cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • Belum Usai Racun Asap, Kini Racun Air: Kasus Diare Anak di Sampit Meledak!

    Belum Usai Racun Asap, Kini Racun Air: Kasus Diare Anak di Sampit Meledak!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Penderitaan warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seolah tak bertepi. Belum usai berjuang melawan cengkeraman racun kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana kesehatan baru kini mengintai keselamatan generasi muda. Kasus diare, terutama yang menyerang kelompok anak-anak dan balita, dilaporkan meledak hingga 25–30 persen dibandingkan kondisi normal akibat krisis air bersih dan lonjakan salinitas intrusi air laut yang mencemari sumber air warga.

    Kondisi darurat sanitasi lingkungan ini memicu sidik lapangan langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor, saat meninjau kesiapan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit, Kamis (15/10/2026).

    Anak-anak menjadi kelompok paling rentan (high-risk group) yang harus menanggung dampak fatal akibat terpaksa mengonsumsi atau menggunakan air berpolusi dan payau untuk kebutuhan harian.

    “Yang mengalami peningkatan sekarang justru kasus diare, khususnya pada anak-anak. Kondisi air di daerah kita yang sudah terdampak intrusi air laut juga perlu diperhatikan karena air tersebut dikonsumsi masyarakat,” tegas Bupati Kotim Halikinnor usai mengecek ruang perawatan anak di RSUD dr. Murjani Sampit.

    RSUD dr Murjani Siaga Lonjakan Pasien, Pemkab Bergantung Pada Hujan

    Guna mengantisipasi kolapsnya fasilitas kesehatan jika terjadi lonjakan pasien dalam jumlah besar, manajemen RSUD dr. Murjani Sampit diperintahkan menyiagakan ruangan perawatan khusus, ketersediaan cairan infus, serta penebalan personel tenaga medis dan perawat.

    Sementara itu, untuk kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap karhutla yang tidak membutuhkan rawat inap, penanganannya difokuskan melalui puskesmas di wilayah masing-masing guna mengurai penumpukan pasien di rumah sakit rujukan utama.

    Di sisi lain, harapan Pemkab Kotim untuk menyapu bersih sisa kabut asap dan menetralkan racun air asin kini bergantung penuh pada keajaiban cuaca. Hujan dilaporkan mulai turun di kawasan utara Kotim, namun belum merata menyiram wilayah perkotaan Sampit.

    Meledaknya kasus diare anak hingga 30 persen di tengah krisis intrusi air laut Baamang dan karhutla merupakan bukti sah gagalnya penanganan mitigasi krisis air bersih oleh Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya. Hanya menyiapkan kasur rumah sakit tanpa menghentikan sumber penularan di tingkat hilir (pasokan air bersih) adalah strategi pemadam kebakaran yang amat berbahaya.

    Dinas Kesehatan Kotim bersama Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dituntut segera melakukan uji sampel mikrobiologi dan kadar garam air sungai/PDAM secara transparan. Pemkab wajib menyuplai tangki air bersih steril secara gratis ke pemukiman padat penduduk guna memutus mata rantai penularan diare pada balita.

    Dinkes Kotim didesak menyebarkan instruksi bahaya penggunaan air payau/asin untuk merebus makanan atau susu formula anak. Seluruh puskesmas di Kotim wajib menjamin ketersediaan ORS (oralit) dan suplemen Zinc gratis bagi keluarga terdampak.

    Usai racun asap, kini racun air! Kasus diare anak di Sampit meledak hingga 30 persen . Bupati Halikinnor sidak RSUD dr Murjani Sampit! Dampak intrusi air laut racuni sanitasi warga, Pemkab & Perumdam didesak bagi tangki air bersih gratis sebelum jatuh korban jiwa! (***)

  • Sabu dan Somadril Lolos ke THM Sampit: Razia Dini Hari Jaring Dua Pengunjung Positif

    Sabu dan Somadril Lolos ke THM Sampit: Razia Dini Hari Jaring Dua Pengunjung Positif

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Ruang hiburan malam di Kota Sampit terbukti masih menjadi zona nyaman yang rawan disusupi peredaran gelap zat terlarang. Dalam razia gabungan yang digelar Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur (Kotim) pada Kamis (15/10/2026) dini hari, dua pengunjung tempat hiburan malam (THM) terjaring usai terbukti positif mengonsumsi narkotika jenis sabu (methamphetamine) dan obat keras somadril.

    Operasi penertiban intensif yang berlangsung selama dua jam mulai pukul 01.00 hingga 03.00 WIB tersebut melibatkan personel lintas fungsi dari Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, Propam Polres Kotim, serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotim.

    Petugas mengambil sampel urine secara acak terhadap 12 pengunjung THM di lokasi. Hasil skrining cepat menunjukkan satu pengunjung positif methamphetamine dan satu pengunjung lainnya positif somadril.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Plt. Kasi Humas IPTU Edi Walujo mengonfirmasi bahwa kedua pengunjung tersebut langsung diamankan dan digelandang ke kantor BNK Kotim guna menjalani pemeriksaan medis dan prosedur hukum lanjutan.

    “Pemeriksaan ini merupakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Kedua pengunjung yang tes urine-nya menunjukkan hasil positif langsung diserahkan ke BNK Kotim untuk penanganan sesuai prosedur,” terang IPTU Edi Walujo, Kamis (15/10/2026).

    Lolosnya penggunaan methamphetamine dan obat keras somadril di dalam lingkungan THM Sampit menjadi bukti otentik bahwa pengawasan internal pengelola tempat hiburan malam sangat lemah atau sengaja membiarkan barang haram beredar. Penindakan tidak boleh berhenti sebatas penyerahan dua pengunjung ke BNK untuk asesmen rehabilitasi, melainkan harus menyasar keterlibatan jaringan pengedar di area hiburan tersebut.

    Pemkab Kotim melalui Satpol PP serta Polres Kotim didesak untuk tidak tebang pilih. Pengelola THM yang terbukti membiarkan tempat usahanya dijadikan arena transaksi atau konsumsi narkoba wajib dikenai sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha (blacklisting).

    Satresnarkoba Polres Kotim dituntut melacak dari mana pengunjung tersebut mendapatkan pasokan methamphetamine dan somadril sebelum memasuki THM, guna memutus rantai pasokan jaringan pengedar yang beroperasi di kawasan perkotaan Sampit. (***)

  • Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Tiga dari lima indikator syarat hukum bencana nasional telah terpenuhi oleh data pemerintah pusat.

    Ribuan hektare lahan terbakar luput dari laporan penanganan provinsi, dan penggunaan anggaran karhutla senilai Rp107 miliar belum dilaporkan ke wakil rakyat.

    Berbekal rangkaian anomali data tersebut, massa Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) merapatkan barisan di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (15/10/2026).

    Sejumlah peserta unjuk rasa mengenakan aksesori adat Dayak. Tuntutan pertama mereka disuarakan lantang, yakni menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalteng sebagai bencana nasional. Namun, Gubernur Agustiar Sabran tidak keluar menemui mereka.

    Kondisi udara yang memicu kemarahan warga pada hari itu nyatanya belum membaik hingga malam. Situs resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPUNET) KLH/BPLH merekam nilai ISPU menyentuh angka 1.294 untuk parameter PM2.5 di stasiun Palangka Raya Jekan Raya pada pukul 21.32 WIB.

    Catatan ini empat kali lipat di atas patokan kategori berbahaya yang dimulai dari angka 300.

    Dominasi asap berbahaya itu tergambar jelas dalam data nasional. Tiga teratas dalam daftar ISPUNET malam itu disapu bersih oleh wilayah Kalteng: Palangka Raya Jekan Raya (1.294), Kabupaten Katingan (1.248), dan Kabupaten Gunung Mas (1.160).

    Kabupaten Barito Selatan Sanggu (660) dan Murung Raya (518) juga bertengger di urutan sepuluh besar.

    Enam hari sebelumnya, gubernur sudah memberikan jawabannya. ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini,” ujarnya seusai rapat evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Jumat (9/10/2026) malam.

    Klaim kesanggupan itu berseberangan dengan data pemerintah pusat. Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 9 September yang dipublikasikan keesokan harinya menempatkan Kalteng di urutan teratas daftar korban asap.

    Kemenkes mencatat 313 dari 324 pasien rawat inap akibat karhutla di tujuh provinsi terdampak berada di Kalteng, memonopoli angka sekitar 96,6 persen.

    Tiga dari empat korban yang meninggal dunia juga tercatat di Kalteng, seluruhnya di Kotawaringin Barat.

    Kemenkes menyebut para pasien yang terbaring di fasilitas kesehatan Kalteng dirawat karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kemenkes mencatat 2.843.012 penduduk Kalteng terdampak oleh kepungan asap ini.

    KRKT menyesalkan ketidakhadiran kepala daerah untuk bertatap muka. “Kami menyayangkan tidak adanya pertemuan langsung dengan Gubernur, mengingat aspirasi yang disampaikan menyangkut keselamatan masyarakat luas dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana ekologis,” kata Ketua Umum KRKT Damai Alam Usop, penanggung jawab aksi, dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen.

    ”Tuntutan masyarakat bukan persoalan politik praktis, melainkan perjuangan konstitusional untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945,” urai Damai.

    Syarat Hukum yang Telah Terjawab

    Melalui aksinya, KRKT mendesak Presiden dan pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional dengan menimbang kondisi faktual, luas dampak, ancaman kesehatan, kerusakan ekosistem, serta kemampuan penanganan di daerah.

    ”Status dan skala penanganan harus memberikan jaminan mobilisasi sumber daya nasional yang memadai demi keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas Damai.

    Agustiar memiliki pandangan berbeda. Senin (12/10/2026), ia menyatakan belum mengusulkan status itu karena penetapannya bukan keputusan mutlak daerah.

    ”Bencana nasional itu ada ketentuannya, tidak sembarang angka,” ujarnya.

    Ketentuan yang disinggung gubernur sejatinya telah dibuat benderang lewat putusan hakim. Melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memaknai ulang Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Syarat status bencana nasional diturunkan menjadi cukup bertumpu pada sedikitnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai pilar utama yang wajib ada.

    Kanal Independen mencatat tiga indikator itu sudah terpenuhi rentetan data pemerintah sendiri, yakni jumlah korban, cakupan luas wilayah, dan dampak sosial ekonomi.

    Undang-undang mendefinisikan korban bencana secara lugas sebagai orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Sementara data dua indikator lain, yakni kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana, belum terlacak di sumber terbuka.

    Putusan MK memang tidak menjadikan status nasional turun otomatis, mengingat penetapannya tetap berada di tangan pemerintah.

