cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Atasi Persoalan Banjir di Kota Sampit, Bupati Kotim Pastikan Pembangunan Drainase di Tjilik Riwut dan DI Panjaitan Tuntas Akhir Tahun

    Atasi Persoalan Banjir di Kota Sampit, Bupati Kotim Pastikan Pembangunan Drainase di Tjilik Riwut dan DI Panjaitan Tuntas Akhir Tahun

    SAMPIT, kanalindependen.id – Persoalan genangan banjir yang kerap terjadi saat hujan deras di sejumlah kawasan Kota Sampit menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Upaya penanganan serius dilakukan dengan membangun drainase permanen di Jalan Tjilik Riwut dan Jalan DI Panjaitan yang kini masih dalam tahap pekerjaan. 

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan pembangunan drainase di dua ruas jalan tersebut merupakan tindaklanjut pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan genangan banjir di areal Kota Sampit, terutama di Jalan Tjilik Riwut dan DI Panjaitan yang kerap jadi langganan genangan banjir setiap hujan deras melanda.

    ”Selama ini yang sering dikeluhkan warga, ketika terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi, menimbulkan genangan banjir. Kami berharap dengan dibangunnya drainase permanen ini, persoalan banjir terutama di dua titik ruas jalan ini dapat teratasi,” ujar Halikinnor saat diwawancara awak media usai meninjau progress pembangunan drainase di kedua ruas jalan tersebut, Kamis (1/10/2026).

    Halikinnor menyebut penanganan persoalan drainase di Kota Sampit masih membutuhkan pekerjaan lanjutan karena terdapat sejumlah kawasan lain yang juga memerlukan pembenahan.

    ”Sebenarnya masih banyak titik yang perlu ditangani, seperti arah Jalan Pelita hingga Jalan Pangeran Antasari. Namun, penanganannya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

    Halikinnor menjelaskan, pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut tidak hanya berkaitan dengan persoalan genangan.

    Ruas tersebut memiliki intensitas kendaraan yang cukup tinggi karena menjadi jalur yang menghubungkan jalan nasional dengan jalan kabupaten.

    ”Pembangunan di Tjilik Riwut juga sekaligus untuk mengatasi persoalan di kawasan dengan intensitas kendaraan yang cukup tinggi, karena merupakan jalur dari jalan nasional dan juga jalan kabupaten,” ungkapnya.

    Untuk konstruksinya, kedua lokasi menggunakan metode yang berbeda. Drainase di Jalan Tjilik Riwut menggunakan sistem precast, sedangkan di Jalan DI Panjaitan menggunakan sistem cor beton.

    Pemilihan sistem precast di Jalan Tjilik Riwut mempertimbangkan kebutuhan kekuatan konstruksi meskipun biaya yang dibutuhkan lebih tinggi.

    ”Di Tjilik Riwut digunakan sistem precast, sedangkan di sini menggunakan sistem cor. Memang sistem precast lebih mahal, tetapi lebih kuat,” ujarnya.

    Konstruksi tersebut juga disesuaikan dengan fungsi saluran yang nantinya akan menerima aliran air dari kawasan lain.

    ”Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan karena saluran ini nantinya menampung aliran air dari Jalan Pelita dan Jalan MT Haryono,” jelas Halikinnor.

    Selain membangun saluran drainase baru, Dinas SDABMBKPRKP Kotim juga merencanakan opsi pemanfaatan salah satu ruas jalan untuk dijadikan bagian dari saluran drainase.

    Namun, fungsi jalan tetap dipertahankan karena bagian atas saluran akan ditutup sehingga dapat kembali digunakan sebagai jalur lalu lintas.

    ”Ada rencana kemungkinan membuka salah satu ruas jalan untuk dijadikan saluran drainase. Namun, bagian atasnya tetap akan ditutup sehingga masih dapat difungsikan sebagai jalan dan tidak menghilangkan fungsi lalu lintas,” katanya.

    Ditarget Rampung Akhir Tahun

    Halikinnor memastikan pembangunan drainase di ruas Jalan Tjilik Riwut dan DI Panjaitan tidak akan melewati target yang telah ditetapkan.

    ”Insyaallah selesai, karena masa kontraknya ditargetkan selesai akhir tahun ini,” tegas Halikinnor.

    Dia mengakui pekerjaan pada tahap awal terlihat belum terlalu cepat karena masih berada dalam proses pemasangan konstruksi. Namun, setelah tahapan tersebut selesai, pengerjaan diperkirakan akan berlangsung lebih cepat.

    ”Memang pada tahap awal pekerjaan terlihat lambat karena masih proses pemasangan. Namun, setelah tahap itu selesai, pengerjaan akan lebih cepat,” ujarnya.

    Selama pekerjaan pembangunan drainase pada ruas jalan yang menjadi jalur aktivitas masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan sementara, terutama terhadap arus lalu lintas dan aktivitas perdagangan.

    Namun, Halikinnor mengatakan pemerintah daerah telah lebih dulu melakukan sosialisasi sebelum pekerjaan dimulai.

    Saat meninjau lokasi, Halikinnor juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terutama pedagang yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.

    Tadi saya juga sudah bertanya langsung, terutama kepada warga yang berjualan. Pedagang yang paling berpotensi terdampak karena mungkin khawatir pembeli terganggu atau penyeberangan menjadi sulit.

    Namun ternyata mereka tidak merasa terganggu dan aktivitas usaha tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

    Bahkan, kata Halikinnor, masyarakat yang ditemuinya justru menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan tersebut.

    ”Mereka justru berterima kasih,” katanya.

    Halikinnor pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang dapat memahami pekerjaan tersebut sekaligus meminta maaf apabila proses pembangunan menimbulkan gangguan sementara terhadap lalu lintas.

    ”Saya juga berterima kasih kepada warga dan meminta maaf apabila selama pekerjaan berlangsung arus lalu lintas sedikit terganggu,” ujarnya.

    Halikin menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan kondisi kawasan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

    ”Semua ini dilakukan demi kenyamanan kita bersama,” ujar Halikinnor.

    Mentana: Progres Tjilik Riwut 50 Persen, DI Panjaitan 35 Persen

    Kepala DSDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama mengatakan, peninjauan bersama Bupati dilakukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana.

    ”Intinya, kami melakukan pemantauan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana,” kata Mentana.

    Berdasarkan hasil pemantauan, pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut telah mencapai sekitar 50 persen. Sementara progres pekerjaan di Jalan DI Panjaitan berada di kisaran 35 persen.

    ”Untuk pekerjaan drainase di Jalan Tjilik Riwut, progresnya kurang lebih sudah mencapai 50 persen. Sementara di Jalan DI Panjaitan sudah sekitar 35 persen,” jelasnya.

    Mentana mengatakan kedua pekerjaan tersebut masih memiliki waktu pelaksanaan hingga awal Desember sesuai masa kontrak.

    ”Proyeksi kami, insyaallah seluruh pekerjaan dapat selesai pada akhir tahun sesuai kontrak,” ujarnya.

    Mentana menjelaskan, pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan dikerjakan pada dua sisi jalan dengan total panjang mencapai 1.050 meter.

    Pada sisi kanan atau barat, saluran dibangun sepanjang 850 meter, dimulai dari pertigaan Jalan DI Panjaitan–Pelita Timur ke arah selatan hingga Pasar Sajumput.

    Sementara di sisi kiri atau timur, pembangunan dilakukan sepanjang 200 meter, dimulai dari Jembatan Pasar Sajumput ke arah utara.

    Paket tersebut juga mencakup pengaspalan pada sejumlah titik badan jalan yang mengalami kerusakan atau berlubang.

    Pekerjaan pembangunan drainase Jalan DI Panjaitan dilaksanakan CV Reza Permata Indah dengan konsultan CV Unika Citra Mandiri. Nilai kontraknya mencapai Rp7,1 miliar bersumber dari APBD Kotim.

    Sementara peningkatan jalan sekaligus pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut dikerjakan sepanjang sekitar 600 meter dengan lebar 1,5 meter, dimulai dari kawasan depan Hotel Wella menuju arah Jalan Wengga Agung.

    Paket tersebut dikerjakan dengan nilai kontrak Rp7,5 miliar bersumber dari APBD Kotim. Pelaksananya adalah CV Lintas Utama, sedangkan konsultansinya ditangani CV Berlian Kalimantan Engineering.

    Kedua paket pekerjaan memiliki masa kontrak yang sama, yakni mulai 10 Juli hingga 6 Desember 2026.

    Mentana menjelaskan, penanganan tidak hanya mengandalkan pembangunan drainase baru. Saluran lama yang menjadi bagian dari sistem pengaliran air juga terus dipelihara agar dapat berfungsi optimal.

    ”Ada beberapa titik yang sering mengalami banjir saat musim hujan. Rekan-rekan media tentu mengetahui kawasan Jalan Pelita dan sekitar Jalan Suprapto yang kerap tergenang,” katanya.

    Untuk mendukung fungsi drainase baru, pemerintah daerah melakukan pembersihan dan pengerukan saluran, terutama di kawasan Jalan Pelita dan Jalan Tjilik Riwut.

    ”Harapannya, air dari kawasan DI Panjaitan dapat ditarik dan dialirkan melalui saluran yang dibangun. Tahun depan, kami berencana melanjutkan pembangunan drainase ke arah Jalan Pelita,” jelas Mentana.

    Salah satu persoalan di Jalan Pelita adalah kondisi saluran yang sempit, mengalami pendangkalan, serta sebagian tertutup.

    ”Kendalanya adalah saluran yang sempit, mengalami pendangkalan, dan sebagian besar tertutup,” ujarnya.

    Karena pembangunan permanen di kawasan tersebut baru direncanakan untuk dilanjutkan tahun depan, pembersihan menjadi langkah sementara untuk menjaga kelancaran aliran.

    ”Untuk sementara kami melakukan pembersihan sambil berharap pembangunan drainase di kawasan tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan,” katanya.

    Mentana menambahkan, normalisasi saat ini juga menyasar sejumlah kawasan lain, termasuk Baamang. Tim pemeliharaan disebar di berbagai lokasi sesuai kebutuhan.

    ”Fokus normalisasi saat ini antara lain di Jalan Pelita dan Jalan Tjilik Riwut. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di sejumlah kawasan lain, termasuk Baamang,” ungkapnya.

    Hasil pembersihan yang belum seluruhnya diangkut masih terlihat berupa tumpukan lumpur dan material di sejumlah pinggir jalan.

    ”Tumpukan material di pinggir jalan yang terlihat merupakan hasil pembersihan dan masih menunggu pengangkutan,” jelas Mentana.

    Keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam proses pengangkutan tersebut. Dua truk yang dimiliki pemerintah daerah saat ini juga masih digunakan untuk membantu distribusi air bersih.

    ”Kendala kami, armada pengangkut terbatas. Dua truk yang dimiliki saat ini juga masih digunakan untuk distribusi air bersih,” pungkas Mentana. (hgn/ign)

  • Jejak Koyem sebelum Berpulang: Unggahan Terakhir, Pesan Warganet, dan Rencana Pemakaman

    Jejak Koyem sebelum Berpulang: Unggahan Terakhir, Pesan Warganet, dan Rencana Pemakaman

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kurang dari sebulan sebelum wafat di Jakarta pada Senin malam (5/10/2026), sebuah potret rombongan motor trail di jalan tanah muncul di akun Facebook H Nadalsyah.

    Unggahan bertanggal 10 September 2026 itu menjadi yang terakhir tampak di akun mantan Bupati Barito Utara yang akrab disapa Koyem ini. Setelahnya, tak ada lagi publikasi baru hingga hari ia berpulang.

    Tidak diketahui pasti kapan foto diambil. Seorang warganet menyebut potret itu merupakan kenangan touring ke Durian Ramba.

