cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • Hitung-hitungan Uang Pengganti Plasma Seruyan: Beban Ringan PT BAP, Harus Terkunci di Meja MoU

    Hitung-hitungan Uang Pengganti Plasma Seruyan: Beban Ringan PT BAP, Harus Terkunci di Meja MoU

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gemuruh tuntutan warga yang memadati tenda aksi Desa Selunuk, Jumat (9/10/2026), dijawab dengan tawaran yang mempertaruhkan nasib.

    Dua kepala daerah yang menemui massa hari itu sama-sama meminta warga berhitung.

    ”Opsi dua, kalau lebih menguntungkan pada saatnya, ayo kita berhitung lagi. Karena menurut saya lebih untung,” kata Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda di hadapan warga.

    Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menitipkan pesan serupa kepada massa yang masih meragukan tawarannya. ”Opsi kedua ini juga jangan diabaikan. Berhitung lagi kembali,” ujarnya.

    Kanal Independen mencoba berhitung. Melalui skenario 1.742 hingga 3.485 calon penerima, kucuran uang bulanan Rp800.000 hingga Rp1 juta per orang hanya setara 1,5 sampai 3,7 persen dari nilai buah bulanan areal kebun PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) yang menjadi dasar kewajiban plasma.

    Bagi anak usaha Sinar Mas Group tersebut, porsi beban ini tergolong ringan. Bagi warga, napas dari skema itu sangat ditentukan oleh seberapa lama keran uang mengalir.

    Warga meyakini pembayaran akan terus berlangsung selama perusahaan beroperasi. Keyakinan itu masih menunggu dikunci dalam nota kesepahaman (MoU) dengan PT BAP, entitas perusahaan yang justru tidak ikut meneken Komitmen Bersama.

    Skema SHU itu tercantum sebagai opsi kedua dalam Surat Komitmen Bersama yang diteken Gubernur dan Bupati di tenda Desa Bangkal, dengan judul Skema Pemenuhan Alternative (SHU).

    Rumusan opsi kedua itu sama dengan versi resmi Komitmen Bersama Pemkab Seruyan bertanggal sama.

    Opsi pertama berisi komitmen pemerintah mengawal realisasi plasma 20 persen, sedangkan opsi kedua menjadi jalan keluar bila lahan untuk membangun kebun plasma tidak tersedia.

    Seluruh massa kini sudah meninggalkan titik aksi di Pos PT BAP km 79, dan Gubernur meminta waktu sekitar sebulan untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan

    Pendapatan Sejak Bulan Pertama

    Bupati Seruyan memaparkan keunggulan opsi kedua lewat perbandingan dengan skema plasma lahan. Menurut dia, kebun plasma dibangun menggunakan utang yang dicicil dari hasil panen sampai tahun kesembilan atau kesepuluh. Sebaliknya, uang bulanan mengalir tanpa potongan cicilan.

    ”Sekarang dia enggak ada bayar utang. Itu yang diperjuangkan Pak Gubernur karena ada pembicaraan,” ujarnya.

    Ahmad Selanorwanda lalu menyandingkan kucuran uang bulanan itu dengan hasil kebun.

    ”Dan Anda, Ibu, Bapak semua sudah menikmati adanya kebun itu yang menjadi sumber pendapatan. Rp800.000 tiap bulan, tiap bulan langsung sekarang,” katanya.

    Dia menambahkan, “Dibanding 12 tahun nanti mendekati Rp800.000, karena bayar utang. Kalau ini tunai.”

    Bupati juga menyebut angka itu akan naik. “Rp800.000 sekarang, dengan tiga tahun ke depan, empat tahun ke depan, naik nilainya,” ujarnya.

    Perbandingan dengan hasil plasma pada tahun ke-12, ditambah perkiraan kenaikan dalam tiga hingga empat tahun, mengandaikan uang bulanan masih menetes belasan tahun kemudian.

    Rangkaian ucapan ini sejalan dengan keyakinan warga bahwa pembayaran berlangsung selama perusahaan beroperasi. Gubernur Agustiar sendiri berharap opsi kedua yang berjalan, dan menyebut perusahaan sudah bersedia.

    Angka Rp800.000 yang berulang kali disebut Bupati adalah nilai yang menurutnya diperjuangkan Gubernur.

    Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal Sapriyadi menyebut warga Bangkal membulatkan tawaran itu menjadi Rp1 juta, angka yang kemudian tertulis sebagai nilai usulan dalam surat. Selisih Rp200.000 per orang itu masih menunggu titik temu di meja MoU.

    Dari Tenda ke Kertas Komitmen

    Sebagian janji yang menggema di tenda sudah tertuang dalam Komitmen Bersama, sebagian lain masih menggantung menunggu MoU.

    Badan teks opsi kedua dalam surat Bangkal menyebut, bila lahan untuk kebun plasma tidak memungkinkan, fasilitasi kewajiban plasma ditindaklanjuti melalui “skema kemitraan lain yang disepakati, seperti pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)”, dengan nilai usulan Rp1 juta per bulan per calon penerima.

    Kalimat itu memuat nilai usulan, tetapi belum menyebut berapa lama pembayaran berlangsung.

    Judul opsi itu menempatkan SHU sebagai skema pemenuhan alternatif, sedangkan badan teksnya memakai frasa “skema kemitraan lain”.

    Dalam aturan perkebunan, bentuk kemitraan lainnya merupakan bentuk fasilitasi tersendiri, yang oleh PP Nomor 26 Tahun 2021 dijalankan lewat kegiatan usaha produktif (KUP), skema yang selama ini ditolak warga. Sapriyadi menegaskan, SHU yang disepakati warga berbeda konsep dengan skema kemitraan.

    Rumusan durasi baru muncul pada kalimat berikutnya. Frasa selama PT.BAP terikat dalam perijinan/masa aktif HGU ditulis menyertai manfaat lain berupa penunjang pendidikan dan kesehatan, setelah kebun kas desa dan bantuan alat berat.

    Agar keyakinan warga tidak sekadar menjadi asa, durasi yang sama perlu ditulis tegas untuk uang bulanan. Kenaikan nilai yang dikabarkan Bupati juga belum memiliki rumusan tertulis.

    Rumusan kebun kas desa juga menuntut ketegasan di MoU. Kebun itu minimal 10 hektare per desa.

    Teks tertulis itulah yang kelak menentukan nasib. Nota kesepahaman memiliki kekuatan mengikat layaknya perjanjian bila memenuhi syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja, ikatannya terbatas pada hal-hal pokok yang termuat di dalamnya.

    Uang bulanan juga tidak memiliki cetakan baku dalam aturan perkebunan. Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja membuka ruang pemenuhan kewajiban lewat pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati.

    Pola bagi hasil dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2021 dijalankan lewat skema pinjaman dan berakhir setelah pinjaman lunas, sehingga isi MoU menjadi penentu arah angin.

    Istilah SHU pun butuh perumusan cermat. Pasal 45 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan SHU sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain, lalu dibagi sesuai jasa usaha anggota berdasarkan keputusan rapat anggota.

    Bila uang dari perusahaan dicatat sebagai SHU koperasi, angka riil yang bermuara ke tiap orang bisa menyusut dari nilai kesepakatan.

    Pengalaman serupa pernah dilaporkan Mongabay Indonesia pada Mei 2021 dari Wonosari, Boalemo, Gorontalo.

    Petani plasma di wilayah itu dijanjikan penghasilan sekitar Rp1,3 juta per bulan per hektare dalam skema bagi hasil.

    Kenyataannya, daftar pembagian SHU koperasi mereka mencatat ada petani yang hanya menerima setara Rp22.000 per bulan.

    Ringan bagi Kebun PT BAP

    Laporan keuangan PT BAP tidak dipublikasikan, sehingga Kanal Independen menyusun hitungan dari luas kebun dan harga buah.

    Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024 melepaskan 17.415,68 hektare kawasan hutan untuk kebun perusahaan itu, areal yang menjadi dasar kewajiban plasma 20 persen.

    Dinas Perkebunan Kalteng menetapkan harga TBS plasma umur 10 sampai 20 tahun periode II September 2026 sebesar Rp3.741,94 per kilogram, seperti dilaporkan InfoSAWIT.

    Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin, dalam kolom opininya di Bisnis.com pada Juli 2024, mencatat produktivitas rata-rata kebun swasta besar 17,5 ton TBS per hektare per tahun.

    Berpijak pada angka itu, dan bila seluruh areal berbuah, nilai buahnya sekitar Rp1,14 triliun setahun, atau Rp95 miliar per bulan.

    Setiap 1.000 calon penerima membutuhkan dana Rp800 juta sampai Rp1 miliar per bulan. Jumlah calon penerima sejauh ini belum ditetapkan.

    Dokumen hanya menyebut data mereka akan diseleksi berdasarkan kriteria desa dengan fasilitasi pengurus koperasi.

    Bila jumlahnya mencapai 3.485 orang, dengan asumsi satu orang untuk setiap hektare cadangan kebun masyarakat dalam Persetujuan Prinsip TMKH 2021, biayanya menelan Rp2,79 miliar hingga Rp3,49 miliar per bulan.

    Angka itu setara 2,9-3,7 persen nilai buah bulanan. Bila skemanya mengerucut pada dua hektare per orang, atau 1.742 penerima, bebannya merosot ke kisaran Rp1,39 miliar hingga Rp1,74 miliar per bulan, atau sekitar 1,5 sampai 1,8 persen.

    Sepanjang satu tahun, total uang bulanan berada di kisaran Rp16,7 miliar sampai Rp41,8 miliar. Apabila produktivitas kebun PT BAP hanya 15 ton per hektare pun, skenario terberat tetap berada di bawah 5 persen nilai buah.

    Hitungan ini membandingkan uang bulanan dengan nilai buah, bukan laba. Porsinya terhadap laba tentu lebih besar.

    Melalui skema ini, seluruh hamparan kebun tetap dikuasai perusahaan, berbeda dengan opsi lahan yang mewajibkan penyerahan seperlima areal kepada warga.

    Kalkulasi tersebut baru menyentuh uang bulanan. Opsi kedua juga memuat kewajiban lain: kebun kas desa minimal 10 hektare, satu unit ekskavator dan dump truck untuk koperasi, serta penunjang pendidikan dan kesehatan.

    Menggunakan patokan dana peremajaan sawit rakyat Rp60 juta per hektare ditambah harga alat berat di tingkat penyalur, paket kebun dan alat berat itu bernilai sekitar Rp2,4 miliar sampai Rp5,1 miliar per desa, yang sifatnya dibayar sekali.

    Beban PT BAP tetap tergolong ringan meski komponen tambahan tersebut ikut dihitung. Apabila paket berlaku untuk empat desa dan dibayar pada tahun pertama bersamaan dengan uang bulanan, pengeluaran perusahaan tahun itu berkisar Rp26 miliar sampai Rp62 miliar.

