Kategori: Ragam dan Peristiwa

Terkepung Asap Pekat: 296 SD-SMP Kotim Tetap Tatap Muka, Siswa Disuruh Kerja Bakti

SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap masih mengepung kawasan perkotaan Sampit dengan pekat. Sepanjang Jumat (9/10/2026), api terpantau melahap lahan di belasan titik.

Kebakaran tersebut bahkan nyaris menjalar ke permukiman warga, yakni perumahan Chalin, Permata 1, dan Permata 2.

Malam harinya, hingga pukul 21.00 WIB, data pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat jarak pandang tinggal 300 meter.

Ratusan sekolah di Kotim tetap membuka kelas. Dashboard Status Pembelajaran milik Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, yang diakses Kanal Independen pada Minggu (11/10/2026), mencatat 296 dari 497 SD dan SMP berstatus tatap muka untuk jadwal Jumat tersebut.

Hanya 51 sekolah yang menerapkan belajar dari rumah (BDR), sementara 150 lainnya tidak mengisi status.

Hari itu pula, Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto H Syamsu membeberkan temuan ironis. Anak-anak ternyata masih dipanggil ke sekolah.

Sebagian disuruh melakukan kerja bakti, sementara sebagian lagi berlatih untuk persiapan lomba yang dijadwalkan bulan ini.

Dadang mengaku menerima banyak pengaduan dari orang tua murid, khususnya di jenjang SD dan SMP di Kota Sampit, terkait kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kualitas udara yang memburuk.

”Kami banyak mendapatkan keluhan atas kebijakan dinas dan sekolah. Parahnya, kami langsung menemukan beberapa sekolah yang disampaikan itu ternyata benar. Di tengah kabut asap, justru anak-anak itu ada di sekolah dan parahnya disuruh kerja bakti lagi,” tegas Dadang.

Keluhan di Balik Kabut

Dadang meminta Disdik Kotim memastikan kebijakan BDR berjalan sesuai kondisi udara, tanpa mengorbankan keselamatan siswa demi kegiatan yang masih bisa ditunda.

”Informasinya kegiatan lomba itu Oktober ini. Makanya, ini saya bilang Dinas Pendidikan kita tidak peka dengan kondisi yang ada di lapangan. Sekali lagi kami ingatkan, tolong pejabat Disdik ini lebih banyak turun ke lapangan di tengah kondisi asap ini. Jangan lepas tanggung jawab untuk urusan pendidikan di tengah kondisi ini,” sentilnya.

Keluhan serupa datang dari seorang wali murid SD di Kota Sampit. Anaknya masih diwajibkan datang ke sekolah untuk latihan persiapan perkemahan di Islamic Centre yang dijadwalkan akhir Oktober.

”Kami juga minta DPRD dan Dinas untuk menunda atau membatalkan agenda itu karena kalau tidak dibatalkan, anak-anak kami itu akan terus disuruh turun ke sekolah untuk latihan persiapan. Kalau hanya ditunda, itu tetap saja turun dengan alasan untuk persiapan dan pematangan untuk lomba. Sebagai orang tua, kami sebenarnya berat hati,” tegasnya.

Polemik kemah di Islamic Centre bukan isu baru. September lalu, rencana Kemah Ceria Penggalang (KCP) 2026 di Lapangan Islamic Centre menuai protes orang tua.

Kegiatan yang digagas Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan semula dijadwalkan 2-3 Oktober itu dirancang melibatkan 1.116 orang, dengan agenda jelajah, ketangkasan baris-berbaris, tandu darurat, semaphore, outbound, hingga api unggun.

Menanggapi keluhan sebulan lalu, Sekretaris K3S SD Mentawa Baru Ketapang Andrayu Muana pada 11 September menyatakan, kegiatan baru akan dilaksanakan ketika edaran karhutla dan kabut asap dicabut.

Terkait latihan, K3S menyebut tiap sekolah akan mengondisikannya sesuai kesepakatan masing-masing.

Sejauh penelusuran Kanal Independen, belum ditemukan pengumuman pencabutan edaran tersebut.

Aturan yang Bertabrakan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim sebenarnya sudah mengatur aktivitas belajar siswa. Surat Edaran (SE) Bupati tentang Adaptasi Kegiatan Pembelajaran di Musim Kemarau Tahun 2026 terbit pada 3 Agustus.

Hingga 11 Oktober, dashboard pembelajaran Disdik Kotim masih memakai judul edaran tersebut.

Edaran itu memuat ketentuan pada poin kelima: seluruh satuan pendidikan diminta meniadakan sementara kegiatan luar ruang, termasuk ekstrakurikuler, yang berpotensi menambah paparan asap. Poin ketujuh mewajibkan sekolah menyiram halaman secara berkala untuk mengurangi debu dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pemkab sempat memberlakukan BDR serentak lewat SE pada 20 Agustus. Namun, kebijakan itu dicabut tiga hari kemudian melalui SE 23 Agustus.

SE pengganti ini menyerahkan pilihan BDR kepada sekolah yang terdampak, meski larangan kegiatan luar ruang tetap berlaku.

Dua potret dashboard Disdik memperlihatkan jumlah sekolah BDR menyusut padahal asap belum surut. Per 27 September, dashboard mencatat 447 sekolah dari semua jenjang menerapkan BDR dan 388 tatap muka.

Pada 9 Oktober, opsi BDR tinggal 262 sekolah, tatap muka naik menjadi 412 sekolah, dan 161 sekolah tidak mengisi status.

Opsi tatap muka mendominasi jenjang SD dan SMP. Dari 379 SD di dashboard, 222 sekolah di antaranya tercatat memilih tatap muka dan hanya 42 yang menerapkan BDR.

Jenjang SMP menunjukkan pola serupa. Sebanyak 74 dari 118 sekolah berstatus tatap muka, berbanding 9 yang BDR. Pola sebaliknya tampak pada sekolah berjenjang taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain (KB), dengan 184 dari 300 sekolah memilih BDR.

Dua kecamatan yang mencakup Kota Sampit, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, tidak berbeda. Dari 101 SD dan SMP di wilayah itu, 63 tercatat menggelar tatap muka, dan hanya 10 yang BDR.

Baamang paling mencolok. Sebanyak 24 dari 26 SD tercatat tatap muka. Sebaliknya, di Kecamatan Kota Besi, 22 dari 28 SD dan SMP tercatat BDR.

Kepala Disdik Kotim Yolanda Lonita Fenisia, dalam pernyataannya pada 7 Oktober, menyebut sekolah yang telanjur memilih tatap muka dapat memulangkan siswa lebih cepat bila asap menebal.

Pola menyerahkan keputusan ke sekolah sesuai SE Bupati ini terus dipertahankan Pemkab Kotim hingga Oktober, berbeda dengan pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

SE Nomor 20 Tahun 2026 yang diterbitkan kementerian lima hari setelah SE Bupati 23 Agustus, tepatnya pada 28 Agustus, mengatur bahwa moda pembelajaran ditentukan berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Pada kategori sedang (ISPU 51-100) saja, upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler luar ruang sudah harus dibatasi atau dipindah ke dalam ruangan.

Pada kategori tidak sehat (ISPU 101-200), anak PAUD, siswa SD kelas 1-3, siswa SLB, dan anak dengan penyakit penyerta wajib dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

Begitu ISPU melewati angka 300 atau berbahaya, seluruh kegiatan yang mengumpulkan siswa di sekolah dihentikan. Pedoman yang sama menyebut kegiatan kesiswaan yang mengumpulkan siswa dalam jumlah besar atau di luar ruangan dapat dijadwalkan ulang.

Kewenangannya juga diatur jelas. Perubahan moda belajar untuk SD dan SMP ditetapkan oleh bupati melalui dinas pendidikan.

Kepala sekolah dapat mengambil langkah pengamanan lebih dulu bila udara mendadak memburuk dan keputusan pejabat belum terbit, dengan kewajiban melapor paling lambat 1×24 jam.

Pedoman itu juga meminta sekolah melaporkan kondisi pembelajaran setiap hari, termasuk moda belajar yang dipakai.

Sementara itu, dashboard Disdik Kotim hingga Minggu (11/10/2026) dini hari masih mencatat 150 SD dan SMP tanpa status pelaporan untuk Jumat, 9 Oktober.

Perlu dicatat, status dashboard ini merupakan input yang berlaku per sekolah, sehingga tidak terlihat apakah siswa kelas 1-3 di SD yang berstatus tatap muka sudah dialihkan ke pembelajaran jarak jauh sesuai instruksi kementerian.

Ambang Batas Berbahaya

Angka terakhir yang dilaporkan menunjukkan tingkat pencemaran udara Kotim jauh melampaui ambang batas berbahaya dalam pedoman kementerian.

Pada Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, angka ISPU dengan parameter kritis PM10 yang beredar di masyarakat mencapai 1.272. Angka itu lebih dari empat kali ambang bawah kategori berbahaya.

Dinas Kesehatan Kotim mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) naik dari 2.119 pada Juli menjadi 2.656 pada Agustus.

Pada 29 September, Pemkab Kotim kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026.

Bupati Kotim Halikinnor menyebut status itu baru diakhiri bila hujan sudah cukup deras, serta titik api dan asap tidak ada lagi. Hingga tanggal tersebut, BPBD Kotim mencatat 1.176 kejadian kebakaran dengan luas lebih dari 2.009 hektare.

Dadang meminta agar kegiatan yang tidak mendesak dan melibatkan siswa ditunda. ”Jangan dulu ada kegiatan-kegiatan yang tentunya membuat anak-anak sekolah terbebani. Tidak ada ruginya juga kalau kegiatan itu ditunda daripada paru-paru anak-anak ini yang dipertaruhkan,” tegasnya. (ign)

Oktober 11, 2026
Tameng Atas Nama Warga Kotim: Taktik Surat NSP di Lahan Eks PT DAS

SAMPIT, kanalindependen.id – Selama hampir sebulan, kelanjutan rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) ditunda demi menunggu kehadiran satu tamu utama: masyarakat.

Warga ini disebut-sebut memiliki hak atas sebagian kebun sawit eks PT Dinamika Alam Segar (DAS) di Kecamatan Kota Besi.

Namun, mereka yang ditunggu tidak pernah menampakkan diri. Sebagai gantinya, menurut Ketua DPRD Kotim Rimbun, pihaknya menerima kiriman surat-surat atas nama masyarakat.

Pengirim rangkaian dokumen itu bukanlah warga desa, melainkan PT Nusantara Sawit Persada (NSP).

”Kenapa berulang kali saya sampaikan NSP selalu mengatasnamakan masyarakat? Yang dilakukan NSP beberapa kali mengirim surat ini adalah NSP, ya kan? Bukan masyarakat,” kata Rimbun seusai memimpin RDP ketiga sekaligus terakhir soal kebun itu, Kamis (8/10/2026).

