribadi tanpa memahami dasar hukum.

    ”Pada dasarnya perusahaan perkebunan komitmen. Tapi komitmen dengan regulasi yang ada. Jangan salah kaprah,” ujarnya, ketika diminta tanggapannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kewajiban plasma 20 persen di DPRD Kotim, Senin (6/4/2026).

    Menurut dia, jika tuntutan dan tindakan di lapangan hanya berpijak pada keinginan masing-masing, hal itu dapat berakibat fatal bagi orang yang tidak paham dengan aturan.

    Baja Juga: Babak Baru Sengkarut Plasma Kotim, Siap Duduki Perusahaan Jika Jalur Regulasi Gagal

    Rizky mengungkapkan, kondisi industri perkebunan saat ini juga tidak sedang baik-baik saja.

    ”Saat ini pun PBS itu bukan sedang baik-baik saja. Banyak aturan-aturan regulasi kita yang sangat membingungkan,” katanya.

    Gelombang tuntutan yang terus membesar di luar lintasan regulasi diyakini akan semakin memukul iklim investasi. Efek domino dari kondisi tersebut bisa mengancam nasib puluhan ribu tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidup di sektor perkebunan.

    ”Kalau kondisi seperti ini juga dipersulit dengan kondisi yang ada, tuntutan yang tidak sesuai dengan regulasi, takut saya, perkebunan sawit tinggal kenangan di republik Indonesia,” katanya.

    Kecemasan itu ia sampaikan dengan menarik mundur sejarah kelam komoditas nasional. Menurutnya, Indonesia pernah punya komoditas unggulan seperti beras yang berhasil swasembada hingga cengkeh terbaik.

    ”Hari ini apa? Tinggal kenangan,” ujarnya, merefleksikan kejatuhan tersebut.

    Eskalasi tekanan dari pelbagai sisi itu dinilai menyimpan ancaman nyata berupa hengkangnya para investor. Bahkan bisa sampai keluar negeri.

    Realita tersebut dinilai sebagai ironi, mengingat operasional PBS selama ini diklaim turut menopang denyut perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja secara masif.

    Debat Kusir dan Literasi Regulasi

    Sorotan sang ketua tidak hanya tertuju pada tekanan eksternal, melainkan juga pada dinamika ruang paripurna yang kerap diwarnai adu argumen berbalut emosi.

    Dia menilai forum penyelesaian sengketa akan terus berputar pada debat kusir apabila tidak menghadirkan otoritas regulasi secara langsung.

    Menurutnya, agar diskusi tidak berujung dengan debat kusir, pertemuan semacam itu sebaiknya menghadirkan langsung ahli regulasi dari pemerintah pusat.

    ”Maka, sebaiknya ke depan kalau ada meeting seperti ini, biar tidak jadi berdebat kusir, hadirkan ahlinya, Dirjenbun (Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Red), sehingga mereka bisa bertanya kepada Dirjenbun,” ucapnya.

    Kehadiran arsitek aturan tersebut dianggap krusial agar semua pihak, baik wakil rakyat maupun warga, menerima tafsir definitif dari otoritas resmi penyusun aturan.

    Rizky mendiagnosis bahwa akar sengketa hari ini turut disuburkan ketimpangan literasi regulasi yang belum merata menembus lapisan terbawah.

    Elemen akar rumput seperti warga desa, camat, hingga jajaran pengurus koperasi, dinilai sering kali belum memegang pemahaman utuh terkait instrumen hukum seperti HGU, IUP, serta batasan kewajiban perusahaan.

    ”Atau regulasi yang ada itu harus diketahui sampai ke akar rumput. Warga desa juga tahu aturan. Pak camat juga kepada anggotanya menyampaikan dengan landasan aturan. Kemudian kawan-kawan kita di koperasi, dia yang didudukkan juga yang tahu aturan,” katanya.

    Ruang dialog sejatinya tetap dibiarkan terbuka lebar apabila konstruksi regulasi dirasa berbenturan dengan realita sosial. Organisasi pengusaha sawit ini memastikan diri tidak akan berdiri berseberangan dengan amanat negara, namun tetap menuntut proses penyelesaian yang rasional dan tidak melabrak hukum.

