cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Kualitas Udara Memburuk, DPRD Kotim Desak Pemkab Tegas Berlakukan BDR, Jangan Lempar Keputusan ke Sekolah

    Kualitas Udara Memburuk, DPRD Kotim Desak Pemkab Tegas Berlakukan BDR, Jangan Lempar Keputusan ke Sekolah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur kian memburuk. Kabut asap pekat akibat dampak karhutla yang menyelimuti Kota Sampit belum juga mereda.

    Situasi ini membuat proses pembelajaran di sekolah  tak seharusnya dipaksakan demi menjaga kesehatan  peserta didik.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mendesak kebijakan Belajar dari Rumah Dari Rumah (BDR) diberlakukan dengan tegas agar melindungi kesehatan pelajar dan tidak lagi dilempar kepada masing-masing kepala sekolah.

    Desakan tersebut disampaikan Riskon, seiring dengan kondisi kualitas udara di Kota Sampit yang semakin memburuk. Terlebih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih masif terjadi disejumlah lokasi.

    Dalam pantauannya terakhir, ISPU berada pada angka 187 atau masuk kategori tidak sehat. Sementara, update per 19 September 2026 pukul 17.31 WIB, Air Quality Index (AQI) atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Sampit mencapai 186 yang termasuk dalam kategori buruk.

    Riskon, menyebut kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang berlaku seragam di seluruh satuan pendidikan.

    Pemerintah dinilai tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menentukan sendiri apakah pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka atau dialihkan ke BDR.

    ”Kalau kualitas udara sudah tidak sehat, apalagi sampai di level berbahaya, pemerintah daerah harus tegas. Jangan keputusan ini sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah,” tegas Riskon.

    Riskon menilai surat edaran yang sebelumnya diterbitkan pemerintah daerah belum memberikan kepastian yang cukup ketika kualitas udara memburuk.

    Kebijakan tersebut masih memberikan kewenangan kepada masing-masing kepala sekolah untuk mengajukan BDR berdasarkan kondisi kualitas udara. Pola seperti itu justru dapat membuat kepala sekolah berada dalam posisi dilematis.

    ”Kalau kepala sekolah yang menentukan sendiri, mereka tentu akan ragu. Mereka harus memilih antara tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka atau menerapkan BDR. Padahal ini menyangkut kondisi yang sama-sama dihadapi anak-anak kita,” ujarnya.

    Karena itu, ia meminta Pemkab Kotim menerbitkan SE baru dengan ketentuan yang lebih jelas dan tegas. Salah satu parameter yang didorong adalah pemberlakuan BDR ketika ISPU telah berada di atas angka 100.

    ”Harus ada indikator yang jelas. Kalau ISPU sudah di atas 100, maka BDR wajib diberlakukan. Jangan kepala sekolah lagi yang dibebani untuk mengambil keputusan,” katanya.

    Dengan aturan yang seragam, sekolah memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan pembelajaran sekaligus tidak berada dalam tekanan untuk menentukan sendiri langkah ketika kondisi udara memburuk.

    ”Persoalan BDR bukan semata mengenai perubahan metode belajar, tetapi menyangkut perlindungan kesehatan peserta didik selama daerah menghadapi kondisi karhutla,” tegasnya.

    Ia mengingatkan agar keberlangsungan pembelajaran tatap muka tidak ditempatkan di atas kebutuhan melindungi pelajar dari kondisi udara yang tidak sehat.

    ”Jangan pertaruhkan kesehatan anak-anak kita. Mereka adalah investasi bangsa. Mereka adalah investasi masa depan,” tegasnya.

    Menurut Riskon, pemerintah daerah harus melihat situasi tersebut sebagai kondisi khusus yang membutuhkan kebijakan khusus pula. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di lingkungan sekolah perlu dikurangi sebagai bagian dari upaya perlindungan.

    ”Pendidikan memang penting, tetapi kesehatan anak juga jauh lebih penting untuk dijaga. Jangan sampai karena ingin mengejar kehadiran di sekolah, kita mengabaikan kondisi udara yang sedang tidak sehat,” ujarnya.

    Jangan Kejar MBG, Kesehatan Anak Dipertaruhkan

    Riskon juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik di sekolah.

    Ia meminta pelaksanaan MBG tidak dijadikan alasan untuk mempertahankan kegiatan tatap muka apabila kondisi udara sudah tidak sehat.

    ”Jangan karena kita mengejar pelaksanaan MBG, tapi kesehatan anak-anak kita justru dipertaruhkan,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah perlu mencari mekanisme agar kebutuhan peserta didik tetap terpenuhi tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan kesehatan.

    Dalam kondisi darurat karhutla, setiap kebijakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampak paparan udara yang buruk.

    ”Anak-anak ini investasi kita ke depan. Jangan sampai kepentingan jangka pendek membuat kita mengorbankan kesehatan mereka,” lanjut Riskon.

    Kebakaran Lahan di Kawasan Properti Diminta Diusut

    Selain persoalan kegiatan belajar, Riskon juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperhatikan sumber persoalan karhutla yang terjadi di dalam Kota Sampit.

    Ia menyebut terdapat indikasi kebakaran lahan yang belakangan terjadi berada di kawasan pengembangan properti. Karena itu, peristiwa tersebut perlu ditelusuri lebih jauh dan tidak cukup hanya ditangani melalui pemadaman.

    ”Kalau ada kebakaran lahan di dalam kota, apalagi berada di kawasan pengembangan properti, ini harus dilihat secara serius. Jangan setelah api padam kemudian persoalannya selesai,” ujarnya.

    Riskon mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk apakah peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan.

    ”Harus diselidiki. Apakah kebakaran itu terjadi karena kelalaian atau memang sengaja dibakar, harus dibuktikan. Jangan sampai kita hanya sibuk memadamkan api, sementara penyebabnya tidak pernah diketahui,” tegasnya.

    Izin Pengembangan Properti Diminta Dibekukan Sementara

    Tidak hanya meminta penyelidikan, Riskon juga mendorong pemerintah daerah memberikan tindakan administratif terhadap kawasan pengembangan properti yang terbukti menjadi lokasi kebakaran.

    Ia meminta seluruh perizinan pengembangan properti di lokasi yang terbukti terbakar dapat dibekukan sementara sampai proses pemeriksaan dan penyelidikan memberikan kejelasan.

    ”Kalau memang terbukti kawasan itu menjadi lokasi kebakaran, pemerintah daerah harus berani mengambil tindakan. Salah satunya dengan membekukan sementara izin pengembangannya sampai persoalannya jelas,” kata Riskon.

    Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan kawasan tidak berjalan seolah-olah tidak ada persoalan ketika terjadi kebakaran di dalam areal yang dikembangkan.

    Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya memadamkan api. Pengawasan terhadap lahan, penelusuran penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban pengelola harus menjadi bagian dari penanganan secara menyeluruh.

    ”Pemerintah harus tegas dari sisi pencegahan dan penegakan tanggung jawab. Kalau ada kawasan yang terbakar, harus jelas siapa yang mengelola, bagaimana kebakaran bisa terjadi dan apa langkah yang dilakukan untuk mencegahnya,” ujarnya.

    Empat Langkah Didesak Segera Dilakukan

    Riskon merangkum sejumlah langkah yang menurutnya perlu segera dilakukan Pemkab Kotim dalam menghadapi kondisi tersebut.

    Pertama, menerbitkan SE baru yang mewajibkan BDR selama status tanggap darurat karhutla dan ketika ISPU berada di atas 100.

    Kedua, pemerintah daerah tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Ketentuan harus dibuat jelas agar seluruh satuan pendidikan memiliki dasar yang sama dalam menentukan kegiatan pembelajaran.

    Ketiga, meminta APH menyelidiki kebakaran lahan di kawasan pengembangan properti dalam Kota Sampit untuk memastikan penyebab serta ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun kesengajaan.

    Keempat, membekukan sementara izin pengembangan properti di lokasi yang terbukti terbakar sampai hasil pemeriksaan memberikan kejelasan.

    ”Yang kita perlukan sekarang adalah ketegasan pemerintah. Anak-anak harus dilindungi, sekolah harus mendapatkan kepastian, dan setiap kebakaran lahan harus ditelusuri penyebab serta tanggung jawabnya,” pungkas Riskon. (hgn/ign)

  • Empat Bulan Gasak 16 TKP, Dua dari Tiga Pencuri di Kotim Ternyata Residivis

    Empat Bulan Gasak 16 TKP, Dua dari Tiga Pencuri di Kotim Ternyata Residivis

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan di Kotawaringin Timur (Kotim) membuka rangkaian aksi yang jauh lebih luas.

    Tiga tersangka yang diamankan Satreskrim Polres Kotim diduga telah beraksi di 16 tempat kejadian perkara (TKP) selama kurang lebih empat bulan, dan dua di antaranya diketahui merupakan residivis.

    Ketiga tersangka masing-masing berinisial MS, TYP dan RN. Mereka diamankan setelah polisi mengembangkan penyelidikan dari laporan pencurian yang terjadi di sebuah rumah di Jalan HM Arsyad Km 5, Perumahan Nabila Nomor 10, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kotim.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra mengungkapkan, kasus tersebut terjadi pada Sabtu, 12 September 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

    ”Modus operandi para pelaku adalah mencari sasaran rumah kosong. Setelah memastikan rumah tidak berpenghuni, pelaku masuk melalui jendela rumah,” kata Kadek dalam pers release, Kamis (17/9/2026).

    Kasus itu terungkap setelah korban yang sedang dalam perjalanan menuju Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, memutuskan kembali ke rumah karena menyadari ada berkas yang tertinggal atau belum lengkap.

    Setibanya di rumah, korban mendapati barang-barang dan perabotan dalam kondisi berantakan. Dari pemeriksaan awal, sejumlah barang milik korban diketahui telah hilang.

    Barang tersebut antara lain satu unit televisi, satu unit laptop, satu pucuk senapan angin, dua unit hard disk, satu headset, satu buah hiasan dinding atau benda hias, satu tabung gas ukuran 5,5 kilogram, satu tas ransel warna hitam, satu power bank, satu modem dan satu flash disk.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sekitar Rp27,8 juta.

