cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Benang Kusut Pasar Kotim: Dari Jejak Korupsi hingga Sengkarut Penguasaan Lapak

    Benang Kusut Pasar Kotim: Dari Jejak Korupsi hingga Sengkarut Penguasaan Lapak

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bangunan tiga lantai berkapasitas 578 kios berdiri bisu di Jalan Pangeran Antasari. Sejak tiang pertamanya terpancang 22 Februari 2015, Pasar Mangkikit yang menelan dana lebih dari Rp20 miliar ini tak pernah menyentuh fungsinya.

    Sebelas tahun berlalu, tumpukan beton tersebut justru memaksa seorang pedagang sayur bertahan hidup membaur dengan genangan lumpur pinggir jalan dekat Markas Kodim 1015/Sampit.

    ”Sudah lima tahun lebih di sini. Setiap hujan, pasti becek. Atap juga semrawut. Mau bagaimana lagi, ini satu-satunya tempat kami bisa berjualan,” katanya, April lalu.

    Kondisi fisik Pasar Mangkikit hanya satu keping dari teka-teki panjang aset daerah yang lumpuh di Kotawaringin Timur. Tumpukan masalah ini sekarang berpindah ke meja Muslih, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim yang baru dilantik 11 September lalu.

    Monumen Beton dan Ultimatum Legislatif

    Beban tersebut langsung berhadapan dengan peringatan keras dari kursi legislatif. Ketua DPRD Kotim Rimbun melontarkan ultimatum pada Kamis (1/10).

    ”Kalau kepala dinas baru tidak mampu membereskan ini, ya lebih baik mundur saja daripada tidak mampu. Dia ditempatkan di situ tentunya guna membereskan masalah di situ,” tegas Rimbun.

    Rotasi birokrasi, menurutnya, wajib menghasilkan kinerja riil. “Masalah-masalah seperti ini harus dibereskan. Jangan sampai terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

    Muslih mewarisi ruang kerja yang menyimpan banyak janji tak tertagih. Pendahulunya, Johny Tangkere, pernah memegang posisi ini sebagai Pelaksana Tugas. Johny menjanjikan inventarisasi aset pasar secara menyeluruh pada Mei 2025.

    ”Kita sedang mendata satu per satu, apa saja yang masih ada di dalam, lalu kalau memang mangkrak kita akan coba usulkan untuk dimanfaatkan kembali,” kata Johny kala itu.

    Setahun lewat dari pernyataan tersebut, janji pelaporan publik itu menguap tanpa rupa.

    Janji Menguap dan Sandera Hukum

    Kemacetan proyek fisik di lapangan ternyata berakar langsung dari pelarian bos PT Heral Eranio Jaya (HEJ), mitra Pemkab Kotim dalam proyek tersebut. Bupati Kotim Halikinnor mengakui hilangnya kepastian kelanjutan proyek pasar terjadi akibat raibnya direktur perusahaan itu selama lebih dari setahun.

    Direktur Utama PT HEJ, Leonardus Minggo Nio, masuk Daftar Pencarian Orang sejak 19 Juli 2024 dan baru tertangkap di Jakarta pada 12 September 2025.

    Dia terseret perkara dugaan korupsi Gedung Expo Sampit tahun anggaran 2019-2020, sebuah proyek yang juga berada di bawah payung dinas tersebut.

    Pascapenangkapan Leonardus, Pemkab Kotim melayangkan gugatan perdata wanprestasi pada Februari 2026. Putusan final ditargetkan keluar pada pertengahan tahun, namun hingga awal Oktober statusnya belum menemui kejelasan.

    Sementara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya telah menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara beserta uang pengganti Rp177.359.663 kepada Leonardus pada 13 Juli 2026 untuk kasus Expo Sampit.

    Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotim, Zulhaidir, turut terseret dalam perkara yang sama. Ia divonis 1,5 tahun penjara dengan denda Rp50 juta dan kini menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung.

    Proses birokrasi dan hukum yang berjalan lambat ini menghancurkan ketahanan ekonomi pedagang.

    Sekretaris Pengurus Pasar Mangkikit, Agus Sugianto, mengungkap bahwa kegagalan proyek ini membuat sejumlah pedagang bangkrut, jatuh sakit, hingga ada yang meninggal dunia.

    Ombudsman RI Perwakilan Kalteng sudah mendeteksi persoalan sejak 2020 lewat temuan maladministrasi penundaan berlarut yang memblokir akses jalan warga sekitar. Monitoring lanjutan lembaga ini pada 2021 mencatat perbaikan belum tuntas.

    Anggota DPRD Kotim Dapil I, Riskon Fabiansyah, pada Januari lalu sempat turun memantau lokasi sembari menaruh harapan pembangunan bisa dilanjutkan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Sembilan bulan usai kunjungan, realitas bangunan tak berubah.

    Wabah Bangunan Kosong di Pelosok

    Penyakit infrastruktur mangkrak ini turut menyebar ke luar wilayah kota. Proyek pasar bernilai puluhan miliar rupiah tercatat terbengkalai di Kecamatan Kotabesi, Mentaya Hulu, Telawang, Mentaya Hilir Utara, Desa Samuda di Mentaya Hilir Selatan, hingga Desa Tumbang Sangai di Kecamatan Telaga Antang.

    Pengamat kebijakan publik Riduan Kesuma mencatat bangunan pasar di Tumbang Sangai rusak parah tanpa pernah difungsikan sejak rampung dikerjakan.

    Merespons banyaknya pasar tidak fungsional, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi sempat menyoroti kualitas perencanaan dinas teknis terkait pada pertengahan 2024 lalu.

    ”Kalau hanya satu atau dua pasar yang tidak fungsional, itu wajar. Di Kotim ini cukup banyak dan ini berjalan sudah sejak lama. Artinya kita ini tidak belajar dari kesalahan-kesalahan itu sehingga anggaran yang digunakan terbuang begitu saja,” nilainya.

    Pola identik yang terjadi hampir di setiap kecamatan membuat Ketua Umum Fordayak Kotim Audy Valent, pada periode yang sama, mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah pengusutan.

    Beban Ganda dan Penguasaan Gelap

    Pusat perbelanjaan yang beroperasi juga tengah berjuang bertahan hidup. Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) dan Pasar Ikan Mentaya (PIM) perlahan kehilangan pembeli akibat pergeseran tren belanja daring dan kemunculan lokasi niaga baru.

    DPRD Kotim sempat menggelar rapat kerja khusus pada 7 November 2024, merumuskan tujuh rekomendasi mulai dari perbaikan sarana hingga wacana penghapusan retribusi.

    Sekretaris Pengurus PPM Yudhi menyebut momen itu sebagai kali pertama dalam 20 tahun pedagang dilibatkan berdiskusi dengan pemangku kepentingan. Hingga detik ini, tindak lanjut ketujuh rekomendasi itu belum dilaporkan secara terbuka.

    Tugas Muslih semakin berat saat Rimbun melempar persoalan baru yang masih menggantung soal status kepemilikan lapak. Ketua DPRD Kotim itu menuding ada penguasaan lapak dan los milik pemerintah daerah oleh kelompok tertentu tanpa landasan hukum.

    ”Jangan sampai pasar yang dibangun pemerintah, tetapi penguasaannya justru jatuh kepada orang-orang tertentu. Ini harus ditertibkan,” ucap Rimbun.

    Ia menuntut pemerintah daerah memiliki data konkret terkait penghuni, dasar pemanfaatan, serta status sewa fasilitas tersebut. Rimbun menegaskan pengelolaan pasar tidak boleh semata-mata berorientasi pada penerimaan retribusi daerah, melainkan harus memastikan pasar tertata dan pedagang mendapatkan lapak secara adil.

    Rimbun tidak merinci pasar mana yang ia maksud, dan penelusuran Kanal Independen belum menemukan catatan kasus spesifik serupa pada pemberitaan terdahulu.

    DPRD Kotim memastikan akan memantau ketat penyelesaian seluruh tunggakan birokrasi ini. Keberadaan Muslih di kursi kepala dinas kelak akan diukur dari kemampuannya membongkar warisan masalah pendahulunya.

    ”Dia ditempatkan di situ tentunya untuk membereskan masalah yang ada di situ,” ujar Rimbun menegaskan ulang. (ign)

  • Mediasi Buntu Konflik Irigasi Danau Lentang: Izin yang Luput Diperiksa

    Mediasi Buntu Konflik Irigasi Danau Lentang: Izin yang Luput Diperiksa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rentetan forum mediasi penyelesaian konflik Danau Lentang gagal memberikan kejelasan status lahan bagi masyarakat. Seluruh agenda pertemuan tersita untuk membahas batas kepemilikan tanah.

    Tidak satu pun di antaranya menyentuh keberadaan izin tertulis untuk mengubah atau membongkar jaringan irigasi Danau Lentang.

    Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menutup forum mediasi terakhir pada 29 September 2026.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan memberitahukan penghentian fasilitasi mediasi melalui surat bernomor 500.17.4/727/DISCKTRP.4/2026 yang bersifat penting.

    ”Pihak PT Borneo Sawit Perdana dan perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring tidak bersedia dilakukan konfirmasi data sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 500.17.4.1/630/DISCKTRP.4/2026 tanggal 7 September 2026,” tulis Diana dalam surat itu.

    ”Sehubungan pihak PT Borneo Sawit Perdana dan perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring tidak bersedia untuk dilakukan konfirmasi, maka kegiatan fasilitasi mediasi tidak dapat dilanjutkan,” lanjutnya.

    Surat itu dialamatkan kepada tiga pihak: Riduwan Kesuma selaku kuasa masyarakat Desa Luwuk Bunter, perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring, dan pimpinan manajemen PT Borneo Sawit Perdana. Tembusannya hanya mengarah ke atas, yakni kepada Bupati Kotawaringin Timur sebagai laporan.

    Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mendapat salinan. Berakhirnya forum tersebut sekadar menjadi laporan ke atasan, tidak disampaikan kepada instansi lain yang memegang instrumen penindakan.

    Satu Tanggal yang Hilang Dari Laporan

    Dokumen resmi pemkab mencatat empat agenda kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Pertanahan Kotim. Rangkaiannya berawal dari rapat mediasi 7 Juli 2026, pengecekan lapangan 6 Agustus 2026, konfirmasi data lahan masyarakat Desa Luwuk Bunter 1 September 2026, dan konfirmasi data lahan PT Borneo Sawit Perdana serta masyarakat Desa Sungai Paring pada 7 September 2026.

    Catatan birokrasi ini tidak mencantumkan tanggal 3 Juli 2026, saat sidang mediasi perdana batal terlaksana akibat ketidakhadiran perusahaan dan sejumlah pihak lain.

    Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kotim Oktav Pahlevi sebelumnya memaparkan empat tahap yang ditempuh pemerintah daerah dalam forum 7 Juli. Tahapannya meliputi pemaparan dasar kepemilikan dan penyerahan dokumen, pengecekan lapangan dan titik koordinat, konfrontasi data kepada para pihak, lalu pembacaan hasil analisa dan keputusan pemerintah daerah.

    Proses berhenti di tahap ketiga. Tahap keempat, satu-satunya tahap yang dirancang menghasilkan sikap resmi pemerintah daerah, tidak pernah digelar. Jarak 22 hari terbentang dari penolakan konfirmasi data pada 7 September hingga penerbitan surat penutup pada 29 September.

    Seluruh agenda tersebut berkutat pada satu soal: siapa pemilik tanah di kiri dan kanan saluran.

    Riduwan Kesuma, kuasa masyarakat Desa Luwuk Bunter yang mengajukan permohonan fasilitasi mediasi, menyatakan irigasi sempat muncul dalam forum meski sebatas sebagai latar belakang percakapan.

    ”Irigasi itu memang ada juga disinggung. Disinggung dalam pengertian bahwa itu kan proyek daerah,” katanya, Rabu (30/9/2026).

    Keempat tahapan mediasi itu murni membedah data lahan. Daftar agenda yang dicatat surat Setda sama sekali tidak menyentuh perizinan pengubahan jaringan irigasi tersebut.

    Data yang Tertahan di Satu Meja

    Daftar agenda dalam surat Setda menempatkan konfirmasi data lahan masyarakat Desa Luwuk Bunter pada 1 September sebagai tahapan yang telah dilaksanakan.

    Agenda serupa bagi PT Borneo Sawit Perdana dan masyarakat Desa Sungai Paring tercatat bergulir enam hari kemudian. Tahapan ini justru berujung pada ketidaksediaan para pihak untuk dikonfirmasi, sebagaimana tertuang dalam berita acara bertanggal sama.

    Proses itu berakhir dengan pemerintah daerah memegang data satu pihak, namun tidak memegang data pihak lain.

    Riduwan menyebut dokumen yang urung diserahkan adalah bukti kepemilikan.

    ”Tidak ada menyerahkan bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi,” katanya.

    Riduwan tidak memastikan apakah perwakilan perusahaan hadir pada agenda tersebut. Kanal Independen belum memperoleh salinan berita acara 7 September untuk menguji keterangan ini.

    Tahap ketiga dalam peta jalan Pemkab mengagendakan konfrontasi data untuk menyandingkan dokumen kedua belah pihak di satu meja. Riduwan menilai pemerintah daerah tidak memiliki instrumen untuk memaksa penyerahan dokumen tersebut.

    ”Kita sebenarnya mengharapkan mereka itu kooperatif. Kalau seperti ini kan tidak kooperatif,” ujarnya.

    Aset yang Sunyi dari Perebutan

    Jaringan Irigasi Danau Lentang bukan parit liar. Infrastruktur ini lahir dari usulan Desa Luwuk Bunter pada 2003, dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan direhabilitasi lewat paket Rehabilitasi Jaringan Pengairan D.R. Luwuk Bunter III seluas 825 hektare pada 2012. Anggaran senilai Rp1,557 miliar dari APBD Kalteng memoles saluran sepanjang 9.100 meter, yang terdiri atas saluran primer dan bercabang menjadi 15 saluran sekunder.

    Statusnya mendapat pengakuan dari dua arah.

    Rody Kamislam, ketika masih menjabat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotim, menyatakan dalam keterangannya pada Maret 2026, kawasan irigasi itu berada di luar Hak Guna Usaha perusahaan.

    ”Tidak masuk di dalam izin HGU PT BSP, ya. Tapi dia masuk di lokasi,” katanya.

    Ia juga menyebut ada kewajiban yang melekat atas infrastruktur tersebut.

    ”Dalam perjalanannya, pemerintah daerah tetap menginstruksikan (irigasi) dilakukan pemeliharaan dan perawatan, tidak boleh diubah fungsi, dikurangi, atau ditambahkan. Jadi, ada kewajiban untuk dipelihara dan dirawat,” ujarnya.

    Pengakuan serupa pernah muncul dari sisi perusahaan. Manajer DNL PT BSP Rosi Andreas pada Februari 2026 menyebut saluran irigasi Danau Lentang sebagai aset negara yang tidak boleh disentuh, dan menempatkan persoalan di lapangan semata sebagai urusan jual beli lahan masyarakat di sekitar saluran.

    Tidak ada pihak yang mengklaim saluran itu miliknya. Kesunyian klaim inilah letak persoalan utamanya. Benda yang tidak diperebutkan siapa pun justru menjadi benda yang paling dilindungi oleh undang-undang.

    Lapis Pelindung Undang-Undang

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melarang setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air. Larangan itu diatur dalam Pasal 42, dan ancamannya tertuang di Pasal 69 huruf d.

    ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” bunyi pasal tersebut.

    Undang-undang yang sama mengatur bila tindak pidana dilakukan badan usaha, pidana dendanya dijatuhkan dua kali lipat dari ketentuan tersebut, ditambah pidana penjara bagi pihak yang memberi perintah dan pimpinan badan usaha.

    Lapisan berikutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pasal 53 ayat (1) menyatakan pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati sesuai kewenangannya.

    Pasal 60 ayat (4) melarang mengubah dan membongkar bangunan irigasi, serta mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin pemerintah. Pasal 83 ayat (1) menyatakan alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali, salah satunya, terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah.

    Peraturan yang sama memberikan batasan mengenai kewenangan perizinan. Pasal 18 huruf c menempatkan pengelolaan daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten dan luasnya kurang dari 1.000 hektare pada pemerintah kabupaten. Danau Lentang mengairi 825 hektare di dua desa yang sama-sama berada di Kotawaringin Timur.