Menurut Rimbun, penundaan itu sengaja diberikan sebagai kesempatan. Syaratnya, warga yang mengaku pemilik menghubungi dewan sendiri dan menyerahkan dokumen legalitas.

”Kami minta, kalau masyarakat, silakan masyarakat yang bersilaturahmi, berkirim surat, menyampaikan dokumen legalitas kepemilikannya supaya masyarakat ini bisa kami undang di dalam forum rapat. Tapi kalau tidak pernah masyarakat ini datang, ya tidak mungkin kami undang masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut perdebatan soal siapa ”masyarakat” itu sebagai debat kusir. ”Kalau berbicara masyarakat, se-Kotim ini semua masyarakat, kan begitu,” katanya.

Hal yang dipersoalkan adalah areal sekitar 210 hektare. Lahan itu sudah ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN), lalu ditugaskan Agrinas kepada PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan (TSSK) melalui surat perintah kerja.

Rantai penugasan inilah yang macet. TSSK meminta DPRD turun tangan karena lahan itu belum bisa mereka kelola di lapangan. Rapat Kamis menegaskan rantai itu.

”Kami tegak lurus dengan aturan yang sudah ada, yang sudah diputuskan, sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Maka hari ini kami membuat kesimpulan rapat: mewajibkan tunduk dan patuh kepada aturan yang saat ini berlaku,” kata Rimbun.

Menurut catatan, kesimpulan rapat menyatakan APN berwenang mengelola areal itu sesuai dasar penugasan, sementara mitra wajib bekerja berdasarkan surat penugasan APN, mulai dari inventarisasi, pemanenan, dan pengangkutan hasil hingga perawatan kebun.

DPRD juga meminta APN, TSSK, dan NSP menahan diri dan tidak bertindak sepihak.

Setelah rangkaian rapat sejak 7 September dan satu kali turun ke lapangan, wajah sengketa ini makin terang: dua perseroan berhadapan di atas lahan sitaan negara, sementara masyarakat yang namanya terus disebut tidak pernah duduk di ruang rapat.

Nama yang Sudah Tertulis Sejak Undangan

Jejak NSP sebenarnya sudah tercetak jelas sejak persiapan rapat pertama. Undangan RDP Komisi I Nomor 400.14.6/347/DPRD.Kom-I/2026 tertanggal 24 Agustus 2026, yang salinannya diperoleh Kanal Independen, menyebut persoalan kebun eks PT DAS khususnya atas areal kurang lebih 210 hektare yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh PT NSP.

Surat itu diteken Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha dan Sekretaris Komisi I M. Abadi, dengan Rimbun tercantum sebagai Ketua DPRD yang mengetahui.

Tujuannya memperoleh kejelasan status pengelolaan, pelaksanaan penugasan kepada TSSK, serta langkah penyelesaian. Tidak satu kalimat pun di tubuh surat menyebut klaim masyarakat.

Daftar 27 undangan yang dilampirkan memperlihatkan peta para pihak. Ada unsur Forkopimda, sejumlah organisasi perangkat daerah, Kantor Pertanahan, camat dan kapolsek Kota Besi serta Parenggean, TSSK, NSP, dan empat unsur Agrinas, termasuk Manager Distrik 4.

Tidak tercantum pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, koperasi, maupun lembaga adat.

PT DAS, yang sebelumnya mengelola areal itu, juga tidak ada dalam daftar, meski menurut Antara ikut dilibatkan pada rapat 8 Oktober. Satgas PKH, lembaga yang belakangan disebut Rimbun sebagai alamat gugatan, pun tidak tercantum.

Daftar itu bahkan menulis NSP sebagai PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSP), mencampur nama induk perusahaan terbuka dengan anak usahanya.

Ketiadaan unsur warga dalam undangan ini bertolak belakang dengan permintaan awal TSSK. Saat RDP pertama digelar pada Senin, 7 September 2026, Angga menyebut TSSK meminta DPRD mempertemukan Agrinas, pengelola kebun, dan masyarakat di wilayah Kota Besi.

Rapat itu ditutup tanpa kesimpulan final karena sejumlah perusahaan yang diundang tidak hadir.

Komisi I ketika itu menjadwalkan peninjauan lapangan untuk menjawab satu pertanyaan kunci.

”Kami ingin memastikan apakah itu benar dimiliki oleh masyarakat atau diswakelola oleh pihak perusahaan,” kata Angga, kala itu.

Menurut Rimbun, pihaknya turun ke lokasi pada 8 September. Areal itu berada di Desa Hanjalipan. DPRD Kotim menyatakan masih perlu memastikan siapa masyarakat yang dimaksud serta apa dasar penguasaannya.

Sebulan kemudian, hasil peninjauan itu hanya muncul sebagai satu kalimat umum dalam keterangan Rimbun seusai rapat.

”Dari dinamika lapangan, apa yang sudah kita bahas tadi, dari barang yang ditertibkan atau yang disita, masih ada kepemilikan hak dari pribadi masyarakat maupun dari perusahaan,” katanya.

Siapa pribadi dan perusahaan itu, serta berapa luas yang masing-masing kuasai, tidak ia rinci.

Saat ditanya wartawan soal keberadaan NSP dan masyarakat di lahan itu, Rimbun menyebut rapat tidak menyinggung hal tersebut. ”Memang itu internal antara APN dan mitra TSSK, ya, selaku mitra mereka,” ujarnya.

Dari Aspal Panas ke Meja Rapat

Peringatan soal klaim atas nama masyarakat bukan hal baru. Pada 10 Maret 2025, Rimbun, yang turut hadir dalam pemasangan plang penyitaan Satgas di kebun PT Agro Bukit, sudah menggambarkan pola itu.

”Perusahaan jangan berlindung di balik koperasi dan koperasi juga jangan berlindung di balik masyarakat. Kalau tidak seperti itu, akan memicu aktivitas panen massal ataupun pencurian massal hingga berujung penguasaan lahan dengan mengatasnamakan masyarakat,” katanya ketika itu.

Enam bulan kemudian, Rimbun memilih duduk di barisan warga. Pada Rabu, 24 September 2025, ia bersila di atas aspal panas di depan Kantor DPRD Kotim bersama ratusan warga yang menolak kerja sama operasi (KSO) Agrinas.

”Apa yang selama ini dinikmati warga jangan sampai dirampas,” ucapnya.

Kali ini, warga yang diatasnamakan tidak pernah muncul. Yang tersisa adalah tawaran jalur hukum.

”Kami memberikan apresiasi kepada mereka, NSP atau masyarakat. Ini sesuai dengan haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Mereka menggugat perdata, itu kami persilakan,” kata Rimbun.

Untuk keberatan atas penertiban, ia menunjuk satu alamat. ”Kalau memang ada klaim dan keberatan terkait lahan yang ditertibkan, silakan menggugatnya ke Satgas PKH. Karena di dalam Satgas PKH semua logo departemen, baik di instansi vertikal, penegak hukum, semua ada di situ, ya kan?” ujarnya.

Satgas PKH bukan pengadilan. Tindakannya dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara, dan jalur itu sudah pernah ditempuh.

Pada 13 Januari 2026, PTUN Jakarta lewat Putusan Nomor 287/G/TF/2025/PTUN.JKT menolak seluruh gugatan atas pemasangan plang Satgas di 508,8 hektare kebun sawit di Riau. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan putusan itu pada 7 April 2026.

Arah sebaliknya juga terbuka bagi Agrinas. Rimbun menilai gangguan terhadap TSSK berpotensi merugikan negara.

”Karena ada dampak dari pemberhentian sepihak, dampak dari terganggunya aktivitas TSSK, maka itu merugikan negara,” katanya.

Rimbun lalu menunjuk siapa yang semestinya bergerak. ”Silakan Agrinas yang mungkin nanti menyampaikan kepada penegak hukum atau siapa,” ujarnya.

Rimbun tidak merinci potensi kerugian itu. Yang terganggu di lapangan adalah operasional TSSK, perseroan mitra pemegang penugasan Agrinas.

Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang BUMN, yang dipertahankan dalam revisi keempat pada Oktober 2025, menegaskan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Jalur pidana di lahan kelolaan Agrinas sudah punya preseden di Kotim. Pada Maret 2026, Polres Kotim menangkap seorang terduga pelaku yang kedapatan memuat buah sawit di Estate Alam Sahara, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, areal perkebunan Agrinas.

Rantai Aturan yang Belum Selesai

Salah satu pijakan yang disebut Rimbun adalah berita acara bertanggal 23 April 2025.

”Karena dampak dari penertiban tadi, berita acara yang ditandatangani 23 April 2025 tadi, ini yang kita bahas hari ini,” kata Rimbun. Isi berita acara itu tidak dibuka dalam keterangan seusai rapat.

Tanggalnya mendahului aturan yang oleh sejumlah liputan disebut sebagai dasar pelimpahan lahan sitaan kepada Agrinas.

Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mengatur bahwa penguasaan kembali kawasan hutan ditindaklanjuti dengan pelepasan kawasan dan/atau penetapan sebagai barang milik negara, serta bahwa Satgas melalui menteri BUMN menyerahkan pengelolaannya kepada BUMN yang ditunjuk.

Penyerahan itu ditetapkan menteri BUMN. PP tersebut baru ditetapkan dan berlaku pada 19 September 2025, hampir lima bulan setelah berita acara 23 April 2025 diteken. Kewenangan menteri BUMN tersebut sejak revisi keempat Undang-Undang BUMN pada Oktober 2025 beralih kepada Kepala BP BUMN.

Selisih waktu itu tidak hanya terjadi di Kotim. Aturan yang secara eksplisit mengatur penyerahan lahan hasil penertiban kepada BUMN baru terbit tujuh bulan setelah penyitaan dan penyerahan berjalan.

Penyerahan perdana kebun eks Duta Palma pada 10 Maret 2025 bahkan berbentuk berita acara penitipan barang bukti dari Jaksa Agung kepada Menteri BUMN, yang diteruskan kepada Direktur Utama Agrinas.

Status kelola Agrinas sendiri belum final. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 6 Juli 2026, Direktur Utama Agrinas Abdul Ghani menyebut seluruh areal kelolaannya masih berstatus kawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan produksi yang dapat dikonversi.

Menurut dia, Menteri Kehutanan pada 19 Juni 2026 meminta BP BUMN menugaskan Agrinas mengelola lahan hasil penguasaan kembali sampai statusnya ditetapkan, dan BP BUMN akan menerbitkan penugasan Agrinas sebagai pengelola sementara.

Terbitnya penugasan itu tidak ditemukan dalam sumber terbuka hingga berita ini diturunkan.

Skema inilah yang menjadi pijakan TSSK. Mereka memegang surat perintah kerja dari BUMN yang statusnya tengah disiapkan sebagai pengelola sementara.