    Peristiwa itu kemudian dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor 160 tanggal 12 September 2026. Dari laporan tersebut, penyidik melakukan penelusuran hingga akhirnya mengarah kepada tiga tersangka.

    Pengembangan Kasus Ungkap 16 TKP

    Dari pemeriksaan dan pengembangan terhadap para tersangka, polisi menemukan dugaan keterlibatan mereka dalam sejumlah kasus pencurian lainnya.

    ”Dalam pengembangan penyidikan, diketahui para pelaku diduga telah melakukan pencurian di 16 tempat kejadian perkara,” ungkap Kadek.

    Rangkaian aksi tersebut berlangsung dalam rentang waktu kurang lebih selama empat bulan.

    Ke-16 TKP tersebar di sejumlah wilayah Kotim dengan sasaran dan barang curian yang berbeda. Di Baamang, misalnya, para pelaku mencuri sepeda motor Jupiter.

    Kemudian di Wengga, satu unit sepeda motor Scoopy menjadi sasaran. Sementara di Jalan Arjuna, wilayah Baamang, polisi mengungkap pencurian sepeda motor Mio GT warna merah-putih.

    Aksi lainnya terjadi di Gang Sari Gading Barat, Baamang, dengan barang yang dicuri berupa sepeda motor Honda Beat warna merah muda dan tabung gas. Di kawasan Pelita, pelaku diduga mencuri sepeda motor Honda Beat warna biru.

    Pencurian juga menyasar barang kebutuhan rumah tangga. Di Gang Rinjani, satu tabung gas ukuran 3 kilogram dilaporkan dicuri. Di Gang Kutilang, dua tabung gas menjadi sasaran, sedangkan di Perumahan Betang terdapat pencurian tabung gas.

    Di Gang Kurnia Hasan, pelaku diduga mengambil empat slop rokok dan uang dari sebuah warung.

    Sementara di Jalan Bumi Raya, barang yang dicuri berupa dua unit aki motor. Polisi juga mencatat satu kasus di rumah warga bernama Dodi di wilayah Baamang, namun jenis barang yang dicuri belum disampaikan jelas dalam rilis.

    Berikutnya, di Jalan Gunung Slamet, Baamang, dua tabung gas ukuran 12 kilogram dicuri.

    Pencurian tabung gas juga terjadi di Gang Matahari dan Gang Sahari, masing-masing dengan ukuran 3 kilogram. Di Gang Rinjani, terdapat pula pencurian satu tabung gas ukuran 5,5 kilogram.

    Sedangkan di Gang Mawar, pelaku diduga mengambil satu tabung gas ukuran 3 kilogram.

    Dengan demikian, pengembangan perkara tersebut mengarah pada 16 TKP dengan barang yang dicuri mulai dari sepeda motor, tabung gas, aki, rokok dan uang hingga berbagai barang lainnya.

    Selalu Bergerak Bertiga Berbagi Peran

    Polisi memastikan ketiga tersangka tidak menjalankan aksinya secara sendiri-sendiri. Dalam pemeriksaan, ketiganya disebut selalu beraksi bersama.

    ”Ya, mereka selalu bertiga,” tegas Kadek.

    Dalam menjalankan aksinya, masing-masing tersangka memiliki tugas. Ada yang bertugas mengamati situasi, ada yang berjaga di sepeda motor, dan satu orang masuk untuk mengambil barang.

    ”Ada pembagian peran. Satu orang mengintai, satu orang bersiaga di sepeda motor, dan satu orang melakukan eksekusi,” jelasnya.

    Pola tersebut diterapkan dalam aksi pencurian yang dilakukan para tersangka, meski kondisi masing-masing lokasi tidak selalu sama.

    Polisi menyebut sebagian TKP memang merupakan lokasi yang sedang kosong. Namun, tidak semua pencurian dilakukan dengan pola menyasar rumah kosong pada siang hari.

    ”Ada yang kosong. Sejumlah kejadian juga berlangsung pada malam hari atau menjelang subuh,” ujar Kadek.

    Mengenai dugaan motif yang mendorong para tersangka melakukan pencurian berulang kali, polisi masih melakukan pendalaman, termasuk kemungkinan berkaitan dengan judi atau narkoba.

    ”Hal tersebut masih kami dalami,” katanya.

    Dua Tersangka Merupakan Residivis

    Dari tiga tersangka yang telah diamankan, polisi juga menemukan fakta bahwa dua di antaranya merupakan residivis.

    ”Dua orang, yaitu MS dan RN ini residivis,” kata Kadek saat ditanya mengenai tersangka yang pernah tersangkut perkara sebelumnya.

    Sementara TYP juga telah diamankan bersama dua tersangka lainnya dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut.

    Pengembangan perkara tidak hanya mengarah pada para pelaku pencurian. Polisi juga menemukan adanya dugaan pihak lain yang menerima barang hasil kejahatan.

    Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa sebagian barang hasil pencurian sempat dijual.

    ”Sempat dijual. Salah satu barang bukti telah kami tarik dan sita,” ungkap Kadek.

    Ketika ditanya apakah terdapat pihak yang berperan sebagai penadah, polisi membenarkannya.

    ”Ada penadahnya,” ujar Kadek.

    Namun, orang yang diduga sebagai penadah tersebut belum dinyatakan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami keterlibatannya.

    ”Masih dalam pemeriksaan. Saat ini ada satu orang yang diduga sebagai penadah,” jelasnya.

    Untuk sementara, keterkaitan yang telah terungkap dengan pihak tersebut baru menyangkut sepeda motor.

    ”Saat ini yang terungkap baru terkait sepeda motor,” kata Kadek.

    Sementara untuk tabung gas, polisi masih melakukan pengumpulan barang bukti karena jumlahnya cukup banyak.

    ”Untuk tabung gas, jumlah barang buktinya cukup banyak dan masih dikumpulkan,” lanjutnya.

    Berawal dari Dua Laporan Polisi

    Meski pengembangan telah mengidentifikasi 16 TKP, polisi menjelaskan bahwa belum seluruh lokasi tersebut memiliki laporan polisi masing-masing.

    Saat ini terdapat dua laporan polisi yang menjadi dasar penyelidikan. Dari dua laporan tersebut, polisi melakukan penangkapan terhadap para tersangka, kemudian mengembangkan pemeriksaan hingga menemukan keterkaitan dengan 16 TKP.

    ”Saat ini terdapat dua laporan yang menjadi dasar penyelidikan. Dari dua laporan tersebut, dilakukan penangkapan dan pengembangan hingga ditemukan 16 TKP,” terang Kadek.

    Artinya, 16 TKP yang terungkap merupakan hasil pengembangan penyidikan dari perkara yang pada awalnya didasarkan pada dua laporan polisi.

    Polisi masih mendalami setiap lokasi untuk memastikan rangkaian peristiwa, korban, barang yang hilang maupun keterkaitan barang bukti dengan para tersangka.

    Belum Semua Barang Bukti Berhasil Diamankan

    Penyidikan terhadap rangkaian kasus tersebut juga masih berjalan. Polisi memastikan belum seluruh barang bukti dari 16 TKP berhasil ditemukan dan diamankan.

    ”Belum seluruhnya,” kata Kadek.

    Menurutnya, penyidik masih melakukan pengembangan untuk menelusuri barang-barang yang belum ditemukan.

    ”Penyidikan dan pengembangan masih berlangsung, sedangkan barang bukti yang ada saat ini telah diamankan,” jelasnya.

    Polisi masih membuka kemungkinan adanya perkembangan baru dalam penyidikan, terutama berkaitan dengan barang hasil pencurian yang belum ditemukan serta pihak lain yang diduga menerima atau menampung barang tersebut.

    Atas perkara pencurian dengan pemberatan itu, para tersangka disangkakan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g KUHP serta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    ”Pengungkapan kasus pencurian ini masih terus dikembangkan Satreskrim Polres Kotim untuk melengkapi pembuktian terhadap 16 TKP yang telah teridentifikasi, menelusuri barang bukti yang belum ditemukan, serta mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam penampungan barang hasil pencurian,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Hampir 1 Kg Narkotika Gagal Beredar, Polres Kotim Musnahkan Barang Bukti Senilai Rp1,42 Miliar

    Hampir 1 Kg Narkotika Gagal Beredar, Polres Kotim Musnahkan Barang Bukti Senilai Rp1,42 Miliar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran narkotika senilai Rp1,42 miliar berhasil digagalkan Satresnarkorba Polres Kotawaringin Timur. Sebanyak 947,31 gram narkotika yang dikemas dalam 40 paket berasal dari tiga perkara dengan tiga tersangka telah dimusnahkan.

    Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan setelah proses penanganan perkara dan penetapan pemusnahan dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur diterima penyidik. Kegiatan pemusnahan dilaksanakan di Polres Kotawaringin Timur pada Kamis (17/9/2026).

    Kapolres Kotawaringin Timur AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari mekanisme penanganan perkara narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    ”Pemusnahan ini dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Kadek dalam pers rilis pemusnahan barang bukti narkotika.

    Ia menerangkan, barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya berada dalam pengamanan dan penyimpanan penyidik.

    Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan dan penyidik menerima surat penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

    ”Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti narkotika yang berada dalam pengamanan dan penyimpanan penyidik, yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan setelah penyidik menerima surat penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur,” ujarnya.

    Ratusan gram narkotika tersebut merupakan akumulasi barang bukti dari tiga laporan polisi yang ditangani Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur.

    Perkara pertama tercatat dalam LP Nomor 56 tanggal 18 Agustus 2026 dengan nama tersangka Rahmadani.

    Barang bukti dari perkara tersebut menjadi bagian terbesar dari keseluruhan narkotika yang dimusnahkan, yakni sebanyak 911,11 gram.

    Kemudian LP Nomor 58 tanggal 2 September 2026 dengan tersangka Saka Matmualaf, dengan barang bukti sebanyak 11,58 gram.

    Sementara perkara ketiga tercatat dalam LP Nomor 59 tanggal 2 September 2026 dengan tersangka Mulyanto, dengan barang bukti sebanyak 24,62 gram.

    Dari ketiga perkara tersebut, total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 947,31 gram, dikemas dalam 40 paket/bungkus.

