cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Soroti Kejanggalan Surat Plh, Damai Usop: KNPI Kalteng Bukan Milik Ketua

    Soroti Kejanggalan Surat Plh, Damai Usop: KNPI Kalteng Bukan Milik Ketua

    Soroti Kejanggalan Surat Plh, Damai Usop: KNPI Kalteng Bukan Milik Ketua

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Kemegahan Aula Jayang Tingang pernah menjadi saksi ketika Muhammad Alfian Mawardi mengucapkan ikrar sebagai Ketua KNPI Kalimantan Tengah pada akhir Agustus 2025.

    Dia membawa mandat aklamasi di hadapan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, berbekal klaim dukungan 14 kabupaten dan kota. Belum genap tiga belas bulan berselang, kepemimpinan Alfian justru melahirkan tanda tanya.

    Alfian menandatangani sepucuk surat tertanggal 24 September 2026, memindahkan kemudi harian organisasi kepada Arifudin selaku pelaksana harian (Plh) di tengah sorotan atas minimnya kegiatan organisasi.

    Aktivis kepemudaan Damai Alam Usop mempersoalkan mekanisme di balik penunjukan ini. Pengurus daerah yang dulu diklaim memberi rekomendasi kini tidak mendapat kepastian mengenai arah penyelesaian krisis kepemimpinan.

    ”Jangan sampai Ketua hanya ada namanya, Plh yang menjalankan organisasi, sementara OKP dan DPD KNPI Kabupaten/Kota tidak tahu ujung persoalannya,” sebut Damai melalui pernyataan tertulis yang diterima Kanal Independen, Selasa (29/9/2026).

    Menabrak Urutan Mekanisme

    Damai, pendiri Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Tengah, menepis anggapan bahwa kritiknya bermotif sentimen personal.

    Rekam jejak Damai sebelumnya tercatat mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026 terkait hak pilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ia menegaskan fokusnya semata pada tertib administrasi.

    ”Itu yang saya kritik. Bukan orangnya. Saya tidak punya persoalan pribadi dengan siapa pun. Yang saya persoalkan adalah mekanismenya,” tegasnya.

    Mekanisme penunjukan pelaksana harian, menurut Damai, murni dirancang untuk kondisi ketua yang berhalangan sementara.

    Apabila persoalan sudah menyangkut ketidakaktifan dan evaluasi kepemimpinan berbulan-bulan, organisasi harus menggelar rapat pleno untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt). Posisi pelaksana tugas inilah yang kelak memegang mandat transisi.

    ”Plt bukan untuk duduk lama-lama,” kata Damai menjelaskan batasannya.

    ”Tugasnya memastikan organisasi tetap berjalan dan menyiapkan penyelesaian kepemimpinan secara konstitusional. Ujungnya Musdalub,” tambahnya.

    Damai mengingatkan para pengurus agar tidak membolak-balik aturan main. Menggunakan instrumen pelaksana harian untuk merespons krisis kepemimpinan justru memicu persoalan etika sekaligus ketidakpastian hukum organisasi.

    Keadaan menjadi rancu ketika ketua definitif masih ada, tetapi pelaksana harian juga bekerja tanpa target penyelesaian masalah yang terang.

    ”Plh tidak boleh menjadi alat untuk menunda penyelesaian masalah,” ujarnya.

    Batas Kewenangan dan Desakan Transparansi

    Pembedaan yang dipakai Damai sejalan dengan kelaziman tata kelola administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2019, pelaksana harian maupun pelaksana tugas dilarang mengambil keputusan strategis.

    Keduanya tidak memiliki kapasitas mengubah status organisasi, kepegawaian, maupun alokasi anggaran.

    Aturan negara tersebut memang mengikat aparatur sipil, bukan organisasi kemasyarakatan. Namun, logika fundamentalnya menjelaskan alasan Damai menolak instrumen pelaksana harian dipakai sebagai jalan pembuka menuju Musdalub.

    Forum tertinggi itu menuntut keputusan strategis yang jauh melampaui kewenangan tugas harian.

    Bertolak dari sana, Damai menyodorkan empat pertanyaan mendasar atas surat penunjukan Arifudin: ke mana arah tugas ini dibawa, berapa lama durasinya, apa batas kewenangannya, dan apa target akhirnya?

    Dia mendesak semua pihak berhenti berdebat berdasarkan kabar burung dan menantang pengurus membuka arsip internal.

    ”Ada tidak Rapat Pleno? Ada tidak Rapat Harian? Ketua hadir atau tidak? Program kerja berjalan atau tidak? Notulennya mana? Daftar hadirnya mana? Buka dokumennya,” tuntut Damai.

    Sorotan Kegiatan dan Tekanan Aliansi Mahasiswa

    Desakan untuk membuka dokumen ini mengemuka bersamaan dengan rentetan kritik organisasi mahasiswa. Penelusuran Kanal Independen terhadap pemberitaan media daring Kalimantan Tengah pascapelantikan Agustus 2025 tidak menemukan jejak kegiatan resmi DPD KNPI Kalteng secara terbuka.

    Ketiadaan itu memang tidak otomatis bermakna ketiadaan kegiatan, tetapi polanya berimpitan dengan kritik yang lebih dulu muncul di lapangan.

    Pada 11 September 2026, dua pekan sebelum surat harian itu terbit, aliansi pemuda menyorot absennya KNPI Kalteng dalam merespons bencana kebakaran hutan dan lahan.

    Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Badko Kalteng Andri Mulyanto dan Ketua BPC GMKI Palangka Raya Arpandi melontarkan kekecewaan lantaran KNPI tidak menunjukkan pergerakan saat kelompok mahasiswa lain turun sebagai relawan.

    Tekanan memuncak ketika Cipayung Plus Kalimantan Tengah, aliansi delapan organisasi yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM, KAMMI, dan KMHDI, merilis pernyataan sikap resmi pada hari yang sama dengan pernyataan Damai.

    Ketua PMII Kalteng Fikri Haikal menilai penunjukan pelaksana harian menabrak aturan internal, merujuk pada Pasal 59 yang menurutnya membatasi masa tugas Plh maksimal empat belas hari kerja.

    Mengikuti hitungan itu, surat tertanggal 24 September tersebut akan kehilangan dasarnya pada pertengahan Oktober.

    Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger menilai penyelesaian persoalan ini menentukan kemampuan KNPI menjalankan fungsinya sebagai wadah kepemudaan. Cipayung Plus mendesak DPP KNPI segera menggelar Musdalub.

    ”Saya juga meminta DPP KNPI jangan diam. DPP harus turun tangan dan memberikan kepastian,” kata Damai, menyokong tuntutan aliansi.

    ”Jangan biarkan KNPI Kalteng terus berada dalam status yang tidak jelas,” ujarnya.

    Jejak Politik dan Pernyataan yang Berbalik

    Alfian bertarung sebagai calon Bupati Kapuas pada Pilkada 2024 saat masih menjabat Ketua KNPI Kalteng periode sebelumnya, sebelum kemudian mengamankan kursi aklamasi untuk periode kedua.

    Berpasangan dengan Agati Sulie Mahyudin, ia menempati posisi ketiga dengan 45.236 suara, tertinggal dari pasangan Muhammad Wiyatno dan Dodo yang meraih 53.367 suara. Pada 17 Desember 2024, Alfian merekam video ucapan selamat dan menitipkan nasib Kabupaten Kapuas kepada bupati terpilih.

    Kini, ujian konsistensi kepemimpinan kembali menghampirinya. Hampir lima tahun lalu, saat merebut pucuk pimpinan KNPI Kalteng lewat Musda XV pada 2021 yang diwarnai kericuhan dan nyaris dibubarkan Satgas Covid-19, Alfian pernah melontarkan peringatan keras.

    Dalam kegiatan sosial di Panti Asuhan Nurul Sholihin, sebagaimana diberitakan media pada 1 Maret 2022, ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh pengurus di jajarannya yang absen berkegiatan.

    ”Akhir tahun kita akan lakukan pembenahan dan reshuffle kepengurusan. Bagi yang tidak aktif akan kita evaluasi,” ucap Alfian kala itu.

    Bertahan di Balik Surat Harian

    Menghadapi rentetan desakan ini, sikap pengurus bertahan pada penjelasan prosedural. Alfian menolak pelimpahan tugas tersebut dimaknai sebagai pengunduran diri.

    Dia menyebut masih memiliki sejumlah urusan yang harus diselesaikan guna meredam rumor liar, sekaligus ingin memberikan waktu penuh untuk anaknya. Ia bersikukuh tidak akan menyerah pada tekanan mana pun.

    Wakil Ketua II DPD KNPI Kalteng Ahmad Rusdiyannor menyampaikan penjelasan. Dia menilai penunjukan Arifudin berkesesuaian karena posisinya sebagai Wakil Ketua I Bidang Kaderisasi dan Organisasi.

    Hingga naskah ini diturunkan, tidak ditemukan pernyataan terbuka dari Alfian Mawardi maupun Arifudin selaku penerima mandat untuk menjawab rinci tuntutan Musdalub Cipayung Plus. Sikap resmi DPP KNPI juga tidak ditemukan.

    Menutup argumennya, Damai mengingatkan bahwa KNPI bukanlah aset pribadi Ketua, Pelaksana Harian, maupun Pelaksana Tugas.

    ”KNPI bukan milik Ketua, bukan milik Plh, bukan juga milik Plt. Organisasi ini mutlak milik seluruh unsur yang berhak di dalamnya, mulai dari OKP hingga pengurus daerah,” tegasnya

    ”Jangan takut dengan Musdalub,” pesannya mengingatkan pengurus.

    ”Yang harus ditakuti justru kalau organisasi kehilangan kepercayaan karena aturannya sendiri tidak dijalankan,” ujarnya.

    Damai menegaskan ingin KNPI Kalteng kembali hidup. Kembali aktif. Serta Kembali punya arah. ”Dan yang paling penting, punya kepastian kepemimpinan,” katanya. (ign)

  • Rp22 Miliar Cair, Api Tetap Berkobar: Ironi Kotim Kehabisan Alat di Tengah Kepungan Asap

    Rp22 Miliar Cair, Api Tetap Berkobar: Ironi Kotim Kehabisan Alat di Tengah Kepungan Asap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tumpukan uang puluhan miliar rupiah kini mengisi pembukuan kas daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Anggaran sekitar Rp22 miliar dialirkan dari berbagai pintu pencairan demi memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Keberadaan uang dalam jumlah raksasa itu ternyata gagal menaklukkan amuk api. Ketiadaan alat pemadam di lapangan seketika menjadi tembok penghalang yang tak bisa ditembus hanya dengan lembaran rupiah semata.

    Ketua DPRD Kotim Rimbun merinci susunan aliran dana segar tersebut. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan Rp15 miliar, sementara Pemkab Kotim merogoh APBD murni sebesar Rp5 miliar, disusul penyiapan tambahan sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan.

    ”Dengan anggaran yang ada kita dibantu oleh pemerintah pusat kurang lebih Rp15 miliar. Secara teknisnya dengan BPBD dan juga kita menyiapkan anggaran penanganan karhutla ini di APBD murni Rp5 miliar, APBD Perubahan kurang lebih Rp2 miliar,” katanya, Senin (29/9/2026).

    Kelimpahan angka ini justru melahirkan ironi baru di garis depan. ”Kesulitannya, uang ada tetapi barang yang akan kita cari ini ada kesulitan,” ujarnya.

    Teka-teki Pencairan Bantuan Pusat

    Dana Rp15 miliar dari Jakarta sempat melewati pusaran simpang siur informasi. Rimbun menyebut kucuran itu sebatas “informasi yang ia dengar” pada 21 September, tanpa kepastian jejak riwayat transfer.

    Bupati Kotim Halikinnor mendahului kejelasan tersebut dengan menyatakan daerahnya mendapat bantuan dari pusat sejak 14 September, bersiap menggabungkannya bersama Belanja Tidak Terduga (BTT).

    Status dana tersebut baru menemukan kepastian pada 29 September. Halikinnor mengumumkan Pemkab Kotim telah menerima bantuan pusat sebesar Rp15 miliar.

    Pemilihan kata lampau ini mengonfirmasi uang benar-benar mendarat di rekening daerah, menghapus embel-embel keraguan yang melekat pekan sebelumnya.

    Alokasi Rp5 miliar dan Rp2 miliar dari kas daerah bukanlah uang baru. Nilai ini identik dengan pagu BTT yang sudah dinaikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp7 miliar sejak pertengahan Agustus lalu.

    Kalkulasi ini menunjukkan bahwa dari akumulasi Rp22 miliar, komponen yang benar-benar baru hanyalah kepastian transfer dari Jakarta.

    Kedatangan dana pusat yang baru terkonfirmasi di hari yang sama memberikan konteks rasional atas kelangkaan alat pemadam. Mekanisme pengadaan barang pemerintah bergerak lambat dan bertahap, menjadikannya mustahil tersaji instan sesaat setelah uang singgah di rekening.

    Amuk Api Melampaui Kecepatan Anggaran

    Ketersediaan dana berjalan beriringan dengan meledaknya krisis lahan yang menghitam. Laporan BPBD Kotim tertanggal 29 September membukukan 1.176 kejadian karhutla dengan luas area hangus menembus 2.009 hektare, disusul temuan 38.304 hotspot.

    Deretan angka ini meroket tajam dari pantauan 20 September. Data sepekan sebelumnya sekadar mencatat 1.027 kejadian, 1.871 hektare lahan terbakar, dan 28.552 hotspot.

    Kurun waktu sembilan hari cukup untuk menetaskan 149 kejadian baru, melahap 138 hektare tambahan, serta memunculkan lebih dari 9.700 titik panas anyar.

    BPBD Kotim menyadari rekapitulasi tersebut belum memotret kehancuran secara utuh. Data itu murni berasal dari intervensi langsung Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim.

    Banyak lokasi api luput dari pendataan satgas darat akibat isolasi medan. Pemerintah provinsi turun tangan menutup celah ini lewat operasi helikopter waterbombing, menyisakan celah perbedaan rekam jejak angka antara catatan kabupaten dan provinsi.

    Koordinator Lapangan Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim, Rihel, merinci kemunculan 13 hingga 17 titik kebakaran setiap hari.

    Eks Kepala Pelaksana BPBD Kotim ini bahkan merekam 17 insiden muncul persis sehari sebelum ia menjabarkan evaluasinya.

    ”Untuk kondisi karhutla kurang lebih masih sama saja. Untuk titik api memang tidak ada yang baru, tetapi rembetan dari yang sudah ada dan yang menyala kembali masih terjadi,” katanya.

    Kepungan Asap dan Gerimis yang Memperburuk Keadaan

    Keluhan absennya alat logistik memiliki akar kendala geografis yang rumit. Rimbun mengungkap keberadaan sekitar 30 titik api, terkonsentrasi di seberang Kecamatan Seranau dan wilayah Senteluk. Sejumlah lokasi bersembunyi 7 hingga 8 kilometer dari urat nadi sungai dan jalan darat.

    ”Kalau yang di jangkauan 2 kilometer, ini sudah tertangani,” katanya.

    Sergapan kabut pekat dan ganasnya gelombang air sungai ikut memotong asa mobilisasi satgas lapangan. Intervensi armada udara turut menemui jalan buntu.

    Helikopter waterbombing menetapkan syarat jarak pandang 3.000 hingga 5.000 meter untuk bisa beroperasi. Selimut asap tebal berulang kali memaksa armada penyelamat ini terkurung di landasan bandara.

    Harapan terakhir yang dititipkan pada jatuhnya hujan justru menghadirkan keputusasaan baru. Anatomi lahan gambut Kotim yang berketebalan satu hingga lima meter menolak tunduk pada curah air ringan. Menjinakkan satu meter kubik gambut kering ini menuntut guyuran sekitar 390 liter air.

    Distribusi curah hujan alam rupanya memilih polanya sendiri. Rawa Sari, Ganepo, Mentawa Baru Ketapang, dan sebagian Baamang menikmati guyuran air.

    Ironisnya, area dengan bara api paling agresif seperti Baamang Hulu hingga Kota Besi hanya tersentuh gerimis tipis.

    Rintik air sekadar membasahi kulit luar gambut, membiarkan raksasa bara api di lapisan dasar terus memproduksi karbon. Hujan ringan di zona merah ini sekadar menambah kepekatan kabut asap.

    ”Walaupun ada hujan, tetapi tidak di tempat yang ada apinya,” kata Rihel.