    Kanal Independen belum menemukan catatan bahwa status resmi kawasan itu pernah dipublikasikan dalam daftar penetapan daerah irigasi.

    Ketentuan serupa berlaku pada sempadan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Pasal 14 menempatkan penetapan garis sempadan jaringan irigasi di bawah 1.000 hektare dalam satu kabupaten pada bupati atau wali kota.

    Pasal 20 menegaskan sempadan hanya diperuntukkan bagi pengelolaan irigasi. Kanal Independen juga tidak menemukan rekam jejak regulasi lokal yang mencatat penetapan batas sempadan Danau Lentang.

    Jejak Fisik di Antara Blok Sawit

    Warga bersama tim dokumentasi menyusuri saluran primer Danau Lentang menggunakan perahu hingga Dusun Teluk Tewah pada pertengahan Februari 2026. Penelusuran berlanjut dengan pemotretan udara pada 15 Februari 2026.

    Barisan pohon sawit tumbuh menempel di tepian kiri dan kanan saluran sepanjang ruas sekunder 6 sampai sekunder 12. Warga secara langsung menunjukkan potongan kanal yang diiris memanjang untuk membuka akses jalan tanah bagi kendaraan berat, serta ruas lain yang diurug hingga memampatkan aliran air dengan bibit sawit muda di atasnya.

    Rekaman udara memperlihatkan sebagian jalur air menyusut menjadi garis tipis di antara blok tanaman, dan merekam alat berat beraktivitas di atas saluran.

    ”Dibilang tidak menutup saluran itu tidak benar. Kami lihat sendiri ada yang diiris, ada yang ditutup lalu ditanam sawit,” kata Isur, warga Luwuk Bunter yang ikut menyusuri saluran.

    Dokumen administrasi desa mencatat hal yang sejalan. Berkas Surat Pernyataan Tanah atas nama Chandra Tobing seluas 1,77 hektare di Desa Sungai Paring, yang ditandatangani 15 Juni 2025 dan diregistrasi 10 Juli 2025 dengan ganti rugi Rp15.930.000 dari PT BSP, mencantumkan batas utara lahan itu sebagai “Kerokan Primer”, sebutan lokal untuk saluran induk. Batas timurnya PT BSP, sementara batas selatan dan baratnya Koperasi Produsen MBS.

    Dokumen yang diterbitkan aparat desa menempatkan lahan yang dibebaskan perusahaan persis menempel pada saluran primer.

    Dua Versi yang Saling Menggugurkan

    Perusahaan membantah merusak jaringan irigasi, merujuk pada pemeriksaan Tim Pemda tanggal 9 Juni 2023 sebagai dasar argumen.

    Isur mempersoalkan jarak waktu rujukan tersebut.

    ”Waktu awal mereka mulai garap tahun 2023 memang ada pengecekan. Tapi setelah itu? Sekarang sudah 2026. Kondisinya jauh berbeda,” katanya.

    Hal lain yang belum terjelaskan muncul dari dua keterangan perusahaan yang saling bertolak belakang. Rosi Andreas pada Februari 2026 menempatkan area sengketa sebagai kawasan yang disiapkan untuk kebun plasma di luar kebun inti.

    Humas PT BSP Martin Tunius justru memaparkan peta yang menempatkan jalur irigasi berada di dalam area konsesi saat forum mediasi Kecamatan Cempaga 12 Maret 2026.

    ”(Lahan) itu di dalam HGU. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2008. Kami tidak akan membebaskan lahan kalau berada di luar izin,” kata Martin.

    Klaim perusahaan itu berstatus pernyataan sepihak dan belum diuji oleh lembaga berwenang mana pun. Keterangan Martin berhadapan langsung dengan penegasan pejabat Pemkab Kotim bahwa kawasan irigasi tidak masuk dalam izin HGU PT BSP.

    Dokumen yang bisa memutus perbedaan itu sebenarnya sudah dihasilkan. Pengecekan lapangan dan titik koordinat pada 6 Agustus 2026 merupakan tahap kedua dalam peta jalan Pemkab. Agenda tersebut dirancang untuk memastikan posisi lahan yang dipersoalkan terhadap batas Hak Guna Usaha perusahaan.

    Riduwan menyatakan akan meminta hasil overlay tersebut kepada dinas teknis yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang.

    ”Mengecek koordinat kemarin itu masuk di kawasan HGU mereka atau di luar,” katanya.

    Hasil pengecekan itu belum pernah dipublikasikan. Apabila versi perusahaan yang benar, konsekuensinya tidak secara otomatis menguntungkan pihak perusahaan.

    Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 membeberkan rentetan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha. Aturan ini mewajibkan pihak pemegang izin memelihara tanah, menjaga kelestarian lingkungan, mematuhi rencana tata ruang, memberikan akses jalan atau air bagi tanah yang terkurung, serta memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen.

    Semakin kuat klaim bahwa saluran itu berada di dalam konsesi, semakin melekat pula kewajiban tersebut.

    Kesimpulan Lisan yang Kehilangan Rujukan

    Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pernah mencari informasi mengenai kawasan irigasi ini. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng Dodik Mahendra menyampaikannya kepada Kanal Independen di kantornya pada 5 Mei 2026.

    Dodik menyebut ada aktivitas yang melintasi saluran, dan kondisinya kemudian dipulihkan.

    ”Ada yang melewati, setelah itu selesai, dan sudah diperbaiki lagi,” katanya.

    Fakta mengenai adanya perbaikan saluran ini mengemuka di tengah sikap perusahaan yang membantah telah merusak jaringan irigasi.

    Dia tidak memastikan kapan pemeriksaan itu dilakukan. Ditanya apakah tim kejaksaan pernah turun ke lokasi, ia menjawab “kemungkinan sudah”. Ia juga menyarankan Kanal Independen mewawancarai Kepala Desa Luwuk Bunter.

    Pengetahuannya bersumber dari pertanyaan yang pernah masuk sebelumnya, menurut penuturannya sendiri.

    ”Bukan Anda saja yang bertanya. Karena ada yang bertanya, saya tahu ceritanya,” ujarnya.

    Kesimpulan teknisnya berasal dari instansi lain. Keterangan dari orang irigasi di dinas terkait, menurut Dodik, menyebut tidak ada pengalihfungsian.

    Dia menilai kondisi saluran saat itu sudah normal, dan menyatakan keberadaan kebun sawit di sekelilingnya tidak menjadi masalah.

    Kanal Independen mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 dan 6 Mei 2026 untuk meminta penjelasan mengenai kondisi jaringan irigasi Danau Lentang.

    Petugas keamanan mengarahkan Kanal Independen ke bagian yang menangani irigasi pada hari pertama. Pegawai di bagian itu meminta Kanal Independen kembali sekitar pukul 14.00 karena pejabat yang dituju sedang tidak berada di tempat.

    Pejabat tersebut masih belum ada pada jam yang dijanjikan, dan Kanal Independen diminta datang kembali keesokan harinya.

    Bagian yang menangani irigasi mengarahkan Kanal Independen ke bagian informasi pada 6 Mei, dengan alasan permintaan keterangan harus menempuh alur tersebut. Pejabat di bagian informasi juga sedang tidak berada di tempat, dan Kanal Independen kembali diminta datang pada hari berikutnya.

    Keterangan Dodik disampaikan tiga bulan sebelum Tim Terpadu Pemkab Kotim menggelar pengecekan lapangan dan titik koordinat pada 6 Agustus 2026.

    Istilah yang dipakai dalam penilaian tersebut juga berbeda dengan ketentuan yang mengatur jaringan irigasi.

    Pasal 69 huruf d UU Nomor 17 Tahun 2019 mengancam kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, bukan alih fungsi. Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2006 mewajibkan izin untuk pengubahan dan pembongkaran jaringan, sedangkan Pasal 60 ayat (4) melarang mendirikan bangunan yang melintasi saluran tanpa izin pemerintah. Ketiganya berlaku tanpa bergantung pada ada atau tidaknya perubahan fungsi.

    Kanal Independen belum memperoleh dokumen hasil pemeriksaan yang dirujuk Dodik, maupun keterangan tertulis dinas yang ia sebut.

    Dua Cara Negara Menagih

    Bobot dari kejelasan izin ini tergambar nyata dari cara korporasi merespons instrumen tagihan negara di tempat lain. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, entitas induk yang memegang 99,99 persen saham PT BSP, menyampaikan klarifikasi kepada publik pasar modal pada 1 dan 2 Juli 2026.

    Perseroan menyampaikan bahwa lahan dua anak usahanya diklaim berada di dalam kawasan hutan berdasarkan surat keputusan kementerian kehutanan bernomor 36 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.

    Rinciannya meliputi PT Nusantara Sawit Persada seluas 1.762 hektare dan PT Borneo Sawit Perdana sebesar 261 hektare.

    Korporasi publik ini mencatatkan provisi Rp108 miliar per 31 Desember 2025, yang terdiri atas Rp51 miliar penurunan nilai aset dan pencadangan Rp57 miliar untuk potensi denda.

    Manajemen menyatakan masih melalui proses klarifikasi data areal tersebut berdasarkan semua dokumen perizinan yang telah diperoleh oleh anak usaha perseroan.

    Data silang yang menghubungkan 261 hektare tersebut dengan kawasan irigasi Danau Lentang belum tersedia, dan keduanya belum bisa dipastikan berada di satu hamparan tanpa uji koordinat.

    Namun, perbedaan pola respons tampak di permukaan. Pencadangan ratusan miliar rupiah dan klarifikasi resmi langsung muncul ketika negara datang menagih menggunakan instrumen ancaman denda.

    Sebaliknya, kursi perusahaan kosong pada 3 Juli, dan konfirmasi data tidak terlaksana pada 7 September, ketika pemerintah daerah datang dengan undangan perundingan.

    Mediasi memang tidak dirancang untuk memaksa. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur mediasi oleh kementerian dan kantor pertanahan serta rumusannya banyak diadopsi di daerah, menyatakan pada Pasal 44 ayat (3): “Dalam hal para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka Mediasi dinyatakan gagal.” Tiga kali undangan, lalu berita acara.

    Daya Paksa di Ruang Penyidik

    Garis pemisah antara meja mediasi dan meja penyidik tidak diukur dari siapa pihak pengundangnya, melainkan dari konsekuensi saat panggilan diabaikan.

    Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi disertai perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

    Pertanggungjawaban pidana korporat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Aturan ini menyatakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang yang bekerja atau memiliki hubungan lain dengan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

    Pasal 4 ayat (2) memberi tiga ukuran kesalahan: korporasi memperoleh keuntungan atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan.

    Meski begitu, jalur pidana tidak seragam nasibnya.

    Laporan John Hendrik ke Polres Kotawaringin Timur, yang masuk pada Maret 2026 dengan pemeriksaan pelapor selama lima jam pada 14 April dan olah tempat kejadian perkara pada 17 Mei, bertumpu pada dugaan perusakan tanam tumbuh dan penyerobotan lahan.

    Delik semacam itu menuntut penyelesaian hak kepemilikan mendahului konstruksi pidananya. Syarat itu membuat perkaranya mewarisi beban sengketa perdata.

    Asas prejudicial geschil, yang selama ini bersandar pada Pasal 81 KUHP bersama Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980, membuka kemungkinan pemeriksaan pidana ditangguhkan menunggu putusan perdata, meski hal tersebut murni kewenangan hakim dan bukan kewajiban.

    Publikasi penetapan tersangka dalam perkara ini belum pernah muncul hingga akhir September 2026.

    Dugaan perusakan prasarana sumber daya air berdiri di bangunan hukum yang berbeda. Unsur pasal pembuktiannya tidak menyebut kepemilikan tanah sama sekali: ada prasarana sumber daya air, ada kegiatan, kegiatan itu mengakibatkan kerusakan, dan dilakukan dengan sengaja.

    Tidak ada pihak yang mengklaim saluran itu miliknya, sehingga tidak ada sengketa keperdataan yang perlu diputus lebih dulu. Kanal Independen tidak menemukan catatan bahwa perkara ini pernah diperiksa dengan konstruksi pasal tersebut.

    Dua Pintu yang Belum Diketuk

    Koordinator Mantir Adat Kecamatan Cempaga, Apolo, sudah mempersoalkan keberadaan izin di atas aset irigasi itu jauh sebelum forum mediasi tingkat kabupaten digelar.

    ”Areal yang digarap ini sudah ada di dalam kawasan saluran irigasi dan jaringannya. Bagaimana bisa ada izin atau HGU di atas aset pemerintah yang sudah miliaran rupiah di situ?” katanya.

    Surat Setda menyediakan dua pintu bagi para pihak. Poin keempat mempersilakan keduanya bermusyawarah mencari kesepakatan secara kekeluargaan di luar payung fasilitasi pemerintah daerah.

    Poin kelima menyatakan bahwa permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan jika kesepakatan menemui jalan buntu.

    Riduwan menyatakan pihaknya belum mengambil langkah untuk menempuh kedua opsi tersebut.

    ”Kita pasif dulu menyikapinya, sambil pidananya jalan,” katanya.

    Gugatan perdata juga belum masuk dalam kerangka langkah warga. Mereka memilih menahan sikap sembari menanti laju pemeriksaan laporan pidana di Polres Kotawaringin Timur. Sikap itu bertumpu pada riwayat penguasaan fisik atas lahan yang dipersoalkan.

    ”Intinya, bahwa kita menguasai tanah itu dari dulu sampai sekarang dan seterusnya,” ujarnya.

    Surat tanggal 29 September ditutup dengan permintaan kepada semua pihak untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban. Para pihak juga diminta tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (ign)

  • Memburu Pembenaran Ahli, Menyerang Peta BPN: Dalil PT BAP Terbentur Dokumen Sendiri

    Memburu Pembenaran Ahli, Menyerang Peta BPN: Dalil PT BAP Terbentur Dokumen Sendiri

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rentetan pertanyaan meluncur dari lembaran kertas yang dipegang Mikhael TP Sigalingging. Kuasa hukum PT Binasawit Abadipratama (BAP) dari Infinitum Law Office Jakarta itu menyodorkannya satu per satu kepada seorang ahli agraria yang disapa Aris di ruang sidang Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (30/9/2026).

    Ketiga tokoh yang digugat, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, Anggota DPRD Kotim Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius, hadir langsung di ruang sidang.

    Ketiganya duduk sebagai prinsipal (pihak yang berperkara) untuk mengawal jalannya pemeriksaan ahli.

    Arah pertanyaan Mikhael bermuara pada satu simpul utama, yakni izin yang sudah terbit tetap sah sampai dicabut, dan klaim warga tidak bisa menggugurkannya.

    Urutan itu terhenti ketika Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur memotong. Selaan hakim bukan untuk menyalahkan jawaban ahli, melainkan menyoroti bagian putusan yang tidak disentuh.

    Mikhael baru saja mengangkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-XIII/2015, putusan yang mengubah syarat perusahaan perkebunan dari memiliki hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan menjadi wajib memiliki keduanya.

    Merespons hal itu, Aris menyatakan putusan MK berlaku ke depan dan tidak surut. Perizinan yang terbit sebelumnya, menurut ahli, tetap mengikat sepanjang belum dicabut.

    Gorga mengambil alih. Majelis mengingatkan keberadaan pasal lain di dalam putusan yang sama, khususnya pasal yang menyinggung soal menghalang-halangi.

    Dia kemudian meminta ahli menjelaskan apakah keterangannya tidak berbenturan dengan bagian tersebut.

    Aris menyatakan tidak menekankan pasal tersebut, memilih bertahan pada jawaban atas pasal yang ditanyakan kuasa hukum penggugat, lalu mengembalikan konteksnya ke Pasal 42.

    Separuh Putusan yang Tak Terbaca

    Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 dibacakan oleh sembilan hakim konstitusi pada 27 Oktober 2016. Napas putusan itu tidak berhenti di Pasal 42.

    Amar putusan menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”.

    Status inkonstitusional bersyarat ini tidak lantas menghapus pasal tersebut dari lembaran undang-undang.

    Pasal itu tetap hidup dan berlaku mengikat, namun pemaknaan dan penerapannya harus tunduk mutlak pada batasan syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. Bagian inilah yang dipakai oleh Mikhael.