    ”Saya sebagai ketua GAPKI Kalimantan Tengah, mendukung aturan dan peraturan pemerintah yang ada. Tanpa melupakan masyarakat. Kita harus tetap komitmen, karena di mana bumi kita pijak, di sana langit kita junjung. Kita harus komitmen seperti itu,” tegasnya. (ign)

  • Di Balik Pintu Barak Nomor 2, Saat “Kristal Haram” Mengubur Masa Tua

    Di Balik Pintu Barak Nomor 2, Saat “Kristal Haram” Mengubur Masa Tua

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Pagi di Jalan P. Diponegoro, Kelurahan Kota Besi Hulu, Senin (6/4/2026), pecah oleh ketukan pintu yang tidak biasa. Bukan ketukan tetangga yang hendak meminjam korek api, melainkan ketukan dingin aparat Unit Reskrim Polsek Kota Besi.

    ​Di balik pintu barak nomor 2 itu, SF (55) terperangkap. Pria paruh baya ini tak punya waktu untuk bersandiwara saat polisi, yang didampingi perangkat kelurahan, merangsek masuk menunjukkan surat tugas. Penggerebekan ini bukan kebetulan; ini adalah klimaks dari bisik-bisik warga yang gerah melihat aktivitas “bawah tanah” di lingkungan mereka.

    ​Kotak Rokok dan Ruang Sempit yang Menipu

    ​Di ruang sempit yang pengap itu, polisi memulai ritual penggeledahan. Awalnya tampak biasa, hingga mata petugas tertuju pada sepotong celana pendek yang tergantung lesu di balik pintu kamar mandi. Sebuah tempat persembunyian klasik, namun gagal total.

    ​Dari saku celana itu, menyembul sebuah kotak rokok berwarna ungu. Namun, isinya bukan tembakau penenang saraf, melainkan empat paket plastik klip berisi kristal putih. 2,97 gram sabu. Sebuah angka yang cukup untuk menyeret SF dari barak sempitnya menuju jeruji besi.

    ​Kasi Humas Polres Kotim AKP Edy Wiyoko, mengonfirmasi temuan tersebut.

    ​”Barang bukti disembunyikan di dalam kotak rokok di kantong celana. Pelaku langsung kami amankan tanpa perlawanan,” jelasnya singkat, Selasa (7/4/2026).

    ​Ironi Usia dan Lubang Hitam Narkotika

    ​Kasus SF adalah potret buram bahwa narkotika tak lagi memilih usia. Di umur 55 tahun, saat seharusnya seseorang menikmati masa tua dengan tenang, SF justru terjerembab dalam pusaran Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya? Cukup lama untuk menghabiskan sisa hidup di balik terali.

    ​Namun, ada pertanyaan yang lebih besar dari sekadar penangkapan SF: Siapa yang memberi makan “bisnis” ini di Kota Besi? SF mungkin hanyalah bidak kecil, pengecer di tingkat barak yang tertangkap karena kecerobohannya sendiri atau laporan warga yang sudah muak.

    ​Catatan Redaksi: Jangan Hanya Berhenti di Pintu Barak

    ​Kita patut mengapresiasi keberanian warga Kota Besi Hulu yang berani bersuara. Di tengah budaya “masa bodoh” perkotaan, laporan warga adalah senjata paling tajam. Namun, kami di Kanalindependen.id mengingatkan, menangkap SF adalah satu hal, memutus rantai pasokannya adalah hal lain.

    ​Barak dan kontrakan seringkali menjadi “zona nyaman” bagi peredaran narkoba karena sifatnya yang tertutup dan penghuninya yang silih berganti. Jika polisi hanya berhenti pada penggerebekan kecil seperti ini tanpa mengejar bandar besar yang menyuplai kristal putih ke saku celana SF, maka esok hari, akan ada “SF-SF” baru yang menghuni barak-barak lain.

    ​Polisi mengklaim sedang mendalami jaringan ini. Kita akan terus menagih, apakah penyelidikan ini akan sampai ke “kepala ular”, atau hanya berhenti di pintu barak nomor 2.