Profil PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan tidak ditemukan dalam sumber terbuka, sementara tanggal terbit dan penandatangan surat perintah kerjanya tidak disebut dalam keterangan seusai rapat.

Kepala Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) Ahmad Zazali, dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, September 2026, menegaskan setiap tahap rantai itu punya dasar hukum, kewenangan, dan prosedur berbeda.

Penguasaan kembali, menurut PURAKA, tidak otomatis menyelesaikan status kawasan maupun hak atas tanah.

Skala rantai itu nasional. Dua hari sebelum rapat di Sampit, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan seluas 259.230,73 hektare di Kejaksaan Agung.

Hingga hari itu, Satgas PKH mencatat 6.206.212,14 hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dikuasai kembali, dan 4.253.177,68 hektare di antaranya diserahkan kepada Agrinas.

Per Juli 2026, menurut Abdul Ghani, 627 ribu hektare areal kelolaan Agrinas berada di Kalimantan Tengah.

Kesimpulan DPRD tidak mengubah rantai tersebut. Seperti diberitakan Antara, Rimbun menegaskan dewan tidak bermaksud mengambil alih kewenangan Satgas PKH maupun APN.

Kesimpulan rapat dengar pendapat juga tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan; kajian hukum memosisikannya sebagai bentuk pengawasan politik.

Batas kekuatan kesimpulan semacam ini terlihat di Indragiri Hilir, Riau. Setelah RDP umum DPRD setempat pada Mei 2026 menyepakati Agrinas mengevaluasi dan membatalkan KSO, Agrinas menolak Berita Acara Nomor 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026 dengan alasan perwakilannya yang menandatangani tidak berwenang.

Pintu Sempit bagi Warga

Bagi warga yang benar-benar menggarap lahan di kawasan hutan, hukum menyediakan pintu yang sempit.

Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 16 Oktober 2025 menyatakan larangan berkebun di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dikecualikan bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan tidak untuk kepentingan komersial.

Sawit Watch, salah satu pemohon perkara itu bersama Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), sejak awal menandai satu celah: peluang perusahaan memakai lahan di hutan atas nama masyarakat adat.

Kepada BBC News Indonesia pada Oktober 2025, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menyebut celah itu sangat bergantung pada penegakan hukum.

Kementerian Kehutanan kemudian menyiapkan surat edaran untuk menindaklanjuti putusan itu. Surat edaran yang beredar, menurut Sawit Watch, memuat syarat batas waktu 20 tahun, tidak adanya rantai distribusi seperti pembeli, pengepul, atau pemodal, serta kewajiban masyarakat tercatat pada pemerintah daerah.

Surambo, dalam webinar pada 4 September 2026, menilai syarat 20 tahun itu berada di luar putusan MK.

Perlindungan itu berbentuk pengecualian dari larangan dan sanksi, bukan pengakuan hak milik.

Meski begitu, syarat-syaratnya memberi ukuran yang terang bagi sengketa eks PT DAS. Klaim yang disalurkan lewat perusahaan berhadapan dengan syarat tanpa pemodal. Warga yang memenuhi syarat, sebaliknya, tercatat melalui pemerintah daerah.

Jejak NSP

PT Nusantara Sawit Persada adalah anak usaha PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS), emiten sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Laporan tahunan dan keberlanjutan NSSS 2022 mencatat kebun inti tertanam NSP seluas 12.322 hektare di Kotim.

NSP juga punya urusan kawasan hutan sendiri. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 mengidentifikasi NSP sebagai salah satu anak usaha NSSS yang beroperasi di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan yang dipersyaratkan.

Dalam penjelasan yang diberitakan Bisnis.com pada 2 Juli 2026, NSSS menyebut areal NSP yang berpotensi terdampak sekitar 1.762 hektare.

Perseroan telah mencadangkan provisi Rp108 miliar dalam laporan keuangan 2025, terdiri atas estimasi penurunan nilai aset Rp51 miliar dan estimasi denda administratif Rp57 miliar, serta menyatakan belum mengambil langkah hukum apa pun.

Tidak ada dokumen terbuka yang menyebut areal 210 hektare eks PT DAS termasuk dalam 1.762 hektare itu.

DPRD Kotim menyerahkan urusan penguasaan lahan itu kepada Agrinas dan, bila perlu, kepada penegak hukum. Masyarakat yang diatasnamakan dalam surat-surat NSP belum sekali pun datang memperkenalkan diri ke DPRD. (hgn/ign)

Oktober 10, 2026
Siasat Toilet Sopir Travel Ringkus Pencuri Tas Perawat RSUD dr Murjani Sampit di Pelantaran

SAMPIT, Kanalindependen.id – Pelarian terduga pelaku pencurian tas milik seorang perawat RSUD dr Murjani Sampit berakhir dramatis. Bermodal kecerdikan berpura-pura izin ke toilet, seorang sopir travel antar-kota berhasil menghubungi aparat kepolisian hingga terduga pelaku dibekuk di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Jumat (9/10/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Terduga pelaku diringkus tanpa perlawanan di dalam armada mobil travel yang disewanya, yang diduga hendak melarikannya menyeberang menuju Kalimantan Selatan.

Keberhasilan penangkapan bermula dari ketelitian istri sang sopir travel yang mengenali wajah penumpang dari foto dan identitas yang beredar luas di grup WhatsApp. Usai mencocokkan ciri-ciri fisik penumpang, pihak travel langsung berkoordinasi secara senyap dengan petugas kepolisian di Sampit. Guna menghindari kecurigaan pelaku, sang sopir sengaja menghentikan kendaraan dan berpura-pura ke toilet untuk mengunci koordinat penangkapan bersama polisi.

M Teguh, sepupu Febby Lovita Sari perawat IGD RSUD dr Murjani Sampit yang menjadi korbanmembenarkan informasi cepat dari pihak travel menjadi kunci utama pembekuan jejak terduga pelaku.

“Pihak travel sangat responsif dan mengenali pria itu saat berada di dalam mobil, sehingga informasi tersebut langsung ditindaklanjuti polisi hingga pelaku berhasil diamankan di Pelantaran,” katanya.

Aksi nekat pencurian tersebut terjadi pada Jumat (9/10/2026) pagi di Ruang Cempaka, Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Murjani Sampit. Korban yang meninggalkan tasnya sebentar di kursi perawat mendapati barang berharganya raib saat kembali sekitar pukul 09.30 WIB.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi merekam jelas detik-detik seorang pria menutup tas korban menggunakan jaket sebelum membawanya kabur. Tas tersebut berisi aset berharga tinggi, mulai dari satu unit laptop Lenovo, satu unit ponsel iPhone 16 Plus, satu unit ponsel Realme C17, dompet berisi dokumen penting seperti ATM, STNK, dan kunci motor, serta uang tunai Rp300.000.

Total kerugian yang dialami perawat IGD RSUD dr Murjani ini ditaksir mencapai Rp30 juta. Teguh menambahkan, muncul dugaan ponsel iPhone 16 Plus milik korban sempat dijual terduga pelaku ke salah satu konter di Sampit sebelum ia naik mobil travel. Saat ini, terduga pelaku bersama perkara pelaporan telah ditangani penyidik Polres Kotim guna pengusutan status hukum serta penelusuran seluruh barang bukti milik korban.

Aksi heroik sopir travel di Pelantaran patut diapresiasi tinggi sebagai bukti nyata kepekaan sosial warga (community vigilance) dalam memberantas kejahatan di jalur darat Kotim. Namun di sisi lain, insiden ini membuka tabir rapuhnya pengamanan internal di fasilitas kesehatan vital publik.

Manajemen RSUD dr Murjani didesak memperketat akses keluar-masuk area pelayanan vital seperti IGD, karena kebebasan orang luar menerobos hingga ke ruang istirahat perawat menjadi preseden buruk keamanan tenaga medis yang sedang bertugas. Selain itu, Satreskrim Polres Kotim dituntut tidak hanya memproses terduga pelaku utama, melainkan menindak tegas konter ponsel di Sampit yang terbukti membeli barang hasil kejahatan pencurian (penadah). (***)

Oktober 10, 2026
Sarang Narkoba Eks Golden Sampit Digerebek: 12 Orang Positif Tes Urine, BNK Kotim Didesak Transparan

SAMPIT, Kanalindependen.id – Operasi pekat pembasmian jaringan narkoba di kawasan rawan perkotaan Sampit terus dilancarkan. Aparat gabungan Polres Kotawaringin Timur (Kotim) menggerebek lokasi yang diduga kuat menjadi sarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kawasan eks Golden, Jalan Rahadi Usman, Sampit, Jumat (9/10/2026).

Penggerebekan berskala besar ini menerjunkan tim gabungan lintas satuan yang terdiri dari Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, dan Sipropam Polres Kotim. Sebanyak 31 orang yang berada di lokasi langsung dikepung, diperiksa, dan diuji tes urine di tempat.

Hasil tes urin maraton mengonfirmasi sebanyak 12 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika, sementara 19 orang sisanya dikenakan kewajiban lapor.

Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Ps. Kasi Humas IPTU Edi Walujo membenarkan penindakan tegas di pusat keramaian eks Golden tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan dan tes urine terhadap 31 orang yang diamankan, sebanyak 12 orang dinyatakan positif. Mereka selanjutnya diserahkan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotim untuk penanganan dan proses asesmen lebih lanjut,” terang IPTU Edi Walujo, Sabtu (10/10/2026).

Penggerebekan di eks Golden Jalan Rahadi Usman dilakukan setelah kepolisian menerima aduan intensif masyarakat terkait maraknya aktivitas transaksi dan pengonsumsian zat adiktif di area bekas pusat hiburan malam tersebut.

Meskipun 12 orang dinyatakan positif hasil tes urine, kepolisian menegaskan bahwa status tes urine positif tidak serta-merta membuktikan keterlibatan langsung seseorang sebagai bandar atau pengedar dalam jaringan peredaran gelap.

Sejauh ini, Polres Kotim belum mengumumkan secara rinci temuan jumlah gramasi barang bukti sabu atau ekstasi yang berhasil disita dari lokasi penggerebekan. Pihak kepolisian menegaskan penyidikan lanjutan masih terus dilakukan untuk memburu penyuplai utama yang memasok narkoba ke kawasan eks Golden.

Penggerebekan 31 orang di kawasan eks Golden Sampit mempertegas masih suburnya kantong-kantong sarang narkoba di pusat perkotaan Kotim. Pola penindakan yang hanya berakhir pada penyerahan 12 pengguna positif ke BNK Kotim dan sanksi wajib lapor bagi 19 orang lainnya rawan menjadi preseden berulang tanpa memberikan efek jera (deterrent effect) yang nyata.