    Bagian berikutnya tidak masuk ke ruang sidang. Mahkamah juga menyatakan frasa “secara tidak sah” dalam Pasal 55 undang-undang yang sama bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.

    Konsekuensinya menjalar ke Pasal 107. Ketentuan pidana atas perbuatan yang dimaksud Pasal 55 itu ikut dinyatakan inkonstitusional sepanjang menyangkut frasa yang sama.

    Secara tekstual, Pasal 55 huruf a melarang setiap orang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

    Sementara huruf b melarang perbuatan serupa atas tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.

    Kondisi ini dapat disandingkan dengan dalil PT BAP dalam perkara perdata 28/Pdt.G/2026/PN.Spt. Perusahaan menuntut ketiga tokoh tersebut senilai Rp104,48 miliar.

    Tuntutan itu didasarkan atas tindakan yang dirumuskan sendiri oleh kuasa hukum korporasi sebagai memasuki, menduduki, menguasai, menghalangi, merintangi, dan melakukan tindakan apa pun yang mengganggu kegiatan usaha perkebunan.

    Perbedaan jalur hukum perdata dan pidana perlu dicatat. Putusan MK tersebut mencabut jerat pidana, bukan otomatis menghapus tanggung jawab perdata.

    Meskipun demikian, negara telah menyatakan bahwa perbuatan dengan rumusan seperti itu, apabila dilakukan oleh anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat, tidak lagi dapat dinilai sebagai perbuatan tidak sah.

    Pertanyaan apakah perbuatan yang sama masih bisa dinyatakan melawan hukum dalam gugatan perdata kini berada persis di meja majelis.

    Ahli yang dihadirkan penggugat memilih tidak menyentuhnya. Sikap normatif sang ahli ini sejalan dengan hukum acara perdata.

    Mengacu pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, keterangan ahli tidak termasuk ke dalam lima alat bukti hukum acara perdata.

    Pemeriksaan ahli diatur tersendiri melalui Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg, yang memosisikan ahli untuk berbicara tentang norma, bukan tentang fakta perkara. Oleh karena itu, lazim bagi ahli untuk menolak masuk ke pokok sengketa.

    Meskipun demikian, sikap ahli yang menolak mengikuti arahan hakim sebelumnya menempati ruang yang berbeda, sebab hal yang diminta majelis saat itu merupakan pandangan atas isi putusan yang masih berada dalam wilayah normatif.

    Pasal 154 ayat (2) HIR pada dasarnya memberi hakim kebebasan penuh untuk mengikuti atau menyingkirkan pendapat ahli, sehingga pendapat tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian.

    Satu koreksi kecil menempel pada keterangan Aris. Sang ahli beberapa kali menyebut putusan tersebut berlaku pada 2015 dan menyandingkannya dengan tahun terbit izin usaha perkebunan.

    Angka 2015 adalah tahun registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi, sementara putusannya baru diucapkan pada 27 Oktober 2016.

    Klaim Izin Sah dan Absennya Sertifikat Hak

    Memasuki pertanyaan berikutnya, Mikhael memastikan kembali bahwa perizinan yang diperoleh sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tidak serta-merta batal.

    Aris memberi jawaban konsisten. Setiap perizinan yang diperoleh sebelum terbitnya putusan yang membatalkan tetap berlaku dan mengikat sepanjang belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

    Argumen tidak berlaku surut ini hanya bekerja untuk izin yang pernah ada. Berkas perkara menunjukkan persoalannya terletak di tempat lain.

    Akta Bukti Penggugat tertanggal 7 Juli 2026 memuat empat belas bukti surat, berderet dari P-1 sampai P-14.

    Rangkaian perizinannya dimulai dari Surat Persetujuan Prinsip Direktur Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E4.440/07.94 tanggal 9 Juli 1994 untuk 15.000 hektare di Kecamatan Seruyan Tengah, Hanau, Danau Sembuluh, dan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Dokumen berlanjut dengan Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kotim Nomor 754.460.42 tanggal 20 Juli 1994 untuk sekitar 25.000 hektare di Desa Terawan, Asam Baru, Sandul, Kalang, dan Sebabi, yang saat itu berada dalam Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Dokumen lain mencakup Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 39/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang melepaskan 17.780 hektare kawasan hutan di Kelompok Hutan Sungai Seruyan sampai Sungai Mentaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Ada pula Keputusan Bupati Seruyan Nomor 297 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan seluas sekitar 20.180 hektare, serta dua keputusan pelepasan kawasan hutan yakni SK.487/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017 seluas 680,57 hektare dan SK.243/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2022 seluas 641,28 hektare.

    Dalam kerangka hukum agraria, rangkaian perizinan tersebut memiliki fungsi hierarkis yang berbeda.

    Izin lokasi sekadar memberikan kesempatan awal bagi perusahaan untuk memperoleh tanah dengan batas waktu tertentu, bukan merupakan hak atas tanah.

    Sementara itu, surat keputusan pelepasan kawasan hutan berfungsi mengubah status lahan agar legal dibebani hak.

    Hak atas tanahnya sendiri baru terbit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, sedangkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah legalitas untuk menjalankan aktivitas usahanya.

    Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, dua syarat terakhir, yakni HGU dan IUP, wajib dikantongi secara bersamaan. Tidak ada satu pun sertifikat hak atas tanah di dalam empat belas bukti surat tersebut.

    Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Asam Baru dan Terawan seluas 20.152,79 hektare tertanggal 18 Maret 2008 hanya diuraikan dalam replik PT BAP tertanggal 3 Juni 2026 sebagai bagian dari dalil.

    Dokumen itu tidak tercantum sebagai bukti surat dalam akta bukti yang diserahkan sebulan kemudian sampai persidangan 30 September.

    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 39/Kpts-II/1996 sendiri, dalam diktum pertamanya, menyerahkan areal yang dilepaskan kepada Menteri Negara Agraria untuk kemudian dibebani suatu title hak berupa HGU atas nama PT Binasawit Abadipratama.

    Rangkaian yang oleh ahli disebut bertahap, berjenjang, dan akumulatif itu berhenti tepat sebelum produk akhirnya masuk ke meja pembuktian.

    Alamatnya pun berpindah dan tidak pernah kembali. Dokumen 1994 menyebut Sebabi dengan geografi sebelum Kabupaten Seruyan dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

    Sesudahnya, HGU yang disebut dalam replik berada di Desa Asam Baru dan Terawan, Kecamatan Hanau dan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Izin usaha perkebunan 2013 berada di Desa Rungau Raya dan Terawan, Kecamatan Danau Seluluk dan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan.

    Dua pelepasan kawasan hutan 2017 dan 2022 keduanya disebut berada di Kabupaten Seruyan, dengan tata batas 2017 di wilayah Kecamatan Hanau.

    Tidak satu pun uraian perizinan dalam berkas penggugat menyebut Kecamatan Telawang, Desa Sebabi, atau Desa Biru Maju sebagai lokasi yang dicakup.

    Aris sendiri yang memberi ukurannya. Ditanya soal perusahaan yang baru memegang izin usaha perkebunan tanpa sertifikat HGU, ia menjawab perusahaan itu tidak memiliki hak milik, melainkan hanya berhak mengerjakan sebatas apa yang tertulis dalam izin yang dimilikinya.

    Ditanya soal koordinat tanah yang berada di luar blok peta lampiran izin, ia meminta persoalan itu dikembalikan kepada instansi atau pejabat penerbit, dan menambahkan bahwa bila terbukti ada kekeliruan, secara administrasi hal tersebut mengandung potensi permasalahan.

    Hitungan Lahan dari Dokumen Penggugat Sendiri

    Perdebatan lokasi sepanjang sidang berputar pada peta Badan Pertanahan Nasional. Rinciannya sudah lama ada di dokumen PT BAP.

    Akta bukti perusahaan memecah objek 50,38 hektare per desa. Blok Z-13 mencakup Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur seluas 2,10 hektare dan Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Seruyan seluas 1,89 hektare.

    Blok Z-14 mencakup Desa Biru Maju 1,55 hektare dan Desa Sebabi 5,33 hektare, keduanya di Telawang, ditambah Desa Selunuk 0,06 hektare. Blok Z-15 sampai Z-18 mencakup Desa Biru Maju 21,75 hektare dan Desa Sebabi 17,71 hektare, seluruhnya di Telawang.

    Jika dijumlahkan, 48,44 hektare berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 1,95 hektare di Kabupaten Seruyan.

    Sekitar 96 persen objek sengketa berada di luar kabupaten yang menerbitkan izin usaha perkebunan PT BAP, menurut rincian yang disusun kuasa hukum PT BAP sendiri. Totalnya 50,39 hektare, selisih satu angka di belakang koma dari 50,38 hektare yang dipakai dalam gugatan.

    Serangan Peta BPN Berbalik Arah

    Kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Timur yang dilibatkan pihak tergugat saat pemeriksaan setempat membuahkan hasil pengukuran yang merugikan posisi PT BAP.

    Peta hasil pengukuran tersebut menjelma menjadi salah satu alat bukti terkuat bagi kubu tergugat.

    Kondisi inilah yang memicu rangkaian pertanyaan terakhir Mikhael, yang secara spesifik mengarah untuk menyerang keabsahan kewenangan mengukur lembaga tersebut.

    Aris lantas menerangkan aturannya. Pengukuran bidang tanah sampai 25 hektare oleh Kantor Pertanahan, di atas 25 hektare sampai 1.000 hektare oleh Kantor Wilayah, dan di atas 1.000 hektare oleh kementerian.

    Ditanya apakah Kantor Pertanahan boleh mengukur bidang yang seharusnya menjadi kewenangan Kantor Wilayah, ia menjawab semestinya tidak, kecuali ada penugasan atau pendelegasian dari pihak berwenang.

    Bila pengukuran dilakukan instansi yang tidak berwenang, hasilnya menurut ahli dapat dipermasalahkan.

    Ambang itu memang diatur dalam ketentuan pelimpahan kewenangan pendaftaran tanah dan dipertahankan sampai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025.

    Sasarannya jelas: surat Kepala Kantor Pertanahan Kotim Mumin Haryanto Nomor 1914/SP-62.02.MP/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 beserta peta hasil pemeriksaan setempat yang menempatkan objek di Kotawaringin Timur.

    Peta tersebut berjudul Peta Pemeriksaan Setempat Hasil Penunjukan di Lapangan, disusun berdasarkan surat Pengadilan Negeri Sampit Nomor 117/APAN.PN.W16-U2/HK2.4.IX/2026 tanggal 22 Juli 2026 yang berperihal pengantar, dan Surat Tugas Nomor 208/ST-62.02.MP/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026.

    Pelibatan BPN dalam agenda ini bermula dari permohonan pihak tergugat. Ketua majelis Gorga Guntur lantas meluruskan asal-usul surat pengantar pengadilan tersebut di persidangan.

    Hakim menegaskan bahwa majelis tidak mengeluarkan surat kepada BPN, melainkan hanya meneruskan surat permohonan.

    Pengukuran berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026 dengan penunjukan langsung oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

    Pihak perusahaan menghadirkan tim dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Ihsan Pakaya untuk mendampingi proses dan memverifikasi data teknis di lapangan.

    Hasil penunjukan kedua belah pihak kemudian dicatat dalam satu peta BPN dengan dua angka berbeda: sekitar 32,7 hektare menurut penunjukan kuasa tergugat dan sekitar 51,1 hektare menurut penunjukan kuasa penggugat. Pada sudut peta tercetak cap besar bertuliskan, “Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah”.

    Pemeriksaan setempat atau sidang lapangan ini bersandar pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

    Meminta bantuan kantor pertanahan mengukur tanah sengketa adalah bagian dari tata cara lazim pemeriksaan setempat pada perkara tanah, agar hakim dapat mengamati langsung objek sengketa.

    Keterlibatan BPN sebatas membantu hakim memastikan posisi geografis, bukan menerbitkan sertifikat.

    Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, gugatan tanah tanpa kejelasan letak dan batas dinyatakan tidak dapat diterima.

    Preseden ini dikuatkan oleh Putusan Nomor 81 K/Sip/1971 dan Putusan Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila letak, batas, maupun luas objek sengketa kabur atau tidak sama dengan fakta di lapangan.

    Apabila keabsahan peta BPN tersebut berhasil digugurkan, dokumen resmi hasil pemeriksaan setempat yang merekam posisi objek di lapangan akan ikut tersingkir dari berkas perkara.

    Kondisi ini membuat rujukan letak lahan hanya tersisa pada uraian dalam dokumen perizinan penggugat. Padahal, yurisprudensi menuntut kejelasan letak, batas, dan luas objek fisik sebagai syarat agar gugatan dapat diperiksa.

    Pertanyaan Warga dan Koreksi Satu Kata

    Kuasa hukum tergugat, Sapriyadi, berkali-kali mencoba membawa ahli turun ke fakta perkara dan ditolak. Ditanya soal keabsahan perusahaan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan, AMDAL, dan HGU sekaligus, Aris menjawab, “Kalau pertanyaannya secara sederhana seperti itu, pasti jawabannya terjadi ketidakpastian hukum.”

    Ardon, kuasa hukum tergugat, sempat menanyakan soal penguasaan fisik tanpa perizinan.

    ”Kalau seseorang melakukan penguasaan secara fisik tanpa memperoleh berbagai macam izin, berarti yang bersangkutan menerobos secara ilegal,” jawab Aris.

    Kepala Desa Sebabi Dematius, salah satu tergugat, ikut bertanya. Dia menyebut Desa Sebabi sudah dihuni masyarakat sejak 1918 dan perusahaan masuk pada 1996, lalu menanyakan nasib warga yang memiliki tanaman, rumah, dan jalan tetapi tidak memegang surat. Ia bertanya apakah orang-orang itu tinggal diusir atau dirampas haknya.

    Aris mengakui keberadaan warga sebagai fakta yang harus ditanggapi, meminta dasar izin perusahaan diperiksa lebih dulu, dan menyerahkan soal ganti rugi pada kesepakatan kedua belah pihak.

    Giliran Damang Yustinus melempar pertanyaan. Skenarionya dibuat telanjang. Pihak yang tiba-tiba menguasai tanah tanpa izin, tanpa legalitas, dan tanpa ganti rugi. Aris mula-mula menyebut tindakan tersebut tidak tepat.

    Sang tokoh adat langsung menekan. Ia menyimpulkan skenario tersebut dengan satu kata mutlak, “Salah.” Meski didesak, sang ahli bergeming dan memilih bertahan pada kata ”tidak tepat.”

    Agenda sidang berhenti pada keterangan ahli. Seorang saksi fakta tambahan yang sebelumnya dijadwalkan hadir oleh PT BAP tidak jadi diperiksa. Sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang pada 14 Oktober. (ign)

  • Karhutla di Selatan Berpotensi Bawa Kabut Asap ke Sampit, Angin Melandai Bikin Asap Terperangkap

    Karhutla di Selatan Berpotensi Bawa Kabut Asap ke Sampit, Angin Melandai Bikin Asap Terperangkap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berpotensi membawa kabut asap hingga ke Kota Sampit.

    Kondisi tersebut diperburuk pola angin yang beberapa hari terakhir cenderung melandai sehingga menimbulkan asap tebal yang telah masuk ke kawasan perkotaan berpotensi terperangkap dan tidak bergerak menjauh.

    Kepala BMKG Kotim Mulyono Leonardo mengatakan, pola angin saat ini didominasi dari arah timur, tenggara, dan selatan yang bergerak menuju barat hingga utara.

    ”Secara umum, arah angin saat ini dominan berasal dari timur, tenggara, dan selatan, kemudian bergerak menuju barat hingga utara,” kata Mulyono saat diwawancara seusai rapat teknis penanganan karhutla di BPBD Kotim, Rabu (30/9/2026).

    Menurutnya, pola angin yang terjadi memungkinkan asap dari kejadian karhutla di wilayah selatan terbawa menuju Kota Sampit. Namun, Mulyono tidak menyebut seluruh kabut asap yang berada di Sampit dipastikan berasal dari selatan.

    ”Apabila terdapat titik panas yang menghasilkan asap di wilayah selatan Kota Sampit, asap tersebut berpotensi terbawa ke Kota Sampit. Hal itu dipengaruhi arah angin yang dominan berasal dari timur, tenggara, dan selatan,” jelasnya.