    Namun, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusannya memberi penegasan tajam. Apabila tiga indikator terpenuhi, pemerintah pusat harus segera menetapkannya sebagai bencana nasional dan mengambil alih kemudi penanganan dari pemerintah daerah.

    Desakan ini tidak memudar, melainkan terus menjalar. Tepat pada hari aksi KRKT di Palangka Raya, perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, menggelar aksi damai di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun.

    Kelompok ini menuntut status darurat bencana nasional sekaligus pengerahan helikopter water bombing. Aksi tersebut digelar bersamaan dengan kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di wilayah tersebut.

    Silang Pendapat dan Klaim Pusat

    Saat berada di Sampit, Agustiar melontarkan argumen bahwa ISPA tidak selalu berkaitan dengan karhutla. Argumen ini bertolak belakang dengan Kemenkes yang justru memasukkan 313 pasien rawat inap ISPA di Kalteng ke dalam buku data korban karhutla.

    Kendati indikator hukum telah terpenuhi, pemerintah pusat masih menapak di garis yang sama dengan gubernur.

    Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi karhutla tanpa bersandar pada status bencana nasional.

    Fakta di lapangannya, Kalteng terbelenggu status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus. Agustiar bahkan kembali memperpanjang status tersebut hingga 29 Oktober dengan alasan kabut asap belum juga surut.

    Pada hari yang sama dengan unjuk rasa KRKT, Presiden melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei belum menutup rapat peluang status bencana nasional.

    ”Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah,” katanya seusai dilantik, seperti dikutip Suara.com.

    Ia menitikberatkan aksi konkret di lapangan. “Jangan sampai namanya besar tapi kan responsnya nggak ada,” ujarnya.

    Pekatnya Asap dan Kepingan Data yang Hilang

    Tuntutan kedua KRKT mendesak penghentian kabut asap melalui tindakan nyata dan terukur, yakni memadamkan kebakaran, mengendalikan sumber asap, dan mempercepat pemulihan lingkungan.

    KRKT menegaskan, masyarakat membutuhkan bukti fisik, tidak cukup hanya dengan jalinan janji atau lembaran laporan.

    ”Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka langkah pemadaman, pengendalian lahan gambut, perlindungan kesehatan, dan hasil operasi lapangan,” tuntut Damai.

    ”Rakyat tidak boleh terus-menerus menanggung gangguan kesehatan, terganggunya pendidikan, aktivitas ekonomi, serta ancaman keselamatan akibat kabut asap,” ujarnya.

    Ancaman itu terhampar jelas. Satelit mendeteksi 447 titik panas memanggang lima kecamatan Palangka Raya, yakni Bukit Batu, Rakumpit, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut.

    Laporan harian sehari sebelumnya merangkum temuan 101 kasus ISPA hanya dari delapan puskesmas di kota tersebut.

    Tuntutan keterbukaan informasi ini diikat kuat landasan hukum. Pasal 20 Peraturan Daerah Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mewajibkan gubernur menyelenggarakan sistem informasi pengendalian kebakaran lahan, merangkum data titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan luas areal terbakar. Informasi itu wajib dikomunikasikan kepada publik.

    Selisih data yang mencolok bahkan pernah tergelar di hadapan Presiden. Dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, 22 Agustus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan satuan tugas darat berhasil menangani 4.499,21 hektare kawasan terbakar.

    Padahal, analisis satelit Kementerian Kehutanan saat itu menangkap luas karhutla Kalteng telah menganga hingga 7.634,46 hektare.

    Hitungan matematika murni menunjukkan sekitar 3.135 hektare atau 41 persen luas kebakaran versi satelit berada di luar jangkauan catatan penanganan yang dilaporkan Pemprov.

    Akurasi angka skala nasional juga tengah menanti pembuktian. Pada 12 Oktober, BNPB melaporkan kepada Presiden bahwa lahan yang masih bergelut dengan proses pemadaman di enam provinsi prioritas tersisa 639,23 hektare, 513,89 hektare di antaranya berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng.

    Penggunaan Anggaran Rp107 Miliar Belum Dilaporkan

    Menukik pada tuntutan ketiga, KRKT menyasar tata kelola anggaran. Mereka mendesak Pemprov Kalteng membuka secara terperinci alokasi, realisasi, penggunaan, pelaksana kegiatan, serta hasil anggaran penanganan karhutla.

    ”Setiap rupiah uang negara yang digunakan atas nama penyelamatan rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Damai.

    Jejak keuangan provinsi ini sempat dirinci Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi. Total anggaran karhutla tingkat provinsi tahun ini menembus angka Rp107 miliar.

    Rinciannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni sebesar Rp27 miliar, bantuan pemerintah pusat Rp40 miliar, dan suntikan tambahan lewat APBD Perubahan senilai Rp40 miliar. Masalahnya, wakil rakyat belum memegang satu pun laporan penggunaannya.

    ”Kita pun belum dapat laporan Rp 107 miliar ini digunakan untuk belanja modal,” urai Junaidi, Rabu (14/10/2026).

    Laporan untuk pos konsumsi hingga honor relawan pun nihil di meja dewan, sementara evaluasi resmi bersama DPRD baru dijadwalkan pada Maret mendatang.

    Agustiar sebelumnya memberi kepastian bahwa penggunaan anggaran itu berjalan transparan. Seusai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Selasa (29/9/2026) malam, ia mengatakan penggunaan anggaran karhutla sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Pecahan angka BTT yang beredar di ruang publik nyatanya belum seragam. Saat menetapkan status tanggap darurat dalam konferensi pers di Posko Pusat Karhutla, Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026), Agustiar menyinggung besaran alokasi BTT.

    ”Semula kita anggarkan Rp72 miliar melalui BTT,” sebutnya.

    Mundur sebulan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran menyebut BTT tahun ini berada di kisaran Rp70 miliar.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka belum menemukan penjelasan resmi mengenai hubungan deretan angka tersebut dengan Rp27 miliar BTT untuk karhutla yang dirinci Junaidi.

    KRKT sebelumnya mematok tenggat waktu sebelum turun ke jalan. Pemprov dan pemerintah pusat dituntut membuka peta rencana penanganan, pihak pelaksana, dan alokasi anggaran dalam batas waktu tujuh hari.

    KRKT juga meminta agar peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, perkembangan penegakan hukum, serta rincian data korban diungkap dalam tempo 14 hari.

    Bayang-bayang dugaan korupsi dana bencana muncul di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober menetapkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai BNPB.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan kepastian mengenai kaitan perkara tersebut dengan penanganan karhutla di Kalimantan.

    Jerat Hukum Korporasi dan Masyarakat Adat

    Menyentuh dimensi hukum, KRKT mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi. Merujuk Kajian Hukum KRKT tertanggal 12 Oktober 2026, Damai menyebut pencabutan izin konsesi akibat pelanggaran kewajiban pengendalian kebakaran tidak serta-merta menghapus kewajiban pemulihan lingkungan, potensi tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur hukumnya terbukti.

    ”Pemeriksaan terhadap korporasi harus dilakukan secara serius,” tekan Damai.

    KRKT meminta pemerintah membeberkan hasil pemeriksaan konsesi dan tindak lanjut pencabutan izin kepada publik, diiringi penegakan hukum yang objektif dan jauh dari diskriminasi.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mengunci kewajiban setiap penanggung jawab usaha untuk menyetorkan laporan pencegahan kerusakan lingkungan terkait kebakaran lahan kepada gubernur, minimal enam bulan sekali.

    Aturan yang sama memberikan tugas kepada dinas terkait untuk mengawasi perusahaan yang arealnya terbakar atau terdeteksi menyimpan titik panas.

    Kajian hukum ini lahir setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi beruntun kepada pemegang konsesi, termasuk di Kalteng.

    Pada 25 Agustus, Kemenhut menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada PT NES di Kalteng atas 70,38 hektare areal yang hangus terbakar, sebuah sanksi yang turut disinggung KRKT dalam rilisnya 12 Oktober.

    Pada 21 September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha milik lima perusahaan di Kalimantan.

    Tiga dari lima perusahaan tersebut beroperasi di Kalteng: PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau yang memegang konsesi 3.812 hektare, PT Grace Putri Perdana di hamparan Lamandau, Sukamara, dan Ketapang seluas 28.990 hektare, serta PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas seluas 18.640 hektare.

    Konsesi Pancaran Wana Nusa bahkan tercatat terbakar seluas 497 hektare. Raja Juli menyebut penegakan hukum kali ini tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas.

    Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan bahwa pencabutan izin belumlah cukup. Dalam rapat terbatas 16 September, ia memerintahkan Kapolri turun mendalami unsur pidana perusahaan pelaku karhutla.

    Menurut Prabowo, sanksi sebatas pencabutan izin belum mendatangkan efek jera yang sepadan.

    Argumen KRKT dan arahan Presiden ini sejalan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa sanksi administratif tidak akan pernah membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan dan jerat pidana.

    Namun, kewajiban yang sudah diputus oleh meja pengadilan tidak selalu menjelma menjadi uang pemulihan yang nyata. Laporan Mongabay membedah fakta bahwa hingga 2021, ganti rugi senilai lebih dari Rp3,4 triliun dari putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan pelaku karhutla tak kunjung masuk ke kas negara.

    Sementara itu, nilai yang baru berhasil dieksekusi tertahan di angka sekitar Rp78,5 miliar.

    Timbangan hukum korporasi terlihat timpang bila disandingkan dengan perkara perorangan. Data Bareskrim Polri hingga 13 Oktober menginventarisasi 98 laporan perkara karhutla yang menyeret nama korporasi dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

    Namun, luasan raksasa ini baru melahirkan sembilan tersangka, dan hanya satu di antaranya tercatat di Kalteng. Polda Kalteng sendiri kini menangani 14 laporan korporasi.

    Pada rentang periode yang persis sama, 273 laporan perorangan dengan cakupan lahan jauh lebih sempit, sebesar 5.157,89 hektare, telah menyeret 223 orang menjadi tersangka.

    Kesenjangan penegakan hukum ini sejalan dengan desakan KRKT yang meminta perlindungan bagi peladang tradisional yang bergerak di atas pijakan kearifan lokal.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 memberikan ruang pengecualian bagi peladang anggota masyarakat hukum adat untuk membakar di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga, guna menanam padi atau tanaman pangan semusim.

    Pengecualian pelindung ini otomatis gugur selama rentang status siaga darurat bencana diberlakukan, sebuah status yang menjerat Kalteng hingga 31 Oktober 2026.

    Pada 12 September, Agustiar menegaskan bahwa perda tersebut berjalan selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan membuka lahan dengan cara membakar.

