cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Sering Dituding Jadi Penyebab Karhutla, Gapki Kalteng Minta Tanggung Jawab Pemilik Lahan Diperjelas

    Sering Dituding Jadi Penyebab Karhutla, Gapki Kalteng Minta Tanggung Jawab Pemilik Lahan Diperjelas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mempersoalkan tudingan yang selama ini kerap mengaitkan perusahaan perkebunan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

    Gapki menilai tanggung jawab penanganan kebakaran tidak semestinya selalu dibebankan kepada perusahaan, sebab masih terdapat titik kebakaran di luar areal perkebunan yang perlu ditelusuri pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasannya.

    Wakil Ketua I Gapki Cabang Kalimantan Tengah Siswanto, mengatakan perusahaan perkebunan justru telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mencegah dan menangani kebakaran.

    ”Tidak hanya menjaga areal masing-masing, perusahaan juga siap membantu pemadaman di luar wilayah perkebunan, khususnya pada lokasi yang berada paling dekat dengan operasional perusahaan,” kata Siswanto dalam rapat evaluasi teknis penanganan karhutla di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotawaringin Timur yang dihadiri Bupati Kotim, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah perwakilan perusahaan, Rabu (16/9/2026).

    Siswanto menegaskan, pada prinsipnya seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perusahaan besar swasta (PBS) di Kotim mendukung harapan dan kesepakatan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kotim dalam rapat tersebut maupun rapat-rapat sebelumnya.

    Anggota GPPI juga telah beberapa kali menggelar rapat untuk membahas dukungan terhadap program pemerintah dalam penanganan karhutla, khususnya di Kotim dan Kalimantan Tengah secara umum.

    ”Pada prinsipnya, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit atau PBS di Kabupaten Kotawaringin Timur siap mendukung harapan dan kesepakatan yang telah disampaikan Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dalam rapat ini maupun rapat-rapat sebelumnya,” kata Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua GPPI (Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia) untuk wilayah Kotim, Katingan, Seruyan.

    Siswanto menjelaskan, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengamankan wilayah usahanya masing-masing. Karena itu, perusahaan menyiagakan tim untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan apabila terjadi kebakaran.

    Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Langkah tersebut diperlukan agar ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah operasional, perusahaan dapat ikut membantu sesuai kemampuan yang tersedia.

    ”Di samping mengamankan wilayah usaha masing-masing, kami juga menyiagakan tim perusahaan dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa untuk membantu apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan kewajiban kami,” ujarnya.

    Upaya tersebut, lanjutnya, telah dilakukan semaksimal mungkin. Perusahaan juga telah diimbau agar tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah perkebunan masing-masing, tetapi memberikan dukungan apabila terdapat titik kebakaran di luar areal kebun.

    Prioritas bantuan diarahkan terutama kepada titik yang berada dalam radius terdekat. Dengan demikian, perusahaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran dapat saling membantu apabila salah satu wilayah membutuhkan tambahan kekuatan.

    ”Sampai hari ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Perusahaan-perusahaan juga telah diimbau untuk memberikan dukungan kepada titik kebakaran yang berada di luar wilayah kebunnya, terutama dalam radius terdekat. Perusahaan-perusahaan sepakat saling membantu jika terjadi kebakaran,” kata Siswanto.

    Wakil Ketua I Gapki Cabang Kalimantan Tengah Siswanto.

    Tegaskan Perusahaan Tidak Mungkin Membakar Areal Sendiri

    Dalam forum tersebut, Siswanto juga menegaskan bahwa perusahaan tidak mungkin melakukan pembakaran di wilayah perkebunannya sendiri.

    Sebaliknya, petugas perusahaan disebut melakukan patroli di batas-batas atau areal perkebunan untuk mencegah api masuk ke kawasan perusahaan dan kemudian meluas.

    ”Kami tidak mungkin melakukan pembakaran di wilayah perkebunan kami sendiri. Justru petugas perusahaan melakukan patroli di batas-batas atau perimeter areal perkebunan untuk mencegah api masuk dan meluas,” tegasnya.

    Menurut Siswanto, seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla saat ini menghadapi beban dan kelelahan yang cukup besar. Karena itu, ia berharap kondisi kebakaran segera berakhir agar pekerjaan di lapangan dapat kembali berkurang.

    ”Kami berharap kondisi ini segera berakhir sehingga beban dan kelelahan seluruh petugas dapat berkurang,” ujarnya.

    Diajak Dukung Penanganan Karhutla

    Dukungan dunia usaha terhadap penanganan karhutla juga telah diperluas di tingkat Kalimantan Tengah.

    Siswanto mengatakan, tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, termasuk rapat di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, telah disampaikan kepada seluruh anggota GAPKI agar bersama-sama memberikan dukungan dalam penanganan karhutla.

    Sekitar 210 perusahaan anggota GAPKI di Kalimantan Tengah telah diajak untuk mendukung kegiatan tersebut.

    Dukungan itu telah berjalan dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya tidak hanya dukungan moral, tetapi juga dukungan lain yang diperlukan untuk membantu penanganan karhutla di lapangan.

    Namun, ia menekankan bahwa dukungan perusahaan tersebut diberikan secara sukarela.

    ”Dukungan itu sifatnya sukarela. Kami membantu dengan ikhlas untuk mengatasi karhutla di Kalimantan Tengah,” katanya.