    Kolom komentar dipenuhi doa agar ia sehat. Akun Mster T mengenang kehadiran Koyem sebagai saksi pernikahannya pada 2021 dengan menulis, “Pesan bapak sllu saya ingat, terlepas dari urusan POLITIK. kita semua saudara”.

    Satu akun menulis di unggahan itu, “Trabas pembukaan jalur lintas Provinsi tetap terukir dalam sejarah”.

    Akun Sakura M menulis, “Karya mu selalu dikenang di hati.”

    Seorang warganet dari Barito Selatan ikut mendoakan, dan satu akun dari Pulang Pisau menitip salam.

    Akun Reefani Petualang Romantis mengaku sudah pensiun, tapi “jujur kangen jalur trail super extrime Ranjah Daeh”. Akun Arul menulis, “Sehat selalu pak jangan kasih kendor gass.”

    Jalan Alternatif ke Palangka Raya

    Koyem pernah menjajal jalan alternatif ke Palangka Raya. Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencatat bahwa pada 19 Februari 2019 ia menjelajah bersama puluhan rider lewat jalur Desa Lemo untuk melihat akses jalan.

    Lemo adalah desa kelahirannya. Menurut Pemkab saat itu, jalan alternatif diperkirakan dapat memangkas sekitar 100 kilometer perjalanan ke ibu kota provinsi. Sebuah ruas jalan menuju Durian Ramba disebut Jalan Nadalsyah.

    Wafat di Jakarta dan Rencana Pemakaman

    Kabar kepergiannya menyebar pada malam yang sama. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, Koyem meninggal dunia sekitar pukul 19.11 WIB di RS Siloam Jakarta.

    Jenazah direncanakan dibawa ke Muara Teweh pada Senin malam. Adapun pemakamannya direncanakan di kompleks Islamic Center Muara Teweh.

    Kompleks itu berpusat pada Masjid H Muhammad Sidik Islamic Center, yang diresmikan Koyem pada 20 Mei 2023 bersama Ustaz Abdul Somad saat ia menjabat bupati. Ia menyatakan pembangunannya tidak memakai dana APBD Barito Utara.

    Kabar Duka dan Rekam Jejak

    Pesan duka yang beredar memohon maaf atas nama keluarga jika almarhum, putra H Anton Idris, pernah khilaf.

    Junaidi dari DPD Partai Demokrat Kalteng, menyampaikan doa agar almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga diberi ketabahan.

    Koyem lahir pada 12 Maret 1965 sehingga wafat di usia 61 tahun. Ia menjabat Bupati Barito Utara dua periode, 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023, lalu maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Kalteng 2024.

    Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari keluarga tentang penyebab wafat, cabang RS Siloam tempat almarhum wafat, dan jadwal pasti pemakaman hingga berita ini ditulis. (hgn/ign)

  • Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    TUMBANG PENYAHUAN, kanalindependen.id – Puluhan orang berkumpul di sebuah pondok di tengah hamparan sawit, Minggu menjelang siang (4/10/2026).

    Pondok itu didirikan Sempung di atas tanah yang ia klaim miliknya. Berjarak sekitar 23 kilometer dari kampung. Sebagian yang datang membawa plang perkara yang akan dipasang di setiap sudut lahan.

    Sebagian lagi merupakan pendamping dari Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR).

    Sempung bukan orang sembarangan. Dia Kepala Desa Tumbang Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin Timur. Dilantik pada Juni 2008, terpaut dua bulan setelah perusahaan sawit masuk ke wilayah desanya.

    Sejak masa awal jabatannya, tanda tangan Sempung menempel pada surat-surat desa yang mengurus sengketa tanah warga dengan perusahaan.

    Hari itu ia berada di sana bukan sebagai kepala desa, melainkan sebagai penggugat.

    ”Kami mempertahankan hak atas tanah kami, tetapi justru kami yang dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah. Padahal tanah tersebut belum pernah dibayarkan,” katanya.

    Gugatan dari Dalam Kebun

    Proses hukum bergulir cepat pada September. Kuasa hukum menerima surat kuasa pada 21 September 2026, disusul surat gugatan bertanggal 25 September.

    Perkara klasifikasi perbuatan melawan hukum itu resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit pada Senin, 28 September 2026, dengan nomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Penggugatnya berjumlah empat orang: Sempung, Setia Wendy, Bahrun, dan Suling. Keempatnya menunjuk Sapriyadi sebagai kuasa hukum.

    Gugatan tersebut menyasar enam pihak, yakni PT Karya Makmur Sejahtera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Menteri Kehutanan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Pengadilan menjadwalkan sidang perdana pada 14 Oktober 2026.

    PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) dan PT Agro Wana Lestari (AWL) adalah dua perusahaan di bawah Goodhope Group yang beroperasi berdampingan di Bukit Santuai. Menurut Sempung, lokasi yang disengketakan berada di wilayah PT KMS.

    ”Objek perkara ini masih dalam proses,” kata Sapriyadi dalam diskusi bersama perwakilan perusahaan di pondok itu.

    ”Kelapa sawit yang ada di sini tumbuh di atas tanah yang disengketakan. Segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ini akan diuji kepemilikannya melalui proses perdata,” tegasnya.

    Sapriyadi menambahkan satu hal yang ia anggap janggal. ”Saat ini justru Pak Sempung dan kawan-kawan yang menggugat, bukan perusahaan. Seharusnya, apabila perusahaan merasa haknya dilanggar, perusahaan yang menggugat,” katanya.

    Jejak Kertas sebelum Alat Berat

    Berkas yang dipegang warga memperlihatkan persoalan ini jauh lebih tua dari gugatannya. Semua bermula pada 1980, ketika Tumbang Penyahuan masih masuk Kecamatan Mentaya Hulu.

    Kepala Desa saat itu, Ilot Buntal, menerbitkan surat keputusan bernomor 27/urpem/TP/1980. Dokumen itu menugaskan dua warga, Lide S. Garang dan Dagup Tundan, untuk mengatur masyarakat yang berusaha, berladang, bertani, dan berkebun di wilayah sepanjang Sungai Sakotu.

    Mulai dari Sungai Mahawai, sepanjang Sungai Simpang, serta sepanjang jalan PT Mentaya Kalang sampai Bukit Hawuk dan Tajahan Bukit Bambu, Sungai Egang, dan Purang. Dasarnya disebut hukum adat.

    Surat tugas itu diperbarui pada 10 Juni 2000 oleh Kepala Desa Sahaban Isa dengan nomor 593.21/07/Urpem, dengan batas wilayah yang persis sama.

    Dua puluh delapan tahun setelah surat pertama terbit, perusahaan masuk.

    ”Lahan yang kini menjadi sengketa pada awalnya kami ukur sebagai tanah ulayat masyarakat,” kata Sempung saat diwawancarai.

    ”Tanah itu secara turun-temurun berasal dari kakek, nenek, dan orang tua kami. Sebagai masyarakat Dayak, kami mengenal pola ladang berpindah. Di mana kami tinggal dan beraktivitas, di situ pula kami berladang,” katanya.

    Jawaban yang ia terima pada 2008 selalu sama. ”Saat itu disampaikan bahwa tanah tersebut masuk kawasan HCP, atau hutan konservasi bernilai tinggi, sehingga tidak dapat dibayarkan. Saya beberapa kali mendatangi bagian humas perusahaan untuk meminta penyelesaian atau pembayaran, tetapi selalu dijawab bahwa lahan itu tidak bisa dibayar karena masuk HCP,” ujarnya.

    Teguran yang Diabaikan

    Tahun yang sama, Lide S mengirim surat permohonan penyelesaian kasus penggarapan lahan oleh PT AWL bertanggal 23 Agustus 2008 kepada Pemerintah Kabupaten Kotim.

    Hampir tiga bulan berselang, Komisi B DPRD Kotim meresponsnya dengan undangan rapat dengar pendapat bernomor 84/Kom-B/DPRD/2008 untuk digelar pada 19 November 2008.

    Agenda yang tertulis dalam undangan itu: menindaklanjuti surat warga tentang penyerobotan lahan oleh PT AWL.

    Dua hari kemudian, Wakil Bupati M Amrullah Hadi menerbitkan undangan rapat koordinasi untuk digelar di ruang rapat kantor bupati pada 20 November 2008, sehari setelah jadwal RDP. Tim gabungan kabupaten kemudian turun mengecek lapangan pada 16 Desember 2008.

    Hasil pengecekan itu tertuang dalam surat Bupati Kotim M. Wahyudi K. Anwar tertanggal 14 Januari 2009 kepada pimpinan PT AWL.

    Isinya menyebutkan bahwa lahan yang diklaim Lide S dan kawan-kawan masih dalam sengketa. Perusahaan diminta untuk sementara tidak melakukan kegiatan penggarapan maupun pembukaan lahan, dan lahan itu akan didata oleh tim inventarisasi dari desa dan kecamatan.

    Surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD, Kapolres, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kantor Pertanahan, camat, serta kepala desa.

    Lima hari kemudian, Kepala Desa Sempung D Kiting, nama yang ia gunakan dalam dokumen desa saat itu, bersurat ke perusahaan.

    Dia menyebut hasil pengecekan Tim Desa bersama Pemda dan instansi terkait menemukan bukti-bukti yang memperkuat bahwa lahan sengketa itu benar milik Lide S, sekaligus mendesak perusahaan segera menyelesaikannya.

    Setahun berselang, surat yang lebih keras keluar. Bupati Kotim menyurati pimpinan PT AWL dan PT KMS sekaligus pada 20 Januari 2010 perihal penghentian kegiatan.

    Memperhatikan banyaknya pengaduan masyarakat akibat kegiatan land clearing, perusahaan diminta menghentikan kegiatan itu, melakukan pendataan bersama masyarakat pemilik lahan dan garapan, serta menyelesaikan terlebih dahulu kelengkapan perizinan kebun dan pembebasan lahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kecamatan. Tembusannya sampai ke Gubernur Kalimantan Tengah.

    Perintah bupati itu kini hanya menjadi arsip tertulis. Sawit yang berdiri di lokasi sengketa hari ini, menurut Sempung, sudah berumur 17 sampai 18 tahun.

    Siklus Janji Tak Berujung

    Selepas instruksi bupati turun, penyelesaian sengketa justru berputar pada pola yang sama. Sempung kembali bersurat ke Humas PT AWL/KMS pada 28 November 2011.

    Ia menyebut banyak lahan warga yang tergusur atau digarap perusahaan, baik disengaja maupun tidak, dan meminta bagian humas menangani persoalan itu secara serius untuk menghindari kerawanan sosial. Surat itu dilampiri daftar sembilan pemilik tanah. Nama Suling ada di urutan ketujuh, Lide S di urutan delapan.

    Lima bulan kemudian, 6 Mei 2012, lima warga membuat kesepakatan di rumah kepala desa soal rencana ganti rugi lahan seluas 32 hektare.

    Harganya Rp2.000.000 per hektare, total Rp64.000.000, dengan rincian Rp1.500.000 untuk tim desa dan sisanya dibagi rata berlima. Suling menjadi salah satu penanda tangannya.

    Pertemuan digelar lagi pada 10 Mei 2012, kali ini membahas klaim empat warga atas lahan yang sudah tertanam di wilayah PT KMS. Salah satunya adalah klaim Lide S seluas 331 hektare di Purang Estate.

    Berita acara musyawarah 29 September 2012 memuat kronologi versi pemilik tanah. Lahan itu diukur pada 2008 seluas 331 hektare.

    Menurut keterangan perusahaan, lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain sehingga ganti rugi tidak bisa dilakukan.

    Pemilik lalu melapor ke pemerintah daerah, tim kabupaten turun, lahan ditarik dalam status quo, lalu 50 hektare dibayar. Sisanya disebut tumpang tindih dengan klaim PT Sarpatim. Beberapa tahun berselang, di atas tanah itu sudah berdiri sawit.

