SAMPIT, Kanalindependen.id – Teror kepekatannya kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Sampit kembali memakan korban jiwa. Dua orang pria yang mengendarai sepeda motor dilaporkan tewas di tempat usai terlibat kecelakaan maut dengan sebuah truk bak terbuka di Jalan Jenderal Sudirman Km 10, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (23/10/2026).
Tragedi berdarah yang merenggut dua nyawa sekaligus ini terjadi saat gumpalan racun asap pekat menyelimuti jalur utama Sampit–Pangkalan Bun, yang melumpuhkan jarak pandang (visibility) horizontal pengemudi.
Apriandi, seorang pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian beberapa saat setelah benturan, mengonfirmasi bahwa kabut asap di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Km 10 dalam kondisi sangat tebal dan membahayakan.
“Benar, saat kejadian kabut asap sangat tebal. Dua orang dilaporkan meninggal di tempat dalam kecelakaan motor dengan truk,” ungkap Apriandi menahan duka di TKP, Jumat (23/10/2026).
Dua Pria Meninggal di Tempat, Identitas Korban dan Kronologi Masih Ditelusuri
Informasi awal di lapangan mengindikasikan bahwa kedua korban tewas merupakan laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Benturan keras dengan bodi truk bak terbuka membuat kedua korban mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian sebelum sempat dievakuasi ke RSUD dr. Murjani Sampit.
Hingga berita ini diturunkan, jajaran Satlantas Polres Kotim masih melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan armada truk dan sepeda motor korban yang mengalami kerusakan parah.
Identitas lengkap kedua korban serta kronologi pasti arah laju kendaraan sebelum benturan masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian.
Tragedi maut di Jalan Jenderal Sudirman Km 10 merupakan puncak ancaman keselamatan berlalu lintas saat krisis Bencana Udara Karhutla Kotim. Ketika jarak pandang memburuk secara drastis, memacu kendaraan tanpa penerangan maksimal atau nekat mendahului (overtaking) adalah tindakan fatal yang berujung maut.
Kabut Asap dan risiko di Jalan Raya
Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan menyulitkan pengendara memperkirakan jarak kendaraan lain. Meski kecelakaan ini terjadi saat kabut asap dilaporkan tebal, belum ada informasi yang memastikan kondisi tersebut menjadi penyebab langsung tabrakan.
Kecelakaan tersebut kembali menyoroti risiko keselamatan di jalan ketika jarak pandang terbatas. Dalam kondisi demikian, pengendara perlu mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, menyalakan lampu kendaraan yang sesuai, serta menghindari menyalip atau bermanuver secara mendadak.
Jika pandangan tidak lagi memungkinkan pengendara mengendalikan kendaraan dengan aman, perjalanan sebaiknya dihentikan di tempat yang aman dan jauh dari arus lalu lintas.
Informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, identitas korban, serta hasil penanganan kecelakaan masih menunggu keterangan resmi Satlantas Polres Kotim.
Kabut asap dan risiko di jalan raya
Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan menyulitkan pengendara memperkirakan jarak kendaraan lain. Meski kecelakaan ini terjadi saat kabut asap dilaporkan tebal, belum ada informasi yang memastikan kondisi tersebut menjadi penyebab langsung tabrakan.
Kecelakaan tersebut kembali menyoroti risiko keselamatan di jalan ketika jarak pandang terbatas. Dalam kondisi demikian, pengendara perlu mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, menyalakan lampu kendaraan yang sesuai, serta menghindari menyalip atau bermanuver secara mendadak.
Jika pandangan tidak lagi memungkinkan pengendara mengendalikan kendaraan dengan aman, perjalanan sebaiknya dihentikan di tempat yang aman dan jauh dari arus lalu lintas.
Informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, identitas korban, serta hasil penanganan kecelakaan masih menunggu keterangan resmi Satlantas Polres Kotim. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi memberlakukan penutupan permanen Jalan Tjilik Riwut di kawasan ujung landasan pacu atau runway 13 Bandara Haji Asan Sampit, Kamis (22/10/2026).
Sebagai jalur pengganti, Pemkab Kotim menyiapkan pengaspalan pada sejumlah bagian Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sekaligus merencanakan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) untuk menunjang keselamatan pengguna jalan.
Penutupan permanen tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah bersama pihak terkait melaksanakan sejumlah tahapan sosialisasi, simulasi pengalihan arus lalu lintas, dan evaluasi.
Kebijakan ini berkaitan dengan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, khususnya pembangunan pagar pengaman sepanjang 764 meter di kawasan ujung landasan pacu yang melintasi jalan tersebut.
Pembangunan pagar dikerjakan menggunakan sumber dana APBN sebesar Rp 1,2 Miliar yang hingga kini progressnya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan rampung November 2026.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, penutupan tidak dilakukan secara mendadak. Sebelum diterapkan secara permanen, pemerintah daerah telah melakukan simulasi dan mengevaluasi pengaturan lalu lintas untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan jalur alternatif yang disiapkan.
”Setelah beberapa kali kita melakukan simulasi uji coba, evaluasi, dan sosialisasi yang cukup panjang, akhirnya mulai hari ini kita lakukan penutupan secara permanen,” ujarnya saat meninjau kawasan tersebut, Kamis (22/10/2026).
Halikinnor mengatakan penutupan Jalan Tjilik Riwut merupakan bagian dari konsekuensi pembangunan fasilitas bandara.
Area yang digunakan untuk pengembangan bandara telah melalui proses pengadaan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya diperuntukkan bagi kebutuhan pengembangan fasilitas penerbangan.
Pembangunan pagar pengaman di sekitar ujung landasan pacu membuat akses jalan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan seperti sebelumnya.
Karena itu, arus kendaraan dari Sampit menuju Palangka Raya dan sebaliknya, dialihkan melalui jalur pengganti di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sepanjang 3 km. Pengendara akan menemukan perempatan Jalan Jaksa Agung – Jalan menuju Desa Kandan dan ruas Jalan Ir Soekarno (Jalur lingkar utara).
Bagi pengendara yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya berbelok ke kanan melintasi ruas jalur lingkar utara sepanjang 3 km hingga menemukan pertigaan Jalan Tjilik Riwut KM 8. Sehingga, total jarak tempuh 6 km dari muara Jalan Jaksa hingga menembus Jalan tjilik Riwut KM 8.
Sedangkan, bagi pengendara yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun diarahkan berbelok ke kiri melintasi ruas jalan yang sama di jalur lingkar utara.
Pemkab Kotim rencananya juga akan membuka jalur alternatif kedua menuju Palangka Raya. Setelah perempatan jalur lingkar utara, pengendara dapat meneruskan perjalanan melewati jalan yang mengarah ke Desa Kandan dan akan menembus Jalan Tjilik Riwut dekat Jembatan Bejarum, Kotabesi.
Alternatif jalan ini diperkirakan akan lebih cepat, namun jalan ini baru sekitar 1 km yang diaspal, sehingga Pemkab Kotim kedepannya akan melanjutkan pengembangan pengasapalan jalan hingga menembus Jalan Tjilik Riwut.
Jalan yang sering disebut Jalan Simpang Kandan ini juga direncanakan akan dijadikan sentra pedagang buah-buahan terutama nanas yang dikenal di Kota Sampit.
Halikinnor berharap pengguna jalan dapat menyesuaikan diri dengan pengaturan rute baru, meskipun perjalanan ke sejumlah tujuan mungkin menjadi lebih jauh dibandingkan ketika Jalan Tjilik Riwut masih dapat dilalui.
”Ini salah satu bentuk kemajuan suatu daerah. Salah satu risikonya seperti itu. Harapan saya, masyarakat juga memahami bahwa ini untuk kepentingan kita semua, dengan penutupan ini,” katanya.
Saat melakukan peninjauan, Halikinnor juga mengaku belum menerima keluhan berarti dari masyarakat terkait pemberlakuan penutupan permanen tersebut.
Ia menyebut telah menanyakan kondisi di lapangan kepada petugas Satuan Lalu Lintas yang berjaga untuk mengetahui respons pengguna jalan terhadap pengalihan arus.