    Nominal tersebut hanya setara 2,3-5,4 persen dari total nilai buah setahun. Skenario pengeluaran tertinggi ini bahkan hanya setara dengan nilai buah yang dihasilkan kebun tersebut dalam waktu kurang dari tiga minggu.

    Memasuki tahun kedua, beban perusahaan kembali menyusut hanya pada kucuran uang bulanan, dengan porsi paling tinggi 3,7 persen. Adapun komponen penunjang pendidikan dan kesehatan belum dimasukkan dalam hitungan, sebab dokumen tidak menyebutkan nilainya.

    Pelajaran dari Biru Maju

    Rumusan tegas di MoU menjadi penentu karena aturan plasma menyediakan jalur sekali bayar. Bila lahan plasma tak lagi tersedia, perusahaan bisa memenuhi kewajiban lewat kegiatan usaha produktif (KUP), seperti dipaparkan dalam sosialisasi fasilitasi kebun masyarakat di delapan desa pada Januari 2026.

    Pasal 21 PP Nomor 26 Tahun 2021 mematok pembiayaan KUP minimal setara nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20 persen dari total areal, yakni hasil produksi neto rata-rata kebun dalam satu tahun.

    Kewajiban KUP itu dikenakan satu kali kepada perusahaan. Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Advokasi Hukum Kemas Akhmad Tajuddin menegaskan hal itu dalam sosialisasi penghitungan nilai optimum produksi pada Januari 2026, seperti dilaporkan ANTARA.

    Artinya, batas bawah jalur ini setara hasil produksi neto setahun dari kebun seluas seperlima areal, dan dibayar sekali.

    Uang bulanan bekerja dengan logika berbeda. Untuk 1.742 hingga 3.485 penerima, pembayaran Rp800.000 hingga Rp1 juta per orang sepanjang masa HGU pertama (paling lama 35 tahun menurut Pasal 22 PP Nomor 18 Tahun 2021) menyentuh angka Rp585 miliar sampai Rp1,46 triliun secara nominal.

    HGU itu masih bisa diperpanjang 25 tahun dan diperbarui 35 tahun.

    Sebagai pembanding, skema hibah bagi warga yang pernah diusulkan Bupati kepada perusahaan, menurut ceritanya di tenda Bangkal, bernilai sekian puluh miliar.

    Perbedaan skala finansial ini menjelaskan mengapa bentuk sekali bayar jauh lebih murah bagi perusahaan.

    Nilai optimum produksi kebun PT BAP hingga mediasi di Sampit pada 9 September 2026 belum pernah dibuka kepada warga.

    Bila uang bulanan kelak dicatat sebagai KUP, perusahaan bisa berdalih kewajibannya lunas begitu akumulasi pembayaran menyamai nilai optimum tersebut. Hanya rumusan durasi yang tegas di MoU yang bisa menutup kemungkinan ini.

    Jalur KUP sebenarnya sudah lama tertahan di meja perundingan. Pada 9 September 2026, Pemkab Seruyan mengirim surat Nomor 500/1573.1/EK.SDA/IX/2026 kepada PT BAP perihal perhitungan dan analisis bisnis pola fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS) untuk dua opsi usaha: pabrik minyak sawit serta transportasi dan bengkel.

    Menurut Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama Kamarudin, dalam rapat pagi 9 Oktober perusahaan hanya menawarkan skema terkait angkutan, sedangkan Bupati menyebut tawaran perusahaan dalam rapat itu jauh di bawah.

    Dokumen yang dihimpun Kanal Independen dari Desa Biru Maju, Kotawaringin Timur, memberi gambaran nyata dari perusahaan satu grup.

    Berita acara mediasi 30 Agustus dan 23 November 2023 antara warga desa itu dan PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS) mencantumkan dana talangan Rp300.000 per hektare per bulan untuk 20 persen luas tertanam di desa tersebut.

    Dana dijanjikan mengalir sampai kebun masyarakat berproduksi, dan dokumen itu turut diteken perwakilan perusahaan.

    Kepala Desa Biru Maju Juliandi Asry Rozikin Yoyota menyatakan saat aksi 5 September 2026 bahwa dana talangan itu belum pernah dibayarkan sepeser pun.

    Pada 22 Oktober 2024, dalam rapat di Dinas Perkebunan Kalteng, skema itu dialihkan menjadi kegiatan usaha produktif pola nilai optimum produksi senilai Rp7,5 miliar berupa 15 unit dump truck yang dibiayai utang bank atas nama Koperasi Bangkit Bersama. Warga menolak pengalihan tersebut.

    Setiap kasus punya karakter sendiri. Namun, riwayat pengalihan di Biru Maju menjadi bukti bahwa komitmen tertulis saja belum cukup bila tidak memuat kepastian durasi, sanksi, atau jalan kembali saat pembayaran macet.

    Tawaran hibah dari Bupati pun tak berujung. Menurut Ahmad Selanorwanda, perwakilan perusahaan semula merespons dengan jawaban, “Oh, siap, siap, siap.”

    Belakangan muncul kalimat lain, “Kami diskusikan dengan manajemen,” lalu perusahaan berulang kali mangkir.

    Setelah rapat pagi berakhir tanpa kesepakatan pada 9 Oktober, Gubernur menyebut di tenda aspirasi bahwa perusahaan sudah bersedia. Bupati juga melontarkan pembicaraan tinggal difinalisasi.

    Rangkaian riwayat itu menegaskan betapa pentingnya level penanda tangan MoU. Dari pihak perusahaan wajib diwakili direksi atau kuasa direksi yang sah, bukan perwakilan yang masih berdalih harus berdiskusi dengan manajemen.

    Kunci di Meja MoU

    Ragam janji di dua tenda dan bunyi dokumen bisa menjadi daftar periksa saat menyusun MoU ke depan.

    Pertama, durasi pembayaran ditulis tegas berlaku selama PT BAP memegang izin atau HGU, mencakup masa perpanjangan dan pembaruannya, serta mengikat pihak yang kelak mengambil alih kebun.

    Kedua, nilai final per orang beserta mekanisme kenaikan seperti yang diutarakan Bupati perlu dicantumkan, misalnya disesuaikan dengan fluktuasi harga TBS yang ditetapkan Dinas Perkebunan Kalteng setiap periode.

    Tanpa pelindung mekanisme itu, daya beli uang bulanan warga akan menyusut tajam. Lewat asumsi inflasi rata-rata 3 persen per tahun, Rp1 juta hari ini hanya setara sekitar Rp355.000 setelah 35 tahun.

    Ketiga, uang dibayarkan langsung per calon penerima dengan jadwal tetap, dirumuskan tegas sebagai dana kemitraan agar tidak mencair bersama SHU koperasi.

    Keempat, daftar nama calon penerima ditetapkan berikut jaminan aturan pewarisannya.

    Kelima, kebun kas desa ditegaskan alokasinya per desa, persis seperti yang dibacakan di tenda Bangkal.

    Keenam, MoU memuat klausul kembali ke opsi pertama bila pembayaran berhenti di tengah jalan. Butir 5 Komitmen Bersama versi Pemkab Seruyan menjadi pijakannya: bila opsi kedua tidak dapat direalisasikan, proses opsi pertama dilanjutkan. Klausul itu perlu menegaskan perlindungan ini berlaku pula saat pembayaran macet.

    Ketujuh, MoU wajib diteken direksi atau kuasa direksi yang sah, lalu dilaporkan kepada pemerintah sebagaimana diwajibkan Pasal 58 ayat (4) UU Perkebunan.

    Waktu berpihak kepada warga selama HGU areal pelepasan masih berproses. Gubernur Agustiar menyebut pemerintah provinsi menahan izin perusahaan yang belum menyiapkan plasma, tenaga lokal, dan CSR.

    ”Tapi, kalau beliau berani menandatangani, pasti akan kami kasih,” ujarnya di tenda Selunuk. Ia beralasan, begitu izin diberikan, perusahaan lupa pada plasmanya.

    Bupati juga menyebut rekomendasinya dalam proses HGU harus disertai rekomendasi empat desa di sekitar kebun. Rekomendasi itu, kata dia, bisa saja hanya mencakup 80 persen luasan, sementara 20 persen sisanya dibangun sendiri dengan investor yang akan ia carikan.

    Pasal 58 ayat (3) UU Perkebunan memberi perusahaan tenggat tiga tahun sejak HGU diberikan untuk memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

    Begitu HGU terbit, daya tawar yang kini dipegang tangguh oleh Bupati lewat rekomendasi dan Panitia B dipastikan tidak lagi sama.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada 30 Januari 2025, menegaskan perusahaan tidak akan diberi HGU tanpa komitmen plasma.

    ”Kalau tidak ada komitmen dalam bentuk pemberian plasma, sekarang tidak bisa diberikan lagi,” ujarnya, seperti dilaporkan detikFinance.

    Bupati dan Gubernur sudah melempar tantangan berhitung. Hitungan itu menunjukkan skema uang bulanan tergolong ringan bagi PT BAP. Rumusan MoU-lah yang kelak mengunci janji di tenda dan menentukan apakah uang itu mengalir sejalan dengan keyakinan warga. (ign)

    Koreksi, Senin (12/10/2026), pukul 23.13: Naskah ini diperbaiki pada butir ketiga bagian “Kunci di Meja MoU” dan dilengkapi penjelasan pada bagian “Dari Tenda ke Kertas Komitmen”. Versi sebelumnya menyarankan SHU dirumuskan sebagai “dana kemitraan”, sehingga mengaburkan perbedaan konsep SHU dengan skema kemitraan. Kutipan dokumen merujuk Surat Komitmen Bersama yang diteken di tenda Bangkal. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan tersebut.

  • Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Langit siang Palangka Raya telah kehilangan rupa aslinya. Senin (12/10/2026) siang, layar pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) KLH/BPLH di stasiun Jekan Raya memunculkan angka 1.301, melompat terlampau jauh dari ambang batas berbahaya di level 300.

    Angka pekat itu terekam usai warga menelan lebih dari dua bulan rentetan musim asap, atau tepatnya 77 hari terhitung sejak 27 Juli hingga 12 Oktober, dengan kepekatan yang terus bergelombang.

    Kontras dengan kondisi udara yang mendesak pernapasan warga, laju rekapitulasi data luasan terbakar di pemerintah pusat justru jalan di tempat.

    Hingga hari yang sama, rekap luas kebakaran per provinsi di laman SiPongi Kementerian Kehutanan tak bergeser, masih menahan catatan Kalimantan Tengah di angka 7.634,46 hektare sepanjang 2026.

    Angka ini sama persis dengan laporan usang yang disodorkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Palangka Raya pada 22 Agustus lalu.

    Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) turut mengutip angka 7.634 hektare tersebut dalam siaran persnya.

    Membawa rentetan catatan kritis lapangan, organisasi ini menjadwalkan aksi damai membelah jalan menuju Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 15 Oktober 2026.