    ​Sabu itu mungkin sudah disita, tapi jaringannya barangkali tengah tertawa sambil mencari kurir baru. (***)

  • Babak Baru Sengkarut Plasma Kotim, Siap Duduki Perusahaan Jika Jalur Regulasi Gagal

    Babak Baru Sengkarut Plasma Kotim, Siap Duduki Perusahaan Jika Jalur Regulasi Gagal

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kewajiban plasma 20 persen di Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) resmi berakhir tanpa garansi eksekusi di lapangan.

    Forum lintas sektoral tersebut urung menghasilkan kepastian teknis berupa realisasi plasma yang jadi tuntutan, meski pada akhirnya merumuskan tiga skema langkah lanjutan.

    AMPLAS 119 (Aliansi Masyarakat Peduli Plasma) Kotim yang menuntut kejelasan plasma tersebut, menyatakan kesiapan penuh untuk menggerakkan 32 koperasi yang diklaim memiliki lebih dari 12 ribu anggota, apabila jalur regulasi gagal menghadirkan keadilan.

    Ketua Amplas, Audy Valent, bahkan secara terbuka dalam rapat mengingatkan lagi komitmen lisan Bupati Kotim pada pertemuan 2025 silam. Kala itu, sang kepala daerah menjanjikan progres nyata realisasi plasma dalam tempo satu bulan.

    Janji sebulan tersebut belum juga terealisasi. Audy turut menyentil kembali pernyataan bupati yang sempat berjanji siap memimpin langsung barisan warga untuk menduduki perusahaan yang ia sebut zalim lantaran membandel menahan hak plasma masyarakat.

    Hal serupa diarahkan kepada Ketua DPRD Kotim, Rimbun, selaku pimpinan rapat.

    Audy memintanya turun gelanggang mendampingi warga jika opsi pendudukan perusahaan sebagaimana yang ia sampaikan benar-benar harus dijalankan, dengan kalkulasi pengerahan 200 massa per koperasi dari total 32 lembaga yang bernaung di bawah bendera Amplas.

    ”Tidak perlu kita berkutat kepada pasal-pasal dan aturan. Saya rasa kita membutuhkan kapan ini dilaksanakan kembali. Jangan dianggap remeh permasalahan ini, karena menyangkut masyarakat banyak di pedalaman,” tegas Audy.

    Tensi Paripurna dan Pengusiran Staf

    Suhu ruang paripurna sejatinya sudah memanas sejak awal. Dokumen daftar hadir mengungkap fakta absennya enam Perusahaan Besar Swasta (PBS).

    Lebih parah lagi, ada korporasi yang hadir hanya mengutus staf tanpa kapasitas mengambil keputusan strategis.

    Persentase kehadiran dari total 28 perusahaan dan instansi undangan hanya menyentuh angka 78 persen.

    Sorotan tajam mengarah pada internal grup korporasi tertentu, seperti TASK, di mana hanya satu unit yang menampakkan diri sementara entitas lainnya mangkir tanpa penjelasan terbuka.

    Fenomena itu memicu amarah Ketua DPRD Kotim, Rimbun. Dia berulang kali menekan bahwa kehadiran pimpinan perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab ketika hak plasma 20 persen warga dibahas.

    Rimbun kemudian meminta perusahaan yang hanya mengirim perwakilan tanpa bisa mengambil keputusan agar keluar dari forum itu.

    ”Silakan yang tidak bisa mengambil keputusan meninggalkan ruangan rapat,” tegas Rimbun menyapu pandangan ke peserta forum, memaksa salah satu staf perusahaan melangkah keluar meninggalkan ruangan.

    Belantara Regulasi dan Syarat Mutlak HGU

    Forum legislatif tersebut turut membedah rumitnya belantara regulasi. Persoalan plasma tak sebatas komitmen korporasi, melainkan terikat erat dengan aturan lintas kementerian.

    Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Perbedaan rezim perizinan, seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan izin lawas, memperkeruh pembahasan skema pemenuhan.

    Rumusan final antara kewajiban membangun kebun plasma di dalam area inti atau sekadar pola usaha ekonomi produktif gagal disepakati bersama.

    Paparan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengonfirmasi bahwa hak plasma kini berkelindan langsung dengan proses perizinan tanah.

    Perwakilan BPN Kotim membeberkan adanya 14 perusahaan perkebunan yang tengah mengajukan permohonan HGU di Kantor Wilayah BPN Kalteng.