Dari hasil pengecekan tersebut, ia belum menemukan adanya pengguna jalan yang menghentikan perjalanan untuk menyampaikan keberatan karena harus menempuh jalur yang lebih jauh.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan perbaikan pada jalan pengganti agar dapat digunakan dengan lebih nyaman. Salah satu perhatian utama adalah kondisi Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menjadi bagian penting dari jalur alternatif setelah penutupan Jalan Tjilik Riwut.
Halikinnor mengatakan, sejumlah bagian Jalan Jaksa Agung yang sebelumnya mengalami kerusakan telah ditangani menggunakan material agregat. Penanganan tersebut menjadi tahap awal sebelum dilakukan pengaspalan.
”Ini jalan alternatifnya. Kondisinya sebagian besar sudah diaspal. Makanya saya cek lagi bagian jalan yang kondisinya sedikit rusak itu sudah diagregat, tapi dalam tahun ini juga akan diaspal,” tegasnya.
Pengaspalan direncanakan menyasar bagian-bagian jalan yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas jalan tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki permukaan yang rusak, tetapi juga untuk mendukung kelancaran arus kendaraan yang kini dialihkan setelah penutupan permanen Jalan Tjilik Riwut km 5-6.
Kepala Dinas Perhubungan Kotim Raihansyah menambahkan, penanganan agregat kelas A sudah dikerjakan sekitar 800 meter.
”Tahap pengaspalan ditargetkan berlangsung pada November 2026. Proses lelang untuk pekerjaan tersebut juga sudah selesai. Jadi, sebagian jalan yang rusak di Jalan Jaksa dipastikan akan diaspal bulan depan,” kata Raihansyah yang juga mendampingi Bupati Kotim saat meninjau jalan di kawasan tersebut.
Penanganan Jalan Jaksa lanjut Raihan, tidak terbatas pada satu bagian sepanjang sekitar 800 meter.
”Ada beberapa titik lain juga masuk dalam pekerjaan pengaspalan, termasuk bagian jalan di sekitar jembatan atau gorong-gorong yang permukaannya lebih tinggi dan perlu diratakan,” ujarnya.
Perbaikan pada titik-titik tersebut diperlukan agar perbedaan elevasi tidak mengganggu kenyamanan kendaraan saat melintas.
Penanganan permukaan jalan dan kelengkapan penerangan diharapkan membuat Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto lebih siap menjalankan fungsinya sebagai jalur pengganti setelah Jalan Tjilik Riwut ditutup permanen.
Raihansyah kembali menekankan bahwa, penutupan permanen Jalan Tjilik Riwut di kawasan runway 13 Bandara Haji Asan Sampit dilaksanakan setelah serangkaian sosialisasi dan simulasi.
Pemerintah terus melakukan evaluasi sebelum akhirnya menetapkan pengalihan arus lalu lintas kendaraan secara permanen pada 22 Oktober 2026.
”Untuk penutupan jalan permanen di runway 13 Bandara Haji Asan, sudah kami lakukan beberapa kali sosialisasi dan simulasi, kami terus melakukan evaluasi. Akhirnya, pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2026, kami lakukan penutupan permanen,” jelasnya.
Raihansyah menerangkan, penutupan tersebut sejalan dengan perkembangan pekerjaan perpanjangan landasan pacu dan pembangunan pagar di kawasan ujung runway. Pekerjaan pagar dilaksanakan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.
Selain memastikan pengaturan lalu lintas berjalan, Dinas Perhubungan juga menyiapkan kelengkapan rambu-rambu di sekitar jalur pengalihan yakni di Jalan Jaksa Agung.
”Untuk saat ini, rambu yang terpasang masih bersifat sementara nanti akan dilengkapi dan dibuat permanen pada 2026 agar pengguna jalan memperoleh petunjuk yang jelas saat melintasi kawasan,” ujarnya.
Kejelasan rambu menjadi bagian penting dari pengaturan jalan setelah penutupan permanen. Pengguna jalan perlu mengetahui arah perjalanan dan jalur yang harus dilalui sehingga tidak kebingungan ketika mendekati kawasan yang sudah tidak dapat diakses.
Raihansyah menambahkan Pemkab Kotim juga merencanakan akan memasang penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto hingga Lingkar Utara.
Penerangan dibutuhkan untuk membantu pengguna jalan melintas dengan aman, terutama pada malam hari ketika kondisi jalan dan lingkungan sekitar lebih sulit terlihat.
Rencana penerangan tersebut mencakup jalur sepanjang kurang lebih 3,7 kilometer, dari Simpang Jaksa menuju Lingkar Utara.
”Dalam tahap perencanaan, kebutuhan lampu diperkirakan mencapai 70 hingga 80 titik yang ditempatkan pada satu sisi jalan,” ujarnya.
Raihansyah menyebutkan, perencanaan PJU dilakukan pada 2026, sedangkan pelaksanaan fisiknya diusulkan untuk 2027.
Dengan rencana tersebut, peningkatan fasilitas Jalan Jaksa tidak hanya mengandalkan perbaikan permukaan jalan, tetapi juga mencakup penerangan untuk menunjang keselamatan lalu lintas.
”Perencanaan PJU diusulkan di perubahan anggaran tahun ini dan realisasinya akan dilaksanakan 2027,” pungkasnya. (hgn/ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Kabut asap menyelimuti Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis, 22 Oktober 2026. Data BMKG Kotim menunjukkan jarak pandang yang tercatat pukul 07.00 WIB hanya 5 meter, sebelum meningkat menjadi 100 meter pada pukul 08.00 WIB dan 300 meter pada pukul 09.00 WIB.
Meski jarak pandang berangsur meningkat dalam rentang pengamatan tersebut, kondisi cuaca masih dilaporkan berkabut. Pada pukul 08.00 WIB, cuaca dikategorikan sebagai kabut tebal, sedangkan pada pukul 09.00 WIB berubah menjadi kabut asap.
Pada pukul 07.00 WIB, suhu udara tercatat 24,2 derajat Celsius dengan kelembapan 98 persen. Angin berada dalam kondisi tenang atau calm, dengan kecepatan 0 kilometer per jam.
Satu jam kemudian, suhu meningkat menjadi 25,1 derajat Celsius dengan kelembapan tetap 98 persen. Angin masih tenang. Pada pukul 09.00 WIB, suhu kembali meningkat menjadi 28,1 derajat Celsius, sementara kelembapan turun menjadi 83 persen. Angin tercatat bertiup dari selatan dengan arah 200 derajat dan kecepatan 6 kilometer per jam.
Data tersebut memperlihatkan perubahan jarak pandang dan parameter cuaca sepanjang pagi. Namun, peningkatan jarak pandang hingga pukul 09.00 WIB belum cukup untuk memastikan kabut asap telah menghilang atau kondisi sudah aman di seluruh wilayah Sampit.
512 titik panas terdeteksi di Kotim
Di tengah kondisi tersebut, infografis BMKG per 22 Oktober 2026 mencatat 512 titik panas di Kotim dalam periode pemantauan 24 jam terakhir. Sebanyak 480 titik memiliki tingkat kepercayaan menengah, 21 titik rendah, dan 11 titik tinggi.
Pulau Hanaut mencatat jumlah titik panas terbanyak, yakni 142 titik. Berikutnya Teluk Sampit dengan 111 titik, Seranau 100 titik, Telaga Antang 34 titik, dan Mentaya Hilir Utara 32 titik.
Titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Data tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh titik merupakan kebakaran aktif. Verifikasi lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di setiap lokasi.
Kotim masuk kategori sangat mudah terbakar
Analisis parameter cuaca BMKG untuk periode 22–23 Oktober 2026 menempatkan Kotim dalam kategori sangat mudah terbakar. Sementara itu, prakiraan cuaca harian menunjukkan kondisi berawan, dengan potensi pertumbuhan awan hujan kategori sedang, yakni 50–70 persen, di wilayah utara Kotim.
Potensi pertumbuhan awan hujan tidak menjamin hujan turun merata di seluruh kabupaten. Karena itu, perkembangan cuaca dan kondisi titik panas masih perlu dipantau bersamaan dengan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Kotawaringin Timur, Suci Priatin Ningsih, menjelaskan jarak pandang dari 5 meter berangsur membaik menjadi 300 meter dalam dua jam pengamatan.