    Mereka mengusung empat tuntutan utama: keterbukaan penyebab karhutla, perlindungan warga, pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar, serta evaluasi status bencana nasional.

    ”Karhutla bukan hanya persoalan titik api. Asap, gangguan kesehatan, krisis air bersih, dan hilangnya penghasilan warga menuntut tindakan nyata,” kata Penanggungjawab KRKT Damai Alam Usop dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen, Senin (12/10/2026).

    KRKT meminta pemerintah membuka data dampak dan memastikan penanganan terkoordinasi yang dapat diawasi publik.

    Tuntutan ini mengemuka tiga hari setelah Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan status bencana nasional belum diperlukan.

    ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini. Semua berkolaborasi,” kata Agustiar usai rapat koordinasi evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Sampit, Jumat (9/10/2026) malam.

    Ketimpangan Angka di Atas Layar

    Damai merujuk laporan BNPB yang dipublikasikan pada 21 September 2026. Menurut dokumen itu, analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat 7.634 hektare area terbakar di Kalteng.

    Laporan yang sama juga memuat data Posko Pengendalian Bencana Karhutla Kalteng periode 1 Januari hingga 19 September 2026, yakni temuan lebih dari 142.000 titik panas dan sekitar 3.800 kejadian karhutla.

    Luas area yang dilaporkan telah ditangani bahkan menyentuh hampir 13.000 hektare, melampaui luasan terbakar versi satelit.

    Penelusuran Kanal Independen menunjukkan angka di SiPongi tidak beranjak sejak Agustus. Pada 22 Agustus, Kalaksa BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan angka 7.634,46 hektare dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut. Posko provinsi saat itu baru mencatat 19.992 titik panas dan 1.639 kejadian.

    Sekitar empat minggu berlalu, kejadian karhutla tercatat melonjak lebih dari dua kali lipat, tetapi angka luas terbakar di SiPongi tetap membeku.

    Penjelasan metode rekapitulasi datang dari BNPB. Dalam konferensi pers 15 September, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyebut angka luas terbakar Kalimantan Barat merupakan gabungan data SiPongi hingga 31 Juli 2026 dan pengukuran lapangan BNPB dari 1 Agustus hingga 14 September.

    Angka SiPongi Kalbar sebesar 38.310 hektare yang ia sebutkan masih tercantum utuh di rekap SiPongi.

    Angka 7.634 hektare Kalteng sendiri muncul bersamaan dengan angka 38.310 hektare Kalbar tersebut dalam keterangan resmi BNPB pada 23 Agustus.

    Dalam konferensi pers 15 September, BNPB mencatat total lahan terbakar di Kalteng hingga 14 September telah mencapai 15.976,1 hektare.

    Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng melaporkan cakupan yang jauh lebih luas.

    Per 7 Oktober 2026, posko mencatat lebih dari 17.000 hektare lahan telah menjadi abu dari 5.848 kejadian. Rekap SiPongi sendiri menyimpan pembanding luasan historis untuk Kalteng, yakni 165.896,44 hektare pada 2023 dan 317.749 hektare pada 2019.

    KRKT mendesak pemerintah mengaudit seluruh konsesi yang terbakar, termasuk yang telah dikenai sanksi administratif.

    ”Dalam 14 hari, buka peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, serta perkembangan penegakan hukum. Tindak dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan asas praduga tak bersalah,” kata Damai.

    Berbulan-bulan Ditelan Kabut

    Tanda-tanda musim asap telah tercium sejak pertengahan tahun. Ekuatorial melaporkan bau sangit dan asap tipis mulai menguar dari lahan gambut Palangka Raya sejak awal Juni 2026, bertepatan dengan status siaga darurat yang ditetapkan Pemkot pada 1 Juni.

    Portal berita nasional Kompas.com mencatat kabut asap mulai menutupi kota dengan jarak pandang tinggal beberapa meter di Jalan Tjilik Riwut, Bundaran Besar, hingga RTA Milono pada Senin, 27 Juli 2026 pagi. Sehari kemudian, status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya mulai berlaku.

    Sampit lebih dulu merasakan kepungan asap. Pada Minggu (19/7/2026) pagi, Antara merekam Kota Sampit mulai diliputi kabut asap.

    BMKG Kotim menjelaskan kondisi tersebut cenderung turun dari malam hingga pagi, lalu mereda menjelang siang.

    Tirai asap makin pekat pada Rabu (5/8/2026), tatkala warga mencium bau terbakar sejak pukul 04.00 dan jarak pandang mulai terganggu.

    Hingga batas waktu 12 Oktober, warga Sampit telah melewati hampir tiga bulan, atau tepatnya 85 hari musim asap terhitung sejak 19 Juli.

    Sementara itu, Palangka Raya tercatat 77 hari, durasi yang setara dengan sekitar empat bulan jika dihitung berdasar bau sangit pertama pada awal Juni.

    Indeks pencemaran udara berfluktuasi secara ekstrem. Pada akhir September, tepatnya Rabu (30/9/2026), data ISPU sempat meroket menembus 1.199 di stasiun Jekan Raya pukul 13.08.

    Angka itu turun ke level 414 pada Minggu (11/10/2026) sore, lalu kembali mendidih di angka 1.301 keesokan harinya.

    Berdasarkan pemantauan pada Senin (12/10/2026) pukul 13.17, tujuh dari sepuluh lokasi dengan ISPU tertinggi secara nasional berada di Kalteng: Kabupaten Kapuas 1.678, Palangka Raya 1.301, Katingan 1.239, Gunung Mas 691, Barito Selatan 594, Murung Raya 592, dan Kotawaringin Timur 498 untuk parameter PM10.

    Lonjakan penderitaan fisik terekam meluas di fasilitas medis. Dinkes Palangka Raya mencatat 10.240 laporan ISPA sejak awal Juni hingga awal Oktober 2026. Dinkes Kotim turut mencatat 2.656 kasus sepanjang Agustus.

    Kementerian Kesehatan mendapati pasien penyakit pernapasan di wilayah terdampak naik dari 50.891 orang pada 1 September menjadi 113.336 orang pada 9 September. Kemenkes juga menyebut 12,5 juta warga di tujuh provinsi terpapar asap.

    Pada akhir September, BNPB memperkirakan amukan karhutla baru akan mereda pada rentang pertengahan Oktober hingga minggu ketiga November 2026.

    Pemkot Palangka Raya juga telah memperpanjang status tanggap darurat selama 30 hari hingga awal November 2026.

    KRKT menuntut pemerintah menjamin ketersediaan pemeriksaan ISPA, informasi kualitas udara, masker sesuai kebutuhan, air bersih, serta bantuan hidup bagi warga terdampak.

    ”Dalam 14 hari, umumkan data korban, kerugian pertanian, dan gangguan penghidupan sebagai dasar pemulihan,” kata Damai.

    Inisial di Daftar Sanksi

    Damai turut merujuk sanksi Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 kepada enam pemegang izin pemanfaatan hutan di Kalimantan, termasuk PT NES di Kalteng. ”Sanksi administratif tidak otomatis membuktikan kesengajaan pembakaran,” katanya.

    Siaran pers Kemenhut bernomor SP.452/HKLN/08/2026 tanggal 25 Agustus 2026 hanya merilis inisial dari keenam perusahaan tersebut.

    Areal terbakar terluas dicatatkan pada PT WEL seluas 760,51 hektare, disusul PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.

    PT NES dikenai sanksi Paksaan Pemerintah. Pada pertengahan September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut 26 perusahaan sudah dibekukan izinnya akibat karhutla, namun identitas nama, lokasi, dan periode sanksinya tidak dirinci.

    Jalur pidana juga berjalan menapaki prosesnya di Polda Kalteng. Polda menangani 130 laporan terkait karhutla hingga Senin (28/9/2026) dan menyidik 12 perusahaan yang lahannya terindikasi terbakar.

    Pada 8 September, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengabarkan bahwa lahan satu perusahaan di Kotim terbukti terbakar dan tidak dilengkapi sarana prasarana pemadam sesuai ketentuan, sehingga status penanganannya dinaikkan ke tahap penyidikan.

    KRKT menuntut pemerintah mewajibkan perusahaan menjalankan mekanisme pencegahan, pemadaman, dan pemulihan bentang alam.

    ”Terapkan penegakan hukum serta pemulihan atau ganti kerugian kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Dalam tujuh hari, pemprov dan pusat diminta membuka rencana penanganan, pelaksana, dan anggaran,” kata Damai.

    Gubernur Agustiar sebelumnya menyatakan penggunaan anggaran operasional sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Penjelasan itu ia sampaikan kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD Kalteng pada Selasa (29/9/2026) malam, ketika mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat provinsi. “Diperpanjang karena kondisi masih kabut begini,” ujarnya saat itu.

    Tiga Korban Jiwa dan Syarat Bencana Nasional

    KRKT juga mendesak Presiden dan BNPB menilai indikator penetapan bencana nasional secara terbuka. “Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025 mensyaratkan sedikitnya tiga indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Jika syarat terpenuhi, tetapkan status nasional; dukungan darurat pusat jangan ditunda,” kata Damai.

    Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan krusial tersebut pada 28 Agustus 2026. Mahkamah menyatakan, ”Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi.”

    Lima indikator baku yang dinilai meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta kelumpuhan sosial ekonomi.

    Data korban telah dicatat otoritas medis. Hingga Rabu (9/9/2026) pukul 15.00 WIB, Kementerian Kesehatan melaporkan karhutla di Kalteng menyebabkan 313 orang luka berat dan 3 orang meninggal dunia. Laporan Kalteng ini menjadi angka tertinggi di antara tujuh provinsi terdampak.

    Secara terpisah, dua nyawa relawan pemadam di Kalteng melayang usai mengalami gangguan kesehatan saat bertugas: Akhmad Rizani dari Tim Serbu Api di Palangka Raya pada 27 Agustus, dan Ahmadin alias Itam Madin dari relawan Damkar Huma Singgah Itah di Kobar pada 30 Agustus.

    UU Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan definisi korban bencana sebagai orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Gubernur Agustiar membaca tren kesehatan ini dalam kacamata yang berbeda. Saat berkunjung ke Sampit, ia membenarkan angka kasus ISPA melambung sekitar 30 hingga 40 persen dibanding hari biasa mengacu pada kunjungan ke rumah sakit.

    Namun, menurutnya, lonjakan tersebut tidak serta-merta terkait langsung dengan karhutla sehingga tidak dapat dijadikan parameter tunggal.

    ”Karena menyangkut ISPA ini saat pancaroba pun tinggi kasusnya,” ucapnya. Ia mengakui petani, nelayan, hingga buruh turut terdampak bencana ini.

    Bukan Aksi Pertama

    Aksi KRKT bukanlah percikan protes yang pertama. Sumber terbuka merekam setidaknya enam kali warga dan mahasiswa dari sedikitnya tiga kelompok turun ke jalan menyuarakan persoalan karhutla di Palangka Raya sejak akhir Agustus 2026.