    Taruhan Waktu Menembus Pekatnya Gambut

    Krisis berkepanjangan ini memaksa Pemkab Kotim memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 15 hari ke depan, membentang dari 1 hingga 15 Oktober.

    Kesepakatan ini diketuk lewat rapat evaluasi di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9), melibatkan Wakil Bupati Irawati dan Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan.

    ”Kita sepakat menambah waktu penanganan karhutla 15 hari sampai 15 Oktober,” kata Rimbun.

    Halikinnor menyandarkan putusan perpanjangan ini pada kalender cuaca negara.

    ”Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan yang terjadi saat ini masih merupakan hujan hasil modifikasi atau hujan buatan. Diperkirakan pertengahan Oktober baru mulai masuk musim hujan dengan intensitas rendah hingga sedang, sehingga kami sepakat untuk memperpanjang status tanggap darurat ini,” kata Halikinnor.

    Penjelasan BMKG yang dibawa Rihel membongkar lapisan waktu yang jauh lebih pesimistis. Proyeksi tersebut menempatkan hujan alami di wilayah utara Kotim baru turun pada dasarian kedua Oktober.

    Guyuran air lalu merayap pelan menuju wilayah tengah dan selatan hingga dasarian ketiga November. Rentang waktu menyiksa selama lima minggu ini membiarkan mayoritas Kotim tetap terpanggang cuaca ekstrem.

    Baamang Hulu dan Kota Besi yang masih memendam titik api kemungkinan besar masuk dalam daftar tunggu terlama.

    Wilayah ini tidak berlokasi di utara, menjadikannya rentan bertahan dalam kekeringan di saat kawasan tetangganya perlahan tenggelam.

    Realitas ini menjebak Kotim pada pusaran dua bencana yang datang bergantian: ancaman banjir di wilayah utara yang terguyur lebat, dan amuk api di selatan yang tetap kerontang.

    Harapan Bupati Kotim tetap bertahan pada batas akhir masa perpanjangan darurat.

    ”Kalau sampai tanggal 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” ujarnya.

    Optimisme kepala daerah itu berbenturan tajam dengan analisis teknis satgasnya sendiri. Proyeksi cuaca mensyaratkan hujan lebat perendam gambut baru akan menghantam zona terparah satu bulan penuh seusai kalender yang diharapkan sang bupati. (ign)

  • Karhutla Belum Terkendali, Pemkab Kotim Kembali Perpanjang Tanggap Darurat hingga 15 Oktober

    Karhutla Belum Terkendali, Pemkab Kotim Kembali Perpanjang Tanggap Darurat hingga 15 Oktober

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Perpanjangan status disepakati berlaku selama 15 hari, terhitung mulai 1 hingga 15 Oktober 2026, dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).

    Keputusan itu diambil setelah pemerintah daerah mengevaluasi kondisi lapangan yang masih menunjukkan adanya sejumlah titik kejadian kebakaran di sejumlah wilayah, kabut asap yang masih pekat, sekaligus mempertimbangkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

    Selama kejadian kebakaran lahan semakin masif, Pemkab Kotim mulanya telah menetapkan status siaga darurat selama 185 hari, terhitung 8 April hingga 10 Oktober 2026.

    Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah hotspot serta meningkatnya jumlah kejadian karhutla, Pemkab Kotim mulai meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

    Kemudian diperpanjang sampai 15 September dan kembali diperpanjang mulai 16 hingga 30 September 2026. Dan, ini kali keempat Pemkab krmbali memperpanjang status tanggap darurat selama terhitung mulai 1-15 Oktober 2026.

    Halikinnor mengatakan, status tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 30 September. Namun, kondisi karhutla yang masih terjadi membuat pemerintah belum dapat langsung beralih ke tahap pemulihan.

    ”Jadi hari ini kita rapat evaluasi bagaimana perkembangan dan penanganan karhutla. Sekaligus memang besok itu masa tanggap darurat kita berakhir,” kata Halikinnor.

    Berdasarkan data hingga 28 September 2026 yang dipaparkan dalam rapat, jumlah hotspot di Kotim telah mencapai 38.304 titik. Kebakaran tercatat sebanyak 1.171 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 2.007,9 hektare.

    Besarnya angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi kebakaran yang ditimbulkan di satu-dua lokasi, melainkan penanganan yang berlangsung berulang di wilayah dengan kondisi kering dan sumber air yang semakin terbatas.

    Halikinnor menjelaskan, BMKG sebelumnya telah memperingatkan bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Curah hujan berada di bawah normal, sementara hujan yang terjadi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya merupakan hujan alami.

    ”Musim kemarau kita ini dimulai lebih awal, sekitar awal Juli. Puncaknya Agustus sampai September, dan dampaknya kemungkinan masih sampai Oktober,” ujarnya.

    Ia menyebut hujan yang turun saat ini sebagian masih berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin terlalu cepat menganggap kondisi sudah memasuki musim hujan hanya karena beberapa wilayah sempat diguyur hujan.

    Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyepakati perpanjangan status hingga 15 Oktober.

    ”Kalau sampai 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” tegas Halikinnor.

    Namun, perpanjangan status tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan untuk menghabiskan anggaran.

    Halikinnor menegaskan, apabila kondisi membaik sebelum masa tanggap darurat berakhir, pemerintah tidak boleh memaksakan belanja hanya karena status bencana masih berlaku.

    ”Jangan karena statusnya diperpanjang kemudian anggaran harus dipaksakan habis. Kalau hujan turun dan memang kondisi sudah tidak darurat lagi, ya jangan dipaksakan,” katanya.

    Menurut Halikin, anggaran yang tidak terserap tidak harus dipaksakan keluar. Sisa anggaran dapat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA.

    Ia bahkan mencontohkan pengadaan kendaraan pemadam. Menurutnya, kebutuhan barang harus berdasarkan kondisi lapangan, bukan semata-mata karena masih tersedia anggaran.

    ”Kalau memang tidak diperlukan, jangan kemudian kita belanjakan. Nanti kalau tidak terserap, ya menjadi SiLPA,” ujarnya.

    Untuk penanganan tahun ini, Kotim mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Sementara dari daerah tersedia Rp5 miliar melalui APBD dan tambahan sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan, sehingga total dukungan anggaran daerah mencapai sekitar Rp7 miliar.

    Dana tersebut dapat digunakan selama status tanggap darurat masih berlangsung, termasuk mendukung kebutuhan penanganan di kecamatan serta operasional relawan seperti konsumsi dan bahan bakar.

    Meski demikian, persoalan karhutla tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan anggaran.

    Halikinnor mengapresiasi seluruh personel TNI, Polri, ASN, relawan, masyarakat dan unsur lainnya yang selama ini berada di lapangan, bekerja siang dan malam menghadapi api dan kabut asap.

    ”Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, ASN, masyarakat dan para relawan. Mereka ini bekerja siang malam untuk memadamkan api,” katanya.

    Ia mengingatkan seluruh personel agar tetap mengutamakan keselamatan karena sebagian lokasi kebakaran memiliki kondisi yang sangat sulit.

    Halikinnor juga mengapresiasi dukungan jajaran TNI yang ikut menambah kekuatan penanganan. Menurutnya, komunikasi Danrem dengan Panglima TNI turut menghasilkan tambahan kendaraan pemadam yang kini dapat digunakan bersama unsur lainnya.

    ”Sekarang kendaraan sudah ada dari Korem, Kodim, Polres, Pemkab dan perusahaan. Ini tentu sangat membantu,” ujarnya.

    Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan untuk menghadapi kemungkinan kondisi serupa pada musim kemarau berikutnya.

    Halikinnor mengatakan, pola kebakaran besar seperti tahun ini menurut pengamatannya muncul dalam siklus sekitar tiga sampai empat tahun. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul.

    ”Kebakaran ini hampir setiap tiga sampai empat tahun pasti ada kondisi panas seperti ini. Ini menjadi pelajaran dan evaluasi kita bagaimana langkah selanjutnya supaya ke depan kita tidak kewalahan seperti sekarang,” katanya.

    Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memetakan lokasi yang berulang kali terbakar dan menyiapkan sumber air sebelum musim kemarau tiba.

    Sumber air, termasuk sumur bor, embung dan penampungan, harus disiapkan di lokasi yang memang memiliki riwayat kebakaran.

    ”Jangan setelah terjadi kebakaran baru kita berpikir mencari air. Lokasi yang memang berulang terbakar harus kita petakan, kemudian sumber airnya disiapkan,” tegasnya.

    Pemerintah juga akan mendorong pemilik lahan membersihkan dan memelihara lahannya. Untuk kawasan yang rawan terbakar, penyediaan sumur bor akan menjadi salah satu langkah pencegahan.

    Halikinnor menilai persoalan sumber air menjadi salah satu kelemahan paling nyata dalam penanganan karhutla tahun ini, ditambah keterbatasan tenaga ahli pengeboran.

    ”Masalah kita memang air. Kalau kemarau panjang, sumber air habis. Tenaga untuk mengebor sumur juga terbatas,” ujarnya.

    Ia berharap perpanjangan 15 hari tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk menuntaskan penanganan dalam kondisi darurat.

    Pemerintah akan kembali mengevaluasi perkembangan kebakaran, kondisi asap dan curah hujan menjelang pertengahan Oktober. Jika kondisi sudah memungkinkan, status tanggap darurat akan diakhiri dan penanganan diarahkan ke pemulihan lahan serta pencegahan.

    ”Manusia ada batasnya. Kita tetap bekerja, tetap berusaha dan tetap berdoa mudah-mudahan hujan turun dan karhutla ini segera berakhir,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Duel Raksasa Sawit Kotim PT TASK vs PT NSP: Cacat Batas dan Dua Dalil yang Saling Membunuh

    Duel Raksasa Sawit Kotim PT TASK vs PT NSP: Cacat Batas dan Dua Dalil yang Saling Membunuh

    Duel Raksasa Sawit Kotim PT TASK vs PT NSP: Cacat Batas dan Dua Dalil yang Saling Membunuh

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gugatan setebal puluhan halaman itu bersandar pada 188 titik koordinat.

    Deretan angka tersebut tersusun rapi dalam dua tabel panjang, ditulis hingga tiga angka di belakang koma pada satuan detik busur.

    Penggugat, PT Tunas Agro Subur Kencana, mendalilkan ratusan titik ini mengurung satu hamparan kebun seluas 1.624,04 hektare dengan Sungai Mentaya mengalir persis di tapal batas selatannya.

    Kanal Independen memetakan ulang seluruh titik tersebut menggunakan sistem proyeksi resmi. Pemetaan ini menyingkap realitas keruangan yang sama sekali berbeda.

    Koordinat itu ternyata tidak membentuk satu hamparan utuh, melainkan pecah menjadi tiga blok yang saling terpisah.

    Ketiga bidang tanah ini berserakan dalam kotak area imajiner berukuran 8 kali 12 kilometer. Jarak antartepi terdekat membentang mulai dari 1,77 hingga 6,61 kilometer tanpa ada satu sisi pun yang saling bersinggungan.

    Blok pertama seluas 945,57 hektare membentang dari titik 1 sampai 106. Blok kedua menyusul dengan luas 648,22 hektare dari titik 107 sampai 157.

    Blok ketiga berwujud jalur tipis memanjang berkeliling 4.386 meter, tersusun dari titik 158 sampai 188 dengan luas hanya 24,31 hektare.

    Gabungan ketiga blok ini mencapai 1.618,10 hektare atau hanya terpaut selisih 0,37 persen dari total luasan yang didalilkan penggugat.

    Selisih luasan sekecil ini menguatkan hasil pembacaan. Kanal Independen sebelumnya telah menguji 15.753 kombinasi cara untuk membelah 188 titik tersebut menjadi tiga bagian.

    Pengujian ini hanya meloloskan satu kombinasi yang mampu menghasilkan tiga poligon sah sekaligus mendekati luasan dalil gugatan, yakni pemotongan presisi tepat pada titik 106 dan titik 157. Tidak ada kombinasi lain yang lolos kedua syarat tersebut.

    Kejanggalan anatomi gugatan ini makin menganga saat ditelusuri kalimat pembatas objeknya. Penggugat hanya membekali 188 titik koordinatnya dengan satu set batas fisik.

    Teks petitum itu berbunyi: “Utara: PT Nusantara Sawit Persada. Timur: PT Tunas Agro Subur Kencana. Selatan: Sungai Mentaya. Barat: Hutan.”

    Satu bingkai bersisi empat mustahil bisa membungkus tiga bidang tanah yang tercerai-berai sejauh beberapa kilometer.

    Menyatukan ketiga blok itu ke dalam satu garis terluar akan menciptakan amplop raksasa seluas 5.822,64 hektare. Objek yang dituntut praktis hanya mengisi 27,8 persen dari total luasan amplop tersebut.

    Sisanya berwujud hamparan tanah seluas 4.204,54 hektare yang terjepit di antara tiga blok tadi. Dokumen gugatan membiarkan lahan sisipan seluas ribuan hektare ini tanpa identitas kepemilikan maupun penjelasan mengapa arealnya dikecualikan.

    Penggugat bahkan mencantumkan entitasnya sendiri sebagai batas timur dari lahan yang mereka gugat.

    Dokumen gugatan tidak pernah menyebut satu pun nama desa maupun kecamatan tempat 1.618 hektare itu berdiri. Sungai Mentaya menjadi satu-satunya penanda geografis yang muncul di sepanjang uraian objek sengketa.

    Koordinat dalam petitum itu sendiri yang akhirnya membuka posisinya. Ketiga blok membentang dari 112°46’57” hingga 112°51’24” Bujur Timur, lalu menurun dari 2°10’33” hingga 2°17’05” Lintang Selatan.

    Titik pusat gabungan ketiganya jatuh pada 2°13’55” Lintang Selatan dan 112°48’20” Bujur Timur, sekitar 37 kilometer arah barat laut pusat Kota Sampit bila ditarik garis lurus.

    Penelusuran Kanal Independen atas sebaran titik tersebut menempatkan ketiga blok di kawasan Desa Hanjalipan, Pamalian, Rasau Tumbuh, dan Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    PETA SENGKETA: Sebaran tiga blok objek sengketa perkara 73/Pdt.G/2026/PN Spt hasil pemetaan ulang 188 titik koordinat dalam petitum gugatan.

    Kursi Kosong Sidang Perdana

    Sengketa ini terdaftar resmi di Pengadilan Negeri Sampit pada Jumat, 4 September 2026. Perkara perbuatan melawan hukum ini mengantongi nomor registrasi 73/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Surat gugatannya bertanggal Senin, 31 Agustus 2026, meski kolom nomor surat dibiarkan kosong.

    PT Tunas Agro Subur Kencana maju sebagai penggugat melalui kuasa hukum Laura Meydiana. Mereka menyeret PT Nusantara Sawit Persada sebagai Tergugat I, Bupati Kotawaringin Timur sebagai Tergugat II.

    Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kanwil BPN Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur sebagai Tergugat III. Susunan ini tidak menyertakan pihak turut tergugat. Kolom kuasa hukum bagi seluruh tergugat juga masih kosong.

    Pengadilan menjadwalkan sidang perdana pada Senin, 21 September 2026, pukul 10.00 hingga 10.20 di ruang Chandra. Majelis hakim menunda agenda pemanggilan para pihak ini.

    Sistem informasi penelusuran perkara merekam alasan penundaan tersebut lewat satu kalimat pendek. ”Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir.”

    Bupati Kotawaringin Timur beserta instansi pertanahan negara tidak hadir pada panggilan pertama. Majelis kembali mengagendakan pemanggilan ulang pada Selasa, 6 Oktober 2026, berpindah ke ruang Cakra.

    Valuasi Fantastis Sebuah Garis Imajiner

    Gugatan ini membawa angka tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp237.261.861.512 dan immateriil Rp10 miliar. Total tuntutan menyentuh angka Rp247.261.861.512. Membagi nominal itu dengan luasan yang didalilkan penggugat menghasilkan valuasi Rp152,2 juta untuk setiap hektare. Komponen materiilnya saja menembus Rp146,09 juta per hektare.

    Ejaan terbilang dalam petitum sudah sesuai dengan deretan angkanya. Kolom nilai sengketa pada sistem penelusuran perkara tercatat Rp0,00. Angka nol ini merupakan kelaziman yang sering ditemui dalam pengisian administrasi sistem penelusuran perkara.

    Penggugat meminta agar putusan dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu meski para tergugat kelak menempuh upaya hukum lanjutan. Permintaan ini tertulis tanpa ketegasan arah.

