Tag: karhutla kotim

  • Ungkap Beratnya Pemadaman Karhutla, Kapolres Kotim Minta Personel Lansia dan Penderita Asma Tak Dipaksakan Turun ke Titik Api

    Ungkap Beratnya Pemadaman Karhutla, Kapolres Kotim Minta Personel Lansia dan Penderita Asma Tak Dipaksakan Turun ke Titik Api

    SAMPIT, kanalindependen.id – Beratnya kondisi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur tidak hanya menyangkut keterbatasan peralatan dan sumber air, tetapi juga keselamatan personel yang dikerahkan ke titik lokasi.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra meminta petugas berusia di atas 50 tahun serta mereka yang memiliki penyakit bawaan seperti asma agar tak dipaksakan turun ke titik api.

    ”Personel yang ditugaskan harus mempertimbangkan usia dan kondisi kesehatan. Petugas berusia di atas 50 tahun sebaiknya tidak dipaksakan turun ke lapangan. Begitu pula orang dengan penyakit bawaan, seperti asma atau gangguan kesehatan yang rentan terhadap paparan asap, tidak seharusnya ditugaskan ke titik lokasi kebakaran,” ujar Kadek dalam rapat evaluasi teknis penanganan karhutla yang dihadiri Bupati Kotim, Wakil Bupati Kotim, sejumlah perangkat daerah, serta perwakilan perusahaan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim Rabu (16/9/2026).

    Di antara berbagai kebutuhan teknis penanganan, Kadek secara khusus menyoroti keselamatan personel.

    Koordinator Satgas Penanganan Karhutla di Kotim diminta lebih memperhatikan kebutuhan petugas yang ditugaskan ke lapangan, termasuk konsumsi dan dukungan logistik.

    Ia mencontohkan pengalaman saat mengikuti pemadaman, ketika konsumsi yang tersedia bagi petugas hanya berupa nasi dan telur rebus.

    ”Dukungan logistik yang layak penting untuk menjaga kondisi sekaligus semangat personel yang menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.

    Kadek mengatakan kondisi lapangan memang membutuhkan personel yang siap secara fisik.

    Dalam salah satu laporan yang diterimanya melalui panggilan video dengan jajaran Polsek, petugas bahkan harus berjalan kaki sekitar tiga hingga empat kilometer untuk mencapai titik api di dalam hutan.

    Setelah mencapai lokasi, persoalan lain kembali dihadapi. Sumber air sangat terbatas, bahkan tidak tersedia, sementara petugas hanya dapat membawa selang berukuran kecil untuk melakukan pemadaman.

    ”Persoalan dan kendala di lapangan menjadi gambaran kita, bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan, akses dan dukungan lintas sektor secara bersamaan,” ujarnya.

    Singkirkan Ego Wilayah dan Ego Sektoral

    Dalam forum rapat, Kadek memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla.

    Ia menyampaikan terima kasih kepada BPBD, pihak perusahaaan, serta jajaran TNI dan Polri yang  terus melakukan pemadaman dan pendinginan, baik pagi, siang maupun malam.

    ”Terima kasih kepada rekan-rekan BPBD, pihak perkebunan, serta jajaran TNI dan Polri yang setiap hari, pagi, siang, dan malam, terus melakukan upaya penanganan, baik pemadaman maupun pendinginan,” kata Kadek.

    Namun, keterbatasan sumber daya di sejumlah wilayah membuat penanganan tidak dapat hanya mengandalkan satu unsur.

    Personel Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat kecamatan masih terbatas. Begitu pula personel TNI dan Polri serta sarana-prasarana penanganan karhutla di sejumlah kecamatan. Terlebih, Kotim saat ini berada dalam masa tanggap darurat bencana karhutla.

    Karena itu, Kadek menegaskan seluruh pihak harus mengesampingkan ego wilayah maupun ego sektoral.

    ”Saat ini situasi di Kotim sudah berada dalam masa tanggap darurat bencana karhutla, kita tidak boleh lagi melihat ego wilayah maupun ego sektoral. Kita harus bersama-sama mewujudkan Kotawaringin Timur bebas dari titik api,” tegasnya.

    Usulkan Bentuk Korwil Penanganan Karhutla

    Untuk mempercepat penanganan, Kapolres meminta dukungan Forkopimda dalam membentuk koordinator wilayah (korwil) dan menerapkan sistem rayonisasi penanganan karhutla. Sistem tersebut diharapkan berjalan mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

    Menurut Kadek, setiap wilayah memiliki kondisi berbeda, baik dari sisi jumlah personel, sarana-prasarana maupun jarak menuju lokasi kebakaran. Karena itu, pembagian wilayah penanganan perlu dibuat lebih jelas agar sumber daya yang tersedia dapat segera digerakkan.

    Perusahaan juga diminta ikut dilibatkan membantu penanganan karhutla di wilayah sekitar lokasi perusahaan.

    Dengan demikian, penanganan tidak selalu menunggu kedatangan regu dari wilayah yang jaraknya lebih jauh.

    ”Keterlibatan semua pihak baik masyarakat termasuk peran perusahaan menjadi penting karena dalam situasi saat ini penanganan karhutla sangat membutuhkan suplai air, karena beberapa sumber air terbatas, sehingga pengambilan air terkadang ditempuh jauh dari titik api yang membuat proses pemadaman membutuhkan waktu,” ujarnya.

    SiPongi Diminta Kembali Diaktifkan

    Untuk membantu pemantauan, Kadek meminta aplikasi SiPongi kembali diaktifkan sehingga peta karhutla dan titik-titik panas dapat dipantau secara lebih teratur.

    Ia meminta seluruh pihak melakukan pemantauan setiap pagi untuk mengetahui wilayah yang memiliki titik api.

    Setelah lokasi diketahui, pembagian atau penempatan regu awal harus segera dilakukan.

    Pemerintah kecamatan, TNI, Polri dan camat akan turun ke lokasi. Namun, menurut Kadek, mereka membutuhkan dukungan pihak sekitar, termasuk masyarakat.

    ”Dengan sistem pemantauan dan respons awal yang lebih cepat, titik api diharapkan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.

    Kapolres juga mengingatkan agar petugas tidak menganggap pekerjaan selesai hanya karena api di permukaan sudah padam.

    Terutama pada lahan gambut, panas yang masih tersimpan di dalam tanah dapat menjadi sumber api kembali membara.

    ”Proses pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh. Setelah pemadaman, lokasi harus diperiksa dan dipastikan lagi sampai benar-benar tidak mengeluarkan asap lagi,” ujarnya

    Kadek menyebut sejumlah titik panas sebelumnya mengalami peningkatan status dari kuning menjadi merah atau berstatus tinggi.

    ”Proses pendinginan menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkan dalam setiap penanganan,” ujarnya.

    Kawasan Perumahan Perlu Regu Siaga

    Perhatian Kapolres tidak hanya diarahkan pada kawasan hutan dan lahan.

    Ia meminta masyarakat ikut peduli terhadap titik api yang muncul di lingkungan masing-masing, khususnya di sekitar kawasan perumahan.

    Kadek mengusulkan agar selain fokus penanganan di wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berlokasi di areal Kota Sampit,  disiapkan regu khusus yang bertugas melakukan pendinginan dan siaga di kawasan perumahan.

    ”Kebakaran yang menjalar hingga kawasan permukiman dapat menimbulkan dampak besar. Karena itu, di kawasan perumahan perlu kesiapsiaagaan untuk membantu pemadaman di lokasi titik api yang berada dekat kawasan permukiman,” ujarnya.

    Dari sisi personel, Kadek meminta pembagian regu dibuat lebih jelas. Setidaknya terdapat regu lapangan, regu cadangan dan regu siaga.

    Pembagian tersebut diperlukan agar seluruh personel tidak terkonsentrasi pada satu lokasi sementara wilayah lain kehilangan kekuatan untuk merespons ketika muncul titik api baru.

    ”Karhutla merupakan ancaman yang terjadi hampir setiap tahun sehingga kesiapan sarana tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

    Ia juga meminta pengajuan tambahan tangki air apabila jumlah yang tersedia masih terbatas.

    Titik api tidak hanya muncul di satu lokasi. Karena itu, dukungan sarana harus tersedia di beberapa wilayah agar respons dapat dilakukan secara bersamaan ketika terjadi kebakaran di lokasi berbeda.

    Alkon Harus Lengkap dengan Selang dan Nosel

    Kapolres juga menekankan bahwa pengadaan maupun dukungan peralatan harus memperhatikan kebutuhan lengkap di lapangan.

    Apabila membutuhkan alkon atau pompa air, peralatan tersebut tidak cukup hanya berupa mesin.

    ”Alkon harus dilengkapi dengan selang dan nosel sebagai satu paket yang siap digunakan,” usulnya.