BNK Kotim didesak untuk transparan mempublikasikan hasil asesmen medis terhadap 12 orang yang positif tersebut. Jangan sampai proses penyerahan ini menjadi celah kompromi hukum tanpa ada upaya pembongkaran muara asal-usul barang haram yang mereka konsumsi.

Pemkab Kotim bersama Polres Kotim dituntut bertindak radikal dengan menyegel atau membongkar bangunan mangkrak di eks Golden Jalan Rahadi Usman agar tidak terus-menerus dijadikan sarang transaksi narkoba dan maksiat terselubung. (***)

Oktober 10, 2026
Mengepung Eks Golden Sampit tanpa Tersangka: Siasat Aparat Tekan Pasar Narkoba Lewat Tes Urine

SAMPIT, kanalindependen.id – Rombongan aparat gabungan menyapu kawasan belakang eks Golden di Jalan Rahadi Usman, Sampit, pada Jumat (9/10/2026).

Namun, penyisiran di lokasi rawan ini tidak berujung pada pengumuman tersangka pengedar ataupun rilis sitaan barang bukti.

Operasi tersebut sepenuhnya berpusat pada deretan angka hasil tes urine: 31 orang diangkut dari lokasi, 12 terdeteksi positif narkoba, dan 19 sisanya bersih.

Operasi gabungan ini melibatkan personel Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, dan Sipropam Polres Kotim yang menyisir lokasi karena diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

”Ada 31 orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine,” kata Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Kasi Humas Iptu Edy Walujo, Sabtu (10/10/2026).

Pendekatan tes urine untuk mendeteksi pemakaian ini sejalan dengan strategi Polres Kotim sejak akhir 2025, yakni mempersempit pasar dengan menekan jumlah pemakai.

”Jadi kita mempersempit pasarnya dulu. Kalau konsumennya menurun, otomatis ruang gerak penjual ikut menyempit,” kata Kapolres Kotim saat itu, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, pada Desember 2025.

Penindakan kasus narkotika tetap berjalan. Sejak Januari hingga awal Desember 2025, Polres Kotim menyita 5,5 kilogram narkotika.

Sepanjang Januari hingga 29 Juni 2026, Polres kembali mengungkap 35 laporan polisi dengan 51 tersangka.

Proporsi Negatif dan Wajib Lapor

Dua belas orang yang urinenya positif diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

”Sementara itu, 19 orang lainnya dikenakan kewajiban lapor sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Edy.

Penggerebekan di Sampit ini bertepatan dengan hari pertama Operasi Sarang Narkoba yang digelar serentak oleh Polri di berbagai daerah.

Hasil tes di Sampit menunjukkan proporsi yang menonjol dibanding operasi pada hari yang sama. Sebanyak 19 dari 31 orang, atau 61 persen, hasilnya negatif.

Perlakuan terhadap mereka yang negatif juga berlainan antarwilayah. Polda Kalimantan Timur memulangkan 10 orang yang negatif dan tanpa barang bukti.

Polres Kotim mengambil jalan berbeda dengan mengenakan kewajiban lapor kepada 19 orang yang negatif, tanpa merinci bentuk, durasi, maupun ketentuan yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 55, mengatur wajib lapor sebagai kewajiban bagi pecandu untuk melaporkan diri ke puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah guna mendapat perawatan.

BNNK Kotim pernah memakai mekanisme ini pada November 2025 terhadap lima orang yang terindikasi positif dalam tes urine massal.

Tiga kepala desa dan dua ASN saat itu dikenai wajib lapor selama tiga bulan dengan pemantauan dua kali sepekan.

Jalur Pemulihan Pemakai

Bagi 12 orang yang urinenya positif, regulasi menyediakan jalur pemulihan. Sejak 2 Januari 2026, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengecualikan pengguna narkotika dari mekanisme keadilan restoratif.

Aturan teknis kepolisian yang terbit lebih dulu, yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, mengatur mekanisme ini lebih spesifik.

Pasal 9 memuat kondisi tertangkap tangan tanpa barang bukti, tetapi tes urine positif, sebagai salah satu syarat khusus perkara narkoba.

Syarat lainnya mengharuskan orang tersebut tidak terlibat jaringan pengedar, sudah diasesmen tim asesmen terpadu, dan bersedia bekerja sama dengan penyidik.

Kepala BNNK Kotim AKBP Muhammad Fadli pernah mengajak para pemakai untuk melapor sebelum ditangkap polisi atau BNNK.

”Lebih bagus dia melaporkan ke kantor BNNK di sini, supaya kita obati,” ujarnya dalam konferensi pers pada 29 Juni 2026.

Rilis Polres Kotim tidak menyebut jenis zat yang terdeteksi pada 12 orang tersebut. Pada November 2025, BNNK menyatakan setiap hasil positif tes urine akan ditelusuri penyebabnya, apakah karena obat tertentu atau penyalahgunaan narkoba.

Fadli menyebut sebagian hasil positif dalam tes bulan itu mengarah pada obat pereda nyeri. Beberapa kepala desa mengaku memakai dekstro, sementara satu ASN diduga memakai sabu.

Menyisir Etalase Narkoba

Penggerebekan pada Jumat itu menyasar kawasan yang telah lama menjadi sorotan. Permukiman di belakang eks Golden, bekas gedung Bioskop Golden Theater, berada di tengah kota, dekat pasar, dengan banyak ruko kosong.

Pada 12 Januari 2026, sekelompok orang di kawasan itu berlarian ke berbagai arah begitu rombongan tim terpadu pimpinan BNNK Kotim datang, seperti diberitakan Antara dan Inikalteng.

Empat bulan kemudian, Fadli menggambarkan peredaran di kawasan permukiman tersebut berlangsung secara terang-terangan.

”Kawasan itu seperti etalase Sampit. Peredarannya terlihat di depan mata,” kata Fadli pada Mei 2026.

BNNK Kotim mencatat kawasan ini rawan sejak Desember 2025 karena, menurut lembaga tersebut, di sanalah orang mencari narkoba dan penangkapan polisi terus berulang di titik yang sama.

Kasat Resnarkoba Polres Kotim saat itu, AKP Suherman, pada Januari 2026 menyebut timnya sudah beberapa kali mengungkap kasus dengan tempat kejadian perkara di belakang eks Golden.

”Ada juga yang TKP-nya di luar, tapi asal barangnya dari belakang eks Golden,” ujarnya.

Catatan penangkapan yang diumumkan Polres Kotim menguatkan keterangan itu. Pada April 2025, HP (35) ditangkap dengan tujuh paket sabu di Gang Tiung. Juni 2025, F (27) diringkus dengan 43,57 gram sabu di rumahnya di Jalan Rahadi Usman II.

Pada September 2025, JP (24) ditangkap dengan 25,30 gram sabu di jalan yang sama. Sebulan berselang, Oktober 2025, TRK (29) diringkus membawa empat paket sabu.

Menurut Suherman, TRK biasa menagih utang sabu dari para pengguna di belakang eks Golden. Rangkaian kasus berlanjut dengan penangkapan SP pada pertengahan Juni 2026 dan HS pada Juli 2026 di kawasan yang sama.

Kawasan itu juga menyimpan riwayat kekerasan. Dalam catatan media, sedikitnya tiga kasus pembacokan dan perkelahian berdarah di belakang eks Golden sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026.

Salah satunya terjadi pada 5 Maret 2026, ketika seorang pria berinisial D terkena bacokan di tangan hingga mendapat tujuh jahitan saat mencoba melerai perkelahian.

Usulan mendirikan pos terpadu gabungan pascakunjungan Januari 2026 masih dikaji, sebut Fadli pada Mei 2026.

Tanpa pengawasan tetap, katanya, peredaran kembali normal setiap kali aparat selesai turun ke lapangan. Hingga kini, pos terpadu belum juga berdiri.

Pemisahan Penanganan

Langkah penanganan pengguna narkoba bersinggungan langsung dengan agenda pemerintah pusat.

Pada hari yang sama dengan operasi di eks Golden, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan percepatan revisi UU Narkotika dan Psikotropika di Jakarta.

Revisi ini diarahkan untuk memisahkan penanganan korban penyalahgunaan, yang akan difokuskan ke rehabilitasi, dari pengedar yang tetap dipidana. Yusril menargetkan revisi tersebut rampung pada akhir 2026.

Polres Kotim menyatakan penggerebekan di eks Golden bertujuan menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi menegaskan komitmennya untuk terus mencegah dan menindak penyalahgunaan narkoba demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

Warga juga diimbau proaktif memberikan informasi jika mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

”Informasi dari masyarakat diharapkan dapat membantu kepolisian mengungkap kasus narkotika,” ucap Edy. (ign)

Oktober 10, 2026
Ultimatum di Tenda Aksi Plasma Seruyan: Ancaman Cabut Izin PT BAP dan Taruhan Gubernur Berkantor di Lokasi

SAMPIT, kanalindependen.id – Selama sebulan penuh, terpal dan tikar di km 79 menjadi saksi bisu warga Desa Bangkal menelan debu dan pekatnya asap.

Penantian panjang memblokade jalan itu menemui ujungnya pada Jumat (9/10/2026), saat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda datang mengantarkan janji hitam di atas putih.

Sebuah Surat Komitmen Bersama diteken langsung di hadapan warga. Tak sekadar meminta waktu satu bulan untuk menuntaskan sengkarut plasma PT Binasawit Abadipratama (PT BAP), Gubernur bahkan melempar taruhan berani.

Apabila korporasi itu kembali ingkar, jalanan berdebu itulah yang akan menjadi kantor barunya. Di sisi lain, Bupati mengirim sinyal ancaman tak kalah keras berupa opsi pencabutan izin.

Namun, angin kelegaan yang sukses membuat massa Bangkal melipat tendanya itu, tidak serta-merta berembus ke tenda kedua.

Massa dari Desa Selunuk awalnya sempat menolak ajakan bubar. Ketika Gubernur melempar tanya apakah mereka bersedia pulang, massa sempat menjawab singkat:

”Belum. Belum. Belum, Pak.”

Ditanya opsi mana yang mereka kehendaki, jawabannya tegas. ”Poin pertama dulu, Pak. Tuntutan kita kan poin utama dulu, Pak,” kata warga.

Poin pertama itu adalah plasma 20 persen dari PT BAP, anak usaha Sinar Mas Group. Tuntutan itu sudah lama disuarakan warga Bangkal, Selunuk, Rungau Raya, dan Terawan, dan sejak September berujung pada tenda serta blokade jalur angkutan perusahaan.

Tiga Puluh Hari di Atas Terpal

Bagi Sapriyadi, Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, surat itu adalah buah perjuangan sebulan penuh bertahan di lapangan.

”Kami sangat mengapresiasi dan juga sangat gembira atas hasil hari ini. Karena Bapak Bupati Seruyan juga mengupayakan 20 persen plasma untuk warga masyarakatnya,” kata Sapriyadi kepada Kanal Independen seusai pertemuan.