    Persoalan berikutnya muncul ketika asap telah mencapai kawasan perkotaan. Dalam beberapa hari terakhir, kecepatan angin justru cenderung melemah sehingga pergerakan asap menjadi terbatas.

    ”Salah satu indikasinya adalah asap kiriman. Selain itu, angin saat ini cenderung melemah, sehingga asap seolah terperangkap di wilayah kota,” ungkap Mulyono.

    Kondisi tersebut membuat kabut asap yang sudah masuk ke Sampit tidak mudah terdorong keluar.

    ”Beberapa hari terakhir, angin cenderung melandai. Kondisi itu menyebabkan tidak ada pergerakan signifikan yang membawa asap menjauh dari Kota Sampit,” ujarnya.

    Malam Hari Asap Berpotensi Terbawa, Siang Hari Tertahan

    Pola angin di Sampit juga berubah menurut waktu. Mulyono menjelaskan, angin pada malam hari dapat bertiup lebih kencang sehingga berpotensi membawa asap dari wilayah selatan menuju kota.

    Sebaliknya, pada pagi hingga siang hari, angin cenderung kembali tenang.

    ”Asap yang berasal dari wilayah selatan dapat terbawa angin yang cukup kencang pada malam hari,” katanya.

    ”Namun, pada pagi hingga siang hari, angin cenderung lebih tenang atau melandai. Akibatnya, asap yang sudah masuk ke wilayah kota menjadi tertahan atau terkurung di Kota Sampit,” lanjutnya.

    Secara rata-rata, angin dengan kecepatan lebih dari 15 km per jam memiliki kemampuan lebih besar membawa asap dari wilayah selatan menuju Sampit.

    Sedangkan angin yang hanya bergerak 0–5 km per jam tidak cukup signifikan untuk mengangkut asap menjauh.

    ”Berdasarkan rata-rata, angin dengan kecepatan di atas 15 km per jam berpotensi membawa asap dari wilayah selatan,” terang Mulyono.

    ”Sementara kondisi angin yang sedang melandai berkisar antara 0 hingga 5 atau 6 km per jam. Kecepatan tersebut tidak cukup signifikan untuk membawa asap menjauh,” tambahnya.

    Posisi Matahari Turut Memengaruhi Pola Angin

    Mulyono menjelaskan, kondisi angin yang melandai saat ini berkaitan dengan posisi semu Matahari yang berada di sekitar ekuator.

    ”Saat ini posisi semu Matahari berada di sekitar ekuator, sehingga angin cenderung lebih landai,” jelasnya.

    Sebelumnya, angin cenderung lebih kencang ketika posisi semu Matahari masih berada di utara ekuator. Memasuki September hingga November, posisi semu Matahari bergerak menuju selatan ekuator dan perubahan tersebut turut memengaruhi pola angin.

    ”Sebelumnya angin lebih kencang ketika posisi semu Matahari masih berada di utara ekuator. Dalam periode September hingga November, posisi semu Matahari bergerak menuju selatan ekuator. Kondisi tersebut turut memengaruhi pola angin yang lebih melandai,” katanya.

    El Niño Sangat Kuat hingga Awal 2027

    Kecepatan angin dan arah pergerakan angin yang terjadi di Kotim juga dipengaruhi El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

    Dalam rapat evaluasi penanganan karhutla, Selasa (29/9/2026), Mulyono memaparkan bahwa El Niño masih berada dalam kategori sangat kuat. BMKG memperkirakan fenomena tersebut bertahan hingga awal 2027.

    ”Berdasarkan analisis anomali suhu muka laut dasarian, nilainya masih sekitar 2,726. Kondisi itu mengindikasikan El Niño masih berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Niño akan bertahan hingga awal tahun 2027,” paparnya.

    IOD juga diperkirakan masih berada pada fase positif hingga awal 2027.

    ”Kemudian, berdasarkan indeks Indian Ocean Dipole atau IOD, BMKG memprediksi IOD masih berada pada fase positif hingga awal tahun 2027,” ujarnya.

    Kombinasi kedua fenomena tersebut berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah dan Kotim.

    ”Kombinasi El Niño dan IOD positif akan berdampak signifikan terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia, terutama Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur,” tegas Mulyono.

    20 Hari Hampir Tanpa Hujan

    Gambaran kondisi kering terlihat dari analisis curah hujan 20 hari terakhir. BMKG mencatat curah hujan di Kotim berada pada kategori sangat rendah, hanya sekitar 0–20 milimeter.

    ”Berdasarkan analisis curah hujan 20 hari terakhir, curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Timur berada dalam kategori sangat rendah, sekitar 0 sampai 20 milimeter,” ungkapnya.

    Hujan memang terpantau di sejumlah titik bagian tengah Kotim, tetapi BMKG mencatat sebagian besar hujan tersebut merupakan hasil operasi modifikasi cuaca.

    ”Ada beberapa titik hujan di bagian tengah Kotawaringin Timur, tetapi sebagian besar merupakan hasil operasi modifikasi cuaca,” katanya.

    Sementara hasil pemantauan hari tanpa hujan menunjukkan sejumlah kawasan utara dan selatan Kotim telah mengalami periode kering lebih dari 60 hari.

    ”Pada pemantauan anomali hari tanpa hujan, wilayah yang mendapat hujan terlihat berada di bagian tengah. Sementara sejumlah titik di utara dan selatan berwarna merah muda hingga merah, yang menunjukkan tidak menerima hujan selama lebih dari 60 hari,” jelas Mulyono.

    306 Hotspot, Risiko Kebakaran Kembali Naik

    Di tengah kondisi kering tersebut, titik panas masih tersebar di Kotim. BMKG mendeteksi sekitar 306 hotspot pada 29 September, dengan konsentrasi masih dominan di wilayah selatan.

    ”Untuk hotspot hari ini, terdeteksi sekitar 306 titik. Jumlah itu mulai berkurang dibandingkan hari sebelumnya, tetapi titik panas masih dominan berada di wilayah selatan,” kata Mulyono.

    Potensi kemudahan terbakar pada 29 September masih cukup tinggi. Kondisi itu diperkirakan menurun pada 30 September dan 1 Oktober, sebelum kembali meningkat pada 2–5 Oktober.

    ”Potensi kemudahan terbakar pada 29 September masih cukup tinggi. Pada 30 September dan 1 Oktober diperkirakan berkurang, tetapi kembali meningkat pada 2 hingga 5 Oktober,” paparnya.

    Peluang pembentukan awan hujan di Kalimantan Tengah juga masih kecil hingga 5 Oktober.

    ”Berdasarkan potensi pertumbuhan awan kumulus pada 29 September hingga 5 Oktober, peluang pembentukan awan hujan signifikan di Kalimantan Tengah masih sangat kecil,” ujarnya.

    Potensi pertumbuhan awan yang lebih besar justru berada di Kalimantan Barat dan wilayah utara Kalimantan.

    Peluang Awan 50–70 Persen Jadi Dasar OMC

    Meski peluang hujan secara umum rendah, terdapat jendela waktu yang masih memungkinkan terbentuknya awan. Pada 29 September hingga 1 Oktober, peluang pertumbuhan awan diperkirakan mencapai 50–70 persen.

    ”Pada 29 September, 30 September, dan 1 Oktober, terdapat potensi pertumbuhan awan dengan peluang sekitar 50 hingga 70 persen,” jelas Mulyono.

    Potensi tersebut menjadi salah satu dasar tim operasi modifikasi cuaca melakukan penyemaian awan.

    Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi tim operasi modifikasi cuaca untuk melakukan penyemaian awan,” katanya.

    Namun, peluang tersebut diperkirakan kembali menurun mulai 1 hingga 5 Oktober.

    ”Mulai 1 hingga 5 Oktober, potensi pertumbuhan awan diperkirakan kembali berkurang. Karena itu, risiko kebakaran berpotensi meningkat lagi,” tegasnya.

    Untuk 30 September dan 1 Oktober, BMKG masih memperkirakan peluang curah hujan lebih dari 0,5 hingga 20 milimeter. Setelah itu, peluang hujan kembali rendah.

    Musim Hujan Bergerak dari Utara ke Selatan

    Proyeksi BMKG menunjukkan musim hujan di Kotim tidak datang serentak. Wilayah utara diperkirakan lebih dahulu mengalami transisi, kemudian bergerak menuju wilayah tengah dan Sampit, sebelum mencapai kawasan selatan.

    Pada Oktober, curah hujan wilayah selatan diperkirakan masih rendah, sekitar 50–100 milimeter. Wilayah tengah diperkirakan menerima 100–150 milimeter, sedangkan wilayah utara berada pada kisaran 150–200 milimeter.

    ”Musim hujan diperkirakan datang dari wilayah utara menuju selatan, dengan wilayah selatan dan kawasan Teluk Sampit menjadi salah satu daerah yang terakhir memasuki musim hujan,” ujar Mulyono.

    Memasuki November, sebagian besar Kotim diperkirakan mulai mengalami awal musim hujan dengan curah hujan kategori menengah sekitar 150–200 milimeter per bulan. Namun, sifat hujannya masih dipengaruhi El Niño dan IOD positif.

    ”Namun, sifat hujannya diperkirakan masih di bawah normal karena pengaruh El Niño dan IOD positif,” katanya.

    Ketika ditanya mengenai waktu datangnya hujan pada November, Mulyono menjelaskan bahwa angka curah hujan tersebut merupakan akumulasi satu bulan.

    ”Ini merupakan akumulasi satu bulan,” jawabnya.

    Menurut Mulyono, peluang hujan pada awal November tetap ada, meskipun intensitasnya diperkirakan belum seperti kondisi normal.

    ”Ada kemungkinan besar terjadi hujan pada awal bulan, Bapak. Namun, curah hujan diperkirakan tetap berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena El Niño dan IOD positif masih memengaruhi kondisi atmosfer,” jelasnya.

    Awal Musim Hujan Berbeda Tiap Wilayah

    BMKG memperkirakan wilayah utara Kotim mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober. Wilayah tersebut masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 8.

    ”Wilayah utara yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 8 diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober,” terang Mulyono.

    Selanjutnya, Zona Musim Kalimantan Tengah 9 diperkirakan memasuki awal musim hujan pada dasarian III Oktober atau sekitar akhir Oktober.

    ”Pada periode itu diperkirakan sudah mulai terjadi masa transisi dengan hujan awal,” katanya.

    Sampit dan sejumlah wilayah di sekitarnya, termasuk Baamang, Ketapang, Seranau, Mentawa Baru Hilir dan Mentawa Baru Hulu, diperkirakan memasuki awal musim hujan pada dasarian I November.

    Sementara kawasan selatan menjadi wilayah yang paling akhir. Sebagian wilayah yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 13 diperkirakan baru memasuki awal musim hujan pada November.

    ”Wilayah yang paling akhir memasuki awal musim hujan adalah sebagian kawasan selatan, yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 13. Daerah ini diperkirakan baru memasuki awal musim hujan pada November. Karena itu, wilayah selatan masih menjadi kawasan yang perlu diwaspadai,” tegasnya.

    Hujan Belum Otomatis Menandai Musim Hujan

    Mulyono menegaskan, munculnya hujan sesekali belum dapat langsung dijadikan patokan bahwa suatu wilayah telah memasuki musim hujan.

    BMKG menetapkan awal musim hujan berdasarkan akumulasi curah hujan yang mencapai ambang tertentu secara berurutan.

    ”Penentuan awal musim hujan dilakukan dengan melihat akumulasi curah hujan. Apabila curah hujan mencapai lebih dari 50 milimeter per dasarian dan berlangsung secara berurutan, wilayah tersebut dapat dinyatakan memasuki musim hujan,” jelasnya.

    Dasarian merupakan periode 10 harian dalam satu bulan, yakni dasarian I tanggal 1–10, dasarian II tanggal 11–20, dan dasarian III tanggal 21 hingga akhir bulan.

    Dengan parameter tersebut, masa transisi di Kotim diperkirakan berlangsung secara bertahap dari utara menuju selatan.

    Puncak Musim Hujan Januari 2027

    BMKG memperkirakan puncak musim hujan Kotim terjadi pada Januari 2027. Sifat hujan diproyeksikan normal di wilayah tengah, sementara bagian utara dan selatan berpotensi berada pada kategori di atas normal.

    ”Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2027. Sifat hujan diperkirakan normal di wilayah tengah, sedangkan bagian utara dan selatan dapat berada pada kategori di atas normal,” kata Mulyono.

    Namun, musim hujan tahun ini diperkirakan berlangsung lebih singkat sekitar tiga dasarian atau 30 hari dibandingkan kondisi normal.

    ”Durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek sekitar tiga dasarian atau 30 hari. Artinya, musim hujan datang lebih lambat dibandingkan kondisi normal,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut membuat Oktober masih menjadi periode penting dalam penanganan karhutla, khususnya di kawasan yang belum memperoleh hujan memadai. Wilayah selatan menjadi perhatian karena diperkirakan paling akhir memasuki musim hujan, sementara titik panas masih dominan berada di kawasan tersebut.

    Pada saat yang sama, arah angin dari selatan menuju utara membuka potensi asap dari kejadian karhutla terbawa ke Sampit.

    Ketika kecepatan angin kemudian melemah, asap yang telah mencapai kawasan kota berpotensi bertahan lebih lama karena tidak terdorong keluar secara signifikan.

    Mulyono menegaskan, kondisi cuaca tersebut perlu menjadi bagian dari perhitungan penanganan karhutla Kotim hingga memasuki periode musim hujan.

    ”BMKG memperkirakan El Niño dan IOD positif masih bertahan hingga awal 2027,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Mesin Alkon dan Selang Langka, BPBD Kotim Berburu Peralatan hingga Luar Daerah

    Mesin Alkon dan Selang Langka, BPBD Kotim Berburu Peralatan hingga Luar Daerah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebutuhan mesin alkon dan selang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih belum terpenuhi.

    BPBD Kotim bahkan harus memburu peralatan hingga Banjarmasin, Palangka Raya, Surabaya dan Jakarta karena stok di pasaran cepat habis diborong daerah lain yang juga sedang menghadapi karhutla.

    ”Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa rekanan. Sebelumnya kami sempat mendapatkan barang. Namun, untuk pengadaan berikutnya, barang cukup sulit diperoleh karena karhutla tidak hanya terjadi di Kotim. Semua kabupaten dan kota yang menghadapi karhutla juga sedang memesan perlengkapan yang sama,” kata Imam Subekti, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Selasa (29/9/2026).

    BPBD berharap dalam satu atau dua hari berikutnya kembali mendapatkan tambahan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan pemadaman di lapangan.

    ”Kami memiliki anggaran, tetapi barangnya tidak tersedia. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ke depan kami bisa mendapatkan tambahan barang, termasuk selang, alkon, nozzle, dan perlengkapan lainnya,” ujarnya.

    Dalam rapat lanjutan pembahasan teknis penanganan karhutla di BPBD Kotim, Imam melaporkan update terkait jumlah ketersediaan peralatan pemadam.

    ”Ada tambahan kedatangan 20 unit alkon dan tambahan 7 profil tank sehingga total yg tersedia 28 profil tank. Selang masih menunggu kedatangan. Peralatan pemadaman yang ada diharapkan dapat memaksimalkan upaya pemadaman hingga proses pendinginan,” ujar Imam Subekti, Rabu (30/9/2026).

    Upaya mendapatkan peralatan dilakukan melalui berbagai jalur. BPBD tidak hanya mendatangi toko, tetapi juga mencari melalui penjual daring.

    Namun, cara tersebut belum menjamin barang bisa diperoleh karena kebutuhan terhadap peralatan karhutla terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah.

    ”Penjual daring juga tidak semuanya mampu menyediakan barang karena banyak daerah lain yang juga memerlukan peralatan tersebut,” jelas Imam.

    Ia mencontohkan pencarian selang yang dilakukan seorang rekannya ke Palangka Raya. Saat hendak berangkat, informasi yang diterima menyebutkan masih tersedia sekitar 50 unit.

    Namun, ketika tiba di Palangka Raya, stok tersebut sudah dibeli pihak lain.