    Menurut gubernur, pembakaran terbatas murni hanya berlaku di hamparan lahan mineral dan diharamkan total dalam kondisi darurat seperti saat ini.

    Tuntutan yang Menunggu Jawaban

    Yang akhirnya berjalan menemui massa aksi di depan gerbang hanyalah Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden. “Kami meminta maaf karena Bapak Gubernur berhalangan hadir,” tutur Linae.

    Dia memberi harapan bahwa aspirasi massa dapat diurai langsung kepada gubernur melalui jadwal audiensi di waktu yang akan datang.

    Linae merinci alasan bahwa gubernur menghabiskan beberapa hari terakhir berkeliling penjuru Kalteng mengurus karhutla dan sehari sebelumnya baru memantau wilayah barat.

    Pemprov turut memastikan penanganan bencana dan dampaknya terus berlanjut tanpa henti, disalurkan lewat fasilitas kesehatan seperti rumah oksigen, bantuan pangan pokok, hingga distribusi air bersih.

    Linae juga beralasan bahwa gubernur sama sekali tidak dapat dihubungi saat itu. Permintaan massa yang mendesak agar gubernur berbicara sekadar lewat layar panggilan video pun terpaksa tak dapat dipenuhi.

    Kekecewaan memuncak, dan ratusan massa dari elemen lintas organisasi itu menyatakan berencana menggulirkan unjuk rasa lanjutan pada hari-hari mendatang.

    Kepungan asap di arena unjuk rasa pun memakan korban. Satu orang peserta sempat mengalami sesak napas dan harus mendapat pasokan pertolongan pertama menggunakan tabung oksigen.

    Lewat pernyataan sikapnya, KRKT menuntut gubernur meletakkan tanggapan resmi atas tuntutan aksi 15 Oktober, merinci peta kebijakan, dan menyusun mekanisme pertanggungjawaban yang transparan bagi masyarakat.

    ”Ketiadaan pertemuan langsung dengan massa aksi tidak boleh menyebabkan aspirasi masyarakat diabaikan,” tegas Damai.

    Mengunci seluruh gerakannya, KRKT menyatakan unjuk rasa merupakan perwujudan pengawasan publik yang dijamin sah, konstitusional, dan dilakukan demi kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

    ”Rakyat tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya menuntut hak untuk bernapas dengan sehat, hidup aman, dan mendapatkan pemerintahan yang bertanggung jawab,” ujar Damai. (ign)

  • Bayi Dikepung Asap: Indikator Bencana Nasional Terpenuhi, Nasyiatul Aisyiyah Kotim Tolak Normalisasi

    Bayi Dikepung Asap: Indikator Bencana Nasional Terpenuhi, Nasyiatul Aisyiyah Kotim Tolak Normalisasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bandara Haji Asan Sampit terdiam dalam kepungan kabut. Sudah dua pekan landasan pacu itu kosong dari deru mesin pesawat.

    Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur (Kotim) Raihansyah menyebut pekatnya asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menelan jarak pandang sore hari hingga di bawah 100 meter, sangat jauh dari batas aman 2.000 meter untuk memandu roda pesawat menyentuh aspal.

    Kondisi buram ini memicu Pemerintah Kabupaten Kotim memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 30 Oktober 2026. Perpanjangan keempat sejak status tersebut ditetapkan pada 30 Juli.

    Bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kotim, pekatnya udara yang merampas ruang napas warga ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan.

    Melalui pernyataan sikap tertulis yang disampaikan Ketua PDNA Kotim Ayu Oktarizza, Kamis (15/10/2026), organisasi otonom perempuan muda Muhammadiyah itu menuntut penghentian normalisasi bencana kabut asap.

    ”Agar tidak dipandang sebagai keadaan rutin yang harus diterima masyarakat setiap tahun,” tegas Ayu.

    PDNA turut mendesak evaluasi dan peningkatan status bencana, termasuk penetapan status bencana nasional apabila kriteria hukumnya terpenuhi.

    Penelusuran Kanal Independen atas kumpulan data kementerian menyibak fakta bahwa tiga dari lima indikator syarat bencana nasional sudah terlampaui.

    Temuan ini berdiri berlawanan dengan sikap pemerintah pusat yang masih menahan status bencana tersebut.

    Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Senin (12/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan belum ada rencana menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

    ”Masih mampu kita mengatasi,” ujarnya.

    Fakta di Balik Syarat Bencana

    Kriteria status bencana kini diatur lebih jelas. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 dibacakan pada Jumat (28/8/2026), status bencana nasional cukup bertumpu pada sedikitnya tiga dari lima indikator, dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.

    Mahkamah memilih ambang itu agar pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dan lebih cepat merespons bencana di daerah.

    Indikator wajib ini tercatat jelas dalam data negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan korban bencana sebagai orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 10 September mencatat empat orang meninggal akibat karhutla, tiga di antaranya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Laporan yang sama mendata 324 orang dirawat inap, dengan 313 pasien berada di Kalteng, sementara 12,5 juta warga di tujuh provinsi Sumatra dan Kalimantan terdampak asap.

    Kemenkes juga mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menembus 277.075 kasus hingga 12 Oktober.

    Indikator kedua, cakupan luas wilayah, tergambar dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Luas kumulatif karhutla di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober. Seluas 23.304,72 hektare di antaranya membakar lahan Kalteng.

    Asap terpantau melintas ke negara tetangga. Singapura mengaktifkan skema subsidi pengobatan penyakit terkait asap mulai 12 Oktober, skema yang terakhir dipakai pada 2015.

    Sebagian sekolah di Malaysia diliburkan pada hari yang sama, dan Dudung mengakui ada tanggapan dari negara lain, termasuk Malaysia.

    Indikator ketiga, dampak sosial ekonomi, ditunjukkan oleh terganggunya fasilitas vital masyarakat. Bandara Haji Asan ditutup sejak 1 Oktober hingga waktu yang belum ditentukan.

    Sektor pendidikan turut merespons ancaman asap karhutla, ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tertanggal 28 Agustus tentang layanan pendidikan di daerah terdampak.

    Tiga indikator undang-undang yang ambangnya ditetapkan lewat putusan MK ini sudah terpenuhi data pemerintah sendiri. Data dua indikator lainnya, yakni kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana, belum terlacak di sumber terbuka.

    Putusan MK memang tidak membuat status nasional berlaku otomatis karena penetapannya tetap menjadi kewenangan pemerintah. BNPB juga menegaskan status nasional bukan satu-satunya jalan bantuan pusat ke daerah.

    Kotim tercatat sudah menerima Rp15 miliar dari pemerintah pusat untuk masa tanggap darurat. Namun, kriteria hukum yang menjadi fondasi desakan PDNA telah terpenuhi utuh.

    Napas Anak dan Kandungan Ibu

    ”Bagi Nasyiatul Aisyiyah, keselamatan jiwa merupakan amanah yang harus dijaga,” kata Ayu menegaskan posisi organisasinya.

    PDNA menyatakan perlindungan terhadap perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lain tidak dapat ditunda hingga keadaan semakin memburuk.

    Organisasi ini menuntut pemerintah memastikan layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, serta dukungan bagi perempuan, anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan gangguan kesehatan.

    Data surveilans Kemenkes membenarkan kekhawatiran tersebut. Hingga 12 Oktober, 62.400 bayi dan balita terserang ISPA di tujuh provinsi terdampak, menyumbang 22,5 persen dari seluruh kasus.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit paru kronis termasuk kelompok rentan.

    Kemenkes mendorong pemerintah daerah menyiapkan ruang yang lebih aman dari asap, lengkap dengan penyaring udara. Khusus untuk bayi dan balita, Kemenkes menekankan pengurangan paparan asap, bukan mengandalkan masker.

    Surat Edaran Mendikdasmen ikut menganjurkan pembelajaran jarak jauh bagi anak PAUD, siswa kelas 1 sampai 3, siswa sekolah luar biasa, dan siswa dengan penyakit penyerta saat kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

    Angka infeksi pernapasan wilayah Kotim bergerak searah. Data mingguan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Kamis (15/10/2026), menunjukkan kasus ISPA sempat turun ke angka 212 kasus pada minggu ke-11.

    Angkanya kembali menanjak hingga 1.011 kasus pada minggu ke-40, sekitar akhir September dan awal Oktober.

    Lonjakan ini melampaui kisaran awal tahun yang berada di angka 628 hingga 755 kasus per minggu. Kasus terbanyak tercatat di Mentawa Baru Ketapang, Baamang, dan Parenggean.

    Dalam laporan yang sama, Kepala Dinkes Kotim Umar Kaderi menyebut pihaknya sudah menyiagakan layanan 24 jam, oksigen, obat-obatan, tenaga kesehatan, serta rumah oksigen.

    Umar menyatakan belum menerima laporan pasien meninggal. Sebelumnya pada 8 September, Umar masih menilai kenaikan kasus ISPA belum masuk kategori signifikan.

    Kekhawatiran PDNA terhadap keselamatan ibu hamil sejalan dengan riset masa lalu. Ekonom Seema Jayachandran dalam Journal of Human Resources (2009) menghitung asap kebakaran hutan 1997 di Indonesia berujung pada sekitar 15.600 kematian janin, bayi, dan anak di bawah tiga tahun.

    Angka ini setara 1,2 persen dari kelompok kelahiran terdampak, dengan paparan asap selama kehamilan menjadi pendorong utama.

    Merespons rentetan ancaman ini, PDNA mendesak percepatan penanganan darurat secara terpadu oleh pemerintah daerah dan pusat, termasuk pemadaman kebakaran serta pemulihan kualitas udara.

    Penanganan darurat itu, menurut PDNA, harus disertai evaluasi kebijakan lingkungan, penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan lingkungan, serta perlindungan kesehatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

    Siklus Darurat yang Terus Berulang

    Tahun ini, penetapan status kedaruratan di Kotim datang berlapis. Kotim sempat berstatus siaga darurat karhutla selama 30 hari sejak 23 Januari hingga 21 Februari.

    Daerah ini kembali menetapkan siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari pada rentang 8 April hingga 10 Oktober. Status naik menjadi tanggap darurat pada 30 Juli, lalu diperpanjang berulang kali hingga 30 Oktober.

    Bupati Kotim Halikinnor menyebut kemarau tahun ini datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering.

    Komandan Harian Satgas Karhutla Kotim Rihel menyatakan perpanjangan tanggap darurat diputuskan karena asap masih menyelimuti dan banyak titik api masih membutuhkan pemadaman.