    Sebagian permohonan tersebut masih mandek di tahap pengukuran yang menjadi ranah provinsi, sementara sisanya menanti penerbitan Surat Keputusan di kantor pertanahan.

    Perwakilan BPN memaparkan, pemenuhan kebun plasma minimal 20 persen adalah syarat mutlak dalam pengajuan perpanjangan maupun pembaruan HGU.

    Kebijakan ini bersandar pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 dan PP Nomor 18 Tahun 2021.

    Entitas korporasi yang selama ini abai merealisasikan kebun plasma 20 persen diwajibkan melunasi kewajiban tersebut ketika mengajukan perpanjangan atau pembaruan HGU atas areal yang dimohonkan.

    Ketentuan ini menjadi instrumen penilai kelayakan bagi BPN di tengah sorotan tajam publik.

    Tiga Resolusi dan Ultimatum Warga

    Rapat yang berjalan alot itu akhirnya menetaskan tiga kesimpulan resmi. Poin pertama, memperkuat instrumen pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemenuhan kewajiban plasma.

    Poin kedua, mendorong penegasan regulasi untuk melindungi hak masyarakat secara riil, sekaligus memperjelas mekanisme pengawasan dan penindakan bagi korporasi yang membandel.

    Poin ketiga, menyepakati agenda koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta kementerian teknis, sebelum memformulasikan kebijakan operasional di tingkat kabupaten.

    ”Langkah koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi agar pelaksanaan kewajiban plasma di daerah tidak bertentangan dengan aturan di atasnya,” kata Rimbun.

    Rekomendasi birokrasi ini ditanggapi dingin oleh Audy. Dia menilai hasil RDP sama masih terkesan mengambang.

    Kendati demikian, dia menyepakati usulan elevasi persoalan ini ke tingkat provinsi dan pusat guna menguji ketegasan aturan.

    Dia juga menegaskan, pihaknya menolak skema usaha ekonomi produktif yang terbukti banyak menemui kegagalan di lapangan. Pihaknya menuntut plasma 20 persen direalisasikan langsung di dalam area inti. Sebuah skema yang memastikan warga terus menerima Sisa Hasil Kebun (SHK) secara berkelanjutan.

    ”Kalau mereka dikasih 20 persen di dalam inti, mereka kan terus menerus menerima SHK,” ujarnya membandingkan efektivitas skema tersebut bagi hajat hidup masyarakat.

    Menghadapi jalan panjang birokrasi ini, Amplas menyiagakan langkah pamungkas. Pihaknya siap turun kembali dan mengancam menduduki perusahaan apabila rentetan koordinasi tersebut tidak membuahkan hasil terhadap tuntutan masyarakat. (ign)

  • Pagi yang Menggemparkan di Desa Hanjalipan, Saat Ketukan Pintu Tak Terjawab

    Pagi yang Menggemparkan di Desa Hanjalipan, Saat Ketukan Pintu Tak Terjawab

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pagi baru saja merekah di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (6/4/2026). Aktivitas warga perlahan bergerak seperti biasa. Namun, di sebuah rumah di Jalan Abu Bakar RT 04, pagi itu berubah menjadi kabar duka yang menyebar cepat membelah keheningan, menyisakan tanya.

    Seorang pemuda berinisial HD (31) ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya, sekitar pukul 06.30 WIB. Ia ditemukan dalam kondisi tergantung. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh dua saksi, RL dan SB, yang datang bermaksud menemuinya. Ketukan pintu yang tak berbalas, serta panggilan yang tak mendapat respons, menjadi awal dari kecurigaan.

    SB kemudian masuk melalui pintu belakang. Di dalam kamar, ia mendapati HD sudah tidak bernyawa. Situasi mendadak berubah panik. Dengan alat seadanya, ia berupaya menurunkan tubuh korban. Pintu depan dibuka, keluarga dipanggil, dan kabar itu pun menyebar cepat. Warga berdatangan, sebagian terdiam, sebagian lain mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.

    Kepolisian setempat bergerak setelah menerima laporan warga. Kapolsek Kota Besi Iptu Noor Iksan, menyampaikan bahwa petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan para saksi.