    Angka aktualnya bisa lebih besar lantaran tak seluruh rentetan unjuk rasa terekam media daring.

    Sejarah yang tercatat bermula ketika barisan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan (AMKM) menyambangi gerbang Kantor Gubernur Kalteng di Jalan G Obos pada Senin (31/8/2026). Massa puluhan orang ini menagih keseriusan mitigasi dan transparansi anggaran.

    Lantaran tidak ditemui gubernur, sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi, sebelum akhirnya Pemprov mendelegasikan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Kesbangpol Kalteng.

    Sehari berselang, AMKM hadir kembali dalam aksi jilid II. Kali ini Gubernur Agustiar bersedia menemui demonstran.

    ”Kalau mengenai karhutla, itu hak kalian bertanya, dan saya sepakat terkait bagaimana menangani dan penanggulangannya,” kata Agustiar kala itu.

    Pemprov menyatakan akan mengevaluasi penanganan karhutla beriringan dengan pemerintah kabupaten dan kota.

    Menurut Juru Bicara Aksi AMKM Gihon Asa Jagad, pemerintah daerah juga menyatakan akan merekomendasikan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat.

    Meski begitu, Gihon menyebut pihaknya belum puas. Usai audiensi, AMKM turut menyuarakan desakan agar karhutla dijadikan bencana nasional dengan alasan kualitas udara dan adanya korban.

    Gihon mengakui saat itu karhutla memang belum memenuhi kriteria bencana nasional, namun ia menggarisbawahi bahwa ritme bencana ini sudah berulang setiap tahun.

    Pola serupa dialami Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi. Selain menggelar aksi di Kantor GAPKI Kalteng pada awal September, aliansi ini melawat ke Kanwil ATR/BPN Kalteng pada Selasa (8/9/2026) mendesak audit izin perkebunan sawit.

    Hari itu, mereka urung mendapat kesempatan bertemu langsung. Massa kembali tiba di keesokan harinya dan baru diterima Kepala Kanwil BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan hingga malam hari.

    Dalam pertemuan tersebut, massa menyerahkan data dugaan titik kebakaran di area korporasi dan meminta BPN menelusuri irisannya dengan peta HGU.

    Gema protes meluas pada Minggu (4/10/2026). Gerakan anak muda Kalteng bersama Brand New Indonesia dan pengurus BEM fakultas di Universitas Palangka Raya menggelar panggung diskusi publik di Tugu Soekarno.

    Mereka melempar seruan agar Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Kepala BNPB, hingga Wantimpres turun bertugas penuh 30 hari berkantor di Kalteng.

    ”Jika penanganan karhutla diklaim sudah baik, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak tantangan berkantor di Kalteng ini,” kata Presiden BEM Fakultas Hukum UPR Naomi Simamora.

    Menurut koalisi lintas pemuda tersebut, langkah pemindahan posko komando elit negara itu menjadi jalan untuk mendorong karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Sebelumnya, desakan serupa telah digaungkan oleh Ketua DPRD Kotim Rimbun kepada wartawan di Sampit pada 21 September.

    Jalan yang Pernah Ditempuh

    Jejak aksi di daerah lain, aturan kebencanaan, dan putusan pengadilan mencatat sejumlah jalur yang pernah ditempuh atau tersedia untuk menjawab tuntutan serupa.

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui mahasiswa Universitas Sriwijaya dan UIN Raden Fatah yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (5/10/2026).

    Pimpinan daerah itu meminta maaf karena asap belum reda dan menandatangani petisi penanganan karhutla dengan tenggat 5×24 jam.

    Keesokan harinya, puluhan mahasiswa dari Aliansi BEM SI Sumsel berunjuk rasa di kantor yang sama, tetapi tidak dapat menemui gubernur yang tengah berangkat ke Jakarta bersama wakil gubernur dan sekretaris daerah.

    Terkait penetapan status, Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penetapan status darurat bencana skala nasional dilakukan oleh Presiden.

    Merujuk Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016, apabila kebutuhan penanganan darurat melampaui kapasitas provinsi, gubernur wilayah terdampak dapat mengirim surat pernyataan resmi kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan wilayahnya sekaligus memohon peningkatan status.

    Menanggapi usulan status bencana nasional pada 9 Oktober, Gubernur Agustiar menjawab tegas. ”Kita masih mampu menangani ini,” ujarnya.

    UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyediakan jalur bagi tuntutan transparansi data. Dokumen standar layanan PPID Pemprov Kalteng memancangkan batas permohonan informasi dijawab paling lambat 10 hari kerja, dengan opsi perpanjangan paling lama 7 hari kerja.

    Keterbukaan dokumen HGU perkebunan sawit pernah diputus lewat jalur ini. Komisi Informasi Pusat menyatakan dokumen HGU sawit di Kalimantan yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai informasi terbuka, yang kemudian dikuatkan kokoh oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 121 K/TUN/2017 pada 6 Maret 2017.

    Namun pada 2023, Ombudsman RI mencatat ATR/BPN belum menjalankan rekomendasi penyerahan dokumen itu kepada FWI.

    Warga Kalteng juga pernah menempuh jalur pengadilan lewat gugatan warga negara (citizen lawsuit).

    Tujuh warga Kalteng, di antaranya Arie Rompas dan Mariaty, menggugat Presiden, sejumlah menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng atas karhutla 2015. PN Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 22 Maret 2017.

    Amar putusan perdata itu antara lain menghukum Menteri LHK dan Gubernur Kalteng untuk mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya.

    Putusan yang sama juga memerintahkan pendirian rumah sakit khusus paru. Putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada 19 September 2017, disusul kasasi pemerintah yang ditolak MA pada 16 Juli 2019. Pada 3 November 2022, MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemerintah.

    Warga Jambi kini menempuh jalur serupa. Notifikasi gugatan warga negara diserahkan kepada Gubernur Jambi pada Senin (5/10/2026).

    Aksi KRKT jatuh pada hari yang sama dengan jadwal berakhirnya status tanggap darurat karhutla Kotim pada 15 Oktober 2026. KRKT berkomitmen menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.

    Damai Alam Usop meminta Gubernur dan pimpinan DPRD Kalteng bersedia menerima audiensi terbuka, serta memberikan tindak lanjut nyata yang dapat dipantau publik. Rincian waktu, titik kumpul, dan rute akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Koordinator Lapangan KRKT Muhammad Soeparto.

    ”Selamatkan rakyat, selamatkan hutan dan gambut Kalimantan!” tegasnya. (ign)

  • NAM Air Hentikan Penerbangan Sampit hingga 15 Oktober, Kabut Asap Belum Mereda

    NAM Air Hentikan Penerbangan Sampit hingga 15 Oktober, Kabut Asap Belum Mereda

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Maskapai NAM Air membatalkan penerbangan dari dan menuju Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), hingga 15 Oktober 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat jarak pandang di bandara belum memenuhi batas minimum keselamatan penerbangan.

    Pembatalan yang berlaku mulai 11 Oktober itu mencakup dua rute, yakni Sampit-Surabaya-Sampit dan Sampit-Semarang-Sampit. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi jarak pandang berulang kali tidak memungkinkan penerbangan beroperasi sesuai jadwal.

    District Manager NAM Air Sampit Harli Rahman mengatakan, penerbangan terakhir yang dapat beroperasi dari Sampit berlangsung pada 22 September 2026, dengan rute Semarang.

    “Penerbangan kita kemarin itu terakhir kita bisa terbang tanggal 22 September. Setelah itu kondisi di bandara Sampit ini setiap harinya jarak pandang tidak mencapai jarak pandang minimum,” kata Harli, Senin (12/10/2026).

    Sebelumnya, NAM Air masih membuka penjualan tiket meskipun kondisi cuaca di Sampit belum mendukung penerbangan. Namun, penerbangan berulang kali harus dibatalkan pada hari keberangkatan karena jarak pandang berada di bawah batas minimum.

    Situasi itu berisiko membuat penumpang telanjur datang ke bandara, kemudian menunggu berjam-jam tanpa kepastian keberangkatan. Karena itu, maskapai memilih mengumumkan pembatalan lebih awal agar calon penumpang dapat menyesuaikan rencana perjalanan.

    Menurut Harli, pembatalan dilakukan secara bertahap untuk empat hari ke depan. Jika kabut asap belum membaik setelah periode tersebut, NAM Air akan mempertimbangkan perpanjangan pembatalan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

    Harli menyebut, berdasarkan koordinasi dan informasi cuaca dari BMKG, kabut asap berpotensi bertahan hingga hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Sampit. Pihaknya terus memantau perkembangan kondisi sebelum menentukan kelanjutan operasional penerbangan.

    Di tengah penghentian sementara penerbangan, NAM Air masih membuka loket pelayanan di Bandara H Asan Sampit mulai pukul 09.00 WIB. Calon penumpang diimbau memeriksa status penerbangan kepada petugas maskapai sebelum berangkat ke bandara.

    Harli juga menyebut Bandara Iskandar Pangkalan Bun sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan penumpang. Namun, ia memperkirakan kondisi di bandara tersebut tidak jauh berbeda dengan Sampit.

    Pembatalan lebih awal juga dilakukan untuk mengantisipasi risiko operasional. Harli mengatakan, pihaknya belum menghitung secara pasti kerugian akibat pembatalan penerbangan. Meski demikian, penerbangan dalam kondisi jarak pandang yang tidak memadai berpotensi menambah biaya operasional.

    Salah satu risiko yang diantisipasi ialah pesawat harus melakukan holding, atau berputar di udara, ketika tiba di Sampit karena kondisi bandara belum memungkinkan untuk pendaratan. Situasi tersebut dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional.

    Bagi masyarakat, dampak kabut asap kini melampaui gangguan jarak pandang di darat. Pembatalan penerbangan membatasi pilihan perjalanan udara dari dan menuju Sampit, sementara kepastian pemulihan layanan masih bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang.

    “Semoga kondisi cuaca di Sampit segera membaik, tidak kabut asap lagi, sehingga penerbangan dapat kembali beroperasi normal dan mobilitas masyarakat tidak terus terganggu,” pungkas Harli. (***)

  • Langit Sampit Tertutup Racun Asap: Ratusan Penumpang Terdampar, Rute Udara Dibatalkan Massal

    Langit Sampit Tertutup Racun Asap: Ratusan Penumpang Terdampar, Rute Udara Dibatalkan Massal

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana racun kabut asap akibat pembumihangusan lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi melumpuhkan gerbang penerbangan udara. Buruknya jarak pandang (visibility) yang anjlok drastis hingga tersisa 100 meter memaksa tiga maskapai penerbangan nasional Wings Air, Super Air Jet, dan NAM Air membatalkan (cancel flight) seluruh jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara H. Asan Sampit, Senin (12/10/2026).