    Dokumen yang sama mendata keterangan perwakilan perusahaan, bahwa data yang mereka miliki menunjukkan lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Hasil rapat hari itu dicatat dalam dua poin. Pemilik lahan untuk sementara tidak akan membuka portal penutup area sampai ada kejelasan ganti rugi, sementara perusahaan meminta waktu menyampaikan hasil rapat kepada manajemen dalam waktu yang tidak lama.

    Portal itu kemudian dibuka. Undangan rapat kepala desa tertanggal 17 Oktober 2012 mencatat bahwa pengukuran ulang lahan telah dilakukan pada 4 Oktober 2012, dan portal lahan langsung dibuka setelah ada kesepakatan.

    Empat belas tahun setelah portal itu disingkirkan, plang pemberitahuan perkara perdata menggantikan posisinya.

    Membeli Tanah, Menghapus Leluhur

    Satu dokumen dalam berkas itu berdiri sendiri. Pada Senin, 23 Juni 2014, di kantor General Manager Office PT KMS/PT AWL, terbit Surat Kesepakatan antara Arifin Gusdur, warga Tumbang Penyahuan, dan Saniel, Humas PT KMS/PT AWL.

    Objek dokumen ini adalah tanah di wilayah kebun KMS Purang blok K 38-40 dan L 38-40 seluas lebih kurang 23,28 hektare.

    Harganya dipecah dua. Lebih kurang 21,28 hektare dibayar Rp5.000.000 per hektare. Lebih kurang 2 hektare, yang dalam surat itu disebut Tempat Keramat, dibayar lebih tinggi senilai Rp7.500.000 per hektare.

    Syarat ketat mengikat pada butir keempat surat yang sama. Pemilik lahan menyerahkan segala hak dan kepentingan atas tanah itu berikut benda-benda yang tumbuh di atasnya, dan memastikan tidak terdapat kuburan, keramat, tiang pantar, dan sandung sapundu di lokasi tersebut.

    Satu lembar bermeterai memuat dua klausul yang berdampingan. Perusahaan membayar harga Rp7.500.000 per hektare untuk tempat keramat, lalu pada butir lain meminta penjualnya menjamin tidak ada keramat di sana.

    Butir ketiga surat itu memuat hal lain lagi. Luas yang akan dibayar adalah hasil pengukuran ulang setelah penggarapan selesai dilakukan, dan serah terima uang ganti rugi dilakukan satu setengah bulan setelah land clearing selesai.

    Dokumen ini menunjukkan bahwa pada pertengahan 2014, pembukaan lahan masih berjalan dan bahkan menjadi dasar penghitungan pembayaran. Empat tahun sebelumnya, bupati sudah meminta kegiatan itu dihentikan.

    Sepuluh tahun kemudian, pada 26 Juni 2024, ahli waris almarhum Arifin Gusdur dipertemukan dengan Humas PT AWL-KMS di kantor GMO.

    Mereka membahas situs keramat di area berbeda, yakni Blok K37a Purang Estate. Berita acara pertemuan itu mencatat humas telah menjelaskan data ganti rugi tanam tumbuh di areal situs keramat tersebut, dengan penerimanya adalah orang tua para ahli waris.

    Ahli waris menyatakan menerima penjelasan itu, tidak akan mempermasalahkan lahan yang sudah diproses, dan tidak akan melakukan klaim apa pun di areal tersebut. Permintaan mereka hanya satu: agar bangunan keramat yang masih berdiri di tengah kebun itu diperbaiki.

    Dokumen itu ditandatangani Setia Wendy, Bahrun, dan Irfan dari pihak ahli waris, serta tiga orang dari pihak perusahaan.

    Setia Wendy dan Bahrun kini tercatat sebagai penggugat kedua dan ketiga dalam Perkara 82.

    ”Di lokasi itu juga terdapat keramat atau situs adat,” kata Sempung saat diwawancarai di pondok.

    ”Namun, area di seputar keramat sudah ditanami dan dikelilingi kelapa sawit. Seharusnya situs seperti itu dilestarikan dan dijaga karena memiliki nilai budaya,” ungkapnya.

    Kenyataan Pahit Usia 17 Tahun

    Bagi Sempung, semuanya kembali terbuka pada 29 Mei 2026. Warga RT 9 Dusun Mawai mendatanginya hari itu dan memberi tahu tanahnya sudah ditanami sawit. Ia langsung turun ke lapangan bersama perangkat desa, ketua RT, dan saksi batas. Yang ia temukan adalah hamparan sawit berumur 17 sampai 18 tahun.

    “Kalau demikian, berarti sejak tanah itu kami ukur pada 2008, lahan kami sudah langsung ditanami sawit, tetapi tidak pernah dibayarkan kepada kami,” katanya saat diwawancarai.

    Sempung turun lagi meninjau lokasi pada 1 Juni. Pada 3 Juni ia membuat surat dan mengantarkannya langsung ke bagian humas perusahaan.

    ”Isi surat itu memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah tanah saya yang pada 2008 disebut masuk kawasan HCP dan tidak dibayar, tetapi ternyata sudah ditanami sawit,” katanya.

    ”Kami menyampaikan surat tersebut agar perusahaan tidak melakukan kegiatan di atas tanah itu. Itulah awal persoalannya,” tambahnya.

    Tanahnya seluas 50 hektare. Dalam diskusi di pondok, ia menyebut bahwa di lokasi itu ada sekitar 185 hektare yang diklaim tiga pemilik dengan tiga surat keterangan tanah. Salah satunya adalah tanah Pak Wendy, dengan SKT terbit pada 2007, setahun sebelum perusahaan masuk.

    Bumerang Tanda Tangan Kepala Desa

    Bagian ini menjadi titik paling ganjil dari rentetan sengketa tersebut. Sempung adalah simpul administrasi paling bawah dalam urusan tanah di desanya.

    Tanda tangannya ada di surat yang membela Lide S pada 2009, di daftar sembilan pemilik tanah pada 2011, dan di kolom mengetahui pada berita acara musyawarah 2012.

    Sempung tidak menyembunyikan posisi itu. “Saya telah mengetahui secara langsung kegiatan PT AWL/KMS, mulai dari pembukaan lahan sampai proses perizinan,” katanya dalam diskusi. ”Saya tidak berbicara berdasarkan perkiraan,” tegasnya.

    Kalimat berikutnya ia tujukan langsung kepada perwakilan perusahaan di hadapannya.

    ”Perusahaan memiliki berbagai cara, tetapi terhadap kepala desa tidak bisa sembarangan karena saya mengetahui riwayatnya. Sejak awal PT AWL/KMS masuk, banyak dokumen yang saya tandatangani, termasuk SKT dan dokumen lain,” katanya.

    Tanda tangannya ada di berkas warga sekaligus di berkas usulan perizinan perusahaan. Sekitar 2024, ia menghadiri kegiatan di Hotel Aquarius, Sampit, dan ikut menandatangani usulan perizinan bersama sejumlah kepala desa yang wilayahnya berbatasan dengan PT KMS.

    ”Saya tegaskan, itu masih usulan, bukan HGU yang sudah terbit,” katanya saat diwawancarai.

    ”Saat penandatanganan pada 2024, saya belum mengetahui bahwa tanah saya telah ditanami sawit. Saya berharap, setelah gugatan perdata diajukan, proses HGU yang dulu kami tandatangani dalam bentuk usulan itu dapat ditinjau ulang oleh BPN.”

    Dasar adat atas hamparan itu bukan buatannya. Dua kepala desa sebelumnya yang menandatangani surat 1980 dan 2000, masing-masing dua puluh delapan tahun dan delapan tahun sebelum ia dilantik.

    Ditanya saat sesi wawancara perihal posisinya, kepala desa yang ikut teken usulan izin tetapi tanahnya sendiri disengketakan, Sempung menjawab panjang.

    ”Betul. Seharusnya perusahaan memahami bahwa kepala desa memiliki dokumen dan mengetahui kondisi di wilayah desa. Hal-hal yang dilakukan perusahaan, baik atau buruk, biasanya diketahui kepala desa. Seharusnya mereka datang dan berkoordinasi dengan saya lebih dahulu, bukan langsung membuat laporan ke kepolisian,” tegasnya.

    Jawaban itu bersambung pada pengakuan yang jarang diucapkan pejabat desa mana pun.

    ”Dari situ saya melihat hubungan perusahaan dengan pemerintah desa mulai kurang baik,” lanjutnya.

    ”Selama kurang lebih 15 tahun, sejak 2008 sampai sekarang, masih banyak persoalan perusahaan,” katanya.

    Salah satunya persoalan plasma. ”Kewajiban plasma perusahaan seharusnya mencapai 991 hektare, tetapi sampai saat ini yang terealisasi hanya sekitar 284 hektare. Itu belum mencapai 50 persen,” katanya.

    ”Selama ini saya berupaya menjaga hubungan baik dengan perusahaan di hadapan masyarakat. Namun, saya kaget ketika justru saya sebagai kepala desa dilaporkan ke Polda,” ujarnya.

    Dalam catatan mediasi Pemerintah Kabupaten Kotim yang dipublikasikan pada Februari 2025, hanya memuat PT AWL. Luas areal yang tertanam di Desa Penyahuan 3.467,77 hektare, kewajiban 20 persen untuk Desa Tumbang Penyahuan 693,55 hektare, realisasi 183,1 hektare, dan sisa kewajiban 510,55 hektare.

    Dokumen yang sama mendata areal sisa seluas 700 hektare dalam wilayah perizinan PT AWL di Desa Tumbang Penyahuan belum berstatus clear and clean.

    Yang Dilaporkan Justru Kepala Desa

    Sempung mengaku telah dipanggil Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan sudah satu kali diperiksa. Laporannya, kata dia, terkait dugaan pencurian dengan kekerasan.

    ”Padahal kami tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap siapa pun,” katanya.

    ”Kami hanya menjaga tanah kami dan membangun pondok di lokasi. Tidak ada tindakan kekerasan yang kami lakukan terhadap orang,” tegasnya.

    Dalam diskusi tersebut, ia mempersoalkan siapa pelapornya. ”Seharusnya manajemen perusahaan hadir langsung karena mereka mengetahui titik-titik sengketa yang kami maksud. Kami juga telah dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan,” katanya.

    Sementara itu, Sapriyadi menyatakan laporan tersebut masuk setelah aturan moratorium kepolisian berlaku.

    Kebijakan yang dimaksud adalah penangguhan sementara penanganan perkara pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural, yang disampaikan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Syahar Diantono pada 7 September 2026, menindaklanjuti kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026.

    Belum ada keterangan resmi apakah perkara Sempung masuk kategori penangguhan tersebut.

    ”Kami mendampingi Pak Sempung dan kawan-kawan. Saat dipanggil Polda Kalimantan Tengah, Pak Sempung bersikap kooperatif dan menghadiri panggilan,” katanya.

    Sapriyadi meruncingkan tegurannya saat berbicara di hadapan perwakilan perusahaan.

    ”Jangan sedikit-sedikit melapor, terlebih apabila yang dilaporkan adalah kepala desa sebagai pemimpin di wilayah ini. Perusahaan hadir untuk investasi, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Apabila tujuan perusahaan justru untuk mengkriminalisasi kepala desa, maka kami meminta pihak perusahaan membuka hati nurani. Sebelum perusahaan datang, kepala desa sudah ada, desa ini sudah ada, dan masyarakat sudah ada,” tegasnya.

    Dalam diskusi yang sama, perwakilan perusahaan Mahesa Aji Saputra menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui secara langsung perihal laporan ke kepolisian, karena hal itu merupakan kewenangan pimpinan perusahaan.

    Pendampingan Pasukan Merah

    Sejak Juli 2026, warga mendapat pendamping baru. Wismanto, yang menyandang gelar Panglima Riuh di Pasukan Merah TBBR, datang membawa surat kuasa pendampingan.

    ”Pasukan Merah TBBR siap mendampingi kelompok masyarakat yang mempertahankan hak adatnya, sejak Juli 2026 sampai proses persidangan memperoleh putusan,” katanya saat diwawancarai.