    “Petugas telah melakukan pemeriksaan awal di lokasi serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang pertama kali menemukan korban,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

    Hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun demikian, kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berjalan untuk memastikan penyebab pasti peristiwa tersebut.

    “Motif masih dalam pendalaman Unit Reskrim. Kami juga berkoordinasi dengan pihak keluarga dan perangkat desa untuk melengkapi informasi,” tambahnya.

    Pihak keluarga memilih untuk tidak dilakukan autopsi dan telah membuat pernyataan resmi. Mereka juga tidak mengajukan tuntutan hukum serta menerima kejadian ini sebagai musibah.

    Di balik garis polisi dan kerumunan warga yang perlahan bubar, tersisa satu hal yang sulit dijawab: apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar yang tertutup itu?

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tidak semua beban terlihat di permukaan. Kepedulian sosial dan kepekaan terhadap kondisi sekitar menjadi penting, terutama dalam membaca tanda-tanda yang kerap luput dari perhatian.

    Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi. Sementara itu, duka yang datang pagi itu menyisakan jeda bagi keluarga, tetangga, dan siapa pun yang mengenal korban. (***)

  • Ketika Jawaban AI Terlihat Meyakinkan, Tapi Bisa Menyesatkan Pengguna

    Ketika Jawaban AI Terlihat Meyakinkan, Tapi Bisa Menyesatkan Pengguna

    Isi Berita:

    Kanalindependen.id  – Di balik kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), muncul fenomena yang mulai mengkhawatirkan. Sejumlah penelitian terbaru mengungkap bahwa jawaban AI yang terlihat meyakinkan tidak selalu benar, bahkan berpotensi menyesatkan penggunanya.

    Fenomena ini dikenal sebagai cognitive surrender, yakni kondisi ketika pengguna mulai menyerahkan proses berpikirnya kepada AI tanpa melakukan evaluasi kritis. Dalam praktiknya, banyak orang langsung menerima jawaban AI sebagai kebenaran, tanpa memverifikasi ulang informasi tersebut.

    Mengutip Arstechnica.com,hasil riset menunjukkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap AI tergolong tinggi. Sekitar 93 persen responden mempercayai jawaban AI saat benar. Namun yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 80 persen tetap mempercayai jawaban tersebut meskipun terbukti salah.

    Peneliti menilai, salah satu penyebab utama adalah cara AI menyajikan informasi. Jawaban yang tersusun rapi, sistematis, dan percaya diri membuat pengguna cenderung menganggapnya akurat. Fenomena ini dikenal sebagai fluency effect, di mana penyampaian yang baik meningkatkan persepsi kebenaran.

    Selain itu, faktor psikologis manusia juga turut berperan. Otak cenderung memilih cara berpikir yang lebih cepat dan praktis, sehingga kehadiran AI sering dijadikan jalan pintas dalam mengambil keputusan. Akibatnya, proses analisis dan verifikasi menjadi terabaikan.

    Fenomena lain yang memperkuat kondisi ini adalah AI trust paradox. Semakin canggih teknologi AI, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pengguna, meskipun sistem tersebut tidak selalu akurat dalam semua situasi.

    Dampak dari kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Pengguna yang menerima informasi keliru dari AI justru cenderung memiliki rasa percaya diri lebih tinggi terhadap jawabannya. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari.

    Dalam jangka panjang, ketergantungan berlebih pada AI dikhawatirkan akan menggeser peran manusia dari pengambil keputusan menjadi sekadar penerima hasil. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis.

    Para ahli pun mengingatkan agar masyarakat menggunakan AI secara bijak. Verifikasi informasi, membandingkan dengan sumber lain, serta tetap mengedepankan nalar kritis menjadi langkah penting agar tidak terjebak dalam informasi yang tampak benar, tetapi sebenarnya keliru.

    Fenomena ini menjadi pengingat bahwa meskipun AI semakin pintar, peran manusia dalam berpikir tetap tidak tergantikan. (***)

  • Konflik Irigasi Danau Lentang: Alat Berat Perusahaan Disebut Kembali Beroperasi, Sangat Rawan Bentrok Terbuka

    Konflik Irigasi Danau Lentang: Alat Berat Perusahaan Disebut Kembali Beroperasi, Sangat Rawan Bentrok Terbuka

    SAMPIT, kanalindependen.id – Suhu sengketa lahan yang mengimpit jaringan irigasi Danau Lentang perlahan merangkak naik dan berpotensi menjadi benturan terbuka.