    Selain itu, diperlukan wadah air berupa embung portabel untuk mendukung pemadaman di lokasi yang sulit mendapatkan sumber air.

    Kelengkapan tersebut menjadi penting karena keberadaan pompa tanpa selang, nosel maupun sumber penampungan air tidak akan cukup untuk menjawab kebutuhan pemadaman di lapangan.

    Apresiasi Dukungan Helikopter Water Bombing

    Dalam rapat tersebut, Kadek juga menyampaikan apresiasi kepada pihak perusahaan yang telah mengalokasikan anggaran untuk menyewa helikopter water bombing.

    Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla, terutama ketika kondisi kebakaran membutuhkan dukungan tambahan.

    Namun, Kapolres meminta seluruh pihak tidak pelit dalam menyiapkan dukungan penanganan karhutla.

    Karena, menurutnya, Kotim merupakan wilayah bersama yang harus dilindungi sehingga seluruh sumber daya yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman kebakaran.

    ”Seluruh pihak diminta tidak pelit dalam menyiapkan dukungan penanganan karhutla karena Kotawaringin Timur merupakan wilayah bersama yang harus dilindungi,” tegasnya.

    Keterbatasan personel dan sarana di sejumlah kecamatan membuat keterlibatan berbagai unsur menjadi semakin penting. Pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat serta perusahaan diharapkan dapat bergerak sesuai wilayah dan kemampuan masing-masing.

    Khusus perusahaan, dukungan diharapkan dapat diberikan terhadap titik api yang berada paling dekat dengan wilayah operasional sehingga respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.

    ”Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menjalankan upaya penanganan secara maksimal,” pungkas Kadek. (hgn/ign)

  • Karhutla Mengancam Permukiman, Sumber Air Terbatas, Pemkab Kotim Minta Perusahaan Bantu Suplai Air ke Titik Api

    Karhutla Mengancam Permukiman, Sumber Air Terbatas, Pemkab Kotim Minta Perusahaan Bantu Suplai Air ke Titik Api

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim) masih menjadi persoalan serius. Api tidak hanya muncul di kawasan yang jauh dari permukiman, tetapi mulai mendekati rumah warga,

    Kemarau dan kekeringan yang terjadi di Kotim selama dua bulan lebih hampir tak pernah diguyur hujan membuat sumber air di sejumlah titik untuk pemadaman sangat terbatas.

    Situasi tersebut membuat Pemkab Kotim meminta perusahaan besar swasta agar ikut membantu menyuplai air ke lokasi titik api dengan mengerahkan armada secara terkoordinasi.

    Permintaan itu menjadi salah satu hasil evaluasi penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (16/9/2026).

    Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Kotim membahas kondisi titik api yang semakin menyebar, keterbatasan akses menuju lokasi, minimnya sumber air, kebutuhan tambahan armada dan personel, hingga ancaman kebakaran yang mulai mendekati kawasan permukiman.

    Halikinnor mengatakan, status tanggap darurat karhutla sebelumnya telah diperpanjang 16 September hingga 30 September 2026 karena kondisi di lapangan belum sepenuhnya membaik.

    Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk bagian selatan dan beberapa kawasan di bagian utara Kotim

    ”Memang ada hujan di beberapa wilayah, tetapi titik api masih muncul. Jadi kita masih harus bekerja maksimal,” kata Halikinnor.

    Kondisi karhutla saat ini tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Apalagi sebagian titik api berada cukup jauh dari pusat pemerintahan dan sulit dijangkau apabila hanya mengandalkan armada yang dimiliki pemerintah.

    Titik api yang berada dekat jalan besar atau sumber air relatif lebih mudah ditangani. Persoalan menjadi lebih berat ketika kebakaran berada jauh dari sungai, sumber air maupun akses kendaraan.

    Karena itu, Pemkab Kotim meminta perusahaan perkebunan tidak hanya memberikan dukungan untuk penanganan karhutla pada tingkat provinsi, tetapi juga membantu langsung kebutuhan di wilayah Kotim.

    ”Kalau titiknya jauh dari jangkauan kita, kita minta perusahaan yang paling dekat untuk membantu,” ujar Halikinnor.

    Perusahaan Diminta Siapkan Armada

    Pj Sekda Kotim Diana Setiawan menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dibahas dalam rapat adalah keterbatasan armada untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran.

    Keterbatasan tersebut juga berkaitan dengan jumlah personel pemerintah daerah. Satu kendaraan yang beroperasi di lapangan membutuhkan beberapa orang untuk menjalankan tugas, sementara pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) juga tetap harus menjalankan pelayanan pemerintahan.

    Karena itu, Pemkab Kotim menyepakati pola gotong royong dengan melibatkan perusahaan secara langsung.

    Diana mengusulkan, setiap perusahaan diminta menyiapkan sedikitnya satu kendaraan, seperti Hilux, L300 atau kendaraan pikap, yang dilengkapi tangki profil air beserta pengemudinya.

    Armada tersebut nantinya dikendalikan dan dikoordinasikan BPBD Kotim untuk mendukung distribusi air ke lokasi kebakaran, baik pada pagi, siang maupun malam hari.

    Dengan pola tersebut, tenaga dari OPD dapat dibagi secara proporsional. Personel yang bertugas malam juga tidak harus kembali menjalankan tugas lapangan pada pagi atau siang hari sehingga sistem pergantian personel dapat lebih teratur.

    ”Kami usulkan setiap perusahaan minimal menyiapkan satu kendaraan dengan tangki air dan pengemudi. Nanti pengaturannya bisa berkoordinasikan melalui BPBD,” kata Diana dalam rapat.

    Armada perusahaan ditargetkan mulai bergerak secepatnya. Perusahaan yang memiliki titik api di sekitar wilayah perkebunannya tetap diminta memprioritaskan penanganan di areal tersebut.

    Sementara perusahaan yang tidak memiliki titik api di sekitar wilayah kerjanya diminta mengarahkan armada dan personelnya untuk membantu kebakaran yang terjadi di kawasan kota maupun permukiman.

    Pemkab Kotim menanggung kebutuhan bahan bakar dan konsumsi bagi personel bantuan. Perusahaan diminta menyediakan kendaraan, tangki profil dan pengemudi.

    Diana menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk gotong royong atau habaring hurung dalam menghadapi karhutla.

    Api Mulai Mendekati Permukiman

    Ancaman terhadap permukiman menjadi perhatian serius dalam evaluasi tersebut.

    Wakil Bupati Kotim Irawati melaporkan adanya kebakaran di sekitar kawasan permukiman Jalan Ir. Soekarno dan Lingkar Utara. Lokasi titik api disebut berjarak sekitar 450 meter dari Jalan Ir Soekarno dan berada tidak jauh dari sekitar 30 rumah warga.

    Berdasarkan informasi lapangan yang disampaikan dalam rapat, kawasan tersebut berbatasan dengan areal perkebunan yang disebut berkaitan dengan PT NSP.

    Irawati mengatakan, titik api kini mulai masuk atau mendekati kawasan yang dihuni masyarakat. Dalam beberapa kejadian, warga bahkan mulai memindahkan barang-barang mereka karena api sudah terlalu dekat dengan rumah.

    “Kebakaran lahan sudah mendekati areal permukiman. Baru-baru ini terjadi di Jalan Langsat 4 dan Murai, bahkan kawasan Perumahan Aryaga, api sampai  membakar bagian dapur dua rumah warga,” ujar Irawati yang juga mengecek ke lokasi rumah warga yang terdampak kebakaran.

    Lebih lanjut, Irawati mengungkapkan, persoalan keterbatasan air yang membuat penanganan pemadaman terhambat.

    ”Di pagi hari masih terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan karena kondisi pasang memungkinkan penyedotan dari drainase di Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda. Namun, setelah sekitar pukul 14.00 hingga malam hari, sebagian sumber air mulai mengering,” ungkap Irawati.

    Akibatnya, proses pengisian air untuk armada pemadam bisa mengalami antrean. Waktu tunggu bahkan dapat mencapai 30 hingga 40 menit.

    ”Kalau perusahaan cepat mengerahkan kendaraan tangki, kita bisa lebih cepat merespons karena persoalan kita sekarang salah satunya memang keterbatasan air untuk pemadaman,” jelasnya.

    BPBD Usulkan Pos Suplai Air Baku

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti mengatakan, BPBD langsung menindaklanjuti arahan hasil evaluasi.

    Sehari sebelum rapat, BPBD mengerahkan 11 tim untuk penanganan karhutla, dengan tiga tim tetap bergerak pada malam hari.

    Namun, persoalan air menjadi semakin nyata karena sejumlah sumber mulai mengering.