    ”Saat akan berangkat, stoknya masih ada sekitar 50 unit. Namun, ketika tiba di sana, berkurang 43 karena barangnya sudah dibeli pihak lain,” ungkapnya.

    Upaya pencarian alat pemadaman khsusunya mesin alkon dan selang sudah diupayakan sejak status tanggap darurat diaktifkan.

    ”Pencarian sudah dilakukan ke berbagai daerah. Namun, daerah lain juga mencari barang yang sama. Jadi, siapa yang lebih dulu mendapatkan barang dan memperoleh kepastian ketersediaan, itu yang bisa melakukan pembelian,” katanya.

    Pengadaan Tak Bisa Asal Beli

    Dalam kondisi tanggap darurat, kepastian waktu pengiriman menjadi pertimbangan utama BPBD. Imam mengatakan pihaknya tidak berani membeli barang apabila dealer atau rekanan tidak dapat memastikan kapan peralatan tersebut tiba.

    ”Karena ini dalam masa tanggap darurat, kami tidak berani membeli jika tidak ada kepastian waktu pengiriman. Pengadaan harus bisa dipastikan tiba dalam masa tanggap darurat,” tegasnya.

    Imam mencontohkan pengadaan trailer yang diserahkan Bupati Kotim kepada BPBD pada Sabtu (26/9/2026) lalu.

    ”Contohnya pengadaan trailer yang diserahkan Bupati kepada BPBD pada Sabtu. Kami memesan pada Rabu dan barang tiba pada Sabtu, sehingga waktunya sekitar empat hari,” jelasnya.

    Menurut Imam, apabila dealer hanya menyatakan barang tersedia tetapi tidak mampu memberikan kepastian waktu pengiriman, BPBD tidak dapat mengambil risiko melakukan pembelian.

    ”Kalau dealer menyatakan ada barang tetapi tidak bisa menjamin waktu penyediaannya, kami tidak bisa mengambilnya. Masa tanggap darurat terbatas. Setelah lewat masa itu, pengadaan tidak bisa lagi dilakukan dengan mekanisme tersebut,” katanya.

    Stok Alkon Tinggal Satu

    Kelangkaan peralatan juga tercermin dari stok alkon yang tersisa di BPBD. Dari empat unit yang tersedia, tiga di antaranya langsung disalurkan untuk kebutuhan pemadaman.

    ”Kebutuhan dari pemerintah kecamatan dan relawan masih cukup banyak. Kami belum bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Imam ketika ditanya apakah bantuan peralatan yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan.

    Karena stok terbatas, BPBD harus selektif menentukan lokasi penerima.

    ”Kami harus selektif dalam menyalurkan peralatan yang tersedia. Hari ini, stok alkon tersisa empat unit. Dua unit diberikan kepada Seranau dan satu unit kepada MPA, sehingga tersisa satu unit,” ungkapnya.

    BPBD berharap tambahan peralatan segera masuk agar distribusi kepada wilayah yang membutuhkan dapat kembali dilakukan.

    ”Mudah-mudahan besok ada lagi barang yang masuk,” tambah Imam.

    Ia menjelaskan alkon memiliki fungsi penting dalam sistem suplai air untuk pemadaman. Mesin tersebut digunakan untuk menyedot air ke profil tank, sebelum kemudian air disalurkan dari profil tank ke mobil pemadam.

    Untuk pengadaan baru, BPBD memiliki sekitar 31 unit alkon. Namun, seluruhnya sudah digunakan atau didistribusikan dalam penanganan karhutla.

    ”Alkon yang dimiliki jumlahnya puluhan unit, tetapi sebagian besar sudah didistribusikan ke kecamatan, MPA, OPD yang membutuhkan, serta tim atau regu pemadam,” katanya.

    Imam tidak dapat menyebutkan secara pasti total keseluruhan alkon yang menjadi aset BPBD karena sebagian sudah tersebar di berbagai lokasi.

    ”Jumlah keseluruhan yang tersimpan di gudang, saya tidak hafal. Yang saya ingat adalah pengadaan baru, yakni sekitar 31 unit. Barang yang ada juga sudah tersebar dan digunakan,” ujarnya.

    Sejumlah alkon bahkan sudah melekat pada delapan mobil BPBD. Sementara alkon lainnya digunakan tim suplai dan personel yang berjaga di sejumlah titik, antara lain di Jalan Wengga, Kawasan Bandara, Pertamina, KPT, KP3 dan KPM.

    ”Seluruhnya merupakan aset BPBD,” tegasnya.

    Pengadaan Baru Hanya 43 Selang

    Keterbatasan juga terjadi pada selang pemadam. Dalam pengadaan baru, BPBD hanya memperoleh 43 unit, sedangkan kebutuhan lainnya masih mengandalkan stok lama.

    ”Untuk selang, pengadaan baru kami hanya memperoleh 43 unit. Selebihnya masih menggunakan selang lama,” kata Imam.

    Pengadaan selang tersebut menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Namun, jumlah keseluruhan selang yang tersedia saat ini tidak dapat dipastikan karena telah tersebar di sejumlah lokasi.

    ”Jumlah total selang belum dapat dipastikan karena barang telah didistribusikan ke sejumlah lokasi,” jelasnya.

    Sumur Bor Butuh Hingga Sebulan

    Persoalan sarana pendukung karhutla tidak hanya terjadi pada mesin dan perlengkapan pemadaman. Kebutuhan sumber air melalui sumur bor juga menjadi tantangan.

    ”Yang langka adalah sarana dan prasarana pendukung. Termasuk kebutuhan sumur bor,” kata Imam.

    Menurutnya, sumur bor memang dapat dibuat, tetapi pengerjaan sumur dalam membutuhkan waktu cukup lama. Terlebih kedalaman pengeboran sangat bergantung pada kondisi titik air.

    ”Kalau yang dibutuhkan adalah sumur dalam, pengerjaannya tidak bisa cepat. Untuk sumur dalam, paling cepat membutuhkan waktu sekitar tiga minggu sampai satu bulan hingga bisa beroperasi,” jelasnya.

    Kedalamannya dapat mencapai 80 meter, 90 meter, 100 meter atau lebih.

    ”Kedalamannya bisa 80 meter, 90 meter, 100 meter, atau lebih, tergantung titik air,” ujarnya.

    Dari pekerjaan yang dilakukan BPBD, baru tiga titik sumur bor yang siap. Lokasinya berada di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Pustu Pasir Putih di wilayah Perumahan Pandawa.

    ”Dari BPBD, yang sudah siap baru tiga titik,” ungkap Imam.

    Sementara itu, pengerjaan sumur bor juga dilakukan pihak lain. Imam menyebut ada pekerjaan dari pihak Dandim dan informasi pengerjaan dari pihak Kapolres, tetapi datanya belum disampaikan kepada BPBD.

    ”Di pihak Dandim ada pengerjaan, tetapi datanya belum disampaikan kepada kami. Dari pihak Kapolres juga ada informasi soal pengerjaan,” katanya.

    Jumlah titik sumur bor masih berpotensi bertambah apabila pekerjaan di Bagendang selesai.

    ”Apabila pengerjaan di Bagendang selesai, jumlahnya kemungkinan akan bertambah,” tambahnya.

    306 Hotspot Terdeteksi

    Keterbatasan peralatan berlangsung ketika aktivitas kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah Kotim. Imam menyebut terdapat 306 titik panas per 29 September 2026.

    Dari jumlah tersebut, 23 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 279 titik sedang dan empat titik tinggi.

    ”Hari ini terdapat 306 titik panas. Rinciannya, 23 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 279 titik sedang, dan empat titik tinggi,” kata Imam.

    Untuk kawasan dalam kota, pada hari sebelumnya terdapat sekitar 15 kejadian kebakaran.

    Sementara, sejumlah lokasi yang masih ditangani antara lain di Lingkar Utara, Eka Bahurui, Bagendang, Seranau, Mentaya Seberang, Satiruk dan Pulau Hanaut.

    ”Sebagian kejadian baru dan sebagian kejadian lanjutan dari hari sebelumnya,” jelasnya.

    Di Eka Bahurui, misalnya, kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 20.30 WIB pada malam sebelumnya dan masih berlangsung hingga pagi.

    ”Saya sempat memeriksa kondisi di lapangan sebelum berangkat,” ujar Imam.

    Di Seranau, Mentaya Seberang, kebakaran sebelumnya sudah dilakukan pemadaman. Namun, diduga masih ada bara atau titik api yang kembali muncul.

    ”Di Seranau, Mentaya Seberang, sebelumnya sudah dilakukan pemadaman. Namun, diduga masih terdapat bara atau titik api yang kembali muncul,” katanya.

    Kondisi serupa terjadi di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut yang telah berlangsung sejak sehari sebelumnya.

    ”Tim dari Polres, Kodim, Korem dan Lion dalam beberapa hari terakhir sudah dikerahkan untuk menangani pemadaman di wilayah Pulau Hanaut,” ujarnya.

    Selain itu, penanganan pemadaman di areal Kota Sampit masih ditangani secara berkelanjutan

    ”Di perkotaan tetap ditangani pemadaman hingga pendinginan,” ujar Imam.

    Konsentrasi penanganan juga diarahkan ke sekitar kawasan Bandara. Sejumlah kebakaran di Jalan Jaksa Agung, Jalan Tjilik Riwut hingga arah Kandan disebut turut menyumbang asap ke sekitar bandara, termasuk yang berdampak ke Desa Ganepo dan Seranau.

    Imam mengungkapkan dari sejumlah kejadian karhutla, penanganan di Pulau Hanaut menjadi salah satu operasi yang membutuhkan upaya lebih karena titik kebakaran berada jauh dari akses sungai.

    ”Seperti di Pulau Hanaut itu masuknya tujuh kilometer jalan kaki dari pinggir sungai. Itu ditangani secara berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Peralatan pemadaman juga harus dibawa menggunakan klotok untuk mencapai lokasi.

    ”Peralatan pemadaman dibawa menggunakan klotok, semua pembiayaan dari BPBD,” katanya.

    Untuk kebutuhan sumber air, BPBD mendapatkan dukungan dari PT RMU dan pemerintah desa setempat.

    ”Untuk sumber air ada bantuan dari PT RMU dan pemerintah desa setempat,” tambahnya.

    Water Bombing Terkendala Jarak Pandang

    Upaya pemadaman melalui udara juga telah dilakukan di Desa Rawa Sari dan Baamang Hulu. Namun, operasi water bombing belum dapat berjalan karena kondisi jarak pandang tidak memenuhi batas yang diperlukan.

    ”Water bombing sudah dilakukan di Desa Rawa Sari dan Baamang Hulu. Namun, karena visibilitas masih 800 meter belum bisa operasional,” kata Imam.

    Menurutnya, water bombing membutuhkan jarak pandang minimal 4.800 meter.

    ”Water bombing minimal jarak pandang 4.800 meter. Jarak pandang ini yang jadi kendala, water bombing tidak bisa dilakukan,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Sumur Bor Jadi Solusi Jangka Panjang Karhutla, Kajari Kotim Ingatkan Anggaran Tetap Taat Koridor Hukum

    Sumur Bor Jadi Solusi Jangka Panjang Karhutla, Kajari Kotim Ingatkan Anggaran Tetap Taat Koridor Hukum

    SAMPIT, kanalindependen.id – Penyediaan sumur bor di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi persoalan sumber air yang berulang setiap musim kering di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Rencana tersebut mendapat perhatian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotim Edwin Ignatius Beslar yang mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran penanganan karhutla tetap dilaksanakan sesuai dasar administrasi dan koridor hukum.

    Persoalan sumber air menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kotim.

    Karena itu, sumur bor yang dibangun di lokasi rawan tidak hanya diharapkan membantu saat status tanggap darurat berlangsung, tetapi juga tetap tersedia dan terpelihara ketika kebakaran kembali terjadi pada musim kemarau berikutnya.

    Edwin mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim dalam menyampaikan kondisi penanganan karhutla, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar serta anggaran daerah yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat.

    Dengan perpanjangan status tanggap darurat, Pemkab Kotim harus memiliki landasan administrasi yang lengkap.

    Laporan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu dokumen penting yang harus dilampirkan sebagai dasar penerbitan keputusan perpanjangan status.

    ”Kalau status tanggap darurat ini diperpanjang, administrasinya harus lengkap. Dasarnya harus jelas, termasuk laporan BMKG yang menjadi dasar perpanjangan,” ujar Edwin saat memberikan masukan dan saran dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).

    Kajari juga mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan anggaran penanganan karhutla untuk menyediakan sumur bor dan pompa di lokasi yang selama ini berulang kali mengalami kebakaran.

    Menurutnya, kebutuhan tersebut relevan karena persoalan di lapangan tidak hanya menyangkut jumlah personel dan peralatan pemadaman. Ketersediaan sumber air yang dekat dengan titik kebakaran juga menentukan efektivitas penanganan.

    Edwin mendorong agar sumur bor yang dibangun tidak berhenti sebagai fasilitas yang hanya digunakan selama masa tanggap darurat.

    ”Aspek pemeliharaan juga harus dipikirkan sejak awal, termasuk bagaimana pompa dan perlengkapannya dijaga agar tetap berfungsi ketika sewaktu-waktu diperlukan,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Halikinnor menjelaskan bahwa penggunaan anggaran penanganan karhutla tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

    Selain dukungan pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar, Pemkab Kotim memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kondisi darurat.

    Selama status tanggap darurat masih berlaku, anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.

    Termasuk penyediaan selang, pompa, sumber air dan sumur bor pada lokasi yang memang membutuhkan.

    ”Selama status darurat ini masih berlaku, kita bisa melakukan kegiatan yang memang dibutuhkan untuk penanganan karhutla. Termasuk sumur bor, pengadaan mesin alkon, selang, pompa dan kebutuhan lainnya,” kata Halikinnor.

    Namun, Halikinnor menegaskan status tanggap darurat tidak boleh diperpanjang hanya untuk mengejar penggunaan anggaran atau pengadaan barang.

    Perpanjangan yang disepakati dalam rapat tersebut hanya berlaku 1 hingga 15 Oktober 2026. Jika hujan turun dengan intensitas yang cukup, titik api berkurang dan kondisi darurat berakhir, pemerintah tidak boleh mempertahankan status tersebut hanya karena masih ada anggaran yang belum digunakan.

    ”Kalau hujan turun dan kondisi sudah membaik, jangan sampai kita memperpanjang status hanya untuk pengadaan. Itu tidak boleh. Dalam kondisi darurat pun tetap ada koridor dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jangan sampai niat membantu justru membuat kita semua terkena persoalan hukum,” tegasnya.

    Persoalan sumur bor tidak hanya berkaitan dengan anggaran. Ketersediaan tenaga ahli untuk melakukan pengeboran juga menjadi kendala.

    Halikinnor mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya mencari tenaga yang memiliki kemampuan melakukan pengeboran, tetapi jumlahnya terbatas. Selain itu, pengeboran juga tidak selalu menghasilkan sumber air.

    Kondisi tersebut terlihat dari pengeboran di sejumlah lokasi. Bahkan, salah satu pengeboran di Bagendang Tengah telah mencapai kedalaman sekitar 15 hingga 16 meter, tetapi sumber air belum ditemukan.

    ”Masalah kita sekarang tenaga untuk mengebor itu terbatas. Kita sudah mencari orangnya, tetapi tidak mudah. Pengeboran juga belum tentu dapat air. Ada yang sudah dibor cukup dalam, tetapi airnya belum ditemukan,” jelasnya.

    Karena itu, Halikinnor meminta camat, relawan, pemerintah desa dan masyarakat ikut membantu menginventarisasi tenaga yang memiliki keahlian melakukan pengeboran sumur.

    Data tersebut nantinya disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim sehingga ketika kebutuhan pengeboran muncul, pemerintah tidak lagi kesulitan mencari tenaga yang dapat bekerja di lapangan.

    Wilayah yang menjadi perhatian antara lain, di Kecamatan Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Seranau dan sejumlah kawasan lain yang memiliki riwayat kebakaran berulang.

    Menurut Halikinnor, lokasi yang berulang kali terbakar seharusnya dipetakan dan disiapkan sumber airnya sebelum musim kemarau tiba. Pemerintah tidak boleh kembali mencari sumber air dari awal setiap kali kebakaran terjadi.