    Tim Pemadam dan Tangki Air Siap Dikerahkan

    Siswanto menegaskan kesiapan perusahaan untuk membantu tidak hanya berlaku ketika kebakaran terjadi di dalam areal perkebunan.

    Apabila kebakaran terjadi di wilayah kota maupun kawasan lainnya dan membutuhkan bantuan pemadaman, tim pemadam kebakaran perusahaan siap dikerahkan.

    Tangki-tangki air yang selama ini disiagakan perusahaan memang memiliki fungsi utama untuk menjaga areal perkebunan. Namun, apabila diperlukan penanganan bersama, perusahaan yang berada di sekitar titik api siap membantu.

    Menurutnya, yang terpenting adalah adanya informasi yang cepat sehingga perusahaan terdekat dapat segera mengambil tindakan.

    ”Apabila terjadi kebakaran di wilayah kota atau kawasan lain dan diperlukan bantuan pemadaman, tim pemadam kebakaran perusahaan siap dikerahkan. Tangki-tangki air memang disiagakan untuk menjaga areal perusahaan, tetapi apabila diperlukan penanganan bersama, perusahaan di sekitar titik api siap membantu asalkan ada informasi,” jelas Siswanto.

    Informasi mengenai titik panas atau hotspot juga terus dibagikan kepada anggota perusahaan.

    Dengan informasi tersebut, perusahaan yang lokasinya paling dekat dengan titik kebakaran dapat segera mengetahui kondisi dan mengambil langkah penanganan.

    ”Informasi mengenai titik panas atau hotspot juga terus dibagikan setiap saat kepada anggota agar perusahaan yang paling dekat dapat segera mengambil langkah penanganan,” ujarnya.

    Soroti Tudingan terhadap Perkebunan

    Di balik kesiapan perusahaan membantu penanganan karhutla, Siswanto juga menyampaikan persoalan yang selama ini dirasakan sektor perkebunan.

    Menurutnya, Gapki, GPPI dan sektor perkebunan kerap menjadi sasaran aksi demonstrasi maupun tudingan sebagai penyebab kebakaran.

    Namun, Siswanto menilai kondisi di lapangan perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Sebab, masih banyak kebakaran yang terjadi bukan berada di dalam areal perkebunan perusahaan.

    ”Kami melihat kabut asap sangat tebal baik di Sampit maupun di Palangka Raya. Di Palangka Raya, kebun tidak banyak, tetapi asap sangat tebal. Sementara itu, di jalur Palangka Raya–Sampit, yang memiliki lebih banyak kebun, kondisi perjalanan relatif lebih baik,” katanya.

    Pernyataan tersebut menjadi bagian dari argumentasi Siswanto bahwa keberadaan perusahaan perkebunan tidak bisa begitu saja dijadikan dasar untuk mengaitkan seluruh kejadian kebakaran maupun kabut asap.

    Ia meminta persoalan tersebut diluruskan dan penanganan karhutla dilihat berdasarkan lokasi kejadian serta pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap lahan.

    Pemilik Lahan Terbakar Perlu Diperjelas

    Siswanto secara khusus mempertanyakan tanggung jawab pemilik lahan yang terbakar tetapi keberadaannya tidak diketahui.

    ”Persoalan kepemilikan dan tanggung jawab pengawasan lahan perlu diperjelas, terutama pada kawasan yang terdapat titik-titik kebakaran di luar areal perusahaan,” tegasnya.

    Ia mencontohkan kawasan Sampit–Kota Besi yang menurutnya perlu mendapatkan kejelasan mengenai siapa pemilik lahan dan siapa yang bertanggung jawab melakukan penjagaan.

    ”Kami mempertanyakan tanggung jawab pemilik lahan yang lahannya terbakar tetapi tidak diketahui keberadaannya. Di kawasan Sampit–Kota Besi, misalnya, perlu ada kejelasan mengenai siapa pemilik lahan dan siapa yang bertanggung jawab melakukan penjagaan,” tegas Siswanto.

    Ia tidak ingin seluruh tanggung jawab atas kebakaran terus diarahkan kepada perusahaan perkebunan.

    Menurutnya, sejumlah perusahaan justru telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membantu penanganan kebakaran, termasuk mengoperasikan helikopter dan mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan pemadaman.

    ”Kami tidak ingin seluruh tanggung jawab kebakaran selalu ditimpakan kepada perusahaan perkebunan. Sejumlah perusahaan telah mengerahkan sumber daya, termasuk helikopter dan biaya yang besar, untuk membantu pemadaman, tetapi masih tetap disalahkan,” ujarnya.

    Meski mempersoalkan tudingan tersebut, Siswanto menegaskan posisi perusahaan tetap mendukung pemerintah daerah dalam menangani karhutla.

    ”Prinsip kami tetap sama, mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan bersama-sama menangani karhutla,” katanya.

    Ia berharap status tanggap darurat yang diperpanjang dapat segera berakhir sehingga masyarakat kembali dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman.

    Jangan Menunggu Api Membesar

    Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Kotim Halikinnor mengingatkan bahwa kritik, hujatan maupun demonstrasi merupakan risiko yang dapat dihadapi pejabat publik maupun pelaku usaha dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

    Menurutnya, pekerjaan yang dianggap kurang baik sering kali lebih cepat diketahui dan muncul ke ruang publik dibandingkan pekerjaan baik yang telah dilakukan.