”Kepada Bapak Gubernur, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena memang Bapak Gubernur sangat peduli terhadap masyarakat, khususnya Desa Bangkal,” ujarnya.

Menurut Sapriyadi, massa Bangkal yang bertahan di lokasi berjumlah lebih dari seribu orang. Ia menggambarkan kondisi mereka selama bertahan.

”Masyarakat ini duduk hanya beralaskan terpal, hanya beralaskan tikar-tikar,” ujarnya. Tanah tempat mereka duduk penuh debu, dan cuaca juga tidak bagus karena asap.

”Jadi, mereka merasakan dampak itu semua. Mereka memikirkan nanti akibat daripada perjuangan ini. Mungkin Bapak Bupati dan Bapak Gubernur sangat tersentuh hatinya,” ucapnya.

Angka SHU dalam surat, kata Sapriyadi, lahir dari tawar-menawar hari itu. ”Tadi juga ada penawaran kembali dari Rp800.000 per CP. Kita bulatkan dan meminta Rp1 juta per CP (calon penerima, Red) itu untuk SHU,” ujarnya.

Menurut Sapriyadi, Gubernur menjanjikan waktu satu bulan untuk proses administrasi, dan warga sepakat memberi tenggat itu. Tanda tangan dua kepala daerah menjadi alasan Bangkal menarik massa.

”Kami dari Bangkal, khususnya Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, sudah menyatakan sikap. Kami menarik massa dan kembali ke rumah, ke kampung halaman kami,” katanya.

”Karena di situ sangat jelas Bapak Bupati bertanda tangan atas surat kesepakatan bersama, dan Bapak Gubernur pun juga bertanda tangan. Artinya, kita percaya penuh dengan kepala daerah kita, baik dari kabupaten maupun dari provinsi,” tegasnya.

Sapriyadi juga menghargai kesediaan kedua kepala daerah turun ke lokasi. ”Kami percaya penuh dengan apa saja yang sudah dijanjikan kepada kami, karena mereka mau datang secara langsung, duduk bersama-sama, dan melihat situasi serta kondisi masyarakat yang sudah berjuang di PT BAP untuk memperjuangkan plasma 20 persen,” ujarnya.

Surat itu juga menjadi pegangan warga untuk menagih. Pihaknya merasa ada suatu kebanggaan, karena telah mendapatkan surat kesepakatan bersama. Hal tersebut dinilai sebagai komitmen yang baik.

”Ini juga menjadi dasar kami selaku masyarakat, khususnya Desa Bangkal, untuk ke depannya menagih kepada perusahaan,” ujarnya.

Pagi tanpa Kesepakatan

Pertemuan di KM 79 berlangsung setelah rapat Bupati Seruyan dengan perwakilan PT BAP pada pagi harinya tidak menghasilkan kesepakatan.

Menurut Bupati, rapat itu dihadiri Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

”Namun, tawaran yang diberikan jauh di bawah ini dan tidak bersepakat, sehingga saya mengambil jalur, apa fungsi kewenangan bupati, dan itu akan saya jalankan,” kata Ahmad Selanorwanda kepada warga Bangkal.

Ia bercerita, aspirasi warga sudah berulang kali disodorkan ke perusahaan. ”Berbagai opsi sudah kita laksanakan, karena aspirasi masyarakat ditawarkan ke perusahaan berulang-ulang kali, seperti lagu,” ujarnya.

Wanda mengaku pernah menawarkan skema hibah bernilai puluhan miliar rupiah bagi warga, dengan jaminan operasional perusahaan tidak diganggu. Perwakilan perusahaan menyatakan siap, lalu meminta waktu berdiskusi dengan manajemen.

”Besok mangkir lagi, mangkir lagi, mangkir lagi,” katanya. Ia mengaku sampai mengatakan kepada perusahaan, bahwa cara itu menghina masyarakat dan menghina bupati.

Salah satu jalur kewenangan yang dimaksud Bupati berada pada proses permohonan hak guna usaha (HGU). Dia menyebut pemerintah daerah akan mengawal pengukuran kadastral bersama unsur perkebunan provinsi dan Panitia B.

Merujuk Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, Panitia B memeriksa data fisik dan yuridis permohonan HGU, dan bupati atau pejabat yang ditunjuknya duduk sebagai anggota panitia tingkat kantor wilayah.

Menurut Wanda, seluruh kepala desa sudah berjanji sepakat dengan langkahnya. ”Bisa saja rekomendasi bupati dan juga para kades hanya 80 persen dari luasan. Dua puluh persennya kita bangun sendiri. Nanti saya carikan investor,” katanya.

Taruhan Gubernur

Warga Bangkal sudah menagih jalur Gubernur sejak pertengahan September. Lewat surat 14 September 2026, Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal mengadukan belum terealisasinya plasma 20 persen kepada Agustiar, yang juga Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.

Sapriyadi sejak September meyakini penyelesaian bisa ditempuh lewat Gubernur Kalteng, baik secara pemerintahan maupun adat.

Kunjungan Jumat itu menjadi yang kedua dalam sepekan. Minggu (4/10/2026), Agustiar sudah singgah ke tenda yang sama di sela penyaluran bantuan bagi warga terdampak karhutla di Seruyan.

Kali ini rombongannya turut diikuti anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, salah satu tergugat dalam gugatan perdata PT BAP di Pengadilan Negeri Sampit, serta Koordinator Damang se-Kalimantan Tengah Wawan Embang.

Wawan juga memimpin Majelis Basara Hai dalam sengketa adat warga Sebabi melawan PT BAP.

Saat berbicara kepada warga Bangkal, Agustiar menegaskan sikap pemerintah terhadap investasi.

”Intinya begini, kami selaku pimpinan pasti memberi karpet merah kepada investasi. Itu pasti, menjaga dan sebagainya. Tapi, mereka juga harus menjalankan kewajibannya, Pak Kapolres,” ujarnya.

Ia menyebut plasma, CSR, dan tenaga lokal sebagai kewajiban itu. ”Jangan sampai mereka ini kayak penjajah, begitu, kan?” Ia lalu menambahkan, “Tapi ini oknum, saya rasa. Ada juga yang baik.”

Agustiar menyebut jalur Bupati lebih bagus, tetapi terlalu lama. Opsi yang ia upayakan, katanya, bisa berjalan lebih cepat.

”Harapan kami, setelah kami tanda tangani ini, saya minta satu bulan, ya,” ujarnya.

”Kalau gas satu, saya gas sepuluh langsung. Saya akan berkantor di sini, Pak Bupati, langsung,” tegasnya.

Dia juga meminta warga pulang dan menawarkan jaminannya sendiri. ”Kalau bisa, pulang saja dari sini. Karena garansinya saya buat saja. Saya berani buat pernyataan di situ, ya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia mengulang taruhannya. ”Saya tadi, kalau dibohongi lagi, saya akan berkantor di sini. Saya berkantor di sini,” ucapnya.

Sebelum diteken, isi surat dibacakan seorang perwakilan warga agar semua yang hadir mengetahui dan memahami isinya. Dia menyebut komitmen Bupati yang mendukung perjuangan plasma 20 persen tertuang di poin pertama.

Sapriyadi lalu mengajak massa pulang. ”Kita tunggu pelaksanaannya. Setelah itu, apabila terealisasi, kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati kita,” katanya.

”Tapi hari ini, setelah ditandatangani, kita pulang dengan tertib,” kata Sapriyadi. Massa menyambut dengan sahutan “sepakat” dan tepuk tangan.

Sapriyadi juga menyampaikan pesan yang ia tangkap dari Bupati. ”Apabila mereka tidak merealisasikan, akan diancam dicabut izinnya,” ujarnya.

Poin Pertama di Tenda Selunuk

Suasana berbeda menyambut rombongan di tenda Selunuk yang berjarak sekitar seratus meter dari tenda Bangkal. Bupati menjelaskan ulang dua opsi dalam surat.

Opsi pertama, katanya, melibatkan pejabat desa dan camat hingga terbit rekomendasi bahwa kebun tidak bermasalah dan didukung desa, dengan syarat plasma 20 persen.

”Setelah itu masih ada pengaturan koperasi, pengurus, calon penerima, hingga tanda tangan bupati. “Proses panjang,” ujarnya.

Bupati juga menyebut pembangunan kebun plasma menjadi utang yang dicicil dari hasil panen hingga tahun kesembilan atau kesepuluh. ”Investasi itu menjadi utang,” katanya.

Menurut dia, opsi kedua memberi hasil yang langsung terasa. ”Artinya, yang nyata di depan mata, apa yang diperjuangkan Pak Gubernur, bulan pertama, bila disetujui, bila disepakati, langsung Rp800.000,” ujarnya.

Angka itu sama dengan tawaran yang, menurut Sapriyadi, dibulatkan warga Bangkal menjadi usulan Rp1 juta dalam surat. Bupati menyebut nilainya akan naik dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

”Perusahaan untuk empat desa akan bangunkan kebun 10 hektare, diperjuangkan Pak Gubernur,” tambahnya.

”Jadi, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, bila yang diperjuangkan Pak Gubernur disepakati oleh perusahaan, dan ada pembicaraan, dan Pak Gubernur siap berjuang, lebih menguntungkan opsi dua daripada yang pertama,” kata Ahmad Selanorwanda.

Bupati menegaskan kedua opsi sama-sama berjalan. “Nah, jadi dua opsi itu jalan. Dua opsi itu jalan, ya,” ujarnya.

Untuk opsi pertama, ia menyebut, “Opsi satu memang sudah kami ambil langkah. Kami ambil langkah dan keputusan untuk itu, setelah berbagai opsi dan lain-lain tidak memenuhi kesepakatan. Itu tetap jalan.”

Soal opsi kedua, dia menambahkan, ”Karena sudah ada pembicaraan, tinggal finalisasi.”

Agustiar menyatakan mendukung langkah Bupati. Ia menyebut pemerintah provinsi menahan pengurusan izin perusahaan yang tidak menyiapkan plasma.

”Kami sebagai gubernur pun, selama kami dua tahun ini memimpin, kami selalu, kalau ada pengurusan izin-izin, kami tanya dulu plasmanya. Kalau enggak, kami tahan. Itu jadi kebijakan kami,” ujarnya.

”Karena begitu dikasih izin, dia lupa dengan plasmanya,” katanya.

Agustiar juga menegaskan posisinya. ”Karena kami ada begini karena masyarakat, karena rakyat, Bapak-Ibu sekalian. Kami ini petugas Bapak-Ibu sekalian.”

Ia berharap opsi kedua yang berjalan. ”Harapan saya dengan bupati, untuk semua di sini, kalau bisa, opsi kedua itu dijalankan. Tapi kalau perusahaannya oke. Kalau enggak oke, ya, kita pastikan opsi pertama, yang dilakukan oleh bupati. Tapi lama, sekali lagi, ya,” katanya.