“Hingga data pengamatan pukul 09.00 WIB, jarak pandang Sampit tercatat membaik dibandingkan dua jam sebelumnya,” katanya.
Sementara itu kabut asap masih berpotensi terjadi di setiap pagi tergantung dengan kecepatan angin. Apalagi dalam beberapa hari belakangan kebakaran hutan dan lahan masih terjadi terutama di wilayah selatan Kotawaringin Timur. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) makin mengganas dan mengintai keselamatan nyawa warga. Lahan hutan dan semak belukar seluas kurang lebih tiga hektare di Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), hangus terbakar pada Kamis (22/10/2026) malam.
Kobaran api yang berkobar hebat hingga merambat mendekati kawasan pemukiman padat penduduk tersebut memicu kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian.
Laporan darurat diterima Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Sektor Samuda dari masyarakat setempat. Armada pemadam meluncur pukul 18.27 WIB, tiba di TKP pukul 18.40 WIB, dan langsung menggempur titik api utama mulai pukul 18.42 WIB.
Kepala Pos Damkar Sektor Samuda, Supianor, menegaskan pengerahan personel gabungan skala besar untuk mengisolasi kobaran api agar tidak merembet melahap rumah-rumah warga.
**”Personel langsung menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran hutan dan semak belukar di dekat permukiman warga. Setelah api berhasil ditangani, petugas melanjutkan dengan pendinginan
Pemadaman melibatkan personel Pos Damkar Sektor Samuda, unsur Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Polsek Samuda, Koramil Samuda, serta masyarakat peduli api (MPA) tingkat kecamatan dan desa.
Operasi berakhir pukul 20.00 WIB. Setelah itu, unit kembali untuk mengisi tangki air dan bersiaga menghadapi kemungkinan adanya laporan kebakaran berikutnya.
Laporan petugas tidak mencatat adanya korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Namun, penyebab kebakaran dan sumber awal api belum diketahui.
Kebakaran ini menjadi perhatian karena terjadi di dekat permukiman warga. Informasi lebih lanjut mengenai jarak titik api dari rumah penduduk serta langkah pencegahan di sekitar lokasi masih diperlukan untuk menggambarkan tingkat risiko yang dihadapi warga (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Di tengah kepungan asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengisolasi wilayah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sebuah fenomena langka menyita perhatian publik. Seekor burung berparuh besar yang didorong dugaan kuat sebagai Rangkong jenis Kangkareng Hitam (Anthracoceros malayanus) mendadak muncul dan hinggap tenang di atas sepeda motor warga di Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Rabu (21/10/2026).
Aksi pasrah satwa langka tersebut terekam dalam video berdurasi 15 detik yang viral di media sosial. Burung tersebut tampak tenang dan tidak terbang menjauh saat didekati perekam dari jarak sangat dekat, sementara latar belakang pepohonan di sekitarnya samar tertutup jelutut kabut asap.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi identifikasi visual satwa langka tersebut dan menegaskan status perlindungannya di mata hukum.
“Sepertinya kangkareng hitam. Kangkareng hitam termasuk spesies burung rangkong dan termasuk jenis burung yang dilindungi UU. Spesies ini masih ditemukan di wilayah Kotim, terutama kawasan hutan yang terjaga dengan pohon besar di Telaga Antang, Antang Kalang, Mentaya Hulu, dan Bukit Santuai,” terang Muriansyah, Rabu (21/10/2026).
Sikap Jinak Memicu Dugaan Peliharaan Terlepas, BKSDA Ingatkan Sanksi Pidana
Muriansyah menganalisis bahwa perilaku burung yang terlampau jinak saat didekati manusia merupakan indikasi kuat bahwa satwa tersebut merupakan peliharaan warga yang terlepas, bukan burung liar yang mendadak turun akibat terpapar asap karhutla.
Secara alami, burung kangkareng hitam liar memiliki sifat kewaspadaan tinggi dan dipastikan akan langsung terbang menghindar jika berhadapan dengan manusia.
Meski demikian, BKSDA Pos Sampit mengingatkan masyarakat luas bahwa seluruh spesies burung rangkong termasuk Kangkareng Hitam merupakan satwa yang dilindungi penuh oleh Undang-Undang. Penangkapan, pemeliharaan, hingga pemeliharaan secara ilegal tanpa izin resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki konsekuensi sanksi pidana berat.
Kemunculan Kangkareng Hitam di pemukiman Tanjung Jariangau merupakan peringatan kritis bagi kelestarian biodiversitas ekosistem gambut Kotim yang kian terdesak amukan karhutla. Baik akibat habitatnya yang terbakar maupun akibat lepas dari pemeliharaan ilegal, keberadaan satwa dilindungi di pemukiman warga sangat rentan menjadi sasaran perburuan liar.
Tim BKSDA Pos Sampit didesak segera menerjunkan personel ke Desa Tanjung Jariangau untuk mengamankan (rescue) burung Kangkareng Hitam tersebut, guna mencegah penangkapan ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab.
BKSDA dan Polres Kotim dituntut melakukan razia serta penegakan hukum terhadap praktik pemeliharaan satwa liar dilindungi secara ilegal di kawasan perdesaan, sembari membuka layanan penyerahan sukarela satwa dari masyarakat. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berlangsung dalam suasana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Sampit juga membuat pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional ke-12 yang jatuh pada Kamis (22/10/2026) dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digelar di lapangan terbuka.
“Sebagaimana kita rasakan bersama, saat ini wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sedang dalam kondisi suasana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan kita semua, terutama anak-anakku para santri, kegiatan yang sedianya dilaksanakan di lapangan terbuka seperti tahun-tahun dulu, kita pindahkan ke aula rumah jabatan bupati ini,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Kamis (22/10/2026).
Halikinnor mengatakan upaya pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat untuk menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kotim. Meski pemadaman terus dilakukan, kebakaran belum sepenuhnya terkendali dan titik api terus bertambah.
Pemerintah juga telah mengupayakan hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca. Namun, upaya tersebut bergantung pada kondisi awan yang memungkinkan untuk dimodifikasi menjadi hujan.
Halikinnor menjelaskan, hujan hasil modifikasi cuaca tidak turun merata di seluruh wilayah. Karena itu, pemerintah dan masyarakat masih mengharapkan hujan alami yang dapat membantu memadamkan kebakaran.
”Untuk itu saya imbau kita semua, terutama tentunya di masjid-masjid juga, waktu salat Jumat, mari kita perbanyak doa dan mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan yang membawa berkah dan manfaat untuk kita semua,” ucapnya.
Ia mengakui, perkiraan cuaca sebelumnya sempat memberikan harapan bahwa hujan akan turun pada pertengahan September hingga Oktober. Namun, hingga peringatan Hari Santri pada 22 Oktober, kondisi kemarau masih dirasakan masyarakat.
“Karena ramalan cuaca kemarin bahwa pertengahan September, Oktober ini sudah hujan. Tapi ternyata hari ini sudah tanggal 22, luput. Namanya ramalan itu kan tidak selalu benar,” tuturnya.
Menurut Halikinnor, kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan manusia dalam menghadapi fenomena alam. Berbagai upaya pemadaman dan rekayasa cuaca telah dilakukan, tetapi kebakaran masih menjadi persoalan yang harus ditangani bersama.
”Kita sudah berusaha, baik pemerintah bersama komunitas, seluruh masyarakat, bagaimana memadamkan api. Tapi memadamkan api, apalagi saat ini banyak titik-titik api yang bertambah,” katanya.
Ia mengajak masyarakat menjadikan musibah tersebut sebagai bahan introspeksi dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam.
Halikinnor menegaskan, pemerintah dan masyarakat perlu terus berikhtiar, sembari memohon pertolongan Allah SWT agar kabut asap segera berlalu dan kehidupan kembali normal.
“Mudah-mudahan dengan doa kita semua, mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon agar musibah kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap yang berlangsung selama lebih dari 4 bulan ini bisa segera berakhir sehingga aktivitas kita kembali normal,” ujarnya.
Halikinnor juga mengingatkan para santri agar tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan.
”Santri sebagai generasi penerus harus menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan dan senantiasa bersyukur atas ciptaan Tuhan,” katanya.