    ”Sudah menjadi risiko bagi pejabat publik maupun pelaku usaha menerima kritik, hujatan, atau demonstrasi. Hal-hal yang dianggap kurang baik sering kali lebih cepat muncul ke publik dibandingkan kerja baik yang telah kita lakukan,” ucap Halikinnor menanggapi pernyataan Siswanto.

    Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Penanganan kebakaran tetap harus dimaksimalkan.

    ”Kita apresiasi dan berterima kasih kepada perusahaan yang telah dihimpun di tingkat provinsi untuk membantu penanganan karhutla,” ujarnya.

    Di tingkat kabupaten, seluruh kemampuan dan sumber daya yang tersedia juga diminta untuk dikerahkan.

    Perusahaan yang telah mengetahui titik-titik lokasi menjadi wilayah bantuannya, terutama perusahaan dengan posisi paling dekat, diharapkan dapat segera bergerak ketika terjadi kebakaran.

    Jika satu perusahaan mengalami kesulitan menangani kebakaran, perusahaan lain yang berada di sekitar lokasi diminta ikut membantu. Pola tersebut penting agar api tidak berkembang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak.

    ”Jika satu perusahaan kesulitan, perusahaan lain yang berada di sekitar lokasi perlu ikut membantu agar api tidak meluas dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak,” katanya.

    Halikin menekankan pentingnya kecepatan penanganan sejak api masih kecil. Kebakaran tidak boleh dibiarkan berkembang sampai menjadi terlalu besar dan akhirnya membuat satu perusahaan kewalahan.

    ”Kebakaran harus ditangani sejak masih kecil. Jangan menunggu api membesar dan satu perusahaan di sekitar lokasi titik api kewalahan mengatasinya,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Abaikan Vonis Terbesar dalam Sejarah Adat Kalteng, Akses 1.607 Hektare Lahan PT BAP Resmi Diportal

    Abaikan Vonis Terbesar dalam Sejarah Adat Kalteng, Akses 1.607 Hektare Lahan PT BAP Resmi Diportal

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tenggat negosiasi putusan adat di Desa Sebabi, Kabupaten Kotawaringin Timur berakhir Jumat (18/9/2026).

    Tanpa ada langkah kepatuhan dari PT Binasawit Abadipratama (PT BAP), Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai bersama Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kecamatan Telawang turun langsung memeriksa lokasi sengketa begitu batas waktu tersebut lewat.

    Saat pengecekan lapangan, sejumlah akses jalan menuju objek sengketa seluas 1.607 hektare telah dipasangi kain merah.

    Tanda portal adat yang melarang siapa pun melintas tanpa izin itu berdiri mengunci akses. Tidak ada perlawanan dari pihak perusahaan selama penyisiran berlangsung.

    ”Hari ini kami hanya melakukan pengecekan. Untuk eksekusi dijadwalkan pada 24 September,” kata Ketua Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai, Wawan Embang.

    Tumpukan tandan buah sawit yang diamankan Batamad beberapa waktu lalu saat perusahaan kedapatan memanen, terpantau masih berada di titik semula. Barang bukti di area status quo itu tetap tersegel ikatan kain merah.

    Sikap Pasif dan Jeda Enam Hari

    Sikap tanpa respons dari korporasi ini bukan hal baru. Empat hari sebelum batas waktu terlewati, Senin (14/9/2026), Wawan telah mengonfirmasi nihilnya komunikasi dari PT BAP kepada Majelis.

    ”Yang saya ketahui untuk dengan tim Basara kita tidak membuka koordinasi dengan kita, silakan langsung dengan masyarakat. Karena kita sudah membuat putusan dan itu bukan ranah kita lagi,” katanya saat itu.

    Wawan memang telah memperkirakan proses penindakan tidak akan bergulir otomatis sehari setelah tenggat, melainkan demi kebutuhan koordinasi.

    ”Kita akan eksekusi setelah berakhir masa tanggal 18 September. Kita akan berkoordinasi, ya mungkin ada beberapa waktu, beberapa hari jedanya lah baru memang kita akan eksekusi,” kata Wawan sebelumnya.

    Payung Regulasi dan Jalur Keberatan

    Kewajiban menaati putusan Basara Hai Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 tidak hanya bersandar pada etika kultural.

    Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak mendefinisikan putusan peradilan adat sebagai “bersifat final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa”.

    Penegasan ini tertuang spesifik dalam Pasal 34 ayat (4) Perda tersebut yang menegaskan lebih jauh.

    ”Setiap orang, badan hukum pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran adat wajib mentaati dan menghormati keputusan peradilan adat.”

    Apabila keberatan dengan putusan musyawarah lembaga adat, Pasal 45 pada Perda yang sama mengatur jalur hukum yang sah, yakni membawanya ke pengadilan negara, bukan mengabaikannya begitu saja. Hingga tenggat berlalu, PT BAP belum menempuh jalur resmi tersebut.

    Relasi yurisdiksi antara peradilan adat dan pengadilan negara bukan hal baru. Sejak konvensi Damang pada September 1928, yang kemudian diperkuat oleh putusan tahun 1953 di Kuala Kapuas, otoritas Damang memiliki kewenangan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri melalui surat keterangan.