    Penyusutan jarak pandang yang tidak memenuhi batas keselamatan penerbangan (minimum operational visibility) ini memutus total akses transportasi udara yang menghubungkan Sampit dengan kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

    Person in Charge (PIC) Civil Aviation Publication Team (CAPT) Bandara H Asan Sampit, Alfiansyah, membenarkan terjadinya gelombang pembatalan massal penerbangan tersebut.

    “Ya batal semua,” katanya saat dikonfirmasi.

    Seluruh penerbangan dari tiga maskapai berstatus cancel flight akibat dampak kabut asap pekat yang memangkas jarak pandang, mencakup rute strategis penghubung Sampit menuju Surabaya, Jakarta, dan Semarang.

    Gelombang pembatalan operasional penerbangan di Bandara H. Asan Sampit mencakup beberapa jadwal utama: Wings Air: Membatalkan penerbangan nomor IW 1805/IW 1804 untuk rute Surabaya–Sampit–Surabaya pada Senin (12/10/2026). Super Air Jet: Membatalkan penerbangan nomor IU 350/IU 351 untuk rute penerbangan langsung Jakarta–Sampit–Jakarta pada Senin (12/10/2026). NAM Air: Menghentikan sementara operasional secara berkala dalam periode 11 hingga 15 Oktober 2026 untuk dua rute penerbangan, yakni rute IN240/IN241 Semarang–Sampit–Semarang (jadwal keberangkatan pukul 10.35 WIB) serta rute IN242/IN243 Surabaya–Sampit–Surabaya (jadwal keberangkatan pukul 12.55 WIB).

    Melumpuhnya gerbang udara ini memicu penumpukan ratusan calon penumpang di areal terminal Bandara H Asan Sampit. Pihak otoritas bandara mengimbau para calon penumpang untuk segera menghubungi perwakilan customer service maskapai masing-masing guna melakukan pengurusan pengembalian dana tiket (full refund) atau penjadwalan ulang penerbangan (reschedule).

    Lumpuhnya konektivitas udara di Bandara H. Asan Sampit menjadi bukti sah bahwa bencana karhutla Kotim telah mengakibatkan kerugian ekonomi sistemik (systemic economic loss). Ketika rute udara yang menghubungkan pusat bisnis Jakarta, Surabaya, dan Semarang terputus total hingga pertengahan Oktober, iklim investasi, distribusi logistik medis, serta mobilitas masyarakat terancam lumpuh total.

    Satgas Karhutla Kalteng dan BNPB Pusat didesak menerjunkan armada helikopter water bombing secara intensif untuk memadamkan sebaran titik api aktif di Seranau, Pualau Hanaut dan Baamang yang mengepulkan asap tepat di lintasan pendekatan landasan (runway approach) Bandara H. Asan.

    Pengelola Bandara H. Asan bersama Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub wajib memastikan maskapai memberikan kemudahan proses refund tanpa potongan serta menyediakan layanan informasi yang transparan bagi calon penumpang. (***)

  • Racun PM2.5 Cengkeram Sampit: ISPU Tembus Kategori Berbahaya 318, Jarak Pandang Lumpuh Sisa 100 Meter

    Racun PM2.5 Cengkeram Sampit: ISPU Tembus Kategori Berbahaya 318, Jarak Pandang Lumpuh Sisa 100 Meter

    ​SAMPIT, Kanalindepenen.id – Bencana kualitas udara di ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi menyentuh garis merah darurat kesehatan. Berdasarkan data aplikasi ISPUnet Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Senin, 12 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Sampit meroket ke angka 318 dengan status Kategori Berbahaya.

    ​Partikel mikro halus PM2.5 ditetapkan sebagai parameter pencemar kritis utama. Kondisi ini diperparah oleh kepungan kabut asap pekat yang melumpuhkan ruang gerak warga. Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit mencatat jarak pandang (visibility) anjlok dari 200 meter pada pukul 08.00 WIB menjadi tersisa 100 meter saja pada pukul 09.00 WIB.

    ​Pekatnya racun asap di pagi hari mengancam keselamatan pengendara dan memicu iritasi fisik hebat bagi warga yang beraktivitas di luar rumah.

    ​”Aduh, sepertinya ini makin parah. Asap membuat mata perih. Menggunakan masker biasa pun sepertinya tak mempan,” keluh Mansyah, warga Kecamatan Baamang, Senin (12/10/2026).


    ​Suhu Naik dan Angin Lambat Kunci Pengendapan Racun PM2.5

    ​Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Kotim, Mulyono Leo Nardo, menjelaskan dinamika atmosfer yang menyebabkan penumpukan racun asap di atas kawasan perkotaan.

    ​”Pada pukul 08.00 WIB, kondisi kabut asap tercatat dengan suhu 26,3°C, kelembapan 89%, dan angin tenang. Memasuki pukul 09.00 WIB, suhu meningkat menjadi 27,9°C, kelembapan turun ke 80%, dan angin mulai bertiup dari timur laut dengan kecepatan 6 km/jam,” terang Mulyono Leo Nardo, Senin (12/10/2026).


    ​Dampak penumpukan pencemar ini tekeram jelas dalam rincian parameter ISPUnet:

    -​ PM2.5: Nilai 318 (Kategori Berbahaya)
    – ​PM10: Nilai 236 (Kategori Sangat Tidak Sehat)
    – ​Ozon (O3): Nilai 35 (Kategori Baik)
    – ​Sulfur Dioksida (SO2): Nilai 17 (Kategori Baik)
    – ​Nitrogen Dioksida (NO2) & Karbon Monoksida (CO): Nilai 5 (Kategori Baik)

    ​PM2.5 merupakan partikel halus berdiameter  2,5 mikrometer yang mampu menembus hingga ke dalam kantong udara paru-paru (alveoli) dan merembes ke sistem pembuluh darah. Kondisi ini sangat fatal bagi kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, serta penderita asma dan lansia.

    ​Melonjaknya ISPU ke level Berbahaya (318) dan jarak pandang yang tersisa 100 meter menjadi bukti sah kegagalan antisipasi karhutla di kawasan penyangga Kotim. Bencana ini bukan lagi sekadar persoalan gangguan jarak pandang penerbangan, melainkan ancaman kejahatan kesehatan publik (public health disaster) yang mengorbankan paru-paru ratusan ribu warga Sampit.

    Pemkab Kotim melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan didesak untuk tidak bersikap pasif. Sekolah-sekolah wajib diliburkan atau dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta masker respirator standar N95 wajib didistribusikan secara gratis karena masker kain/medis biasa terbukti tidak mampu menyaring mikro partikel PM2.5.

    Dinkes Kotim dituntut membuka Clean Air Shelter (ruangan ber-AC dengan filter HEPA) di seluruh Puskesmas Kota guna memberikan penanganan medis darurat bagi warga yang mulai mengalami gejala sesak napas berat dan iritasi paru-paru. (***)

  • Bakar Pelepah Kelapa Picu Karhutla 30 Hektare di Pulau Hanaut: Pria 54 Tahun Dibekuk Polisi  

    Bakar Pelepah Kelapa Picu Karhutla 30 Hektare di Pulau Hanaut: Pria 54 Tahun Dibekuk Polisi  

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Praktik konyol membuka lahan dengan cara membakar di tengah kemarau ekstrem kembali menelan korban lingkungan skala besar. Seorang pria paruh baya berinisial S (54) resmi diamankan aparat kepolisian usai diduga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 30 hektare di Jalan Kelampan Kecil RT 01 RW 01, Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (8/10/2026).

    Aksi nekat pelaku dieksekusi saat kondisi vegetasi gambut dan semak belukar di kawasan pesisir Pulau Hanaut dalam keadaan sangat kering. Keterangan awal kepolisian menyebutkan, bencana karhutla ini bermula dari tindakan ceroboh pelaku yang membersihkan lahan dengan menumpuk pelepah serta sabut kelapa lalu membakarnya menggunakan korek api gas.

    Api yang awalnya kecil mendadak tak terkendali saat hembusan angin kencang langsung menyambar tumpukan semak kering di sekitarnya. Dalam hitungan jam, kobaran api menjalar liar melalap sekitar 30 hektare hamparan lahan di Bapinang Hilir Laut.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Plt. Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Walujo mengonfirmasi penangkapan terduga pelaku dan memberikan peringatan keras kepada masyarakat.

    “Kami menegaskan dan mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak ada lagi yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik semacam ini sangat berbahaya dan berisiko tinggi memicu kebakaran meluas, terutama saat cuaca kering dan angin kencang,” tegas IPTU Edi Walujo, Minggu (11/10/2026).

    Saat ini terduga pelaku S bersama barang bukti telah diamankan guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut di Mapolres Kotim untuk membuktikan konstruksi pidana dan pertanggungjawaban hukumnya.

    Penangkapan pelaku pembakaran 30 hektare lahan di Bapinang Hilir Laut ini menjadi bukti otentik pemicu utama melonjaknya 180 hingga 243 titik panas (hotspot) di Kecamatan Pulau Hanaut yang mengirimkan racun asap ke Kota Sampit. Ketika satu tindakan ceroboh membumihanguskan 30 hektare lahan gambut, dampaknya tidak hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga mengancam kesehatan saluran pernapasan puluhan ribu warga.

     Polres Kotim dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK didesak menetapkan sangkaan pasal pidana berlapis terkait UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap pelaku S. Proses hukum yang transparan wajib berjalan guna memberikan efek jera agar tidak ada lagi warga yang menganggap remeh aksi bakar lahan.

    Pemkab Kotim dan Satgas Karhutla dituntut memperketat patroli darat di seluruh desa pesisir Pulau Hanaut. Penyuluhan bahaya karhutla harus diimbangi dengan penyiagaan sarana pemadam tingkat desa (MPA) agar titik api sekecil apa pun dapat dipadamkan sebelum meluas belasan hektare. (***)

  • Surat Penyelidikan ESDM Turun ke Tambang Parit, Berkas Tersangka di Polda Kalteng Belum Jelas

    Surat Penyelidikan ESDM Turun ke Tambang Parit, Berkas Tersangka di Polda Kalteng Belum Jelas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Surat pemberitahuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang baru dalam rentetan penanganan hukum tambang di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Pemkab Kotim menyatakan kementerian mulai turun melakukan penyelidikan di lokasi penambangan. Proses ini muncul beriringan dengan penyidikan yang sebenarnya sudah berjalan di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) hingga tahap pemanggilan tersangka.

    Ketika dua institusi memproses objek yang sama pada tahap berbeda, kepala desa setempat memastikan aktivitas pengerukan tanah di lapangan masih terus beroperasi dengan pengelola baru hingga awal Oktober 2026.

    Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Diana Setiawan mengatakan pemerintah daerah telah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian ESDM.