    ”Kalau kita sudah tahu tempatnya berulang kali terbakar, ya kita siapkan dari sekarang. Jangan setiap terjadi kebakaran baru kita sibuk mencari sumur, mencari air dan mencari peralatan,” ujarnya.

    Selain membangun sumur baru, pemeliharaan terhadap sumur yang telah tersedia juga menjadi perhatian.

    Halikinnor tidak ingin fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah kemudian tidak terawat dan akhirnya tidak dapat digunakan ketika dibutuhkan.

    Ia menyebut pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa jumlah sumur yang banyak tidak otomatis menjamin ketersediaan sumber air untuk pemadaman. Tanpa pemeliharaan, fasilitas tersebut dapat rusak atau tidak berfungsi.

    Karena itu, sumur yang telah dibangun pada tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya perlu didata dan dipastikan kondisinya. Pemeliharaannya dapat menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah berikutnya.

    ”Jangan sampai kita bangun banyak sumur, tetapi setelah itu tidak ada yang merawat. Ketika kebakaran datang lagi, sumurnya sudah tidak bisa digunakan,” katanya.

    Untuk lokasi yang memiliki sumber air cukup besar, pemerintah juga dapat membangun fasilitas yang lebih permanen. Sumur dapat dilengkapi konstruksi yang lebih kuat, pagar dan penanda agar mudah ditemukan serta terlindungi.

    Pemeliharaan fasilitas tersebut dapat melibatkan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Cipta Karya.

    ”Kalau sumber airnya memang bagus dan besar, jangan hanya dibuat untuk keadaan darurat. Bisa kita buat permanen, diberi semen, dipagar dan diberi tanda. Jadi ketika dibutuhkan, kita tahu tempatnya dan fasilitasnya tetap ada,” jelas Halikinnor.

    Kebutuhan sumber air tersebut menurutnya tidak hanya berlaku untuk kawasan yang jauh dari pusat kota. Kawasan permukiman juga perlu memiliki fasilitas penunjang untuk menghadapi kondisi darurat.

    Halikinnor meminta pengawasan pembangunan perumahan diperketat, terutama terkait kewajiban pengembang menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

    Ia menilai kawasan perumahan semestinya tidak hanya menyediakan bangunan rumah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan fasilitas pendukung, termasuk sumber air yang dapat digunakan untuk menghadapi kebakaran.

    Pengembang yang belum memenuhi kewajiban PSU juga diminta tidak mendapatkan izin sebelum persyaratan tersebut dipenuhi.

    ”Kalau PSU-nya belum selesai, jangan diberikan izin. Kita harus lihat juga kebutuhan airnya. Di kawasan perumahan bisa disiapkan sumur bor, hidran atau reservoir,” ujarnya.

    Halikinnor turut menyinggung adanya indikasi pembakaran lahan di sekitar kawasan perumahan yang diduga dilakukan untuk menghindari biaya pembersihan lahan.

    Ia menegaskan, indikasi tersebut tidak bisa langsung menjadi dasar untuk menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Namun, pola tersebut tetap harus menjadi perhatian karena pembakaran lahan untuk kepentingan tertentu dapat menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.

    ”Kita tidak bisa langsung menuduh. Tetapi kalau ada indikasi lahan dibakar supaya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan, ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai kepentingan pribadi justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

    Untuk kawasan perkotaan, Halikinnor juga mendorong penyediaan sumur bor dan hidran yang memiliki fungsi rutin. Dengan begitu, fasilitas tersebut tidak hanya dibuka ketika terjadi karhutla, tetapi tetap digunakan dan dirawat dalam kondisi normal.

    Air dari sumur bor, misalnya, dapat digunakan untuk penyiraman tanaman di sepanjang jalan atau kebutuhan air lainnya. Pemanfaatan rutin tersebut sekaligus menjaga agar fasilitas tidak terbengkalai.

    Dengan konsep tersebut, sumur bor diharapkan menjadi bagian dari infrastruktur kesiapsiagaan yang dapat digunakan berulang kali, bukan sekadar fasilitas darurat yang dibangun ketika api sudah meluas.

    ”Di kawasan perkotaan juga perlu disiapkan sumur bor dan hidran. Misalnya, untuk penyiraman tanaman di jalan atau kebutuhan air lainnya, tidak perlu mengambil air dari sumber yang jauh. Air dapat diambil dari sumur bor agar fasilitas itu tetap digunakan dan terpelihara,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Gelanggang Ketua KNPI Kalteng: Damai Usop Dorong Kader Dayak Cipayung Plus Maju

    Gelanggang Ketua KNPI Kalteng: Damai Usop Dorong Kader Dayak Cipayung Plus Maju

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Gelanggang suksesi kursi Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah belum resmi dibuka. Namun, dinamika menuju pergantian kepemimpinan itu mulai bergerak mendahului jadwal.

    Sehari sebelum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (30/9/2026), aktivis kepemudaan Damai Alam Usop melemparkan gagasan yang mendorong kader muda Dayak di lingkungan Cipayung Plus untuk bersiap maju mengambil alih kepemimpinan.

    Dorongan regenerasi ini digulirkan ke ruang publik, tepat ketika jadwal Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) masih kosong alias menggantung tanpa kepastian dari pengurus pusat.

    Gagasan tersebut dibungkus Damai dalam tajuk Kebangkitan Identitas Pemuda. Isinya merupakan dorongan agar figur-figur muda yang tumbuh di lingkungan Cipayung Plus berani tampil dalam kontestasi Ketua DPD KNPI Kalteng, apabila Musdalub benar-benar digelar.

    Mandat Sah dan Akar Identitas

    Damai memosisikan dorongannya sebagai gagasan kaderisasi, bukan klaim dukungan terhadap seorang calon.

    Ia menyatakan perebutan kursi Ketua DPD KNPI Kalteng harus berlangsung melalui Musdalub atau forum organisasi yang benar-benar berwenang, dan bukan melalui penetapan figur di luar mekanisme AD/ART.

    Damai juga membatasi kata “rebut” yang ia gunakan. Menurutnya, kursi Ketua DPD KNPI Kalteng hanya mempunyai arti bila diperoleh melalui mekanisme yang sah dan digunakan untuk memulihkan fungsi organisasi, bukan untuk membangun KNPI sebagai milik satu orang atau satu lingkaran.

    Identitas Dayak, dalam kerangka itu, ditempatkan sebagai akar dan bukan sebagai pembatas.

    ”Berakar tanpa menutup pintu. Beridentitas tanpa meniadakan yang lain. Berani merebut mandat, tetapi tidak melampaui aturan,” tegasnya, seraya menambahkan, identitas budaya dapat menjadi akar, tetapi tidak seharusnya menjadi batas.

    Dari Identitas ke Ukuran Kapasitas

    Damai turut menyodorkan daftar syarat yang terukur. Ia menyatakan dorongan kepada kader muda Dayak akan kehilangan makna apabila berhenti pada simbol etnis, sehingga gagasan tersebut harus diterjemahkan ke dalam ukuran kapasitas.

    Seorang calon Ketua DPD KNPI Kalteng, menurutnya, setidaknya harus mampu mengelola organisasi yang majemuk, memahami AD/ART, membangun komunikasi dengan organisasi kepemudaan dan DPD KNPI kabupaten/kota, serta membaca kebijakan daerah.

    Figur itu juga harus membentuk kader, merespons bencana dan persoalan sosial, serta menjaga agar KNPI tidak hanya hadir ketika pergantian kepengurusan berlangsung.

    Figur yang didorong, tegasnya, harus memperoleh mandat karena kapasitas dan proses, bukan hanya karena identitas.

    Damai juga meminta Cipayung Plus tidak berhenti pada posisi sebagai pihak yang mengkritik transisi kepemimpinan.

    Ia mendorong ruang kaderisasi itu menghasilkan alternatif kepemimpinan yang bisa diuji secara terbuka, dan menyatakan dorongan tersebut tidak menutup hak kader lain untuk maju.

    Damai memperlihatkan kehati-hatian yang tidak biasa dengan memberikan penegasan akurasi. Ia menyatakan tidak mengklaim Cipayung Plus telah menetapkan atau mendukung calon tertentu, dan menjamin identitas Dayak tidak digunakan untuk meniadakan kemajemukan di Kalimantan Tengah.

    Forum yang Belum Ada Jadwalnya

    Seluruh pembicaraan mengenai calon itu bergantung pada satu peristiwa yang sampai hari ini belum diputuskan.

    Musdalub KNPI Kalteng belum dijadwalkan. Tidak ditemukan keputusan DPP KNPI yang menyetujui maupun menolak permintaan penyelenggaraannya.

    Surat penunjukan Arifudin sebagai Pelaksana Harian (Plh), yang ditandatangani Alfian Mawardi pada 24 September 2026, juga belum dibuka batas waktu dan lingkup kewenangannya kepada publik. Alfian sendiri menolak pelimpahan tugas itu dimaknai sebagai pengunduran diri.

    Titik Temu Dua Tuntutan

    Dorongan Damai datang sehari setelah Cipayung Plus Kalimantan Tengah, aliansi delapan organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM, KAMMI, dan KMHDI, menyampaikan sikap resmi menolak penunjukan Pelaksana Harian.

    Sikap itu memuat tiga tuntutan, dan tuntutan keduanya jarang dikutip media. Menurut Ketua PKC PMII Kalteng Fikri Haikal, sebagaimana diberitakan Halodayak, Cipayung Plus menolak penunjukan Plh, mendukung peran Pelaksana Tugas (Plt) yang sesuai aturan organisasi, lalu mendesak penyelenggaraan Musdalub.

    Urutan tersebut searah dengan yang diminta Damai sehari kemudian, yakni Plt lebih dulu sebagai masa transisi, lalu Musdalub sebagai forum penentu kepemimpinan definitif.

    Cipayung Plus merujuk Pasal 59 AD/ART KNPI yang menurut mereka membatasi masa tugas Plh ketua tidak lebih dari empat belas hari kerja.

    Ketua DPD GMNI Kalteng Maulana Uger menilai penyelesaian persoalan ini menentukan kemampuan KNPI menjalankan fungsinya sebagai wadah kepemudaan.

    Hal yang belum terjadi adalah persetujuan atas nama calon. Hingga 30 September 2026, tidak ditemukan keputusan publik Cipayung Plus yang menetapkan seorang calon Ketua DPD KNPI Kalteng, dan Damai sendiri menyatakan hal itu secara terbuka.

    Dokumen Kelembagaan Nomor Satu

    Dorongan Damai berjalan bersama satu dokumen kelembagaan. Surat Nomor 01/PP/FKPKT/IX/2026 tertanggal 30 September 2026, yang ditandatangani Damai Alam Usop sebagai Ketua Umum dan Arya Wahyu Syawaldy sebagai Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Tengah (FKPKT), meminta DPD KNPI Kalteng menggelar Rapat Pleno.

    Mereka meminta dokumen primer mengenai status ketua dibuka dan diverifikasi, serta meminta DPD KNPI membedakan secara tegas keadaan berhalangan sementara dari kekosongan tetap.

    Surat itu menegaskan rezim Plh tidak boleh dipertukarkan dengan mekanisme Plt, dan meminta keputusan organisasi tidak bertumpu pada informasi media atau tafsir sepihak.

    Angka 01 pada nomor surat itu menandai surat keluar pertama forum tersebut. Pada pernyataan 29 September, Damai masih menandatangani dokumennya sebagai pendiri FKPKT, bukan sebagai ketua umum.

    Tiga Ranah Kelembagaan, Satu Tema

    Nama Damai Alam Usop muncul dan bergerak di tiga ranah kelembagaan sekaligus sepanjang September 2026. Ketiganya bertemu pada tema yang sama, yakni legitimasi dan identitas.

    Pada 16 September 2026, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonannya dalam Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026, yang menguji Pasal 71 huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    Meski ditolak, pertimbangan putusan itu menegaskan pemilih anggota DPD memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, dan bahwa pasal tersebut tidak meniadakan kewenangan konstitusional DPD.

    Enam hari kemudian, pada 22 September 2026, ia tercatat sebagai salah satu dari empat pemohon Perkara Nomor 340/PUU-XXIV/2026. Bersama Ingkit Beny Sam Djaper, Bush Valentino, dan Wawan Nopardo Andika Saputra, ia mempersoalkan frasa keragaman suku dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dasar Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

    Para pemohon menegaskan tidak meminta Dayak diakui sebagai satu-satunya suku, tidak meminta hak kewarganegaraan khusus, dan tidak meminta penghapusan frasa keragaman suku.

    Pada 25 September 2026, namanya muncul sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, bersama Sekretaris Jenderal Rian Frinandoe, ketika lembaga itu mempersoalkan klaim kondisi normal di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan.

    Sehari setelahnya, ia mengajukan permohonan Sidang Adat Dayak yang meminta pemeriksaan berlangsung adil, terbuka, berimbang, memberikan hak jawab, dan meminta Dewan Adat Dayak Provinsi memfasilitasi penetapan forum adat yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan kompetensi.

    Kerangka berpikirnya ia tuangkan dalam buku Akar ke Republik: Adat dan Negara, yang diterbitkan CV Adanu Abimata pada September 2026. Buku tersebut membahas Batang Garing, Huma Betang, handep, hapakat, bahadat, Tumbang Anoi, Damang, serta Kedamangan, dengan membedakan akar sebagai nilai, tradisi, dan pengalaman sosial yang tumbuh di masyarakat, dari republik sebagai ruang hidup bersama yang menaungi keberagaman.

    Damai juga menulis naskah mengenai dekolonisasi peradilan Indonesia melalui tradisi peradilan adat, yang menempatkan Pancasila, hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, independensi lembaga peradilan, dan perlindungan kelompok rentan sebagai batas bagi gagasan peradilan partisipatif.

    Jejak yang Bisa Diperiksa

    Damai menyandarkan dorongannya pada rekam kerja lingkungan Cipayung Plus. Sebagian jejak itu terverifikasi.

    Pada 8 September 2026, layanan rumah oksigen gratis dibuka di Sekretariat PKC PMII Kalteng, Jalan G. Obos 7, Palangka Raya, menyediakan lima tabung oksigen medis besar, masker, dan vitamin bagi warga terdampak kabut asap. Pelaksananya kolaborasi PKC PMII Kalteng dengan KADIN Kalteng dan GP Ansor Kalteng, dua lembaga yang bukan anggota Cipayung Plus.

    Pada 1 September 2025, Cipayung Plus membawa tujuh tuntutan ke DPRD Kalimantan Tengah, di antaranya percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset. DPRD Kalteng meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI pada 20 September 2025.

    Pancasila sebagai Ukuran Kerja

    Damai merangkai gagasannya pada Hari Kesaktian Pancasila, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Hal yang ia ambil dari tanggal itu bukan tafsir sejarah, melainkan ukuran kerja organisasi.

    Menurutnya, persatuan diuji ketika kompetisi kepemimpinan tidak berubah menjadi perpecahan, musyawarah diuji ketika keputusan strategis tidak dipaksakan oleh satu tangan, kemanusiaan diuji ketika lawan organisasi tetap diperlakukan bermartabat, dan keadilan sosial diuji ketika KNPI hadir dalam persoalan nyata masyarakat, bukan hanya pada seremoni.

    ”Identitas memberi akar. Organisasi memberi disiplin. Musyawarah memberi legitimasi. Pengabdian memberi arti pada kepemimpinan,” tulisnya menutup gagasan tersebut.

    KNPI, menurut rumusan yang ia kutip, merupakan wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda yang mempertemukan kelompok lintas agama, ideologi, suku, kampus, dan latar sosial.

    Delapan organisasi Cipayung Plus berada di dalam kategori itu, meski hak suara mereka dalam forum Musdalub tetap bergantung pada ketentuan AD/ART dan status keanggotaan masing-masing, yang hingga kini belum dibuka ke publik. (ign)

  • Karpet Merah BUMN dan Lubang Jarum Koperasi: Sengkarut Pelepasan Lahan Sawit di Kotim

    Karpet Merah BUMN dan Lubang Jarum Koperasi: Sengkarut Pelepasan Lahan Sawit di Kotim

    Karpet Merah BUMN dan Lubang Jarum Koperasi: Sengkarut Pelepasan Lahan Sawit di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur beserta perwakilan koperasi menempuh perjalanan udara ke Jakarta pada pekan terakhir September 2026.