    Lumpuhnya Bandara Haji Asan juga menjadi jejak yang terus berulang. Pada Oktober 2015, maskapai Kalstar mencatat bandara itu berhenti beroperasi selama 30 hari pada periode September hingga Oktober karena jarak pandang hanya 100 sampai 200 meter. Penerbangan kembali terganggu asap pada Agustus 2019 dan Oktober 2023.

    Jawaban pemerintah pusat memantulkan sikap serupa di masa lalu. Pada 9 September 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai status bencana nasional tidak diperlukan.

    Dalam rapat gabungan di DPR pada Selasa (13/10/2015), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut penetapan bencana nasional baru sekali dilakukan untuk tsunami Aceh, seraya menegaskan penanganan asap sudah merupakan tindakan nasional.

    Pada hari yang sama, Prabowo Subianto yang kala itu menjabat Ketua Umum Partai Gerindra justru menyarankan lewat akun Facebook-nya agar status kabut asap dinaikkan menjadi bencana nasional, sebuah unggahan yang diangkat kembali oleh Suara.com pada Kamis (15/10/2026).

    Sebelas tahun kemudian, pemerintahan yang ia pimpin menyatakan masih mampu mengatasi karhutla tanpa status tersebut.

    Warga Kalteng pernah menggugat negara atas rentetan kebakaran 2015. Gugatan warga negara itu menang di tiga tingkat pengadilan, dari Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 2017 hingga putusan kasasi Mahkamah Agung.

    Salah satu amarnya menghukum Presiden menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan karhutla, dengan melibatkan masyarakat.

    Putusan kemenangan warga itu dianulir lewat peninjauan kembali (PK) Nomor 980/PK/PDT/2022. Saat putusan PK terbit, salah seorang penggugat menyebut belum ada amar yang dijalankan pemerintah, padahal salah satu tujuan gugatan adalah fasilitas penanganan korban asap seperti rumah sakit khusus paru.

    Laporan yang Sampai ke Presiden

    Pemerintah daerah, menurut tuntutan PDNA, harus memastikan data kualitas udara, sebaran titik api, perkembangan karhutla, dan dampak kesehatan masyarakat disampaikan secara akurat dan berkala kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia.

    Data kondisi lapangan pernah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam rapat di Palangka Raya pada 22 Agustus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan Pemprov telah menangani 4.499,21 hektare kawasan terbakar dari total 7.634,46 hektare luas karhutla versi analisis satelit Kementerian Kehutanan.

    Hitungan ini berarti 3.135 hektare atau 41 persen luas kebakaran versi satelit berada di luar catatan penanganan Pemprov.

    Bulan berikutnya, laporan Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden memantik kecaman di Kotim. Suharyanto menyebut asap di Kalteng dan Kalimantan Barat cukup tebal, tetapi kehidupan warga, lalu lintas, toko, dan rumah makan masih berjalan normal.

    Senin (12/10/2026), Suharyanto kembali melapor. Lahan yang masih dalam proses pemadaman disebut 639,23 hektare, dengan 513,89 hektare di antaranya merupakan kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

    Helikopter water bombing di Kalteng dilaporkan sudah sepekan tidak bisa terbang karena jarak pandang rendah.

    Sehari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di BNPB dan menetapkan lima tersangka dugaan korupsi dana kebencanaan, termasuk dua tenaga ahli Kepala BNPB.

    Pada Kamis (15/10/2026), Presiden melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB lewat Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Kontan melaporkan pergantian pimpinan ini menyusul operasi tangkap tangan yang menyeret adik kandung Suharyanto.

    Menuntut Aturan Ditegakkan

    PDNA turut mendesak penegakan hukum tegas terhadap pembakar lahan serta pembuatan regulasi mitigasi karhutla.

    Data kepolisian yang dihimpun Berita Sampit mencatat Polres Kotim menangani 10 perkara karhutla tahap penyidikan dengan 11 tersangka hingga awal Oktober, tujuh di antaranya ditahan.

    Sebagian besar tersangka diduga membakar lahan sendiri untuk dibersihkan, dan satu orang disebut dibayar untuk membakar lahan orang lain. Sekitar 17 perkara masih diselidiki.

    Kasus yang melibatkan korporasi ditangani Polda Kalteng. Per 10 Oktober, Kejaksaan Negeri Kotim menyatakan kepada Berita Sampit telah menerima 10 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara karhutla, dengan sebagian berkas mulai dilimpahkan.

    Secara nasional, Bareskrim Polri mendata 223 tersangka dari 273 laporan perorangan hingga 13 Oktober. Perkara yang menyeret korporasi berjumlah 98 laporan dan baru menghasilkan sembilan tersangka, satu di antaranya di Kalteng.

    Dari sisi regulasi, Kalteng memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang melarang setiap orang dan perusahaan membakar lahan. Pengecualian hanya berlaku bagi peladang anggota masyarakat hukum adat di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga untuk padi atau tanaman pangan semusim.

    Pengecualian ini gugur saat gubernur menetapkan status siaga darurat bencana, status yang di Kalteng aktif hingga 31 Oktober 2026.

    Perda yang sama mewajibkan perusahaan berisiko memiliki sistem pengendalian kebakaran dan mewajibkan gubernur mengomunikasikan data titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), serta luas areal terbakar kepada publik.

    Perda ini juga mewajibkan pemerintah provinsi menyusun rencana induk pengendalian kebakaran lahan yang memuat rencana aksi mitigasi. Pengaturan rencana induk dan sistem informasi ini kini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2025.

    Sementara itu, Kotim memiliki Perda tentang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran, namun penelusuran Kanal Independen belum menemukan perda Kotim yang khusus mengatur pengendalian atau mitigasi karhutla.

    Setelah Api Terakhir Padam

    Untuk menatap jauh ke depan, PDNA menuntut pemulihan lingkungan secara berkelanjutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan bekas terbakar, pemulihan ekosistem gambut, serta pemantauan dan pengawasan wilayah terdampak guna mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang.

    Langkah pemulihan gambut tingkat nasional sedang melewati fase transisi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan pada akhir Desember 2024.

    Sekitar 21 bulan berselang, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada 24 September 2026, dengan fokus enam provinsi bergambut termasuk Kalteng.

    Pada awal Oktober, Raja Juli menargetkan draf perpres pembentukannya rampung, namun hingga pertengahan bulan penelusuran Kanal Independen belum menemukan kabar perpres itu telah diteken.

    Melalui pernyataan sikap yang sama, PDNA mengajak Muhammadiyah dan seluruh organisasi otonomnya menyuarakan sikap bersama, memperkuat advokasi kepada pemerintah.

    ”Serta melanjutkan dan memperluas aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kabut asap,” kata Ayu.

    Aksi kemanusiaan itu sudah bergerak di Kotim. Pada Minggu (4/10/2026), gabungan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lazismu, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan BEM Universitas Muhammadiyah Sampit menyalurkan 20.000 liter air bersih tahap ketiga ke Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Tiga hari sebelumnya, 75 tabung oksigen kaleng dipasok untuk relawan MDMC Kotim.

    Desakan agar negara menghukum pembakar dan mengutamakan kelompok rentan bukanlah nyanyian baru. Hal itu pernah disuarakan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah bertahun-tahun silam.

    Kini, tuntutan dengan ruh serupa dihidupkan kembali. Datang langsung dari Sampit saat kota pelabuhan itu masih berselimut kabut pekat. (ign)

  • Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi duduk memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026). Kehadiran utuh para penggugat ini menghadirkan sebuah kontras di dalam ruang sidang.

    Mereka berhadapan dengan Tergugat I, PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK). Jika sepekan sebelumnya anak perusahaan Wilmar Group itu absen karena alamatnya disebut tidak ditemukan, kali ini mereka muncul, meski hanya diwakili tiga orang staf.

    Menurut kuasa hukum warga, ketiga utusan tersebut menapaki ruang persidangan sekadar berbekal surat tugas, bukan surat kuasa khusus.

    Kehadiran tiga staf itu sontak memantik keberatan dari kubu penggugat. Ujungnya, majelis hakim kembali menunda persidangan lantaran ada beberapa tergugat yang urung hadir.

    ”Kami sekali lagi menyayangkan bahwa pihak tergugat, PT BSK, hari ini hadir dengan memberikan surat tugas kepada stafnya. Ada tiga orang yang hadir hari ini. Namun, di situ tidak kita dapatkan surat kuasa sebagaimana telah diatur di dalam HIR Pasal 123 ayat (1) atau RBg 147,” kata Sapriyadi, kuasa hukum para penggugat, seusai sidang.

    Menurut Sapriyadi, tanpa genggaman surat kuasa, ketiga staf perusahaan tersebut secara hukum tidak memiliki hak berbicara di muka persidangan.

    ”Mereka tidak ada hak untuk berbicara di dalam persidangan. Seharusnya pihak perusahaan wajib menunjuk siapa sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum dari perusahaan itu,” ujarnya.

    Penolakan Sapriyadi bukan tanpa pijakan. Argumennya mengakar pada aturan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, termasuk Kalimantan.

    Pasal 147 ayat (1) RBg menggariskan aturan main bahwa pihak yang berperkara boleh dibantu atau diwakili oleh orang yang dikuasakan lewat surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Aturan kembar juga tertuang untuk Jawa dan Madura dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyalakan rambu yang sama, bahwa pihak yang sah mewakili perusahaan adalah direksi (Pasal 98 ayat 1).

    Undang-undang ini memang membukakan pintu bagi direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada karyawan demi tindakan hukum tertentu atas nama perseroan.

    Artinya, staf tetap sah saja maju mewakili perusahaan, asalkan mereka membawa kuasa tertulis tersebut.

    Sapriyadi menegaskan kubunya menutup pintu persetujuan bagi ketiga staf itu untuk berbicara. Kendati demikian, majelis hakim tetap mendengarkan mereka.

    ”Namun, kita keberatan dan majelis hakim juga telah mempertimbangkan hal tersebut,” katanya. Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PN Sampit mengenai sikap majelis hakim atas keberatan tersebut.

    Menyangkut penundaan sidang, Sapriyadi mengonfirmasi alasannya. ”Ditunda karena harus pemanggilan para pihak, karena memang ada beberapa tergugat yang tidak hadir,” kata Sapriyadi.

    Jejak Kuasa Hukum di Balik Nama Besar

    PT BSK berstatus sebagai anak perusahaan Wilmar International Limited, sebuah raksasa agribisnis yang bernaung di Singapura. Sapriyadi menilai korporasi dengan rentang skala sebesar itu amat mampu untuk menunjuk kuasa hukum.

    ”Kita melihat bahwa PT BSK, anak dari Wilmar Group, ini perusahaan yang sangat besar. Tidak mungkin tidak mampu memberikan kuasa kepada kuasa hukum,” katanya.