    Vonis Terbesar dalam Sejarah

    Total kewajiban senilai Rp438.110.620.000 yang menjerat PT BAP tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah sidang adat Dayak di Kalimantan Tengah. Skalanya terlihat sangat tajam saat disandingkan dengan sejumlah kasus.

    Denda adat atas Tragedi Bangkal di Seruyan pada 2023 yang dijatuhkan kepada Polda Kalimantan Tengah dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada terkait warga penuntut plasma, tercatat sebesar Rp335,5 juta.

    Pada 2018, anak usaha Wilmar Group yang dinilai merusak situs adat di Kotawaringin Timur dikenakan denda sekitar Rp500 juta.

    Sementara PT Hutanindo Agro Lestari, dalam perkara yang pernah dipimpin Damang Leger Toegal Kunum di Tualan Hulu, didenda Rp259 juta.

    Dibandingkan deretan perkara tersebut, nilai kewajiban PT BAP melonjak berkisar delapan ratus hingga lebih dari seribu enam ratus kali lipat.

    Beban ratusan miliar itu terbagi secara tegas dalam dokumen putusan. Kewajiban ganti untung ditetapkan sebesar Rp437.361.120.000.

    Angka ini diiringi dua sanksi denda adat yang terpisah, yakni Rp499.750.000 terkait Koperasi Huas Sebabi dan Rp249.750.000 atas insiden penghalangan sidang lapangan pada 24 Agustus 2026. (ign)

  • Karhutla Mengancam Permukiman, Sumber Air Terbatas, Pemkab Kotim Minta Perusahaan Bantu Suplai Air ke Titik Api

    Karhutla Mengancam Permukiman, Sumber Air Terbatas, Pemkab Kotim Minta Perusahaan Bantu Suplai Air ke Titik Api

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim) masih menjadi persoalan serius. Api tidak hanya muncul di kawasan yang jauh dari permukiman, tetapi mulai mendekati rumah warga,

    Kemarau dan kekeringan yang terjadi di Kotim selama dua bulan lebih hampir tak pernah diguyur hujan membuat sumber air di sejumlah titik untuk pemadaman sangat terbatas.

    Situasi tersebut membuat Pemkab Kotim meminta perusahaan besar swasta agar ikut membantu menyuplai air ke lokasi titik api dengan mengerahkan armada secara terkoordinasi.

    Permintaan itu menjadi salah satu hasil evaluasi penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (16/9/2026).

    Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Kotim membahas kondisi titik api yang semakin menyebar, keterbatasan akses menuju lokasi, minimnya sumber air, kebutuhan tambahan armada dan personel, hingga ancaman kebakaran yang mulai mendekati kawasan permukiman.

    Halikinnor mengatakan, status tanggap darurat karhutla sebelumnya telah diperpanjang 16 September hingga 30 September 2026 karena kondisi di lapangan belum sepenuhnya membaik.

    Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk bagian selatan dan beberapa kawasan di bagian utara Kotim

    ”Memang ada hujan di beberapa wilayah, tetapi titik api masih muncul. Jadi kita masih harus bekerja maksimal,” kata Halikinnor.

    Kondisi karhutla saat ini tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Apalagi sebagian titik api berada cukup jauh dari pusat pemerintahan dan sulit dijangkau apabila hanya mengandalkan armada yang dimiliki pemerintah.

    Titik api yang berada dekat jalan besar atau sumber air relatif lebih mudah ditangani. Persoalan menjadi lebih berat ketika kebakaran berada jauh dari sungai, sumber air maupun akses kendaraan.

    Karena itu, Pemkab Kotim meminta perusahaan perkebunan tidak hanya memberikan dukungan untuk penanganan karhutla pada tingkat provinsi, tetapi juga membantu langsung kebutuhan di wilayah Kotim.

    ”Kalau titiknya jauh dari jangkauan kita, kita minta perusahaan yang paling dekat untuk membantu,” ujar Halikinnor.

    Perusahaan Diminta Siapkan Armada

    Pj Sekda Kotim Diana Setiawan menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dibahas dalam rapat adalah keterbatasan armada untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran.

    Keterbatasan tersebut juga berkaitan dengan jumlah personel pemerintah daerah. Satu kendaraan yang beroperasi di lapangan membutuhkan beberapa orang untuk menjalankan tugas, sementara pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) juga tetap harus menjalankan pelayanan pemerintahan.

    Karena itu, Pemkab Kotim menyepakati pola gotong royong dengan melibatkan perusahaan secara langsung.

    Diana mengusulkan, setiap perusahaan diminta menyiapkan sedikitnya satu kendaraan, seperti Hilux, L300 atau kendaraan pikap, yang dilengkapi tangki profil air beserta pengemudinya.

    Armada tersebut nantinya dikendalikan dan dikoordinasikan BPBD Kotim untuk mendukung distribusi air ke lokasi kebakaran, baik pada pagi, siang maupun malam hari.

    Dengan pola tersebut, tenaga dari OPD dapat dibagi secara proporsional. Personel yang bertugas malam juga tidak harus kembali menjalankan tugas lapangan pada pagi atau siang hari sehingga sistem pergantian personel dapat lebih teratur.