    BPBD kemudian mengusulkan pembentukan atau pengaktifan pos suplai air baku. Sistem tersebut dapat menggunakan pola yang pernah diterapkan pada penanganan karhutla 2019, yakni mengambil air dari sungai kemudian menampungnya di titik penampungan atau profil sebelum disalurkan kembali ke armada pemadam.

    Untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan kota, BPBD juga akan membuat surat yang ditujukkan kepada PT Pelindo dan berkoordinasi dengan Polres Kotim serta KP3 agar membuka akses pengambilan air baku di sekitar kawasan Ikon Jelawat.

    ”Kami juga memerlukan tambahan personel dari OPD untuk memperkuat tim malam. Pertimbangannya, risiko penanganan kebakaran pada malam hari cukup tinggi sehingga personel yang bertugas malam membutuhkan waktu istirahat sebelum kembali menjalankan tugas pada shift berikutnya,” ujarnya.

    Tiga Titik Sungai Mentaya Disiapkan untuk Pengisian Air

    Selain mengerahkan armada perusahaan, Pemkab Kotim juga membahas sumber air alternatif yang dapat digunakan untuk mengisi kendaraan tangki.

    Sedikitnya tiga lokasi di kawasan Sungai Mentaya menjadi perhatian, yakni akses di sekitar Pelabuhan Pertamina di Baamang, kawasan KP3, serta kawasan Pelindo di Pelabuhan Sampit.

    Untuk akses Pertamina, pemerintah daerah akan meminta izin agar pengambilan air dapat dilakukan hingga sore atau malam hari.

    Sementara akses di kawasan KP3 disebut sudah memperoleh izin dari kepolisian.

    Kawasan Pelindo juga disiapkan karena memungkinkan menjadi lokasi pengisian bagi kendaraan tangki berkapasitas besar.

    Koordinasi dengan Pelindo, Pertamina, kepolisian dan pengelola lokasi diperlukan agar kendaraan pengangkut air dapat keluar-masuk dan melakukan pengisian tanpa menghambat operasi.

    Langkah tersebut diperlukan karena sumur bor di kawasan perumahan tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan. Ketika satu tangki profil telah terisi, debit air dapat kembali cepat berkurang.

    Titik Api Jauh dari Sungai

    Dalam forum rapat, Halikinnor membahas peta titik api di beberapa lokasi berada cukup jauh dari sumber air.

    Karena itu, peta tidak hanya digunakan untuk mengetahui keberadaan titik api, tetapi juga untuk menghitung jarak menuju sungai, akses kendaraan, sumber air alternatif serta perusahaan yang lokasinya paling dekat.

    Salah satu titik api ada yang berjarak sekitar enam kilometer dari Sungai Mentaya dan sekitar 2,6 kilometer dari jalur Sampit-Palangka Raya.

    Jarak tersebut membuat pengambilan air dari sungai menjadi tidak sederhana sehingga diperlukan dukungan perusahaan terdekat.

    Di Mentaya Hilir Selatan, jumlah titik pada data sebelumnya disebut empat titik, sedangkan peta terbaru yang dibahas menunjukkan sembilan titik. Dari titik-titik tersebut, empat lokasi disebut berjarak sekitar 4,2 kilometer dari sungai.

    Jarak menuju ujung parit terdekat juga sekitar 2,3 kilometer. Salah satu alternatif yang dibahas adalah pembuatan atau pemanfaatan sumur bor apabila debit air memungkinkan.

    Penggunaan embung portabel dinilai belum cukup karena tekanan pompa tidak memadai untuk menjangkau jarak yang terlalu jauh.

    Kawasan tersebut disebut merupakan lahan pertanian dan tidak terdapat perusahaan perkebunan di sekitarnya.

    Untuk titik api di sisi barat, lokasi pastinya masih harus dipastikan. Jika berada di kawasan barat, terdapat sejumlah perusahaan perkebunan besar di sekitar Bagendang Tengah, Natai Baru dan Pondok Damar yang dapat dikoordinasikan untuk membantu.

    Di wilayah tersebut juga telah terdapat kelompok  Masyarakat Peduli Api (MPA) yang juga melibatkan perusahaan. Perkembangan titik api diperbarui setiap hari sehingga ketika titik api muncul, perusahaan yang berada di kawasan tersebut dapat segera bergerak.

    Seranau Menjadi Perhatian

    Kawasan Seranau turut menjadi perhatian karena jumlah titik api pada peta terbaru disebut bertambah.

    Lokasinya dinilai cukup jauh dari Sungai Mentaya. Salah satu titik bahkan disebut berjarak lebih dari 2,83 kilometer dari sungai sehingga distribusi air menggunakan kendaraan darat membutuhkan waktu dan armada yang memadai.

    Karena itulah, apabila dukungan helikopter water bombing tersedia, BPBD diminta berkoordinasi dengan pilot untuk menentukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan, termasuk Seranau, Pulau Hanaut dan kawasan utara.

    Namun, Halikinnor menegaskan bahwa water bombing bukan pengganti operasi pemadaman di darat.

    Penyiraman dari udara lebih berfungsi untuk membantu pendinginan. Setelah itu, tim darat tetap harus masuk ke lokasi untuk memastikan api benar-benar padam.

    ”Kita juga tidak bisa mengandalkan water bombing sepenuhnya, karena yang paling berperan memadamkan api sampai benar-benar padam itu tetap petugas di darat,” ujarnya.

    Ganepo Kekurangan Alkon dan Selang

    Kawasan Ganepo menghadapi persoalan berbeda, yakni keterbatasan peralatan untuk mengalirkan air.

    Saat ini hanya tersedia dua unit alkon dengan panjang selang sekitar 300 meter. Kondisi tersebut dinilai belum mencukupi karena angin dari arah selatan masih bertiup dan karakter lahan tidak seluruhnya berupa tanah mineral.

    Alkon dapat digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke lokasi kebakaran dari sumber air menuju titik api.

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkab Kotim meminta dukungan tambahan dari PT Rimba Makmur Utama. Perkiraan kebutuhan tambahan mencapai enam hingga tujuh unit alkon.

    Selain alkon, kebutuhan selang dan nozzle juga masih kurang. Selang yang tersedia rata-rata sekitar 30 meter, sementara kebutuhan diperkirakan mencapai 12 hingga 15 gulung selang berdiameter dua inci.

    Sumber air juga sedang diupayakan melalui sumur bor. Sumur bor yang sebelumnya dibuat oleh RMU akan dibersihkan dan diaktifkan kembali.

    RMU juga telah memberikan empat unit embung portabel berbahan terpal dengan kapasitas sekitar 2.000 liter per unit.

    ”BPBD catat kebutuhan peralatan di Ganepo dan pastikan lagi pengadaan alat alkon yang sebelumnya telah diajukan segera cepat dipesan sampai dapat,” ujarnya.

    Bara di Kota Masih Menyala

    Selain kawasan yang jauh dari pusat kota, sejumlah titik di wilayah perkotaan juga masih menjadi perhatian.

    Lokasi yang disebut dalam evaluasi antara lain Jalan Sawit Raya, Alam Salju, Perumahan Robi, Pandawa, Jalan Jenderal Sudirman belakang Pengadilan Agama, belakang Samator, Borneo Regency, Lingkar Selatan, Lingkar Utara, Murai, Langsat, WMP, Bumi Raya dan Jalan Jaksa Agung.

    Kebakaran di Jalan Sawit Raya yang sebelumnya sudah dipadamkan kembali aktif. Api di kawasan Alam Salju dan Perumahan Robi juga masih berasap.

    Sementara di Jalan Jaksa Agung menuju Bandara Haji Asan Sampit, pemantauan termal sehari sebelumnya memperkirakan luasan lahan yang terbakar hampir satu hektare.

    ”Saya minta titik-titik kebakaran di kawasan kota tetap menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kebakaran yang terjadi di luar wilayah perkotaan,” ujarnya.

    Pertimbangannya, kebakaran yang berada dekat permukiman memiliki risiko langsung terhadap masyarakat.

    Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

    Halikinnor menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap areal konsesinya masing-masing. Namun, dukungan juga dibutuhkan untuk membantu kebakaran di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    Pemerintah daerah telah meminta dukungan perusahaan melalui rapat dan koordinasi lapangan. Setiap bantuan yang diberikan perusahaan akan dicatat dan dievaluasi.

    Halikinnor menegaskan, apabila ada perusahaan mengetahui kebakaran di sekitar konsesinya tetapi tidak mengambil langkah penanganan, hal tersebut akan menjadi catatan pemerintah.

    “Kalau perusahaan tahu ada kebakaran di wilayahnya kemudian tidak peduli, tentu akan kami catat dan evaluasi. Termasuk, siapa-siapa saja perusahaan yang membantu dukungan armada suplai air itu juga akan dicatat mana yang peduli dan kurang peduli akan jadi catatan kita,” tegasnya.