    ”Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya, sepanjang Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk itu telah terpenuhi,” demikian bunyi petitumnya.

    Pola menyerahkan nasib pada majelis juga mewarnai tuntutan ganti rugi. Penggugat merumuskan kalimat, ”Menghukum Tergugat I, atau menurut bagian tanggung jawab masing-masing Tergugat sebagaimana ditentukan Majelis Hakim, untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 237.261.861.512.”

    PT TASK juga hanya membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, mengabaikan dalil pada petitum sebelumnya yang menuding seluruh tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

    Permintaan putusan serta merta ini langsung berhadapan dengan pedoman peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 membatasi putusan serta merta hanya untuk tujuh kategori perkara.

    Aturan ini mewajibkan pemohon menyetorkan jaminan senilai objek eksekusi sebelum putusan dijalankan. Penilaian harga jaminan ini sulit dihitung mengingat batas objek sengketa dalam petitum tersebut belum berhasil mengidentifikasi bentuk nyata tanahnya.

    Klaim yang Meruntuhkan Diri Sendiri

    Konstruksi gugatan mengandung cacat logika yang saling mematikan pada jantung argumentasinya. Petitum kedua memuat klaim penguasaan dari pihak penggugat.

    ”Menyatakan Penggugat adalah pihak yang telah memperoleh dan menguasai objek sengketa dengan itikad baik, secara terbuka, nyata dan berdasarkan proses penguasaan/perolehan yang diketahui oleh masyarakat serta pejabat pemerintahan setempat,” tulis penggugat dalam petitumnya.

    Delapan butir berselang, penggugat justru mengajukan tuntutan yang bertolak belakang dengan klaim penguasaan tersebut.

    ”Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan penguasaan, penggarapan, penanaman, pemanenan, penguasaan fisik dan/atau tindakan lainnya atas objek sengketa,” demikian seperti tertulis dalam  SIPP PN Sampit.

    Satu butir setelahnya kembali mempertegas tuntutan pengosongan lahan. ”Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan penguasaan fisik objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun.”

    Penggugat menyatakan diri telah menguasai objek secara nyata, namun di lembar yang sama meminta hakim menghentikan aktivitas tanam panen pihak lain serta menyerahkan penguasaan fisiknya.

    Praktik hukum acara perdata tidak mengenal penyandingan dalil penguasaan nyata dengan tuntutan pengosongan fisik di atas satu objek yang sama.

    Majelis hakim harus memilih satu dari dua keadaan ini sebelum menyentuh pokok perkara. Memilih yang mana pun sama artinya dengan meruntuhkan salah satu kaki argumen penggugat.

    Kontradiksi berikutnya menabrak rezim perizinan. Petitum kesembilan melontarkan permintaan singkat. ”Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kepada Penggugat.”

    Tuntutan kepada bupati ini hanya memiliki dasar rasional jika penggugat memang belum mengantongi Izin Lokasi maupun Izin Usaha Perkebunan yang mencakup 1.618 hektare lahan yang mereka klaim telah dikuasai.

    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 47 mewajibkan perusahaan yang membudidayakan tanaman dengan luasan tertentu memiliki izin usaha perkebunan.

    Instrumen perizinan yang diminta penggugat itu juga sudah usang termakan perubahan aturan hukum. Rezim pertanahan tidak lagi menerbitkan Izin Lokasi baru sejak Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 berlaku pada 21 Juli 2021.

    Pemerintah telah menggantinya dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Sistem Izin Usaha Perkebunan kini terbit melalui perizinan berusaha berbasis risiko, yang sejak 2021 menggantikan pola lama dan saat ini diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 5 Juni 2025.

    Menantang Hak yang Telah Mengakar

    Serangan gugatan ini membidik dua sertifikat hak guna usaha milik PT Nusantara Sawit Persada. Penggugat mendesak hakim mengabulkan permohonan yang berbunyi:

    ”Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 58 dengan NIB 150500000059 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 57 dengan NIB 150500000060, yang diterbitkan berdasarkan SK HGU Nomor 48/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 5 Juni 2013 atas nama Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa.”

    Gugatan ini juga menyasar instrumen hukum di balik terbitnya sertifikat tersebut. Sasarannya mencakup Izin Lokasi Nomor 52.400.9.62.02/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor 188.45/37/Huk-EK.SDA/2013 tertanggal 30 Januari 2013.

    Surat keputusan HGU yang menjadi alas lahirnya sertifikat itu terbit 13 tahun 2 bulan sebelum perkara ini terdaftar di pengadilan. Izin lokasinya bahkan sudah berusia 14 tahun 7 bulan.

    Jeda belasan tahun ini menyentuh ruang lingkup Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Beleid ini memblokir tuntutan pihak lain atas sertifikat sah apabila tidak ada keberatan tertulis yang diajukan selama kurun waktu lima tahun.

    Perlindungan aturan ini bekerja dengan syarat pemegang sertifikat memperoleh tanahnya secara itikad baik dan menguasainya secara nyata.

    Cacat logika penggugat terkait status lahan kembali memukul balik posisi mereka. Tuntutan agar pengadilan menghentikan aktivitas panen dan menyerahkan penguasaan fisik secara tidak sengaja menempatkan pemegang sertifikat sebagai pihak yang tengah menguasai objek tersebut secara nyata.

    Unsur ini justru dibutuhkan oleh perisai lima tahun peraturan pendaftaran tanah tersebut agar bisa diaktifkan oleh hakim.

    Penggugat maju berperkara dengan petitum yang tidak menyebut satu pun sertifikat hak atas nama mereka. Alas hak mereka didasarkan pada dokumen ganti rugi dan pelepasan.

    Penggugat meminta majelis hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap penggugat dokumen-dokumen ganti rugi, pelepasan dan/atau perolehan penguasaan tanah sebagaimana diajukan dan dibuktikan Penggugat dalam persidangan.

    Klaim dokumen pelepasan ini menanggung beban pembuktian berat, karena harus dihadapkan dengan produk sertifikat terdaftar negara yang telah dipegang pihak lain selama belasan tahun.

    Tarikan Dua Sumbu Yurisdiksi

    Tarikan dua sumbu yurisdiksi membayangi formasi para tergugat perkara ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan masuk ke wilayah kewenangan peradilan tata usaha negara.

    Batas waktu gugatannya dibatasi 90 hari sejak tindakan dilakukan. Gugatan ini justru membawa bupati dan instansi pertanahan ke meja hakim perdata di pengadilan negeri.

    Yurisdiksi perdata juga tidak kehilangan dasar pijakan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 mengatur bahwa perkara beralih menjadi domain peradilan perdata jika penentu keabsahan keputusan tata usaha negara adalah persoalan hak kepemilikan.

    Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 turut mempertegas agar peradilan tata usaha negara tidak perlu menguji keputusan menyeluruh bila akar sengketanya memuat unsur keperdataan.

    Pertarungan hak penguasaan atas tanah seluas 1.618 hektare ini memang berada di wilayah pengadilan negeri. Kerancuan hukum terjadi akibat butir petitum penggugat yang melompat meminta hakim perdata menilai tindakan administratif pemerintahan bupati.

    Ketidakhadiran bupati dan BPN pada sidang perdana membuka peluang bagi munculnya eksepsi kewenangan mengadili dalam agenda sidang berikutnya.

    Persoalan mendasar yang harus dijawab majelis hakim justru bersembunyi pada anatomi keruangan gugatan ini.

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979 telah mematok yurisprudensi: gugatan yang tidak mampu mengurai batas-batas tanah sengketa secara jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima.

    Majelis hakim pengadilan tingkat pertama harus mengurai kekacauan tiga blok terpisah di dalam satu bingkai pembatas ini sebelum mereka memiliki landasan kokoh untuk membedah materi pokok perkara.

    Mencari Jawaban Dua Raksasa

    Kanal Independen berusaha mengonfirmasi temuan spasial dan anomali hukum ini kepada kedua perusahaan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan ke nomor WhatsApp perwakilan dari PT Tunas Agro Subur Kencana tertahan pada status centang satu hingga artikel ini terpublikasi.

    Rosi Andreas, salah seorang manajer PT Nusantara Sawit Persada, sempat merespons upaya konfirmasi redaksi. Ia menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum perusahaan yang lebih memahami teknis perkara ini.

    Jawaban dari kuasa hukum tersebut belum masuk ke meja redaksi hingga berita diturunkan.

    PT Nusantara Sawit Persada berstatus sebagai anak usaha PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. Induk perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten NSSS.

    Pelacakan Kanal Independen terhadap deretan pengumuman emiten sejak Juni hingga 29 September 2026 tidak menemukan dokumen keterbukaan informasi yang melaporkan gugatan hukum senilai Rp247 miliar ini.

    Pengumuman yang muncul dalam penelusuran tersebut berupa laporan perubahan kepemilikan saham.

    Sidang lanjutan untuk perkara ini dijadwalkan kembali pada Selasa, 6 Oktober 2026, beragendakan pemanggilan dan kehadiran para pihak. (ign)

  • Uang Warga Terkuras di SPBE: Dokumen Kalibrasi Sempurna, 46 Tabung Melon Tetap Tekor

    Uang Warga Terkuras di SPBE: Dokumen Kalibrasi Sempurna, 46 Tabung Melon Tetap Tekor

    SAMPIT, kanalindependen.id – Berkas perkara nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt menyimpan anomali mencolok di meja hijau.

    Surat dakwaan mencatat Kepala Operasional SPBE PT Naga Jaya Makmur, Robby Candra, tidak melaksanakan kalibrasi mesin pengisian sejak 22 Januari sampai 11 Februari 2026.

    Jaksa juga menyebut berkurangnya isi tabung gas melon tersebut memicu kerugian bagi konsumen akhir.

    Namun, daftar barang bukti dari perkara yang sama justru menyuguhkan fakta berseberangan. Sembilan lembar Kalibrasi Unit Filling Machine beserta 54 form sampling harian terlampir rapi menantang dakwaan tersebut.

    Rentang 21 hari itu menyimpan rekam jejak utuh untuk tanggal 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 Januari, lalu berlanjut ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11 Februari 2026.

    Total 18 hari operasional terekam tanpa satu hari pun terlewat. Tiga tanggal yang luput dari daftar itu, yakni 25 Januari serta 1 dan 8 Februari, seluruhnya bertepatan dengan hari Minggu.

    Penyidik turut menyita lembar kalibrasi bertanggal 21 dan 22 Januari 2026, dan rentang dakwaan tepat bergulir pada tanggal kedua.

    Aparat juga mengamankan surat keterangan hasil pengujian DKUKMPP Kotim bertanggal 10 Juni 2025, delapan bulan sebelum inspeksi mendadak ini terjadi.

    Perkara ini kini bersiap menghadapi agenda pembacaan tuntutan penuntut umum pada Kamis, 1 Oktober 2026, di ruang sidang Chandra Pengadilan Negeri Sampit.

    Tiga Standar Uji Timbangan Ambruk

    Perkara ini bermula dari pemeriksaan aparat pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Tim Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, yang di antaranya beranggotakan Dani Wijaya dan Gusti Mahardika, mendatangi SPBE PT Naga Jaya Makmur di Jalan Niaga, Desa Pelangsian. Tiga petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur ikut turun tangan.

    Mereka meliputi Erik Erdianto selaku pengawas barang beredar dan jasa, berpadu dengan Adi Siswanto dan Awan selaku juru timbang.

    Petugas membongkar kepastian isi tabung melalui metode pengujian berlapis. Tabung kosong ditimbang lebih dulu sebagai tara, diisi gas, lantas ditimbang kembali demi melacak bobot bersih. Timbangan elektronik Mettler Toledo dan jangka sorong Tricle Brand bersertifikat menjadi penentu takaran murni tanpa rekayasa.

    Pengujian menyasar 80 tabung sampel. Hasilnya membelah keyakinan publik: 20 dari 40 tabung di nozel nomor 9 dan 26 dari 40 tabung di nozel nomor 11 terdeteksi kurang timbangan. Total 46 tabung atau 57,5 persen dari seluruh sampel meleset dari takaran baku.

    Pengawas Perdagangan Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, Aspiansyah, membedah bobot angka itu berbekal Permendag 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

    Batas Kesalahan yang Diizinkan untuk elpiji tiga kilogram mematok toleransi 45 gram untuk kategori T1 dan 90 gram untuk kategori T2.

    Kuantitas rata-rata mencatat nilai negatif terhadap label. Kemasan yang melabrak batas T1 menyentuh 18 buah, padahal regulasi hanya menoleransi batas maksimal lima kemasan.

    Sebanyak 28 kemasan masuk kategori T2, sebuah ambang batas yang mengharamkan satu pun penyimpangan. Pengujian hari itu ditutup dengan satu kesimpulan tegas tertulis, ditolak.

    Sepuluh Nozel Bebas Beroperasi

    Delapan puluh tabung bermasalah tersebut dicabut dari satu muatan truk berisi sekitar 560 tabung. Pemberitaan Kaltengoke pada 17 Februari 2026 membeberkan SPBE itu memiliki 12 nozel secara keseluruhan.

    Kepala DKUKMPP Kotim Johny Tangkere saat itu menyatakan, hanya dua mesin yang disegel petugas.

    ”Sepuluh nozzle tetap beroperasi seperti biasa. Yang dipasang police line hanya dua nozzle dan 80 tabung,” kata Johny seperti dikutip Kaltengoke. Sepuluh nozel sisanya lolos dari kewajiban uji timbang dan bebas melayani pengisian gas.

    Surat dakwaan menahan diri untuk tidak merinci angka pasti kekurangan per tabung. Kaltengoke, mengutip hasil pemeriksaan awal, mencatat berat sampel berkisar 2,7 sampai 2,8 kilogram, atau menyusut 200 sampai 300 gram dari ketentuan resmi.

    Rantai Pasok dan Lenyapnya Hak Warga

    SPBE PT Naga Jaya Makmur memasok gas untuk 14 agen terdaftar. Alur pasokannya berantai, bermula saat agen melunasi penebusan LPG tiga kilogram kepada Pertamina.

    Pertamina kemudian menerbitkan Loading Order, SPBE menginjeksi gas, dan Pertamina membayar jasa pengisian kepada badan usaha pemilik SPBE tersebut. Harga Eceran Tertinggi di pangkalan wilayah perkotaan Kotim terpaku pada angka Rp22.000 per tabung, setara Rp7.333 per kilogram.

    Hitungan Kanal Independen berdasarkan angka HET itu menyingkap realitas getir di lapangan. Konsumen terpaksa membayar penuh untuk gas senilai Rp1.467 sampai Rp2.200 yang tidak pernah masuk ke tabung mereka, merujuk pada susut timbangan 200 sampai 300 gram tadi.

    Warga Sampit bahkan harus merogoh kantong jauh lebih dalam, menebus tabung melon hingga Rp35.000 sampai Rp40.000 di tingkat pengecer.

    Pemberitaan media pada 23 Februari 2026 merunut lonjakan harga ini usai kerusakan kompresor yang disusul penyegelan dua nozel memicu tersendatnya distribusi.

    Sebagian warga bahkan memburu gas melon hingga menyeberang ke Pangkalan Bun dan wilayah Tengkiling.

    ”Kalau ada yang menjual jauh di atas HET, silakan laporkan. Kendala distribusi tidak boleh dibebankan ke masyarakat,” kata Johny Tangkere, seperti dikutip dari Klik Kalteng saat krisis itu memuncak.

    Robby, sosok yang kini duduk menanti tuntutan di kursi terdakwa, pernah melontarkan janji kepada pada hari yang sama dengan kapasitas Kepala Operasional SPBE Km 10. Pemberitaan lainnya menempatkan lokasi SPBE ini di Jalan HM Arsyad Km 10 Sampit.

    ”Kami langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengalihan sebagian alokasi serta pengadaan unit pengganti. Saat ini operasional sudah kembali normal,” kata Robby setahun lalu.

    Surat dakwaan mengunci dampak rentetan kejadian ini ke dalam satu rumusan baku.

    ”Bahwa akibat kurangnya isi tabung LPG 3 Kg yang tidak sesuai/kurang timbangan yang diisi oleh SPBE PT Naga Jaya Makmur menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir,” demikian tertulis dalam dakwaan JPU.

    Jerat Hukum dan Amunisi Pasal Tambahan

    Kewajiban kalibrasi berpijak kokoh pada Peraturan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 026/PND930000/2025-S3 tanggal 10 Januari 2025.