    ”Kami usulkan setiap perusahaan minimal menyiapkan satu kendaraan dengan tangki air dan pengemudi. Nanti pengaturannya bisa berkoordinasikan melalui BPBD,” kata Diana dalam rapat.

    Armada perusahaan ditargetkan mulai bergerak secepatnya. Perusahaan yang memiliki titik api di sekitar wilayah perkebunannya tetap diminta memprioritaskan penanganan di areal tersebut.

    Sementara perusahaan yang tidak memiliki titik api di sekitar wilayah kerjanya diminta mengarahkan armada dan personelnya untuk membantu kebakaran yang terjadi di kawasan kota maupun permukiman.

    Pemkab Kotim menanggung kebutuhan bahan bakar dan konsumsi bagi personel bantuan. Perusahaan diminta menyediakan kendaraan, tangki profil dan pengemudi.

    Diana menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk gotong royong atau habaring hurung dalam menghadapi karhutla.

    Api Mulai Mendekati Permukiman

    Ancaman terhadap permukiman menjadi perhatian serius dalam evaluasi tersebut.

    Wakil Bupati Kotim Irawati melaporkan adanya kebakaran di sekitar kawasan permukiman Jalan Ir. Soekarno dan Lingkar Utara. Lokasi titik api disebut berjarak sekitar 450 meter dari Jalan Ir Soekarno dan berada tidak jauh dari sekitar 30 rumah warga.

    Berdasarkan informasi lapangan yang disampaikan dalam rapat, kawasan tersebut berbatasan dengan areal perkebunan yang disebut berkaitan dengan PT NSP.

    Irawati mengatakan, titik api kini mulai masuk atau mendekati kawasan yang dihuni masyarakat. Dalam beberapa kejadian, warga bahkan mulai memindahkan barang-barang mereka karena api sudah terlalu dekat dengan rumah.

    “Kebakaran lahan sudah mendekati areal permukiman. Baru-baru ini terjadi di Jalan Langsat 4 dan Murai, bahkan kawasan Perumahan Aryaga, api sampai  membakar bagian dapur dua rumah warga,” ujar Irawati yang juga mengecek ke lokasi rumah warga yang terdampak kebakaran.

    Lebih lanjut, Irawati mengungkapkan, persoalan keterbatasan air yang membuat penanganan pemadaman terhambat.

    ”Di pagi hari masih terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan karena kondisi pasang memungkinkan penyedotan dari drainase di Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda. Namun, setelah sekitar pukul 14.00 hingga malam hari, sebagian sumber air mulai mengering,” ungkap Irawati.

    Akibatnya, proses pengisian air untuk armada pemadam bisa mengalami antrean. Waktu tunggu bahkan dapat mencapai 30 hingga 40 menit.

    ”Kalau perusahaan cepat mengerahkan kendaraan tangki, kita bisa lebih cepat merespons karena persoalan kita sekarang salah satunya memang keterbatasan air untuk pemadaman,” jelasnya.

    BPBD Usulkan Pos Suplai Air Baku

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti mengatakan, BPBD langsung menindaklanjuti arahan hasil evaluasi.

    Sehari sebelum rapat, BPBD mengerahkan 11 tim untuk penanganan karhutla, dengan tiga tim tetap bergerak pada malam hari.

    Namun, persoalan air menjadi semakin nyata karena sejumlah sumber mulai mengering.

    BPBD kemudian mengusulkan pembentukan atau pengaktifan pos suplai air baku. Sistem tersebut dapat menggunakan pola yang pernah diterapkan pada penanganan karhutla 2019, yakni mengambil air dari sungai kemudian menampungnya di titik penampungan atau profil sebelum disalurkan kembali ke armada pemadam.

    Untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan kota, BPBD juga akan membuat surat yang ditujukkan kepada PT Pelindo dan berkoordinasi dengan Polres Kotim serta KP3 agar membuka akses pengambilan air baku di sekitar kawasan Ikon Jelawat.

    ”Kami juga memerlukan tambahan personel dari OPD untuk memperkuat tim malam. Pertimbangannya, risiko penanganan kebakaran pada malam hari cukup tinggi sehingga personel yang bertugas malam membutuhkan waktu istirahat sebelum kembali menjalankan tugas pada shift berikutnya,” ujarnya.

    Tiga Titik Sungai Mentaya Disiapkan untuk Pengisian Air

    Selain mengerahkan armada perusahaan, Pemkab Kotim juga membahas sumber air alternatif yang dapat digunakan untuk mengisi kendaraan tangki.

    Sedikitnya tiga lokasi di kawasan Sungai Mentaya menjadi perhatian, yakni akses di sekitar Pelabuhan Pertamina di Baamang, kawasan KP3, serta kawasan Pelindo di Pelabuhan Sampit.

    Untuk akses Pertamina, pemerintah daerah akan meminta izin agar pengambilan air dapat dilakukan hingga sore atau malam hari.

    Sementara akses di kawasan KP3 disebut sudah memperoleh izin dari kepolisian.

    Kawasan Pelindo juga disiapkan karena memungkinkan menjadi lokasi pengisian bagi kendaraan tangki berkapasitas besar.

    Koordinasi dengan Pelindo, Pertamina, kepolisian dan pengelola lokasi diperlukan agar kendaraan pengangkut air dapat keluar-masuk dan melakukan pengisian tanpa menghambat operasi.