Halikinnor mengakhiri sambutannya dengan mengajak para santri terus menuntut ilmu dan menjaga kecintaan terhadap tanah air.
”Wahai para santri, teruslah belajar dengan tekun. Jangan pernah lelah mencintai tanah air. Karena hubbul wathan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman,” pungkasnya.
Sementara itu, Achmad Robita selaku penceramah menanggapi penyampaian Bupati Kotim, bahwa peringatan Hari Santri di dalam ruangan merupakan keputusan yang tepat dalam kondisi kabut asap.
Menurutnya, menjaga keselamatan dan menghindari kemudaratan harus didahulukan daripada mempertahankan kegiatan di tempat terbuka.
Ia mengutip dua kaidah fikih yang menjadi landasan pertimbangan tersebut, yakni la dharara wa la dhirar dan dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih.
“Ini juga ada kaidah fikihnya, ‘La dharara wa la dhirar.’ Jadi, kita harus mengambil langkah yang tidak membahayakan,” kata Achmad Robita.
Robita berharap peringatan Hari Santri tetap berlangsung khidmat dan istighosah yang dilaksanakan menjadi sarana memohon pertolongan Allah SWT agar hujan turun membawa manfaat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan acara ini tetap khidmat dan menjadi wasilah, apalagi tadi kita bersama melaksanakan istighosah memohon pertolongan disituasi mendesak, kita harap dapat menjadi wasilah Allah turunkan hujan yang membawa manfaat untuk kita semua,” ujarnya.
Hari Santri Berakar dari Resolusi Jihad 22 Oktober 1945
Robita kemudian mengajak peserta memahami kembali sejarah penetapan Hari Santri Nasional. Menurut dia, peringatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Ketika Indonesia baru merdeka, kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi kepentingan Belanda menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Situasi itu mendorong para ulama untuk merumuskan sikap keagamaan dan kebangsaan dalam menghadapi upaya penjajahan kembali.
Pada 21–22 Oktober 1945, para kiai dan utusan Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk membahas kewajiban mempertahankan kemerdekaan.
Hasilnya adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi tersebut menegaskan kewajiban umat Islam untuk membela tanah air dari penjajahan.
Seruan itu menjadi salah satu pemantik semangat perlawanan rakyat, termasuk dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Robita menjelaskan, sebelum Resolusi Jihad dicetuskan, Presiden Soekarno meminta pandangan KH Hasyim Asy’ari mengenai hukum mempertahankan negara dan tanah air.
“Melihat gelagat itu, Presiden Soekarno lantas berinisiatif untuk mencegah itu dan meminta fatwa kepada Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Meminta pendapat, apa hukumnya membela negara atau tanah air?” tuturnya.
Ia mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dari sejarah peran ulama dalam menjawab persoalan kebangsaan. Kajian keagamaan tidak hanya membahas persoalan ibadah dan hukum sehari-hari, tetapi juga menjawab tantangan sosial yang dihadapi bangsa.
“Akhirnya, setelah istikharah dan melakukan berbagai riyadah, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari mengeluarkan satu resolusi yang terdiri dari beberapa butir, yang kita dengar, kita kenal dengan Resolusi Jihad. Bahwa melawan penjajah dan mempertahankan tanah air termasuk jihad fi sabilillah,” katanya.
Penetapan Hari Santri Nasional kemudian dilakukan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.
Dan, Tanggal 22 Oktober dipilih untuk mengenang Resolusi Jihad sekaligus menghormati kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pesantren Harus Bertransformasi Menjawab Tantangan Zaman
Selain mengingatkan sejarah perjuangan santri, Robita menyoroti perubahan pendidikan pesantren yang harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.
Pesantren sejak lama dikenal memiliki pola pendidikan yang disiplin. Santri tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi menjalani pembinaan selama 24 jam melalui kegiatan belajar, ibadah, dan kehidupan bersama.
Namun, perubahan kebutuhan masyarakat membuat pesantren perlu memperluas kompetensi lulusannya. Pendidikan agama tetap menjadi fondasi, tetapi harus dilengkapi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan terapan.
“Tadi Bapak Bupati menyampaikan bahwa santri harus bertransformasi. Betul sekali. Santri itu memang terkenal dengan pola ajar yang sangat ketat dan disiplin. Dua puluh empat jam mereka dididik,” kata Robita.
Ia menjelaskan, pendidikan pesantren yang dahulu banyak berpusat pada kajian kitab kuning kini berkembang dengan berbagai program tambahan. Tahfiz Al-Qur’an, kajian tafsir, hingga pendidikan vokasional menjadi bagian dari upaya pesantren menjawab kebutuhan zaman.
Robita menilai, pengembangan pendidikan keterampilan penting agar santri dapat berkontribusi di berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan sosial, tanpa kehilangan identitas keagamaannya.
“Kalau tidak bertransformasi sedemikian, bagaimana santri bisa berkontribusi dalam rangka menyambut Indonesia Emas, bonus demografi 2045?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pilihan pendidikan masyarakat semakin beragam. Karena itu, pesantren perlu memastikan lulusannya memiliki bekal yang memadai untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bekerja, mengembangkan usaha, maupun mengabdi kepada masyarakat.
Menurut Robita, santri yang memiliki kemampuan agama sekaligus keterampilan praktis dapat mengambil peran dalam berbagai sektor, termasuk pertanian dan perkebunan yang berkembang di Kotim.
“Apalagi sekarang ini di daerah kita perkebunan banyak. Barangkali nanti bisa mengisi ruang-ruang itu sambil berdakwah. Kalau dakwah di sini banyak sudah. Yang di pelosok itu, Pak. Yang di pelosok kurang,” tuturnya.
Ia berharap santri tidak hanya mengisi ruang pengabdian yang selama ini sudah dikenal, tetapi juga hadir di daerah terpencil dan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga terampil dengan landasan moral yang kuat.
“Oleh karena itu, santri harus bisa bersinergi dengan zaman, mengisi kemerdekaan, mengisi aspek-aspek kehidupan dan lini sosial, dan terus berdakwah menebarkan kebaikan,” katanya.
Integrasi Agama, Sains, dan Teknologi
Robita menilai tantangan pendidikan masa depan bukan sekadar menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama atau sains secara terpisah, melainkan membangun integrasi keduanya.
Namun, penguasaan ilmu pengetahuan tanpa landasan moral dapat menimbulkan persoalan. Sebaliknya, pemahaman agama yang tidak diiringi kompetensi dan kemampuan memahami perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat membatasi kontribusi seseorang dalam masyarakat.
“Yang menguasai teknologi banyak, yang menguasai agama banyak. Tapi perlu ada satu integrasi keilmuan dalam pondok pesantren,” ujarnya.
Ia mendorong santri mempelajari persoalan keagamaan secara mendalam sekaligus memahami konteks penerapannya dalam kehidupan modern. Dengan demikian, santri dapat berperan dalam berbagai bidang tanpa kehilangan prinsip keislaman.
Robita mencontohkan pengembangan pendidikan di sejumlah pesantren yang memadukan tahfiz Al-Qur’an, kajian kitab-kitab klasik, serta ilmu pengetahuan umum. Salah satu pesantren yang ia sebut adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto.
Ia berharap model pendidikan terpadu tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pesantren, sehingga santri memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengisi berbagai profesi.
“Kemampuan akademik harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Santri perlu memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan keterampilan praktis agar mampu menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Kejujuran dan Keteladanan Menjadi Ujian Santri
Robita menegaskan, penguasaan ilmu dan keterampilan tidak akan cukup tanpa integritas. Ia menilai kejujuran menjadi persoalan mendasar yang perlu terus ditanamkan melalui pendidikan dan keteladanan.
Dalam ceramahnya, ia menyampaikan ilustrasi mengenai kantin kejujuran di lingkungan sekolah. Program tersebut dirancang agar siswa mengambil barang dan membayar sendiri tanpa pengawasan langsung.
Namun, berdasarkan kisah yang disampaikannya, program itu beberapa kali mengalami kegagalan karena sebagian pembeli tidak membayar barang yang diambil.
Robita menjadikan kisah tersebut sebagai pengingat bahwa pendidikan moral tidak cukup disampaikan melalui pelajaran atau nasihat. Nilai kejujuran harus benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan.