    Diamankan dari Tiga Lokasi di Sampit

    Ketiga perkara tersebut berasal dari lokasi kejadian perkara yang berbeda di wilayah Sampit.

    Lokasi pertama berada di Kos Harian Manggis, Jalan Manggis II, Sampit. Lokasi kedua berada di Jalan Pelita Barat, Perumahan Grand Pelita, Sampit.

    Sedangkan lokasi ketiga berada di Jalan Pelita Barat, Perumahan Citra Mandiri, Sampit.

    Dari tiga lokasi tersebut, Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mengamankan barang bukti yang kemudian diproses sesuai ketentuan hukum hingga akhirnya ditetapkan untuk dimusnahkan.

    Nilai Barang Bukti Tembus Rp1,42 Miliar

    Selain jumlahnya yang mendekati satu kilogram, narkotika yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

    Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam pers release tersebut, nilai keseluruhan barang bukti diperkirakan mencapai Rp1.420.965.000.

    Nilai tersebut merupakan perkiraan harga dari keseluruhan narkotika yang disita dalam tiga perkara.

    Jumlah barang bukti tersebut juga dikaitkan dengan potensi orang yang dapat terdampak penyalahgunaan narkotika. Dengan asumsi perbandingan 1 gram narkotika berbanding 10 orang, maka 947,31 gram disebut setara dengan potensi menyelamatkan sekitar 9.473 orang.

    Perhitungan itu merupakan estimasi berdasarkan perbandingan berat barang bukti dengan jumlah orang, bukan menunjukkan jumlah pengguna atau korban yang teridentifikasi dalam tiga perkara tersebut.

    Pemusnahan dilakukan dengan memasukan seluruh narkotika jenis sabu-sabu ke dalam blender yang kemudian dicampurkan cairan pembersih yang dilakukan bersama Kapolres, Kasatnarkoba, Kepala BNNK Kotim, perwakilan pejabat Kejari Kotim dan perwakilan Labkesda Kotim dan pihak terkait. (hgn/ign)

  • Atasi Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan, Pemkab Kotim Rencanakan Teknologi Olah Air Asin hingga Pipa Bawah Air ke Pulau Hanaut

    Atasi Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan, Pemkab Kotim Rencanakan Teknologi Olah Air Asin hingga Pipa Bawah Air ke Pulau Hanaut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai merencanakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan krisis air bersih yang berulang di wilayah selatan setiap musim kemarau.

    Tidak hanya memperluas jaringan PDAM, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengolah air asin serta opsi pembangunan pipa bawah air menuju Kecamatan Pulau Hanaut.

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, persoalan air bersih di wilayah selatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak jaringan perpipaan. Sebab, ketika kemarau panjang terjadi, sumber air baku yang menjadi tumpuan pelayanan PDAM ikut terdampak intrusi air laut.

    Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem yang mampu menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan meskipun kondisi sumber air berubah akibat musim kemarau.

    ”Kalau kita hanya memperpanjang jaringan, tetapi sumber air bakunya bermasalah, tetap saja tidak menyelesaikan persoalan,” kata Halikinnor.

    Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Sejak awal menjabat sebagai Bupati Kotim, kebutuhan tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ingin didorong secara bertahap.

    ”Ketika bertekad menjadi bupati, saya menetapkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi lebih dahulu, yaitu air bersih dan penerangan,” ujarnya.

    Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana tetap memanfaatkan sumber air yang tersedia ketika kualitasnya menurun akibat masuknya air laut.

    Halikinnor mengaku telah meminta penjelasan kepada Direktur Perumdam Tirta Mentaya mengenai kemungkinan penggunaan teknologi khusus untuk mengolah air yang memiliki kadar garam tinggi agar kembali menjadi air layak konsumsi.

    Ia menyebut teknologi pengolahan air asin atau air laut telah digunakan di sejumlah negara. Karena itu, pemerintah daerah ingin melihat kemungkinan teknologi serupa diterapkan untuk mengatasi persoalan sumber air baku di Kotim.

    ”Tadi saya sudah tanyakan kepada Direktur Perumdam bahwa ada teknologi khusus untuk mengolah air laut. Kita melihat negara-negara lain bisa mengolah air laut menjadi air bersih yang layak konsumsi,” katanya.

    Halikinnor mengatakan pengolahan air dengan bahan yang selama ini lazim digunakan PDAM seperti tawas maupun PAC tidak cukup untuk menangani air yang sudah terpengaruh kadar garam tinggi.

    Artinya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar proses menjernihkan air, tetapi bagaimana menurunkan kadar garam sehingga sumber air yang terdampak intrusi tetap dapat dimanfaatkan.

    ”Kita tidak mungkin mencari sumber air baru. Sumber air yang ada harus dimanfaatkan dengan dukungan teknologi pengolahan yang memadai,” tegasnya.

    Pemkab Kotim pun membuka kemungkinan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan teknologi tersebut.

    Halikinnor menyadari kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah harus selektif dalam belanja, tetapi kebutuhan air bersih dinilai memiliki posisi yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

    Jaringan PDAM Diperluas Bertahap hingga Ujung Pandaran

    Selain mengembangkan teknologi pengolahan air, Pemkab Kotim juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM secara bertahap.

    Halikinnor telah meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Rifan, agar pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih terus dilanjutkan setiap tahun.

    Target yang ingin dicapai adalah memperpanjang jaringan pipa induk hingga Ujung Pandaran.

    ”Kita melanjutkan jaringan pipa induk. Saya ingin sampai Ujung Pandaran,” kata Halikinnor.

    Ia menyadari pembangunan jaringan hingga wilayah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. Selain membutuhkan perencanaan teknis yang matang, kebutuhan anggarannya juga sangat besar dan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

    Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

    ”Memang tidak dalam satu tahun karena membutuhkan dana cukup besar, ratusan miliar, sehingga mungkin beberapa tahun nanti kita anggarkan,” ujarnya.

    Halikinnor juga meminta seluruh fasilitas PDAM yang sudah tersedia di daerah agar tidak dibiarkan bekerja sendiri-sendiri.

    Untuk di wilayah Selatan Kotim, perhatian diarahkan pada unit PDAM di Sungai Lepeh dan Samuda. Keduanya diharapkan dapat dioptimalkan sesuai cakupan wilayah pelayanan masing-masing.

    Unit Sungai Lepeh selama ini melayani kawasan di sekitarnya, sedangkan unit Samuda melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Samuda.

    Dalam kondisi normal atau saat musim hujan, sumber air baku masih dapat dimanfaatkan. Persoalan muncul ketika kemarau panjang menyebabkan air sungai mengalami perubahan kualitas akibat masuknya air laut.

    Karena itu, sistem pelayanan harus dirancang agar ketika salah satu sumber mengalami gangguan, sumber lainnya dapat membantu menopang kebutuhan wilayah yang terdampak.

    ”Harus kita jalankan bersama-sama, sehingga nanti kalau yang satu bermasalah, yang lain bisa membantu,” ujarnya.

    Konsep serupa juga ingin diterapkan pada fasilitas PDAM yang sudah tersedia di wilayah lain. Halikinnor meminta fasilitas di Parenggean, Cempaga hingga Simpang Sebabi, Kecamatan Telawang, dapat dimaksimalkan.

    ”Kita berharap fasilitas yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem penyediaan air bersih Kotim secara lebih terintegrasi,” ujarnya.

    Pulau Hanaut Dipertimbangkan Terhubung Pipa Bawah Air

    Persoalan lebih kompleks dihadapi di Kecamatan Pulau Hanaut karena wilayah tersebut terpisah oleh Sungai Mentaya.

    Halikinnor mengatakan, membangun instalasi PDAM tersendiri di Pulau Hanaut belum otomatis menyelesaikan masalah. Pemerintah tetap harus memastikan ketersediaan sumber air baku yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

    Persoalannya, sumber air di wilayah tersebut juga berpotensi mengalami perubahan kualitas ketika kemarau panjang berlangsung.

    Karena itu, salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah membawa pasokan air dari sistem yang memiliki sumber air lebih memungkinkan melalui pipa bawah air menuju Pulau Hanaut.

    ”Kalau membangun instalasi tersendiri untuk PDAM di sana, kita juga kesulitan sumber bahan bakunya, sehingga kita rencanakan membangun jaringan pipa bawah air laut menuju Pulau Hanaut,” jelas Halikinnor.

    Menurutnya, opsi pipa bawah air perlu dihitung secara teknis dan anggaran karena menyangkut pembangunan infrastruktur lintas perairan. Namun, gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber air baku di Pulau Hanaut.

    Dengan sistem tersebut, pasokan air bersih diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber air setempat yang kualitasnya dapat berubah ketika musim kemarau.

    Akhiri Ketergantungan Dropping Air Setiap Musim Kemarau

    Halikinnor menegaskan, distribusi air menggunakan armada tangki hanya dapat menjadi penanganan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Pemerintah tidak ingin pola tersebut terus menjadi ketergantungan masyarakat setiap kali musim kemarau datang.

    Karena itu, arah pembangunan ke depan adalah membangun sistem air bersih yang mampu bekerja lebih permanen, mulai dari sumber air, teknologi pengolahan, jaringan perpipaan hingga keterhubungan antarsistem pelayanan.

    Ia ingin sumber-sumber air yang ada di Kotim dapat saling terhubung sehingga pelayanan tetap memiliki alternatif ketika salah satu sumber mengalami gangguan.

    ”Harapan saya, ke depan masyarakat di wilayah Selatan tidak lagi kesulitan memperoleh air bersih yang layak konsumsi,” pungkasnya. (hgn)

  • Salurkan Bantuan 40.000 Liter Air Bersih di Wilayah Selatan, Bupati Kotim Pastikan Distribusi Air Berlanjut Sesuai Usulan Desa

    Salurkan Bantuan 40.000 Liter Air Bersih di Wilayah Selatan, Bupati Kotim Pastikan Distribusi Air Berlanjut Sesuai Usulan Desa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyalurkan bantuan 40.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah selatan yang mengalami dampak intrusi air laut dan kekeringan selama musim kemarau.

    Bupati Kotim Halikinnor yang datang langsung menyapa warga di Desa Sei Ijum Raya dan Parebok, memastikan distribusi tidak berhenti pada kegiatan Kamis (17/9/2026), tetapi akan terus dilakukan berdasarkan usulan dan laporan dari desa yang masih membutuhkan air layak konsumsi.