    Langkah tersebut diperlukan karena sumur bor di kawasan perumahan tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan. Ketika satu tangki profil telah terisi, debit air dapat kembali cepat berkurang.

    Titik Api Jauh dari Sungai

    Dalam forum rapat, Halikinnor membahas peta titik api di beberapa lokasi berada cukup jauh dari sumber air.

    Karena itu, peta tidak hanya digunakan untuk mengetahui keberadaan titik api, tetapi juga untuk menghitung jarak menuju sungai, akses kendaraan, sumber air alternatif serta perusahaan yang lokasinya paling dekat.

    Salah satu titik api ada yang berjarak sekitar enam kilometer dari Sungai Mentaya dan sekitar 2,6 kilometer dari jalur Sampit-Palangka Raya.

    Jarak tersebut membuat pengambilan air dari sungai menjadi tidak sederhana sehingga diperlukan dukungan perusahaan terdekat.

    Di Mentaya Hilir Selatan, jumlah titik pada data sebelumnya disebut empat titik, sedangkan peta terbaru yang dibahas menunjukkan sembilan titik. Dari titik-titik tersebut, empat lokasi disebut berjarak sekitar 4,2 kilometer dari sungai.

    Jarak menuju ujung parit terdekat juga sekitar 2,3 kilometer. Salah satu alternatif yang dibahas adalah pembuatan atau pemanfaatan sumur bor apabila debit air memungkinkan.

    Penggunaan embung portabel dinilai belum cukup karena tekanan pompa tidak memadai untuk menjangkau jarak yang terlalu jauh.

    Kawasan tersebut disebut merupakan lahan pertanian dan tidak terdapat perusahaan perkebunan di sekitarnya.

    Untuk titik api di sisi barat, lokasi pastinya masih harus dipastikan. Jika berada di kawasan barat, terdapat sejumlah perusahaan perkebunan besar di sekitar Bagendang Tengah, Natai Baru dan Pondok Damar yang dapat dikoordinasikan untuk membantu.

    Di wilayah tersebut juga telah terdapat kelompok  Masyarakat Peduli Api (MPA) yang juga melibatkan perusahaan. Perkembangan titik api diperbarui setiap hari sehingga ketika titik api muncul, perusahaan yang berada di kawasan tersebut dapat segera bergerak.

    Seranau Menjadi Perhatian

    Kawasan Seranau turut menjadi perhatian karena jumlah titik api pada peta terbaru disebut bertambah.

    Lokasinya dinilai cukup jauh dari Sungai Mentaya. Salah satu titik bahkan disebut berjarak lebih dari 2,83 kilometer dari sungai sehingga distribusi air menggunakan kendaraan darat membutuhkan waktu dan armada yang memadai.

    Karena itulah, apabila dukungan helikopter water bombing tersedia, BPBD diminta berkoordinasi dengan pilot untuk menentukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan, termasuk Seranau, Pulau Hanaut dan kawasan utara.

    Namun, Halikinnor menegaskan bahwa water bombing bukan pengganti operasi pemadaman di darat.

    Penyiraman dari udara lebih berfungsi untuk membantu pendinginan. Setelah itu, tim darat tetap harus masuk ke lokasi untuk memastikan api benar-benar padam.

    ”Kita juga tidak bisa mengandalkan water bombing sepenuhnya, karena yang paling berperan memadamkan api sampai benar-benar padam itu tetap petugas di darat,” ujarnya.

    Ganepo Kekurangan Alkon dan Selang

    Kawasan Ganepo menghadapi persoalan berbeda, yakni keterbatasan peralatan untuk mengalirkan air.

    Saat ini hanya tersedia dua unit alkon dengan panjang selang sekitar 300 meter. Kondisi tersebut dinilai belum mencukupi karena angin dari arah selatan masih bertiup dan karakter lahan tidak seluruhnya berupa tanah mineral.

    Alkon dapat digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke lokasi kebakaran dari sumber air menuju titik api.

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkab Kotim meminta dukungan tambahan dari PT Rimba Makmur Utama. Perkiraan kebutuhan tambahan mencapai enam hingga tujuh unit alkon.

    Selain alkon, kebutuhan selang dan nozzle juga masih kurang. Selang yang tersedia rata-rata sekitar 30 meter, sementara kebutuhan diperkirakan mencapai 12 hingga 15 gulung selang berdiameter dua inci.

    Sumber air juga sedang diupayakan melalui sumur bor. Sumur bor yang sebelumnya dibuat oleh RMU akan dibersihkan dan diaktifkan kembali.

    RMU juga telah memberikan empat unit embung portabel berbahan terpal dengan kapasitas sekitar 2.000 liter per unit.

    ”BPBD catat kebutuhan peralatan di Ganepo dan pastikan lagi pengadaan alat alkon yang sebelumnya telah diajukan segera cepat dipesan sampai dapat,” ujarnya.

    Bara di Kota Masih Menyala

    Selain kawasan yang jauh dari pusat kota, sejumlah titik di wilayah perkotaan juga masih menjadi perhatian.

    Lokasi yang disebut dalam evaluasi antara lain Jalan Sawit Raya, Alam Salju, Perumahan Robi, Pandawa, Jalan Jenderal Sudirman belakang Pengadilan Agama, belakang Samator, Borneo Regency, Lingkar Selatan, Lingkar Utara, Murai, Langsat, WMP, Bumi Raya dan Jalan Jaksa Agung.