    Robby Candra, yang bertugas berbekal surat kuasa Direktur PT Naga Jaya Makmur tertanggal 16 April 2021, ditarik ke meja hijau dengan sangkaan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Ancaman maksimal pasal tersebut membidik hukuman lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kelak mengubah denda nominal itu menjadi sistem kategori.

    Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 61 membuka ruang penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

    Hanya pengurus yang terjerat sebagai terdakwa dalam perkara ini, meninggalkan badan usaha pemilik SPBE tak tersentuh dakwaan pengadilan.

    Pasal 63 undang-undang tersebut turut menyediakan amunisi hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi, pengumuman keputusan hakim, perintah penghentian kegiatan, kewajiban penarikan barang, hingga pencabutan izin usaha.

    Elpiji tiga kilogram memanggul status barang bersubsidi negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menebar ancaman penyalahgunaan niaga bahan bakar bersubsidi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Pasal tajam ini lenyap dari daftar dakwaan.

    Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sampit membuktikan Robby Candra berstatus ditahan. Perkara ini terdaftar pada 15 Juli 2026, lantas memutar sidang perdana pada 22 Juli 2026. Tim penuntut umum diisi oleh Galang Nugrahaning Tunggal, Nona Vera Kristanty Hematang, dan Ikrima Asya Wirantami.

    Persidangan terus memacu sembilan putaran agenda. Tujuh putaran memfasilitasi pembuktian penuntut umum, sementara pihak terdakwa menebus hak satu kali sidang pembuktian pada Kamis (24/9/2026). Besaran tuntutan baru akan terkuak dari mulut jaksa pada persidangan pekan ini.

    Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, penasihat hukum terdakwa, manajemen PT Naga Jaya Makmur, maupun pihak Pertamina terkait silang sengkarut barang bukti dalam berkas perkara tersebut. (ign)

  • Diakui Konstitusi: Perisai Dalil Hukum Adat di Sebabi Melawan Gugatan PT BAP

    Diakui Konstitusi: Perisai Dalil Hukum Adat di Sebabi Melawan Gugatan PT BAP

    SAMPIT, kanalindependen.id – Status enam warga Desa Sebabi dan Bangkal resmi bergeser dari Pangadu perkara adat takian petak menjadi tergugat di meja hijau.

    PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) menyeret mereka ke Pengadilan Negeri Sampit melalui gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp120.992.337.013,13.

    Perkara bernomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt ini tercatat masuk pada 25 September lalu, persis satu hari setelah Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai merampungkan eksekusi atas 1.607 hektare lahan sengketa.

    Pertemuan dua belah pihak baru akan terjadi pada Selasa (6/10/2026). Namun, perang argumen hukum sudah pecah mendahului jadwal sidang.

    Pada saat yang sama, penelusuran Kanal Independen atas dokumen gugatan perusahaan menemukan hal lain. Dua dari tujuh koordinat yang dipakai untuk menggambarkan objek sengketa ternyata patok batas resmi negara.

    Kepala Kantor Hukum Sapriyadi dan Rekan, Sapriyadi, menyampaikan argumennya mengenai kedudukan hukum adat dalam sengketa ini.

    Sapriyadi bukan orang baru dalam konflik dengan jaringan Sinar Mas Group ini. Pada perkara lain, yakni gugatan Rp104 miliar PT BAP terhadap Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius, ia bertindak sebagai kuasa hukum para tergugat.

    Asas yang Disebut Mengesampingkan

    Argumen Sapriyadi bertumpu kuat pada satu asas fundamental. ”Asas lex specialis derogat legi generali adalah kaidah hukum yang menyatakan bahwa aturan atau hukum yang khusus (lex specialis) mengesampingkan aturan atau hukum yang umum (lex generalis),” ujarnya.

    Dia merangkum syarat asas tersebut ke dalam satu rumusan kalimat penegas. ”Artinya hukum adat masih berlaku selama hukum adat itu masih hidup,” tegasnya.

    Guna menopang bangunan logikanya, Sapriyadi membedah momentum berlakunya aturan tersebut.

    ”Kapan asas itu berlaku? Semenjak hukum khusus digunakan maka yang umum dikesampingkan. Dan saat ini masyarakat adat menggunakan hukum adat yang mana hukum adat juga diakui oleh negara melalui UUD 1945,” katanya.

    Sapriyadi kemudian menguji potensi benturan dengan hukum negara. ”Apakah hukum positif tidak berlaku? Tetap berlaku namun ada asas yang mengesampingkan yang umum,” ujarnya.

    Alur pemikiran itu mengerucut pada satu simpulan utuh mengenai daya ikat aturan lokal. ”Apakah hukum adat berkekuatan hukum. Jawabannya iya. Hukum adat berkekuatan hukum. Karena diatur dalam peraturan adat khusus di Kalimantan Tengah.”

    Tiga Pasal dan Klausul yang Tertinggal

    Tiga landasan hukum Sapriyadi sodorkan sebagai rujukan. Ketiganya disajikan dalam wujud ringkas, sementara teks aslinya memuat sejumlah anak kalimat yang tertinggal dari kutipan.

    Rujukan pertama mengarah pada konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

    Teks utuh pasal tersebut berlanjut usai kata “tradisionalnya”, yakni “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

    Syarat keberadaan yang masih hidup itu selaras dan telah diutarakan Sapriyadi, sementara anak kalimat terakhir mengamanatkan bentuk pengaturannya kepada undang-undang.

    Rujukan kedua mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Pasal itu dinilai menjadi dasar hukum adat dalam ranah pidana. Pasal 2 ayat (1) menetapkan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana meski perbuatannya tidak diatur undang-undang tersebut.

    Ayat berikutnya memberi pagar batas. Hukum yang hidup itu berlaku sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Catatannya, kedua perkara PT BAP di Sampit murni berstatus perkara perdata.

    Rujukan ketiga menyandarkan diri pada Undang-Undang Pokok Agraria. Sapriyadi mencatat Pasal 5 menyatakan hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat tentang tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

    ”Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama,” katanya.

    Menyambung klausul “serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya”, Sapriyadi menegaskan rangkaian undang-undang itulah yang kelak menjadi rahim bagi terbitnya Hak Guna Usaha, alas hak yang kini digenggam PT BAP.

    Dua Wajah Peraturan Daerah

    Aturan yang dimaksud Sapriyadi saat menyebut regulasi adat khusus di Kalimantan Tengah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Perda ini menyimpan dua ketentuan yang berdampingan, namun menarik ke dua arah yang berbeda.

    Pasal 28 ayat (1) berbunyi, “keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.”

    Pasal 29 berbunyi, “Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.”

    Kekuatan mengikat mutlak pada pasal pertama berhadapan langsung dengan frasa longgar pada pasal berikutnya.

    Poin pertama mengunci subjek para pihak yang berkonflik, sedangkan poin kedua memberikan keleluasaan tafsir bagi aparat penegak hukum.

    Dalam argumennya, Sapriyadi turut menyinggung larangan menggugat sebuah perkara berulang kali.

    ”Ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang seseorang diadili atau digugat dua kali atas perkara dan perbuatan yang sama jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” ujarnya, merujuk Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

    Pemenuhan asas ini mewajibkan empat syarat kumulatif: pihak yang sama, objek yang sama, materi pokok yang sama, dan putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berstatus berkekuatan hukum tetap.

    Kenyataannya, Putusan Basara Hai Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 terlahir dari institusi peradilan adat, bukan pengadilan negara.

    Rangkaian sengketa panjang antara PT BAP dengan kelompok Pangadu sampai saat ini belum membuahkan satu pun putusan pengadilan formal yang berstatus inkrah.

    Pengadilan yang Dihapus, Hukum yang Tidak

    Ujung dari perdebatan ini menyentuh eksistensi forum pengadilan. Jawabannya telah tertulis dalam lembaran sejarah hukum tujuh puluh lima tahun silam.

    Negara pernah menyatukan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil di seluruh Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 3 ayat (3) huruf b undang-undang itu berbunyi, “Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu.”

    Frasa “yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat” menjadi penanda tajam atas apa yang diubah secara institusi, dan teks sesudahnya menegaskan apa yang tidak tersentuh.

    Kewenangan mengadili beralih seutuhnya kepada Pengadilan Negeri, namun hukum adat materiilnya dipastikan terus hidup dan mengikat bagi komunitas masyarakat tersebut.

    Lebih lanjut Sapriyadi mengatakan, satu ketentuan pelengkap lain, bersentuhan langsung dengan denyut perkara perdata warga Sebabi, yakni Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menitahkan.

    ”Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” demikian bunyi pasal tersebut.

    Sapriyadi menegaskan, diksi yang disematkan undang-undang adalah kata wajib, bukan sekadar anjuran dapat. Garis hukumnya berdiri selaras mendampingi Pasal 29 Perda Kalteng 16/2008.

    Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa putusan adat berhak masuk ke gelanggang peradilan negara sebagai nilai hukum yang hidup dan wajib diuji, bukan sebagai vonis yang serta-merta menutup ruang perkara.

    Dua Patok Negara Dalam Gugatan

    Tatkala dalil soal adat berhembus kencang di luar ruang persidangan, satu kejutan administratif diam-diam sudah menetap di dalam berkas gugatan perusahaan.

    Gugatan 81 mendefinisikan objek sengketanya menggunakan tujuh titik koordinat, tanpa melampirkan lembar peta fisik maupun surat ukur.

    Empat titik disematkan nama Lokasi 1 sampai Lokasi 4, sedangkan tiga titik sisanya mengusung awalan KL.

    Kanal Independen melacak deretan titik tersebut dan menemukan muasalnya bermuara pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kotawaringin Timur Dengan Kabupaten Seruyan.

    Rambu tapal batas wilayah negara ini ditetapkan pada 21 Juni 2019 dan resmi diundangkan 1 Juli 2019.

    Dokumen kementerian tersebut mematok titik PBU 17 pada koordinat 02°19’52,600″ Lintang Selatan dan 112°25’50,700″ Bujur Timur. Gugatan perusahaan mencomot deret angka yang sama persis dan melabelinya sebagai Lokasi 2 pada 2°19’52,600″ Lintang Selatan dan 112°25’50,700″ Bujur Timur.

    Hal serupa menimpa patok negara PBU 18 di 02°21’43,300″ Lintang Selatan dan 112°26’10,300″ Bujur Timur. Perusahaan menulis ulangnya sebagai Lokasi 3 pada 2°21’43,300″ Lintang Selatan dan 112°26’10,300″ Bujur Timur.

    Kedua pasang titik itu sinkron mutlak hingga menyentuh digit desimal paling akhir. Pengujian redaksi memanfaatkan proyeksi Universal Transverse Mercator Zona 49 Selatan mencetak angka presisi jarak 0,00 meter untuk kedua pasangan titik ukur tersebut.

    Dua titik pendampingnya bertengger pada lintasan garis yang sama, kendati posisinya sedikit bergeser.

    Lokasi 1 menyimpang sejauh 1,5 meter dari bentang garis antara PBU 16 dan PBU 17. Lokasi 4 melenceng 3 meter dari ruas antara PBU 18 dan PABU 19.

    Sementara itu, tiga titik berawalan KL meloncat sejauh ratusan meter hingga mendekati dua kilometer dari garis batas, memvalidasi bahwa deretan tersebut murni titik area operasional perusahaan.

    Tata cara penamaan di dalam teks gugatan itu secara alamiah membelah dua kategori titik tersebut. Titik berlabel “Lokasi” secara riil menunjuk pada patok batas kabupaten, sedangkan penamaan “KL” membidik titik kebun internal.

    Pemakaian koordinat perbatasan itu melahirkan satu konsekuensi telak. Sisi timur dari hamparan yang digugat perusahaan bukanlah garis batas penguasaan kebun, melainkan garis imajiner pemisah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Seruyan.

    Peraturan menteri yang memuat patok tersebut mendaulat bahwa kecamatan yang menempati teritori Kotawaringin Timur di sepanjang ruas itu adalah Kecamatan Telawang, wilayah definitif tempat Desa Sebabi berdiri tegak.

    Temuan titik batas negara ini sekaligus memberi dimensi terang bagi pemberitaan Kanal Independen sebelumnya yang mengendus selisih luasan lahan di teritori Kotawaringin Timur.

    Mengingat selisih area tersebut terjepit paksa di antara dua patok administrasi negara, penjelasan paling logis bermuara pada bentuk ruas garis batas antara PBU 17 dan PBU 18 yang tidak berupa garis lurus.

    Permendagri yang sama memang merinci kelokan pada sejumlah ruas batas yang beradaptasi mengikuti wujud as jalan perkebunan.

    Namun, dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak tampak pada senarai alas hak dan perizinan yang dipamerkan perusahaan pada angka 26 gugatannya. Daftar tersebut ditutup rapat pada formasi tujuh butir bukti.

    Kala merumuskan argumen mengenai bagaimana lahan sengketanya terbelah menyeberangi dua kabupaten, perusahaan memilih berpaling dari regulasi batas 2019 tersebut.

    Teks gugatan pada angka 14 mendalilkan lokasi kebun “semula seluruhnya berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Seruyan”, lantas perlahan terbelah sebagai ekses pemekaran wilayah yang bersandar pada berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

    Angka 15 melengkapi dalil itu dengan menyandarkan keberlakuan izinnya pada Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.

    Perusahaan menebalkan kalimat yang menyatakan izin usaha perkebunan tetap berlaku apabila terjadi pemekaran, dan membiarkan ayat pelengkap di bawahnya tampil murni tanpa cetakan tebal.

    Ayat pelengkap tersebut berbunyi, “Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.”

    Teks gugatan itu memaparkan kronologi lahan yang terbelah menggunakan pijakan peristiwa sejarah tahun 2002, namun titik koordinat yang dipakai untuk membedah batas wilayah objek sengketanya justru meminjam patok penegasan negara yang diterbitkan pada 2019.

    Penanda yang Berpindah Perkara

    Satu jalinan dokumen lain bertindak senyap menghubungkan dua urusan sengketa PT BAP di bawah atap pengadilan yang sama.

    Dalam perkara senilai Rp104 miliar sebelumnya, perusahaan melampirkan sebuah dokumen berjudul “Peta Lokasi Batas PT Binasawit Abadi Pratama”.

    Legenda pada sudut peta tersebut merinci dua penanda spesifik yang lepas dari urusan batas wilayah, yakni Titik Amaran/Spanduk serta Titik Lokasi Tenda dan Akses Masuk yang disusul keterangan timbun parit.

    Visualisasi dokumen merekam empat penanda spanduk berdiri di lambung barat areal klaim, diiringi satu penanda tenda dan aktivitas timbun parit melintang di sekitar zona Blok Z-13.

    Kedua instrumen penanda tersebut lahir kembali sebagai dalil serangan dalam gugatan perdata yang baru.

    Bunyi angka 31 pada gugatan Rp120,99 miliar melempar tuduhan bahwa para tergugat “telah secara melawan hukum melakukan pemasangan spanduk atau banner, pemasangan portal, penimbunan parit pengaman dengan meratakan tanah menggunakan excavator, serta membangun pondok milik para tergugat”.

    Titik fisik yang dipetakan terang-terangan untuk kebutuhan perkara lawas, pada akhirnya terbukti sudah berdiri nyata mendahului dalil yang kini mendaur ulangnya.

    Rantai Bungkam yang Belum Terputus

    Upaya meminta klarifikasi menyangkut susunan dokumen tersebut kepada korporasi terus menemui jalan buntu.

    Konfirmasi tertulis dilayangkan kepada Asean, Manager Perizinan PT BAP, pada Sabtu (26/9/2026).

    Pesan digital itu terbaca jelas, namun tidak direspons dengan satu pun jawaban balasan hingga naskah ini diterbitkan.

    Kebisuan ini memperpanjang sikap irit bicara perusahaan, yang menolak merespons seluruh permintaan konfirmasi Kanal Independen terhitung sejak 29 Mei 2026.

    Gedung Pengadilan Negeri Sampit akan segera menjadi saksi pertemuan dua pusaran sengketa tersebut.

    Sidang lanjutan perkara Rp104 miliar dijadwalkan mengudara pada Rabu (30/9/2026), membawa agenda mendengarkan pandangan seorang ahli agraria bawaan perusahaan beserta satu saksi fakta tambahan.

    Enam hari berselang, sidang perdana atas tuntutan Rp120,99 miliar menyusul pecah di ruang pengadilan.