    Ia mengatakan, pemerintah dapat mengambil langkah melalui kewajiban perusahaan maupun aspek perizinan apabila ditemukan persoalan dalam penanganan kebakaran di areal perusahaan.

    Meski demikian, secara umum partisipasi perusahaan dalam penanganan karhutla di Kotim dinilai cukup baik.

    Salah satu dukungan yang disebut Halikinnor datang dari kelompok Musim Mas Grup.

    Perusahaan tersebut sebelumnya telah mengirimkan mobil pemadam dan kendaraan tangki air.

    Selain itu, Musim Mas membantu pengadaan alkon untuk pemerintah daerah dan BPBD serta berencana memberikan alkon untuk mendukung Polsek, kecamatan dan Koramil di wilayah operasionalnya.

    Musim Mas juga telah membuka pos kesehatan dan memberikan bimbingan teknis terkait penanganan karhutla.

    ”Peran dukungan perusahaan dari PT Musim Mas juga kita apreasi, mereka sampai menyewa helikopter sendiri untuk water bombing dan membantu kendaraan tangki. Informasinya mereka juga akan membantu dua alkon. Kita harap perusahaan lain turut berperan sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Halikinnor.

    Pemkab Minta Pemadaman Tidak Dilakukan Sendiri-Sendiri

    Halikinnor juga menekankan pentingnya pola penanganan bersama di lapangan.

    Ia tidak ingin personel pemadam terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang bekerja sendiri-sendiri di lokasi yang sama.

    Menurutnya, jumlah personel yang terbatas terkadang hanya mampu memadamkan api yang terlihat di permukaan. Kondisi tersebut belum tentu memastikan api benar-benar mati, terutama pada lahan yang memungkinkan api menjalar di bawah permukaan.

    Karena itu, ketika satu titik api berada di sekitar beberapa perusahaan, koordinasi harus dilakukan melalui Forkopimcam dengan melibatkan camat, kapolsek, danramil, perusahaan terdekat serta MPA.

    Semua kekuatan harus diarahkan untuk menyelesaikan satu titik sampai benar-benar padam sebelum berpindah ke lokasi lain.

    ”Jangan sampai pemadaman dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau kekuatan sedikit, mungkin api di atas padam, tetapi di bawah masih menyala. Jadi harus dikeroyok sampai benar-benar padam,” tegas Halikinnor.

    Pemkab Minta Bantuan Helikopter

    Pemkab Kotim sebelumnya telah mengajukan permintaan helikopter water bombing kepada pemerintah Provinsi Kalteng.

    Namun, berdasarkan surat yang diterima pemerintah daerah, helikopter tersebut tidak dialokasikan untuk Kotim dan diarahkan untuk mendukung perlindungan kawasan Tanjung Puting, Kabupaten Kobar.

    Halikinnor menilai Kotim juga menghadapi kondisi yang membutuhkan dukungan tersebut.

    Pemadaman water bombing menggunakan helikopter akan diarahkan ke titik-titik yang dinilai paling mendesak berdasarkan peta dan koordinat terbaru.

    Dari peta titik api, pemerintah dapat menentukan lokasi yang menjadi prioritas, akses menuju titik api, jarak dari sumber air dan perusahaan yang paling dekat untuk diminta membantu.

    Bandara Salah Satu Indikator Kondisi Kabut Asap

    Halikinnor mengatakan kondisi kabut asap juga dapat dilihat dari aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit.

    Apabila pesawat masih dapat mendarat, kondisi visibilitas dianggap masih memungkinkan. Namun, dalam beberapa waktu lalu pesawat tidak dapat mendarat akibat jarak pandang yang terbatas.

    Halikinnor menilai hujan yang turun di beberapa wilayah belum dapat dianggap sebagai awal musim hujan yang mampu menghentikan karhutla secara menyeluruh. Hujan masih bersifat lokal dan sporadis sehingga operasi pemadaman tetap harus berjalan.

    Masyarakat Diminta segera Melapor

    Selain perusahaan, masyarakat juga diminta tidak menunggu kebakaran membesar sebelum melaporkannya.

    Halikinnor meminta setiap warga yang melihat pembakaran lahan atau titik api segera menyampaikan informasi kepada aparat terdekat, seperti kapolsek, danramil, camat, pemerintah desa, Babinsa maupun Bhabinkamtibmas.

    ”Untuk tingkat kabupaten, laporan juga dapat diteruskan kepada Polres, Kodim dan Kejaksaan,”  ujarnya.

    Halikin juga menegaskan bahwa apabila ditemukan pembakaran yang dilakukan secara sengaja, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan karena dampaknya dapat meluas dan berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai lingkungan.

    ”Jangan tunggu api sampai ke rumah. Kalau melihat ada pembakaran atau melihat api, segera laporkan, sebelum api meluas mendekati rumah warga,” pungkasnya. (hgn)

  • Penerbangan Sampit Kena Cancel, Kabut Asap Ganggu Bandara H Asan

    Penerbangan Sampit Kena Cancel, Kabut Asap Ganggu Bandara H Asan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Jumat (18/9/2026)

    Dua penerbangan rute Sampit-Surabaya dari Nam Air dan Wings Air dipastikan batal terbang akibat kondisi kabut asap yang berdampak terhadap jarak pandang di sekitar bandara.

    Person In Charge (PIC) Civil Aviation Publication Team (CAPT) Bandara H Asan Sampit, Alfiansyah, mengatakan penerbangan Nam Air dengan nomor penerbangan IN 243 sebelumnya dijadwalkan berangkat pukul 13.35 WIB.

    Penerbangan tersebut sempat mengalami penundaan dan dijadwalkan kembali pada pukul 17.25 WIB. Namun, kondisi di sekitar Bandara H Asan Sampit membuat penerbangan akhirnya dibatalkan.

    “Disampaikan oleh Sriwijaya Air Group terkait pembatalan jadwal penerbangan NAM Air IN 243 tanggal 18 September 2026 rute Sampit-Surabaya jam 17.25 WIB dialihkan menjadi IN 243 tanggal 19 September 2026 jam 12.45 WIB dikarenakan dampak asap karhutla Kalimantan,” kata Alfiansyah.

    Tak lama berselang, penerbangan Wings Air rute Sampit-Surabaya yang dijadwalkan berangkat pukul 13.50 WIB juga dipastikan batal.

    “Sampit-Surabaya Wings Air juga batal karena kabut asap,” ujar Alfiansyah.

    Pembatalan tersebut berkaitan dengan kondisi penerbangan dari Surabaya menuju Sampit yang tidak dapat dilakukan akibat kabut asap. Dampaknya, penerbangan Wings Air dari Sampit menuju Surabaya ikut dibatalkan.

    Kondisi kabut asap juga membuat jarak pandang di sekitar Bandara H Asan Sampit turun drastis. Berdasarkan data BMKG, jarak pandang di kawasan bandara pada Jumat pukul 09.00 WIB hanya mencapai sekitar 150 meter.

    Sementara itu, masih terdapat jadwal penerbangan Super Air Jet rute Sampit-Jakarta pada hari yang sama. Namun, pihak Bandara H Asan Sampit belum menerima informasi mengenai kepastian penerbangan tersebut dari pihak maskapai.

    “Untuk penerbangan Super Air Jet kami belum mendapatkan informasi dari maskapai,” tandas Alfiansyah.

    Kabut asap karhutla pun tidak hanya berdampak terhadap kondisi udara di Sampit. Aktivitas penerbangan dari Bandara H Asan juga mulai ikut terganggu. (***)

  • Hari Ini Asap Menggila di Sampit, ISPU Tembus 763, Jarak Pandang Cuma 100 Meter

    Hari Ini Asap Menggila di Sampit, ISPU Tembus 763, Jarak Pandang Cuma 100 Meter

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kabut asap kembali mengganas di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Jumat (18/9/2026) menjelang siang, asap semakin pekat hingga jarak pandang di Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit hanya tersisa 100 meter.

    Kondisi ini terjadi sejak pagi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan jarak pandang pada pukul 08.00, 09.00 hingga 10.00 WIB tetap berada di angka 100 meter. Kondisi cuaca pada tiga waktu pengamatan tersebut tercatat sebagai kabut asap.

    Pada pukul 08.00 WIB, suhu udara tercatat 25,2 derajat Celsius dengan kelembapan 86 persen. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 4 kilometer per jam.

    Satu jam kemudian, suhu naik menjadi 27,5 derajat Celsius. Kelembapan turun menjadi 78 persen, sementara kecepatan angin masih 4 kilometer per jam.

    Memasuki pukul 10.00 WIB, suhu mencapai 29,3 derajat Celsius. Kelembapan turun menjadi 71 persen dan angin dari tenggara meningkat menjadi 7 kilometer per jam.