    ”Bantuan air bersih ini kita salurkan, khususnya kepada warga di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan, yang saat ini mengalami kesulitan air bersih yang layak konsumsi,” kata Halikinnor, Kamis (17/9/2026).

    Penyaluran tersebut menyasar wilayah Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan. Delapan mobil tangki dan 28 mobil yang membawa profil tank berkapasitas sekitar 5.000 liter meluncur ke rumah-rumah warga.

    Sejumlah lokasi menjadi sasaran distribusi, di antaranya Desa Lempuyang, Sei Ijum Raya, Sebamban dan Parebok. Penyaluran dilakukan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.

    Di Sei Ijum Raya, bantuan diperuntukkan bagi sekitar 300 kepala keluarga. Jumlah penerima yang hampir sama juga berada di Sebamban.

    Sementara di Parebok, dari sekitar 700 kepala keluarga yang tersebar di sembilan RT, sekitar 300 kepala keluarga di RT 6 dan 7 tercatat mengalami kebutuhan air bersih.

    Distribusi tidak hanya dilakukan dengan menurunkan air pada satu lokasi penampungan.

    Armada diarahkan sedekat mungkin dengan permukiman sehingga masyarakat dapat menerima pasokan tanpa harus mengambilnya dari lokasi yang jauh.

    Mobil tangki bahkan masuk ke gang-gang yang masih dapat dijangkau kendaraan. Pola tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi permukiman dan memudahkan masyarakat memperoleh air yang telah disiapkan pemerintah.

    Untuk penyaluran kepada warga, Halikinnor mengatakan air tersebut diprioritaskan bagi kebutuhan konsumsi.

    ”Air bersih yang disalurkan ini bukan untuk mandi dan mencuci. Ini khusus untuk kebutuhan minum dan memasak,” ujarnya.

    Di sejumlah lokasi, bantuan diberikan dengan memperhitungkan jumlah kepala keluarga yang membutuhkan. Di Sei Ijum Raya dan Sebamban, misalnya, masing-masing sekitar 300 kepala keluarga menjadi sasaran distribusi.

    Penyaluran air bersih menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat.

    Halikinnor datang bersama Kapolres Kotim, Sekda dan jajaran organisasi perangkat daerah serta Direktur Perumdam Tirta Mentaya Sampit.

    ”Selain menyalurkan air bersih, kami ingin mendengar secara langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang paling mendesak untuk kesejahteraan warga,” katanya.

    Distribusi Sudah Berjalan Sejak Agustus

    Halikinnor mengatakan penyaluran air bersih sudah dilakukan ke sejumlah desa di wilayah Selatan Kotim sejak Agustus 2026.

    ”Penyaluran air bersih ini sebenarnya hanya seremonial. Pendistribusian air bersih sudah berjalan sejak Agustus lalu,” ujarnya.

    Karena itu, pemerintah tidak menetapkan kegiatan tersebut sebagai distribusi satu kali. Selama kondisi kekeringan masih membuat masyarakat membutuhkan pasokan, pengiriman air akan kembali dilakukan.

    Halikinnor mengatakan pemerintah menggunakan laporan dari kepala desa sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan distribusi berikutnya.

    ”Kalau ada laporan bahwa air telah habis, masih kurang, atau perlu dilakukan dropping lagi, maka akan segera ditindak lanjuti khususnya untuk warga yang benar-benar mengalami krisis air bersih yang layak konsumsi ,” katanya.

    Krisis Air Bersamaan dengan Ancaman Karhutla

    Kebutuhan air yang meningkat untuk masyarakat berlangsung bersamaan dengan kondisi kemarau yang juga menyulitkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Halikinnor mengatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian karena pemadaman karhutla di Kotim membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama karena banyak wilayah yang memiliki karakter lahan gambut.

    ”Jangankan kebakaran yang berada beberapa kilometer di dalam hutan, kebakaran di pinggir jalan saja hampir membuat kita kewalahan,” ujarnya.

    Kondisi lahan gambut menyebabkan api tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi bagian permukaan. Kebutuhan air menjadi jauh lebih besar ketika sumber-sumber air di sekitar lokasi kebakaran ikut mengering.

    ”Sebab, daerah kita merupakan lahan gambut, sehingga pemadaman membutuhkan air dalam jumlah besar,” katanya.

    Halikinnor mengatakan kondisi sumber air saat ini berbeda dibandingkan kemarau sebelumnya. Jika sebelumnya parit-parit masih menyimpan air, kini banyak yang telah mengering.

    ”Dulu, ketika kemarau, parit-parit masih tersedia air. Sekarang kita sedang menghadapi kemarau panjang, selama lebih dari dua bulan hampir tidak ada hujan, yang membuat sumber-sumber air benar-benar kering kerontang. Karena itu, keterdiaan air yang terbatas jadi salah satu kendala dalam pemadaman api,” ucapnya.

    Ia berharap hujan alami segera turun dengan intensitas yang cukup sehingga tekanan akibat kekeringan dan karhutla dapat berkurang.

    ”Kita tetap berupaya dan berdoa agar Allah menurunkan hujan yang benar-benar deras,” katanya.

    Saat perjalanan menuju wilayah selatan bersama rombongan, Halikinnor masih melihat hujan rintik. Ia berharap kondisi tersebut menjadi pertanda baik bagi wilayah yang telah lama mengalami kekeringan.

    ”Pagi tadi ada hujan rintik, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik,” ujarnya.

    Evaluasi Penanganan untuk Tahun Berikutnya

    Pengalaman menghadapi karhutla tahun ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

    Halikinnor mengingat kembali kejadian kebakaran besar yang pernah terjadi pada 2019 dan 2023, kemudian kembali terjadi pada 2026.

    ”Karhutla ini harus menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Kebakaran hutan bukan hanya terjadi tahun ini. Saya ingat, tahun 2019 terjadi kebakaran besar, kemudian tahun 2023 juga besar, dan sekarang tahun 2026 kembali terjadi,” katanya.

    Pemerintah harus mengubah pola perencanaan agar kesiapsiagaan tidak baru dilakukan ketika bencana sudah terjadi.

    ”Ke depan kita harus merencanakan langkah penanganan bukan hanya ketika status tanggap darurat sudah ditetapkan, melainkan sejak keadaan masih normal,” tegasnya.

    Salah satu yang perlu disiapkan adalah sumber air di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kebakaran. Halikinnor mengusulkan pembangunan hidran dan sumur bor pada titik strategis.

    Namun, keberadaan sumur bor harus ditempatkan pada lingkungan yang memiliki aktivitas masyarakat. Tujuannya agar fasilitas tersebut tidak terbengkalai ketika tidak ada kebakaran.

    ”Sumur bor itu harus dibangun di lokasi yang ada warganya, agar dipelihara dan dimanfaatkan setiap hari,” jelasnya.

    Pemanfaatannya dapat dilakukan untuk kebutuhan lingkungan sehari-hari, seperti menyiram taman maupun tanaman di pinggir jalan.

    Dengan demikian, sumber air tetap aktif dan terawat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan kebakaran.

    ”Jangan sampai ketika musibah datang, kita baru mencari air dan ternyata tidak ada,” tegas Halikinnor.

    Bantuan Pusat Disiapkan untuk Penanganan Karhutla

    Selain perencanaan sumber air, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan.

    Halikinnor menyebut pemerintah pusat telah memberikan bantuan sebesar Rp15 miliar yang diarahkan untuk penanganan karhutla.

    Menurutnya, anggaran tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan penanganan selama masa tanggap darurat.

    Apabila masih terdapat dana yang dapat dimanfaatkan, sebagian dapat dipersiapkan untuk membangun kesiapsiagaan pada tahun berikutnya.

    ”Apabila masih ada dana yang dapat digunakan, perlu disiapkan untuk merancang langkah tahun depan, termasuk pembangunan sumur bor dan embung portabel,” ujarnya.

    Halikin mengatakan kebutuhan peralatan di lapangan menunjukkan bahwa pengadaan tidak bisa menunggu sampai kebakaran terjadi. Bahkan, untuk memperoleh mesin alkon saat ini mulai sulit karena stok yang tersedia telah habis.

    ”Saat ini, untuk membeli mesin alkon saja sulit karena stok habis,” katanya.

    Persoalan ini, lanjut Halikinnor, harus menjadi pelajaran dalam menyusun kebutuhan peralatan sejak jauh hari.

    ”Ke depannya kita benar-benar harus merencanakan kesiapsiagaan sejak awal, agar ketika musibah datang kita tidak lagi kesulitan,” tegasnya.

    Damkar Diperkuat di Tingkat Kecamatan

    Evaluasi juga diarahkan pada pemerataan kemampuan pemadaman. Halikinnor menyebut sejumlah kecamatan seperti Samuda, Parenggean, Cempaga Hulu dan Telawang perlu memiliki unit pemadam kebakaran.

    ”Setiap kecamatan paling tidak harus memiliki damkar, bukan hanya untuk menghadapi musim kemarau, tetapi juga untuk menangani kebakaran rumah yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” ujarnya.

    Dengan adanya unit di tingkat kecamatan, penanganan awal diharapkan tidak selalu bergantung pada pengerahan personel dan armada dari pusat kabupaten.

    Apabila pemerintah daerah masih kekurangan tenaga ahli untuk menyusun sistem tersebut, Halikinnor membuka kemungkinan menggunakan jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam perencanaan penanganan kebakaran.

    ”Kalau kita kekurangan tenaga ahli, maka kita harus menggunakan jasa konsultan yang ahli untuk merancang sistem penanganan kebakaran ke depan,” katanya.

    Keselamatan Petugas Tidak Boleh Diabaikan

    Selain sarana dan sumber air, keselamatan personel yang turun melakukan pemadaman juga menjadi perhatian. Halikinnor meminta tim di lapangan tetap bekerja maksimal tanpa mengabaikan kondisi keselamatan.

    ”Saya juga sering menyampaikan kepada tim pemadam kebakaran agar tetap berusaha maksimal, tetapi harus menjaga keselamatan,” ujarnya.