    Dua rupa dalil kuat akan beradu urat di dalam gedung itu. Satu kubu membentengi diri dengan hukum adat yang diyakini masih bernapas, yang sejak tahun 1951 memang tidak pernah dihanguskan oleh negara.

    Sementara kubu seberang menyusun taktik serangannya bermodalkan deretan patok resmi negara, meminjam angka-angkanya secara presisi, lalu merangkai batas-batasnya tanpa pernah menyebut nama peraturannya. (ign)

  • Menolak Badan Gambut Baru Prabowo: Saat Jakarta Cetak Lembaga, Daerah Tercekik Anggaran

    Menolak Badan Gambut Baru Prabowo: Saat Jakarta Cetak Lembaga, Daerah Tercekik Anggaran

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tanda tangan pengesahan lembaga tingkat nasional mengalir mulus dari Istana Merdeka.

    Namun, ratusan kilometer dari pusat kekuasaan, manuver administratif tersebut memantik penolakan tajam dari kursi legislatif daerah.

    Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menentang keras rencana pemerintah pusat mencetak badan baru khusus pengelola ekosistem gambut.

    Baginya, urusan tata kelola lingkungan dan karhutla seharusnya dituntaskan dengan memperkuat instansi daerah yang sudah ada, alih-alih merakit struktur birokrasi raksasa yang menyedot anggaran.

    ”Menurut saya ini sangat tidak tepat kalau untuk mengurus gambut harus membentuk badan baru. Di daerah sudah ada dinas atau OPD yang bisa menangani. Tinggal anggarannya dialokasikan dan diperkuat,” katanya, pekan lalu.

    Rimbun mendesak pemerintah pusat menengok realitas keterbatasan wilayah yang selama ini bertarung langsung melawan api di garis depan.

    Dia menolak asumsi sentralistik bahwa kelahiran sebuah badan baru otomatis memadamkan persoalan operasional di lapangan.

    ”Harusnya intensifkan OPD-OPD di daerah. Mereka yang tahu kondisi lapangan. Kalau memang selama ini kurang anggaran, ya anggarannya ditambah. Kalau kurang personel dan peralatan, itu yang diperkuat,” tegasnya.

    Kebijakan pembentukan lembaga anyar ini dinilai menabrak logika efisiensi fiskal yang kerap didengungkan Jakarta.

    Rimbun melihat ironi ketika pemerintah berbicara soal penghematan, namun di saat bersamaan membuka keran pembiayaan untuk nomenklatur kelembagaan baru.

    ”Di satu sisi pemerintah bicara efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain membentuk lembaga baru. Ini akan menjadi beban anggaran lagi. Jangan sampai kita menambah lembaga, tetapi persoalan di lapangan tetap tidak selesai,” ujarnya.

    Jumlah lembaga di struktur kenegaraan sama sekali bukan jaminan keberhasilan. Menurut Rimbun, penambahan rantai birokrasi justru berpotensi memperlambat eksekusi lapangan.

    ”Kalau setiap persoalan dibuat badan baru, akhirnya birokrasi kita semakin banyak. Yang penting itu bukan banyak lembaganya, tetapi seberapa kuat pemerintah bekerja di lapangan,” katanya.

    Sang ketua dewan sepakat bahwa ekosistem gambut menuntut pelindungan ketat demi memutus rantai musibah tahunan. Kendati demikian, skema penanganannya menuntut rasionalisasi anggaran dan kelembagaan.

    ”Gambut memang harus dijaga. Tetapi tidak harus selalu dengan membentuk badan baru. Perkuat lembaga yang sudah ada, tambah anggarannya dan pastikan bekerja. Itu yang lebih penting,” ujarnya.

    Keputusan di Balik Meja Istana

    Rentetan kritik legislatif daerah ini muncul sebagai reaksi langsung atas keputusan Presiden Prabowo Subianto tiga hari sebelumnya.

    Kamis (24/9), sang kepala negara mengesahkan gagasan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

    Langkah strategis ini lahir dari hasil urun rembuk bersama barisan akademisi di Istana Merdeka guna meretas siklus tahunan kebakaran lahan gambut.

    ”Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan,” kata Prabowo dalam pertemuan itu.

    Desain awal BPGMN memosisikan entitas ini tepat di bawah komando langsung presiden dengan alokasi anggaran mandiri.

    Fokus operasinya membidik enam provinsi langganan amuk api, meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyodorkan narasi inklusif dari struktur baru tersebut.

    Dia menyebut rancangan kelembagaan ini menuntut keterlibatan lintas elemen, mulai dari barisan ilmuwan, pemerintah daerah, hingga entitas masyarakat di sekitar kawasan rawan.

    ”Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” katanya.

    Penjelasan Seskab tersebut menyisakan pertanyaan menggantung seputar porsi pasti kewenangan pemerintah daerah dalam struktur hierarki pusat itu. Celah ketidakpastian inilah yang menjadi titik tumpu keresahan Rimbun dan jajaran legislatif Kotim.

    Ironi Daur Ulang Lembaga

    Lapis sejarah menyajikan ironi tersendiri terkait manuver administrasi ini. Sebuah institusi dengan mandat nyaris identik faktanya baru saja dibubarkan kurang dari dua tahun lalu oleh pemerintah pusat sendiri.

    Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 resmi tutup buku pada 22 Desember 2024 menyusul berakhirnya masa tugas empat tahun.

    Surat pembubaran permanennya disahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara pada April 2025.

    Rekomendasi pembentukan BPGMN lantas lahir sebagai kesimpulan kolektif dari forum ahli di Istana.

    Kesepakatan ini menyusul catatan krusial dari akademisi Institut Teknologi Bandung, Prof. Indratmo Soekarno, yang menyarankan pemerintah membedah rekam jejak BRGM terlebih dahulu sebelum memicu mesin lembaga baru.

    ”Oke, kita sepakat dulu,” kata Prabowo, menyetujui usulan tersebut.

    Tiga Sudut Pandang, Satu Keraguan

    Suara sumbang terhadap entitas baru ini telah bergema mendahului penolakan Rimbun, datang dari garis depan kelompok sipil dengan pijakan argumentasi berbeda.

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pantau Gambut meragukan daya gigit badan ini dalam mengeksekusi penindakan.

    Organisasi tersebut mencatat skema “lembaga di bawah presiden” bukanlah formula pembaruan, mengingat BRGM dahulu juga memikul status identik sebagai lembaga nonstruktural yang melapor ke Istana.

    Mereka pun secara terbuka mendesak pemerintah membongkar draf dasar hukum beserta desain kelembagaan BPGMN untuk dikuliti publik.

    Peneliti senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, turut mempertanyakan arah dan cetak biru operasional lembaga tersebut.

    ”Apa tujuan dan target pembentukan badan baru ini? Memulihkan gambut sepotong-sepotong atau dalam konteks lanskap? Alih-alih langsung membentuk badan baru, pemerintah harus secara paralel membuat regulasi pelindungan gambut yang kuat dan menyeluruh berbasis lanskap, serta regulasi yang jelas untuk memulihkan gambut yang rusak akibat izin konsesi sawit dan hutan tanaman industri atau HTI,” katanya.

    Keraguan aktivis lingkungan disempurnakan oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba.

    Dia menegaskan keberadaan lembaga anyar ini berpotensi kehilangan makna tanpa nyali penegak hukum menindak tegas korporasi perusak, merampas izin konsesi, serta menuntut ganti rugi lingkungan.

    Rujukan data Greenpeace mengonfirmasi masifnya krisis karhutla yang menunggu diurus, mencatat 2.951 titik sumber asap bersarang di lebih dari 114 Kesatuan Hidrologis Gambut sepanjang periode 8 Agustus hingga 20 September 2026.

    Tiga gelombang kritik ini saling melengkapi potret buram tata kelola lingkungan nasional.

    Pantau Gambut dan Greenpeace menyoroti celah lolosnya korporasi dan tumpulnya kewenangan BPGMN.

    Rimbun menyodorkan realitas dari kacamata otonomi daerah: lembaga baru adalah produk duplikasi mahal yang membebani fiskal, sementara instansi daerah yang bertarung melawan api tetap kekurangan amunisi operasional.

    Berbagai argumen tajam ini bermuara pada jejak administrasi yang tak terbantahkan. Kemudahan birokrasi membuang label BRGM dan menggantinya dengan BPGMN kini melahirkan beban pembuktian mutlak.

    Mesin baru bentukan Istana dituntut membuktikan ketajamannya memadamkan bara sesungguhnya di lapangan, tanpa berakhir menjadi pewaris pekerjaan rumah pendahulunya yang urung tuntas. (ign)

  • Siasat Senyap di Balik Eksekusi: PT BAP Bidik 6 Warga Rp120,99 Miliar sebelum Tenggat Adat Berakhir

    Siasat Senyap di Balik Eksekusi: PT BAP Bidik 6 Warga Rp120,99 Miliar sebelum Tenggat Adat Berakhir

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kesunyian PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) sepanjang lima panggilan sidang adat akhirnya terpecahkan di luar lahan sengketa.

    Perusahaan memang membiarkan 1.607 hektare lahannya di Desa Sebabi dan Bangkal dieksekusi tanpa perlawanan pada Kamis (24/9/2026).

    Korporasi di bawah naungan Sinar Mas Group itu rupanya menyimpan manuver lanjutan.

    Menyasar enam warga selaku Pangadu, PT BAP melayangkan gugatan perdata senilai Rp120,99 miliar melalui dokumen bertanggal sehari sebelum eksekusi, berbekal surat kuasa yang sudah diteken sepuluh hari sebelumnya.

    Perkara adat bernama takian petak berjalan sekitar enam bulan, terhitung sejak laporan enam warga pada 23 Februari 2026 sampai putusan dibacakan 28 Agustus 2026.

    Persidangannya sendiri baru dibuka 10 Agustus. Dan sejak hari pertama kursi PT BAP selalu kosong.

    Putusan Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 mencatat lima panggilan sidang dilayangkan kepada perusahaan, berturut-turut pada 10, 12, 14, 26, dan 27 Agustus 2026.

    Tidak satu pun dihadiri. Perusahaan hanya membalas dengan dua pucuk surat, dan surat pertama diteken oleh Manager Perizinan, bukan direksi.

    Kebisuan itu berlanjut sampai ujungnya. Saat hari eksekusi tiba, Majelis menjalankan putusannya.

    Portal di Jalan Begadang dibongkar tanpa perlawanan. Tidak ada sekuriti yang menghadang seperti sebulan sebelumnya, saat rombongan Majelis tertahan di portal dan jalan menuju lokasi status quo diputus.

    Menurut keterangan anggota Majelis Hermas Bintih Assan, pihaknya bahkan memberi kelonggaran kemanusiaan atas mes karyawan dan sumur perusahaan, di luar bunyi tertulis perintah pengosongan 3×24 jam.

    Jawaban PT BAP atas seluruh proses itu ternyata sudah ditulis, dan tanggalnya mendahului hari eksekusi.

    Sepucuk gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bertanggal Jakarta 23 September 2026, disusun Infinitum Law Office.

    Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit pada Jumat (25/9/2026) dengan nomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Nilainya Rp20.992.337.013,13 untuk kerugian materiil dan Rp100 miliar untuk kerugian immateriil, ditambah uang paksa Rp10 juta per hari. Totalnya Rp120.992.337.013,13, atau lebih dari Rp20 miliar bagi masing-masing tergugat bila dibagi rata.

    Hari itu juga, Jurusita Pengadilan Negeri Sampit Syahrudin meneken relas panggilan kepada Tergugat I melalui surat tercatat, merujuk Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sidang pertama dijadwalkan Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

    Portal di Jalan Begadang dibongkar pada 24 September. Gugatan itu bertanggal 23 September.

    Membidik Enam Pangadu

    Sasaran gugatan korporasi bukanlah institusi adat. Yang digugat bukan sembilan Mantir Basara yang meneken putusan, bukan Wawan Embang yang memimpin persidangan, bukan pula Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi yang membentuk majelis itu.

    Yang digugat adalah enam warga: Yastok SK, Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Panting, Priono SJ, dan Sardiono.

    Keenamnya adalah Pangadu, pihak yang membawa perkara adat takian petak ke hadapan Basara Hai.

    Lima orang beralamat di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur, dan satu orang, Anti Panting, berdomisili di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Mereka kini menempati posisi Tergugat I sampai Tergugat VI.

    Gugatan itu disusun oleh kantor advokat yang sama yang mewakili PT BAP dalam perkara Rp104 miliar melawan Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius. Ivan M.P. Tampubolon dan Mikhael Togar P. Sigalingging bertindak sebagai kuasa hukum perusahaan dalam kedua perkara tersebut.

    Satu baris pada halaman pertama menyebut dasar kewenangan mereka. Keduanya bertindak untuk PT BAP, yang diwakili Direktur Benny Yusuf Setiawan dan Budhi Dharmawira, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 September 2026.

    Tanggal penandatanganan itu mendahului eksekusi adat. Jatuh sebelum jendela negosiasi yang diberikan Basara Hai kepada PT BAP ditutup.

    Putusan 28 Agustus memberi perusahaan 14 hari kerja, terhitung sampai 18 September 2026. Mandat menggugat diteken empat hari sebelum tenggat itu habis.

    Dua hari setelah surat kuasa diteken, tiga dari enam orang yang kelak menjadi tergugat duduk di kursi saksi.

    Celah dari Kursi Saksi

    Fokus sidang perkara perdata Rp104 miliar di Pengadilan Negeri Sampit pada Rabu (16/9/2026) berpusat pada dugaan perintah pendudukan 50,38 hektare lahan.

    Tiga warga, yakni Sardiono, Priono, dan Anti Panting, hadir sebagai saksi fakta bagi para tergugat.

    Namun, pintu menuju perkara adat justru terbuka oleh jawaban saksi sendiri. Saat kuasa hukumnya menanyakan bukti kepemilikan, Sardiono menjawab spontan, “Tetapi kami sudah dibuktikan dengan adanya putusan dari sidang adat.”

    Kuasa hukum perusahaan, Ivan, langsung masuk ke celah tersebut. Ia memberondong Sardiono dengan rentetan pertanyaan seputar kedudukan enam Pangadu, rincian ganti rugi, hingga makna istilah takian petak.

    Sardiono yang mengaku kurang paham istilah adat tersebut perlahan terpojok. Ia akhirnya merapatkan barisan dan memilih bungkam saat terus didesak mengenai proses pembuatan surat pengaduan. “Tidak mau jawab,” katanya.

    Kuasa hukum para tergugat, Sapriyadi, berulang kali melayangkan keberatan keras agar persidangan tidak melebar.

    “Silakan bertanya kepada damang saja. Ini saksi fakta, bukan ranah adat,” potong Sapriyadi.

    Ivan bergeming. Menurunkan nada suaranya tanpa menurunkan bobot pertanyaannya, ia terus mencecar hingga pola kebisuan yang sama menjalar kepada kesaksian Priono dan Anti Panting.

    Menjelang sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur menanyakan durasi persidangan adat yang berujung pada putusan 28 Agustus 2026 tersebut.

    Mendengar jawaban Sardiono bahwa prosesnya memakan waktu sekitar sepuluh hari, sang hakim merespons singkat, “Oh, cepat ya.”

    Gugatan baru yang kini terdaftar menyingkap makna sesungguhnya dari cecaran panjang hari itu. Sembilan hari setelah sidang tersebut berlalu, nama ketiganya resmi tercantum sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Sampit.

    Kesaksian Berbalik Menjadi Amunisi

    Poin 31 gugatan 81 mendalilkan para tergugat juga telah secara melawan hukum melakukan pemasangan spanduk atau banner, pemasangan portal, penimbunan parit pengaman dengan meratakan tanah menggunakan ekskavator, serta membangun pondok milik para tergugat.

    Empat perbuatan itu diuraikan sendiri oleh para saksi pada 16 September.

    Unsur kelima adalah pivot gugatan. Poin 33 mendalilkan klaim para tergugat dilakukan tanpa terlebih dahulu menunjukkan adanya alas hak yang sah yang dapat mengesampingkan dan/atau meniadakan HGU BAP, IUP Seruyan dan perizinan lainnya.

    Unsur itu pun tertutup sendiri oleh keterangan saksi. Sardiono menyatakan tidak memiliki surat. Priono memberi jawaban sejenis.

    ”Kalau surat tanah tidak ada, tetapi saksi alam ada,” katanya, lalu menjelaskan yang dimaksudnya berupa sungai dan jalan masuk ke lokasi.