“Persoalan kita hari ini adalah persoalan integritas, kejujuran. Banyak orang berkompetensi, tapi kejujurannya perlu diangkat,” katanya.
Ia mengingatkan para pendidik dan pengelola pesantren agar memastikan nilai akhlakul karimah tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.
Robita juga mengisahkan pengalaman seorang santri yang tinggal di California dan menarik perhatian warga setempat melalui kebiasaan menjaga kebersihan. Dari kebiasaan tersebut, ia menggambarkan bagaimana ajaran agama dapat diperkenalkan melalui perilaku yang nyata.
Menurutnya, keteladanan dapat menjadi jalan dakwah yang efektif karena masyarakat dapat melihat langsung manfaat dari nilai yang diterapkan.
Ia mengutip ungkapan, “Lisanul hal afshahu min lisanil maqal.” Ungkapan tersebut bermakna bahwa bahasa perbuatan atau keteladanan lebih fasih daripada bahasa perkataan. Karena itu, santri diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan ajaran agama, tetapi juga memperlihatkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kesempatan tersebut, Robita yang juga menjabat Ketua Tanfidziyah PCNU Kotim menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotim atas dikabulkannya permohonan hibah lahan untuk pembangunan kantor atau gedung NU.
Ia mengatakan, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
PCNU Kotim juga menggelar musabaqah santri sebagai kegiatan tahunan. Robita menyebut kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan melalui swadaya meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
“Usulan terkait kegiatan ini telah disepakati DPRD dan selanjutnya menunggu proses di pemerintah daerah,” ujarnya.
Baznas Salurkan Bantuan untuk Empat Pondok Pesantren
Peringatan Hari Santri Nasional di Kotim juga diisi dengan penyerahan bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada empat pondok pesantren. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan sarana air bersih, pembangunan toilet, dan renovasi bangunan pesantren.
Empat penerima bantuan tersebut meliputi; Pondok Pesantren Nurul Jannah di Sawahan, menerima bantuan dua unit profil tank berkapasitas masing-masing 2.300 liter.
Pondok Pesantren Libasut Taqwa di Parebok, menerima bantuan Rp10 juta untuk pembangunan toilet dua pintu.
Pondok Pesantren Nurul Ilmiyah di Seranau, menerima bantuan Rp20 juta untuk renovasi bangunan.
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Babussalam di Ketapang, menerima bantuan Rp20 juta untuk pembangunan toilet putri.
Selain bantuan sarana dan prasarana tersebut, kegiatan juga diisi dengan pemberian tali asih sekitar 100 santri.
Bantuan itu menjadi bagian dari dukungan bagi lembaga pendidikan keagamaan dan para santri yang menjalani pendidikan di pondok pesantren. (hgn/ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi menampakkan diri secara langsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sampit pada Rabu (21/10/2026). Namun, di seberang meja, kursi yang disiapkan untuk petinggi PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) dan PT Agro Indomas dibiarkan tak bertuan.
Korporasi tersebut merespons gugatan perdata sengketa lahan ini hanya dengan mengirim utusan hukum, sementara direktur PT BSK disebut berada di Jakarta.
Pemandangan timpang ini menyita waktu 90 menit tanpa sekalipun menyentuh esensi sengketa. Sepanjang rentang pukul 14.00 hingga 15.30 WIB, ruang tertutup itu dipenuhi adu argumen mengenai keabsahan dokumen perwakilan dan alasan di balik absennya pimpinan tergugat.
”Kenapa mediasinya sangat lama? Karena di dalam mediasi sempat ada perdebatan terkait surat kuasa khusus dan ketidakhadiran prinsipal tergugat satu maupun tergugat dua. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukumnya,” kata Ardon, kuasa hukum warga, seusai mediasi tersebut.
Kubu PT BSK, yang berdiri di bawah payung Wilmar International Limited, menyebut pimpinannya berhalangan karena kesibukan, dan direkturnya tengah berada di Jakarta. Dalih administratif ini sontak ditangkis oleh pihak penggugat.
”Seperti yang disampaikan oleh tergugat satu tadi, direktur BSK berada di Jakarta. Artinya, mereka masih di dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujar Ardon.
Argumentasi Ardon berpijak kuat pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Beleid tersebut mengamanatkan kehadiran para pihak yang berperkara secara langsung.
Absennya prinsipal hanya diberi ruang toleransi atas alasan sah, semisal terbaring sakit dengan bukti medis atau berdomisili di luar negeri. Bahkan, Perma menyodorkan jalan keluar tegas bahwa kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh secara hukum dianggap sebagai kehadiran langsung.
Hakim mediator, menurut Ardon, turut mempertegas garis batas aturan tersebut di dalam ruangan. ”Mediator juga menyampaikan bahwa prinsipal memang diharuskan hadir, atau bisa melalui Zoom apabila memang tidak berada di Sampit,” katanya.
Dari enam pihak yang digugat, Notaris Martina dan Menteri Kehutanan juga tercatat tidak hadir dalam proses mediasi tersebut.
Tarik Ulur Dokumen Kuasa
Perdebatan di atas meja mediasi merambat ke urusan dokumen pendamping. Kuasa hukum PT BSK mempersoalkan kubu warga yang melangkah tanpa membawa surat kuasa istimewa.
Menurut kuasa hukum penggugat, justru utusan hukum korporasi itu sendiri yang datang tanpa menggenggam surat kuasa istimewa tersebut.
Sapriyadi dan Ardon selaku tim hukum warga mementahkan permintaan itu. Mereka menilai dokumen perwakilan tersebut kehilangan relevansinya karena kelima warga, selaku prinsipal utama, telah hadir secara langsung di pengadilan.
”Saya juga menyampaikan bahwa surat kuasa istimewa itu boleh dibuat apabila prinsipal tidak hadir. Karena dari pihak penggugat semua prinsipal hadir, artinya kehadiran kami dikatakan sah. Yang tidak hadir ataupun tidak memiliki surat kuasa istimewa itu dikatakan tidak hadir,” kata Ardon merinci dinamika di dalam ruangan.
Berdasarkan aturan main Perma, kuasa hukum baru sah mewakili prinsipal dalam mediasi bila pihak utama berhalangan hadir dengan alasan yang diakui hukum, serta wajib mengantongi surat kuasa khusus yang memuat kewenangan mengambil keputusan. Kuasa hukum tergugat, kata Ardon, lantas membalas dengan menuding kubu warga tengah mempersulit mereka.
”Kami tidak mempersulit, tetapi hanya menjalankan sesuai aturan, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016,” ujar Ardon menepis tudingan itu.
Ia pun melempar sinyal peringatan bahwa ketidakhadiran direksi korporasi bisa membawa konsekuensi sanksi.
”Untuk konsekuensinya, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mereka bisa dikatakan tidak beriktikad baik karena ketidakhadiran mereka,” katanya.
Sanksi yang membayangi dalam aturan tersebut memuat beban finansial: tergugat yang dinilai mediator tidak beriktikad baik wajib membayar biaya mediasi melalui penetapan hakim. Beban biaya ini seluruhnya akan ditimpakan kepada tergugat, tanpa memandang apakah kelak mereka keluar sebagai pemenang perkara.
Pertemuan petang itu usai tanpa membuahkan titik temu. “Untuk mediasi belum ada titik temu, karena masih diberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan resume ataupun permintaan dari para penggugat,” kata Ardon.
Berdasarkan Perma, resume perkara ini kelak menjadi dokumen yang merangkum duduk perkara sekaligus tawaran perdamaian dari warga.
Mediasi lanjutan dijadwalkan sepekan kemudian, berpacu dengan durasi aturan pengadilan.
Perma Nomor 1 Tahun 2016 mematok batas waktu mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah, dan hanya dapat diperpanjang maksimal 30 hari atas kesepakatan para pihak.
Tiga Pekan, Tiga Babak
Jejak langkah PT BSK dalam menghadapi perkara nomor 80/Pdt.G/2026/PN Spt ini mempertontonkan pola yang terus bersalin rupa sepanjang tiga pekan.