Agustiar menyebut perusahaan sudah bersedia. ”Lihat, perusahaan sudah mau, ya,” ujarnya.

Dia meminta warga mendoakan kesepakatan dengan perusahaan tercapai dalam kurang lebih sebulan, lalu mengajak mereka pulang. “Ini sudah hampir 30 hari di sini,” katanya.

”Kalau bisa, pulang saja dari sini. Untuk kepulangan nanti kami akan biayai, ya. Selaku pribadi, bukan gubernur, ya.”

Ajakan itulah yang dijawab warga Selunuk dengan kata ”belum”, sebelum menegaskan poin pertama harus didahulukan. Warga juga mengingatkan bahwa poin utama itu sudah disampaikan Bupati. Agustiar menjawab, ”Jalan, tapi memakan waktu.”

Agustiar mengaku sedih melihat warga bertahan di lokasi, dan khawatir bila ada yang jatuh sakit atau terjadi hal yang tidak diinginkan.

”Karena di sini selaku gubernur, saya sedih melihat masyarakatnya,” ujarnya.

Gubernur mengingatkan pemerintah sudah mengimbau. ”Nah, jangan salahkan kami kalau ada apa-apa, ya kan? Kami sudah mengimbau,” katanya.

Ia lalu menyerahkan urusan di lokasi kepada Kapolres Seruyan, sembari menegaskan kewajiban perusahaan tetap harus diselesaikan. ”Bagaimanapun, investasi ini kita jaga,” katanya.

Kamarudin, Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama, menyampaikan keraguannya. Ia menyebut rapat di Kuala Pembuang pagi itu, yang menurutnya dihadiri figur yang ia sebut Pak Beni selaku CEO PT BAP, berakhir buntu.

”Tidak ada skema yang ditawarkan oleh PT BAP,” katanya. Menurut dia, perusahaan hanya menawarkan skema terkait angkutan.

”Mohon maaf, Pak, beribu maaf. Apa yang Bapak paparkan hari ini, saya secara pribadi itu sangat meragukan, Pak,” ujar Kamarudin kepada Gubernur.

Keraguan Kamarudin punya riwayat. Ia mengoordinasi aksi warga Selunuk pada 2024, ketika PT BAP menyatakan siap merealisasikan plasma 20 persen bagi warga Selunuk lewat berita acara bermeterai tertanggal 2 Mei 2024. Janji itu masih mereka tagih hingga kini.

Agustiar menanggapi, Bupati yang selama ini mengurus lewat CEO perusahaan tidak bisa disalahkan. ”Karena sering dibohongi oleh perusahaan, kan? Betul, kan?” ujarnya, disambut jawaban “betul” dari warga.

Menurut dia, urusan yang ditangani gubernur akan lebih didengar perusahaan. Ia juga menyatakan senang dikritik terbuka. ”Saya kalau ngomong begini, saya senang. Ngomong keras begini, senang, daripada manis-manis,” ujarnya.

Agustiar meminta Selunuk memberi kesempatan. ”Coba kita buka lagi pintu hati. Sebulan saja coba, ya. Sebulan saja. Kalau dia masih tetap begini, ayo sama-sama kita,” ujarnya.

”Kalau saya bohong, apa untungnya saya? Enggak ada untungnya saya. Rugi saya,” tegas Agustiar.

Gubernur menyebut akan mengurus Bangkal lebih dulu agar Selunuk bisa melihat contohnya.

Sebelum pamit, Agustiar menyerahkan keputusan kepada warga. ”Mau pulang, mau enggak, saya serahkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, sebagai gubernur, saya mengharapkan Bapak-Ibu pulang,” katanya.

Bola di Tangan PT BAP

Kesepakatan dengan perusahaan masih menunggu MoU. Gubernur menyebut perusahaan sudah bersedia dan Bupati menyebut pembicaraan tinggal difinalisasi, sementara PT BAP tidak ikut meneken surat komitmen. Tenggat sebulan yang tercantum dalam surat jatuh sekitar 9 November 2026.

Tanggapan PT BAP atas surat komitmen ini belum diperoleh. Sejak awal konflik, dari sengketa lahan di Desa Sebabi hingga tuntutan plasma di Seruyan, permintaan konfirmasi Kanal Independen belum mendapat balasan perusahaan.

Saat mediasi di Kantor Bupati Seruyan menjelang aksi warga 5 September, perwakilan PT BAP menolak diwawancarai wartawan lalu meninggalkan lokasi.

Hal serupa terjadi saat mediasi di Sampit, 9 September 2026. Perwakilan manajemen PT BAP dari Jakarta, Reinhard, menolak memberikan keterangan saat hendak diwawancarai.

Kunjungan Jumat itu juga bertepatan dengan jatuh tempo ultimatum tiga hari Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat, yang pada 6 Oktober mendesak pemerintah memulihkan akses jalan. Massa dari desa lain belum menyatakan sikap resmi atas surat komitmen tersebut.

Baca juga: Menyibak Barisan Pakaian Bebas: Jejak Absensi Pabrik di Balik Aksi Tandingan Plasma Seruyan

Warga Bangkal sudah menyiapkan langkah bila tenggat itu lewat tanpa kejelasan. ”Nah, ini akan kita rapatkan kembali dengan masyarakat, langkah apa yang kita lakukan. Karena, kalau saya berpendapat, landasan dasar kita sudah ada,” kata Sapriyadi.

”Apakah nanti kita akan menggugat di pengadilan negeri atau memang harus turun ke jalan lagi. Namun, ini harus bermusyawarah dulu dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa, ketua BPD, dan unsur-unsur tokoh lainnya,” ujarnya. (ign)

Oktober 10, 2026
Menyibak Barisan Pakaian Bebas: Jejak Absensi Pabrik di Balik Aksi Tandingan Plasma Seruyan

SAMPIT, kanalindependen.id – Aksi turun ke jalan di km 109, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, pada Selasa (6/10/2026) lalu menyisakan jejak kertas.

Pergerakan massa Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat itu menuntut pemerintah memulihkan akses jalan yang menurut mereka terganggu oleh demonstrasi warga penuntut plasma 20 persen dari PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP).

Menelusuri informasi di balik aksi itu, Kanal Independen memperoleh lembaran-lembaran kertas yang mengaburkan batas antara unjuk rasa sipil dan jam kerja korporasi.

Pada selembar ”Daftar Hadir Penyampaian Aspirasi ke-109″, satu baris ketentuan tercetak persis di bawah judulnya: pakaian bebas, bukan pakaian dinas kerja.

Deretan nama di bawahnya tidak disusun berdasarkan desa asal, melainkan disusun menurut urutan stasiun kerja sebuah pabrik kelapa sawit.

Daftarnya berurut rapi dari workshop, kantor, proses dan laboratorium, grading, kernel crushing plant, hingga staf. Setiap nama punya kolom absen pagi dan absen sore.

Lembar daftar hadir itu terlampir utuh dalam pernyataan sikap aliansi. Lembar lain dalam lampiran yang sama mencantumkan perihal “Aksi Damai PT. BAP (Unit SRUM)”. Isian jabatannya memuat Act FM, Askep, dan staf.

Kolom “Diketahui oleh” di bagian bawahnya tercetak atas nama FM SRUM, tanpa tanda tangan. Dalam laporan audit sertifikasi RSPO, SRUM adalah singkatan Sungai Rungau Mill, pabrik kelapa sawit milik PT BAP di Desa Rungau Raya.

Tenggat tiga hari dalam ultimatum aliansi jatuh pada Jumat (9/10/2026). Bila pemerintah tak mengambil keputusan, aliansi menyatakan akan mengambil tindakan dan melakukan kegiatan pengangkutan minyak sawit mentah (CPO), kernel, dan tandan buah segar (TBS), yang tertahan sejak portal-portal kebun PT BAP terkunci.

Pada hari tenggat itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda kembali mendatangi massa penuntut plasma di km 79 dan menawarkan opsi penyelesaian.

Kode Audit dan Ratusan Nama per Unit Kerja

Kanal Independen menghitung 316 baris nama dalam lampiran pernyataan sikap yang diberi keterangan “tertanda tangan seluruh peserta aksi”.

Dari jumlah itu, hanya 83 baris tercatat di formulir daftar hadir aliansi. Sisanya, 233 baris, berada di formulir terpisah yang disusun per unit kerja, divisi, atau kode kebun.

Angka itu jauh di bawah klaim aliansi. Berita Sampit dan Kalteng Pos memuat keterangan bahwa aksi diklaim diikuti sekitar 1.377 orang.

Sementara itu, surat pemberitahuan aliansi tertanggal 30 September 2026 mencantumkan rencana massa 1.500 orang. Lazimnya, tidak semua orang yang hadir dalam sebuah aksi menandatangani daftar hadir, tetapi lampiran itu disusun sebagai tanda tangan seluruh peserta.

Formulir-formulir itu bisa dibaca dengan acuan dari laporan audit RSPO. Laporan audit Sungai Rungau Mill mencatat SRUM sebagai Sungai Rungau Mill dan SRGE sebagai Sungai Rungau Estate, keduanya milik PT BAP di Desa Rungau Raya.

Laporan audit lain di grup yang sama mencantumkan LGGE sebagai Lenggana Estate dan SMNE sebagai Semandau Estate, juga unit PT BAP.

Sungai Rungau Mill beserta kebun pemasoknya tercatat bersertifikat RSPO di situs Golden Agri-Resources, induk PT BAP.

Berdasarkan acuan kode tersebut, sedikitnya 101 baris tercatat pada lembar yang mencantumkan kode unit PT BAP. Lembar SRUM memuat 18 baris dan mencantumkan waktu pukul 07.30 WIB hingga selesai, sama dengan jadwal dalam surat pemberitahuan aliansi.

Dokumen “Daftar Peserta SRGE” memuat 54 baris, 52 di antaranya diketik rapi dan dua ditambahkan dengan tulisan tangan; beberapa nama dicoret, sebagian lalu diganti.

Sementara itu, dua lembar yang mencantumkan asal LGGE memuat 29 baris pekerja kebun, sebagian tercatat sebagai pemanen dan mandor.

Dua lembar lain, bertajuk “Demo Aksi Damai” dengan lokasi Kantor Desa Rungau pukul 08.00 WIB, mencatat 25 pekerja kebun asal “PDK 2 Lgge”.

Daftar pabrik dengan ketentuan pakaian bebas memuat 43 nama per stasiun kerja, sedangkan empat lembar lain hanya berkolom divisi dengan isian kegiatan, lokasi, dan tanggal dibiarkan kosong.