    Ia tidak ingin upaya memadamkan api justru menimbulkan korban dari pihak petugas.

    ”Jangan sampai petugas yang berhadapan langsung dengan api mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Dampak Intrusi Air Laut, Air PDAM di Wilayah Selatan Kotim Jadi Payau, Warga Terpaksa Beli Air Layak Konsumsi

    Dampak Intrusi Air Laut, Air PDAM di Wilayah Selatan Kotim Jadi Payau, Warga Terpaksa Beli Air Layak Konsumsi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Intrusi air laut membuat kualitas air PDAM di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur berubah payau.

    Meski jaringan perpipaan masih mengalir hingga ke rumah warga, air tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk minum dan memasak sehingga masyarakat terpaksa membeli air yang layak konsumsi.

    Kondisi paling terasa di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), terutama wilayah yang berada lebih dekat dengan kawasan pesisir.

    Persoalan tersebut semakin mendesak sejak awal September ketika sumber air baku yang selama ini dimanfaatkan untuk pelayanan PDAM tidak lagi memungkinkan digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

    Camat Mentaya Hilir Selatan Wahyudah mengatakan krisis air bersih saat ini dirasakan masyarakat di seluruh wilayah kecamatannya yang terdiri atas delapan desa dan dua kelurahan.

    ”Semua wilayah terdampak, tetapi masyarakat pesisir yang paling merasakan dampaknya,” kata Wahyudah, saat diwawancarai awak media di Desa Sei Ijum Raya, Kamis (17/9/2026).

    Wahyudah mengatakan wilayah yang mengalami kondisi paling berat berada di bagian selatan, terutama Desa Sei Ijum Raya dan Sebamban. Pengaruh air laut terhadap sumber air semakin terasa ketika kemarau berlangsung panjang.

    Persoalannya menjadi lebih kompleks karena hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses jaringan PDAM.

    Namun, kendalanya bukan karena jaringan pelayanan belum tersedia, melainkan air yang dialirkan melalui jaringan tersebut sudah mengalami perubahan kualitas.

    ”Air PDAM yang bersumber dari Sungai Lepeh sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikonsumsi,” ujarnya.

    Wahyudah mengatakan perubahan kualitas air PDAM sudah terjadi 1 September 2026.

    Sejak saat itu, masyarakat tidak lagi dapat menggunakan air PDAM tersebut untuk kebutuhan konsumsi meskipun sambungan perpipaan telah tersedia di rumah-rumah warga.

    ”Terhitung sejak 1 September, air tersebut tidak bisa lagi digunakan, walaupun banyak masyarakat yang sudah memasang sambungan PDAM,” katanya.

    Wahyudah menjelaskan ketika kemarau berlangsung lebih dari dua bulan, air laut mulai memengaruhi kualitas air Sungai Mentaya.

    ”Kalau musim kemarau lebih dari dua bulan, biasanya Sungai Mentaya mulai terasa asin,” ujarnya.

    Sebelum kualitas air memburuk, air dari Sungai Lepeh masih dimanfaatkan dan didistribusikan kepada masyarakat.

    Wahyudah mengatakan distribusi air tersebut telah berlangsung sejak Juli karena pada waktu itu kondisinya masih memungkinkan untuk digunakan, termasuk untuk kebutuhan minum dan memasak.

    Namun, perubahan kualitas sumber air membuat masyarakat harus mencari alternatif lain.

    Sebagian warga masih dapat membeli air dari Sampit, sementara masyarakat di kawasan pesisir menghadapi kesulitan lebih besar karena ketergantungan terhadap sumber air dari Pulau Lepeh.

    ”Masyarakat saat ini membutuhkan pasokan air yang dapat digunakan selama kondisi sumber air baku belum kembali normal,” ujarnya.

    Air Masih Mengalir, tetapi Warga Harus Membeli Air

    Krisis air yang layak konsumsi dirasakan langsung oleh Taibah (45), warga Desa Sei Ijum Raya. Di rumahnya, air PDAM masih mengalir setiap hari, tetapi tidak lagi digunakan untuk minum maupun memasak karena rasanya sudah berubah menjadi payau.

    ”Air sungai sudah asin. Air PDAM juga berubah menjadi payau selama satu bulan ini,” ucap Taibah.

    Perubahan kualitas air membuat kebutuhan konsumsi rumah tangga harus dipenuhi dengan membeli air dari luar.

    ”Untuk minum sudah tidak bisa. Untuk memasak juga tidak bisa karena airnya payau,” ujarnya.

    Taibah mengatakan saat ini dirinya tinggal bersama suaminya. Anak-anaknya tidak menetap di rumah sehingga kebutuhan air minum sehari-hari relatif lebih sedikit.

    ”Biasanya dua galon cukup untuk kebutuhan minum. Namun, untuk memasak kami juga membeli air kemasan gelas,” katanya.

    Dalam kondisi tertentu, kebutuhan tersebut meningkat menjadi dua hingga tiga galon, terutama ketika anggota keluarga datang dan berkumpul. Bahkan, satu galon dapat habis lebih cepat ketika jumlah orang yang berada di rumah bertambah.

    Harga air galon yang dibeli warga sekitar Rp5.000 per galon. Namun, di lokasi tertentu masih terdapat penjual yang mematok harga sekitar Rp3.000.

    Artinya, selama air PDAM tidak dapat digunakan untuk konsumsi, kebutuhan air minum menjadi pengeluaran tambahan yang harus ditanggung warga. Jumlahnya bergantung pada banyaknya anggota keluarga dan kebutuhan air setiap hari.

    ”Kalau air satu drum digunakan untuk memasak, mencuci, dan kebutuhan lainnya, kemungkinan hanya cukup sekitar satu minggu,” ujarnya.

    Taibah mengatakan bantuan air dari Pemkab Kotim melalui Perumdam Tirta Mentaya Sampit pada Kamis (17/9/2026) menjadi yang pertama diterima warga Sei Ijum Raya selama periode krisis air kali ini.

    ”Untuk bantuan air yang didatangkan dari Sampit, ini baru pertama kali disalurkan ke Sei Ijum Raya,” katanya.

    Sebelumnya, warga desa mendapatkan air melalui distribusi yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan air PDAM setempat yang masih tersedia.

    Bantuan tersebut, bagi Taibah cukup berarti karena warga kini harus mencari sumber air lain untuk kebutuhan yang sebelumnya dapat dipenuhi dari keran PDAM.

    ”Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan bantuan air bersih ini dapat terus membantu masyarakat di sini,” ujarnya.

    Warga Pesisir Mengalami Kondisi Lebih Berat

    Taibah mengatakan kondisi air di kawasan yang lebih dekat dengan pesisir terasa lebih parah karena pengaruh air laut semakin kuat.

    Sementara di wilayah Sei Ijum Raya, air payau masih dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan tertentu, tetapi tidak digunakan untuk minum.

    ”Di daerah yang lebih ke bawah atau pesisir, seperti di Kecamatan Teluk Sampit, kondisi air lebih parah asinnya karena dipengaruhi air laut,” katanya.

    Mengenai dampak kesehatan selama musim kemarau dan kekeringan yang berlangsung selama dua bulan lebih ini, Taibah mengaku tidak ada keluhan penyakit.

    ”Saya kurang mengetahui secara pasti untuk warga desa lain. Namun, untuk warga sekitar sini belum ada keluhan penyakit,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Koperasi Kelola 60 Ribu Hektare, DPRD Kotim Minta Pengurus Wajib Siapkan Sarana Pemadaman Karhutla

    Koperasi Kelola 60 Ribu Hektare, DPRD Kotim Minta Pengurus Wajib Siapkan Sarana Pemadaman Karhutla

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim) diminta tidak berhenti pada pemerintah dan aparat.

    DPRD Kotim meminta koperasi plasma maupun mitra koperasi yang mengelola lahan sekitar 60 ribu hektare ikut bertanggung jawab dengan menyiapkan pompa air, selang, dan nosel serta mengerahkan pengurus dan anggotanya ketika muncul titik api.

    Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, penguatan sinergi dalam penanganan karhutla telah beberapa kali dibahas melalui rapat koordinasi.

    Pemerintah daerah juga telah mengumpulkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para investor sektor perkebunan untuk mendorong keterlibatan lebih maksimal dalam menghadapi kebakaran.

    ”Kami sudah beberapa kali melaksanakan rapat untuk memperkuat sinergi dalam penanganan karhutla. Penanganan karhutla menjadi tanggung jawab bersama. Terutama pemerintah daerah, DPRD, para pemangku kepentingan, instansi vertikal, serta perusahaan-perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Kabupaten Kotim,” ujar Rimbun saat diwawancara awak media usai menghadiri rapat evaluasi teknis penanganan karhutla di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim, Rabu (16/9/2026).

    Salah satu kelompok yang diminta lebih aktif adalah koperasi plasma maupun mitra koperasi.

    Rimbun menyebut luasan lahan yang berkaitan dengan koperasi tersebut kurang lebih mencapai 60 ribu hektare.

    Dengan luasan sebesar itu, menurutnya, pengurus dan anggota koperasi harus memiliki kesiapan untuk melakukan penanganan awal apabila kebakaran muncul di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka.

    ”Kami juga meminta Bupati dan Kepala Dinas Koperasi memberikan penekanan kepada koperasi-koperasi plasma atau mitra koperasi. Luasan lahannya kurang lebih mencapai 60 ribu hektare,” ungkapnya.

    Rimbun menegaskan, kewajiban tersebut bukan sekadar imbauan agar koperasi ikut membantu ketika pemerintah turun ke lapangan.

    Koperasi harus memiliki peralatan sendiri sehingga api dapat segera ditangani sebelum berkembang lebih luas.

    ”Pengurus dan anggota koperasi harus ikut terlibat apabila muncul titik api,” tegasnya.

    Ia secara khusus meminta sarana dasar pemadaman tersedia di lingkungan koperasi.

    ”Pengurus koperasi wajib menyediakan sarana dan prasarana seperti pompa air, selang, dan nosel,” kata Rimbun.

    Untuk memastikan hal tersebut tidak berhenti sebagai permintaan, ia mendorong Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim melakukan koordinasi dengan koperasi-koperasi yang ada dan memastikan kewajiban tersebut benar-benar dijalankan.