    ”Jadi, pertambangan itu kewenangan Kementerian ESDM. Tetapi mereka sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa dilakukan proses penyelidikan di objek itu,” kata Diana, Sabtu (10/10/2026).

    Diana menegaskan, surat tersebut memuat kata penyelidikan. Rincian nomor dokumen, tanggal penerbitan, dan unit pengirim tidak disebutkan, sementara isi surat tidak ditemukan di ruang publik.

    Satu Istilah, Dua Ranah Hukum

    Hukum acara pidana dan regulasi pertambangan memiliki kamus yang berbeda dalam memaknai kata penyelidikan. Dalam hukum pidana, penyelidikan adalah langkah pertama kepolisian untuk meraba peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak kejahatan.

    Tahap ini berdiri di bawah proses penyidikan. Perkara di Polda Kalteng sendiri sudah naik ke tahap penyidikan sejak 2025, ditandai dengan terbitnya jadwal pemanggilan tersangka.

    Undang-Undang Minerba, sebagaimana diubah melalui UU 2/2025, mengartikan Penyelidikan Umum serta Penyelidikan dan Penelitian murni sebagai kegiatan geologi.

    Dalam konteks ini, Diana mengaitkan surat kementerian tersebut dengan penanganan perkara tambang di Desa Parit.

    Rekam Jejak di Palangka Raya

    Persoalan tambang Parit mulai menyita perhatian sejak warga melayangkan protes pada Juni 2025 atas dugaan operasional 24 jam tanpa izin.

    CV Cempaga Perkasa Jaya kala itu merespons dengan menyatakan memegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk lahan sekitar tiga hektare dengan komoditas tanah laterit.

    Dokumen kepolisian tertanggal Agustus 2025 yang diperoleh redaksi mencatat jadwal pemeriksaan tersangka berinisial YI di Palangka Raya. Status tersangka tidak berarti yang bersangkutan telah divonis bersalah sebelum palu hakim diketuk di pengadilan.

    Polisi membidik kasus ini menggunakan Pasal 158 juncto Pasal 35 UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Ketika perkara mulai bergulir pada 2025, pelanggar diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

    Memasuki 2 Januari 2026, UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman denda di luar KUHP ke sistem kategori.

    Dalam perkara tambang tanah urug di Lebak pada September 2026, Polda Banten menyebut ancaman denda Pasal 158 kini paling banyak masuk kategori IV atau Rp200 juta.

    Karena rentetan penyidikannya sudah bergulir pada 2025, perkara ini diselesaikan memakai acuan KUHAP lama, sesuai ketetapan Pasal 361 huruf a UU 20/2025.

    Ketua LBH Mata Nusantara, Anekaria Safari, mempertanyakan nasib perkara tersebut.

    ”Perlu dipertanyakan sejauh mana penanganan kasus dugaan tambang ilegal itu diproses. Kan sudah ada tersangka. Sampai ini apakah diadili atau dipetieskan saja,” kata Safari, Jumat (2/10/2026).

    Penelusuran lembaganya belum melihat perkara atas nama tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.

    Irisan Kewenangan Dua Institusi

    Penanganan hukum sektor sumber daya alam melibatkan dua wajah penegak hukum. UU Minerba membagikan wewenang penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertambangan, berdampingan dengan penyidik Polri.

    Kementerian ESDM menaungi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang beroperasi sejak Rilke Jeffri Huwae dilantik sebagai Dirjen pada 25 Juni 2025, bersama perwira Polri, Ma’mun, yang dilantik sebagai Direktur Penindakan Pidana.

    KUHAP baru mengakui keberadaan penyelidik dari luar kepolisian. Pasal 20 ayat (1) dalam regulasi ini menggariskan bahwa penyelidik tersebut dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.

    KUHAP baru juga menuntut PPNS untuk berkoordinasi dan diawasi penuh oleh Penyidik Polri. Mereka kehilangan wewenang untuk menangkap atau menahan tanpa perintah kepolisian.

    Norma sentral Polri sebagai penyidik utama dan koordinasi PPNS itu kini tengah berhadapan dengan proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Dalam sidang 31 Agustus 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai ketiadaan rincian soal koordinasi dan pengawasan berpotensi membuka celah tumpang tindih kewenangan. Putusan MK atas perkara itu belum ditemukan di sumber terbuka.

    Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Muhammad Jamil menyoroti terpisahnya data antarlembaga ini dalam laporan Mongabay, 7 November 2025.

    ”Polri punya data sendiri, ESDM punya data sendiri. Tidak ada mekanisme terpadu untuk menindaklanjuti,” katanya membahas pemetaan tambang ilegal.

    Untuk urusan terbitnya perizinan, Perpres 55/2022 mendelegasikan pemberian SIPB, beserta instrumen pengawasannya, ke tangan pemerintah provinsi.

    Wewenang ini terkunci dan tidak bisa diturunkan ke tingkat kabupaten. Sekretaris Komisi I DPRD Kotim Muhammad Abadi pada Oktober 2025 juga telah menyatakan izin tambang mutlak menjadi kewenangan provinsi.

    Aktivitas yang Menolak Padam

    Kepala Desa Parit, Yetro, memastikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut masih berdenyut saat memberi keterangan pada Senin (5/10/2026).

    ”Memang sekarang ganti orang, tapi lokasi yang sama juga,” katanya. Ia mengaku kurang memahami kaitan operasional saat ini dengan perkara sebelumnya.

    Mengenai perkara terdahulu, Yetro menambahkan, “Perkara sebelumnya memang karena bekerja di luar perizinan, itu yang membuat masalah.”

    Laporan media lokal pada Selasa (6/10/2026) turut mengutip keterangan warga yang tinggal dekat lokasi. “Iya masih, dan ini baru beli lahan baru mereka,” ujarnya. Pada hari yang sama, Muhammad Abadi menyatakan akan menelusuri rentetan informasi tersebut.

    Fakta yang Masih Tersandera

    Teka-teki mengenai nomor dan isi pasti surat Kementerian ESDM serta unit pengirimnya tetap tidak ditemukan di sumber terbuka hingga Minggu (11/10/2026).

    Kegelapan informasi serupa juga menutupi status berkas perkara tersangka di meja Polda Kalteng, identitas pengelola tambang yang baru, legalitas izin yang mereka pegang, hingga letak presisi dari lahan baru yang ramai disebut oleh warga. (ign)

  • Bantahan Sang Anak Runtuh, GDAN Pastikan Andi Kapui Ditangkap dengan 100 Gram Sabu

    Bantahan Sang Anak Runtuh, GDAN Pastikan Andi Kapui Ditangkap dengan 100 Gram Sabu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tujuh bulan lebih setelah seorang pemuda asal Kuala Pembuang pasang badan menepis kesaksiannya sendiri, benteng pembelaan itu kini goyah.

    Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) memastikan pria yang mereka sebut sebagai ayah pemuda tersebut, Andi Kapui, telah diringkus aparat Polsek Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Bukan tangkapan biasa, polisi menyita barang bukti yang diklaim GDAN menyentuh angka 100 gram sabu-sabu. Sebuah temuan yang seolah menampar balik bantahan sang anak pada Februari lalu.

    Kepastian penangkapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum GDAN, Ririen Binti (Sadagori Henoch Binti).

    ”Kami bergerak cepat melakukan konfirmasi. Saya sudah berkoordinasi secara langsung dengan Kapolsek Ketapang AKP Anis, yang membenarkan bahwa jajarannya telah meringkus Andi Kapui pada hari Sabtu (10/10/2026),” kata Ririen Binti, Minggu (11/10/2026).

    Andi Kapui jatuh ke tangan aparat kepolisian di Kotim, bukan di Seruyan, wilayah tempat GDAN melaporkan dugaan bisnis peredaran narkotika tersebut beroperasi.

    Hingga berita ini diturunkan, Kanal Independen belum menemukan keterangan resmi dari Polres Kotim terkait operasi penangkapan itu.

    Pengakuan dari Dalam Rumah

    Jejak perkara ini berawal pada awal Februari 2026. Seorang pemuda berusia 20-an tahun mendatangi GDAN membawa pengakuan bahwa ayahnya adalah bandar narkotika.

    Pada 12 Februari, GDAN mengumumkan pemuda tersebut dianiaya dan menerima ancaman pembunuhan setelah sang ayah mengetahui dirinya melapor.

    Melalui bantuan seorang aparat hukum di Palangka Raya, pemuda itu dievakuasi keluar dari Kuala Pembuang menuju Sampit, lalu berlanjut ke Palangka Raya.

    Kesaksian awal pemuda tersebut menyinggung nama aparat. Menurut Ririen, pemuda itu menyebut dugaan keterlibatan dua oknum anggota Satresnarkoba Polres Seruyan.

    Keduanya dituding kerap datang ke rumah, memakai sabu-sabu bersama, hingga ikut mengemas barang untuk diedarkan.

    GDAN juga mengaku mengantongi rekaman percakapan sang ayah yang menyebut usahanya berjalan berkat setoran ke Satresnarkoba dan Intel Polres Seruyan.

    Kabar ini memancing respons institusi kepolisian. Kabid Humas Polda Kalteng saat itu, Kombes Budi Rachmat, menegaskan kepolisian tidak menoleransi penyalahgunaan narkotika oleh siapa pun, termasuk aparat.

    Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, menyatakan telah memerintahkan jajarannya menyelidiki kasus tersebut secara serius.

    Pada 20 Februari 2026, GDAN bersama Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) resmi melapor ke Bidang Propam Polda Kalteng atas dugaan oknum polisi yang membekingi peredaran narkoba di Kuala Pembuang.

    Bantahan dan Laporan Adat

    Tiga hari pascapelaporan ke Propam, pemuda berinisial A itu mengirim pesan WhatsApp kepada wartawan untuk menepis rilis GDAN.

    A mengklaim cerita soal ayahnya sebagai bandar besar dan keberadaan oknum aparat hanya karangan. Dia juga membantah pernah dianiaya, dikejar, maupun diancam dibunuh.

    Menurut A, persoalan itu bermula dari salah paham keluarga lantaran ia dituduh mengambil suku cadang di tempat usaha ayahnya.

    Dalam pernyataannya, A menegaskan “ayah saya bukan bandar besar sabu-sabu”, melainkan pengguna yang tidak terlalu aktif.

    Pihak GDAN memilih tidak mundur. Pada 25 Februari, organisasi ini melaporkan A ke Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Walter Sungan, atas dugaan penyebaran berita bohong dan pelanggaran hukum adat Dayak. Sang ayah turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran hukum adat.

    Merespons laporan ke pihak adat tersebut, A menyatakan tidak mau lagi terlibat. “Saya sudah bilang untuk mundur kak dan tidak mau terlibat lagi,” ucapnya.

    Sekretaris Jenderal GDAN Ari Yunus Hendrawan membeberkan dasar organisasinya mempertahankan laporan.