    Kebakaran di Jalan Sawit Raya yang sebelumnya sudah dipadamkan kembali aktif. Api di kawasan Alam Salju dan Perumahan Robi juga masih berasap.

    Sementara di Jalan Jaksa Agung menuju Bandara Haji Asan Sampit, pemantauan termal sehari sebelumnya memperkirakan luasan lahan yang terbakar hampir satu hektare.

    ”Saya minta titik-titik kebakaran di kawasan kota tetap menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kebakaran yang terjadi di luar wilayah perkotaan,” ujarnya.

    Pertimbangannya, kebakaran yang berada dekat permukiman memiliki risiko langsung terhadap masyarakat.

    Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

    Halikinnor menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap areal konsesinya masing-masing. Namun, dukungan juga dibutuhkan untuk membantu kebakaran di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    Pemerintah daerah telah meminta dukungan perusahaan melalui rapat dan koordinasi lapangan. Setiap bantuan yang diberikan perusahaan akan dicatat dan dievaluasi.

    Halikinnor menegaskan, apabila ada perusahaan mengetahui kebakaran di sekitar konsesinya tetapi tidak mengambil langkah penanganan, hal tersebut akan menjadi catatan pemerintah.

    “Kalau perusahaan tahu ada kebakaran di wilayahnya kemudian tidak peduli, tentu akan kami catat dan evaluasi. Termasuk, siapa-siapa saja perusahaan yang membantu dukungan armada suplai air itu juga akan dicatat mana yang peduli dan kurang peduli akan jadi catatan kita,” tegasnya.

    Ia mengatakan, pemerintah dapat mengambil langkah melalui kewajiban perusahaan maupun aspek perizinan apabila ditemukan persoalan dalam penanganan kebakaran di areal perusahaan.

    Meski demikian, secara umum partisipasi perusahaan dalam penanganan karhutla di Kotim dinilai cukup baik.

    Salah satu dukungan yang disebut Halikinnor datang dari kelompok Musim Mas Grup.

    Perusahaan tersebut sebelumnya telah mengirimkan mobil pemadam dan kendaraan tangki air.

    Selain itu, Musim Mas membantu pengadaan alkon untuk pemerintah daerah dan BPBD serta berencana memberikan alkon untuk mendukung Polsek, kecamatan dan Koramil di wilayah operasionalnya.

    Musim Mas juga telah membuka pos kesehatan dan memberikan bimbingan teknis terkait penanganan karhutla.

    ”Peran dukungan perusahaan dari PT Musim Mas juga kita apreasi, mereka sampai menyewa helikopter sendiri untuk water bombing dan membantu kendaraan tangki. Informasinya mereka juga akan membantu dua alkon. Kita harap perusahaan lain turut berperan sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Halikinnor.

    Pemkab Minta Pemadaman Tidak Dilakukan Sendiri-Sendiri

    Halikinnor juga menekankan pentingnya pola penanganan bersama di lapangan.

    Ia tidak ingin personel pemadam terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang bekerja sendiri-sendiri di lokasi yang sama.

    Menurutnya, jumlah personel yang terbatas terkadang hanya mampu memadamkan api yang terlihat di permukaan. Kondisi tersebut belum tentu memastikan api benar-benar mati, terutama pada lahan yang memungkinkan api menjalar di bawah permukaan.

    Karena itu, ketika satu titik api berada di sekitar beberapa perusahaan, koordinasi harus dilakukan melalui Forkopimcam dengan melibatkan camat, kapolsek, danramil, perusahaan terdekat serta MPA.

    Semua kekuatan harus diarahkan untuk menyelesaikan satu titik sampai benar-benar padam sebelum berpindah ke lokasi lain.

    ”Jangan sampai pemadaman dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau kekuatan sedikit, mungkin api di atas padam, tetapi di bawah masih menyala. Jadi harus dikeroyok sampai benar-benar padam,” tegas Halikinnor.

    Pemkab Minta Bantuan Helikopter

    Pemkab Kotim sebelumnya telah mengajukan permintaan helikopter water bombing kepada pemerintah Provinsi Kalteng.

    Namun, berdasarkan surat yang diterima pemerintah daerah, helikopter tersebut tidak dialokasikan untuk Kotim dan diarahkan untuk mendukung perlindungan kawasan Tanjung Puting, Kabupaten Kobar.

    Halikinnor menilai Kotim juga menghadapi kondisi yang membutuhkan dukungan tersebut.

    Pemadaman water bombing menggunakan helikopter akan diarahkan ke titik-titik yang dinilai paling mendesak berdasarkan peta dan koordinat terbaru.

    Dari peta titik api, pemerintah dapat menentukan lokasi yang menjadi prioritas, akses menuju titik api, jarak dari sumber air dan perusahaan yang paling dekat untuk diminta membantu.

    Bandara Salah Satu Indikator Kondisi Kabut Asap

    Halikinnor mengatakan kondisi kabut asap juga dapat dilihat dari aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit.

    Apabila pesawat masih dapat mendarat, kondisi visibilitas dianggap masih memungkinkan. Namun, dalam beberapa waktu lalu pesawat tidak dapat mendarat akibat jarak pandang yang terbatas.