    ”Kepala Dinas Koperasi perlu berkoordinasi dengan koperasi-koperasi yang ada untuk memastikan kewajiban tersebut dijalankan,” ujarnya.

    Kelompok Tani Juga Diminta Punya Kesiapan

    Tanggung jawab serupa juga diberlakukan kepada kelompok tani yang mengelola lahan dalam luasan cukup besar.

    Rimbun meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim memberikan penekanan agar kelompok tani turut mengambil bagian dalam penanganan kebakaran, terutama ketika titik api muncul di sekitar lahan yang mereka kelola.

    ”Hal yang sama juga berlaku bagi kelompok tani yang memiliki lahan cukup luas. Melalui Dinas Pertanian, perlu ada penekanan agar kelompok tani turut bertanggung jawab dalam penanganan karhutla,” katanya.

    Dengan demikian, penanganan tidak semata-mata menunggu tim pemadam dari pemerintah atau aparat. Pihak yang berada paling dekat dengan lokasi kebakaran diharapkan memiliki kemampuan melakukan tindakan awal.

    Pengembang Perumahan Diminta Siapkan Sumber Air

    Perhatian DPRD juga diarahkan kepada pengembang perumahan, terutama karena sejumlah titik kebakaran telah mendekati kawasan permukiman.

    Rimbun menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi keterlibatan pengembang yang menjalankan usaha di sekitar lokasi kebakaran.

    Pengembang diminta tidak hanya memperhatikan pembangunan kawasan, tetapi juga keselamatan warga ketika lingkungan tersebut menghadapi ancaman karhutla.

    ”Para pengembang yang berinvestasi atau menjalankan usaha di sekitar lokasi kebakaran harus ikut memperhatikan dan membantu warga di kawasan perumahan tersebut termasuk menyediakan peralatan pemadaman dan sumur bor,” ujarnya.

    Di samping itu, pemerintah daerah juga dapat membantu menyediakan sarana pemadaman di tingkat lingkungan melalui RW, RT, maupun kelurahan apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.

    ”Minimal mesin pompa air sebagai modal awal untuk menangani api,” katanya.

    Namun, dukungan pemerintah tidak berarti seluruh kebutuhan pemadaman menjadi beban daerah. Rimbun menegaskan pengembang juga harus memiliki sarana sendiri.

    ”Itu merupakan kewajiban pengembang, sekaligus perlu didukung dengan gotong royong seluruh warga di lingkungan perumahan,” kata Rimbun.

    Kebakaran Gambut Membutuhkan Penanganan Berulang

    Rimbun juga mengingatkan karakter kebakaran di lahan gambut yang membuat proses pemadaman lebih sulit. Api yang tampak di permukaan belum tentu menandakan kebakaran telah sepenuhnya berhenti.

    Sebagian besar wilayah Kotim berada di atas lahan gambut, api dapat merambat dan masuk ke bagian bawah tanah. Kondisi itu membuat pemadaman membutuhkan penanganan lebih menyeluruh dan tidak cukup hanya menyiram permukaan sekali.

    ”Kebakaran di lahan gambut tidak cukup ditangani dengan pemadaman satu kali, karena api bisa merambat dan masuk jauh ke bawah tanah,” jelasnya.

    Berbeda dengan titik api di tanah mineral atau kawasan tanah atas yang pada kondisi tertentu dapat lebih cepat padam setelah mendapatkan suplai air.

    ”Ini yang menjadi alasan pentingnya ketersediaan pompa, selang, nosel, dan sumber air di dekat kawasan rawan kebakaran. Ketika sarana telah tersedia di tingkat pengelola lahan, penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat,” ujarnya.

    DPRD Dorong Percepatan Bantuan Water Bombing

    Di luar penguatan pemadaman dari darat, DPRD Kotim juga berharap dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui bantuan water bombing dapat dimaksimalkan.

    Rimbun mengungkapkan usulan bantuan tersebut telah beberapa kali diajukan. Ia mengaku kecewa apabila dukungan yang diharapkan masih harus menunggu, sementara kondisi kebakaran di Kotim membutuhkan penanganan cepat.

    ”Memang kami agak kecewa jika harus terus menunggu, karena titik-titik api di Kabupaten Kotim cukup besar dan jumlahnya banyak,” katanya.

    Ia berharap bantuan water bombing dapat dikerahkan secara maksimal melalui BNPB maupun pemerintah provinsi untuk membantu operasi pemadaman di wilayah Kotim.

    ”Kami berharap bantuan water bombing dapat dimaksimalkan, baik melalui BNPB pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, untuk membantu penanganan di Kabupaten Kotim,” ujar Rimbun.

    Menurutnya, percepatan dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menekan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap yang dirasakan masyarakat.

    ”Dengan begitu, kabut asap dapat berkurang dan bisa membantu personel darat melakukan pemadaman terutama yang sulit diakses jalur darat dan jauh dari badan jalan,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Kejari Kotim Tegaskan Pengadaan Darurat Karhutla Bisa Dipermudah, Tapi Tak Boleh Jadi Celah Cari Untung

    Kejari Kotim Tegaskan Pengadaan Darurat Karhutla Bisa Dipermudah, Tapi Tak Boleh Jadi Celah Cari Untung

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur Edwin Ignatius Beslar menegaskan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih cepat dibandingkan prosedur pengadaan dalam kondisi normal.

    Kepala Kejari Kotim Edwin Ignatius Beslar menjelaskan, situasi tanggap darurat karhutla yang sedang ditetapkan di Kotawaringin Timur yang terus diperpanjang terhitung 16 hingga 30 September 2026, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dalam memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.

    Dalam pelaksanaan pengadaan pada kondisi darurat, Edwin menyebut prosesnya tidak selalu diharuskan dilakukan melalui e-katalog atau tidak. Yang harus dipastikan adalah adanya dasar hukum yang jelas serta seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

    ”Yang penting, dasar hukumnya harus jelas. Saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur berada dalam kondisi darurat karhutla dan sudah ada surat keputusan Bupati terkait status tersebut,” tegas Edwin saat diwawancarai awak media usai menghadiri rapat evaluasi teknis penanganan karhutla di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim, Rabu (16/9/2026).

    Edwin menilai perlunya langkah konkret di lapangan. Terlebih, penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

    Ia menyebut peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kotawaringin Timur menjadi salah satu kondisi yang membutuhkan respons cepat.

    Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan mulai dari masker hingga peralatan utama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

    Karena itu, menurut Edwin, pengadaan dalam kondisi darurat memiliki ruang kebijakan yang berbeda dibandingkan pengadaan dalam situasi normal.

    ”Pengadaan barang dan jasa diatur secara jelas dalam ketentuan pengadaan pemerintah. Dalam kondisi darurat, terdapat kebijakan yang dapat ditempuh sepanjang tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.

    Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan mendesak tidak harus selalu diproses menggunakan pola pengadaan normal apabila kondisi di lapangan memang menuntut kecepatan.

    Salah satu contoh yang disampaikan Edwin adalah kebutuhan peralatan pemadam kebakaran seperti pengadaan mesin alkon.

    Barang yang dibutuhkan untuk penanganan karhutla, bahkan telah dicari hingga Surabaya.

    Namun, apabila barang yang diperlukan tidak tersedia, pemerintah tidak mungkin menunggu terlalu lama dengan melakukan pemesanan dari daerah yang lebih jauh.

    ”Contohnya kebutuhan alat pemadam kebakaran seperti mesin alkon. Jika harus memesan dari Surabaya atau Jakarta, prosesnya membutuhkan waktu, padahal kondisi darurat memerlukan penanganan cepat,” jelasnya.

    Bukan Berarti Bebas dari Aturan

    Meski memberikan ruang untuk mempercepat pengadaan, Edwin mengingatkan bahwa status darurat bukanlah alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum.

    Menurut Edwin, apabila suatu pengadaan dilakukan tidak sesuai prosedur normal, kondisi tersebut memang dapat menimbulkan persoalan hukum. Namun, harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat kerugian negara dan unsur pidana lainnya.

    ”Jika pengadaan dilakukan tidak sesuai prosedur normal, memang bisa saja muncul perbuatan melawan hukum. Namun, apabila tidak ada kerugian negara, persoalan itu dapat masuk dalam ranah kesalahan administrasi,” katanya.

    Dengan demikian, persoalan pengadaan tidak bisa hanya dinilai dari apakah mekanismenya berbeda dengan prosedur normal.

    Pemeriksaan juga harus melihat dasar pelaksanaan, tujuan pengadaan, penggunaan anggaran, serta ada atau tidaknya keuntungan pribadi yang diperoleh pihak tertentu.

    Edwin menekankan, kelonggaran yang diberikan dalam situasi darurat pada prinsipnya ditujukan agar pemerintah dapat bergerak cepat memenuhi kebutuhan penanganan bencana, bukan untuk membuka ruang penyalahgunaan anggaran.

    ”Intinya, pembelian dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak,” tegasnya.

    Situasi Darurat Jangan Dijadikan Celah Mencari Keuntungan Pribadi

    Peringatan paling keras disampaikan Edwin terkait kemungkinan adanya pihak yang sengaja memanfaatkan situasi darurat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

    Dalam situasi ini, apabila kelonggaran dalam pengadaan digunakan untuk kepentingan pribadi, persoalannya tidak lagi sekadar berkaitan dengan administrasi pengadaan.

    ”Sebaliknya, jika seseorang memanfaatkan kelonggaran dalam situasi darurat untuk mencari keuntungan pribadi, maka konsekuensi hukumnya berat,” tegas Edwin.

    Edwin bahkan mengingatkan adanya pemberatan pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk dalam konteks bencana.

    Ia menyebut tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana memiliki pemberatan pidana dan dapat diancam dengan pidana mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    ”Status darurat karhutla tidak boleh ditafsirkan sebagai ruang bebas untuk melakukan pembelian tanpa kontrol. Kecepatan pengadaan harus tetap berjalan beriringan dengan transparansi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

    Semua Biaya Harus Bisa Dibuktikan

    Edwin memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengeluaran dalam kondisi darurat tetap harus dipertanggungjawabkan.