    ”GDAN dan BNNP meyakini informasi awal dari A mengandung kebenaran,” kata Ari kala itu.

    Ari mengungkap bahwa BNNP Kalteng sebenarnya sempat berupaya melakukan penangkapan terhadap sang ayah usai menerima laporan awal.

    Menurut Ari, hasil verifikasi GDAN di Kuala Pembuang beserta penelusuran dokumen hukum juga menunjukkan jejak sang ayah sebagai residivis.

    Pada 3 Maret, GDAN menambah dua laporan polisi terhadap A ke SPKT Polda Kalteng atas dugaan penyebaran berita bohong dan penipuan. GDAN menduga berubahnya pernyataan A merupakan hasil pengaturan sang ayah.

    Desakan Membongkar Jaringan

    Bagi GDAN, penangkapan akhir pekan kemarin menjadi angin segar sekaligus pembuktian atas konsistensi organisasi itu mengawal laporan sang anak sejak awal, aduan yang kemudian diteruskan hingga ke tingkat Polda Kalteng.

    Ririen, yang juga wartawan senior di Kalimantan Tengah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polsek Ketapang dan Polres Kotim atas tindakan tegas tanpa kompromi tersebut.

    Menurutnya, langkah ini membuktikan komitmen kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika di Bumi Tambun Bungai hingga ke akar-akarnya.

    ”Sejak kasus ini bergulir di Seruyan, GDAN berkomitmen mengawal suara masyarakat agar penegak hukum tidak tebang pilih dan berani menyentuh bandar besar. Barang bukti kurang lebih 100 gram sabu-sabu yang diamankan menjadi bukti nyata dari skala peredaran terduga pelaku,” tegas Ririen.

    Seiring tertangkapnya Andi Kapui, GDAN mendorong Polres Kotim melakukan pengembangan mendalam guna membongkar seluruh jaringan penyuplai.

    Mereka mendesak pengusutan tuntas dugaan adanya pihak-pihak yang melindungi atau memfasilitasi pelarian terduga pelaku selama ini.

    Terkait pelaporan sebelumnya, Kanal Independen belum menemukan publikasi resmi soal hasil pemeriksaan Propam atas laporan GDAN terhadap dua oknum Polres Seruyan pada Februari lalu.

    Bila angka barang bukti yang disampaikan GDAN terkonfirmasi, perkara ini melampaui ambang batas lima gram dalam Undang-Undang Narkotika.

    Sebagai perbandingan, pada kasus 49 gram sabu-sabu oleh Polsek Parenggean awal Oktober ini, Kasat Resnarkoba Polres Kotim AKP Suherman menyangkakan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    ”GDAN akan mengawal ketat proses hukum ini sampai ke pengadilan demi memastikan terduga pelaku mendapat hukuman maksimal sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini adalah kemenangan bagi masa depan generasi muda Dayak,” tegas Ririen Binti. (ign)

  • Amplop Putih dan Berita Serampangan: Di Balik OTT Terduga Pemeras Ketua PWI Kotim

    Amplop Putih dan Berita Serampangan: Di Balik OTT Terduga Pemeras Ketua PWI Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hanya butuh waktu sekitar 17 jam sejak sebuah artikel penuh kejanggalan tayang di internet, hingga akhirnya berujung pada penyergapan di dunia nyata.

    Sabtu (10/10/2026) sore, pria berseragam biru dengan logo media di dada itu melangkah pasti menyusuri Jalan Jaya Wijaya bersama adiknya.

    Berbekal tulisan sepihak yang salah mengutip aturan, keduanya nekat memasuki kediaman Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Siti Fauziah, untuk menagih sejumlah uang.

    Pertemuan sore itu awalnya berjalan sesuai rencana para terduga pelaku. Sebuah amplop putih diserahkan.

    Namun, belum sempat bernapas lega, tim gabungan Macan Resmob Polres Kotim lebih dulu merangsek masuk dan menyergap keduanya.

    Tindakan kepolisian yang dilakukan persis pada detik-detik uang berpindah tangan inilah yang menjadi operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya pun langsung digiring ke luar rumah.

    Perkara ini bermula dari sebuah artikel berkode penulis JN yang tayang tepatnya Jumat (9/10/2026) pukul 23.03 WIB.

    Tulisan di portal media daring berbasis Blogger tersebut menuding pangkalan elpiji milik Siti melakukan penyelewengan.

    Kanal Independen menelusuri susunan redaksi portal tempat artikel itu tayang, yang mencantumkan nama berinisial J sebagai kepala perwakilan wilayah.

    Artikel tersebut terbit tanpa memuat keterangan pemilik pangkalan, agen, Pertamina, maupun pemerintah daerah. Isinya murni bersandar pada sumber warga yang identitasnya tidak disebutkan.

    Penulisnya menyusun deretan pertanyaan, menarik kesimpulan pelanggaran, lalu mendesak aparat turun tangan.

    Praktik ini bertabrakan dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, memisahkan fakta dari opini yang menghakimi, dan menerapkan asas praduga tak bersalah.

    Pedoman Pemberitaan Media Siber juga mewajibkan berita yang dapat merugikan pihak lain diverifikasi dalam berita yang sama.

    Pengecualian memang dimungkinkan dengan sejumlah syarat, antara lain sumber pertama yang jelas identitasnya, penjelasan di akhir berita bahwa verifikasi masih diupayakan, serta subjek berita tidak dapat dihubungi.

    Artikel berkode JN sama sekali tidak memenuhi syarat tersebut, terlebih Siti menuturkan bahwa ia justru sempat dihubungi setelah artikel tersebut tayang.

    Selain minim verifikasi, tulisan itu menggunakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2016 sebagai landasan aturan penyaluran elpiji tiga kilogram.

    Padahal, regulasi itu mengatur pembiayaan biodiesel kelapa sawit dan statusnya sudah dicabut.

    Aturan penyaluran elpiji yang berlaku tertuang dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 beserta perubahannya.

    Kekeliruan berlanjut pada ejaan nama Siti Fauziah yang kurang satu huruf. Terakhir, tulisan aslinya ditutup dengan kalimat yang terpotong. ”Jika tidak di tindak lanjuti maka kami akan Lanjukan kejanggalan ini ke.”

    Enam Tulisan Berpola Sama

    Artikel tentang pangkalan Siti bukan satu-satunya. Penelusuran Kanal Independen menemukan sedikitnya enam tulisan berkode JN di portal tersebut sepanjang 21 Juni hingga 9 Oktober 2026 yang menyasar sejumlah usaha di Kotim, mulai dari pengepul minyak sawit mentah, bengkel, pondok pesantren, gudang penampung kernel sawit, hingga dua pangkalan elpiji.

    Polanya berulang. Keenam tulisan menyebut nama usaha atau pemilik, bertumpu pada sumber tanpa nama atau inisial, dan sedikitnya empat di antaranya tidak memuat keterangan pemilik usaha yang dituding.

    Tidak semua tulisan mengabaikan konfirmasi. Artikel tentang pondok pesantren memuat pengakuan pemiliknya, dan tulisan tentang gudang kernel mencatat upaya penulis menemui pemilik lewat penjaga gudang.

    Namun, kecenderungan mengutip aturan yang meleset tetap terjadi. Tulisan tentang pondok pesantren menyebut ancaman penjara enam tahun bersumber dari UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen.

    Kenyataannya, angka itu berasal dari Pasal 55 UU Migas yang diubah UU Cipta Kerja, sementara ancaman dalam UU Perlindungan Konsumen dan dalam pasal penimbunan UU Perdagangan paling lama lima tahun.

    Selain kasus pangkalan Siti, belum ada kepastian apakah kelima artikel lainnya berkaitan dengan permintaan uang.

    Permintaan Uang yang Berubah

    Menurut penuturan Siti, J dan adiknya sempat menghubunginya via telepon pada Jumat malam setelah artikel itu tayang. Siti memilih memblokir nomor tersebut.

    Keduanya kemudian mendatangi pangkalan miliknya. Masih menurut Siti, permintaan uang bergeser beberapa kali, dari ratusan juta rupiah, turun menjadi Rp10 juta, lalu menjadi Rp3 juta.

    ”Lalu saya kasih uang 1 juta yang disimpan dalam amplop berwarna putih,” kata Siti. Uang itu diterima J dan penangkapan terjadi tak lama setelahnya. Penyerahan uang disebut bagian dari rangkaian pengungkapan kasus.

    Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Sugiharso membenarkan penangkapan itu. ”Benar, sudah diamankan,” ujarnya.

    Siti menegaskan, laporannya ia buat bukan hanya karena tindak pemerasannya, tetapi karena mereka sudah mencederai profesi jurnalistik. Dia berharap profesi wartawan tidak dijadikan alat untuk menekan pihak lain.

    Dewan Pers pernah mengeluarkan surat terhadap pihak yang mengaku wartawan, namun melakukan praktik menyimpang.

    Melalui Surat Pernyataan Nomor 09/P-DP/IX/2026 tertanggal 4 September 2026, pengancaman atau pemerasan oleh pihak semacam itu dapat diproses secara pidana.

    Pengakuan Pedagang Lain dan Warga

    Dugaan permintaan uang serupa juga sempat mencuat di lokasi lain. Seorang pedagang elpiji berinisial P di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengungkap hal itu.

    Pedagang tersebut menuturkan istrinya ketakutan dan menyerahkan uang jutaan rupiah kepada orang yang mengaku wartawan saat ia sedang tidak di rumah.

    Selain itu, seorang warga Kelurahan Baamang Barat mengaku didatangi tiga pria pada Minggu (4/10/2026) selepas magrib. Kedatangan itu terekam kamera pengawas.

    Menurut warga tersebut, ketiganya sempat berdebat soal penyaluran elpiji lalu meminta uang dengan alasan bantuan, tetapi ditolak.

    Salah satu dari mereka awalnya mengaku sebagai wartawan Metro TV. Setelah warga menyebut mengenal wartawan Metro TV di Sampit, pria tersebut mengganti pengakuannya dan menyebut nama portal tempat tulisan JN tayang.

    Dua hari setelah kedatangan itu, tulisan berkode JN tentang pangkalan elpiji di Baamang Tengah tayang, dan isinya turut menyentil sebuah agen di Baamang Barat yang disebut tidak menanggapi laporan warga.

    Konstruksi Hukum Pemerasan dan Pengancaman

    Hingga Minggu (11/10/2026) petang, kepolisian belum menyampaikan pasal spesifik yang disangkakan. Sejumlah pemberitaan menyebut ancaman Pasal 482 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), namun KUHP memisahkan pemerasan dan pengancaman berdasarkan sarana paksaannya.

    Pasal 482 mengancam pemerasan dengan pidana maksimal sembilan tahun penjara. Unsur utamanya adalah memaksa orang menyerahkan barang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

    Ancaman ini, merujuk Pasal 157, mencakup ucapan atau tulisan yang dapat menimbulkan rasa takut akan dilakukannya kekerasan.