Daftar pabrik, daftar SRGE, dan keempat lembar divisi itu tidak bertanggal; kaitannya dengan aksi 6 Oktober datang dari lampiran yang menyatukan semuanya.

Lembar daftar hadir aliansi pun memuat penanda tangan yang menulis kode kebun atau “kontraktor” sebagai alamat.

Lembar kedua daftar hadir aliansi berbeda wajahnya. Isinya 45 nama yang sebagian besar beralamat km 109, tanpa kode kebun maupun keterangan pekerjaan.

Pihak aliansi sendiri tidak menutupi kehadiran karyawan. Judul pernyataan sikapnya menyebut karyawan terdampak bersama kontraktor CPO, kernel, dan TBS, sopir, serta buruh sawit. Yang tidak tercantum di sana adalah cara kehadiran itu diatur.

Pesan Suara di Garis Belakang: Tetap Ceklok, Pulang Dibayar

Menjelang aksi, sebuah pesan suara beredar di kalangan karyawan Semandau Estate. Pembicaranya mengabarkan undangan untuk karyawan wilayah yang ia sebut Kalteng 2 dan Kalteng 3 menghadiri acara “pembukaan jalan dan adat” di depan Balai Desa Rungau Raya keesokan paginya. Ia menutup pesan dengan menyebut arahan itu disampaikan dari serikat.

Acara itu disebut akan dihadiri bupati, camat, serta para damang. Menurut pesan itu, jumlah peserta tiap kebun mengikuti arahan pimpinan masing-masing, rekap totalnya dikomunikasikan dengan manajer, dan siapa yang berangkat ditentukan asisten di setiap divisi.

Soal bayaran, pesannya lugas. Karyawan yang ikut tetap ceklok, dan “pulang pun dibayar”.

Sebuah pesan tertulis yang juga beredar di kalangan karyawan menyebut hal serupa: karyawan yang ikut undangan tetap ceklok dan dibayar HK (hari kerja).

Daftar hadir pabrik dalam lampiran aksi memuat kolom absen pagi dan absen sore, format yang lazim dipakai untuk mencatat hari kerja.

Pihak yang disebut sebagai pengirim pesan suara itu membalas permintaan konfirmasi Kanal Independen, tetapi tidak menjawab pertanyaan soal perannya mengoordinasikan karyawan, status ceklok dan pembayaran HK, maupun apakah arahan itu datang dari serikat atau manajemen. Ia mengaku sedang sakit dan berobat saat acara berlangsung.

Untuk rinciannya, ia meminta Kanal Independen bertanya kepada ketua serikat pekerja di kebun lain, yang seingatnya mencakup semua ketua di wilayah Kalteng 3 dan sebagian di Kalteng 2.

Kedua wilayah itu sama dengan cakupan undangan dalam pesan suara. Pertanyaan lanjutan Kanal Independen, termasuk apakah pesan suara itu suaranya, belum dibalas hingga berita ini diturunkan.

Jejak Rapat di Pondok Kebun dan Surat Tanpa Tembusan Polisi

Aksi tandingan dirumuskan lebih dari sepekan sebelumnya. Surat pemberitahuan aliansi bernomor 012/AMSD-RRM/RR/IX/2026 menyebut rapat koordinasi warga digelar 25 September di kediaman Jurani. Rapat lanjutan digelar 30 September di kebun Semandau Pondok 2.

Semandau Estate, berkode SMNE dalam laporan audit RSPO, adalah salah satu kebun PT BAP. Karyawan kebun itu pula yang dituju pesan suara menjelang aksi.

Surat itu memuat salam adat Dayak di pembukaannya. Dokumen ini ditandatangani Ketua Aliansi Muhamad Matnor serta tokoh masyarakat Rudi Hartono, dengan Ketua Koperasi KSU Rungau Raya, Adi Gunawan, sebagai pihak yang mengetahui.

Isinya memberitahukan aksi damai dengan massa 1.500 orang untuk “membuka akses jalan khusus untuk mobilitas masyarakat dan pekerja” di Jalan km 102 dan km 109 RT 02, Desa Rungau Raya.

Aliansi memohon bantuan pengamanan, atensi, serta perlindungan hukum kepada Bupati Seruyan selama proses pembukaan jalur.

Tembusannya ditujukan ke sembilan pihak, dari DPRD Seruyan, camat, dan kepala desa, hingga damang, mantir, dan DAD kecamatan. Tidak satu pun tembusan ditujukan ke kepolisian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada Polri paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan.

Kanal Independen belum memperoleh keterangan apakah aliansi tandingan mengirim pemberitahuan terpisah ke Polres Seruyan.

Pernyataan sikap bertanggal 6 Oktober baru mencantumkan Kapolres Seruyan sebagai salah satu tujuan. Sebagai pembanding, surat pemberitahuan aksi penuntut plasma pada 5 September ditujukan kepada Kapolres Seruyan dan Kapolres Kotawaringin Timur.

Nama desa yang dipakai aliansi tandingan juga masih tercatat di barisan penuntut plasma. Pada Minggu (4/10/2026), Gubernur Kalteng Agustiar Sabran didampingi Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda mendatangi Tenda Aspirasi 79 di wilayah Bangkal dan meninjau aksi damai warga Bangkal, Selunuk, dan Rungau Raya yang masih menantikan kepastian hak plasma.

Kunjungan itu berlangsung dua hari sebelum aksi tandingan. Retakan di kelompok Rungau Raya sebenarnya sudah terlihat sejak aksi 5 September, ketika massa dari wilayah itu di KM 105 lebih dulu membubarkan diri.

Barikade Bersilang dan Kunci Ganda di Gerbang Logistik

Surat aliansi menyebut demonstrasi yang berjalan sejak 10 September membuat akses keluar-masuk masyarakat sangat terbatas dan melumpuhkan hajat hidup orang banyak.

Kelompok yang disebut namanya seluruhnya berada dalam rantai produksi dan angkutan sawit: sopir CPO dan kernel, kontraktor lokal pengangkutan buah, CPO, dan kernel, serta buruh harian lokal. Surat itu tidak menyebut anak sekolah, pasien, petani mandiri, atau pedagang.

Yang ditutup adalah portal jalan usaha perkebunan. Warga penuntut plasma bertahan di depan akses keluar-masuk jalan usaha perkebunan PT BAP di km 98 Jalan Jenderal Sudirman.

Jalan perusahaan di ruas itu pernah menjadi jalur darurat: Multimedia Center Pemprov Kalteng mencatat lalu lintas Sampit menuju Pangkalan Bun dialihkan lewat jalan PBS milik Sinar Mas dari km 98 hingga km 105 saat jembatan Sei Rungau putus.

Penutupan itu juga tidak datang dari satu pihak. Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, pada 3 September menyatakan perusahaan lebih dulu menutup akses, dan warga baru akan memperkuatnya saat aksi.

Kepada Kanal Independen, Jumat (9/10/2026), Sapriyadi mengulang pernyataan itu dengan rincian lebih tegas.

Menurut dia, pihak perusahaan sendiri yang menggali, menutup portal, dan memasang bin (bak penampung) berisi tanah serta jangkos (tandan kosong sawit).

Ia menyebut warga Bangkal tidak memiliki bin, bak truk besar, apalagi pabrik yang bisa menyediakan limbah jangkos untuk mengisi bin itu. ”Kami tidak mempunyai itu,” katanya.

Pada 5 September, warga sempat menunggu 30 menit agar gembok di gerbang kebun dibuka karena ingin masuk dan menutup pabrik, sebelum akhirnya menitipkan gembok mereka sendiri di portal 79 dan 98.

Foto yang diterima Kanal Independen memperlihatkan spanduk di Portal 79. Tulisannya menyatakan portal ditutup sementara waktu sampai waktu ditentukan untuk dibuka kembali, atas nama Manager LGGE.

Papan di atas spanduk mengingatkan tamu wajib lapor dan portal tutup pukul 21.00. Kode LGGE, yakni Lenggana Estate milik PT BAP, juga tercantum antara lain di dua lembar daftar hadir aksi tandingan yang memuat 29 baris.

Portal itu memang dikenal sebagai gerbang perusahaan. Keputusan KPU Kabupaten Seruyan soal lokasi alat peraga kampanye mencantumkan “Pertigaan Portal PT BAP Km 79” sebagai salah satu titik pemasangan.

Penuntut plasma sejak awal menyatakan jalur sipil tetap dibuka. Menurut Sapriyadi, warga tidak pernah membatasi keluar-masuk karyawan, masyarakat umum, ambulans, pemadam kebakaran, maupun anak sekolah selama aksi berlangsung.

Hingga berita ini diturunkan, Kanal Independen tidak menemukan laporan terbuka tentang ambulans, anak sekolah, atau warga umum yang tertahan di portal.

Petani mandiri juga tidak bergantung pada Sungai Rungau Mill. Laporan audit RSPO mencatat pabrik itu tidak menerima buah dari pekebun kecil maupun sumber lain; seluruh buahnya berasal dari kebun PT BAP.

Menurut aliansi, buruh harian dan sopir kehilangan penghasilan selama pengangkutan tertahan. Menghentikan produksi adalah strategi yang diumumkan penuntut plasma sejak awal; pada 3 September Sapriyadi menyatakan produksi CPO dan panen TBS akan ditahan sementara.

Ultimatum Tiga Hari dari Kilometer 109

Pernyataan sikap aliansi memberi waktu tiga hari kepada bupati, kapolres, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk mengambil keputusan.

Bila tak ada keputusan, aliansi menyatakan akan mengambil tindakan dan melakukan kegiatan pengangkutan CPO, kernel, dan TBS. Hingga berita ini diturunkan, Kanal Independen belum menemukan laporan bahwa aliansi menjalankan pengangkutan setelah tenggat itu lewat.

Tiga bahan memakai istilah serupa soal jalan. Surat pemberitahuan meminta pengamanan selama “proses pembukaan jalur”, daftar hadir aliansi berjudul “Aksi Damai Pembukaan Akses Jalan Warga” dengan lokasi Jalan Buluh km 109, dan pesan suara menjelang aksi menyebut “acara pembukaan jalan dan adat”.

Tenggat itu bertepatan dengan kunjungan kedua Gubernur Agustiar Sabran ke km 79 dalam sepekan, Jumat (9/10/2026). Bersama Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda dan rombongan, ia mendatangi tenda massa Bangkal dan Selunuk dan menawarkan opsi penyelesaian.

Pantauan Kanal Independen di lokasi, massa Bangkal menerima opsi itu dan membubarkan diri, sedangkan massa Selunuk sempat menolak membubarkan diri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari massa Selunuk maupun desa lain soal kelanjutan aksi mereka.

Kubu penuntut plasma memandang aksi tandingan tersebut dengan kacamata curiga. Sapriyadi mempertanyakan dasar pembentukan aliansi itu.