    Rekam jejak perkara mengonfirmasi hal tersebut. PT BSK sebenarnya pernah diwakili oleh kuasa hukum saat menghadapi sengketa lahan di hamparan kawasan yang sama.

    Pada sidang 2 September 2026 untuk Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yakni gugatan kelima warga ini sebelum didaftarkan ulang, kuasa hukum PT BSK hadir.

    Begitu pula dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt terkait lahan di kawasan Sebabi yang digugat Sarnudin J, PT BSK memberikan kuasa kepada kantor advokat Arman Sinurat & Rekan.

    Kehadiran Perdana

    Kehadiran staf bersurat tugas ini menjadi wajah perdana PT BSK yang menampakkan diri di ruang sidang untuk Perkara 80/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Pada sidang 7 Oktober 2026, para penggugat mesti menanti dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB untuk sebuah sidang yang berlangsung tak sampai setengah jam.

    Saat itu PT BSK tidak hadir, dan menurut Sapriyadi, majelis hakim menyampaikan bahwa alamat perusahaan tidak ditemukan. Pihak PN Sampit lantas menyatakan akan memanggil ulang tergugat yang belum hadir.

    Persoalan pemanggilan ini juga pernah mewarnai perjalanan perkara saat gugatan ini masih bernomor 63.

    Menurut Ardon, kuasa hukum penggugat, panggilan untuk PT BSK pada sidang pertama 19 Agustus 2026 tidak sampai.

    Perkara 63 itu kemudian dicabut pada 23 September 2026 dan didaftarkan ulang sehari setelahnya sebagai Perkara 80, dengan komposisi lima penggugat dan enam tergugat yang sama persis.

    Jalur Perdata Pertahankan Tanah Adat

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Dalam gugatannya, warga juga mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 milik PT BSK terbit di atas kawasan hutan sebelum adanya keputusan pelepasan kawasan hutan.

    Sapriyadi menambahkan, para penggugat memilih untuk terus melangkah di jalur perdata sembari merawat ketenangan di lapangan.

    ”Untuk para prinsipal, kita berproses secara perdata dan menjaga kondusivitas di lapangan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kita juga tetap pada koridor hukum, menjalankan alur untuk proses bersidang sampai nanti diputuskan siapa sebagai pemilik lahan itu,” katanya.

    Ia menyebut kelima penggugat hadir secara tertib dan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pengadilan.

    ”Saya rasa pihak prinsipal hari ini sudah hadir secara tertib, baik, dan juga mengikuti jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas keberatan yang diajukan kuasa hukum penggugat tersebut. (ign)

  • Orangutan Terbius Tersangkut di Pohon: Jaring Pengaman Dibentangkan di Bawahnya, Ira Dievakuasi dari Lahan Hangus Baamang

    Orangutan Terbius Tersangkut di Pohon: Jaring Pengaman Dibentangkan di Bawahnya, Ira Dievakuasi dari Lahan Hangus Baamang

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Bencana pembumihangusan hutan dan lahan (karhutla) yang terus menggerogoti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali membuahkan tragedi ekologis.

    Satu individu orangutan betina berusia sekitar 20 tahun ditemukan terluntang-lantar dalam kondisi tubuh kurus kering di atas pohon sisa kebakaran di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 9, Gang Sahabat, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Rabu (14/10/2026) malam.

    Proses evakuasi yang berlangsung menegangkan tersebut bermula dari laporan warga bernama Sabinus pada pagi hari pukul 10.10 WIB. Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit, Seksi KSDA Wilayah II, dan Orangutan Foundation International (OFI) yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan bius.

    Namun, satwa liar berbobot 28 kilogram tersebut tidak langsung jatuh melainkan tersangkut pingsan di dahan pohon. Petugas merespons cepat dengan membentangkan jaring pengaman di bawahnya sebelum seorang personel memanjat pohon untuk menurunkan tubuh satwa terlindung tersebut.

    Kepala BKSDA Resort  Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa penanganan darurat di zona bekas terbakar tersebut berhasil menyelamatkan nyawa primata tersebut.

    “Orangutan terbius, namun sempat tersangkut di pohon. Petugas memanjat dan berhasil menurunkannya ke jaring pengaman yang dibentangkan di bawah. Hasil pemeriksaan awal dokter tidak menemukan luka bakar, tetapi kondisi tubuh satwa sangat kurus,” terang Muriansyah.

    Satwa betina itu kemudian diberi nama Ira oleh Wakil Bupati Kotim Irawati yang hadir langsung memantau proses evakuasi hingga malam hari. Nama tersebut diambil sebagai simbol keprihatinan mendalam atas hancurnya rumah alami satwa akibat amukan api. Usai pengambilan sampel darah dan pemeriksaan medis darurat, Ira dimasukkan ke kandang angkut untuk dilarikan ke Kantor BKSDA di Pangkalan Bun guna perawatan pemulihan.

    Evakuasi orangutan “Ira” di Baamang Hulu menjadi bukti otentik betapa ganasnya dampak karhutla Kotim yang telah menghancurkan koridor jelajah (home range) satwa langka. Temuan kondisi fisik Ira yang kurus kering mengindikasikan bahwa satwa ini telah mengalami kelaparan panjang (starvation) akibat vegetasi pakan alami di hutan hancur dilalap api.

    BKSDA Kalteng bersama KLHK didesak membentuk Satgas Khusus Penyelamatan Satwa di seluruh zona karhutla Kotim. Keberadaan tiga individu orangutan yang dievakuasi dalam beberapa bulan terakhir menegaskan bahwa masih banyak satwa terlindung yang terjebak di pulau-pulau vegetasi yang terkepung api.

    Pemkab Kotim dan penegak hukum dituntut menindak tegas pelaku pembakaran lahan di area pemukiman dan pinggiran kota. Pembiaran pembakaran vegetasi tidak hanya melumpuhkan kesehatan warga, tetapi secara sistematis memusnahkan keanekaragaman hayati yang dilindungi undang-undang.

    Orangutan terbius tersangkut di pohon! Ira dievakuasi dari lahan hangus Baamang Hulu usai jaring pengaman dibentangkan! Kondisi tubuh kurus kering akibat habitat hancur terbakar, BKSDA didesak bentuk Satgas Rescue Satwa Karhutla! (***)

  • Menagih Peta Pertanahan: Desakan Overlay HGU dan Selisih yang Belum Terjawab di Pantap

    Menagih Peta Pertanahan: Desakan Overlay HGU dan Selisih yang Belum Terjawab di Pantap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tuntutan enam warga sekadar mencari kepastian letak lahan 179,3 hektare di Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu.

    Saat Musi (62) dan warga lainnya kembali menginjakkan kaki di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kantah Kotim) pada Selasa (13/10/2026), desakan mereka belum bergeser satu sentimeter pun.

    Warga menagih hasil pencocokan titik (overlay) hamparan sengketa tersebut terhadap batas Hak Guna Usaha (HGU) PT Tapian Nadenggan.

    Harapan yang mereka pertahankan sejak Agustus 2026 itu nyatanya membentur tembok birokrasi. Pertemuan itu hanya melahirkan sembilan halaman berita acara rapat, tanpa satu pun keputusan soal peta. Apalagi deretan angka koordinat.

    PT Tapian Nadenggan, anak usaha PT SMART Tbk (Sinar Mas), menolak permohonan pengadu dengan alasan perkara perdata antara warga dan perusahaan sudah berkekuatan hukum tetap.

    BPN Kotim menyatakan netral dan menjadikan hasil rapat sebagai bahan laporan ke Kementerian ATR/BPN.

    Berkas perkara sengketa ini menyimpan teka-teki selisih luasan yang letaknya perlu dipastikan melalui uji spasial.

    Izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan semula tercatat seluas 8.279,23 hektare, angka yang kembar identik dengan jumlah luas dua sertifikat HGU-nya.

    Hampir sebulan setelah warga mendaftarkan gugatan pada Oktober 2025, Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah menerbitkan pertimbangan teknis untuk tambahan 203,92 hektare. Sehari kemudian, perizinan berusaha baru terbit untuk 8.483,15 hektare.

    Pengadilan Negeri (PN) Sampit, yang putusannya dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya, menyatakan perusahaan berhak berusaha di atas lahan sengketa dan mencatat izin hasil revisi itu mencakup objek sengketa.

    Rangkaian putusan tersebut membisu soal apakah objek sengketa berada di lahan izin lama yang luasnya setara HGU, atau menempati hamparan tambahan 203,92 hektare.

    Dua putusan itu juga tidak memuat satu kalimat pun yang menyatakan objek berada di dalam HGU perusahaan.

    Ketiadaan data fisik dalam putusan inilah yang menyalakan desakan enam pengadu. Mereka meminta Kantah Kotim menuangkan letak dan koordinat objek, posisinya terhadap batas HGU, serta luasan yang berada di dalam maupun di luar HGU ke dalam berita acara hasil overlay.

    Kenyataannya, dokumen yang mereka teken pada 13 Oktober itu hanya merekam riwayat pengaduan dan sikap para pihak, tanpa melahirkan satu titik koordinat pun.

    Rapat Kedua Tanpa Titik Koordinat

    Salinan Berita Acara Nomor 2358/BA-62.02.600.MP/X/2026 yang diperoleh Kanal menjadi rekaman tertulis pertemuan tersebut.

    Rapat koordinasi kedua itu bermula sekitar pukul 14.00 WIB, dipimpin Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Kotim, Enda Soaloon Nasution. Undangannya mencantumkan acara “Pembahasan Khusus persiapan penyajian informasi pertanahan”.

    Pihak pengadu hadir utuh: kuasa hukum Sapriyadi bersama Musi, Karsi Koleng, Kartono S.R.S, Gerakan, Sendi, dan Supri. Supri hadir selaku ahli waris Mulyadi yang kini tercatat almarhum.

    Perusahaan mengirim Robert Darmawan dari bagian litigasi, Septiadi dari bagian perizinan, dan Asean yang meneken berita acara atas nama PT Tapian Nadenggan.

    Kehadiran tiga utusan ini terjadi usai pihak perusahaan tidak hadir pada rapat pertama 6 Oktober. Menurut ringkasan berita acara, surat perusahaan bertanggal 2 Oktober beralasan ada kegiatan yang telah teragendakan dan meminta penundaan hingga minggu keempat Oktober “dan/atau waktu lainnya sesuai komunikasi”.

    Pada rapat kedua, 13 Oktober, Sapriyadi meminta kepastian hukum mengenai status objek perkara. ”Apakah berada di dalam atau di luar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Tapian Nadenggan,” kata Sapriyadi, seperti tertulis dalam berita acara.