    Buruknya kondisi udara juga dirasakan warga yang beraktivitas di luar rumah.

    Adi, warga Jalan Kapten Mulyono, Sampit, mengatakan asap terasa semakin tebal ketika memasuki siang hari.

    “Pagi tadi masih bisa ditahan. Makin siang malah makin tebal. Keluar rumah sebentar saja mata sudah perih, tenggorokan juga terasa nggak enak,” kata Adi.

    Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membuat warga harus lebih berhati-hati ketika berkendara karena jarak pandang sangat terbatas.

    “Ini sudah bukan sekadar mengganggu pemandangan. Orang mau beraktivitas saja harus menghirup asap. Kalau terus begini, yang kena dampaknya warga setiap hari,” ujarnya.

    ISPU Tembus 763

    Memburuknya kondisi di lapangan sejalan dengan data kualitas udara. Berdasarkan pemantauan aplikasi ISPUnet Kementerian Lingkungan Hidup, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kotim mencapai 763 pada pukul 10.00 WIB.

    Angka tersebut masuk kategori Berbahaya.

    Parameter PM10 tercatat 763, sedangkan PM2.5 berada di angka 478.

    Kondisi ini terjadi saat titik panas masih terdeteksi dalam jumlah tinggi di sejumlah wilayah Kotim.

    Berdasarkan rekapitulasi data satelit BMKG yang diakses Jumat pagi, terdapat 479 titik panas dalam 24 jam terakhir.

    Pulau Hanaut menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas terbanyak, yakni 195 titik. Kemudian Mentaya Hilir Utara 97 titik, Teluk Sampit 56 titik, Mentaya Hilir Selatan 56 titik, dan Mentawa Baru Ketapang 50 titik.

    Di Pulau Hanaut, titik panas antara lain terdeteksi di Desa Hanaut sebanyak 70 titik, Makarti Jaya 34 titik, Rawa Sari 30 titik, dan Bantian 29 titik.

    Sementara di Mentaya Hilir Utara, titik panas terkonsentrasi di Desa Bagendang Hilir dengan 68 titik dan Bagendang Tengah sebanyak 27 titik.

    Kabut asap yang bertahan sejak pagi hingga menjelang siang membuat aktivitas warga kembali terganggu.

    Dengan jarak pandang hanya 100 meter dan ISPU mencapai 763, masyarakat yang harus bepergian maupun beraktivitas di luar rumah menghadapi kondisi udara yang masuk kategori berbahaya.

    Kondisi tersebut juga menjadi gambaran bahwa persoalan karhutla di Kotim belum benar-benar mereda. Titik panas masih muncul di sejumlah wilayah, sementara dampaknya kembali dirasakan langsung masyarakat di Sampit. (***)

  • Bakar Lahan Berujung Petaka, 7 Warga Kotim Jadi Tersangka

    Bakar Lahan Berujung Petaka, 7 Warga Kotim Jadi Tersangka

    SAMPIT, Kanlindependen.id  – Praktik membakar lahan untuk membersihkan kebun di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mulai berujung proses hukum.

    Polres Kotim telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dari tujuh perkara pembakaran lahan yang ditangani. Lima di antaranya telah ditahan.

    Sementara itu, polisi masih menyelidiki 17 perkara lainnya. Dengan demikian, terdapat 24 perkara pembakaran lahan yang saat ini ditangani kepolisian bersama jajaran polsek.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra mengatakan, perkara yang sudah menetapkan tersangka umumnya memiliki pola serupa.

    Lahan terlebih dahulu dibersihkan. Ranting dan material kering kemudian dikumpulkan sebelum dibakar.

    “Sebagian besar modusnya melakukan pembersihan lahan dengan mengumpulkan ranting-ranting yang sudah dibersihkan, kemudian dilakukan pembakaran menggunakan korek api,” kata I Kadek.

    Masalah muncul ketika api yang awalnya digunakan untuk membersihkan lahan membesar dan sulit dikendalikan.

    Dalam sejumlah perkara, api kemudian merembet ke lahan milik warga lain hingga masuk ke pekarangan.

    Polisi juga menemukan satu perkara dengan pola berbeda. Dalam kasus tersebut, pembakaran dilakukan seseorang setelah mendapat perintah untuk membersihkan lahan dengan bayaran Rp500 ribu.

    “Yang lainnya ada satu yang disuruh. Modusnya juga sama untuk pembersihan lahan dan dibayar dengan upah Rp500 ribu,” ujarnya.

    Kasus tersebut menunjukkan risiko pembakaran lahan yang awalnya dilakukan untuk kepentingan pembersihan. Ketika api tidak terkendali, kebakaran dapat meluas dan berdampak pada lahan milik warga lain hingga kawasan permukiman.

    Di luar tujuh perkara yang telah menetapkan tersangka, polisi masih mendalami 17 kasus lainnya.

    “Ada 17 yang masih dalam penyelidikan. Nanti untuk perkembangannya akan kami informasikan kepada rekan-rekan media,” kata I Kadek.

    Salah satu lokasi yang masih didalami berada di kawasan sekitar perumahan di wilayah Baamang. Polisi membenarkan adanya penyelidikan terkait kebakaran lahan di kawasan tersebut.

    Namun, prosesnya masih berjalan dan belum sampai pada penetapan tersangka.

    Kepolisian juga masih memeriksa pihak berbadan usaha. Dari keterangan Kapolres, terdapat dua perusahaan yang saat ini masih dalam pemeriksaan.

    Sementara itu, tujuh tersangka dalam perkara yang telah diproses merupakan pemilik lahan dari kalangan warga.

    Untuk pengembang perumahan, hingga kini belum ada pihak developer yang disebut dalam perkara yang telah menetapkan tersangka.

    Polisi mengingatkan bahwa pembakaran lahan dapat membawa konsekuensi pidana. Jika dilakukan dengan sengaja, pelaku dapat menghadapi ancaman pidana maksimal sembilan tahun.

    Sementara pembakaran akibat kelalaian dapat dikenakan ancaman pidana maksimal lima tahun.

    Penanganan perkara masih terus berjalan. Polisi kini tidak hanya memproses tujuh perkara yang telah menetapkan tersangka, tetapi juga mengumpulkan bukti dalam 17 perkara lain.

    Di tengah kondisi karhutla Kotim yang masih rawan, pembakaran lahan untuk membersihkan kebun menjadi perhatian kepolisian. Api yang dinyalakan untuk membersihkan lahan dapat berkembang dan merembet ke area lain ketika tidak terkendali. (***)

  • Hujan Pagi, Udara Sampit Masih Berasap, ISPU PM2.5 Tembus 320

    Hujan Pagi, Udara Sampit Masih Berasap, ISPU PM2.5 Tembus 320

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sampit pada Kamis (17/9/2026) pagi belum sepenuhnya membersihkan udara dari kabut asap. Hingga sore hari, kondisi udara masih terpantau berkabut asap dengan kualitas udara berada pada kategori berbahaya.

    “Pagi hujan tapi siang hingga sore tetap berkabut. Mungkin kurang deras hujannya,” ungkap Dayah, salah seorang warga.

    Berdasarkan data BMKG Kotim pukul 17.00 WIB, jarak pandang di Sampit tercatat sekitar 4 kilometer. Kondisi cuaca dilaporkan berupa kabut asap.

    Suhu udara mencapai 29,9 derajat Celsius dengan kelembaban 65 persen. Angin bertiup dari arah selatan atau 180 derajat dengan kecepatan 7 kilometer per jam.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski hujan sempat turun pada pagi hari, kabut asap masih bertahan di udara Sampit.

    Data kualitas udara dari Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai.

    Parameter kritis berada pada PM2.5 dengan nilai ISPU 320. Angka tersebut masuk kategori berbahaya.

    PM2.5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Tingginya konsentrasi partikel ini menjadi perhatian, terutama ketika masyarakat masih beraktivitas di luar ruangan.

    Kondisi udara tersebut terjadi di tengah ancaman karhutla yang masih tinggi di Kotawaringin Timur. Pada Kamis sore, BMKG dan BPBD Kotim mencatat 288 titik panas yang tersebar di sejumlah kecamatan.

    Sebanyak 281 titik atau sekitar 97,6 persen di antaranya terkonsentrasi di empat kecamatan, yakni Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    Situasi ini membuat hujan yang turun pagi hari belum serta-merta mengakhiri persoalan kabut asap di Sampit. Kondisi udara masih perlu dipantau, terutama apabila aktivitas kebakaran lahan kembali meningkat.

    Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap ketika kualitas udara berada pada kategori berbahaya. (***)

  • Karhutla di Kotim Masih Mengkhawatirkan, 288 Hotspot Terdeteksi, 98 Persen Terkonsentrasi di Empat Kecamatan

    Karhutla di Kotim Masih Mengkhawatirkan, 288 Hotspot Terdeteksi, 98 Persen Terkonsentrasi di Empat Kecamatan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih mengkhawatirkan. Sebanyak 288 titik panas (hotspot) terdeteksi berdasarkan rekapitulasi BMKG dan BPBD Kotim per Kamis (17/9/2026) pukul 16.00 WIB.

    Yang menjadi perhatian, hampir seluruh titik panas tersebut terkonsentrasi di empat kecamatan. Yakni Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    “Pulau Hanaut menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak. Tercatat 122 titik panas tersebar di sejumlah desa di kecamatan tersebut,” kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotawaringin Timur Mulyono Leo Nardo.

    Selanjutnya Mentaya Hilir Utara mencatat 56 titik, Mentaya Hilir Selatan 52 titik, dan Teluk Sampit sebanyak 51 titik.

    Jika digabungkan, empat kecamatan tersebut menyumbang 281 hotspot atau sekitar 97,6 persen dari total 288 titik panas di Kotim.

    Di Pulau Hanaut, hotspot tersebar di Bantian sebanyak 27 titik, Hanaut 28 titik, Makarti Jaya 26 titik, Bapinang Hilir Laut 19 titik, Rawa Sari 11 titik, Serambut 5 titik, serta Bapinang Hilir dan Babaung masing-masing tiga titik.

    Di Mentaya Hilir Utara, titik panas terdeteksi di Bagendang Hilir sebanyak 34 titik, Bagendang Tengah 20 titik, dan Natai Baru dua titik.

    Sementara di Mentaya Hilir Selatan, hotspot tersebar di Samuda Besar 19 titik, Samuda Kecil 15 titik, Sebamban lima titik, Basirih Hilir empat titik, Handil Sohor tiga titik, Samuda Kota tiga titik, Jaya Karet dua titik, dan Sei Ijum Raya satu titik.

    Untuk Kecamatan Teluk Sampit, Lampuyang menjadi lokasi dengan hotspot terbanyak, yakni 30 titik. Kemudian Parebok 18 titik dan Kuin Permai tiga titik.

    “Adapun hotspot di wilayah lainnya relatif lebih sedikit. Mentawa Baru Ketapang tercatat empat titik, Telaga Antang dua titik, dan Baamang satu titik,” imbuhnnya.

    Sebagian besar titik panas yang terdeteksi berada pada tingkat kepercayaan (confidence) medium hingga high.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hotspot dapat menjadi indikasi awal adanya kebakaran, terutama ketika berada di wilayah dengan kondisi lahan yang mudah terbakar.

    BPBD bersama tim satgas darat terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas dan potensi kebakaran di lapangan.

    Sebaran hotspot yang dominan di wilayah pesisir juga perlu diwaspadai karena kebakaran lahan dapat berkembang dan berdampak pada kualitas udara apabila tidak segera ditangani.

    Masyarakat di wilayah yang terdeteksi memiliki hotspot diimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran lahan. (***)

  • Ujung Pengabdian Multazam: Hadapi Kepungan Puluhan Ribu Titik Api, Pilih Menepi sebelum Transisi

    Ujung Pengabdian Multazam: Hadapi Kepungan Puluhan Ribu Titik Api, Pilih Menepi sebelum Transisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hari-hari terakhir Multazam menutup pengabdiannya sebagai birokrat dipenuhi tekanan fisik yang menguras tenaga.

    Setelah sempat masuk rumah sakit akibat kelelahan memadamkan api, ia harus menghadapi kenyataan bahwa wilayahnya mencatatkan lebih dari 21 ribu titik panas.

    Namun, kejutan terbesar justru datang beberapa hari setelah ia dimutasi dari BPBD. Multazam mengajukan pensiun dini sebelum sempat menyerahkan tugasnya secara formal kepada pejabat baru.

    Sebelas hari pertama bulan September 2026 mencatatkan lonjakan tajam bagi Kotim. Luas hamparan area yang terbakar membengkak dari sekitar 2.280 hektare menjadi 2.524 hektare.

    Peningkatan ini berjalan beriringan dengan temuan titik panas yang melesat dari 12.713 menjadi 21.384 kejadian, merujuk infografis akumulasi karhutla Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Di tengah kepungan puluhan ribu titik api itulah, fisik Multazam diuji pada batas maksimal menjelang akhir masa tugasnya.

    Bertaruh Fisik di Garis Depan

    Sebelum rentetan titik api meledak drastis pada awal September, daya tahan tubuh Multazam sudah lebih dahulu terkuras.

    Malam Minggu, 23 Agustus 2026, ia masih turun langsung memadamkan api di Jalan Lingkar Selatan, Sampit.

    Pemadaman berlanjut ke titik Jalan Metro TV hanya berselang beberapa jam usai dirinya menempuh perjalanan dari Palangka Raya sekitar pukul 01.30 WIB.

    Tugas tanpa jeda itu membuat fisiknya tumbang. Multazam mengalami sesak napas lalu dilarikan ke Unit Gawat Darurat RSUD dr Murjani Sampit dengan angka tekanan darah menyentuh 180/110.

    ”Jadi, otomatis kan dia kurang tidur, kecapekan,” kata Wakil Ketua Harian III Satgas Karhutla Kotim, Rihel, saat merespons kondisi saat itu.

    Beban berat di lapangan ini sebelumnya sudah pernah ia utarakan. Dua belas hari sebelum masuk rumah sakit, Multazam berterus terang mengenai letihnya para personel yang harus siaga 12 sampai 18 jam sehari.

    Dia menyempatkan diri melontarkan permohonan maaf terbuka. ”Kami sebelumnya minta maaf kalau semua tidak bisa kami layani maksimal,” katanya.

    Beban medan terbukti memengaruhi kondisi kesehatan sejumlah pihak. Menginjak awal September, Rihel mengungkap sedikitnya lima orang di Kotim sempat mengalami gangguan kesehatan menyusul beratnya penanganan karhutla.

    Kelompok rentan ini terdiri atas dua relawan dan tiga petugas posko, termasuk Multazam sendiri.

    Menepi Merawat Istri

    Laju api terus meluas. Data BPBD Kotim per 26 Agustus 2026 merekam 491 kejadian dengan luasan area terbakar melampaui 1.508 hektare.

    Berselang sepuluh hari kemudian, per 6 September, angka titik panas melompat ke posisi 20.299 dengan 518 kejadian seluas 2.413 hektare.

    Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, menyebut angka itu menempatkan Kotim pada posisi tertinggi se-Kalteng untuk kategori tersebut.

    Tepat pada 11 September, nama Multazam bergeser dari struktur komando penanganan bencana. Instansi yang dia pimpin sejak 27 Februari 2023.

    Dia dimutasi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melalui pelantikan pejabat eselon II Pemkab Kotim.

    Namun, Multazam tidak pernah benar-benar menapaki kantor barunya. Dia absen sejak pelantikan karena sudah mengambil cuti.

    Senin, 14 September, agenda serah terima jabatan (sertijab) juga digelar tanpa kehadirannya.

    Bupati Kotim Halikinnor membuka alasan di balik ketidakhadiran tersebut pada hari yang sama.

    ”Beliau cuti karena istrinya sakit stroke. Tapi, beliau juga ada mengajukan permohonan pensiun dini karena harus merawat istrinya yang stroke setengah badan,” tuturnya.

    Kondisi istri Multazam disebut memerlukan pendampingan khusus selama proses pemulihan.

    Merespons permohonan pensiun dini itu, Pemkab masih harus melakukan pertimbangan sebelum kelak meneruskannya ke pemerintah pusat, mengingat Multazam masih berstatus sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

    Dua Jabatan tanpa Transisi

    Keputusan mengakhiri pengabdian ini jatuh bersamaan dengan perpanjangan status tanggap darurat karhutla.

    Masa darurat yang sedianya berakhir 15 September, ditarik hingga 30 September oleh Bupati Halikinnor menyusul temuan titik api baru yang terus bermunculan.

    ”Kita sepakati status tanggap darurat kita perpanjang lagi sampai 30 September selama 15 hari,” kata Halikin, usai menggelar rapat evaluasi penanganan karhutla di Rujab Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    Berhentinya langkah Multazam membuat transisi kepemimpinan terputus di dua instansi.

    Terhitung sejak pelantikan, Bapperida berjalan empat hari tanpa kepala definitif, untuk sementara dikendalikan pelaksana harian oleh Rafiq Riswandi.

    Sementara itu, kursi BPBD beralih ke tangan Imam Subekti tanpa satu hari pun masa transisi bersama pendahulunya.

    Pemetaan kendala di tingkat kecamatan, jalinan relasi bersama Satgas Karhutla, beserta pengetahuan lapangan yang dihimpun Multazam sepanjang musim kemarau tidak pernah diserahterimakan secara formal tepat saat status darurat baru saja diperpanjang.