    Misalnya, ketika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di daerah dan petugas harus mencarinya ke Surabaya atau Jakarta, maka seluruh biaya yang muncul dalam proses tersebut tetap harus dicatat.

    Biaya perjalanan dinas, hotel, makan, hingga nota pembelian barang harus tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

    ”Misalnya, jika petugas harus membeli barang ke Surabaya atau Jakarta, perjalanan dinas, biaya hotel, makan, serta nota pembelian harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Bukti kejelasan setiap pengeluaran dinilai penting. Karena, uang yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat dan didukung bukti yang memadai.

    ”Sepanjang seluruh pengeluaran jelas, didukung bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan, pembelian untuk penanganan keadaan darurat bisa dilakukan,” katanya.

    Sebaliknya, ketika mekanisme darurat justru digunakan untuk menyisipkan keuntungan bagi pihak tertentu, risiko hukumnya menjadi jauh lebih serius.

    Unsur Kerugian Negara Tetap Menjadi Perhatian

    Edwin juga menjelaskan aspek penting dalam melihat ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

    ”Unsur tindak pidana korupsi pada dasarnya harus mencakup perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Jika tidak ada kerugian negara, unsur pidana korupsinya tidak terpenuhi,” ujarnya.

    Namun, bukan berarti dugaan pelanggaran kemudian tidak dapat diperiksa sama sekali.

    Edwin menyatakan, apabila terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan, pihak-pihak yang mengetahui atau menyaksikan proses tersebut dapat memberikan keterangan.

    ”Namun, jika terjadi pelanggaran, pihak-pihak yang mengetahui atau menyaksikan tentu dapat memberikan keterangan,” tambahnya.

    Kecepatan Penanganan Tetap Harus Berjalan dengan Akuntabilitas

    Penjelasan Kejari Kotim tersebut menempatkan pengadaan kebutuhan karhutla dalam dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.

    Di satu sisi, pemerintah dituntut bergerak cepat karena kebakaran membutuhkan penanganan segera. Kebutuhan seperti peralatan pemadam tidak selalu tersedia di daerah dan bisa membutuhkan waktu apabila harus didatangkan dari luar daerah.

    Di sisi lain, status darurat tidak menghapus kewajiban untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, bukti pengeluaran, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

    Dengan kondisi karhutla yang masih membutuhkan penanganan dan dampaknya juga dirasakan masyarakat, ruang percepatan pengadaan menjadi penting agar kebutuhan di lapangan tidak terhambat prosedur yang memang dirancang untuk situasi normal.

    Namun, Edwin mengingatkan bahwa kemudahan tersebut memiliki batas yang tegas: pengadaan harus digunakan untuk menjawab kebutuhan darurat, bukan menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi.

    ”Jika celah itu dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, ancaman pidananya berat,” pungkas Edwin. (hgn/ign)

  • Beban Pembuktian Kajari Kotim Baru: Mengurai Kerumitan Ratusan Titik Hibah hingga Tumpukan Kasus Warisan

    Beban Pembuktian Kajari Kotim Baru: Mengurai Kerumitan Ratusan Titik Hibah hingga Tumpukan Kasus Warisan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ratusan titik pekerjaan fisik menanti pembuktian di lapangan, beriringan dengan tumpukan berkas pemeriksaan terhadap 250 saksi di meja penyidik.

    Hampir setahun berlalu sejak dugaan korupsi dana hibah keagamaan senilai Rp40 miliar di Kotawaringin Timur naik ke tahap penyidikan, namun lembar penetapan tersangka masih kosong.

    Publik mulai menduga perkara ini jalan di tempat, sebuah asumsi yang kini harus dihadapi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim, Edwin Ignatius Beslar.

    Edwin menepis anggapan tersebut. Ia memastikan proses hukum atas aliran uang negara bernilai jumbo ini tetap bergulir dan tidak pernah dihentikan.

    ”Tidak ada penghentian perkara. Penanganan perkara tindak pidana korupsi ini berbeda dengan kasus pekerjaan fiktif yang mungkin lebih mudah ditelusuri,” kata Edwin Ignatius Beslar saat diwawancarai awak media, Rabu (16/9/2026).

    Durasi penyidikan yang panjang berakar pada luasnya jangkauan sebaran dana hibah. Anggaran puluhan miliar tersebut mengalir melintasi banyak titik, mulai dari kelompok masyarakat, sejumlah tempat ibadah, hingga organisasi kemasyarakatan.

    Bentuk kegiatannya beragam, dengan porsi besar dialokasikan untuk pekerjaan fisik yang nilainya berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per titik.

    ”Dana hibah tersebut disalurkan kepada masyarakat dan sejumlah tempat ibadah. Karena penerimanya banyak dan ada kegiatan fisik, pemeriksaannya membutuhkan waktu,” ujarnya.

    Penyidik menolak meraba kasus ini hanya dari tumpukan dokumen administrasi atau keterangan pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah serta pimpinan lembaga seperti Pesparawi maupun LPTQ. Mereka mewajibkan penelusuran langsung ke wujud asli bangunan hasil hibah tersebut.

    ”Misalnya, jika ada pekerjaan di Desa A atau Desa B, seluruhnya perlu diperiksa terlebih dahulu,” katanya.

    ”Semua penerima dan pekerjaan tersebut harus diperiksa satu per satu,” tegasnya.

    Pemeriksaan fisik konstruksi menuntut kompetensi teknis yang berada di luar kapasitas jaksa.

    Kejari Kotim akhirnya memilih menggandeng tenaga ahli konstruksi untuk mengukur kesesuaian spesifikasi fisik bangunan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan.

    ”Kami juga menggandeng ahli karena kami bukan ahli konstruksi,” ujar Edwin.

    ”Jadi, penanganan dana hibah ini masih terus berproses. Tidak benar jika disebut dihentikan ataupun mandek,” katanya.

    Efek Domino Penyaluran Bantuan

    Mandeknya penetapan tersangka memicu efek domino bagi roda pemerintahan daerah. Ketidakpastian hukum ini membuat Pemerintah Kabupaten Kotim menunda penyaluran bantuan keagamaan tahap berikutnya.

    Para pengambil kebijakan khawatir ikut tersangkut persoalan hukum apabila mengucurkan dana baru sebelum perkara lama menemui titik terang.

    ”Kami juga perlu memberikan kepastian hukum, sebab dampak kasus ini membuat penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan tertunda,” ujarnya.

    ”Pemerintah daerah khawatir untuk kembali mengucurkan bantuan. Karena itu, kami minta semua pihak bersabar karena prosesnya masih berjalan,” tambahnya.

    Alasan kerumitan teknis tersebut tidak serta-merta meredam gejolak publik. Harapan masyarakat telanjur terbentuk oleh performa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah dalam menangani perkara serupa.

    Kejati telah menahan tujuh tersangka, terdiri atas lima komisioner KPU pada 6 Agustus 2026 dan dua pejabat sekretariat KPU pada 31 Agustus 2026, dalam kasus hibah Pilkada Kotim.

    Anggarannya sama-sama berjumlah Rp40 miliar, dicairkan Rp16 miliar pada 2023 dan Rp24 miliar pada 2024. Padahal, surat perintah penyidikan perkara yang menelan kerugian negara Rp10 miliar itu baru terbit 12 Januari 2026.

    Kontras kinerja inilah yang memantik reaksi dari Aliansi Pemuda Kotim. Perwakilan aliansi, Anton Alsudani, menuntut kejelasan nasib perkara yang telah berstatus penyidikan sejak 2 Oktober 2025 itu.

    ”Ini sudah hampir satu tahun. Jangan terus menjadikan pemeriksaan saksi dan perhitungan kerugian negara sebagai alasan. Publik ingin tahu, perkara ini mau dibawa ke mana?” kata Anton.

    ”Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan penyidikannya dan umumkan kepada masyarakat. Jangan digantung. Tapi kalau bukti sudah cukup, jangan takut menetapkan tersangka. Jangan sampai status penyidikan hanya menjadi tempat perkara ini berhenti,” tegasnya.

    Anton juga menuntut perlakuan adil bagi pihak-pihak yang telanjur dikaitkan dengan isu dana hibah ini.

    ”Nama-nama yang sempat dikaitkan dengan penerimaan hibah juga jangan digantung. Kalau salah, proses. Kalau tidak terbukti, sampaikan. Jangan semuanya dibiarkan abu-abu,” ujarnya.

    Tumpukan Kasus Warisan

    Selain kerumitan kasus hibah keagamaan, meja kerja Edwin penuh dengan tunggakan perkara dari era kepemimpinan Donna Rumiris Sitorus dan Nur Akhirman.

    Beban paling mencolok adalah status buron (DPO) mantan Kepala Desa Bawan periode 2019-2022, Widianto.

    Widianto telah divonis delapan tahun penjara secara in absentia dan dibebani uang pengganti Rp1.328.107.200 oleh Pengadilan Tipikor Palangka Raya, terkait korupsi program bibit ayam dan tanah laterit. Sejak ditetapkan sebagai DPO pada 10 September 2024, jejaknya belum juga ditemukan.

    Daftar warisan ini bertambah dengan berjalannya penyelidikan dugaan perkara Sirkuit Sehati di Desa Sabit Raya. Namun untuk urusan sirkuit tersebut, Edwin mengaku masih perlu memetakan perkembangan penanganannya.

    ”Saya belum membaca secara lengkap perkembangan perkara tersebut. Saya akan mengecek dahulu penanganannya sudah sampai pada tahapan mana,” katanya.

    Menghadapi rentetan pekerjaan rumah tersebut, Edwin berjanji tidak akan membiarkan dokumen-dokumen perkara mengendap tanpa arah, termasuk memberi atensi pada kasus pidana umum menonjol seperti narkotika.

    ”Untuk sisa masa jabatan ini, saya akan melanjutkan dan menuntaskan perkara-perkara yang menjadi tunggakan,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, setiap perkara harus memiliki kepastian, apakah bukti yang ada cukup untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan dan persidangan atau tidak.