    Warga menyatakan objek sengketa belum pernah dilakukan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) kepada keenam nama itu.

    Sikap perusahaan tertuang rapi dalam dua butir. ”Menegaskan komitmen untuk mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku serta mematuhi Putusan Pengadilan yang telah ditetapkan,” demikian tertulis pada bagian PT Tapian Nadenggan.

    Pihak perusahaan juga menolak permohonan dari pihak Pemohon, dengan pertimbangan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). Dokumen itu tidak merinci permohonan mana yang ditolak.

    Enda menyatakan sikap netral (tidak berpihak) atau tidak mengintervensi hasil Putusan Pengadilan, melainkan hanya bertugas memberikan informasi teknis dan administratif yang diperlukan.

    Pertemuan itu, menurut dia, bertujuan membuka ruang komunikasi agar dialog para pihak tidak tertutup.

    Hasilnya menjadi bahan laporan kepada Kementerian ATR/BPN Cq. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan.

    Dalam rapat sebelumnya, perwakilan BPN yang memimpin forum menyebut bahwa overlay perlu dikoordinasikan dengan unit kerja pengukuran, serta menyatakan akan melaporkan permintaan warga kepada Kepala Kantor dalam satu sampai dua hari.

    Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Heri Paskarianto turut hadir pada rapat kedua ini. Ia menyampaikan sikap serupa dengan Enda, namun berita acara tidak mencatat paparan informasi teknis apa pun darinya.

    Keputusan soal overlay, metodenya, maupun jadwalnya tidak tertulis di lembaran administratif tersebut. Dokumen itu juga tidak menyinggung surat keberatan kuasa hukum warga bertanggal 6 Oktober, yang meminta klausul dianggap menyetujui dalam undangan rapat pertama diterapkan kepada perusahaan.

    Kepala BPN Kotim Mumin Haryanto tidak masuk dalam daftar hadir.

    Usia pengaduan ini menginjak enam bulan terhitung sejak surat Kementerian ATR/BPN bertanggal 8 April 2026. BPN Kotim memanggil warga untuk klarifikasi pada Juni dan perusahaan pada September, masing-masing hingga panggilan terakhir.

    Benteng Vonis dan Deretan Alas Hak

    PN Sampit membacakan putusan perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Spt pada 27 April 2026. Majelis yang dipimpin Qurratul Aini Fikasari menolak gugatan warga dan mengabulkan sebagian gugatan balik perusahaan.

    Tuntutan ganti rugi perusahaan terhadap warga, Rp2.435.911.600 kerugian materiil dan Rp5 triliun kerugian imateriil, ditolak.

    PT Palangka Raya menguatkan putusan itu pada 15 Juli 2026 dengan perbaikan redaksional, dan perkaranya kini berkekuatan hukum tetap.

    Majelis PN menimbang perkara dari sisi alas hak. Surat pernyataan penguasaan fisik warga dinilai sekadar petunjuk pendaftaran tanah, sedangkan perusahaan dinilai berhak berusaha berdasarkan rangkaian bukti.

    Hak berusaha perusahaan di atas hamparan sengketa dinyatakan dalam amar ”sebagaimana dibuktikan dengan” lima dokumen, yakni dua keputusan bupati tahun 2003 tentang peralihan izin lokasi dari PT Binasawit Abadipratama (BAP) kepada PT Mitratama Abadi Makmur dan perubahan IUP tahun 2020.

    Kemudian, keputusan Menteri LHK tahun 2022 tentang batas areal pelepasan kawasan hutan produksi terbatas seluas 8.179,64 hektare, serta perizinan berusaha berbasis risiko dengan lampiran bertanggal 4 November 2025.

    Dalam rumusan amar putusan tersebut, tidak satu pun dari lima dokumen penguat itu berupa sertifikat HGU.

    Dua sertifikat HGU perusahaan justru mengemuka di bagian pertimbangan: Nomor 12/Sandul, Durian Kait, dan Terawan seluas 3.561,84 hektare, serta Nomor 29/Tanggar dan Biru Maju seluas 4.717,39 hektare.

    Keduanya terbit 5 Oktober 2005 atas nama PT Mitratama Abadi Makmur dan dibalik nama ke PT Tapian Nadenggan pada 2009 setelah penggabungan usaha pada 2006.

    Hakim PN menyandarkan keyakinannya pada rangkaian bukti yang mencakup dua sertifikat itu, lalu menyimpulkan perusahaan berhak berusaha “sesuai dengan ijin yang telah terbit dan termasuk juga di dalamnya objek sengketa”.

    Pada tingkat banding, warga mendalilkan bahwa izin lokasi, IUP, dan perizinan berusaha bukanlah hak atas tanah. Majelis PT menepis keberatan tersebut, karena PN dinilai tidak semata bertumpu pada izin, tetapi juga pada rangkaian bukti termasuk perubahan nama pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan.

    Tidak ada kalimat dalam dua putusan itu yang menyatakan 179,3 hektare tersebut berada di dalam HGU Nomor 12 maupun Nomor 29.

    Dalam jawabannya di PN, perusahaan menyebut objek sengketa sebagai bagian dari lahan perkebunan seluas 8.483,15 hektare, luasan yang bersumber dari izin lokasi baru dan revisi IUP.

    Saksi perusahaan menerangkan lokasi objek sejak 1993 berada di Dusun Pantap, Desa Tangar, yang dimekarkan menjadi Desa Pantap pada 2011 sampai 2012. Judul sertifikat HGU Nomor 29 memuat nama Tanggar dengan dua huruf g.

    Saksi warga, Gregorius Guntur, menerangkan wilayah Sungai Paken pada 1991 masuk Desa Sebabi.

    Warga sejatinya mengajukan overlay sebagai bukti di persidangan. Bukti P-25 dalam daftar bukti mereka menampakkan fotokopi overlay peta HGU perusahaan dan peta lokasi objek sengketa yang bersumber dari situs resmi Kementerian ATR.

    Saksi yang membuatnya menerangkan, analisis spasial itu disusun mandiri dari koordinat lapangan dan peta daring, bukan produk resmi instansi pertanahan.

    Pertimbangan hakim tidak membahas isi overlay tersebut. Bukti P-25 hanya disebut dalam kelompok bukti berupa cetakan foto.

    Dalam jawabannya, perusahaan mempersoalkan klaim warga yang disebutnya tanpa keterangan koordinat, atau gambaran letak yang dapat diverifikasi.

    Majelis kemudian menggelar pemeriksaan setempat di Desa Pantap, dan kedua pihak membenarkan lokasi yang didatangi hakim adalah objek perkara.

    Pencarian Peta Berujung di Meja Kementerian

    Persetujuan tata ruang untuk seluruh 8.483,15 hektare itu terbit dari kementerian yang kini menerima pengaduan warga.

    Menurut putusan PN, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk luas tersebut diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN/Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 21 Agustus 2025, dan dicatat sebagai izin lokasi baru perusahaan.

    Dalam uraian tentang legalitas usaha perusahaan, putusan PN juga mencatat dua pucuk surat bertanggal 5 Januari 2026 kepada Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Tengah.

    Isinya permohonan survei dan pemetaan tematik, serta permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral atas nama PT Tapian Nadenggan.

    Warga mengetuk pintu institusi yang sama. Dalam daftar bukti di PN, mereka mengajukan dokumen permohonan telaahan peta lokasi sengketa yang disampaikan saat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah.

    Kementerian ATR/BPN setidaknya dua kali menyurati Kantah Kotim soal pengaduan ini. Surat Direktur Penanganan Perkara Pertanahan bertanggal 8 April 2026, berperihal konfirmasi laporan pelanggaran hukum oleh PT Tapian Nadenggan, meminta Kantah menjelaskan duduk permasalahan.

    Surat 27 Juli 2026 dari direktorat jenderal yang sama meminta penelitian data fisik, yuridis dan administrasi terhadap permasalahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang juga dikutip hakim PN dalam perkara ini, mendefinisikan data fisik sebagai keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah.

    Berita acara 13 Oktober tidak mencantumkan hasil penelitian data fisik itu, dan Permen ATR/BPN 21/2020 mengategorikan dokumen hasil penanganan sengketa yang masih berproses sebagai rahasia.

    Sepekan sebelumnya, perwakilan BPN yang memimpin rapat 6 Oktober menyebut penyajian data tidak akan memakan waktu lama bila koordinat tersedia.

    ”Kita tidak perlu waktu terlalu lama lagi,” ujarnya dalam pertemuan.

    Sapriyadi menyatakan fotokopi koordinat hasil pemeriksaan setempat, yang diambil bersama majelis hakim dan perusahaan, sudah diserahkan kepada BPN.

    ”Kami berharap dengan overlay-nya nanti kami mendapatkan informasi publik yang valid, tidak mengira-ngira,” tegas Sapriyadi.

    Musi menyampaikan permintaan yang lebih sederhana. ”Supaya saya tahu tempatnya itu titiknya,” ujarnya.

    Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah Rizky R Badjuri menjelaskan garis kewenangan antara BPN dan Dinas Perkebunan dalam wawancara pada Juni 2026 lalu.

    ”Kalau kita bicara HGU, itu kewenangan BPN. Kalau Dinas Perkebunan, konteksnya izin usaha perkebunan,” katanya.

    Nasib Sembilan Halaman Berita Acara

    Kelanjutan pengaduan ini diatur Permen ATR/BPN 21/2020, yang menurut basis data hukum Kementerian ATR/BPN masih berlaku.

    Aturan birokrasi itu menyebut rapat koordinasi menghasilkan kesimpulan berupa penyelesaian kasus atau rekomendasi bahwa data tambahan masih diperlukan. Berita acara 13 Oktober tidak memuat bagian kesimpulan.

    Aturan yang sama membagi penyelesaian kasus ke dalam tiga kriteria. Kriteria pertama bersifat final, di antaranya berupa surat penolakan dari BPN atas permohonan, dan kasus yang selesai dengan kriteria ini tidak dapat ditangani lagi.

    Pihak yang bersengketa dapat meminta informasi perkembangan penanganan secara tertulis, tetapi informasi berupa dokumen data fisik, data yuridis, dan dokumen penanganan kasus dikecualikan.

    Halaman kedelapan berita acara itu ditutup dengan kalimat baku. ”Dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.”