    Mereka membawa nasib ribuan hektare hamparan kebun sawit yang diklaim telah dikelola warga secara turun-temurun, guna meminta kepastian dari Kementerian Kehutanan.

    Namun, regulasi yang menentukan nasib lahan mereka ternyata hanya memuat dua pihak yang boleh mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, dan koperasi tidak ada di dalamnya.

    Nasib lahan garapan warga itu berhadapan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025.

    Beleid yang ditetapkan 28 Oktober 2025 dan berlaku efektif 6 November 2025 ini menetapkan pemohon pertama adalah pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan badan usaha milik negara.

    Pemohon kedua adalah pimpinan badan usaha milik negara yang ditunjuk mengelola kebun sawit tersebut. Aturan yang tertuang dalam Pasal 326C ayat (2) itu bersifat tertutup.

    Anggota Komisi II DPRD Kotim Andi Lala menyebut kedatangan mereka ke ibu kota bertujuan agar pemerintah pusat melihat realitas warga dengan kacamata lapangan.

    ”Kami ingin mengaktualkan atau menyampaikan kondisi lapangan dengan apa adanya kepada kementerian terkait dan Agrinas Palma Nusantara,” kata Andi Lala.

    Menurut Andi, sengketa lahan ini menuntut penyelesaian utuh. Persoalannya bukan cuma tata batas kawasan, melainkan menyangkut hajat hidup warga yang menggantungkan ekonomi pada tanah tersebut.

    Sebagian areal ini dikelola melalui koperasi yang anggotanya adalah masyarakat setempat, sehingga DPRD berharap pemerintah menyediakan jalan keluar yang jelas tanpa mengabaikan kondisi sosial warga.

    Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kotim Muhammad Abadi menuntut perlakuan yang setara dari negara. Penyelesaian legalitas lahan rakyat tidak seharusnya berjalan lamban dibandingkan urusan perizinan bagi pengusaha.

    ”Supaya jangan dipersulit masalah pelepasan kawasan, mengingat anggota koperasi adalah masyarakat yang sejak dulu menguasai tanah tersebut secara turun-temurun,” ujar Muhammad Abadi.

    Abadi menilai warga membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai lahan yang diklaim telah dikuasai dan dikelola turun-temurun justru membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan penyelesaian.

    Koperasi merupakan wadah masyarakat, sehingga ketika penyelesaian lahannya tersendat, dampaknya langsung mengenai warga sebagai anggota.

    Tiga Lapis Syarat Lahan Sitaan

    Status kebun sawit ini bukan lahan biasa. Hamparan ini berada dalam kawasan hutan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

    Menghadapi kategori lahan ini, Permenhut 20/2025 menyisipkan sejumlah pasal baru ke dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dengan tiga lapis persyaratan.

    Lapis pertama, Pasal 326A ayat (2) menetapkan pelepasan hanya dilakukan terhadap kawasan hutan yang telah diserahkan oleh lembaga pemerintah bidang BUMN kepada BUMN.

    Lapis kedua, Pasal 326B ayat (1) membatasi lokasinya, yakni hanya pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atau kawasan Hutan Produksi Tetap yang tidak terdapat perizinan bidang kehutanan.

    Lapis ketiga, Pasal 326C ayat (2) menutup daftar pemohon hanya untuk dua entitas. Pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan badan usaha milik negara dan pimpinan BUMN yang ditunjuk mengelola kebun sawit.

    Regulasi tersebut juga memasang tenggat waktu bagi pemegang persetujuan. Pasal 326P mewajibkan pemenuhan komitmen diselesaikan paling lama satu tahun sejak persetujuan pelepasan terbit, dan dapat diperpanjang satu kali selama enam bulan.

    Daftar kewajibannya rinci, mulai dari persetujuan lingkungan, tata batas, hingga pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

    Melewati Lubang Jarum Lima Hektare

    Jalur bagi masyarakat perseorangan sebenarnya masih tersedia, namun ukurannya sekecil lubang jarum.

    Pasal 326W ayat (1) menyatakan, apabila di dalam kebun sawit hasil penguasaan kembali terdapat penguasaan oleh masyarakat dengan luasan paling banyak lima hektare per orang, penguasaan itu dapat diselesaikan melalui pelepasan kawasan hutan. Ayat berikutnya menyediakan dua cara.

    Cara pertama, areal turut dilepaskan kepada BUMN atau kepada pimpinan lembaga pemerintah bidang BUMN yang memohon, lalu diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan atau kelompok masyarakat dengan pembuktian legalitas yang kuat.

    Kemudian, areal dilepaskan dan diserahkan langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, dengan syarat direkomendasikan Tim Terpadu dan/atau berdasarkan permohonan serta rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, disertai pembuktian legalitas penguasaan atau kepemilikan.

    Penerima pada kedua cara itu adalah masyarakat bersangkutan atau kelompok masyarakat, bukan badan hukum koperasi. Kunci lolos atau tidaknya bukan berdasar luas total koperasi, melainkan plafon lima hektare per orang.

    Ukuran lima hektare itu merupakan angka yang sudah digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (1).

    Aturan itu menyebut, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat lima tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak lima hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

    Pasal 42 peraturan yang sama menyebut penataan itu meliputi perhutanan sosial, tanah obyek reforma agraria, atau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

    Peraturan itu bahkan merinci alat buktinya. Pasal 41 ayat (2) sampai ayat (4) menerima kartu tanda penduduk, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, bukti penguasaan tanah, dan surat pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan, yang seluruhnya harus melalui verifikasi teknis.

    Angka lima hektare itulah yang berhadapan dengan hitungan lahan di Kotim.

    Surat Rekomendasi DPRD Kotim Nomor 800.1.11.1/638/DPRD/2025 tertanggal 17 November 2025 tentang dukungan kemitraan kerja sama operasi awalnya mencatat sebelas koperasi dan kelompok tani dengan total 4.892,19 hektare.

    Sebelas hari berselang, melalui Surat Nomor 645/DPRD/2025 pada 28 November 2025, rekomendasi untuk tiga entitas seluas 1.431,98 hektare dicabut. Setelah pencabutan itu, rekomendasi DPRD tinggal mencakup delapan entitas dengan luasan 3.460,21 hektare.

    Koperasi Berkat Tehang, yang ikut dibawa ke Jakarta dan memiliki areal sekitar 800 hektare, tercatat seluas 830,80 hektare dalam surat rekomendasi itu.

    Agar areal Berkat Tehang lolos plafon Pasal 326W, lahan tersebut harus terbukti terbagi kepada sekurang-kurangnya 167 orang yang masing-masing menguasai tidak lebih dari lima hektare, lengkap dengan bukti domisili lima tahun dan bukti penguasaan.

    Untuk total 3.460,21 hektare dari delapan entitas yang tersisa, dibutuhkan setidaknya 693 penguasa lahan perseorangan yang memenuhi seluruh kelengkapan kriteria administrasi.

    Abadi pernah memberi gambaran soal sebaran itu. Mengutip pernyataannya pada 26 Desember 2025, saat itu ia berbicara sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kotim dan menyebut hampir 20 koperasi terdampak penyitaan.

    Sebagian lahan berukuran dua sampai lima hektare, dan ada pula yang jauh lebih besar.

    ”Memang dari informasi yang sampai ke kami, ada sejumlah koperasi yang skalanya cukup besar, dengan luas lahan hingga 900 hektare yang terdampak,” kata Abadi saat itu.

    Kementerian Kehutanan menyoroti persoalan luasan ini dari sudut pandang berbeda. Rombongan diterima Beni Raharjo, Direktur Rencana dan Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

    Kementerian meminta kajian lapangan untuk memverifikasi mana koperasi yang benar-benar milik masyarakat dan mana yang sebetulnya penguasaan individu berskala besar.

    Perlindungan Turun-temurun dan Batasnya

    Frasa turun-temurun yang berulang kali dipakai rombongan Kotim memiliki sandaran konstitusional, dengan satu batas penafsiran yang tegas.

    Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang diucapkan 16 Oktober 2025 atas permohonan Perkumpulan Pemantau Sawit atau Sawit Watch menyatakan, sejumlah norma dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

    Kementerian Kehutanan menafsirkan putusan itu secara sempit. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah, dalam rilis resmi kementerian pada 24 Oktober 2025, menyatakan perlindungan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan tradisional pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat.

    Kebun sawit yang buahnya dijual ke pabrik berada di luar tafsir perlindungan itu.

    Satu Dekade Reforma Agraria Melawan Lima Belas Bulan Satgas

    Kekhawatiran Abadi bahwa urusan masyarakat berjalan lamban dapat diuji dengan data capaian pemerintah sendiri. Pengujian ini sah secara hukum karena Pasal 326W ayat (3) menempatkan penyerahan kepada masyarakat sebagai bagian dari redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria.

    Jaksa Agung ST Burhanudin pada 13 Mei 2026 menyampaikan rincian kerja Satgas PKH sejak Februari 2025. Satgas mencatat penguasaan kembali lahan sawit seluas 5.889.141,31 hektare dan 12.371,58 hektare dari sektor pertambangan.

    Dari jumlah itu, 4,12 juta hektare diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, dengan denda administratif yang diterima negara Rp10,27 triliun.

    Data Pusat Kajian Hukum dan Resolusi Konflik yang dipaparkan pada 25 September 2026 mencatat angka penguasaan kembali telah menembus enam juta hektare.

    Karpet merah yang dibentangkan dalam penyerahan pengelolaan kepada korporasi itu berbanding terbalik dengan gerak legalisasi definitif lahan rakyat.

    Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, melalui Siaran Pers Nomor SP. 319/HKLN/07/2026 tanggal 26 Juli 2026, menyebut tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan telah mencapai 3,11 juta hektare atau 76 persen dari target nasional 4,10 juta hektare, dengan 237 SK Biru seluas 380.559,51 hektare.

    Sepanjang tahun 2026 hingga Juli, kementerian menerbitkan empat SK Biru seluas 332,27 hektare untuk 2.166 penerima manfaat di 35 desa.

    ”TORA adalah jembatan antara kesejahteraan dan kelestarian, agar masyarakat sejahtera, hutan pun tetap lestari,” kata Ade Tri Ajikusumah.

    Satgas PKH membutuhkan waktu sekitar lima belas bulan untuk menyerahkan pengelolaan 4,12 juta hektare hamparan sawit kepada satu badan usaha milik negara.

    Sementara itu, program reforma agraria memerlukan waktu sepuluh tahun sejak 2016 demi mencapai legalisasi definitif 3,11 juta hektare. Lahan seluas 3.460,21 hektare yang dikuasai delapan entitas koperasi Kotim masih tertahan di tengah kontrasnya penyelesaian dua jalur tersebut.

    Surat yang Tidak Berbalas

    Perjalanan ke Jakarta itu bukan langkah pertama. Pada 25 September 2025, Ketua DPRD Kotim Rimbun menyebutkan lembaganya sudah dua kali bersurat kepada Satgas PKH dan PT Agrinas Palma Nusantara.

    Surat itu meminta keduanya turun langsung menjelaskan pola kerja sama kepada masyarakat, namun tidak mendapat balasan. Pertemuan yang dijadwalkan 3 September 2025 batal karena situasi Jakarta dan daerah sedang memanas akibat demonstrasi.

    ”Kami sudah bersurat dua kali, meminta Satgas PKH dan Agrinas turun langsung menjelaskan pola kerja sama ini kepada masyarakat,” kata Rimbun saat itu.

    Sehari setelah itu, Abadi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dekopinda Kotim memperingatkan munculnya gejolak sosial pascapenertiban.

    Dia meminta skema kerja sama operasi mengutamakan koperasi yang sudah ada. Tiga bulan berikutnya, pada Desember 2025, ia menyatakan masih menunggu jawaban Agrinas atas surat DPRD. Dua belas bulan setelah dua surat pertama dikirim, rombongan akhirnya bertolak menemui pihak kementerian.

    Abadi berada pada dua sisi persinggungan dalam persoalan ini. Antara Kalteng pada Desember 2025 menyebut statusnya sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, lembaga yang menerbitkan surat rekomendasi dukungan kerja sama operasi bagi koperasi itu. Pada saat yang sama, ia menempati kursi Ketua Dekopinda Kotim.

    Jawaban Plasma Korporasi

    Permintaan agar lahan dilepaskan atas nama koperasi pernah dijawab Agrinas, meski bukan dialamatkan kepada rombongan Kotim.

    Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani, yang menjabat sejak 16 Maret 2026 menggantikan Agus Sutomo, memaparkan rancangan pelibatan tersebut.

    Melalui keterangan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang dikutip Antara pada 2 Juli 2026, ia menyatakan koperasi akan dilibatkan melalui skema kemitraan plasma untuk mengelola kebun sawit. Alokasi porsinya paling sedikit 20 persen dari total perkebunan. Tawaran tersebut berupa pengelolaan, bukan kepemilikan.

    Sepuluh bulan sebelum pernyataan kemitraan itu keluar, pada September 2025, Agus Sutomo ketika masih menjabat Direktur Utama Agrinas justru meminta kepastian legalitas untuk korporasinya.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, ia meminta dukungan percepatan berupa Instruksi Presiden, penerbitan pelepasan kawasan hutan, hak guna usaha, dan nomor induk berusaha, termasuk atas lahan eks Torganda seluas 47 ribu hektare.

    Fungsi kawasan itulah yang akan menentukan jalan mana yang terbuka. Apabila areal koperasi berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atau Hutan Produksi Tetap, Pasal 326W masih dapat ditempuh dengan syarat verifikasi plafon per orang terpenuhi.

    Apabila lokasinya berada di luar dua fungsi itu, jalurnya tidak dijangkau oleh Permenhut 20/2025.

    Pintu yang tersisa adalah penyelesaian melalui penataan kawasan hutan sebagaimana Pasal 42 PP 24/2021, yaitu perhutanan sosial, tanah obyek reforma agraria, atau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, yang tahapan usulan dan verifikasinya bermula dari tingkat kabupaten. (ign)

  • Dibor 16 Meter Belum Temukan Air, Pemadam Karhutla Kotim Harus Berjalan 7 Kilometer Menuju Titik Api

    Dibor 16 Meter Belum Temukan Air, Pemadam Karhutla Kotim Harus Berjalan 7 Kilometer Menuju Titik Api

    SAMPIT, kanalindependen.id – Upaya pemadaman karhutla di Kotawaringin Timur (Kotim) masih menghadapi medan yang berat. Di satu sisi, sumber air belum tentu tersedia di sekitar titik kebakaran.

    Di sisi lain, personel harus berjalan hingga tujuh kilometer membawa peralatan untuk mencapai lokasi yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Bahkan, pengeboran sumur di Bagendang Tengah sudah mencapai kedalaman 15–16 meter, tetapi air belum ditemukan.

    Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra mengatakan, persoalan utama yang dihadapi tim di lapangan bukan semata jumlah personel, melainkan akses menuju titik api serta ketersediaan fasilitas untuk melakukan pemadaman, pembasahan dan pendinginan.

    ”Kalau dari sisi personel, kita bisa bergerak. Yang menjadi kendala sekarang akses dan fasilitas untuk melakukan pemadaman, pembasahan dan pendinginan,” kata Kadek.

    Sejumlah titik kebakaran berada di wilayah seberang yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat. Kondisi itu antara lain terjadi di Pulau Hanaut, Desa Hanaut, Satiruk dan Mentaya Seberang.

    Bahkan, terdapat titik api yang berjarak hingga sekitar tujuh kilometer dari akses yang dapat dilalui kendaraan. Personel harus berjalan kaki sambil membawa selang dan peralatan menuju lokasi.

    ”Kalau untuk membawa selang dan peralatan sampai tiga kilometer saja sudah sangat melelahkan. Apalagi kalau jaraknya sampai tujuh kilometer,” ujarnya.

    Persoalan tersebut menjadi semakin berat ketika kebakaran terjadi di lahan gambut. Api tidak selalu terlihat sebagai kobaran di permukaan karena dapat merambat dan membakar lapisan gambut di bawah tanah.

    ”Kalau gambut itu apinya bisa di bawah. Kelihatannya sudah tidak ada api, tetapi dua atau tiga jam kemudian asap muncul lagi,” katanya.