    Dalam diskusi di pondok, ia menyampaikan peringatan langsung kepada perwakilan perusahaan. Ia menyebut lima kelompok yang berada dalam pendampingan organisasinya, termasuk keempat penggugat Perkara 82.

    ”Apabila lima kelompok ini diganggu, maka pihak perusahaan akan berhadapan dengan kami di lapangan,” katanya.

    ”Dalam perkara perdata, perusahaan akan berhadapan dengan kuasa hukum warga,” ujarnya.

    Ia turut menyinggung soal pengerahan aparat. ”Jika masyarakat digertak dengan membawa aparat, kami juga memiliki pasukan. Pihak perusahaan memiliki aparat, kami memiliki pasukan,” tegasnya.

    Menurut Wismanto, belum pernah ada benturan fisik di lokasi. Namun sekitar tanggal 20, tanpa ia ingat persis tanggalnya, ia menerima informasi bahwa perusahaan akan masuk untuk panen dan membuat parit secara paksa.

    ”Atas informasi itu, kami dari Pasukan Merah TBBR turun ke lapangan untuk melakukan pengawalan. Namun, rencana tersebut tidak terjadi,” katanya.

    Kelompoknya sempat berjaga empat hari di lokasi menyusul masuknya informasi akan ada pembuatan parit dan panen paksa dengan pengawalan aparat dalam jumlah besar.

    ”Jangan mengulangi tindakan seperti sebelumnya, yakni kegiatan baru dihentikan ketika warga atau pendamping datang ke lokasi. Jangan sampai ada kesan aktivitas dilakukan diam-diam, termasuk panen sawit di area sengketa,” tegasnya.

    Secara jumlah, personel yang dikerahkan di lokasi berkisar 20-30 orang dan belum maksimal.

    Adapun Sapriyadi menutup persinggungan hari itu dengan nada berbeda.

    ”Kami menerima pihak perusahaan selama perusahaan bersikap baik dan saling menghargai. Kami tidak menginginkan permusuhan. Orang Dayak mencintai perdamaian,” katanya.

    Sempung mengulang permintaannya beberapa kali menjelang akhir diskusi tersebut.

    ”Kami meminta perusahaan tidak melakukan kegiatan pembuatan parit di dalam areal sengketa. Mari menunggu proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Jangan ada alat berat masuk ke areal sengketa dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

    Sempung menutup perbincangan dengan sikap menghormati jalur hukum. ”Apabila hak kami tidak terbukti, kami akan mundur. Namun, apabila perusahaan menang, silakan mengambil areal itu sesuai putusan hukum. Kami tidak mengancam. Kami hanya meminta semua pihak menghormati proses gugatan perdata yang telah berjalan,” ucapnya.

    Sepuluh hari setelah plang perkara perdata itu dipasang, majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit akan membuka persidangan untuk mengurai sengketa ini. (ign)

  • Langkah Gubernur Kalteng Meredam Eskalasi Konflik Sebabi Jelang Sidang PT BAP Rp120,99 Miliar

    Langkah Gubernur Kalteng Meredam Eskalasi Konflik Sebabi Jelang Sidang PT BAP Rp120,99 Miliar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Eskalasi sengketa lahan yang menempatkan warga berhadapan dengan gugatan raksasa korporasi, memicu langkah politik dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran guna meredam tensi di lapangan.

    Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu turun menemui warga Sebabi, Minggu (4/10/2026), di tengah agenda resminya menyalurkan bantuan pangan dan air bersih untuk warga terdampak kekeringan.

    Saat dimintai tanggapan mengenai langkah hukum PT Binasawit Abadipratama (PT BAP), gubernur memberikan satu jawaban pasti dengan menyebut sedang memediasi dengan pihak perusahaan.

    Tenggat Waktu Majelis Adat

    Eksekusi lahan seluas 1.607 hektare atas putusan senilai Rp438,11 miliar terlaksana pada 24 September lalu. Pada hari eksekusi itu, Ketua Let (Hakim) Adat Wawan Embang menyebut komunikasi antara warga dan perusahaan sudah beberapa kali difasilitasi Agustiar Sabran, tanpa titik temu hingga putusan dibacakan.

    Majelis, katanya, akan menyerahkan kelanjutannya kepada Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan catatan bahwa “ada batas kesabaran, ada batas masa tunggu, ada batas kejenuhan”.

    Pada hari yang sama, anggota Majelis Hermas Bintih Assan mengatakan Majelis berharap penyelesaian lewat meja gubernur. Ia merujuk pada pesan gubernur agar investor dijaga dengan kebenaran dan keadilan.

    Hermas juga menyebut negosiasi masih terbuka selama tidak mengubah isi putusan. Ia menambahkan jangka dua atau tiga kali tujuh hari untuk satu sanksi adat yang tersisa, sebelum Majelis memanggil manajer-manajer PT BAP.

    Keesokan harinya, 25 September, PT BAP mendaftarkan gugatan baru di Pengadilan Negeri Sampit senilai Rp120,99 miliar terhadap enam Pangadu perkara adat. Sidang perdananya dijadwalkan pada Selasa (6/10/2026).

    Dalam perkara lain, perusahaan itu masih menggugat Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius senilai Rp104 miliar.

    Mediasi Menjelang Sidang

    Kanal Independen mewawancarai gubernur usai penyaluran bantuan pangan dan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kecamatan Telawang. Wawancara berlangsung singkat di sela jadwal gubernur yang padat hari itu.

    Atas pertanyaan soal putusan Basara Hai, gubernur menyatakan pemerintah mendengar aspirasi lebih dulu, hadir dalam persoalan ini, dan mendukung upaya penyelesaian.

    ”Kami akan datang dan mendengar dulu aspirasinya. Nanti, pemerintah pasti hadir untuk persoalan ini,” katanya.

    Atas pertanyaan soal gugatan PT BAP, ia menyatakan mengetahuinya, sedang memediasi dengan pihak perusahaan, dan meminta didoakan yang terbaik.

    Rute Menuju Titik Sengketa

    Pada kunjungannya di Telawang, gubernur menambah bantuan pangan 500 paket dan bantuan beras menjadi 1.500 sak.

    Hari itu gubernur juga menyalurkan bantuan di Baamang serta di Seruyan Raya, Danau Seluluk, dan Hanau, Kabupaten Seruyan.

    Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga bergerak ke km 79 jalan Sampit-Pangkalan Bun, Kecamatan Seruyan Raya, tempat massa Desa Bangkal menutup akses PT BAP untuk menuntut plasma.

    Selain itu, mendatangi aula terbuka Desa Sebabi, tempat Majelis Basara Hai menggelar sidang adat pada Agustus lalu.

    Beban Ganda Jabatan Strategis

    Agustiar berada di dua posisi sekaligus. Ia gubernur, dan Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah, lembaga yang membentuk Majelis Basara Hai.

    Namanya tercantum pada kolom ”mengetahui” SK pembentukan majelis, yang juga mewajibkan majelis melapor bertahap kepada Ketua Umum DAD.

    Wawan menilai, bila perusahaan menggugat putusan Basara Hai, yang digugat secara yuridis adalah SK tersebut.

    Mediasi yang disebut gubernur akan diuji dua penanda waktu, yakni sidang perdana gugatan baru yang dijadwalkan pada Selasa (6/10/2026), dan jangka yang disebut Hermas, yang bila dihitung sejak 24 September, berakhir sekitar 8 sampai 15 Oktober. (hgn/ign)

  • Kabut Asap Masih Menyelimuti Sampit, Bupati Kotim Perintahkan Lakukan Pendinginan Karhutla Hingga Tuntas

    Kabut Asap Masih Menyelimuti Sampit, Bupati Kotim Perintahkan Lakukan Pendinginan Karhutla Hingga Tuntas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menghadapi tantangan mengatasi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Sampit.

    Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, karhutla yang belum berakhir telah mengakibatkan operasional penerbangan terganggu dan sekolah terpaksa harus memberlakukan pembelajaran dari rumah demi keselamatan kesehatan siswa.

    Kondisi ini mendorong Bupati Kotim Halikinnor mengevaluasi secara teknis pola penanganan karhutla dan memerintahkan agar setiap titik kebakaran tidak hanya dipadamkan, tetapi dilanjutkan dengan pendinginan hingga benar-benar tuntas.

    Halikinnor menilai pola pemadaman yang selama ini dilakukan perlu diperbaiki. Tim selama ini bergerak cepat ketika mendapat laporan api membesar, tetapi persoalan muncul ketika satu titik sudah dipadamkan lalu petugas berpindah ke lokasi lain tanpa memastikan proses pendinginan benar-benar selesai.

    ”Kalau kita terus bergerak dari satu titik ke titik lain tanpa penyelesaian, sementara hujan belum tentu turun, asap akan kembali muncul, maka upaya pendinginan harus dilakukan sampai tuntas. Ada tim yang fokus melakukan pendinginan sampai bara api padam, pastikan asapnya benar-benar hilang,” kata Halikinnor saat memberikan arahan saat memimpin rapat evaluasi teknis penanganan karhutla di Aula BPBD Kotim, Rabu (30/9/2026).

    Karakter lahan gambut menjadi salah satu penyebabnya. Api yang terlihat di permukaan dapat saja padam, tetapi bara masih bertahan dan menjalar di bawah tanah.

    Ketika kondisi kembali kering dan terkena angin, bara tersebut dapat kembali menghasilkan asap.

    ”Apalagi tanah di Kotim sebagian besar gambut, api bisa menjalar di bawah permukaan tanah. Berbeda dengan tanah mineral di wilayah utara, api relatif lebih mudah dipadamkan,” ujarnya.

    Karena itu, Bupati meminta setiap titik yang ditangani benar-benar dituntaskan sebelum tim berpindah ke lokasi lain.

    ”Kalau ada satu titik, tuntaskan satu titik itu terlebih dahulu. Setelah itu bisa dilanjutkan ke titik lainnya,” tegasnya.

    Strategi pemadaman karhutla juga diperkuat Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra.

    Ia mengusulkan agar pemadaman dan pendinginan dilakukan oleh tim berbeda sehingga proses pendinginan tidak terhenti ketika muncul laporan kebakaran baru.

    ”Untuk satu titik panas, dua tim dapat dikerahkan: satu tim untuk pemadaman dan satu tim untuk pendinginan hingga asap benar-benar padam, bahkan bila diperlukan selama 24 jam,” kata Kadek saat memberikan masukan dan saran dalam rapat tersebut.

    Dengan pola itu, satu tim dapat fokus menghentikan api, sementara tim kedua tetap berada di lokasi untuk menyiram dan mendinginkan lahan hingga tidak lagi ditemukan asap maupun indikasi bara.

    Kadek juga meminta ketersediaan air dijaga sepanjang operasi. Sedikitnya tiga mobil tangki besar dan tiga alkon disiapkan sebagai sumber suplai air di lokasi.

    ”Begitu persediaan air tinggal seperempat, langsung isi ulang. Jangan menunggu air habis. Dengan begitu, suplai air terus tersedia,” ujarnya.

    Kebutuhan peralatan juga harus menyesuaikan kondisi medan. Untuk petugas di lapangan, selang berukuran 1,5 inci dinilai lebih efektif karena lebih mudah dibawa dibandingkan selang 2 inci yang lebih berat.

    Karhutla di Wilayah Selatan Sumbang Asap Hingga Ke Kota Sampit

    Rapat evaluasi juga membahas asal sumber asap yang mengepung Kota Sampit dan sekitarnya.

    Berdasarkan penjelasan BMKG dalam rapat, pergerakan arah angin membuat asap dari wilayah selatan berpotensi terbawa menuju kawasan kota.

    ”Penjelasan dari BMKG ini, nenjadi gambaran kita bersama. Artinya, sebagian besar asap yang muncul merupakan kiriman dari kebakaran di wilayah Selatan, seperti di Kecamatan Pulau Hanaut, Seranau, dan Mentaya Hilir Utara. Mungkin juga ada sedikit kontribusi dari Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit,” jelasnya.