Pada jadwal sidang perdana 7 Oktober, perusahaan tidak hadir karena alamatnya disebut tidak ditemukan. Layar berganti pada sidang 14 Oktober, tatkala perusahaan mengutus tiga staf yang, menurut kuasa hukum warga, hanya berbekal surat tugas tanpa surat kuasa khusus.
Memasuki babak ketiga pada 21 Oktober, korporasi datang di bawah perwakilan kuasa hukum, namun jajaran direksinya tetap tidak menampakkan diri.
Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.
Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.
Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari pihak PT BSK maupun kuasa hukumnya atas keterangan yang disampaikan oleh kubu penggugat tersebut. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Bagi seorang ibu tunggal yang langkahnya tak lagi leluasa usai kecelakaan, beban terberat bukanlah impitan kemiskinan. Kepedihan paling tajam justru merangsek ketika ia harus menyaksikan putrinya terisak usai dituduh maling dan dicap miskin di hadapan banyak orang.
Langkah sang ibu mengadukan dugaan perundungan itu ke pihak sekolah nyatanya membentur jalan buntu. Tak membuahkan penyelesaian seperti yang ia harapkan.
Namun, realitas berbalik seratus delapan puluh derajat saat tangis tertahan itu lepas ke ruang publik. Unggahan akun komunitas Nasi Darurat Sampit di media sosial seolah menjadi peluit yang memicu pemerintah daerah turun tangan.
Rabu (21/10/2026), ketika kisah pilu siswi madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Baamang itu menyapu linimasa, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor bergegas mendatangi rumah keluarga tersebut.
Bupati tak datang sendiri. Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan serta jajaran Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP ikut merapat ke lokasi, seperti diberitakan ANTARA.
Halikinnor mengaku baru mengetahui kasus ini dari jagat maya, senada dengan pengakuan Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu.
Ia pun berterima kasih kepada komunitas tersebut karena telah membukakan mata pemerintah daerah terhadap kondisi warganya.
Rentetan instruksi lantas bergulir. Bupati meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kotim memanggil kepala sekolah, guru, dan anak yang diduga merundung. Ia juga menginstruksikan Dinas P3AP2KB menyiapkan psikolog.
Secara terpisah, Halikinnor menghubungi Baznas untuk memperbaiki rumah keluarga itu. Ia pun menebar ancaman akan mengganti kepala sekolah negeri bila perundungan terulang.
Bila anggaran Baznas maupun pemerintah belum tersedia, Halikinnor menyatakan kesiapannya mengajak pejabat dan pengusaha urunan.
”Masa warga kita seperti ini tidak bisa kita bantu?” katanya.
Uluran tangan pun berdatangan. Siswi itu mendapat banyak sokongan setelah kisahnya viral. Sementara itu, Halikinnor menyebut pemerintah daerah juga akan mengupayakan bantuan untuk menopang kebutuhan hidup keluarga tersebut.
Penelusuran Kanal Independen atas regulasi, data pemerintah, sejumlah riset, dan kasus serupa di daerah lain memberi gambaran utuh tentang apa yang kemungkinan terjadi seandainya unggahan itu tak pernah menjamah layar ponsel warga.
Lorong Sunyi sebelum Viral
Dugaan perundungan itu mengakar setelah sang anak pindah ke sekolah yang lebih dekat dari rumah, sekitar Juni atau Juli lalu. Sang ibu menuturkan, kepindahan itu terjadi menyusul kecelakaan yang menimpanya saat mengantar sang anak ke sekolah lama.
Insiden tersebut merenggut keleluasaannya berjalan, sekaligus memaksanya berhenti berjualan.
Menurut sang ibu, terduga pelakunya satu orang, sesama anak perempuan. ”Dibilang orang miskin, tak pernah pegang duit. Di situ dia nangis,” tuturnya.
Anaknya tak pernah mengecap perundungan di sekolah lama. Setelah pindah, putrinya dicap miskin dan dituduh maling. Tuduhan menyakitkan itu, lanjutnya, dilontarkan di hadapan orang banyak hingga anaknya menanggung malu.
Dulu, anak itu rajin menjajakan keripik di sekolah lama, membawa pulang hasil sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu sehari. Setelah pindah, rutinitas itu terhenti. Tanpa berjualan pun anaknya sudah menjadi sasaran rundungan.
Sang ibu mengaku sudah meminta bantuan pihak sekolah, tetapi upaya itu belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Anaknya justru makin merasa terintimidasi dan dimusuhi.
Dugaan ancaman terhadap keselamatan putrinya perlahan membayangi setelah laporan disampaikan. Jok sepeda anaknya pernah disobek terduga pelaku dan perlakuan serupa masih terjadi pascapelaporan.
Ketakutan yang menumpuk sempat membuat anak itu enggan memanggul tasnya ke sekolah. Ia baru bersedia kembali setelah dibujuk perlahan.
Kini sang ibu memikul beban sebagai orang tua tunggal tanpa penghasilan. Dia mengaku tidak menerima bantuan pemerintah.
Keluarga ini bernaung di balik sebagian dinding batako mentah. Sebagian lagi susunan seng bekas.
Seandainya Tak Viral
Data dan riset menunjukkan setidaknya empat hal yang kemungkinan tetap berjalan seperti sebelumnya bila unggahan itu tak pernah ada.
Pertama, siklus ejekan kemungkinan tak kunjung putus. Laporan ke sekolah sudah ditempuh dan, menurut sang ibu, tak menghentikannya.
Risiko ini pernah ditegaskan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat menanggapi perundungan di sebuah SMP swasta di Purworejo, Jawa Tengah, pada Februari 2020: penanganan yang tidak melindungi korban berpotensi kuat memperparah perundungan karena pelaku tidak terima dilaporkan.
Kasus Purworejo itu pun baru terkuak lewat video yang telanjur viral. Setelahnya, Gubernur Jawa Tengah memberi santunan kepada korban dan bupati setempat menjenguknya, enam tahun sebelum pola serupa terulang di Baamang.
Kedua, nestapa ini kemungkinan tak pernah masuk statistik resmi. Sepanjang 2025, Dinas P3AP2KB Kotim mencatat 22 kasus kekerasan yang ditangani, dengan sebagian kecil di antaranya berkaitan dengan perundungan atau kekerasan berbasis media sosial.
Kepala Dinas P3AP2KB Kotim Achmad Yusi, Rabu (8/7/2026), menyebut angka itu sebagai puncak gunung es karena yang tercatat hanya mereka yang berani buka suara. Korban perundungan verbal dan psikis kerap sungkan melapor.
”Bullying ini masih dianggap remeh,” ujarnya.
Yusi juga menyebut sekolah ramah anak yang bebas perundungan sebagai salah satu indikator penting Kota Layak Anak, predikat yang tengah diupayakan oleh Kotim.
Ketiga, profil kesejahteraan keluarga itu kemungkinan tak tersentuh pembaruan. Kepala Dinas Sosial Kotim Waren, menyebut keluarga itu tercatat di desil empat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga tidak terjaring Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut dia, pengelompokan itu kemungkinan didasarkan pada kondisi saat pendataan lampau, tepatnya ketika sang ibu masih mampu bekerja.
Waren juga menyebut keluarga itu masih tercatat menerima jaminan kesehatan melalui BPJS. Dinas Sosial berencana memverifikasi ulang data keluarga tersebut. Rencana pemutakhiran ini disampaikan pada hari kunjungan bupati.
Ketentuan Kementerian Sosial mengatur keluarga di desil satu sampai empat dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan sembako, meski tidak otomatis cair.
Status desil juga bisa diperbarui lewat kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos bila melenceng dari realitas lapangan.
Dadang lantas meminta Dinas Sosial turun ke lapangan dan memasukkan keluarga itu ke desil satu atau dua sesuai kriteria yang berlaku.
Keempat, hantaman risiko terberat akan ditanggung sang anak. Laporan UNESCO 2019 bertajuk Behind the Numbers, yang menghimpun data dari 144 negara dan wilayah, mencatat anak yang sering dirundung lebih dari dua kali lebih mungkin bolos sekolah, hasil belajarnya menurun, dan lebih mungkin berhenti dari pendidikan formal selepas sekolah menengah.