    Karena itu, pemadaman tidak cukup hanya menghilangkan kobaran yang terlihat. Lahan harus dibasahi dan didinginkan dengan volume air yang memadai agar bara di bawah permukaan tidak kembali menyala.

    Kebutuhan air dalam jumlah besar menjadi persoalan tersendiri ketika lokasi kebakaran tidak memiliki sumber air yang mudah dijangkau. Kondisi itu terlihat dalam upaya pengeboran sumur di Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

    Kadek mengatakan, pihaknya sebelumnya memperoleh tiga kontak tenaga ahli pengeboran sumur. Namun, hanya satu orang yang dapat dikerahkan ke lokasi.

    Tenaga pengebor tersebut bekerja sejak siang hingga malam dan pengeboran telah mencapai kedalaman sekitar 15–16 meter.

    ”Sudah kita bor sekitar 15 sampai 16 meter, tetapi air belum ditemukan,” ungkap Kadek.

    Pekerjaan bahkan harus dihentikan sekitar pukul 20.00 WIB karena asap di lokasi semakin tebal dan berisiko terhadap kesehatan pekerja.

    ”Sekitar jam delapan malam dihentikan karena asapnya sangat tebal. Besoknya kita lanjutkan lagi,” ujarnya.

    Padahal, di sekitar Bagendang Tengah terdapat sungai sekunder yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air.

    Karena itu, Kadek mengusulkan pembuatan bendungan atau penahan air sementara agar air dapat ditampung untuk kebutuhan pemadaman.

    ”Di Bagendang Tengah itu ada sungai sekunder. Kalau bisa dibuat semacam bendungan sementara, airnya bisa kita tampung untuk kebutuhan pemadaman,” katanya.

    Persoalan tenaga pengeboran juga menjadi perhatian. Kadek meminta pemerintah desa membantu menginventarisasi tenaga ahli pengeboran yang berada di wilayah masing-masing.

    Data tersebut, harus mencakup nama, alamat, nomor telepon serta wilayah kerja yang dapat dijangkau.

    ”Kita perlu inventarisasi orang-orang yang memang bisa mengebor sumur. Nama, alamat, nomor telepon dan wilayah kerjanya harus jelas,” tegasnya.

    Menurut Kadek, pembangunan sumur juga harus diikuti pemeliharaan agar fasilitas tersebut tetap dapat digunakan ketika kembali dibutuhkan.

    Ia mencontohkan pengalaman di Pulang Pisau. Ribuan sumur pernah dibangun untuk penanganan karhutla, tetapi hanya sebagian kecil yang masih dapat digunakan karena tidak terawat.

    ”Di Pulang Pisau itu ada ribuan sumur. Tetapi yang bisa digunakan mungkin hanya sekitar seratus sampai dua ratus karena tidak dipelihara,” ungkapnya.

    Karena itu, anggaran pemeliharaan perlu dipikirkan sejak awal, baik untuk sumur yang dibangun tahun ini maupun fasilitas yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya.

    Bupati Kotim Halikinnor sependapat bahwa sumber air harus disiapkan sebelum kebakaran terjadi. Ia meminta BPBD memetakan lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran dan menyiapkan sumur atau sumber air lainnya di titik-titik tersebut.

    ”Kalau setiap tiga atau empat tahun terjadi kebakaran, lokasi itu harus kita ingat. Jangan nanti saat terbakar baru kita mencari air,” kata Halikinnor.

    Menurutnya, sumur idealnya dibangun dekat permukiman sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus dirawat. Dengan begitu, fasilitas tersebut tidak terbengkalai ketika tidak sedang digunakan untuk pemadaman.

    ”Kalau sumurnya tidak pernah digunakan, nanti bisa rusak. Lebih baik dekat rumah, masyarakat bisa menggunakan dan sekaligus memelihara,” ujarnya.

    Selain persoalan akses dan sumber air, kondisi cuaca juga membatasi penggunaan water bombing. Halikinnor mengatakan dukungan pemadaman dari udara tetap dibutuhkan, terutama untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui darat.

    Namun, helikopter tidak dapat dipaksakan beroperasi apabila jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

    Ia menyebut salah satu kondisi jarak pandang yang dilaporkan sekitar tiga kilometer, sedangkan kebutuhan operasi penerbangan mencapai sekitar lima kilometer.

    ”Water bombing memang kita minta, tetapi kalau visibility hanya tiga kilometer sementara persyaratannya lima kilometer, helikopter juga tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

    Dengan kondisi tersebut, tim darat tetap menjadi kekuatan utama dalam penanganan sejumlah titik api. Persoalannya, personel harus membawa sendiri peralatan melewati medan yang sulit dan jarak tempuh yang cukup jauh.

    ”Yang paling efektif memang tim di darat, tetapi masalahnya mereka harus berjalan jauh membawa peralatan,” katanya.

    Laporan lapangan menunjukkan masih terdapat sekitar 38 titik kategori merah. Di antaranya 11 titik di Satiruk, 11 di Seranau dan sekitar tiga titik di Kotabesi.

    Tim juga masih melakukan pemadaman serta pembasahan dan pendinginan di sejumlah lokasi. Sehari sebelumnya, personel bekerja di Jalan Revolusi 45 dan Desa Eka Bahurui sejak sekitar pukul 21.00 WIB hingga pagi.

    Halikinnor mengatakan dirinya melihat dokumentasi personel yang tetap bekerja pada malam hari untuk menangani kebakaran.

    ”Saya lihat videonya, mereka bekerja malam-malam memadamkan api. Ini memang bukan pekerjaan mudah,” ujarnya.

    Asap paling kuat dilaporkan terlihat dari kawasan Mentaya Seberang dan Bagendang. Arah angin turut memengaruhi pergerakan asap sehingga kondisi di lapangan dapat berubah mengikuti cuaca.

    Halikinnor menyebut Seranau dan Teluk Sampit yang berada di seberang sungai sebagai salah satu tantangan utama.

    Karena itu, titik-titik yang berulang kali terbakar harus dipetakan sejak sekarang, termasuk kebutuhan sumur, embung, selang, pompa dan akses menuju lokasi.

    ”Kalau kita sudah tahu tempatnya berulang kali terbakar, ya kita siapkan dari sekarang. Jangan menunggu musim panas baru kita bergerak,” tegasnya.

    Dalam masa tambahan penanganan, pengadaan peralatan seperti selang, pompa dan nozzle masih dapat dilakukan apabila memang dibutuhkan. Namun, Halikinnor meminta permintaan barang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

    ”Kalau butuh lima dan sudah ada empat, ya beli satu. Jangan kemudian meminta sepuluh,” katanya.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti menambahkan, persoalan di lapangan juga berkaitan dengan ketersediaan barang.

    Menurutnya, anggaran dan penyedia sebenarnya tersedia, tetapi barang yang dibutuhkan tidak selalu ada di pasaran karena permintaan meningkat di berbagai wilayah Kalimantan dan Sumatera.

    ”Kita sudah cek toko-toko. Alkon mungkin besok datang, selang dan nozzle juga sudah dipesan,” kata Imam.

    Ia mencontohkan pengadaan selang. Dari 50 roll yang semula dijanjikan, hanya 43 yang tersedia karena tujuh roll lainnya telah dibeli pihak lain.

    ”Yang tersedia 43 roll, itu kita distribusikan. Masih ada delapan yang tersisa dan Seranau bisa mengambil ke BPBD,” ujarnya.

    Sementara itu, sejumlah pembangunan sumber air telah dilakukan. Sumur di kawasan kota, termasuk salah satu titik di wilayah Ketapang, berada pada tahap akhir.

    Sumur di Pustu Pandawa juga telah dibangun untuk mendukung kebutuhan air karena kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran.

    Sumur lainnya dibangun di belakang kediaman Kapolres di Mentawa Baru Hulu.

    Menanggapi laporan Kepala Pelaksana BPBD, Halikinnor juga meminta perusahaan, termasuk Sinar Mas, ikut mendukung penanganan karhutla melalui personel maupun peralatan yang dimiliki. Seluruh sumber daya yang tersedia diminta diarahkan sesuai kebutuhan pemadaman.

    ”Kalau air untuk pemadaman, ya digunakan untuk pemadaman. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak tepat penggunaannya,” tegasnya.

    Dengan titik api yang dapat berjarak hingga tujuh kilometer dari akses kendaraan, sementara sumber air di lokasi belum tentu tersedia, penanganan karhutla masih menuntut kerja lapangan yang berat.

    Persiapan sumber air, pemeliharaan sumur, ketersediaan peralatan dan pemetaan titik kebakaran berulang menjadi kebutuhan yang tidak bisa menunggu hingga api kembali muncul.

    ”Kalau kita sudah tahu tempatnya berulang kali terbakar, ya kita siapkan dari sekarang. Jangan menunggu musim panas baru kita bergerak,” tegas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Korban Gagal Terbang, Bupati Kotim Taruh Nasib Bandara dan Sekolah pada Tanggap Darurat 15 Hari

    Korban Gagal Terbang, Bupati Kotim Taruh Nasib Bandara dan Sekolah pada Tanggap Darurat 15 Hari

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap akibat karhutla yang berlangsung berbulan-bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin mengkhawatirkan.

    Kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap kian mengancam kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, kabut asap juga telah mengganggu aktivitas pendidikan serta operasional penerbangan di Bandara Haji Asan.

    Karena itu, perpanjangan status tanggap darurat selama 15 hari yang terhitung sejak 1 hingga 15 Oktober 2026, tidak ingin dijadikan sekadar perpanjangan status tanggap darurat.

    Bupati Kotim Halikinnor memasang dua target yang harus dicapai: aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah kembali normal dan operasional penerbangan berjalan normal sesuai jadwal.

    ”Kita berharap anak-anak kita bisa kembali sekolah tatap muka mulai 1 Oktober, paling lambat 5 Oktober. Kemudian Bandara Haji Asan juga bisa kembali normal,” kata Halikinnor saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (29/9/2026).

    Halikinnor mengatakan perpanjangan status tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk memulihkan aktivitas masyarakat yang selama ini terdampak asap, bukan hanya mengejar berkurangnya titik api.

    Untuk mengejar target tersebut, Halikinnor meminta seluruh unsur penanganan segera melakukan rapat teknis. Rapat yang direncanakan pada 30 September itu melibatkan para pimpinan dan personel yang selama ini berada di lapangan.

    Ia ingin seluruh tim memiliki gambaran yang sama mengenai titik-titik yang harus menjadi prioritas, terutama lokasi yang asapnya paling mengganggu masyarakat maupun fasilitas penting.

    ”Kita harus duduk bersama lagi untuk merapatkan secara teknis. Semua ketua tim dan personel yang terlibat harus tahu titik mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.

    Halikinnor menilai penanganan tidak dapat dilakukan tanpa skala prioritas. Kawasan perkotaan secara umum disebut mulai mendekati kondisi padam, sementara persoalan lebih berat masih berada pada sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.

    Karena itu, titik yang menghasilkan asap tebal dan mengganggu aktivitas masyarakat harus segera mendapat perhatian.

    ”Kalau ada titik yang asapnya sangat mengganggu, itu harus kita prioritaskan. Kita tidak bisa bekerja tanpa menentukan mana yang paling urgent,” katanya.

    Sekolah dan Penerbangan Jadi Indikator Pemulihan

    Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian karena kondisi asap telah memengaruhi proses pembelajaran siswa.

    Halikinnor ingin pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan dalam waktu dekat. Target 1 Oktober, atau paling lambat 5 Oktober, diberikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi karhutla dan kualitas udara.

    Sekolah yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran juga diminta menjadi bagian dari pemetaan prioritas. Pemerintah ingin memastikan lingkungan pendidikan aman sebelum kegiatan tatap muka kembali berjalan.

    ”Objek vital seperti bandara dan sekolah harus mendapat perhatian khusus, karena ini mejadi indikator daerah kita pulih dari karhutla dan pulih dari kabut asap,” tegas Halikinnor.

    Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak hanya dilihat dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengembalikan aktivitas masyarakat yang sempat terganggu.

    Jika anak-anak sudah kembali ke sekolah dan penerbangan kembali normal, dua kondisi tersebut menjadi indikator konkret yang ingin dicapai pemerintah selama perpanjangan status tanggap darurat diaktifkan.

    Asap Ganggu Penerbangan, Dampaknya Merembet ke Ekonomi

    Bandara Haji Asan menjadi perhatian tersendiri karena kabut asap membatasi jarak pandang dan berdampak terhadap operasional penerbangan.

    Halikinnor berharap kondisi asap membaik sebelum 15 Oktober sehingga pesawat kembali dapat mendarat dan berangkat secara normal.

    ”Harapan saya sebelum tanggal 15 Oktober hujan sudah turun sehingga bandara bisa normal. Pesawat bisa mendarat seperti biasa,” ujarnya.

    Gangguan penerbangan tersebut bukan sekadar persoalan mobilitas penumpang. Halikinnor mengatakan, ketika pesawat tidak dapat mendarat dan harus berputar atau kembali ke bandara asal, terdapat konsekuensi operasional yang ikut muncul, termasuk penggunaan bahan bakar yang lebih banyak.

    Ia sendiri mengalami dampak tersebut ketika harus bepergian. Halikinnor mengungkapkan, selama dua hari dirinya tidak dapat terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun sehingga agenda menghadiri penyerahan penghargaan digitalisasi tidak dapat diikutinya secara langsung.

    ”Dua hari saya tidak bisa terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun,” ungkapnya.

    Dampak serupa dirasakan sektor pariwisata. Halikinnor menyebut aktivitas wisata sungai menggunakan kelotok ikut sepi karena kondisi asap membuat masyarakat maupun wisatawan tidak nyaman untuk beraktivitas.

    ”Kelotok wisata sekarang sepi. Orang juga tidak nyaman kalau kondisi seperti ini,” katanya.

    Meski demikian, Halikinnor tidak menyebut angka kerugian ekonomi akibat kondisi tersebut. Menurutnya, besaran dampak harus dihitung berdasarkan data yang lebih objektif.

    Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilibatkan untuk menghitung dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi daerah.

    ”Kalau dampak ekonominya mau dihitung, BPS yang bisa menghitung secara lebih jelas,” kata Halikinnor.

    Artinya, pemerintah saat ini baru melihat sejumlah aktivitas ekonomi yang terdampak, sementara nilai kerugian secara keseluruhan belum dihitung.

    Jika Berlanjut, Bantuan Bisa Diperluas

    Halikinnor juga menyiapkan kemungkinan langkah lanjutan apabila kondisi karhutla belum membaik setelah 15 Oktober.

    Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jika persoalan asap dan kebakaran masih berlanjut.

    Bantuan untuk masyarakat terdampak juga dapat dipertimbangkan, termasuk bantuan pangan maupun dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.

    ”Kalau sampai nanti setelah 15 Oktober masih seperti ini, kita akan koordinasikan dengan provinsi dan pusat. Bisa saja nanti ada bantuan pangan atau dukungan modal untuk UMKM,” ujarnya.

    Langkah tersebut baru akan ditempuh apabila kondisi memang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan mengenai dampak ekonomi tanpa perhitungan yang jelas.

    Karena itu, Halikinnor menempatkan 15 Oktober sebagai batas penting untuk melihat apakah kondisi sudah benar-benar bergerak menuju pemulihan.

    Jika hujan sudah turun dengan intensitas memadai, asap berkurang dan titik api tidak lagi muncul, penanganan darurat akan diakhiri dan pemerintah masuk ke tahap pemulihan.

    Sebaliknya, apabila kondisi belum memungkinkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya.

    Halikinnor ingin hasil kerja 15 hari ke depan dapat menunjukkan aktivitas masyarakat kembali normal, bukan hanya melaporkan penanganan kebakaran.

    Dua tanda yang ia pasang pun sederhana: anak-anak kembali ke ruang kelas dan operasional penerbangan di Bandara Haji Asan kembali lancar.

    ”Kalau dua itu sudah tercapai, berarti pekerjaan kita sudah sesuai target,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa kemampuan manusia memiliki batas dalam menghadapi kondisi tersebut.

    ”Kemampuan manusia ada batasnya, selain terus bekerja dan brupaya, kita semua harus tetap berdoa agar hujan segera turun dan kondisi Kotim kembali normal,” pungkasnya. (hgn/ign)