    Ancaman pidana ini bisa diperberat hingga 12 tahun penjara lewat Pasal 482 ayat (2) yang memberlakukan Pasal 479 ayat (2) huruf d, bila perbuatan dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu.

    Sebaliknya, Pasal 483 mengatur pengancaman, yakni memaksa orang dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau ancaman membuka rahasia.

    Ancaman pidananya maksimal empat tahun penjara, dan perkaranya hanya dapat dituntut atas pengaduan korban.

    Pada era KUHP lama, praktik penerapan pasal pendahulunya di pengadilan menunjukkan pendekatan yang beragam.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, misalnya, pernah memilih dakwaan pasal pengancaman (Pasal 369 KUHP lama) terhadap dua terdakwa yang meminta uang dengan ancaman memberitakan penjualan pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi.

    Sementara itu, penelitian Universitas Pertiba mencatat Pengadilan Negeri Pangkalpinang memvonis oknum wartawan peminta uang, yang meminta Rp20 juta dengan ancaman publikasi berita negatif, menggunakan pasal pemerasan (Pasal 368 KUHP lama).

    Merujuk pada konstruksi hukum tersebut, bila penyidik menyimpulkan permintaan uang bertumpu pada ancaman pemberitaan, rumusannya lebih dekat ke Pasal 483 tentang pengancaman.

    Sebaliknya, Pasal 482 baru relevan bila ditemukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

    Posisi adik J juga akan ditentukan lewat pemeriksaan. Berdasarkan KUHP, posisinya bisa dinilai sebagai pihak yang “turut serta melakukan” (Pasal 20) dengan pidana yang sama dengan pelaku utama, atau sekadar “pembantu” kejahatan (Pasal 21) dengan pidana paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok.

    Kanal Independen akan memuat tanggapan dari pihak J, adiknya, maupun pengelola portal apabila telah tersedia. Keduanya tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (ign)

  • Tenda Dibongkar, PT BAP Absen: Beban Plasma Warga Seruyan Bergeser ke Pemerintah

    Tenda Dibongkar, PT BAP Absen: Beban Plasma Warga Seruyan Bergeser ke Pemerintah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tenda aspirasi dan blokade yang mengunci jalur angkutan PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) selama sebulan penuh diakhiri secara resmi lewat dua dokumen komitmen pada Jumat (9/10/2026).

    Dokumen pertama diteken langsung di bawah tenda warga Desa Bangkal. Dokumen kedua, sebagai versi resmi, ditandatangani di Kecamatan Seruyan Raya oleh Forkopimda Seruyan dan perwakilan pemerintah tiga desa lainnya, yakni Selunuk, Rungau Raya, dan Terawan.

    Akan tetapi, tidak satu pun dari kedua dokumen itu memuat tanda tangan perwakilan PT BAP.

    Melalui kedua dokumen tersebut, masyarakat diimbau menghentikan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan diharapkan kembali beraktivitas normal.

    Massa Bangkal menarik diri hari itu juga. Kelompok warga Selunuk, yang sempat menolak bubar, menyusul. Kini, seluruh massa telah meninggalkan titik aksi.

    Penandatanganan komitmen menandai perpindahan tangan sebuah perjuangan panjang. Selama sebulan, warga menekan perusahaan langsung dari jalanan.

    Sekarang, beban menagih itu bergeser dan dipikul oleh Pemerintah Provinsi Kalteng beserta Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pemerintah menanggung komitmen mengawal penyelesaian tuntutan dengan tenggat sekitar 9 November 2026.

    Berakhirnya aksi di lapangan nyatanya belum mengakhiri sengketa. Komitmen itu baru mengikat pemerintah untuk mengawal dan memfasilitasi.

    Sementara itu, jalan keluar yang diutamakan, yakni skema pembagian sisa hasil usaha (SHU) bulanan, masih harus menunggu nota kesepahaman (MoU) dengan PT BAP.

    Versi resmi dokumen komitmen ini juga merinci butir yang mengatur hubungan kedua opsi. Butir kelima menyebut, bila opsi kedua berupa skema kemitraan seperti pembagian SHU dapat direalisasikan, opsi pertama berupa fasilitasi realisasi plasma 20 persen tidak dilanjutkan.

    Sebaliknya, bila opsi kedua tidak dapat direalisasikan, proses opsi pertama akan dilanjutkan.

    Isi pokok dari kedua pilihan penyelesaian ini selaras dengan surat yang diteken di tenda Bangkal. Opsi pertama berisi komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Seruyan mengawal serta memfasilitasi penyelesaian tuntutan warga atas realisasi kewajiban plasma 20 persen, selambatnya satu bulan setelah pertemuan.

    Opsi kedua disiapkan bila lahan untuk membangun kebun plasma tidak memungkinkan.

    Isinya berupa SHU dengan nilai usulan Rp1 juta per bulan per calon penerima, kebun kas desa minimal 10 hektare, CSR berupa satu unit ekskavator dan dump truk yang dikelola koperasi, serta penunjang pendidikan dan kesehatan selama PT BAP terikat perizinan atau masa aktif HGU. Rincian skema ini akan dituangkan dalam MoU.

    Meski isinya serupa, dokumen versi resmi memiliki perbedaan rumusan. Dokumen itu menyebut perusahaan dengan nama lengkap PT Binasawit Abadipratama (eks PT AMP), dan dibuka dengan istilah penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS).

    Istilah regulasi untuk kebun masyarakat yang dalam percakapan sehari-hari disebut plasma.

    Opsi pertama juga dirumuskan merujuk hasil rapat Bupati Seruyan dengan perwakilan PT BAP yang diikuti Forkopimda Seruyan pada hari yang sama.

    Baca juga: Ultimatum di Tenda Aksi Plasma Seruyan: Ancaman Cabut Izin PT BAP dan Taruhan Gubernur Berkantor di Lokasi

    Daftar Penanda Tangan dan Bergesernya Sikap Tertulis Pemkab

    Dokumen resmi itu ditandatangani Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, Wakil Ketua DPRD Seruyan Harsandi, Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, Plh Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit Kapten Inf. Supriyono, dan Plh Sekretaris Daerah Seruyan dr. Bahrun Abbas.

    Dua camat ikut meneken, yakni Camat Seruyan Raya Zainal Arifin dan Camat Danau Seluluk Faisal Pahriza.

    Tanda tangan Plh Sekda Bahrun Abbas merekam jejak bergesernya sikap tertulis Pemkab Seruyan.

    Pada 31 Agustus 2026, ia meneken pernyataan sikap Pemkab yang mendukung pelaksanaan FPKMS PT BAP tanpa sekali pun menyebut kata plasma. Dokumen yang kini ia teken menulis kewajiban plasma sebesar 20 persen.

    Dari tingkat desa, tanda tangan dibubuhkan Kepala Desa Rungau Raya, Kepala Desa Selunuk, serta Sekretaris Desa Terawan atas nama kepala desa. Bangkal tidak tercantum di versi resmi.

    Tanda tangan dari Bangkal ada di surat yang diteken di tenda, antara lain milik Kepala Desa Bangkal Erwin Supardi dan Ketua Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal Soplin Ragito.

    Salinan dokumen yang diperoleh Kanal Independen memperlihatkan kolom tanda tangan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Gubernur telah meneken surat komitmen di tenda Bangkal pada hari yang sama.

    Opsi Pertama sebagai Jaring Pengaman

    Butir kelima rumusan ini sejalan dengan harapan yang disampaikan Gubernur saat menemui massa Selunuk di km 79, Jumat itu.

    ”Harapan saya dengan bupati, untuk semua di sini, kalau bisa, opsi kedua itu dijalankan. Tapi kalau perusahaannya oke. Kalau enggak oke, ya, kita pastikan opsi pertama, yang dilakukan oleh bupati. Tapi lama, sekali lagi, ya,” kata Agustiar.

    Melalui rumusan itu, opsi pertama menjadi jaring pengaman bila skema SHU tidak terwujud. Jalur ini punya pijakan yang sedang berjalan.

    Menurut keterangan Pemkab Seruyan seusai audiensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (1/10/2026), permohonan hak guna usaha (HGU) PT BAP berada di tahap pengukuran kadastral.

    Dalam proses itu, Kantor Pertanahan Seruyan melalui Kementerian ATR/BPN telah memberikan masukan kepada PT BAP agar mengalokasikan lahan plasma 20 persen.

    Pemenuhan FPKMS disebut sebagai bagian dari persyaratan penerbitan HGU, yang akan dikawal lewat Panitia Pemeriksaan Tanah B dengan melibatkan Bupati Seruyan.

    Kewajiban pencadangan lahan juga tercatat dalam dokumen kehutanan. Persetujuan Prinsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.22/1/KLHK/2021 mewajibkan PT BAP mencadangkan sekitar 3.485 hektare atau 20 persen untuk kebun masyarakat.

    Lewat surat kepada Menteri Kehutanan pada 2 September 2026, Bupati Seruyan mempertanyakan mengapa angka itu tidak lagi dicantumkan secara spesifik dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024, yang melepaskan kawasan hutan untuk PT BAP.

    Akhir Aksi, Bukan Akhir Sengketa

    Langkah berikutnya ada pada MoU dengan PT BAP untuk opsi kedua. Saat menemui warga di km 79, Gubernur menyebut perusahaan sudah bersedia, sementara Bupati menyebut pembicaraan tinggal difinalisasi.

    Bila MoU itu tidak terwujud, butir kelima mengembalikan penyelesaian ke opsi pertama, jalur yang oleh Bupati Seruyan sendiri disebut sebagai proses panjang.

    Tanggapan PT BAP atas dokumen ini belum diperoleh. Sejak awal konflik, dari sengketa lahan di Desa Sebabi hingga tuntutan plasma di Seruyan, permintaan konfirmasi Kanal Independen belum mendapat balasan perusahaan.

    Penandatanganan komitmen itu juga bertepatan dengan jatuh tempo ultimatum tiga hari Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat, yang pada 6 Oktober mendesak pemerintah memulihkan akses jalan.

    Baca juga: Menyibak Barisan Pakaian Bebas: Jejak Absensi Pabrik di Balik Aksi Tandingan Plasma Seruyan

    Warga pun sudah menyiapkan langkah bila tenggat lewat tanpa kejelasan. ”Apakah nanti kita akan menggugat di pengadilan negeri atau memang harus turun ke jalan lagi. Namun, ini harus bermusyawarah dulu dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa, ketua BPD, dan unsur-unsur tokoh lainnya,” kata Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, Jumat itu.

    Gubernur juga sudah memasang taruhan yang sama di bawah dua tenda. Kepada warga Bangkal ia berkata, ”Saya tadi, kalau dibohongi lagi, saya akan berkantor di sini.”

    Saat menemui massa Selunuk, Agustiar mengulangnya. ”Berkantor sini kalau dia bohong,” tegasnya. (ign)