    Sebuah alat berat milik PT Borneo Sawit Perdana (BSP) terpantau kembali membelah hamparan lahan berstatus sengketa pada Sabtu (4/4/2026).

    Informasi yang disampaikan Riduwan Kesuma, pengamat kebijakan publik yang juga tergabung dalam Komunitas Peduli Kotim itu memantik kemarahan warga dan memperlebar celah ancaman gesekan di lapangan.

    Aktivitas sepihak tersebut dipandang mengabaikan seruan penahanan diri yang sebelumnya telah ditekankan warga dalam forum mediasi resmi di Kantor Kecamatan Cempaga.

    Riduwan, menyoroti operasi alat berat tersebut dan memperingatkan ekskalasi konflik yang bisa meledak kapan saja.

    ”Pemilik lahan sudah menyampaikan dalam pertemuan di kecamatan supaya tidak ada kegiatan apa pun di atas tanah sengketa sebelum persoalan tuntas. Ketika perusahaan tetap menurunkan alat berat dan bekerja di lokasi itu, sama saja memancing emosi masyarakat,” urai Riduwan merinci situasi di tingkat tapak.

    Peringatan Potensi Bentrokan

    Peringatan Riduwan menggarisbawahi rapuhnya kondusivitas warga setempat.

    Langkah perusahaan yang bersikeras melanjutkan aktivitas di atas tanah berstatus quo ketika proses penyelesaian belum menginjak garis finis, dinilai sebagai bentuk provokasi yang sangat membahayakan.

    Dia menuntut manajemen PT BSP memikul tanggung jawab penuh apabila pemaksaan operasional ini berujung pada benturan fisik.

    ”Kalau sampai terjadi pertumpahan darah, menurut hemat saya PT BSP harus ikut bertanggung jawab. Persoalan belum selesai, tapi sudah ada manuver yang bisa menyulut kemarahan masyarakat,” tegasnya memperingatkan seluruh pihak.

    Mediasi Buntu dan Urat Nadi Pertanian

    Jalur penyelesaian administratif sebelumnya secara resmi telah menemui jalan buntu.

    Rentetan mediasi di Kantor Kecamatan Cempaga yang mempertemukan perwakilan warga Desa Luwuk Bunter dan Sungai Paring, manajemen PT BSP, aparat kepolisian, hingga aparatur kecamatan resmi dihentikan.

    Tim penanganan konflik sosial tingkat kecamatan akhirnya merekomendasikan agar para pihak menempuh jalur penyelesaian lain, termasuk proses peradilan hukum.

    Objek sengketa yang membara ini bukanlah hamparan kebun biasa. Irigasi Danau Lentang merupakan urat nadi pertanian warga Luwuk Bunter dan desa-desa sekitarnya.

    Jaringan pengairan publik ini dibangun dan direhabilitasi menggunakan kucuran anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak lebih dari satu dekade lalu.

    Dalam beberapa kali keterangannya, pihak PT Borneo Sawit Perdana sebelumnya menegaskan aktivitas perusahaan di sekitar Irigasi Danau Lentang berlangsung di atas lahan yang telah dibebaskan dari masyarakat dan diklaim berada dalam kawasan Hak Guna Usaha perusahaan.

    Manajemen menyatakan pembebasan lahan di koridor tersebut dilakukan bertahap sejak sekitar 2013 hingga berlanjut pada 2025, dan menempatkan areal yang kini dipersoalkan sebagai bagian dari hamparan kebun yang disiapkan melalui skema kemitraan plasma bersama koperasi.

    Dalam forum mediasi di Kantor Kecamatan Cempaga, humas PT BSP Martin Tunius juga memaparkan peta perusahaan yang menempatkan area pembebasan lahan warga di sekitar irigasi berada di dalam poligon HGU. (ign)

  • Api Melahap Tiga Rumah di Parenggean, Warga Lebih Dulu Jinakkan Kobaran

    Api Melahap Tiga Rumah di Parenggean, Warga Lebih Dulu Jinakkan Kobaran

    SAMPIT, Kanalindpenden.id – Siang itu, Jalan Lesa, Kecamatan Parenggean, tak lagi tenang. Asap membumbung cepat, menandai sesuatu yang tak diharapkan: kebakaran yang melahap tiga bangunan rumah kayu dalam waktu singkat.