    Persoalan sumber asap telah dipetakan, penanganan di wilayah selatan harus mendapat perhatian lebih besar.

    ”Karena sudah diketahui arahnya, maka upaya pemadaman di wilayah selatan harus diperkuat,” tegas Halikinnor.

    Petugas di Malam Hari Perlu Diperkuat

    Pemerintah juga mengevaluasi pembagian personel antara siang dan malam. Dalam rapat disebutkan kekuatan siang sekitar 22 personel, sedangkan malam hari hanya sekitar enam personel.

    Halikinnor menilai komposisi tersebut tidak seimbang, terlebih sejumlah titik api dapat muncul atau kembali membesar pada malam hari.

    ”Untuk malam hari, jumlah mobil dan personel perlu ditambah. Saat ini kekuatan siang hari jauh lebih besar daripada malam hari. Ini tidak seimbang, padahal banyak titik api muncul atau membesar pada malam hari,” ujarnya.

    Mulai 1 Oktober, pembagian shift diminta diperbaiki. Personel yang sudah bekerja pada siang hari tidak langsung ditugaskan kembali pada malam hari.

    Untuk mendukung mobilitas petugas, pemerintah daerah juga mengatur peminjaman kendaraan roda tiga dari kecamatan yang kondisinya relatif aman kepada wilayah yang membutuhkan.

    Dari sekitar 10 unit yang berpotensi masuk, hanya sekitar tiga unit yang dinilai masih benar-benar dalam kondisi baik. Halikinnor meminta tambahan unit diberikan ke lokasi prioritas.

    ”Kecamatan yang belum memiliki masalah besar agar meminjamkan kendaraan trail terlebih dahulu ke wilayah yang membutuhkan. Ini bukan pembagian permanen, melainkan pinjaman sementara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Halikinnor meminta penguatan peran masyarakat dalam penanganan karhutla. Karena, kebakaran sering kali terjadi berdekatan dengan kebun dan permukiman warga.

    Apabila diperlukan, masyarakat dapat dilibatkan membantu pemadaman dengan dukungan konsumsi dari BPBD.

    ”Berapa pun kebutuhan makan dan minumnya, selama benar-benar diperlukan untuk penanganan kebakaran, akan disiapkan,” katanya.

    Setiap RT dapat mengirimkan warga untuk membantu petugas. Para camat juga diminta terus melakukan edukasi agar masyarakat tidak membiarkan api merembet.

    ”Jangan sampai api sudah dekat dengan kebun atau rumah, tetapi warga lain tidak peduli,” ujar Halikinnor.

    Halikin juga mendorong pembentukan relawan peduli api di wilayah yang rawan kebakaran agar masyarakat memiliki peran lebih besar dalam pencegahan maupun penanganan dini.

    Untuk masyarakat yang terdampak asap, bantuan masker dan kebutuhan lainnya akan disalurkan melalui kecamatan.

    Sumur Bor Jadi Penopang Suplai Air

    Keterbatasan air menjadi tantangan besar dalam proses pendinginan. Sejumlah sumber air permukaan mengalami penyusutan bahkan kosong sehingga pembangunan sumur bor dinilai penting.

    Halikinnor meminta dua hingga empat sumur bor tambahan dibangun di lokasi strategis yang dapat melayani wilayah sekitarnya.

    Namun, pembangunan sumur tidak selalu mudah. Kedalaman sekitar 16 meter di sejumlah lokasi belum tentu langsung menemukan sumber air. Karena itu, tim personel pemadaman di lapangan diminta memanfaatkan sumber air yang ada di lokasi terdekat dari titik api.

    ”Untuk jangka panjang, pembangunan sumur permanen perlu ditentukan titik sumber airnya dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Karena, persoalan keterbatasan sumber air selalu jadi kendala pemadaman di saat musim kemarau,” ujarnya.

    Operasional Penerbangan dan Sekolah Jadi Indikator Keberhasilan Penanganan Karhutla

    Halikinnor kembali menegaskan bahwa indikator keberhasilan dalam penanganan karhutla, baik upaya pemadaman, pendinginan hingga penanganan kabut asap dinyatakan kondusif apabila operasional penerbangan dan pembelajaran di sekolah kembali normal.

    ”Dua indikator ini menjadi barometer keberhasilan dalam penanganan karhutla. Targetnya, Bandara Haji Asan Sampit dapat didarati pesawat dan anak-anak dapat kembali belajar tatap muka. Jika dua hal itu berjalan normal, maka aktivitas lainnya juga dapat kembali normal,” ujarnya.

    Selain penanganan karhutla, Bupati juga menyoroti persoalan air yang mulai berpengaruh di sejumlah wilayah.

    Halikinnor mengatakan kekurangan air layak minum tidak hanya terjadi di wilayah selatan, tetapi juga terjadi di wilayah utara hingga wilayah Kota Sampit, salah satunya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    ”Yang mengalami kebutuhan mendesak adalah air minum, bukan sekadar air bersih untuk kebutuhan umum. Masyarakat membutuhkan air yang sudah diolah dan siap diminum,” ujarnya.

    Ia mencontohkan water treatment milik Brimob yang mampu mengolah air menjadi layak minum seperti air kemasan.

    ”Air baku sebenarnya masih ada, namun air menjadi asin karena dampak intrusi air laut,” katanya.

    Halikinnor mengatakan pemerintah telah mengarahkan direksi Perumdam Tirta Mentay untuk mencari teknologi yang dapat mengolah air dengan kondisi tersebut agar tetap dapat dikonsumsi masyarakat.

    ”Di wilayah kota, air juga sudah mulai payau. Karena itu, kami sudah mengarahkan direksi PDAM untuk mencari teknologi agar air tersebut tetap dapat diolah dan dikonsumsi masyarakat,” jelasnya.

    Jaringan Perumdam ke arah selatan Kotim, saat ini telah mencapai Desa Parebok, Pemerintah daerah juga telah merencanakan pengembangan jaringan hingga Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Pulau Hanaut melalui pipa bawah laut.

    ”Tantangan utamanya adalah air baku yang mulai asin. Namun, ada teknologi dan alat untuk mengatasinya. Saya sudah meminta PDAM menghitung harga peralatan tersebut agar dapat dipertimbangkan untuk dibeli,” kata Halikinnor.

    Dalam rapat evaluasi teknis, bupati menfokuskan pendinginan sebagai pekerjaan utama dalam tahap lanjutan penanganan karhutla Kotim hingga tidak menimbulkan asap.

    Pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan penanganan sekaligus kemungkinan perpanjangan masa darurat berdasarkan kondisi lapangan.

    Ia juga menyampaikan rencana akan memberikan penghargaan kepada pihak yang aktif membantu penanganan karhutla, yang akan diberikan pada peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Timur pada 7 Januari 2027.

    ”Kita tetap harus berikhtiar dan berdoa. Jika upaya melalui jalur darat sudah dilakukan, kita jangan lupakan upaya jalur langit, dengan memohon doa kepada Allah agar segera menurunkan hujan,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Tradisi Sebelum Merdeka di Bawah Bayang Pidana: Akar Penolakan Inpres Karhutla di Kotim

    Tradisi Sebelum Merdeka di Bawah Bayang Pidana: Akar Penolakan Inpres Karhutla di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Praktik berladang dengan cara membakar telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat adat Dayak jauh sebelum Republik Indonesia merdeka.

    Namun, tradisi turun-temurun ini kini berada di bawah bayang-bayang sanksi pidana seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

    Ancaman pemidanaan terhadap peladang kecil ini terasa semakin timpang ketika dihadapkan pada realitas lapangan yang dinilai membiarkan korporasi beroperasi bebas.

    Ironi ini mencuat dari Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur (Kotim). Alat berat yang ditengarai milik PT Bintang Sakti Lenggana (BSL) dilaporkan sempat membelah kawasan tersebut, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan itu pada 2022.

    Kejanggalan yang mengemuka berdasarkan pantauan lembaga sipil dan keluhan warga di sejumlah media beberapa waktu lalu ini menjadi cermin ketidakadilan yang nyata.

    Realitas timpang inilah yang memicu pengamat kebijakan publik Kotim, Riduwan Kesuma, menyerukan penolakan terhadap penegakan Inpres tersebut.

    Melalui rentetan temuan di Antang Kalang, tokoh masyarakat setempat memperkirakan setidaknya seribu hektare hutan telah terbuka.

    Lima ratus hektare di antaranya diklaim sudah ditanami sawit hingga memasuki masa panen. Muncul indikasi di tengah warga bahwa sebagian lahan itu kini berstatus Area Penggunaan Lain melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

    Padahal, program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kecil, bukan korporasi yang izinnya telah dicabut oleh negara. Warga setempat mengaku tidak pernah menerima sosialisasi resmi mengenai perubahan status lahan ini.

    Kondisi tersebut menjadi pijakan Riduwan menyuarakan kritik kerasnya. Dia menilai regulasi kehutanan Indonesia lebih banyak melayani kepentingan kelompok, pengusaha, dan kekuatan politik ketimbang melindungi masyarakat kecil.

    Kehadiran Inpres 11/2026 dinilainya sekadar melanjutkan pola usang tersebut.

    ”Kita bercermin dari sebelum kemerdekaan RI, di mana masyarakat dalam berladang menetap maupun berladang berpindah secara turun-temurun sudah dilakukan dengan cara membakar dengan luasan yang sudah mereka rencanakan dan melokalisasi rambatan api dalam kegiatan itu. Belakangan, sesudah kemerdekaan pun masih mereka lakukan dengan cara membakar untuk berladang sampai saat ini,” kata Riduwan, Jumat (2/10/2026).

    Dia memandang persoalan utama tidak terletak pada tradisi berladang itu sendiri, melainkan pada tumpukan regulasi yang terus berlipat ganda setiap tahun.

    ”Hanya saja, seiring dengan adanya pemerintahan RI dengan begitu banyak undang-undang tentang kehutanan yang dibuat, bahkan Inpres dan Permen yang diterbitkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, yang hanya dibuat untuk kepentingan kelompok, pengusaha, kekuatan partai politik yang tidak lain untuk melindungi dan untuk keuntungan mereka sendiri,” ujarnya.

    Riduwan turut mencontohkan era Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2014, yang dia sebut sebagai masa keemasan keluarnya izin untuk kepentingan korporasi.

    Dia pun mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah agar mengusut tuntas program pelepasan kawasan hutan beraroma TORA di provinsi ini.

    ”Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejati Kalteng agar mengusut program pelepasan kawasan hutan yang berbau Tora ini di Kalteng sampai tuntas dan seret pelakunya sampai kemeja persidangan,” tegasnya.

    SOROTI INPRES: Riduwan Kesuma, pengamat politik dan kebijakan publik di Kotawaringin Timur.

    Birokrasi Tumpang Tindih di Jantung Borneo

    Pandangan Riduwan mengenai regulasi kehutanan yang saling berbenturan memiliki landasan kuat. Lembaga pemantau independen pernah mengategorikan persoalan ini sebagai penyakit kronis tata kelola hutan dan gambut Indonesia.

    Terdapat sedikitnya lima bidang regulasi berbeda yang mengatur kawasan serupa tanpa harmonisasi yang jelas, meliputi agraria, kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan, dan tata ruang.

    Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2012 bahkan mencatat wilayah Kalimantan Tengah sudah diselimuti puluhan konsesi yang saling tumpang tindih, jauh sebelum moratorium kehutanan pertama terbit.

    Tiga Inpres moratorium pada 2011, 2013, dan 2018 berulang kali menuai kritik dari organisasi pemantau akibat dinilai gagal membereskan benang kusut ini.

    Pemerintah Provinsi Kalteng menyadari persoalan ini masih berlangsung. Sekretaris Daerah Kalteng pernah memimpin rapat khusus guna membahas rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan.