Siswi di Baamang sudah sempat enggan melangkah ke sekolah, risiko yang ikut disinggung bupati: ia tak ingin ada anak di Kotim terampas hak bersekolahnya karena perundungan maupun himpitan ekonomi.
Dampaknya merentang sangat panjang. Studi King’s College London di American Journal of Psychiatry pada 2014 mengikuti lebih dari 7.700 orang yang lahir di Inggris, Skotlandia, dan Wales pada 1958.
Mereka yang dirundung semasa kanak-kanak, yang dicatat pada usia 7 dan 11 tahun, mengalami tekanan psikologis lebih tinggi pada usia 23 dan 50 tahun, lebih rentan depresi, berpendidikan lebih rendah, dan pada laki-laki, lebih berisiko menganggur.
Kemiskinan turut tercatat sebagai faktor kerentanan. Meta-analisis 28 studi oleh peneliti University of Warwick di American Journal of Public Health pada 2014 menemukan korban perundungan lebih mungkin berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah, meski hubungannya terbilang lemah.
Salah satu kemungkinan penjelasan yang disodorkan peneliti: anak yang tak mampu membeli barang setara milik teman sebayanya bisa dijadikan sasaran.
Perundungan nyatanya bukan perkara langka. Hasil PISA 2025 yang dirilis OECD pada September 2026 mencatat 24 persen murid Indonesia usia 15 tahun mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan, melampaui rata-rata negara OECD sebesar 20 persen.
Ancaman Sanksi dan Batas Kewenangan
Halikinnor mengancam mengganti kepala sekolah negeri bila perundungan kembali terjadi, berikut pengawas, koordinator wilayah (korwil), hingga pejabat dinasnya.
”Kalau memang sekolah negeri, nanti akan kita beri sanksi. Minimal kepala sekolahnya kita ganti, termasuk pengawas hingga korwil, termasuk pejabat dinasnya,” tegasnya.
Ia mempertanyakan perundungan yang berulang tanpa terendus oleh sekolah.
“Kita ini punya pengawas, kita juga punya kepala bidang yang mengawasi itu. Jangan sampai ini seolah-olah gurunya tidak tahu terjadi seperti itu,” ujarnya.
Menurut dia, perundungan yang berulang sampai menanamkan trauma dapat menjadi tanda kelalaian pengawasan.
”Kalau sampai anak itu trauma, berarti berulang-ulang dia dirundung oleh temannya,” katanya.
Namun, bupati membingkai ancamannya dengan syarat khusus, yakni kalau memang sekolah negeri. Kasus di Baamang ini terjadi di madrasah, wilayah yang bernaung di bawah payung Kemenag.
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, yang diubah dengan PMA Nomor 24 Tahun 2018, menempatkan pengangkatan kepala madrasah negeri di tangan kepala kantor wilayah Kemenag provinsi, dan kepala madrasah swasta di tangan yayasan yang berkoordinasi dengan kantor Kemenag kabupaten.
Tak satu pun pasalnya memberi celah peran kepada pemerintah kabupaten. Dadang sendiri menyebut keluarga korban dapat mengadu ke Kemenag sebagai instansi yang menaungi madrasah tersebut.
Untuk ranah sekolah negeri, bupati memang menggenggam wewenang. Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menyerahkan kewenangan penugasan sekaligus pemberhentian kepala sekolah milik pemerintah daerah kepada pejabat pembina kepegawaian, yang di tingkat kabupaten dipegang bupati.
Halikinnor menjalankan kewenangan penugasan itu pada Selasa (29/9/2026), saat menyerahkan surat keputusan kepada 20 kepala sekolah.
Meski begitu, Pasal 28 aturan tersebut tidak menyediakan perundungan murid sebagai alasan pemberhentian tersendiri.
Alasan pemberhentian yang tersedia antara lain pelanggaran disiplin sedang atau berat dan hasil penilaian kinerja di bawah predikat baik.
Kemendikdasmen menyebut aturan pencegahan kekerasan yang berlaku sejak Januari 2026, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, memutar kemudi kebijakan dari reaktif menjadi promotif dan preventif.
Aturan itu mewajibkan pemerintah daerah membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman paling lambat enam bulan sejak terbit, diketuai sekretaris daerah dengan kepala dinas pendidikan sebagai koordinator.
Pernyataan Dadang soal pidana punya pijakan tebal. Ia mewanti-wanti sekolah agar tidak menutup-nutupi laporan. Bila sekolah tahu perundungan terjadi lalu membiarkannya, apalagi sampai mengintimidasi korban atau keluarganya, menurut dia sangat parah dan bisa berujung pidana.
Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang keras setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana di Pasal 80.
Pasal 54 undang-undang yang sama mewajibkan anak di satuan pendidikan dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis, termasuk dari sesama peserta didik, seraya menempatkan perlindungan itu sebagai tugas pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Tanggapan pihak madrasah atas keluhan sang ibu belum diperoleh.
Bupati juga membuka opsi memindahkan sang anak ke sekolah lain bila hasil asesmen psikolog menunjukkan ia tak memungkinkan bertahan di sekolah yang sama. Menurut bupati, sang anak sekilas tampak baik-baik saja, tetapi ia mengakui dirinya bukan psikolog.
Namun, memindahkan sekolah berarti menaruh anak itu pada transisi pendidikan untuk kedua kalinya dalam setahun.
Dalam kasus perundungan murid SD di Jakarta Timur pada 2017 silam, KPAI pernah mengingatkan bahwa korban tidak cukup hanya digeser ke sekolah lain, tetapi harus direhabilitasi agar pendidikannya tak tersendat. Asesmen psikolog yang digagas bupati sejalan dengan langkah pemulihan tersebut.
Empat Hari Sebelum Viral
Hanya empat hari sebelum kasus di Baamang ramai diberitakan, Sabtu (17/10/2026), Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno meminta jajaran madrasah mewujudkan gerakan antiperundungan dalam aksi nyata.
”Optimalkan peran guru BK untuk mengedukasi dan mencegah kasus perundungan sejak dini,” katanya dalam rapat koordinasi evaluasi program pendidikan madrasah se-Sumatera Selatan di Palembang, seperti diberitakan Sumatera News.
Kemenag sudah pernah menghadapi dampak serius akibat perundungan di madrasahnya sendiri.
Juli lalu, Amien Suyitno menyebut insiden ledakan bom rakitan buatan seorang siswa di sebuah madrasah aliyah negeri di Padang dipicu perundungan yang membuat siswa itu merasa termarjinalkan, ditambah lemahnya pengawasan atas konten berbahaya di media digital, seperti diberitakan NU Online.
Namun, regulasi Kemenag yang secara khusus memagari kekerasan di satuan pendidikannya, yakni PMA Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023, berfokus pada kekerasan seksual.
Dua keputusan Dirjen Pendidikan Islam yang menjabarkan pendidikan ramah anak tanpa kekerasan, Nomor 4836 Tahun 2022 dan Nomor 1262 Tahun 2024, justru ditujukan khusus untuk pesantren.
Tembok larangan perundungan di madrasah tertulis tegas dalam petunjuk teknis Masa Taaruf Murid Madrasah (Matamuda) 2026/2027 yang disosialisasikan pada 2 Juli 2026, tetapi masa berlakunya hanya sebatas untuk pengenalan murid baru.
Tanggapan Kantor Kemenag Kotim juga belum diperoleh hingga berita ini diturunkan. Dadang menyebut DPRD akan berupaya menindaklanjuti sengkarut kasus ini setelah pembahasan APBD 2027 rampung.
Sementara keriuhan aturan dan sanksi bagi pihak sekolah terus bergulir, sang ibu hanya menyandarkan satu permohonan sederhana: anaknya bisa kembali belajar tanpa dihantui ketakutan.
”Walaupun kami miskin, jangan bully anak saya,” katanya. (ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Pekatnya teror kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Sampit kembali memakan korban di jalan raya. Sebuah mobil pribadi melaju kencang dan menghantam keras konstruksi Bundaran 0 Kilometer (Bundaran Polres Kotim) di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (22/10/2026) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB.
Kecelakaan lalu lintas tunggal dan nyaris merenggut nyawa pengendara lain tersebut terjadi saat jarak pandang di pusat kota lumpuh parah diselimuti gumpalan asap tebal.