    Berdasarkan informasi, Multazam masih menjalani usia kerja hingga masa pensiun berakhir tahun 2028.

    Namun, saat Kanal Independen mengkonfirmasi lebih lanjut terkait rencana pensiun dini yang diajukannya, Multazam memilih tidak menjawab.

    ”Mohon maaf untuk saat ini, saya masih menemani ibu (istri, Red), belum bisa ditinggal. Kami pihak keluarga untuk saat ini konsentrasi untuk pemulihan ibu dulu,” kata Multazam melalui pesan WhatsApp. (hgn/ign)

  • Dampak El Nino, Lebih 60 Hari Tanpa Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman Karhutla di Kotim Masih Berlanjut hingga November

    Dampak El Nino, Lebih 60 Hari Tanpa Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman Karhutla di Kotim Masih Berlanjut hingga November

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang terjadi sejak Juli diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kotim mengingatkan kondisi sangat kering masih membayangi wilayah Kotim. Bahkan, sejumlah kawasan telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari.

    Kondisi itu dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih kurang mendukung pembentukan terjadinya hujan. El Nino berada pada kategori sangat kuat, sementara Dipole Mode Index (DMI) bergerak dari kondisi netral menuju positif.

    Kombinasi kedua fenomena tersebut berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia, termasuk Kotim.

    ”Ketika DMI berada pada fase positif dan El Nino masih sangat kuat, kedua kondisi itu sama-sama berkontribusi terhadap pengurangan curah hujan. Dampaknya, Kotim menghadapi kondisi cuaca yang semakin kering,” kata Mulyono Leonardo,Kepala BMKG Kotim saat memaparkan pembaruan cuaca dan iklim dalam rapat evaluasi penanganan karhutla di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    BMKG telah menganalisis anomali suhu permukaan laut di Pasifik. Pada Agustus, nilainya berada di angka positif 2,83.

    ”Nilai angka positif 2,83 mencirikan bahwa kita memasuki fase El Niño sangat kuat. Pada September, indeks Nino 3.4 berada di posisi 2,76. Nilai tersebut masih termasuk kategori El Niño sangat kuat,” jelasnya.

    Kondisi itu menunjukkan suhu muka laut di kawasan Pasifik lebih hangat, sementara perairan Indonesia relatif lebih dingin.

    Perbedaan kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola atmosfer yang kemudian turut menekan pembentukan hujan di wilayah Indonesia.

    Mulyono mengatakan, kondisi kering tersebut terlihat dari catatan curah hujan selama Agustus.

    BMKG mencatat curah hujan di Kabupaten Kotim berada dalam kategori sangat rendah, yakni sekitar 0 hingga 20 milimeter. Bahkan, di kantor BMKG Kotim tidak tercatat adanya hujan selama periode tersebut.

    ”Tidak hanya jumlah hujan yang rendah, sifat hujannya juga berada jauh di bawah normal. Curah hujan hanya berkisar 0 hingga 30 persen dari kondisi normal,”paparnya.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kotim tidak hanya mengalami hujan dengan jumlah sedikit, tetapi juga berada dalam periode yang jauh lebih kering dibandingkan kondisi biasanya.

    ”Berdasarkan pantauan BMKG, kondisi hujan dalam 10 dasarian terakhir. Hujan yang sempat terjadi di Sampit dan sekitarnya, terutama ke arah Ketapang, belum dapat dijadikan tanda bahwa musim hujan telah dimulai,” ujarnya.

    Menurut Mulyono, hujan tersebut merupakan hasil modifikasi cuaca. Dengan demikian, turunnya hujan di sejumlah wilayah Sampit tidak berarti pola musim telah berbalik menjadi musim hujan secara alami.

    ”Kondisi kekeringan bahkan sudah berlangsung lebih panjang. BMKG mencatat sejumlah wilayah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari, dengan batas curah hujan di atas satu milimeter,” katanya.

    395 Titik Panas, Teluk Sampit Terbanyak

    Kondisi cuaca yang sangat kering tersebut menjadi persoalan serius dalam penanganan karhutla.

    Dalam rekap pemantauan BMKG per 14 September 2026, tercatat 395 titik panas. Konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Teluk Sampit dengan jumlah 93 titik panas.

    Selain memantau titik panas, BMKG juga melihat tingkat kekeringan bahan bakar atau serasah yang berpengaruh terhadap potensi penjalaran api.

    ”Periode 15 hingga 21 September, indeks kekeringan menunjukkan potensi kebakaran pada lapisan permukaan masih berada dalam kategori tinggi,” ujarnya.

    Kondisi serupa lanjut Mulyono, juga terjadi pada lapisan dengan kedalaman sekitar 5 hingga 10 sentimeter. Lapisan tersebut masih memiliki potensi kebakaran tinggi.

    ”Jika api sudah muncul dan kemudian menjalar, kondisi bahan bakar yang kering dapat membuat api berkembang lebih cepat. Api juga berpotensi bertahan apabila tidak ada hujan dalam beberapa hari berikutnya,” jelasnya.

    Sementara pada lapisan tanah dengan kedalaman lebih dari 10 sentimeter, kondisinya bahkan mengindikasikan kategori sangat mudah terbakar.

    Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BMKG memberikan peringatan bahwa Kotim saat ini masih berada dalam situasi sangat kering.

    Hujan Lebih Berpeluang Turun di Utara Kotim

    Dalam proyeksi cuaca selama satu pekan ke depan, peluang pertumbuhan awan hujan diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah utara Kotim.

    Beberapa wilayah yang disebut memiliki peluang pertumbuhan awan hujan antara lain di Kecamatan Antang Kalang, Tualan Hulu dan wilayah sekitarnya.

    Sebaliknya, wilayah selatan Kotim masih menghadapi peluang hujan yang kecil.

    BMKG bahkan memperkirakan modifikasi cuaca sekalipun belum tentu menghasilkan hujan yang signifikan di wilayah selatan karena kondisi atmosfernya masih kurang mendukung.

    Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kondisi cuaca tidak akan terjadi secara serentak di seluruh wilayah Kotim.

    Wilayah utara diperkirakan lebih dulu mendapatkan peluang hujan, sedangkan wilayah selatan harus menunggu lebih lama.

    ”Untuk periode September ini, BMKG memperkirakan curah hujan Kotim masih rendah. Kisaran curah hujan diprediksi sekitar 0–20 milimeter hingga 20–50 milimeter,” ujarnya.

    Sifat hujannya juga diperkirakan masih berada di bawah normal atau lebih kering dibandingkan kondisi biasanya.

    Musim Hujan Diperkirakan Masuk Bertahap

    Perubahan kondisi cuaca mulai diperkirakan terjadi pada Oktober. Curah hujan diproyeksikan mulai meningkat dari wilayah utara kemudian bergerak menuju selatan.

    Wilayah utara Kotim diperkirakan mulai mengalami curah hujan kategori menengah. Namun, wilayah selatan masih diprediksi berada pada kondisi curah hujan sangat rendah.

    BMKG mengingatkan bahwa prakiraan awal musim hujan yang disampaikan dalam rapat tersebut belum merupakan rilis resmi awal musim hujan dan masih berupa outlook.

    Berdasarkan outlook tersebut, awal musim hujan diperkirakan terjadi secara bertahap.

    Dimulai di wilayah utara yakni Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober atau sekitar 10–20 Oktober.

    Kemudian, di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Telaga Antang, Cempaga Hulu dan Parenggean diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian III Oktober atau sekitar akhir Oktober.

    Sementara, wilayah Kecamatan Baamang, Ketapang dan wilayah sekitarnya diperkirakan baru memasuki musim hujan pada dasarian I November atau awal November.

    “Untuk wilayah selatan sekitarnya mulai memasuki musim hujan pada Dasarian III November atau akhir November. Namun, wilayah selatan masih paling rentan karena diperkirakan baru menerima awal musim hujan pada dasarian ketiga November,” jelasnya.

    El Nino Masih Kuat hingga Akhir Tahun

    BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih berada pada kondisi kuat hingga akhir Desember.

    Pada saat yang sama, indeks DMI diprediksi tetap berada pada fase positif hingga akhir tahun.

    Namun, BMKG memperkirakan pengaruh kedua fenomena tersebut tidak akan terlalu dominan ketika memasuki November, Desember dan Januari.

    Hal itu berkaitan dengan mulai aktifnya musim hujan, menguatnya angin baratan dan berkurangnya pengaruh angin timuran setelah Oktober.

    Dengan kata lain, kondisi atmosfer secara bertahap diperkirakan mulai lebih mendukung terbentuknya hujan ketika memasuki penghujung tahun, meskipun prosesnya tidak berlangsung serentak di seluruh Kotim.