    Ketika Ivan menegaskan kepada Anti Panting bahwa lebih dari seribu orang yang mengaku berhak tidak memiliki surat keterangan tanah maupun dokumen kepemilikan, jawabannya satu kata. “Siap.”

    Satu unsur lagi menyangkut akibat, dan gugatan 81 menghitung kerugian materiilnya dari hasil panen yang hilang.

    Mikhael menggali soal itu pula pada 16 September, ketika menanyakan mengapa perusahaan tidak jadi memanen setelah pertemuan dengan manajemen.

    “Sudah melanggar pada tanggal 3, makanya kami usir,” kata Sardiono.

    “Tetapi faktanya klien kami akhirnya tidak dapat memanen?” tanya Mikhael.

    “Betul,” jawab Sardiono.

    Pemeriksaan itu menyangkut peristiwa September 2025 pada bidang 50,38 hektare, bukan objek gugatan baru.

    Menghapus Jejak Forum Adat

    Kebisuan PT BAP terhadap forum adat berlanjut ke dalam dokumen gugatannya.

    Penelusuran Kanal Independen atas 31 halaman gugatan yang tersedia, dari total 34 halaman, tidak menemukan satu pun penyebutan Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai, Putusan Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026, Surat Penetapan Eksekusi Nomor 003/MKMBH-KT/PEN-EKS-PTS/IX/2026, maupun eksekusi 24 September.

    Ketiadaan itu memiliki akibat hukum yang terukur. Pasal 189 ayat (3) Reglemen Daerah Seberang, yang berlaku bagi pengadilan di luar Jawa dan Madura dan setara dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, melarang hakim mengabulkan lebih dari yang digugat.

    Petitum subsider ex aequo et bono tidak membuka jalan keluar, karena kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 membatasi kewenangan itu sepanjang sesuai kejadian materiel yang disinggung dalam posita. Posita gugatan 81 tidak menyinggung proses adat.

    Perbandingannya dengan perkara PT Hutanindo Agro Lestari (PT HAL) menjadi terang. Perusahaan tersebut meminta Pengadilan Negeri Sampit mencabut Putusan Majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu Nomor 01/DKA-TH/PTS/V/2024.

    Gugatannya dikabulkan sebagian pada 29 April 2025, dengan amar yang menyatakan putusan adat itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya membatalkannya pada 25 Juli 2025, menerima eksepsi para tergugat, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    Berbeda dengan perkara PT HAL, gugatan 81 sama sekali tidak memuat petitum pembatalan putusan adat semacam itu.

    Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 sendiri menempatkan putusan adat pada posisi yang tidak memaksa pengadilan.

    Pasal 29 berbunyi, “Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.”

    Putusan Basara Hai karenanya masuk ke perkara baru ini hanya melalui pintu pembelaan, ketika para tergugat mengangkatnya sebagai alas hak.

    Sardiono sudah melakukannya pada 16 September, delapan hari sebelum eksekusi, dan keterangan lanjutannya hari itu digali kuasa hukum perusahaan.

    Tabrakan Fakta Dua Kabupaten

    Gugatan mendalilkan objek sengketa seluas 1.327,65 hektare, terbagi 1.262,20 hektare di Kabupaten Seruyan dan 65,45 hektare di Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu menegaskan keseluruhannya berada di dalam HGU perusahaan.

    Pembagian itu menempatkan 95 persen objek di Seruyan, sedangkan seluruh saksi pada 16 September, Kepala Desa, Damang Kepala Adat, dan perkara Rp104 miliar menempatkan sengketa di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Kesenjangan letak itu sudah berulang kali diberitakan Kanal Independen. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17 milik PT BAP terbit dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan dan mencakup desa-desa di Seruyan tanpa menyebut Desa Sebabi.

    Surat resmi Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 2026 menempatkan objek versi para tergugat, seluas 32,7 hektare, di luar HGU tersebut dan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.

    Yang baru pada gugatan 81 adalah cara perusahaan menjelaskan kesenjangan itu, dan penjelasannya bertabrakan sendiri.

    Angka 14 menyatakan lokasi perkebunan “semula seluruhnya berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Seruyan”, lalu terbagi menjadi dua kabupaten akibat pemekaran.

    Angka 13 yang mendahuluinya justru mengutip Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, “Kabupaten Seruyan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.”

    Dua keterangan itu bertolak belakang, dan keduanya berada dalam satu dokumen yang sama, berjarak satu halaman.

    Dokumen tertua yang dilampirkan perusahaan justru sejalan dengan angka 13. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 754.460.42 tertanggal 20 Juli 1994 memberikan izin lokasi untuk Desa Terawan, Asam Baru, Sandul, Kalang, dan Sebabi, seluruhnya kala itu berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Desa Sebabi tercantum di sana, pada dokumen yang diterbitkan Kotawaringin Timur.

    Satu lagi yang belum terjawab menyangkut hubungan dua perkara. Bagian Kotim pada gugatan 81 seluas 65,45 hektare, dan objek perkara Rp104 miliar seluas 50,38 hektare, keduanya di Desa Sebabi.

    Sardiono dan Priono sama-sama menerangkan bidang 50,38 hektare sengaja tidak dimasukkan ke perkara adat justru karena sudah berjalan di pengadilan.

    ”Bukan dikeluarkan. Karena itu masuk ranah perdata dari pihak perusahaan,” kata Priono.

    Pemisahan yang warga jaga dalam forum adat tidak tercermin dalam gugatan baru. Tanpa peta dan surat ukur, apakah bidang 50,38 hektare berada di dalam hamparan 65,45 hektare yang kini digugat, masih belum dapat dipastikan.

    Bila tumpang tindih, PT BAP menuntut ganti rugi atas tanah yang sama dalam dua perkara yang berjalan bersamaan di pengadilan yang sama.

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya mencantumkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sampit meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, sehingga kedua bagian objek berada di bawah satu pengadilan.

    Cacat Tarikan Titik Koordinat

    Gugatan tidak menyertakan peta maupun nama pemilik yang berbatasan, dan hanya mencantumkan tujuh titik koordinat.

    Enam titik menggambarkan bagian Seruyan, tiga titik menggambarkan bagian Kotim, dengan dua titik dipakai bersama.

    Kanal Independen menguji koordinat tersebut secara mandiri. Setiap titik dikonversi dari derajat, menit, dan detik ke derajat desimal, lalu diproyeksikan ke satuan meter memakai konstanta jarak per derajat lintang dan bujur pada elipsoid WGS84 untuk lintang acuan 2°21′ Lintang Selatan. Luas tiap poligon dihitung dengan rumus shoelace.

    Bagian Seruyan terhitung 1.270,15 hektare berbanding 1.262,20 hektare yang didalilkan, selisih 0,6 persen.

    Gabungan tujuh titik terhitung 1.318,43 hektare berbanding 1.327,65 hektare, selisih 0,7 persen. Kedua angka itu praktis cocok.

    Bagian Kotim tidak cocok. Tiga titik yang diberikan menghasilkan 48,27 hektare, sedangkan gugatan mendalilkan 65,45 hektare, selisih 17,18 hektare atau 26,2 persen.

    Perhitungan ini mengandaikan garis batas lurus antartitik, dan luasnya bisa berbeda bila batas sebenarnya melengkung mengikuti sungai atau jalan.

    Yang dapat dipastikan, tiga koordinat yang dicantumkan tidak cukup untuk merekonstruksi 65,45 hektare yang didalilkan, dan bagian yang paling tidak terdefinisi itu justru bagian yang berada di Kotawaringin Timur, tempat Desa Sebabi berdiri.

    Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979 memuat kaidah bahwa gugatan atas tanah yang batas-batasnya tidak jelas tidak dapat diterima.

    Keseluruhan objek, menurut perhitungan yang sama, berupa jalur sempit membentang 6,76 kilometer arah utara-selatan dan 2,13 kilometer arah barat-timur.

    Warga menandai batas hamparan dengan cara berbeda. Diperiksa Ivan soal batas tanahnya, Priono mengaku tidak mengetahui luasnya dan tidak bisa menunjuk arah mata angin, tetapi menyebut penanda alam satu per satu: Sungai Buluh Tibung, Jalan Pungkok, Jalan Begadang, dan simpang Ulin.

    Empat penanda alam ini sama dengan batas objek yang tercantum dalam Putusan Basara Hai. Jalan Begadang adalah tempat portal dibongkar pada hari eksekusi.

    Hamparan Senilai Ratusan Miliar

    Alasan perusahaan tidak melepas hamparan itu terbaca dari nilainya. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan harga tandan buah segar Periode I September 2026 sebesar Rp3.782,95 per kilogram untuk tanaman berumur 10 sampai 20 tahun, dengan indeks K 92,31 persen dan harga CPO Rp15.502,13 per kilogram.

    Kanal Independen memakai harga itu bersama asumsi produktivitas kebun perusahaan besar pada kisaran 18 sampai 22 ton tandan buah segar per hektare per tahun.

    Satu hektare kebun menghasilkan Rp68,09 juta sampai Rp83,22 juta setahun, dihitung kotor sebelum biaya panen dan angkutan.

    Hamparan 1.607 hektare yang dieksekusi Basara Hai karenanya bernilai Rp109,43 miliar sampai Rp133,74 miliar setahun.

    Angka itu berulang setiap tahun selama tanamannya berbuah, dan luasnya setara 8 persen dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17 seluas 20.152,79 hektare.

    Putusan Basara Hai yang menghukum PT BAP membayar Rp438.110.620.000 selama ini terdengar astronomis.

    Dibandingkan dengan hamparan yang menjadi objeknya, angka itu setara 3,3 sampai 4 tahun pendapatan kotor dari lahan tersebut.

    Kehilangan lahannya sendiri, bila putusan adat berlaku permanen, berarti kehilangan potensi pendapatan Rp109 miliar sampai Rp134 miliar setiap tahun, bukan sekali bayar.

    Hitungan ini mengandaikan seluruh areal berproduksi penuh. Sardiono dalam kesaksiannya menyebut sebagian lahan sudah memasuki peremajaan, dan blok yang baru ditanam ulang tidak menghasilkan selama sekitar tiga tahun, sehingga produksi nyata hari ini berada di bawah angka tertinggi tersebut.

    Hamparan yang sama memiliki arti berbeda bagi pihak seberang. Yastok, Ketua Batamad Kecamatan Telawang, memperkirakan 1.600 sampai 2.000 warga akan menggarap 1.607 hektare hasil eksekusi.

    Pada perkiraan terendah, setiap orang memegang sekitar satu hektare, atau menghasilkan Rp5,7 juta sampai Rp7 juta sebulan secara kotor sebelum biaya.

    Skala hitungan ekonomi itulah yang menjadi latar bagi dua tuntutan di meja hijau: denda adat Rp438,11 miliar dan gugatan perdata Rp120,99 miliar.

    Anomali Waktu dan Nilai Tuntutan

    Kerugian materiil yang dituntut, Rp20.992.337.013,13, bila dibagi 1.327,65 hektare menghasilkan Rp15.811.650 per hektare.

    Pada harga tandan buah segar yang sama, jumlah itu setara dengan 4,18 ton per hektare, atau setara dengan 69 sampai 85 hari panen penuh.

    Angka 16 gugatan mendalilkan perbuatan para tergugat terjadi “pada bulan September 2026”, dan angka 42 menyatakan kerugian dihitung “sampai dengan Gugatan a quo diajukan”, yaitu 25 September 2026.

    Jendela yang didalilkan gugatan paling lama 25 hari, sedangkan angka yang dituntut setara sekitar tiga kali lipat dari itu, dan itu pun dihitung dari pendapatan kotor, belum dikurangi biaya panen dan angkutan.

    Ketiga saksi pada 16 September justru menyatakan pendudukan dimulai jauh lebih awal.

    Sardiono menyebut klaim dilakukan sejak 28 Agustus 2025 dan pondok dibangun 2 September 2025, dan Anti Panting menyebut waktu yang sama.

    Rentang dari 28 Agustus 2025 sampai pendaftaran gugatan adalah 393 hari, dan pada rentang itu angka tuntutan menjadi wajar.

    Aritmetika tuntutan PT BAP lebih sesuai dengan kronologi yang dituturkan para saksi daripada dengan tanggal yang dicantumkan gugatannya sendiri.

    Bila kerugian materiil dan immateriil dijumlahkan, tuntutan Rp120,99 miliar itu setara 1,1 sampai 1,3 tahun pendapatan kotor dari seluruh objek gugatan, untuk gangguan yang menurut gugatannya sendiri berlangsung kurang dari sebulan.

    Petitum yang Menabrak Kutipannya Sendiri

    Penelusuran redaksi menemukan empat permintaan dalam petitum yang berhadapan dengan aturan atau kaidah yang dikutip gugatan itu sendiri.

    Halaman 24 mengutip M. Yahya Harahap soal syarat formil gugatan provisi, salah satunya berbunyi, “Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”

    Petitum provisi angka 2 meminta hakim mengizinkan PT BAP “sebagai pemilik yang sah atas lahan seluas ± 1.327,65 hektar untuk memasuki, menguasai, mengusahakan, menyelenggarakan, dan mengelola kegiatan usaha perkebunan”. Permintaan itu sama isinya dengan petitum angka 3 dan 4 dalam pokok perkara.

    Halaman 26 dan 27 mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976, “Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

    Petitum angka 5, 6, dan 7 berupa penghentian tindakan, pengosongan lahan, dan pencabutan portal, seluruhnya berbentuk eksekusi riil. Petitum angka 9 tetap meminta uang paksa Rp10 juta per hari.

    Petitum angka 11 meminta putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi.

    Angka 56 gugatan menyandarkan permintaan itu pada Pasal 180 HIR dan pada dalil bahwa gugatannya disertai bukti yang sah dan autentik.

    Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 membatasi putusan serta merta pada tujuh jenis perkara, dan butir pertamanya memang menyangkut bukti surat autentik, tetapi dengan syarat surat itu tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan.

    Surat edaran yang sama juga mensyaratkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi”. Syarat jaminan itu tidak disinggung sama sekali dalam gugatan.

    Tuntutan kerugian immateriil Rp100 miliar disertai alasan berupa reputasi yang terganggu, berkurangnya kepercayaan mitra usaha, dan citra negatif, lalu langsung disimpulkan dapat dinilai sebesar Rp100 miliar.

    Halaman 20 menjanjikan uraian dan perhitungan yang lebih rinci dalam bagian tersendiri, dan bagian itu tidak muncul pada halaman yang tersedia.

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1994 dan Nomor 550 K/Sip/1979 memuat kaidah bahwa petitum ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima bila tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut.

    Rantai Bungkam Utuh

    Konfirmasi yang dilayangkan kepada Asean, Manager Perizinan PT BAP yang selama ini menjadi kontak resmi perusahaan dalam sengketa ini, pada Sabtu (26/9/2026), hanya dibaca. Tidak dijawab sampai berita ini diturunkan.

    Selama sengketa ini bergulir, PT BAP menutup diri terhadap seluruh permintaan konfirmasi.

    Perusahaan tidak pernah menjawab konfirmasi Kanal Independen. Lima panggilan sidang adat tidak satu pun dihadiri. Perwakilan manajemen dari Jakarta, Reinhard, menolak berkomentar saat ditemui pada 9 September 2026.

    Sikap perusahaan terhadap forum adat kini terbaca dari dokumen yang tidak pernah menyebut forum itu.

    Sidang lanjutan perkara Rp104 miliar dijadwalkan Rabu (30/9/2026), dengan agenda menghadirkan seorang ahli agraria dan satu saksi fakta tambahan dari pihak penggugat.

    Sidang perdana perkara Rp120,99 miliar terhadap enam Pangadu dijadwalkan Selasa (6/10/2026).

    Keduanya digelar di gedung yang sama, di hadapan pengadilan yang sama, atas hamparan yang sama. (ign)

  • Lahan Disita, Manajer Terancam Diusir: Ultimatum Keras Basara Hai untuk Petinggi PT BAP

    Lahan Disita, Manajer Terancam Diusir: Ultimatum Keras Basara Hai untuk Petinggi PT BAP

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap menyisakan jarak pandang 200 hingga 300 meter pada hari portal yang menghalangi Jalan Begadang dibongkar, Kamis (24/9/2026).

    Eksekusi lahan 1.607 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut menutup satu babak sengketa PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP).

    Anggota Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai, Hermas Bintih Assan, langsung menyinggung babak berikutnya pada hari yang sama, yakni bila satu sanksi adat yang tersisa tak dipenuhi, sasarannya bukan lagi soal lahan, melainkan para manajer perusahaan.