    Musi, Karsi Koleng, Kartono S.R.S, Gerakan, Sendi, dan Supri selaku ahli waris Mulyadi membubuhkan tanda tangan sebagai saksi. Letak pasti hamparan 179,3 hektare yang mereka minta untuk diuji terhadap batas HGU tidak tercantum di lembar mana pun. (ign)

  • Kebakaran Hutan dan Semak Belukar Dekat Permukiman Samuda Kecil, 3 Hektare Terbakar

    Kebakaran Hutan dan Semak Belukar Dekat Permukiman Samuda Kecil, 3 Hektare Terbakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kebakaran hutan dan semak belukar terjadi di dekat permukiman warga Desa Samuda Kecil, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu malam (14/10/2026). Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait melakukan pemadaman dan pendinginan hingga pukul 21.00 WIB. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai tiga hektare.

    Berdasarkan laporan Pos Damkar Sektor Samuda, informasi kebakaran diterima dari masyarakat. Petugas berangkat pukul 13.30 WIB dan tiba di lokasi 15 menit kemudian. Operasi pemadaman dimulai pukul 13.50 WIB.

    “Objek yang terbakar berupa hutan dan semak belukar di dekat permukiman. Hingga operasi selesai, penyebab kebakaran belum diketahui,” ungkap Kepala Damkar Pos Samuda Supianor.

    Pemadaman Berlangsung hingga Malam

    Pos Damkar Sektor Samuda mengerahkan satu unit MTPK 12 dengan empat personel, yakni Kepala Pos Supianor, Saleh, Haris, dan Rusdiansyah.

    Penanganan juga melibatkan unsur Kecamatan MHS, Polsek Samuda, Koramil Samuda, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) tingkat kecamatan dan desa.

    Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan dilanjutkan dengan pendinginan pada area yang terbakar. Setelah operasi selesai, unit kembali untuk mengisi tangki air sebelum disiagakan untuk penanganan berikutnya.

    Laporan Kepala Pos Damkar Sektor Samuda Supianor menyebut dukungan logistik selama operasi berada dalam kategori cukup. Penanganan, kemampuan petugas, dan komunikasi juga dilaporkan berjalan baik.

    Penyebab Belum Diketahui

    Luas lahan terbakar diperkirakan sekitar tiga hektare. Laporan tidak mencatat adanya korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

    Meski operasi pemadaman dan pendinginan telah selesai, penyebab munculnya api belum diketahui. Belum ada pula keterangan lebih lanjut mengenai titik awal kebakaran maupun hasil pemeriksaan di lokasi.

    Lokasi kebakaran yang berada dekat permukiman menjadi perhatian dalam penanganan. Namun, laporan yang tersedia belum merinci jarak area terbakar dari rumah warga ataupun apakah terdapat bangunan yang terancam. (***)

  • Sudah Tercekik Asap, Warga Sampit Kini Dipaksa Minum Air Asin: Intrusi Laut Tembus Baamang

    Sudah Tercekik Asap, Warga Sampit Kini Dipaksa Minum Air Asin: Intrusi Laut Tembus Baamang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Menderita di bawah cengkeraman racun asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum cukup bagi warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kini, masyarakat Kota Sampit dan sekitarnya dihadapkan pada penderitaan ganda: rusaknya sumber air bersih akibat lonjakan kadar garam (salinitas) Sungai Mentaya. Lidah intrusi air laut yang kian menyorok jauh ke hulu resmi menembus wilayah Kecamatan Baamang, Rabu (14/10/2026).

    Kondisi darurat ini memaksa Perumdam Tirta Mentaya Kotim merilis imbauan agar warga di lima kecamatan terdampak menghentikan total penggunaan air leting/PDAM untuk kebutuhan minum dan memasak.

    Kecamatan Baamang menjadi wilayah terbaru yang terjangkit racun air asin setelah sebelumnya melumpuhkan pasokan air bersih di Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Seranau, dan Mentawa Baru Ketapang.

    Kepala Bagian Teknik Perumdam Tirta Mentaya Kotim  Edy Dyufriadi, membeberkan bahwa air baku di Intake Tanah Mas, Kecamatan Baamang, telah berubah rasa menjadi payau akibat kemarau ekstrem yang mengeringkan debit air tawar dari daratan.

    “Sehubungan dengan kondisi musim kemarau yang menyebabkan terjadinya intrusi air laut dan peningkatan kadar salinitas, air baku Sungai Mentaya di Intake Tanah Mas mulai terasa payau. Pelanggan di lima kecamatan diimbau tidak menggunakan air distribusi untuk minum maupun memasak, dan sementara ini hanya diperuntukkan bagi kebutuhan MCK,” tegas Edy Dyufriadi, Rabu (14/10/2026).

    Debit Anjlok 50 Liter per Detik dan Penyaluran Bantuan Digeser ke Kota Besi

    Dampak mengganasnya intrusi air laut ini tidak hanya merusak cita rasa air baku, tetapi juga memangkas kemampuan produksi Perumdam Tirta Mentaya. Debit air baku dilaporkan merosot drastis antara 40 hingga 50 liter per detik, yang mengakibatkan gangguan tekanan dan penurunan volume distribusi di zona pelayanan Baamang dan Ketapang.

    Meski demikian, Perumdam memilih tetap mengoperasikan pompa distribusi agar kebutuhan mendasar MCK (mandi, cuci, kakus) masyarakat tidak terhenti total. Sebagai langkah darurat, titik pengisian tangki bantuan air bersih layak minum terpaksa digeser dari Baamang ke Kecamatan Kota Besi yang pasokannya dinilai masih aman.

    Namun, Perumdam memperingatkan zona aman tersebut terancam sirna. Jika hujan berintensitas tinggi tidak kunjung turun hingga akhir Oktober 2026, air asin diprediksi bakal terus merayap naik dan melumpuhkan intake air di Kecamatan Kota Besi.

    Lumpuhnya kualitas air minum di lima kecamatan utama Kotim menjadi bukti konkret rapuhnya infrastruktur mitigasi bencana kekeringan Perumdam Tirta Mentaya. Membiarkan ratusan ribu warga mengonsumsi air asin atau membeli air galon dengan biaya membengkak di tengah bencana asap karhutla adalah bentuk pembiaran krisis multidimensi.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Urgensi Pendistribusian Tangki Air Bersih Gratis: Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya didesak mengerahkan seluruh armada tangki air secara sistematis ke permukiman padat penduduk. Bantuan air minum gratis wajib didistribusikan untuk mencegah keputusasaan warga yang nekat memasak menggunakan air asin berpolusi tinggi.
    2. Pembangunan Bendung Gerak/Teknologi Pengolahan Salinitas: Perumdam dan Dinas PUPR Kotim dituntut menyusun solusi jangka panjang berupa pembangunan struktur penahan intrusi (estuary dam) atau sistem pengolahan air asin (Desalination System) pada intake utama, agar krisis tahunan ini tidak terus berulang setiap kali kemarau melanda.

    Sudah tercekik asap, warga Sampit kini dipaksa minum air asin!  Intrusi air laut tembus Baamang, air PDAM di 5 kecamatan resmi tak layak minum dan memasak!  Debit air turun 50 liter/detik, Pemkab dan  Perumdam didesak pasok tangki air bersih gratis untuk warga! (***)

  • Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap pekat masih mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur ketika Kepala Desa Tumbang Penyahuan Sempung bersama warga lainnya meninggalkan desa.

    Mereka menempuh sekitar lima jam perjalanan darat, membelah pekatnya udara menuju Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026).

    Kabut yang sama telah lebih dulu ”menyiksa” warga kota. Ruang sidang Chandra yang berpendingin udara tak luput dari asap tipis sisa kebakaran hutan dan lahan yang menyusup masuk.

    Asap ini ikut menyelinap ke ruangan, menyudutkan warga yang tengah mencari keadilan di tengah kepungan udara yang tak menyisakan tempat untuk bernapas dengan nyaman.

    Di seberang kursi warga sebagai penggugat, kursi para tergugat melompong sampai palu sidang diketuk tanda bubar.

    Sempung, Setia Wendy, Bahrun, dan Suling hadir didampingi dua kuasa hukumnya, Sapriyadi dan Ardon.

    Empat warga ini menantang kekuatan raksasa. Mereka menggugat satu perusahaan sawit, dua kementerian, satu kantor pertanahan, satu satuan tugas bentukan presiden, dan satu badan usaha milik negara sekaligus.

    Perkara bernomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt itu memikul tuntutan ganti rugi Rp5,005 triliun kepada PT Karya Makmur Sejahtera (KMS).

    Sebelum menyentuh deretan angka, gugatan bertanggal 25 September 2026 yang salinannya diperoleh Kanal Independen ini meletakkan fondasi utama, yakni meminta pengadilan menyatakan keempat penggugat sebagai pemilik sah tanah adat seluas sekitar 516,09 hektare, lalu memerintahkan PT KMS mengeluarkan tanah itu dari areal perizinannya.

    Warga menilai kenyataan ruang sidang hari itu berseberangan dengan janji di atas kertas. Delapan hari sebelum sidang, PT KMS lewat siaran pers 6 Oktober 2026 menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya melalui pembuktian.

    Kursi Tergugat yang Kosong

    Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan kehadiran para pihak itu berlalu kurang dari setengah jam. Majelis hakim menyebut seluruh tergugat telah menerima panggilan yang dikirim ke alamat masing-masing.

    Catatan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit menunjukkan biaya panggilan pertama untuk keenam tergugat sudah dibebankan pada 29 September 2026, berselang sehari setelah perkara terdaftar dan 15 hari sebelum sidang bergulir.

    Kantor Pertanahan Kotim, satu-satunya tergugat yang berumah di Sampit, juga absen. Ketidakhadiran serupa ditunjukkan dua kementerian dan satuan tugas yang berkedudukan di Jakarta, serta PT KMS dan PT Agrinas Palma Nusantara.

    ”Hari ini kami sudah menghadiri persidangan berdasarkan relaas panggilan. Hari ini merupakan sidang pertama. Namun, lagi-lagi kami sangat kecewa terhadap pihak tergugat karena tidak hadir,” kata Sapriyadi usai sidang.

    Menurut dia, keterangan majelis hakim dan pemeriksaan relaas di ruang sidang menunjukkan tidak ada tergugat yang terlewat. ”Sudah sampai semua. Artinya, tidak ada yang terlewati. Semuanya menerima undangan tersebut,” ujarnya.

    Sang pengacara lantas menyinggung klarifikasi perusahaan yang meramaikan ranah media. ”Kita berharap mereka hadir dan tidak hanya mengklarifikasi melalui media saja, tetapi hadir langsung di persidangan agar bisa dibuktikan apa saja yang memang harus mereka buktikan berdasarkan keterangan mereka melalui media. Jangan hanya berani di media saja,” tegasnya.

    ”Ayo, ini gugatan resmi. Melalui persidangan ini, kita buktikan secara bersama-sama,” lanjutnya.