    Rapat tersebut secara eksplisit mengidentifikasi keberadaan izin lokasi serta izin usaha perkebunan yang bertabrakan dengan kawasan hutan adat, hutan tanaman industri, pertambangan, dan TORA sekaligus.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir 2021 membeberkan fakta serupa: ada 1,16 juta hektare perkebunan sawit di Kalimantan Tengah berindikasi bermasalah akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan.

    Angka Pelepasan Lahan dan Ruang Debat

    Mengenai era Zulkifli Hasan, data penelusuran Kanal Independen menemukan deret angka yang mempertegas argumen Riduwan.

    Merujuk sebuah studi yang pernah dikutip Bisnis.com, Zulkifli Hasan semasa menjabat Menteri Kehutanan periode 2009-2014 menerbitkan izin perkebunan kepada pelaku bisnis seluas 1,64 juta hektare.

    Angka ini setara hampir 70 persen dari total luas izin serupa untuk pebisnis sepanjang 2004-2017, melampaui menteri kehutanan lain pada periode sebelum maupun sesudahnya.

    Eks Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli, Hadi Daryanto, pernah membantah sentimen di balik besaran angka tersebut.

    Dia menyebut pelepasan 1,64 juta hektare itu murni demi kepastian tata ruang akibat pemekaran daerah, bukan untuk memuluskan izin kebun sawit. Perdebatan mengenai motif ini tetap berstatus terbuka di ruang publik.

    Ironi Ekspansi di Antang Kalang

    Kekhawatiran Riduwan menemukan wujud kasat mata di Kotim. Pencabutan izin konsesi PT BSL seluas 5.906 hektare pada 2022 seharusnya menjadi akhir bagi aktivitas perusahaan tersebut di Antang Kalang.

    Bupati Kotim Halikinnor bahkan sempat melontarkan wacana untuk menjadikan sekitar 4.000 hektare dari eks konsesi itu sebagai hutan monumental, yang memelihara ragam pohon ulin berdiameter besar peninggalan ratusan tahun.

    Catatan pemantauan Save Our Borneo pada periode 1 Juli hingga 2 Desember 2025 justru menunjukkan ada 140 hektare hutan baru yang dibabat di kawasan tersebut.

    Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (DAMANDA) Kotim, Hardy P Hadi, menyebut pihak perusahaan malah menambah jumlah alat berat kendati izinnya telah mati.

    Ekspansi itu ditengarai merangsek lahan berstatus TORA dan Area Penggunaan Lain milik masyarakat.

    Polres Kotim sempat turun menyelidiki temuan ini pada Desember 2025, namun aparat menilai perusahaan bersikap tidak kooperatif saat pengecekan lapangan.

    Bupati Halikinnor berjanji mengevaluasi perizinan tersebut sejak awal Januari 2026. Merujuk data terakhir yang dihimpun Kanal Independen, Pemerintah Kabupaten Kotim masih menyatakan proses itu mandek dalam tahap kajian. Belum ada keputusan final mengenai status lahan maupun pertanggungjawaban hukum perusahaan.

    Ombudsman RI juga mendeteksi pola serupa saat meninjau tata kelola sawit di Kotim pada Agustus 2024. Salah satu temuan berada di lahan Koperasi Bukit Lestari, Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu.

    Lahan seluas 851 hektare yang dikelola 192 petani kecil itu berstatus kawasan hutan dan hanya berbekal Surat Keterangan Tanah, bukan hak atas tanah yang sah secara menyeluruh.

    Dua potret ini, yang satu berpusat pada korporasi besar dan lainnya melibatkan ratusan petani kecil, sama-sama lahir dari rahim ketidakjelasan status lahan.

    Tanggung Jawab Ketat untuk Korporasi

    Penegakan Inpres 11/2026 juga menyasar korporasi secara nasional hingga melampaui batas wilayah Kotim. Dua minggu setelah aturan terbit, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi akibat insiden kebakaran di wilayah konsesi mereka.

    Sebanyak 36 badan usaha berada di Kalimantan, mencakup 6 perusahaan di Kalteng dengan hamparan area seluas 2.684 hektare.

    Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan penegakan hukum terhadap korporasi menggunakan prinsip strict liability.

    Prinsip ini memberikan beban tanggung jawab penuh kepada pemegang izin konsesi begitu kebakaran terjadi di wilayahnya, tanpa perlu ada pembuktian unsur kesengajaan terlebih dahulu.

    Polri turut bertindak dengan menetapkan 138 tersangka perorangan dalam kasus karhutla, rinciannya 119 orang diduga sengaja dan 19 lainnya akibat kelalaian.

    Rangkaian penegakan ini memperlihatkan bahwa regulasi baru tersebut turut memuat ancaman sanksi bagi korporasi secara tertulis, tidak hanya membidik peladang kecil.

    Ketentuan ketat terhadap korporasi menuntut pembuktian eksekusi hingga tuntas. Kasus PT BSL di Antang Kalang menjadi saksi bisu, karena masalahnya terbiarkan mengambang bertahun-tahun sejak izinnya dicabut pada 2022.

    Muara Keluhan Rakyat Kecil

    Terdapat benang merah yang mengikat desakan Riduwan dengan permintaan Ketua DPRD Kotim Rimbun sebelumnya, meski keduanya berpijak pada sudut pandang berbeda mengenai nasib Inpres 11/2026.

    Baca Juga: Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    Rimbun menuntut pemerintah turun langsung memaparkan aturan membakar lahan ini sampai ke tingkat desa sebelum menjatuhkan sanksi kurungan kepada peladang.

    Selaras dengan itu, warga Antang Kalang juga mengaku tidak pernah menerima komunikasi resmi perihal kabar perubahan status lahan eks PT BSL menjadi area TORA.

    Keduanya bermuara pada akar yang sama: tertutupnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat terkait status ruang hidup mereka dan ragam regulasi yang menyertainya.

    Celah struktural inilah yang selalu memosisikan rakyat kecil sebagai pihak terakhir yang menerima informasi, namun menjadi kelompok paling rentan menanggung sanksi hukum. (ign)

  • Satu Tiang Miring Menanti Ambruk: Janji Perbaikan Jembatan Cempaga Tak Kunjung Terealisasi

    Satu Tiang Miring Menanti Ambruk: Janji Perbaikan Jembatan Cempaga Tak Kunjung Terealisasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jajaran tiang fender semestinya menjadi perisai pilar utama Jembatan Cempaga. Sekarang, pelindung fisik itu hanya tersisa satu batang.

    Kondisinya miring. Posisinya seolah tinggal menunggu waktu sampai lambung tongkang pengangkut CPO kembali menyenggol dan menghancurkan pertahanan terakhir jembatan di atas Sungai Cempaga tersebut.

    Hampir tiga bulan berlalu sejak insiden tabrakan tongkang melumpuhkan struktur pengaman itu. Perbaikan belum kunjung terealisasi.

    Warga pengguna jembatan paham betul risiko di depan mata. Hilangnya fender berarti lenyapnya bantalan peredam antara badan raksasa besi dan pilar penopang jembatan.

    ”Kalau tidak salah, hampir tiga bulan sudah tiang fender ini belum juga diperbaiki setelah disenggol tongkang CPO beberapa waktu lalu,” kata Yadi, warga yang ditemui di lokasi, baru-baru ini.

    Akses penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi warga seberang Sungai Cempaga, anak aliran Sungai Mentaya. Jembatan Cempaga menyambungkan Kecamatan Cempaga dengan Kecamatan Seranau hingga Pulau Hanaut.

    Apabila pilar utama rusak dan memicu penutupan akses, pergerakan warga beserta distribusi barang sepanjang koridor tersebut berisiko terhambat parah.

    Masyarakat kini menuntut dua tindakan konkret. Pertama, pelaksanaan perbaikan fender secepatnya. Kedua, pemeriksaan teknis menyeluruh terhadap kondisi pilar utama untuk mendeteksi potensi kerusakan tersembunyi akibat benturan sebelumnya.

    Misteri di Balik Angka Rp700 Juta

    Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kabupaten Kotawaringin Timur, Mentana Dhinar Tistama, sebelumnya menyatakan penabrak wajib menanggung perbaikan. Estimasi biaya pemulihan mencapai Rp700 juta.

    ”Pihak tersebut bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan itu dan dalam waktu dekat akan segera diperbaiki,” katanya, belum lama ini.

    Janji perbaikan dalam waktu dekat nyatanya menggantung hingga mendekati bulan ketiga. Publik juga tidak pernah mendapat penjelasan mengenai detail mendasar insiden ini.

    Nama perusahaan pemilik tongkang, tanggal pasti kejadian, hingga status administratif perbaikan entah masuk tahap lelang atau sekadar negosiasi ganti rugi belum pernah diungkap ke publik.

    Payung Hukum yang Luput dari Perhatian

    Fakta yang kerap luput dari perhatian publik adalah Kalimantan Tengah sebenarnya telah mengantongi instrumen hukum khusus mengenai persoalan ini.

    Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang hadir menggantikan aturan serupa yang berlaku sejak 1999.

    Perda ini mengatur jauh lebih rinci daripada imbauan keselamatan pelayaran biasa. Aturan ini mewajibkan setiap nakhoda, pemilik kapal, atau agen pelayaran menandatangani surat pernyataan tanggung jawab sebelum melintas di bawah jembatan bentang panjang.

    Setiap tongkang wajib mendapat pengawalan minimal tiga kapal penarik dan pendorong berkapasitas mesin 350 hingga 500 PK, menyesuaikan ukuran bentang jembatan. Batas kecepatan maksimal dipatok empat knot dalam radius satu mil laut dari jembatan.

    Regulasi ini juga mengamanatkan pembentukan Tim Pengawas Terpadu yang berisi unsur pemerintah kabupaten atau kota, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), kepolisian, serta TNI.

    Tim ini harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati maksimal 90 hari setelah Perda diundangkan pada 30 September 2015, lalu dilaporkan ke Gubernur paling lambat 15 hari berselang.

    Fasilitas fisik berupa Pos Pengawasan Terpadu dengan kelengkapan kapal patroli dan radio komunikasi wajib didirikan di kabupaten yang mengelola jembatan bentang panjang berisiko tinggi.

    Biaya pembangunan dan operasionalnya dibebankan pada APBD kabupaten. Apabila terjadi kecelakaan yang merusak konstruksi jembatan, petugas pos wajib melapor ke Gubernur paling lambat satu jam usai kejadian.

    Lebih dari itu, Perda Nomor 8 Tahun 2015 membentuk Tim Investigasi khusus yang melibatkan Dinas Perhubungan, KSOP, Dinas Pekerjaan Umum, kepolisian, dan Inspektorat Provinsi Kalteng.

    Tim ini bertugas menaksir kerusakan, menetapkan besaran ganti rugi, serta mengawal ancaman sanksi pidana penjara hingga satu tahun bagi nakhoda pelanggar.

    Kanal Independen belum memperoleh data teknis spesifik kedalaman dan lebar alur Sungai Mentaya untuk memastikan apakah Jembatan Cempaga resmi masuk kategori jembatan bentang panjang dalam Perda ini.

    Bukti publik mengenai terbitnya Keputusan Bupati untuk pembentukan Tim Pengawas Terpadu dan pendirian Pos Pengawasan Terpadu juga belum ditemukan.

    Batas 7 GT di Hadapan Tongkang Raksasa

    Kotawaringin Timur sebenarnya mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau pada 31 Juli 2015 era Bupati Supian Hadi.

    Akan tetapi, materi perda tersebut murni mengatur rezim perizinan usaha. Aturan ini hanya mencakup pendaftaran kapal, surat ukur, sertifikat kelaikan, izin trayek, dan izin usaha angkutan sungai.

    Sanksi administratifnya berkisar pada peringatan tertulis hingga pencabutan izin bagi operator tanpa dokumen resmi.

    Tidak ada satu pun pasal dalam Perda Kotim yang mengatur skema perlindungan jembatan, batas zona aman struktur penopang, maupun standar baku pengawalan tongkang.