    ”Perkara-perkara yang sudah berada di kantor ini akan kami selesaikan terlebih dahulu agar ada kepastian hukum,” tegasnya. (ign)

  • Ungkap Beratnya Pemadaman Karhutla, Kapolres Kotim Minta Personel Lansia dan Penderita Asma Tak Dipaksakan Turun ke Titik Api

    Ungkap Beratnya Pemadaman Karhutla, Kapolres Kotim Minta Personel Lansia dan Penderita Asma Tak Dipaksakan Turun ke Titik Api

    SAMPIT, kanalindependen.id – Beratnya kondisi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur tidak hanya menyangkut keterbatasan peralatan dan sumber air, tetapi juga keselamatan personel yang dikerahkan ke titik lokasi.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra meminta petugas berusia di atas 50 tahun serta mereka yang memiliki penyakit bawaan seperti asma agar tak dipaksakan turun ke titik api.

    ”Personel yang ditugaskan harus mempertimbangkan usia dan kondisi kesehatan. Petugas berusia di atas 50 tahun sebaiknya tidak dipaksakan turun ke lapangan. Begitu pula orang dengan penyakit bawaan, seperti asma atau gangguan kesehatan yang rentan terhadap paparan asap, tidak seharusnya ditugaskan ke titik lokasi kebakaran,” ujar Kadek dalam rapat evaluasi teknis penanganan karhutla yang dihadiri Bupati Kotim, Wakil Bupati Kotim, sejumlah perangkat daerah, serta perwakilan perusahaan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim Rabu (16/9/2026).

    Di antara berbagai kebutuhan teknis penanganan, Kadek secara khusus menyoroti keselamatan personel.

    Koordinator Satgas Penanganan Karhutla di Kotim diminta lebih memperhatikan kebutuhan petugas yang ditugaskan ke lapangan, termasuk konsumsi dan dukungan logistik.

    Ia mencontohkan pengalaman saat mengikuti pemadaman, ketika konsumsi yang tersedia bagi petugas hanya berupa nasi dan telur rebus.

    ”Dukungan logistik yang layak penting untuk menjaga kondisi sekaligus semangat personel yang menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.

    Kadek mengatakan kondisi lapangan memang membutuhkan personel yang siap secara fisik.

    Dalam salah satu laporan yang diterimanya melalui panggilan video dengan jajaran Polsek, petugas bahkan harus berjalan kaki sekitar tiga hingga empat kilometer untuk mencapai titik api di dalam hutan.

    Setelah mencapai lokasi, persoalan lain kembali dihadapi. Sumber air sangat terbatas, bahkan tidak tersedia, sementara petugas hanya dapat membawa selang berukuran kecil untuk melakukan pemadaman.

    ”Persoalan dan kendala di lapangan menjadi gambaran kita, bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan, akses dan dukungan lintas sektor secara bersamaan,” ujarnya.

    Singkirkan Ego Wilayah dan Ego Sektoral

    Dalam forum rapat, Kadek memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla.

    Ia menyampaikan terima kasih kepada BPBD, pihak perusahaaan, serta jajaran TNI dan Polri yang  terus melakukan pemadaman dan pendinginan, baik pagi, siang maupun malam.

    ”Terima kasih kepada rekan-rekan BPBD, pihak perkebunan, serta jajaran TNI dan Polri yang setiap hari, pagi, siang, dan malam, terus melakukan upaya penanganan, baik pemadaman maupun pendinginan,” kata Kadek.

    Namun, keterbatasan sumber daya di sejumlah wilayah membuat penanganan tidak dapat hanya mengandalkan satu unsur.

    Personel Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat kecamatan masih terbatas. Begitu pula personel TNI dan Polri serta sarana-prasarana penanganan karhutla di sejumlah kecamatan. Terlebih, Kotim saat ini berada dalam masa tanggap darurat bencana karhutla.

    Karena itu, Kadek menegaskan seluruh pihak harus mengesampingkan ego wilayah maupun ego sektoral.

    ”Saat ini situasi di Kotim sudah berada dalam masa tanggap darurat bencana karhutla, kita tidak boleh lagi melihat ego wilayah maupun ego sektoral. Kita harus bersama-sama mewujudkan Kotawaringin Timur bebas dari titik api,” tegasnya.

    Usulkan Bentuk Korwil Penanganan Karhutla

    Untuk mempercepat penanganan, Kapolres meminta dukungan Forkopimda dalam membentuk koordinator wilayah (korwil) dan menerapkan sistem rayonisasi penanganan karhutla. Sistem tersebut diharapkan berjalan mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

    Menurut Kadek, setiap wilayah memiliki kondisi berbeda, baik dari sisi jumlah personel, sarana-prasarana maupun jarak menuju lokasi kebakaran. Karena itu, pembagian wilayah penanganan perlu dibuat lebih jelas agar sumber daya yang tersedia dapat segera digerakkan.

    Perusahaan juga diminta ikut dilibatkan membantu penanganan karhutla di wilayah sekitar lokasi perusahaan.

    Dengan demikian, penanganan tidak selalu menunggu kedatangan regu dari wilayah yang jaraknya lebih jauh.

    ”Keterlibatan semua pihak baik masyarakat termasuk peran perusahaan menjadi penting karena dalam situasi saat ini penanganan karhutla sangat membutuhkan suplai air, karena beberapa sumber air terbatas, sehingga pengambilan air terkadang ditempuh jauh dari titik api yang membuat proses pemadaman membutuhkan waktu,” ujarnya.

    SiPongi Diminta Kembali Diaktifkan

    Untuk membantu pemantauan, Kadek meminta aplikasi SiPongi kembali diaktifkan sehingga peta karhutla dan titik-titik panas dapat dipantau secara lebih teratur.

    Ia meminta seluruh pihak melakukan pemantauan setiap pagi untuk mengetahui wilayah yang memiliki titik api.

    Setelah lokasi diketahui, pembagian atau penempatan regu awal harus segera dilakukan.

    Pemerintah kecamatan, TNI, Polri dan camat akan turun ke lokasi. Namun, menurut Kadek, mereka membutuhkan dukungan pihak sekitar, termasuk masyarakat.

    ”Dengan sistem pemantauan dan respons awal yang lebih cepat, titik api diharapkan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.

    Kapolres juga mengingatkan agar petugas tidak menganggap pekerjaan selesai hanya karena api di permukaan sudah padam.

    Terutama pada lahan gambut, panas yang masih tersimpan di dalam tanah dapat menjadi sumber api kembali membara.

    ”Proses pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh. Setelah pemadaman, lokasi harus diperiksa dan dipastikan lagi sampai benar-benar tidak mengeluarkan asap lagi,” ujarnya

    Kadek menyebut sejumlah titik panas sebelumnya mengalami peningkatan status dari kuning menjadi merah atau berstatus tinggi.

    ”Proses pendinginan menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkan dalam setiap penanganan,” ujarnya.

    Kawasan Perumahan Perlu Regu Siaga

    Perhatian Kapolres tidak hanya diarahkan pada kawasan hutan dan lahan.

    Ia meminta masyarakat ikut peduli terhadap titik api yang muncul di lingkungan masing-masing, khususnya di sekitar kawasan perumahan.

    Kadek mengusulkan agar selain fokus penanganan di wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berlokasi di areal Kota Sampit,  disiapkan regu khusus yang bertugas melakukan pendinginan dan siaga di kawasan perumahan.

    ”Kebakaran yang menjalar hingga kawasan permukiman dapat menimbulkan dampak besar. Karena itu, di kawasan perumahan perlu kesiapsiaagaan untuk membantu pemadaman di lokasi titik api yang berada dekat kawasan permukiman,” ujarnya.

    Dari sisi personel, Kadek meminta pembagian regu dibuat lebih jelas. Setidaknya terdapat regu lapangan, regu cadangan dan regu siaga.

    Pembagian tersebut diperlukan agar seluruh personel tidak terkonsentrasi pada satu lokasi sementara wilayah lain kehilangan kekuatan untuk merespons ketika muncul titik api baru.

    ”Karhutla merupakan ancaman yang terjadi hampir setiap tahun sehingga kesiapan sarana tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

    Ia juga meminta pengajuan tambahan tangki air apabila jumlah yang tersedia masih terbatas.

    Titik api tidak hanya muncul di satu lokasi. Karena itu, dukungan sarana harus tersedia di beberapa wilayah agar respons dapat dilakukan secara bersamaan ketika terjadi kebakaran di lokasi berbeda.

    Alkon Harus Lengkap dengan Selang dan Nosel

    Kapolres juga menekankan bahwa pengadaan maupun dukungan peralatan harus memperhatikan kebutuhan lengkap di lapangan.

    Apabila membutuhkan alkon atau pompa air, peralatan tersebut tidak cukup hanya berupa mesin.

    ”Alkon harus dilengkapi dengan selang dan nosel sebagai satu paket yang siap digunakan,” usulnya.

    Selain itu, diperlukan wadah air berupa embung portabel untuk mendukung pemadaman di lokasi yang sulit mendapatkan sumber air.

    Kelengkapan tersebut menjadi penting karena keberadaan pompa tanpa selang, nosel maupun sumber penampungan air tidak akan cukup untuk menjawab kebutuhan pemadaman di lapangan.

    Apresiasi Dukungan Helikopter Water Bombing

    Dalam rapat tersebut, Kadek juga menyampaikan apresiasi kepada pihak perusahaan yang telah mengalokasikan anggaran untuk menyewa helikopter water bombing.

    Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla, terutama ketika kondisi kebakaran membutuhkan dukungan tambahan.

    Namun, Kapolres meminta seluruh pihak tidak pelit dalam menyiapkan dukungan penanganan karhutla.

    Karena, menurutnya, Kotim merupakan wilayah bersama yang harus dilindungi sehingga seluruh sumber daya yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman kebakaran.

    ”Seluruh pihak diminta tidak pelit dalam menyiapkan dukungan penanganan karhutla karena Kotawaringin Timur merupakan wilayah bersama yang harus dilindungi,” tegasnya.

    Keterbatasan personel dan sarana di sejumlah kecamatan membuat keterlibatan berbagai unsur menjadi semakin penting. Pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat serta perusahaan diharapkan dapat bergerak sesuai wilayah dan kemampuan masing-masing.

    Khusus perusahaan, dukungan diharapkan dapat diberikan terhadap titik api yang berada paling dekat dengan wilayah operasional sehingga respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.

    ”Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menjalankan upaya penanganan secara maksimal,” pungkas Kadek. (hgn/ign)