Didi, seorang pengendara sepeda motor yang berada persis di depan lokasi kejadian, mengaku shock saat mobil tersebut melesat kencang dari arah belakang hingga menyenggolnya sebelum menabrak pembatas bundaran.
“Tiba-tiba saja mobil dari arah belakang, padahal saya sudah menyalakan lampu sein dan mau belok ke arah bundaran. Karena kaget saya jatuh, sementara mobil itu langsung menabrak bundaran,” ungkap Didi menahan histeris di TKP, Kamis (22/10/2026).
Sopir Selamat, Polisi Evakuasi Mobil Derek dan Keluarkan Maklumat Keselamatan
Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Kasatlantas Polres Kotim AKP Haryanto yang turun langsung memimpin olah TKP mengonfirmasi bahwa pengemudi mobil berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tanpa luka fatal.
Dugaan sementara, mobil yang bergerak dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju pusat kota melaju dengan kecepatan tinggi di atas ambang batas aman, sehingga pengemudi gagal mengantisipasi pengereman saat jarak pandang terhalang pekatnya kabut asap. Mobil yang mengalami kerusakan bagian depan tersebut langsung diderek menuju Satlantas Polres Kotim.
Menyikapi musibah ini, AKP Haryanto mengeluarkan imbauan keselamatan berkecepatan maksimum bagi seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Kotim.
“Situasi sangat tidak mendukung karena berkabut asap pekat. Kami minta pengendara tidak memacu kendaraan melebihi kecepatan 40 kilometer per jam, wajib menyalakan lampu utama, dan gunakan klakson sebagai penanda keberadaan. Mohon selalu berhati-hati karena keluarga menunggu di rumah,” tegas AKP Haryanto.
Insiden di Bundaran 0 Kilometer merupakan alarm berbahaya bagi keselamatan berlalu lintas di tengah krisis Bencana Udara Karhutla Kotim. Ketika jarak pandang memburuk di bawah batas aman penerbangan dan darat, kelalaian mematuhi ambang batas kecepatan sama saja dengan memicu kecelakaan beruntun.
Dishub Kotim dan Satlantas Polres Kotim didesak memasang barikade serta lampu kilat peringatan (warning light) bersinyal tinggi di setiap bundaran utama (Bundaran Polres, Bundaran Pemda, dan Bundaran Samekto) guna memandu pandangan pengemudi di tengah kabut pekat.
Satlantas Polres Kotim dituntut meningkatkan patroli subuh serta menindak tegas pengemudi yang nekat memacu kendaraan di atas 40 km/jam atau mematikan lampu utama saat melintasi jalur-jalur rawan kecelakaan di dalam kota Sampit.
Data BMKG Kotim: Pagi Ini Jarak Pandang Sempat Lumpuh Total Ekstrem Cuma 5 Meter!
Tingginya risiko kecelakaan lalu lintas pada Kamis (22/10/2026) pagi dikonfirmasi secara mutlak oleh deretan data resmi pengamatan cuaca BMKG Kotim di Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit. Kualitas udara dan jarak pandang berada pada level ancaman jiwa sejak subuh sebelum perlahan mengurai menjelang siang.
Pukul 07.00 WIB: BMKG memotret krisis fenomena kabut asap ekstrem dengan jarak pandang horizontal yang lumpuh total hanya tersisa 5 meter! Suhu udara berada pada level dingin 24,2 °C dengan kelembapan mencapai 98 persen. Angin dilaporkan calm (0 km/jam), mengunci gumpalan asap tebal tanpa celah di atas permukaan jalan raya.
Pukul 08.00 WIB: BMKG mencatat kondisi kabut tebal dengan jarak pandang berangsur naik ke 100 meter. Suhu udara tercatat 25,1 °C, kelembapan 98 persen, dan angin masih berada dalam status calm (0 km/jam).
Pukul 09.00 WIB: Cuaca membaik menjadi kabut asap dengan jarak pandang naik menjadi 300 meter. Suhu udara meningkat ke 28,1 °C, kelembapan turun ke 83 persen, serta angin mulai berembus dari arah Selatan (200°) dengan kecepatan 6 km/jam.
Tersisanya jarak pandang sejauh 5 meter pada pukul 07.00 WIB mempertegas bahwa Kota Sampit berada dalam taraf blind-spot total, di mana pengendara sama sekali tidak mampu melihat rintangan jalan, bundaran, maupun kendaraan di depannya tanpa lampu penerangan maksimal. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak justru berubah menjadi lorong ketakutan yang menakutkan bagi S (10), seorang siswi kelas sekolah dasar di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Selama enam bulan terakhir, anak dari keluarga kurang mampu ini harus menanggung beban psikologis berat akibat tindakan perundungan (bullying) verbal yang dilakukan secara berulang oleh teman sebayanya.
Kondisi keterbatasan ekonomi keluarga Arini (51), sang ibu, dijadikan bahan ejekan yang kejam. S tak hanya diteriaki miskin dan dianggap tak punya uang, tetapi juga mendapat tuduhan jahat sebagai maling.
Perlakuan yang dialaminya tidak berhenti pada kata-kata. Kursi sepeda yang digunakannya untuk pergi menuntut ilmu dirobek oleh oknum tak dikenal. Pukulan psikologis ini makin memukul mental S, hingga ia trauma dan kerap menangis menolak berangkat ke sekolah.
Arini, yang kini menderita cedera kaki permanen akibat kecelakaan kerja tahun lalu, menceritakan bagaimana putrinya dahulu merupakan anak gigih yang membantu perekonomian keluarga dengan berjualan keripik singkong berpenghasilan Rp30 ribu per hari sebelum pindah sekolah. Namun kini, trauma perundungan melumpuhkan keberaniannya.
“Saya cuma berharap tidak ada lagi perundungan yang dialaminya. Kasihan dia, anak ini hanya ingin belajar dengan tenang,” tutur Arini dengan nada lirih saat ditemui di kediamannya, Rabu (21/10/2026).
Bupati Halikinnor Tinjau Lokasi: Janjikan Pendampingan Psikologis, Bedah Rumah, dan Opsi Pindah Sekolah
Mendengar krisis perlindungan anak yang menimpa S, Bupati Kotim Halikinnor mendatangi langsung rumah panggung sederhana keluarga Arini di Kecamatan Baamang pada Rabu (21/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Kotim mengagendakan serangkaian langkah darurat medis, psikologis, dan sosial.
Di antaranya meliputi: Pendampingan Psikologis Terpadu: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotim mengerahkan tim psikolog untuk memulihkan trauma mental S.
Fasilitasi Mutasi Sekolah Aman: Pemkab Kotim dan Kantor Kemenag Kotim siap memfasilitasi kepindahan S ke sekolah baru jika lingkungan lama dianggap tidak lagi kondusif.
Bantuan Bantuan Sosial dan Bedah Rumah: Pemkab Kotim akan memasukkan rumah Arini yang tidak layak huni ke dalam program perbaikan/bedah rumah serta mengucurkan bantuan modal usaha harian.
Bupati Halikinnor menegaskan bahwa pengawasan terhadap perilaku peserta didik merupakan kewajiban mutlak tenaga pendidik di sekolah, bukan sekadar menuntaskan kurikulum pengajaran.
“Guru jangan hanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas, tetapi anak-anak juga harus diawasi interaksi sosialnya agar hal seperti ini tidak terjadi,” tegas Halikinnor.
Kasus yang dialami S merupakan puncak gunung es dari lemahnya pencegahan perundungan berbasis diskriminasi ekonomi di lingkungan satuan pendidikan Kotim. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sosial atau pemindahan korban semata, melainkan harus menyasar akar masalah di sekolah tempat kejadian berlangsung.
Disdik dan Kemenag Kotim dituntut melakukan investigasi internal terhadap pihak sekolah di Baamang tersebut. Sikap pembiaran (omission) atau keterlambatan deteksi dini oleh wali kelas dan guru Bimbingan Konseling (BK) terhadap tindakan bullying verbal selama 6 bulan wajib dievaluasi secara tegas.
Pemkab Kotim didesak memastikan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di seluruh sekolah formal dan madrasah berfungsi secara aktif, bukan sekadar pemenuhan administratif papan nama. (***)