    Ancaman Karhutla Belum Berakhir

    Lebih lanjut, Mulyono memperingatkan ancaman  karhutla masih perlu menjadi perhatian serius.

    Hari tanpa hujan di sejumlah wilayah sudah mencapai kategori ekstrem, dengan beberapa kawasan mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan dengan curah hujan di atas satu milimeter.

    Di saat yang sama, kondisi bahan bakar yang kering masih membuat potensi kebakaran tinggi, terutama pada lapisan permukaan hingga kedalaman 10 sentimeter. Pada lapisan lebih dari 10 sentimeter, kondisinya bahkan masuk kategori sangat mudah terbakar.

    ”Saat ini, kondisi hari tanpa hujan masih ekstrem. Ada wilayah yang sudah lebih dari 60 hari tidak menerima hujan di atas satu milimeter. Karena itu, peluang hujan baru diperkirakan membaik pada Oktober hingga November, secara bertahap dari wilayah utara menuju selatan,” ujarnya.

    Karena itu, turunnya hujan di sebagian wilayah dalam beberapa waktu ke depan belum serta-merta berarti seluruh Kotim telah terbebas dari ancaman kekeringan dan karhutla.

    Terlebih, wilayah selatan seperti Teluk Sampit dan Pulau Hanaut diperkirakan baru memasuki musim hujan pada dasarian III November.

    ”Berdasarkan outlook BMKG, ancaman karhutla di Kotim masih perlu diwaspadai hingga November, terutama di wilayah selatan yang menjadi kawasan paling akhir mendapatkan hujan musim penghujan,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Bupati Kotim Minta Semua Pemilik Lahan, Perusahaan dan Pengembang Perumahan Sediakan Sumur Bor untuk Antisipasi Karhutla

    Bupati Kotim Minta Semua Pemilik Lahan, Perusahaan dan Pengembang Perumahan Sediakan Sumur Bor untuk Antisipasi Karhutla

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan kepada pemilik lahan, perusahaan dan pengembang perumahan harus ikut bertanggung jawab mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Pemilik tanah diminta menyediakan sumur bor, sedangkan pengembang wajib menyiapkan hidran, sumur bor dan perlengkapannya.

    Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari antisipasi pencegahan sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat melakukan penanganan awal ketika kebakaran muncul di lingkungan permukiman.

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, pemerintah akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada para pemilik tanah agar menyediakan sumur bor di lahannya dan pengembang perumahan juga diarahkan untuk membuat sumur bor di lokasi proyek pembangunan terutama di kawasan perumahan yang baru dibangun.

    ”Penanganan karhutla tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, seluruh beban pemadaman hanya ditangani petugas,” tegasnya.

    Kebijakan tersebut sejalan dengan masukan saran yang disampaikan Dandim 1015 Letkol Inf Dwi Candra Setyawan dalam evaluasi penanganan karhutla di Rujab Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    Dandim menyarankan agar lurah, kepala desa, RT dan RW mendorong masyarakat, terutama di kawasan perumahan yang berulang kali mengalami kebakaran, memiliki sumber air untuk penanganan awal.

    Beberapa kawasan yang disebut antara lain Jalan Wengga Metropolitan, Borneo, Jalan Jaksa Agunf dan Permata Sari 2.

    Di Jalan Permata Sari 2, Kodim telah membuat sumur bor dengan biaya sekitar Rp1,5 juta per titik. Kedalaman sumur sekitar 20 sampai 30 meter.

    Menurut Dwi Candra, sumur tersebut tidak harus menghasilkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Yang dibutuhkan adalah sumber air yang dapat digunakan ketika terjadi kebakaran.

    Gagasan tersebut menjadi penting karena dalam dua hari terakhir jumlah titik kebakaran cukup banyak.

    Dalam salah satu laporan disebut terdapat sekitar 20 titik, sementara unit pemadam yang on call hanya tiga.

    Petugas juga harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga penanganan di suatu titik dapat terkendala ketika pada saat bersamaan muncul kebakaran baru.

    Dandim mengusulkan setiap lingkungan perumahan memiliki setidaknya satu sumur bor, satu alkon dan selang.

    ”Apabila satu lingkungan perumahan memiliki satu alkon, satu sumur bor, serta selang, itu dapat membantu penanganan awal,” ujarnya.

    Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui iuran warga maupun swadaya lingkungan. Dengan pola itu, kebakaran kecil dapat ditangani lebih dahulu oleh masyarakat sebelum satgas tiba.

    Petugas tetap akan merespons laporan, tetapi masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kedatangan tim pemadam ketika petugas sedang menangani lokasi lain.

    Bagi kawasan yang dibangun pengembang, kewajiban penyediaan sarana pencegahan menjadi bagian penting dalam kebijakan tersebut.

    Pengembang tidak hanya diminta menyediakan kawasan permukiman, tetapi juga infrastruktur pendukung ketika terjadi kondisi darurat kebakaran.

    Hidran dan sumur bor beserta perlengkapannya diharapkan membuat setiap kawasan memiliki kemampuan penanganan awal tanpa harus menunggu seluruh kebutuhan dipasok dari luar lingkungan.

    Kebijakan itu sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap kondisi musim kemarau ketika sumber air permukaan semakin sulit diperoleh.

    Enam Mesin Dompeng Disiapkan untuk Mendukung Suplai Air

    Selain mendorong ketersediaan sumber air di lingkungan masyarakat, Dandim menyampaikan sejumlah dukungan sarana yang dapat digunakan untuk memperkuat penanganan.

    Jajaran TNI memiliki enam unit mesin dompeng bantuan Presiden yang dapat dimanfaatkan untuk menyuplai air dari sumber air menuju mobil tangki maupun kendaraan OPD.

    Mesin tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengisian air, terutama ketika dibutuhkan pompa berkapasitas besar.

    Namun, untuk menjangkau lokasi yang jauh, masih diperlukan selang dengan spesifikasi yang sesuai.

    Dandim juga menyampaikan bahwa jajaran TNI, khususnya Korem, memiliki ekskavator yang dapat digunakan apabila diperlukan untuk membuat embung.

    Alat berat tersebut berada di Korem dan penggunaannya dapat dikoordinasikan apabila dinas terkait membutuhkan.

    Dandim Duga Ada Unsur Kesengajaan

    Selain persoalan sumber air, evaluasi juga mengungkap dugaan bahwa sebagian kebakaran lahan tidak terjadi secara alami.

    Dwi Candra mengatakan, sejak awal Juli terdapat sejumlah titik yang diduga dibakar kemudian api merembet ke wilayah lain.

    Titik api baru juga dapat muncul akibat bara yang terbawa angin. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, kebanyakan titik kebakaran diduga mengandung unsur kesengajaan manusia.

    Motifnya, menurutnya masih perlu didalami, apakah berkaitan dengan pembukaan lahan pertanian, penanaman atau pembangunan.

    Karena itu, aparat penegak hukum disarankan meminta keterangan terkait setiap lahan yang terbakar.

    Dwi Candra mencontohkan kondisi di Jalan Kaca Piring Barat. Pada malam hari petugas melakukan pemadaman dengan beberapa unit. Namun, keesokan paginya lahan tersebut sudah dibersihkan menggunakan ekskavator.

    Pihaknya belum mengetahui apakah lahan itu akan ditanami atau digunakan untuk pembangunan. Karena itu, kondisi tersebut dinilai perlu didalami.

    ”Apabila terbukti ada unsur kesengajaan, dapat ditindak melalui sanksi denda atau ancaman pidana sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan,” katanya.

    Persoalan lain yang dihadapi petugas adalah sulitnya mendapatkan informasi mengenai pihak yang menguasai lahan.

    “Ketika petugas turun ke lapangan dan menanyakan pemilik lahan, warga takut memberikan keterangan,” ujarnya.

    Dwi Candra mengatakan jajaran TNI akan tetap mendukung penanganan pemadaman karhutla di lapangan, termasuk melalui pengerahan personel yang telah terlatih.

    Personel yang dikerahkan dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) 923 Mentaya dinilai cukup banyak dan memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan pemadaman.

    “Mereka masih muda dan kuat untuk bekerja dalam kondisi lapangan dan medan yang cukup berat,” ujarnya.

    Dalam operasi sebelumnya, personel TNI turut mendampingi pemadaman hingga sekitar pukul 02.00 dini hari.

    Dwi Candra meminta seluruh unsur tetap fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas, tetapi keselamatan dan keamanan personel harus tetap menjadi prioritas.

    ”Memadamkan kebakaran memang berat, terutama api yang dipadamkan bersamaan dengan kepulan asap yang bisa mengganggu pernapasan dan membuat mata perih” tandasnya. (hgn/ign)