    Laporan pertama masuk sekitar pukul 13.32 WIB. Dua menit berselang, petugas pemadam kebakaran sektor Parenggean langsung bergerak menuju lokasi. Namun ketika tiba pukul 13.40 WIB, kondisi api sudah jauh berkembang dan justru mulai mereda.

    Di lapangan, warga lebih dulu berjibaku.

    Petugas tidak lagi menghadapi kobaran besar, melainkan langsung masuk pada tahap pendinginan. Situasi yang disebut sudah “kuning” itu perlahan dikendalikan hingga akhirnya dinyatakan aman.

    “Setibanya di lokasi, kondisi api sudah ditangani warga. Kami langsung fokus pada pendinginan dan memastikan tidak ada titik api tersisa,” ujar Kepala Pos Pemadam Kebakaran Parenggean, Heriyanoor, Sabtu (4/4/2026).

    Dalam waktu relatif singkat, operasi dinyatakan selesai sekitar pukul 13.55 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meski tiga rumah milik warga Agau (50), Nurjaman (30), dan M. Darmawan (50) terdampak kebakaran.

    Bangunan yang terbakar diketahui berbahan kayu, dengan luas sekitar 15×20 meter persegi. Material ini membuat api cepat menjalar, meski berhasil dikendalikan sebelum meluas ke area lain.

    Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui.

    Di tengah peristiwa itu, terlihat kolaborasi di lapangan. Selain petugas pemadam, relawan dari Al Hadi dan Sejiran turut membantu, bersama unsur Polsek dan Koramil Parenggean.

    Heriyanoor menilai, respons cepat warga menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran berkembang lebih besar.

    “Peran masyarakat sangat membantu. Dengan penanganan awal yang cepat, api tidak sampai meluas ke bangunan lain,” katanya.

    Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa dalam situasi darurat, waktu menjadi faktor paling krusial. Selisih menit bisa menentukan seberapa besar dampak yang ditimbulkan.

    Di Parenggean, siang itu, tiga rumah memang tak terselamatkan sepenuhnya. Namun berkat reaksi cepat warga, kebakaran tidak berubah menjadi bencana yang lebih luas. (***)

  • Nyaris Jadi Duka di Hari Bahagia, Api Sambar Tenda Acara di Sampit

    Nyaris Jadi Duka di Hari Bahagia, Api Sambar Tenda Acara di Sampit

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Suasana yang seharusnya dipenuhi persiapan bahagia mendadak berubah tegang di Jalan Tidar Raya 2, Kecamatan Baamang, Sampit. Menjelang siang, kepulan asap tebal membumbung dari lokasi yang tengah disiapkan untuk acara tasmiyahan.

    Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 11.05 WIB. Api awalnya muncul dari kain yang terbakar, lalu dengan cepat merambat ke tenda sebuah acara yang berada di sekitar lokasi.

    Dugaan sementara, sumber api berasal dari kebocoran gas LPG yang tersulut, memicu kobaran dan asap pekat yang sempat membuat panik warga sekitar.

    Di tengah kepanikan, warga justru menjadi garda terdepan. Dengan peralatan seadanya, mereka berupaya memadamkan api agar tidak menjalar lebih luas ke bagian lain tenda maupun bangunan di sekitarnya.

    Upaya itu membuahkan hasil. Api berhasil dipadamkan sebelum sempat membesar.

    Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman dan tidak ada titik api yang tersisa.

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun peristiwa tersebut sempat meninggalkan kepanikan, terlebih karena terjadi di tengah persiapan momen sakral sebuah keluarga.

    Petugas pun mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama dari penggunaan kompor gas dan instalasi listrik. Pemeriksaan rutin dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa.

    Di Baamang, siang itu, api sempat mengancam hari bahagia. Beruntung, kesigapan warga membuat cerita tersebut tidak berubah menjadi duka. (***)