    ”Kami tidak lagi semata-mata mencari pembayaran. Namun, manajer tersebut bisa dikenai sanksi untuk keluar dari Kotawaringin Timur atau dari Kalimantan Tengah. Itu merupakan sanksi paling berat bagi manajer-manajer yang sengaja mempersulit kami,” kata Hermas.

    Hermas merupakan Damang Kepala Adat Kecamatan Antang Kalang yang duduk sebagai anggota Let (Hakim) Adat Dayak dalam Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai.

    Dia menyampaikan peringatan itu di lokasi eksekusi. Dalam wawancara yang sama, ia menyatakan lembaga adat akan melawan bila perusahaan membawa perkara ini ke ranah hukum.

    ”Jika kemudian hari, atau beberapa hari mendatang, pihak perusahaan membawa persoalan ini ke ranah hukum, kami atas nama lembaga adat akan melawan. Kami menyatakan mereka tidak menghargai hukum adat,” kata Hermas.

    Beberapa jam kemudian, dua anggota Majelis lain memperkuat sikap itu. Ketua Let Adat Wawan Embang, yang juga Damang Kepala Adat Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, menyatakan Majelis akan tetap melawan apa pun tindakan perusahaan.

    Ardianson, Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, menyatakan Majelis tidak khawatir digugat.

    Wawan juga mengingatkan bahwa hukum adat dan hukum positif tidak bisa dibanding-bandingkan, pesan yang lebih dulu disampaikan Hermas.

    Garis Finis yang Menyisakan Satu Tagihan

    Hari itu disebut sebagai penutup oleh dua anggota Majelis. ”Hari ini, eksekusi menandakan akhir dari perkara kita,” kata Hermas.

    Wawan menyebutnya suatu garis finish penghentian sengketa yang cukup lama yang ditunggu warga dua desa selama kurang lebih 29 tahun. Meski demikian, masih ada ruang untuk menyelesaikannya lagi.

    Hermas, dalam wawancara yang sama, menyebut masih ada tagihan yang belum dipenuhi.

    ”Sekali lagi, kami berharap PT BAP menghargai hukum adat. Sebab, masih ada satu sanksi adat yang kami tuntut. Apabila dalam dua kali atau tiga kali tujuh hari sanksi adat itu tidak diindahkan, kami akan menggelar sidang adat terhadap manajer-manajer yang ada,” katanya.

    Hermas tidak merinci sanksi yang dimaksud. Putusan Majelis Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 menjatuhkan kewajiban bayar total Rp438.110.620.000.

    Sebagian besar, yakni ganti untung pemanfaatan lahan Rp437.361.120.000 dan pengembalian dana Koperasi Huas Sebabi Rp499.750.000, ditetapkan untuk masyarakat adat Sebabi dan Bangkal.

    Sisanya, denda adat Rp249.750.000 atas insiden 24 Agustus, dibayarkan kepada Majelis. Surat Penetapan Eksekusi Nomor 003/MKMBH-KT/PEN-EKS-PTS/IX/2026 mempertegas tagihan denda itu.

    Sidang terhadap manajer, kata Hermas, kemungkinan tidak lagi digelar di Sebabi.

    ”Kami masih memberi ruang kepada mereka untuk membayar sanksi adat. Namun, apabila sanksi itu tidak dibayar, kami akan memanggil mereka. Kemungkinan sidangnya tidak lagi dilaksanakan di sini, melainkan di tingkat provinsi agar diawasi DAD Provinsi,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah sanksi terberat itu berarti pengusiran, Hermas menjawab singkat. ”Pengusiran. Kalau memang sampai pada tahap pengusiran, kami usir,” katanya.

    Hermas kembali menegaskan. ”Sanksinya akan jelas, yakni pengusiran. Pimpinan-pimpinan PT BAP akan kami usir apabila tidak mengindahkan hukum adat.”

    Dua Pemicu, Satu Sikap

    Hermas dan Wawan mengaitkan pengusiran dengan pemicu yang berbeda. Hermas menyebutnya sebagai konsekuensi bila satu sanksi adat tidak dibayar.

    Wawan menyebutnya sebagai kemungkinan bila perusahaan menggugat putusan adat.

    Hermas mengakui hak perusahaan menempuh jalur hukum, tetapi menyatakan langkah itu akan dijawab.

    ”Kalau mereka melaporkan kami kembali, itu hak mereka. Namun, kami tetap menyatakan bahwa mereka tidak menaati hukum adat, dan akan ada reaksi dari kami selanjutnya,” katanya. Hermas tidak merinci bentuk reaksi itu.

    Ia juga menyatakan. ”Apabila ada perlawanan yang tidak kami ketahui dan tidak terorganisir, kami anggap itu melanggar hukum adat.”

    Hermas tidak menyebut siapa pelaku perlawanan yang ia maksud.

    Wawan, dalam konferensi pers bersama anggota majelis lainnya menjelang sore, mengulang sikap yang sama.

    ”Kita tidak bisa mengatakan tidak, tetapi itu boleh terjadi karena mereka punya hak, namun kita akan tetap melawan, ya, apa pun. Apa pun tindakan mereka, dan kita tidak khawatir dengan itu karena kita sudah bekerja sesuai SOP, sesuai tatanan yang ada di peradilan adat,” kata Wawan.

    Ia menyebut Majelis sudah membuka semua ruang bagi PT BAP. “Kita sudah memberi ruang untuk mereka hadir, untuk mereka menyampaikan pendapat, untuk mereka menyampaikan argumen, kita beri ruang untuk mereka bernegosiasi, bermediasi, bermusyawarah. Tidak ada satupun kesempatan itu yang mereka manfaatkan,” ujarnya.

    Wawan lalu menguraikan cara Majelis akan membaca gugatan dari pihak yang tidak pernah hadir di sidang adat, dan sanksi yang menurutnya bisa menyusul.

    ”Saya beranggapan mereka selama persidangan adat tidak hadir, tapi ujug-ujug mereka langsung menggugat putusan adat, saya berpikirnya menganggap mereka ini mau perang dengan adat, mau melawan adat. Jangan lupa, di dalam Perda kita ada sanksi yang bisa lebih berat, di dalam ketentuan hukum adat Tumbang Anoi. Itu ya, bisa ada hukuman yang lebih berat, dengan sanksi dilipat gandakan, dan mereka bisa diusir, harus angkat kaki dari bumi Tambun [Bungai],” katanya.

    Menurut Wawan, sasaran gugatan semacam itu sudah jelas. “Kalau perusahaan menggugat putusan Basara Hai, notabene secara yuridis yang digugat itu adalah SK Basara Hai yang ditandatangani oleh tiga petinggi Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.

    Dia menyebut penanda tangan dokumen tersebut meliputi Sekretaris Umum Yulindra Dedy dan Ketua Harian Andrie Elia Embang, dengan Ketua Umum Agustiar Sabran, yang juga Gubernur Kalimantan Tengah, tercantum sebagai pihak yang mengetahui.

    Dua Sistem Hukum yang Tak Boleh Dicampur

    Ditanya soal perkara adat yang disebut sempat digali dalam gugatan perdata PT BAP melalui kuasa hukumnya, Hermas berpandangan hal itu hanya upaya membangun opini baru.

    ”Saya berharap hukum positif tidak dibanding-bandingkan dengan hukum adat, karena keduanya berbeda,” tegasnya.

    PT BAP memang tengah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 28/Pdt.G/2026/PN.Spt.

    Perusahaan itu menggugat Damang Telawang Yustinus Saling Kupang, anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius dengan nilai Rp104 miliar.

    Perkara itu bergulir sejak April 2026, sebelum putusan Basara Hai dibacakan pada 28 Agustus 2026, dan sidang lanjutannya dijadwalkan Rabu (30/9/2026).

    Wawan menyampaikan pesan serupa. “Ini tidak bisa dibanding-bandingkan, hukum adat dengan hukum positif, hukum negara, tidak bisa. Tetapi sekarang harus diakui bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat, yaitu living law, di mana masyarakat itu ada, pasti ada hukum adatnya,” katanya.

    Landasan Perda 16/2008 dan Prosedur Majelis

    Ardianson merujuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

    ”Keputusan ini adalah keputusan adat, kami garis bawahi. Soal keputusan adat itu jelas di Perda Nomor 16 Tahun 2008. Mantir itu adalah peradilan adat tingkat pertama, sedangkan keputusan Damang adalah bersifat final mengikat,” ujarnya.

    ”Kami tidak khawatir mereka menggugat karena kami bertahan pada keputusan adat,” tegasnya.

    Teks Perda itu memuat beberapa ketentuan yang relevan. Pasal 9 ayat (1) huruf b menyebut fungsi Damang “menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir”.

    Pasal 28 ayat (1) menyebut perselisihan, sengketa, dan pelanggaran hukum adat yang “telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan” bersifat “final dan mengikat para pihak”.

    Ayat (2) menyebut para pihak yang tidak mengindahkan keputusan itu dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat. Pasal itu tidak merinci bentuk sanksi yang lebih berat.

    Pasal 32 memuat tujuh bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat “baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan”, dari teguran hingga pencabutan gelar adat, dan ditutup dengan “lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat”.

    Salah satu bentuknya adalah dikeluarkan dari masyarakat Desa, yakni “memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas”.

    Kata pengusiran tidak tercantum dalam daftar itu.

    Majelis Basara Hai sendiri dibentuk dengan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.

    Dasar hukum forum ini, sebagaimana tercantum dalam dokumen Majelis, adalah Pasal 31 ayat (1) Perda yang sama, yang menyerahkan penetapan prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa kepada Dewan Adat Dayak, dan Peraturan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Peradilan Adat Dayak.

    Menurut Wawan, Majelis lintas kabupaten dan kota wajib mendapat SK dari Dewan Adat Dayak Provinsi.

    Hermas turut menjawab anggapan bahwa adat memutus perkara secara instan.

    ”Banyak pemikiran yang kami anggap kurang tepat, misalnya anggapan bahwa adat begitu instan atau terlalu cepat mengambil keputusan. Kami mempunyai mekanisme dan SOP yang jelas,” ujarnya.

    Wawan mengatakan prosesnya “tidak bisa dilihat hanya pada saat persidangan, tapi prosesnya itu berproses dari bulan Februari 2026”. Rantai dokumen dari laporan awal 23 Februari 2026 hingga putusan 28 Agustus 2026 berjalan sekitar enam bulan.

    Preseden di Sampit

    Gugatan terhadap putusan adat bukan hal baru di Kotawaringin Timur. Dalam perkara yang diajukan PT Hutanindo Agro Lestari (PT HAL) terhadap sejumlah tergugat, termasuk Damang Tualan Hulu Leger Toegal Kunum, Pengadilan Negeri Sampit pada 29 April 2025 mengabulkan sebagian gugatan perusahaan dan menyatakan putusan adat tidak sah.

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada 25 Juli 2025 membatalkan putusan PN Sampit itu dan menyatakan gugatan PT HAL tidak dapat diterima, sebagaimana dilaporkan oleh media yang sama.

    Pada 12 Februari 2026, putusan adat itu diabaikan dan aksi demonstrasi besar ke PT HAL digelar. PT HAL menyatakan bersedia melaksanakan putusan adat pada 24 Februari 2026, dengan sanksi sekitar Rp259 juta.

    Harkat Martabat dan Bahasa Keras

    Wawan menyebut Majelis beranggapan perusahaan belum menghormati nilai yang menopang adat Dayak.

    ”Saya, kami beranggapan bahwa mereka tidak betul-betul menghargai filosofi Huma Betang dan Belum Bahadat,” ujarnya.

    ”Tanah hutan itu bagi masyarakat Dayak adalah orang tua,” katanya.

    Baginya, tanah adalah daging yang ada di dalam tubuh manusia dan siapa yang mengabaikannya berarti tidak menghormati manusia.

    Kata-kata paling keras keluar saat ia berbicara tentang orang yang tidak beradat.

    ”Kalau orang itu sudah tidak beradat, tanda kutip, saya agak keras kali ini, hampir boleh dikatakan bahasa orang Dayak itu metu. Metu itu adalah binatang,” kata Wawan.

    Dia tidak menyebut nama perusahaan dalam pernyataan itu. Wawan turut menyebut eksekusi itu menjadi barometer untuk wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

    Ditanya apakah sanksi pengusiran pernah dijatuhkan sebelumnya, Wawan menjawab bahwa pengusiran bukan belum pernah terjadi, hanya bentuknya berbeda.

    ”Kejadian tahun 2000-an itu bentuk pengusiran. Jangan coba-coba, jangan coba-coba lah, janganlah seperti itu,” ujarnya.

    “Bayangkan saja kalau orang Dayak sudah mengusir. Siapapun yang mengganggu, merendahkan, menghina harkat martabat orang Dayak,” kata Wawan melanjutkan.

    ”Orang Dayak ini sangat terbuka terhadap siapa pun yang datang di bumi Tambun Bungai, di bumi Pancasila, di Kalteng, Kalteng berkah rumah Betang, tetapi jangan ganggu harkat martabat orang Dayak,” tegasnya.

    Meja Ketua Umum DAD

    Hermas dan Wawan sama-sama mengarahkan ujung perkara ke Dewan Adat Dayak Provinsi.

    Komunikasi antara masyarakat dan perusahaan, menurut Wawan, sudah beberapa kali difasilitasi Agustiar Sabran, Ketua Umum DAD Kalimantan Tengah yang juga Gubernur, tanpa hasil.

    ”Beberapa kali difasilitasi oleh Bapak Agustiar Sabran … namun masih belum ada titik temu sampai pada saat kami pembacaan putusan,” ujarnya.

    ”Setelah ini kami akan tetap menyerahkan kepada pimpinan, yaitu ketua umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Wawan.

    Ia menyebut masyarakat memohon agar pimpinan memberi solusi dalam penyelesaian dengan PT BAP. Wawan juga menambahkan adanya batas waktu untuk menunggu.

    ”Hal itu pun ada batasan, tidak bisa juga terlalu lama. Ada batas kesabaran, ada batas masa tunggu, ada batas kejenuhan,” ujarnya.

    Kepercayaan pada pengawasan tingkat provinsi juga ditegaskan Hermas.

    “Kami yakin dan percaya berada di bawah pengawasan Gubernur sebagai Ketua DAD. Kalau kami salah melangkah, kami mencoreng nama baik Gubernur,” katanya. “Kami tetap berharap permasalahan ini dapat diselesaikan melalui meja Gubernur. Itu harapan kami. Ada peran Gubernur di situ.”

    Meski begitu, ruang bagi PT BAP untuk berunding ditegaskannya masih terbuka dengan syarat.

    ”Kami persilakan apabila masih ada upaya negosiasi, tetapi tidak boleh mengubah hasil keputusan kami,” kata Hermas. Ia juga merujuk pesan Gubernur.

    ”Seperti pesan Gubernur, kita harus menjaga investor yang ada dengan kebenaran dan keadilan,” katanya.

    Hermas turut menjawab anggapan bahwa Majelis selalu berpihak pada masyarakat adat.

    ”Perusahaan tidak perlu takut apabila ada penyelesaian sengketa melalui adat. Bersikap kooperatif saja,” ujarnya.

    ”Saya pernah dua kali memenangkan perusahaan dalam sengketa lahan karena perusahaan tersebut memang memiliki dokumen yang jelas dan benar. Jadi, tidak ada perlakuan yang selalu membela masyarakat adat. Kebenaran yang utama.”

    Klaim Hermas pernah memenangkan perusahaan lain belum dapat diverifikasi Kanal Independen.

    Selama sengketa ini bergulir, PT BAP menutup diri dari ruang klarifikasi. Sejumlah klarifikasi yang dilayangkan Kanal Independen hingga upaya konfirmasi langsung dengan jajaran manajemen, tidak satu pun direspons sampai lahan korporasi diambil alih berdasarkan putusan adat. (ign)

  • Laporan Asal Prabowo Senang Tuai Murka: Warga Kalteng Tercekik Asap, Telan Abu Karhutla

    Laporan Asal Prabowo Senang Tuai Murka: Warga Kalteng Tercekik Asap, Telan Abu Karhutla

    SAMPIT, kanalindependen.id – Meja di sebuah rumah makan di Jalan Tidar, Sampit, tertutup lapisan tipis abu sisa pembakaran lahan, Rabu (23/9).