    Ruang lingkupnya bahkan sebatas kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT. Angka ini jauh di bawah ukuran raksasa tongkang pengangkut CPO yang umumnya menyentuh ratusan hingga ribuan GT.

    Faktanya, instrumen hukum Pemkab Kotim tersebut sama sekali tidak dirancang untuk menjangkau kaliber tongkang penabrak Jembatan Cempaga.

    Satu tiang fender yang tersisa di Jembatan Cempaga kini berdiri miring. Konstruksi rapuh itu menjadi satu-satunya penghalang fisik antara lambung tongkang berikutnya dengan pilar utama penopang akses hidup warga di seberang Sungai Mentaya. (ign)

  • Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    SAMPIT, kanalindependen.id – Niat Sarbani bin Satrah terbilang sederhana. Peladang ini hanya ingin membuka 1,4 hektare lahan di pinggir Jalan Trans Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, untuk bertanam sawit.

    Dia meyakini tanah itu miliknya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit berpandangan sebaliknya.

    Merujuk Surat Keterangan Menteri Kehutanan Nomor SK-6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, bidang tanah yang dibakar Sarbani pada 10 Agustus 2023 tersebut tercatat sebagai Kawasan Hutan Produksi.

    Api dari tumpukan semak menjalar hingga tujuh hektare. Palu hakim jatuh pada awal Februari 2024. Sarbani divonis sembilan bulan penjara beserta denda Rp2,5 miliar.

    Putusan itu menjadi potret yang memperlihatkan sempitnya ruang hukum bagi peladang di Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Realitas penegakan hukum ini sudah berjalan jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar pada 31 Agustus 2026.

    Ketua DPRD Kotim, Rimbun, merespons kehadiran Inpres tersebut dengan kekhawatiran terkait nasib kearifan lokal masyarakat Dayak. Tradisi berladang berpotensi tergerus apabila penerapan aturan mengabaikan realitas sosial di lapangan.

    ”Inpres Nomor 11 Tahun 2026 terkesan menghilangkan kearifan lokal adat di Bumi Isen Mulang, khususnya di Bumi Habaring Hurung,” kata Rimbun, Jumat (2/10/2026).

    Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya menyeimbangkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan perlindungan tradisi peladang.

    ”Hendaknya Inpres ini disosialisasikan dulu sebelum menindaklanjuti atau menindak peladang yang membakar lahan, sehingga menjadi satu pemahaman dan satu frekuensi untuk memberikan informasi dan pemahaman bersama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Penelusuran Kanal Independen terhadap tujuh putusan pengadilan di Kalteng, mencakup perkara di PN Sampit, PN Palangka Raya, dan PN Pangkalan Bun, mengonfirmasi kekhawatiran Rimbun memiliki landasan yang sangat konkret.

    Mengunci Berlapis Perlindungan Adat

    Teks Inpres 11/2026 tidak secara eksplisit menghapus pengecualian kearifan lokal. Pengecualian tersebut tetap tercantum, tetapi terikat oleh tujuh syarat berlapis yang wajib dipenuhi seluruhnya agar praktik berladang dianggap legal.

    Syarat itu menetapkan pembakaran harus wujud adat yang nyata dan turun-temurun, dibatasi maksimal dua hektare per kepala keluarga, serta khusus untuk tanaman pangan nonkomersial. Peladang juga wajib membuat sekat bakar.

    Regulasi ini melarang pembakaran di ekosistem gambut, radius 500 meter dari peta ekosistem gambut nasional, kawasan lindung, maupun sempadan sungai. Larangan serupa berlaku untuk kepentingan korporasi dan kawasan hutan.

    Praktik ini baru sah dilakukan setelah masyarakat mengantongi rekomendasi dari pemerintah pusat atau daerah, serta mendapat pendampingan langsung.

    Gubernur juga diwajibkan meninjau ulang seluruh kebijakan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara itu, bupati dan wali kota dituntut menghentikan aktivitas pembakaran yang mengatasnamakan adat apabila tidak memenuhi seluruh syarat hukum tersebut.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menilai pengetatan aturan ini sebagai prakondisi penting dalam menghadapi ancaman El Nino.

    Kementerian Lingkungan Hidup merespons aturan tersebut dengan menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi, serta mengutip data Polri yang telah menetapkan 138 tersangka karhutla secara nasional.

    Pasal Kembar untuk Peladang dan Warga Kota

    Bukti paling kuat mengenai rentannya pelindungan kearifan lokal terlihat dari kasus Gusti Maulidin, peladang 63 tahun asal Desa Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

    Maulidin membuka ladang padi bersama delapan anggota keluarganya pada September 2019. Dia membangun sekat bakar, menunggui lokasi hingga api benar-benar padam pukul tiga sore, dan mengelola tanah mineral, bukan gambut.

    Kesaksian pihak kepolisian membenarkan api di ladang Maulidin sudah padam saat petugas tiba. Jaksa tetap menariknya ke meja hijau dengan empat pasal berlapis.

    Dakwaan mencakup UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memuat pengecualian kearifan lokal, UU Kehutanan, Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan menimbulkan kebakaran, dan Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian.

    PN Pangkalan Bun menjatuhkan putusan pada 16 Desember 2019. Majelis hakim pimpinan Heru Karyono tidak memilih dakwaan lingkungan hidup maupun kehutanan.

    Hakim menjatuhkan vonis melalui dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 187 ke-1 KUHP. Maulidin dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan vonis lima bulan penjara (Putusan Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu).

    Sarwani, tetangga Maulidin yang membuka ladang di lokasi terpisah, menerima hukuman identik melalui Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu.

    Seluruh kepatuhan Maulidin terhadap syarat kearifan lokal tidak mampu menghindarkannya dari jeruji besi. Majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal umum KUHP, bukan pasal UU PPLH yang memuat pengecualian kearifan lokal.

    Pola serupa terdeteksi secara konsisten dalam empat perkara yang ditelusuri Kanal Independen. Dua kasus lain bahkan tidak memiliki kaitan dengan ladang adat.

    H Johan, seorang sopir yang membersihkan rumput pekarangan rumahnya di Kelurahan Langkai, Palangka Raya pada 2019, divonis tujuh bulan penjara.

    Bara api dari pekarangannya menjalar tiga hari kemudian ke lahan tetangga, lalu hakim menjeratnya dengan Pasal 187 ke-1 KUHP.

    Nasib serupa dialami Totok Prayoga, karyawan swasta yang membersihkan pekarangan istrinya di Kelurahan Tanjung Pinang, Palangka Raya, pada 2023. Dia menerima vonis sembilan bulan penjara pada Mei 2024 dengan jeratan pasal yang persis sama.

    Empat terdakwa, dua dari ladang adat dan dua dari pekarangan kota, menerima vonis bersalah dari pasal identik. Kepatuhan peladang pada tradisi adat hanya meringankan masa hukuman, namun tidak membebaskan mereka dari status terpidana.

    Jejak Hukum di Meja Hijau Sampit

    PN Sampit memiliki rekam jejaknya sendiri. Selain perkara Sarbani, pengadilan ini pernah menyidangkan Rudiansyah alias Rudi pada 2020.

    Terdakwa membuang puntung rokok ke semak kering di Desa Muara Dua, Kabupaten Seruyan, yang posisinya bersebelahan dengan HGU PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Api membakar 319 hektare lahan. Hakim menjatuhkan vonis tiga bulan penjara atas dasar kelalaian.

    Dua kasus di PN Sampit ini memang tidak berangkat dari niat menjalankan kearifan lokal. Persoalannya, jika ketidaksengajaan atau ketidaktahuan status kawasan hutan bisa berujung denda Rp2,5 miliar, ancaman serupa mengintai peladang Dayak Kotim yang membuka lahan tanpa menyadari ladangnya bersinggungan dengan peta kawasan hutan.

    Risiko ini sangat nyata mengingat Kotim memiliki daftar panjang sengketa tanah adat berhadapan dengan klaim kawasan hutan maupun konsesi korporasi.

    Gambut Terlarang sejak 2020

    Fakta persidangan Totok di Palangka Raya mengungkap regulasi lain yang membatasi ruang gerak pembakaran lahan. Lidya Veraindah, ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

    Regulasi ini menegaskan pembakaran di lahan gambut tidak bisa mendapatkan izin dengan alasan apa pun. Pengecualian pembakaran lahan juga gugur sepenuhnya saat daerah berstatus siaga darurat bencana.

    Perda Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2003 turut mewajibkan izin tertulis untuk segala jenis pembakaran lahan.

    Berdasarkan penelusuran Kanal Independen, belum ditemukan aturan spesifik yang setara di tingkat Kotim. Rujukan utamanya bersandar pada Perda Kalteng.

    Larangan membakar lahan gambut, ekosistem yang mendominasi kawasan tengah dan selatan Kotim, sudah berlaku tanpa pengecualian sejak 2020. Kehadiran Inpres 11/2026 memperketat situasi ini dengan larangan pembakaran di kawasan hutan dan kewajiban rekomendasi dari pemerintah.

    Kondisi tersebut memiliki akar sejarah. Kalteng pernah memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur detail praktik kearifan lokal.

    Aturan ini dicabut pemerintah pusat saat krisis kabut asap parah tahun 2015. Sejak pencabutan tersebut, posisi argumen kearifan lokal melemah drastis di ruang sidang, sebagaimana tergambar dalam kasus Maulidin dan Sarwani.

    Kontras Satu Hektare dan Ribuan Hektare

    Realitas paling timpang terlihat dari Kabupaten Kotawaringin Barat, wilayah tempat Maulidin diadili. Konsesi perkebunan sawit PT Kumai Sentosa terbakar seluas 2.600 hingga 3.000 hektare pada 2019.

    PN Pangkalan Bun, pengadilan yang menjatuhkan vonis penjara bagi Maulidin, memutus perusahaan tersebut tidak terbukti bersalah secara pidana pada Februari 2021.

    PT Kumai Sentosa baru kalah melalui gugatan perdata terpisah senilai Rp175,18 miliar. Dua keluarga peladang, yang salah satunya diketahui hanya mengelola lahan sekitar satu hektare, berakhir di penjara.

    Sementara itu, korporasi dengan ribuan hektare lahan terbakar luput dari jerat pidana di wilayah hukum yang sama.

    Kalender Darurat Nyaris tanpa Jeda

    Satu ketentuan kunci dalam Inpres 11/2026 menetapkan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal hanya sah dilakukan apabila status darurat karhutla telah dicabut oleh kepala daerah.

    Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari, mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026. Status ini dinaikkan menjadi tanggap darurat pada 30 Juli, lalu diperpanjang tiga kali berturut-turut.

    Perpanjangan terakhir diputuskan hingga 15 Oktober 2026 melalui rapat evaluasi pimpinan Bupati Kotim Halikinnor pada Selasa (29/9/2026). Rapat tersebut digelar hanya tiga hari sebelum Rimbun menyuarakan kekhawatirannya.

    Data evaluasi menunjukkan skala api di Kotim. Terdapat 38.304 titik panas dan 1.171 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 2.079 hektare lahan hingga akhir September 2026.

    Angka ini melonjak tajam dibandingkan 453 titik panas sepanjang 2025. Pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan Rp15 miliar untuk penanganan darurat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Imam Subekti, yang menjabat sejak 11 September 2026 menggantikan Multazam, menyatakan kondisi karhutla belum mereda.

    Memasuki awal Oktober, kabut asap masih mengepung Sampit. Angin dari arah timur membawa kiriman asap dari Kecamatan Pulau Hanaut, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    Sepanjang 8 April hingga 15 Oktober 2026, Kotim selalu berada dalam status darurat karhutla. Rentang waktu ini bertepatan dengan musim tradisional peladang membuka lahan.

    Jika Inpres ini diterapkan secara ketat, peladang Kotim praktis tidak memiliki jendela waktu legal untuk membakar ladang sepanjang tahun ini.