Dia juga menyoroti peserta aksi yang menurut dia terdiri dari kontraktor dan karyawan perusahaan.

”Padahal sudah jelas yang menutup akses itu adalah perusahaan. Yang seharusnya mereka mendemo itu adalah perusahaan itu sendiri,” katanya.

Ia mengaku tidak tahu apakah aksi tersebut merupakan sebuah settingan, namun ia khawatir aksi tandingan memicu gesekan di lapangan. Menurutnya, massa penuntut plasma, khususnya dari Bangkal, memilih untuk tidak terpancing.

Pada 6 Oktober, Matnor menyebut aksi itu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan pihak yang terdampak kondisi akses serta mobilitas di kawasan tersebut.

Ia juga menegaskan warga dan pekerja menginginkan kepastian hukum serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Dalam kebijakan keterlibatan sosial dan komunitas yang diluncurkan pada 2011, Golden Agri-Resources, induk PT BAP, berkomitmen pada penyelesaian konflik yang bertanggung jawab serta penghormatan hak pekerja. (ign)

Oktober 10, 2026
Malam Cengkeram Racun Asap di Sampit: Pandangan Tersisa 300 Meter, Warga Mulai Sesak

SAMPIT, Kanalindependen.id – Ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dipastikan belum terbebas dari cengkeraman bencana kabut asap akibat pembumihangusan lahan gambut. Hingga Jumat (9/10/2026) malam, selimut asap pekat beracun masih mengepung Kota Sampit dan memaksa jarak pandang (visibility) anjlok drastis hingga tersisa 300 meter.

Berdasarkan data pengamatan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kotim di Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit, penurunan kualitas udara dan jarak pandang memburuk secara signifikan dalam rentang waktu dua jam pada malam hari:

Pukul 19.00 WIB: Jarak pandang tercatat 400 meter, suhu udara 27,7°C, kelembapan 77%, dengan angin bertiup dari selatan berkecepatan 7 km/jam.

Pukul 20.00 WIB: Jarak pandang menyusut drastis menjadi 300 meter, suhu udara 27,3°C, kelembapan naik ke angka 79%, dan angin bergerak lambat dari tenggara berkecepatan 4 km/jam.

Pukul 21.00 WIB: Jarak pandang tertahan pada level kritis 300 meter, suhu udara melandai ke 26,8°C, serta angin bertiup dari tenggara berkecepatan 6 km/jam.

Pekatnya racun asap di malam hari yang merayap hingga ke dalam rumah-rumah warga kian memicu keresahan masyarakat, terutama terkait ancaman penyakit saluran pernapasan (ISPA) yang mulai mengintai anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Asap malam ini terasa makin pedih di mata dan bau sangitnya tembus sampai ke dalam kamar. Dada mulai terasa sesak dan tenggorokan gatal. Kalau berkendara di jalan raya, jarak 300 meter sudah sangat gelap dan membahayakan,” ungkap Herman, salah seorang warga kawasan Baamang yang melintas di pusat kota Sampit, Jumat malam.

Makin pekatnya racun asap pada malam hari di Kota Sampit menjadi bukti otentik bertahannya akumulasi asap kiriman dari ratusan titik panas (hotspot) masif di Seranau dan Pulau Hanaut yang terjebak oleh angin lambat (smoke trap).

Pemkab Kotim dan BMKG didesak tidak hanya merilis data jarak pandang, tetapi wajib mempublikasikan konsentrasi partikel mikro berbahaya PM2.5 dan PM10 secara transparan kepada publik setiap jam guna memastikan status risiko kesehatan warga.

Mengingat jarak pandang menyusut ke 300 meter dan warga mulai mengeluhkan sesak napas, Dinas Kesehatan Kotim wajib menyiagakan Puskesmas 24 jam serta mendistribusikan masker respirator standar N95/KN95 gratis untuk mencegah lonjakan kasus ISPA akut pada kelompok rentan. (***)

Oktober 9, 2026
Tribun Stadion 28 Nopember Sampit Jadi Lapak Lem dan Miras: Satpol PP Amankan 5 Remaja

SAMPIT, Kanalindependen.id – Ruang publik dan fasilitas olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali tercederai oleh maraknya perilaku berisiko di kalangan remaja. Tribun Stadion 28 Nopember Sampit digerebek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotim setelah terbukti dijadikan lokasi mengonsumsi minuman keras (miras) dan mengisap lem kaleng (ngelem) oleh sekelompok anak di bawah umur pada Rabu malam (7/10/2026).

Penindakan cepat ini berawal dari aduan masyarakat setempat yang resah melihat aktivitas mencurigakan sekelompok remaja saat malam hari di area tribun stadion. Petugas yang melakukan pemantauan mendadak menyergap tujuh anak yang tengah mengonsumsi miras dan mengisap lem.

Dari tujuh remaja tersebut, lima anak berusia 13 hingga 16 tahun berhasil diamankan petugas, sementara dua anak lainnya kabur melompati pagar stadion.

Kelima remaja tersebut langsung digelandang ke Kantor Satpol PP Kotim untuk verifikasi. Hasil pemeriksaan mengonfirmasi bahwa tiga di antaranya masih berstatus pelajar aktif di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Sampit.

Kepala Satpol PP Kotim Widya Yulianti melalui Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Eribka Nida Gulo, membenarkan aksi penggerebekan di fasilitas publik tersebut.

“Laporan masyarakat kami tindak lanjuti dengan pemantauan di lokasi. Dari hasil pemantauan, petugas menemukan anak-anak yang diduga mengonsumsi miras dan mengisap lem. Berdasarkan asesmen, ada yang mengaku sudah beberapa kali ngelem di kawasan tersebut,” terang Eribka Nida Gulo, Jumat (9/10/2026).

Pemanggilan Orang Tua dan Guru: Bahaya Keracunan Otak Mengintai Remaja

Merespons temuan ini, Satpol PP Kotim memanggil para orang tua dan perwakilan pihak sekolah tempat para remaja tersebut menimba ilmu. Usai diberikan pengarahan khusus dan menandatangani surat pernyataan, kelima anak diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing dengan pendampingan pihak sekolah.

Penanganan kasus ini menjadi perhatian serius dari sudut pandang kesehatan medis dan psikologi anak. Menghirup uap lem (inhalan) mengandung bahan kimia beracun yang secara drastis dapat merusak sel-sel otak, memicu gagal organ internal, hingga merenggut nyawa secara mendadak (Sudden Sniffing Death Syndrome). Ditambah konsumsi alkohol di usia dini, kombinasi ini berisiko fatal merusak fungsi kognitif dan kontrol emosi anak.

Maraknya anak-anak yang leluasa menjadikan Tribun Stadion 28 Nopember Sampit sebagai tempat ngelem dan pesta miras menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan serta pengamanan aset publik Pemkab Kotim.

Dispora dan Satpol PP Kotim didesak untuk tidak membiarkan area Stadion 28 Nopember gelap dan tak terjaga pada malam hari. Pemasangan lampu sorot, CCTV, dan penyiagaan personil Satpam wajib dilakukan guna menutup celah kriminalitas remaja.

Pemkab Kotim dan Polres Kotim dituntut menindak tegas warung atau toko yang sengaja menjual minuman beralkohol tanpa izin serta membatasi penjualan lem kaleng berbahan racun kepada anak-anak berstatus pelajar. (***)

Oktober 9, 2026
304 Gram Sabu Cempaga Dibongkar: Polres Kotim Didesak Tak Berhenti di Kurir Paruh Baya

SAMPIT, Kanalindependen.id – Peredaran gelap narkotika jenis sabu skala besar kembali dibongkar jajaran Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur (Kotim). Sebanyak 14 paket sabu dengan berat kotor mencapai 304,1 gram berhasil disita dari dua lokasi penggerebekan di Desa Patai, Kecamatan Cempaga. Seorang perempuan paruh baya berinisial RN alias M (51) berhasil digelandang ke Mapolres Kotim.

Pengungkapan kasus ini dieksekusi pada Selasa (6/10/2026) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km 48, Desa Patai. Penindakan cepat tersebut berkat tindak lanjut informasi akurat dari masyarakat terkait dugaan transaksi barang haram di kawasan tersebut.

Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Ps. Kasi Humas IPTU Edi Walujo mengonfirmasi kronologi penangkapan saat tim berhasil mengamankan tersangka RN yang sedang berdiri mencurigakan di tepi jalan.

“Setelah menunjukkan surat perintah tugas dan disaksikan perangkat desa serta ketua RT setempat, petugas melakukan penggeledahan. Di lokasi pertama tepi jalan, ditemukan 10 paket kecil sabu yang terbungkus tisu dan plastik hitam, berikut satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A06 Pro,” terang IPTU Edi Walujo, Jumat (9/10/2026).

Penggeledahan Lanjutan di Pondok: Ditemukan 4 Paket Besar dan Timbangan Digital

Tak berhenti di pinggir jalan raya, tim Satresnarkoba bergerak melakukan penggebekan susulan ke sebuah pondok di Gang Bukit Ipuh, Jalan Tjilik Riwut, Desa Patai, merujuk pada pengakuan tersangka RN yang menyimpan sisa pasokan sabu lainnya.

Di dalam pondok tersebut, polisi membongkar simpanan 4 paket sabu ukuran besar yang disembunyikan di dalam toples bekas terbungkus kantong plastik hitam. Selain itu, petugas juga mengamankan seperangkat alat pengemas berupa, 1 bal plastik klip transparan, 1 unit timbangan digital presisi dan potongan sedotan plastik berujung runcing

Dengan total 14 paket sabu seberat 304,1 gram tersebut, tersangka RN bersama seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Kotim guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan kasus.

Atas perbuatannya, perempuan berusia 51 tahun ini terancam hukuman berat dengan sangkaan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 50 UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pengungkapan 304,1 gram sabu di Cempaga ini menjadi bukti sah bahwa Kabupaten Kotim masih menjadi pasar empuk sekaligus jalur transit utama (syndicate corridor) peredaran gelap narkotika. Keterlibatan perempuan paruh baya berusia 51 tahun yang menguasai ratusan gram sabu siap edar menegaskan pola pergeseran modus operandi sindikat yang memanfaatkan figur rentan sebagai benteng perantara (courier shield).

Satresnarkoba Polres Kotim dituntut tidak berhenti pada penangkapan RN sebagai pengedar atau kurir di tingkat tapak. Penyidik wajib melacak rekam jejak digital pada telepon genggam tersangka guna membongkar bandar besar pemasok barang 300 gram tersebut.

Keberhasilan warga Desa Patai membongkar peredaran ini wajib diapresiasi. Polres Kotim didesak memperketat patroli di sepanjang koridor Jalan Tjilik Riwut Km 40–Km 60 yang rawan dijadikan titik penyerahan barang (drop-off point) antar-wilayah. (***)

Oktober 9, 2026