    Bangunan itu hanya dinaungi atap dengan dinding berventilasi terbuka, membuat serpihan sisa kebakaran hutan dan lahan bebas menyusup masuk.

    Siang itu, Iwan, salah seorang pelanggan, mendapati serpihan abu jatuh mendarat tepat di atas piring makanannya.

    ”Itu yang terlihat dengan jelas. Saya yakin abu bakaran berupa partikel kecil ada masuk ke makanan saya, karena sebagian memang tidak terlihat akibat terlalu kecil. Kalau abu bakaran yang terlihat saja masuk ke makanan saya, bagaimana yang kecil-kecil,” katanya.

    Pria itu menyingkirkan kotoran kasatmata dari piringnya. Namun, ia kehabisan akal membuang partikel yang tak terlihat, yang sudah telanjur menyatu bersama nasi dan lauk yang ia telan.

    Pada waktu bersamaan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyajikan laporan yang bertolak belakang.

    Klaim Biasa dari Layar Kaca Istana

    Suharyanto melaporkan kondisi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat melalui saluran konferensi video kepada Presiden Prabowo Subianto, yang memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka.

    ”Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya juga biasa, Bapak Presiden, tidak ada yang terganggu,” katanya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

    Suharyanto memang mengakui asap tebal masih menyelimuti kedua provinsi dan operasi modifikasi cuaca belum berjalan maksimal.

    Laporannya juga mencatat 209,78 hektare lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan masih dalam proses pemadaman.

    Prediksinya, amuk api baru akan tuntas paling cepat pertengahan Oktober atau selambatnya minggu ketiga November.

    Klaim bernada ”normal” itu menafikan realitas abu yang jatuh ke piring pelanggan rumah makan di Sampit.

    Laporan tersebut juga luput merekam fakta bahwa rumah makan itu tetap beroperasi karena pemiliknya terdesak kebutuhan ekonomi keluarga, bukan karena kondisi lingkungan sedang baik-baik saja.

    Kemarahan dari Tengah Kepungan Asap

    Gelombang kemarahan meledak dari Kalimantan Tengah dan Kotawaringin Timur (Kotim) sehari seusai laporan tersebut tersiar.

    Ketua Bidang Eksternal Badan Koordinasi (BADKO) HMI Kalimantan Tengah, Tirta Yoga, menilai pernyataan pejabat pusat itu cacat realita.

    ”Sangat tidak masuk akal dan mencederai nurani publik ketika pejabat setingkat Kepala BNPB menyebut roda kehidupan di Kalimantan Tengah berjalan normal. Masyarakat kami sedang berjuang di tengah kepungan asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan setiap hari,” tegasnya.

    Wilayah Kotim turut menyuarakan penolakan serupa. Ketua Forum Intelektual Dayak Indonesia (FIDI) sekaligus Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Zam’an, menolak penggunaan parameter “normal” yang merujuk sebatas pada pergerakan fisik warga.

    “Menurut kami, itu keliru besar kalau dampak asap hanya diukur dari apakah masyarakat masih beraktivitas atau tidak. Yang harus dilihat adalah produktivitasnya, kesehatan masyarakatnya, daya belinya, omzet pelaku usaha, serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” tegasnya.

    Berdasarkan pengamatannya, sejumlah usaha kuliner dan pedagang di Kotim harus menelan kenyataan pahit berupa penyusutan omzet sekitar 30 persen selama krisis asap mendera.

    Pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Sampit, Ustadz Ahmad Rayyan Zuhdi Abrar, ikut menyoroti pernyataan tersebut.

    ”Kami sangat menyayangkan, padahal kondisi di sini sangat parah. Bahkan aktivitas belajar mengajar di pondok juga rencana akan diliburkan,” ungkapnya.

    Sorotan paling tajam meluncur dari aktivis HMI Kotim, Burhannurohman. Ia menarik benang merah antara laporan ke Istana dengan lambatnya mesin penanggulangan karhutla di daerah.

    “Kami mengutuk dan mengecam keras laporan kepada Bapak Presiden itu, pantas saja kondisi karhutla di Kotim lamban tertangani dan sulit maksimal. Ternyata laporan ke pusat normal saja,” bebernya.

    Realitas Beracun di Balik Ilusi Normal

    Deretan angka dari instansi resmi mempertegas argumen Zam’an bahwa tolok ukur BNPB tersebut keliru.

    Masyarakat memang tetap beraktivitas dan membuka toko, namun realitasnya mereka dipaksa menjalankan roda ekonomi di bawah kepungan polusi yang mengancam nyawa.

    Pantauan indeks kualitas udara Kotim melalui ISPU pada Kamis (24/9) pukul 20.00 WIB bertengger di angka 1.118, masuk kategori berbahaya dengan parameter kritis PM10.

    Lembaga pemantau IQAir pada hari yang sama merekam kualitas udara Palangka Raya di level 1.843, juga berlabel berbahaya, dengan PM2,5 menembus 999,6 mikrogram per meter kubik.

    Angka ini menyusul rekor tiga hari sebelumnya, Senin (21/9), saat IQAir Palangka Raya meledak hingga level 2.462, meninggalkan jauh indikator Pontianak (460) dan Banjarmasin (82) pada hari yang sama.

    Krisis yang diakui Suharyanto baru akan tuntas pada pertengahan Oktober itu, pada faktanya justru sedang memburuk dengan cepat.

    Kumpulan data SiPongi Kementerian Kehutanan mendeteksi 643 hotspot bertingkat kepercayaan tinggi di Kalteng hingga 22 September pukul 21.20 WIB, melonjak tajam dari 228 titik pada sehari sebelumnya.

    Taruhan Napas di Balik Kurva yang Meroket

    Anjloknya kualitas udara berjalan beriringan dengan tumbangnya kesehatan publik. Akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla menyentuh 174.694 kasus untuk periode Agustus hingga 21 September.

    Sebanyak 4.533 kasus di antaranya masih dalam status pemantauan, naik dari posisi 151 ribu kasus pada pencatatan 16 September.

    Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah mencatat 79.081 kasus ISPA hingga 8 September. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sempat merilis catatan yang sedikit lebih rendah pada pertengahan September, yakni 77.727 kasus, sebuah selisih data yang belum terjelaskan penyebab pastinya.

    Lompatan mingguan jumlah pasien menyajikan kepanikan yang lebih nyata ketimbang angka akumulasinya.

    Rujukan data Kemenkes tertanggal 21 Agustus memperlihatkan kasus ISPA Kalteng melompat dari 402 menjadi 716 kasus hanya dalam tempo satu minggu, meroket 78,1 persen.

    Pola serupa menjangkiti Kalimantan Selatan, menyusul temuan dinas kesehatan setempat mengenai laju kenaikan kasus dari 5.319 menjadi 8.458 penderita dalam rentang empat pekan.

    Kepala BNPB memperkirakan karhutla baru akan tuntas paling cepat pertengahan Oktober.

    Selama sumber api belum mati dan kurva mingguan konsisten menanjak, arah pergerakan krisis ini sudah terbaca jelas tanpa perlu menunggu pernyataan resmi.

    Jejak Laporan Optimistis yang Meleset

    Pernyataan serba terkendali ini bukan pola baru bagi Suharyanto. Ingatan publik masih menyimpan insiden banjir dan longsor Sumatera pada November 2025, saat ia sempat memandang ringan krisis di lapangan.

    ”Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” katanya dalam konferensi pers, 28 November 2025.

    Dua hari kemudian, saat meninjau langsung Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pemandangan lapangan memaksanya menarik pandangan awal dan melayangkan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan.

    ”Tapsel saya surprise, saya tidak mengira seperti ini. Saya mohon maaf Pak Bupati,” ujarnya saat itu.

    Konteks kedua peristiwa tersebut jelas berbeda. Namun, polanya berulang identik: pernyataan optimistis meluncur di hadapan publik atau pejabat tinggi, sebelum akhirnya dipatahkan oleh kondisi lapangan sesungguhnya.

    Bedanya, kali ini tidak perlu menunggu kunjungan susulan untuk membuktikan kesenjangan realitas itu. Cukup duduk di rumah makan Jalan Tidar dan melihat rintik abu berjatuhan ke atas piring warga.

    Sindrom ABS dan Ironi Peringatan Presiden

    Kecurigaan publik terhadap potret manis pelaporan pejabat pusat sejatinya memiliki rekam jejak panjang.

    Laporan bernada serupa pernah mewarnai pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025.

    Hari itu, sang kepala negara memaparkan optimisme program Makan Bergizi Gratis (MBG) semata berbekal laporan dari bawahannya.

    “Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui menerima makan bergizi gratis setiap hari,” katanya, seraya mengklaim lonjakan tingkat kehadiran dan prestasi anak di sekolah.

    Setahun berjalan, jalinan laporan manis itu menabrak keras realitas lapangan. Himpunan data hingga awal September 2026 justru mencatat lebih dari 50.000 kasus keracunan terkait MBG di seluruh provinsi Indonesia.

    Insiden terbesar memakan korban 1.333 pelajar di Bandung Barat dalam satu kejadian. Kesenjangan lebar antara laporan Istana dan realitas akar rumput ini memicu publik menciptakan plesetan satir berupa “makan beracun gratis” dan “makan belatung gratis”.

    Kekacauan massal tersebut akhirnya memaksa Prabowo mengakui adanya ketimpangan informasi.

    ”Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan, sama dengan MBG ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak,” katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna, 20 Juli 2026.

    Melalui forum sidang yang sama, Prabowo juga menyoroti masalah pelik pada program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

    Proyek ambisius yang dirancang sebagai jaringan rantai pasok pertama dari pusat hingga desa ini berujung pada kekacauan fatal tata letak.

    Ambisi pemenuhan syarat administratif tanpa menengok realitas harian warga menghasilkan bangunan koperasi yang memblokir akses jalan desa, berdiri bersisian dengan pemakaman, menjulang di bibir jurang, hingga memicu penggusuran sebuah sekolah di Ende, Nusa Tenggara Timur.

    Masalahnya terus merambat ke ranah hukum dan ekonomi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan minimnya transparansi pengadaan proyek raksasa tersebut.

    Memperkuat keraguan publik, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis taksiran potensi gagal bayar program Kopdes yang menyentuh angka Rp85,9 triliun dalam kurun waktu enam tahun.

    Kondisi buram sarana proyek ini pun akhirnya diamini langsung oleh Presiden. ”Ada yang listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet,” aku Prabowo merespons temuan Kopdes pada hari yang sama.

    Deretan pelaporan meleset itu bermuara pada satu kesimpulan yang ditelanjangi sendiri oleh sang Kepala Negara.

    Lewat program “Presiden Prabowo Menjawab” di kediamannya di Hambalang, 19 Maret 2026, ia menyatakan budaya pelaporan palsu telah mengakar di hampir seluruh institusi pemerintahan.

    ”Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini, sudah membudaya saya kira di semua institusi. This is part of our problem,” katanya.

    Sadar akan potensi manipulasi bawahan, Prabowo mengaku rutin memantau kritik di media sosial dan siniar, termasuk konten yang menyudutkannya, sebagai metode verifikasi lapis kedua. “Yang menyakitkan pun saya tonton. Itu justru membuat saya lebih waspada,” ujarnya.

    Skema verifikasi jalanan ini pernah terbukti efektif. Saat rentetan kritik warganet membongkar buruknya kebersihan dapur penyedia MBG, Prabowo mengaku langsung menerjunkan tim investigasi tanpa sudi menunggu laporan berjenjang dari Badan Gizi Nasional.

    ”Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ungkapnya.

    Akan tetapi, standar verifikasi berlapis ala Presiden itu seolah menguap saat berhadapan dengan laporan karhutla Kalteng. Prabowo memang pernah menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap setiap laporan yang masuk.

    Namun, saat Suharyanto menyodorkan klaim bahwa roda kehidupan masyarakat berjalan normal, pola lama kembali berulang.

    Narasi optimistis bawahan dibiarkan melenggang mulus menembus meja Istana, menyisakan jarak realitas yang lagi-lagi baru terungkap melalui teriakan dan sesak napas publik, bukan melalui verifikasi ketat yang kerap dibanggakannya.

    Ketimpangan Wewenang: Izin di Pusat, Asap di Daerah

    Kegaduhan soal laporan ini sejatinya berpijak pada retakan panjang antara pemerintah daerah dan pusat.

    Sehari sebelum laporan Suharyanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng Joni Harta, di tengah aksi demonstrasi di depan kantornya sendiri, melontarkan gugatan soal beban pemadaman api di kawasan hutan yang izinnya tak pernah disetujui provinsi.

    ”Begitu hutan terbakar, kenapa Provinsi Kalteng yang disuruh memadamkan apinya? Izin semua keluar di kawasan hutan itu tidak pernah provinsi mengeluarkan,” tegasnya, sembari mendesak pemerintah pusat segera mencairkan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang menjadi hak daerah.

    Ketua DPRD Kotim Rimbun menyuarakan tuntutan serupa.

    ”Jangan kami di daerah selalu yang menghadapi masalah. Sementara kewenangan semua di tangan pusat,” tegasnya, mendukung sikap Joni Harta dan turut menuntut percepatan penyaluran dana tersebut.

    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) merespons gelombang protes itu dengan memosisikan penanggulangan karhutla sebagai tanggung jawab lintas pihak.

    Juru bicara Kemenhut, Ristianto, menerangkan bahwa pembagian tugas berjalan secara berjenjang.

    Pusat memang memegang kewenangan penerbitan izin kawasan hutan, namun kewajiban mengawasi kepatuhan persetujuan lingkungan, implementasi AMDAL, hingga tahapan pemulihan lingkungan tetap berada di bawah instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya masing-masing, termasuk daerah.

    Tarik-menarik keluhan daerah dan bantahan pusat ini bermuara pada satu ironi yang sama.

    Belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab ketika abu telah menyusup ke piring makan warga, sementara wewenang perizinan serta standar kata “normal” dikendalikan dari seberang pulau yang bersih dari kepungan asap.

    Dua Hari Berlalu tanpa Kata Maaf

    Sikap kontras justru terlihat dari penyelesaian akhir polemik ini. Memasuki Jumat (25/9), tepat dua hari usai laporannya menyulut kemarahan luas, belum ada satu pun klarifikasi maupun permintaan maaf terbuka yang meluncur dari mulut Suharyanto.

    Kebisuan ini menjadi pembeda tajam dengan rekam jejaknya pada insiden Sumatera. Kala itu, sang jenderal hanya butuh waktu dua hari untuk melontarkan permintaan maaf pertama, kendati masih sebatas ucapan singkat dan personal.

    ”Tapsel saya surprise, saya tidak mengira seperti ini. Saya mohon maaf Pak Bupati,” katanya, merespons rentetan kritik setelah pernyataan mencekam karena berseliweran di media sosial yang viral 48 jam sebelumnya.

    Permintaan maaf yang lebih komprehensif dan terbuka baru menyusul tujuh hari kemudian, itu pun tidak lahir dari murni inisiatif pribadi.

    Klarifikasi tersebut terpaksa keluar sehari setelah Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyindir pernyataannya di tengah sidang uji materi UU TNI.

    ”Saya menyesal dan meminta maaf, pernyataan saya secara lengkap sebetulnya tadinya hanya berkaitan dengan kondisi Tapanuli Utara, tapi redaksinya keliru. Saya siap salah,” katanya saat itu, sembari menegaskan ketiadaan niat meremehkan bencana.

    Kasus karhutla Kalteng menyajikan realitas berbeda. Permintaan maaf kilat sekelas ucapan “Tapsel saya surprise” pun belum terdengar, meski jendela waktu dua hari telah terlampaui.

    Alih-alih meredam situasi lewat klarifikasi, sikap bungkam tersebut justru menyemai gelombang tekanan baru yang terus meluas.

    Jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif menilai klaim sang Kepala BNPB telah melampaui batas kekeliruan prediksi belaka.

    ”Yang sangat berbahaya dari pernyataan ini bukan sekadar optimisme, tetapi penjilatan yang menormalisasi bencana. Ukuran ‘kehidupan normal’ bukan toko dan rumah makan masih buka,” tulisnya di akun X pribadinya, Jumat (25/9).

    Puncak ketidakpuasan publik akhirnya meledak lewat desakan Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN).

    Organisasi kepemudaan ini secara resmi menuntut pencopotan Suharyanto dari jabatannya, beralasan kuat bahwa pelaporan sang jenderal gagal memotret kondisi sesungguhnya di lapangan. (ign)