    Solusi Nyata, Jangan Hanya Melarang

    Rimbun mendorong pemerintah turun langsung memberikan penjelasan hingga ke tingkat desa, tidak hanya menerbitkan aturan dari Jakarta.

    Pemkab diminta menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat apabila pembukaan lahan dengan cara membakar benar-benar dilarang.

    ”Kalau memang masyarakat dilarang membakar lahan, pemerintah juga harus memberikan solusi dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu peladang. Jangan hanya janji akan dibantu, tetapi realisasinya tidak ada. Pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa tetap berladang tanpa melanggar aturan. Jadi, jangan hanya mengedepankan larangan dan penindakan, tetapi juga harus ada solusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Permintaan Rimbun sejalan dengan amanat Inpres 11/2026 yang mewajibkan pemegang izin usaha menyediakan alat berat, termasuk ekskavator, demi membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

    Berkaca pada rekam jejak peradilan di Kalteng, peladang yang mematuhi syarat adat tetap rentan dipidana. Kewajiban penyediaan alat berat tersebut baru memiliki makna jika benar-benar terealisasi di lapangan sebelum mesin penegakan hukum menyasar peladang kecil. (ign)

  • Mulus Saja Tak Cukup: Menagih Rambu dan Penerangan di Balik Proyek Rp9,72 Miliar Sampit-Samuda

    Mulus Saja Tak Cukup: Menagih Rambu dan Penerangan di Balik Proyek Rp9,72 Miliar Sampit-Samuda

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hamparan aspal baru kini menutupi 21 titik kerusakan yang membelah jalur Sampit-Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pekerjaan fisik yang membentang efektif sepanjang empat kilometer ini menelan nilai kontrak Rp9,72 miliar.

    Rata-rata panjang penanganan mencapai 190 meter per segmen. Realisasi fisik proyek inilah yang ditinjau langsung oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (1/10/2026).

    Wakil Ketua Komisi IV HM Rusdi Gozali memimpin inspeksi lapangan untuk menakar kesesuaian anggaran dengan realita fisik.

    Dia turun bersama Sekretaris Komisi IV H Sirajul Rahman dan Anggota Komisi IV Abdul Hafid. Mendampingi rombongan dewan, hadir pula Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalteng Chandra Puji Asmara dan Kepala Desa Bapeang Eko Hidayat.

    Wajah baru jalan provinsi ini memang membawa napas lega bagi warga. Mewakili aspirasi sejumlah kepala desa di sepanjang koridor, Eko Hidayat menyatakan masyarakat cukup puas dengan hasil peningkatan jalan.

    Namun, mulusnya aspal masih menyisakan catatan keselamatan. Kelengkapan vital seperti marka jalan, zebra cross, rambu lalu lintas, hingga lampu penerangan di titik-titik rawan kecelakaan belum tersedia. Fasilitas pendukung ini diharapkan bisa masuk dalam Tahun Anggaran 2027.

    Model pembagian pekerjaan ke dalam 21 segmen ini menunjukkan pendekatan pragmatis. Kucuran dana difokuskan lebih dulu untuk menyasar titik kerusakan yang mendesak, alih-alih melakukan pengaspalan menyeluruh dari ujung ke ujung.

    ”Usulan-usulan ini perlu segera dibahas dengan dinas terkait. Kita ingin pembangunan yang sudah dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat, termasuk kelengkapan pendukung dan keselamatan jalannya,” kata Rusdi.

    Inspeksi di jalur Sampit-Samuda ini merupakan satu rangkaian panjang dari kerja pengawasan dewan.

    Merujuk pada surat kunjungan kerja tertanggal 29 September 2026, rombongan legislator yang sama telah lebih dulu membedah fisik proyek di ruas Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu sehari sebelumnya, Rabu (30/9/2026).

    Pola Pendanaan Bertahap di Koridor Selatan

    Bagi Anggota Komisi IV Abdul Hafid, perbaikan ini harus dilihat dalam kerangka kesinambungan pembangunan wilayah selatan. Ia mendorong agar penanganan jalan tidak berhenti di Sampit-Samuda, melainkan dilanjutkan secara bertahap menembus ruas Samuda-Ujung Pandaran, Ujung Pandaran-Kuala Pembuang, hingga Kuala Pembuang-Teluk Segintung.

    ”Yang kita dorong adalah konektivitas jalan provinsi yang semakin mantap. Jangan sampai satu ruas sudah bagus, tetapi masyarakat kembali menghadapi persoalan pada ruas berikutnya. Karena itu penanganannya harus berkelanjutan berdasarkan kebutuhan, skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.

    Prinsip pendanaan bertahap lintas tahun yang disuarakan Hafid ini menemukan preseden pada proyek jalan provinsi lain di wilayah selatan Kotim.

    Rekam jejak pola pendanaan berjenjang ini terlihat jelas pada perbaikan Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Mohammad Hatta di Sampit.

    Proyek itu bermula dari alokasi Rp2 miliar pada Perubahan APBD Kalteng 2024, lalu disuntik kembali Rp10 miliar pada APBD Kalteng 2025.

    Fakta pendanaan ini merujuk pada keterangan Kepala Dinas PUPR Kalteng saat itu, Shalahuddin, sebagaimana diberitakan Antara Kalteng pada Desember 2024.

    Tidak hanya soal konektivitas, Hafid juga menyoroti urgensi perlengkapan keselamatan yang disuarakan warga desa.

    ”Marka, rambu, zebra cross dan penerangan pada titik-titik rawan juga penting. Jalan yang baik bukan hanya mulus, tetapi harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintas,” tambahnya.

    Merespons desakan tersebut, Chandra Puji Asmara menyatakan komitmen instansinya untuk terus menaruh perhatian pada ruas jalan yang berstatus kewenangan provinsi.

    “Kita akan terus bekerja untuk melengkapi berbagai kekurangan tersebut,” ujarnya.

    Sebagai catatan kelengkapan infrastruktur, pada koridor yang sama saat ini turut dikerjakan paket peningkatan ruas Samuda-Ujung Pandaran. Pekerjaan yang dipecah dalam tiga segmen ini menelan nilai kontrak sekitar Rp6,78 miliar.

    Kedua proyek infrastruktur tersebut telah rampung, dan jadwal serah terima pertama (PHO) ditetapkan pada 16 Desember 2026. Pembahasan APBD Kalteng 2027 menjadi penentu utama bagi realisasi kelengkapan keselamatan jalan di ruas Sampit-Samuda sekaligus rencana perluasan penanganan koridor selatan yang didorong oleh DPRD. (ign)

  • Mengalir ke Balik Jeruji: Uang Kehormatan Rp59 Juta untuk Lima Tersangka KPU Kotim

    Mengalir ke Balik Jeruji: Uang Kehormatan Rp59 Juta untuk Lima Tersangka KPU Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Terali besi Rumah Tahanan Palangka Raya telah mengurung lima komisioner KPU Kotawaringin Timur (Kotim) selama hampir dua bulan.

    Tugas penyelenggaraan pilkada kini berpindah tangan ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, berhentinya kewajiban kerja para tersangka dugaan korupsi dana hibah ini tidak menghentikan hak keuangan mereka.

    Setiap bulan, kas negara tetap rutin mengeluarkan angka setidaknya Rp59.115.000 untuk kelima orang tersebut.

    Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menjebloskan kelima penyelenggara pemilu itu ke sel tahanan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

    Sosok Ketua KPU Kotim Muhammad Rifqi, yang memegang kendali Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mendekam bersama empat anggotanya berinisial W, JJ, MT, dan E.

    Penyidik menyangka mereka terlibat penyimpangan dana hibah Pilkada Kotim tahun anggaran 2023-2024 senilai Rp40 miliar. Taksiran sementara, kerugian negara mencapai angka Rp10 miliar.

    Ironi Uang Kehormatan

    Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Wawan Wiraatmaja, menegaskan status nonaktif kelima komisioner tersebut tidak otomatis membekukan hak keuangan mereka.

    ”Mereka masih menerima hak keuangan. Dalam istilah di KPU, hak tersebut disebut uang kehormatan. Pembayaran itu berlangsung sampai ada putusan lebih lanjut,” kata Wawan, Rabu (30/9/2026) lalu.

    Besaran nominal yang mengalir ini bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

    Aturan yang hingga kini masih berlaku tersebut menetapkan Ketua KPU tingkat kabupaten/kota berhak atas Rp12.823.000 per bulan, sementara seorang Anggota menerima Rp11.573.000.

    Hitungan akumulasi untuk formasi satu ketua dan empat anggota ini menyedot anggaran Rp59.115.000 setiap bulannya.

    Bulan September 2026 tercatat sebagai periode pertama masa nonaktif mereka secara penuh.

    Pada satu bulan itu saja, negara telah mengeluarkan Rp59.115.000 bagi lima pejabat yang sama sekali tidak menjalankan tugas akibat mendekam di rutan.

    Skema pembayaran pada masa peralihan status di bulan Agustus memang belum terkonfirmasi secara rinci. Kendati demikian, apabila bulan tersebut turut dibayarkan penuh, total aliran dana berpotensi menembus kisaran Rp118 juta terhitung sejak penahanan hingga akhir September.

    Celah Aturan Pemilu

    Pangkal persoalan aliran dana ini bersumber dari ketiadaan klausul pengecualian dalam Perpres 11/2016. Beleid tersebut hanya memuat aturan bahwa uang kehormatan diberikan setiap bulan.

    Dokumen ini tidak mensyaratkan penerimanya harus aktif berdinas, serta tidak memiliki mekanisme penghentian otomatis ketika komisioner berstatus tersangka maupun ditahan.

    Menurut Wawan, perubahan status hanya bisa dieksekusi apabila perkara kelima komisioner ini telah bergulir ke persidangan.

    Fase ini mengubah kedudukan mereka dari nonaktif menjadi diberhentikan sementara seiring melekatnya status terdakwa.

    Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelusuran Kanal Independen terhadap dokumen undang-undang itu menemukan landasannya pada Pasal 39 ayat (1).

    Klausul ini mengatur pemberhentian sementara anggota KPU apabila menjadi terdakwa perkara pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih, maupun terdakwa pidana pemilu.

    ”PAW dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Wawan menjelaskan mekanisme Penggantian Antarwaktu.

    Berkaca pada Durasi Preseden

    Sengkarut dana hibah yang menyeret penyelenggara pemilu memiliki rekam jejak panjang di berbagai wilayah. Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, pernah mencatat perkara serupa.

    Tiga komisioner KPU nonaktif di sana terus memegang status tersebut hingga menerima vonis tingkat pertama dari Pengadilan Tipikor Makassar. Angka kerugian negara dalam kasus ini tercatat jauh lebih kecil, yakni Rp554,4 juta, dibandingkan taksiran kerugian Rp10 miliar di Kotim.

    Sebagai pembanding durasi proses hukum, Kepulauan Aru di Maluku menyajikan preseden tersendiri. Lima komisioner KPU setempat menyandang status tersangka pada Maret 2023.

    Perkara mereka baru menyentuh meja persidangan sepuluh bulan kemudian pada Januari 2024. Rentang waktu tersebut belum menghitung lamanya durasi sidang hingga palu vonis diketuk hakim.

    Vonis pengadilan tingkat pertama pun belum tentu menjadi babak akhir. Peluang banding menuju Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung selalu terbuka.

    Selama status hukum kelima komisioner KPU Kotim belum berkekuatan tetap, kewajiban negara mengucurkan uang kehormatan akan terus berjalan.

    Menilik skala kasus Kotim yang jauh lebih besar dengan tujuh tersangka serta kemungkinan penyidikan meluas ke pihak vendor, kepastian hukum perkara ini bisa memakan waktu panjang.

    Tanpa adanya putusan final, kas negara menanggung beban tambahan Rp59.115.000 setiap bulan untuk membayar lima orang yang sedang tersangkut dugaan penyimpangan uang negara itu sendiri. (hgn/ign)