    Melalui bagian humasnya, PT KMS menyodorkan pembelaan berbeda soal panggilan. Susi Darkoni HS Uga menyatakan unit operasional belum menerima lembar panggilan tersebut.

    ”Kami belum terima panggilan. Padahal harusnya tiga hari sebelum sidang sudah terima,” katanya.

    Meski demikian, dia tak bisa memastikan belum benar-benar menerima. ”Biasanya kalau diterima di kantor perwakilan, disampaikan ke kami,” katanya saat dikonfirmasi.

    Susi menegaskan, perusahaan tidak bermaksud tak hadir dan tetap menghormati proses yang berjalan di PN Sampit.

    ”Pada intinya kami siap menghadapi gugatan, suka tidak suka. Bukan kali ini saja kami menghadapi proses hukum seperti ini,” ujarnya.

    Tanah yang Dulu Disebut HCV

    Akar sengketa tersebut merentang jauh menembus lapisan waktu. Menurut Sapriyadi, jantung gugatan ini adalah tanah adat yang digenggam keempat kliennya secara turun-temurun.

    Tanah itu, kata dia, lebih dulu dilabeli perusahaan sebagai kawasan konservasi sebelum akhirnya tersapu menjadi hamparan sawit.

    ”Ada empat masyarakat adat yang tanahnya merupakan hak milik mereka secara turun-temurun, yang memang mereka duduki dan kuasai. Namun, perusahaan telah mengambilnya secara paksa. Bahkan, sebelum ditanami, mereka menyampaikan bahwa lahan itu adalah lahan HCV. Namun, faktanya, lahan itu habis digarap dan ditanami kelapa sawit,” kata Sapriyadi.

    Istilah HCV merujuk pada areal bernilai konservasi tinggi, yang dalam kamus dokumen perusahaan ditulis high conservation value (HCV).

    Sapriyadi menyebut masih ada titik-titik lahan yang belum pernah diganti rugi, terutama kepingan kawasan yang dahulu dinyatakan masuk areal konservasi.

    Jejak kawasan konservasi itu tercatat abadi dalam dokumen perusahaan sendiri. Ringkasan penilaian HCV PT KMS yang diunggah ke situs Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) revisi April 2016 mencatat total areal HCV seluas 1.870,60 hektare.

    Bentangan alam ini merangkum Koridor Bukit Santuai-Bukit Hawuk seluas 97,32 hektare. Kala itu, perusahaan menyatakan telah menanam 1.017,60 hektare sawit sejak 2010 dan memastikan tidak ada areal HCV yang ikut ditanami.

    Dokumen yang sama memasukkan sempadan Sungai Mahawai seluas 4,30 hektare ke dalam wilayah HCV. Sungai Mahawai merupakan batas selatan tanah Sempung pada Objek Sengketa I, menurut gugatan.

    Benang kusut ini sudah terdeteksi sejak lama. Kajian dampak sosial tim Fakultas Kehutanan IPB hasil survei lapangan pada Oktober 2009 dan dimuat dalam dokumen RSPO 2016 merekam keluhan serupa dari mulut warga.

    Konflik tenurial di sekitar PT KMS terus hidup, antara lain karena ganti rugi lahan yang belum selesai. Warga juga memandang mesin pembebasan lahan cenderung didahulukan, sementara urusan keabsahan status tanah diselesaikan belakangan.

    Perusahaan memegang posisi yang berseberangan. Dalam siaran pers 6 Oktober 2026, PT KMS memukul rata menyatakan seluruh bidang yang menjadi objek klaim tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, rilis panjang itu tidak menyinggung satu kata pun soal riwayat status HCP.

    Rp5 Triliun, Tanah Lebih Dulu

    Gugatan setebal 15 halaman membedah empat hamparan ruang hidup yang disengketakan.

    Objek Sengketa I milik Sempung seluas sekitar 50 hektare diperkuat surat pernyataan tahun 2012 dan Surat Keterangan Tanah Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Santuai Nomor 55/DKA/KC-BS/VI/2026, lengkap dengan pemetaan 80 titik koordinat.

    Objek Sengketa II milik Setia Wendy seluas sekitar 85,09 hektare bersandar pada surat pernyataan tanah adat 19 Juli 2004.

    Objek Sengketa III milik Bahrun yang seluas sekitar 50 hektare diperoleh dari orang tuanya, Arifin Bin Gilis, berdasarkan surat pernyataan tanah 5 Juni 2007. Sementara Objek Sengketa IV milik Suling membentang paling luas, menyentuh sekitar 331 hektare.

    Keempat warga merajut kepemilikan mereka pada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, sebagaimana dinaungi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

    Menurut gugatan, kurun 2006 sampai 2009 menjadi fase ketika PT KMS menggusur tanah adat berisi kebun karet, rotan, dan buah-buahan milik para penggugat tanpa pernah memberikan ganti rugi.

    Tuntutan utama mereka terfokus pada pengakuan. Para penggugat meminta majelis hakim mengesahkan mereka sebagai pemilik sah keempat bidang itu, menjatuhkan vonis perbuatan melawan hukum kepada keenam tergugat, dan menghukum PT KMS mengeluarkan objek sengketa dari lokasi perizinannya secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat.

    Kompensasi finansial baru menyusul di urutan belakang. Kerugian materiil sekitar Rp5 miliar merupakan taksiran panen dari kebun karet, rotan, dan buah-buahan yang musnah digusur, yang menurut gugatan menjadi urat nadi pencaharian para penggugat.

    Kerugian imateriil raksasa senilai Rp5 triliun dituntut karena para penggugat telah kehilangan mata pencaharian serta Para Penggugat merasa dipermainkan sedemikian rupa oleh Tergugat I, sehingga menyebabkan Para Penggugat kehilangan Hak Atas Tanah, ditambah kerugian waktu, tenaga, dan pikiran.

    Gugatan juga meminta uang paksa Rp5 juta per hari apabila PT KMS kelak lalai menjalankan putusan.

    Terkait dalil hukumnya, para penggugat menukik tajam pada alas hak. Mereka menyebut PT KMS menanam sawit tanpa hak guna usaha (HGU).

    Menurut gugatan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, mensyaratkan korporasi mengantongi hak atas tanah sekaligus izin usaha perkebunan.

    Tafsir penggugat berkelindan dengan ketegasan pejabat yang institusinya kini ikut berstatus tergugat.

    Pada Oktober 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan sawit wajib mengantongi izin usaha perkebunan dan HGU sekaligus seusai putusan MK.

    Ia bahkan mengungkap ada 537 perusahaan di negara ini yang beroperasi hanya bermodal izin usaha perkebunan di hamparan lahan seluas total 2,5 juta hektare.

    Tumpukan dokumen perusahaan sendiri memperkuat dalil tersebut. Tabel dokumen legal PT KMS dalam laporan kajian stok karbon Desember 2018 memuat akta pendirian, izin lokasi 2005, izin usaha perkebunan 2006, izin kelayakan lingkungan 2008, dan data kadastral seluas 12.982 hektare dari BPN tahun 2008.

    Tidak ada tulisan HGU terpampang dalam daftar itu, kontras dengan tabel milik PT AWL, perusahaan satu grupnya, yang mencantumkan HGU.

    Laporan yang sama memotret realitas bahwa areal PT AWL dan PT KMS menempati hamparan berstatus areal penggunaan lain, hutan produksi konversi, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

    Upaya tukar-menukar kawasan hutan bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bergulir sejak 2013 masih berjalan saat laporan disusun.

    Padahal, dalam dokumen RSPO 2016, PT KMS menyatakan komitmen tertulis akan menempuh izin tukar-menukar kawasan hutan sebelum membuka lahan.

    Dokumen yang sama merekam fakta bahwa pembukaan lahan dan penanaman tetap berjalan.

    Perwakilan perusahaan, Mahesa Aji Saputra, dalam wawancara di lokasi sengketa pada 4 Oktober 2026 lalu, menyebut areal HGU perusahaan berkisar 255 hektare dan posisinya berada pada PT AWL.

    Catatan negara mempertegas persoalan status kawasan hutan tersebut. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 memaparkan rekam jejak permohonan PT KMS atas kebun sawit di dalam kawasan hutan seluas 10.803 hektare.

    Dari rimba angka itu, 2.873 hektare berproses dan 7.930 hektare tegas ditolak kementerian.

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang kini berstatus tergugat kelima, mencatat denda administratif bagi PT KMS sebesar Rp1,017 triliun imbas penguasaan kawasan hutan tanpa izin.

    Pada 14 Januari 2026, satgas mengungkap delapan korporasi sawit yang tidak menghadiri undangannya, termasuk PT KMS.

    ”Ada delapan korporasi yang tidak hadir. Satgas, dengan kewenangannya, telah melayangkan undangan secara patut. Namun sampai saat ini belum ada iktikad baik untuk memenuhi kewajiban regulasi,” kata juru bicara satgas Barita Simanjuntak saat itu.

    Kanal Independen belum menemukan informasi terbuka seputar pelunasan denda lebih dari Rp1 triliun tersebut.

    Kedelapan puluh titik koordinat tanah Sempung pada Objek Sengketa I miliknya berada dalam rentang koordinat geografis konsesi yang dicantumkan PT KMS sendiri di dalam dokumen RSPO 2016, yakni 112°20’ sampai 112°30’ Bujur Timur dan 1°50’ sampai 2°00’ Lintang Selatan.

    Menunggu Panggilan Berikutnya

    Elemen warga dari Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Merah ikut hadir mengawal persidangan. Ketua DPD TBBR Kotim Kiong menitipkan harapan agar seluruh pihak mau terlibat mengurai sengketa ini.

    ”Terkait permasalahan ini, kami dari TBBR sudah cukup lama menanganinya. Harapan kami, pihak-pihak bisa melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berkepanjangan. Kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah kita di Kotim,” ujarnya.

    Menurut Kiong, situasi di lokasi sengketa hingga hari ini berjalan aman, dan ia memastikan belum ada aktivitas perusahaan di areal yang disengketakan.

    Majelis hakim akhirnya menunda sidang dan melepas perintah panggilan kedua kepada keenam tergugat. Langkah yudisial tersebut sejalan dengan napas Pasal 150 RBg, yang memberikan ruang bagi majelis untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir.

    Bila pihak tergugat memilih tetap tidak datang meski telah dipanggil secara patut, Pasal 149 ayat (1) RBg memungkinkan majelis memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran mereka, kecuali bila gugatan dinilai melawan hak atau tidak beralasan.

    Sidang lanjutan perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan ulang pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, di ruang sidang yang sama, dengan agenda pemanggilan kedua bagi pihak tergugat. (ign)