    Halikinnor menilai hujan yang turun di beberapa wilayah belum dapat dianggap sebagai awal musim hujan yang mampu menghentikan karhutla secara menyeluruh. Hujan masih bersifat lokal dan sporadis sehingga operasi pemadaman tetap harus berjalan.

    Masyarakat Diminta segera Melapor

    Selain perusahaan, masyarakat juga diminta tidak menunggu kebakaran membesar sebelum melaporkannya.

    Halikinnor meminta setiap warga yang melihat pembakaran lahan atau titik api segera menyampaikan informasi kepada aparat terdekat, seperti kapolsek, danramil, camat, pemerintah desa, Babinsa maupun Bhabinkamtibmas.

    ”Untuk tingkat kabupaten, laporan juga dapat diteruskan kepada Polres, Kodim dan Kejaksaan,”  ujarnya.

    Halikin juga menegaskan bahwa apabila ditemukan pembakaran yang dilakukan secara sengaja, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan karena dampaknya dapat meluas dan berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai lingkungan.

    ”Jangan tunggu api sampai ke rumah. Kalau melihat ada pembakaran atau melihat api, segera laporkan, sebelum api meluas mendekati rumah warga,” pungkasnya. (hgn)

  • Bursa Cagub Kalteng Kepagian: Elite Bermanuver, Rakyat Tersandera Janji Lama

    Bursa Cagub Kalteng Kepagian: Elite Bermanuver, Rakyat Tersandera Janji Lama

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah baru akan digelar tiga tahun lagi, namun manuver politik elite menyongsong 2029 mulai memanaskan ruang publik.

    Nama-nama tokoh politik lokal kini ramai disodorkan untuk bersaing dengan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.

    Bagi pengamat hukum dan kebijakan publik Gumarang, kemunculan bursa calon yang terlalu dini ini berpotensi mengganggu konsentrasi pembangunan.

    Situasi ini menjadi sebuah ironi saat sejumlah figur menunjukkan ambisi politik, sementara rakyat Kalteng masih tersandera persoalan klasik yang belum juga tuntas dari satu periode gubernur ke gubernur berikutnya.

    Deretan nama yang disebut Gumarang meramaikan gelanggang itu antara lain Nadalsyah alias Koyem, eks Bupati Barito Utara dua periode; Supian Hadi, eks Bupati Kotawaringin Timur dua periode yang sempat mendampingi Nadalsyah sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada 2024.

    Kemudian, Fairid Naparin, Wali Kota Palangka Raya yang kini menjabat periode keduanya; Heriyus Midel Yoseph, Bupati Murung Raya yang baru dilantik 2025; serta Muhammad Syauqie, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN yang meraih suara tertinggi dapil Kalteng pada Pemilu 2024.

    Gumarang menegaskan, kelayakan figur semestinya diukur dari kualitas, integritas, serta pemahaman atas karakteristik Kalteng, bukan sekadar bertumpu pada popularitas. Penilaian ini memiliki dasar argumen kuat saat disandingkan dengan tumpukan persoalan fundamental di lapangan.

    Sengketa Plasma yang Belum Padam

    Ketimpangan realisasi plasma sawit 20 persen bagi warga sekitar kebun menjadi salah satu sorotan.

    Gumarang menyebut pembagian hasil acap kali tidak layak, bahkan ada warga yang hanya menerima sekitar Rp500 ribu per bulan.

    Kondisi ini memicu fenomena penjualan kartu plasma kepada pemodal, baik dari dalam maupun luar daerah.

    Keresahan itu selaras dengan data resmi Pemerintah Provinsi Kalteng. Merujuk hasil Rapat Evaluasi Data Plasma dan CSR Sawit Dinas Perkebunan Kalteng tertanggal 10 November 2025, realisasi kebun plasma tingkat provinsi baru mencapai 52,66 persen dari target.

    Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky R. Badjuri, membeberkan disparitas capaian per wilayah: kawasan timur mencatat 76 persen, wilayah barat 61,03 persen, sedangkan wilayah tengah tertinggal jauh di angka 45,95 persen.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mengakui kesejahteraan masyarakat sekitar kebun belum optimal seraya menjanjikan langkah tegas bagi perusahaan yang lalai.

    Janji penertiban itu nyatanya masih ditunggu buktinya. Sabtu, 5 September 2026, sekitar 2.300 warga dari aliansi sepuluh desa lintas Seruyan dan Kotawaringin Timur (MABESS) memadati gerbang PT Binasawit Abadipratama di kilometer 98 Jalan Trans Kalimantan guna menuntut kepastian plasma.

    Sengketa ini terus bergulir hingga pertengahan September, dengan sebagian desa bahkan mengirimkan surat langsung kepada Gubernur Kalteng untuk meminta audit kerugian negara atas macetnya janji tersebut.

    Pelabuhan Dangkal dan Pusaran Korupsi

    Infrastruktur pelabuhan laut Kalteng turut masuk dalam radar kritik Gumarang karena dinilai berbiaya tinggi dan berbelit.

    Dua titik menjadi rujukan spesifik: pendangkalan alur Pelabuhan Sampit di bawah pengelolaan Pelindo serta proyek Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan yang berujung ke meja hijau.

    Kondisi Pelabuhan Sampit memiliki pijakan fakta teknis yang jelas. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Kelas IIIB Sampit, Muchlis, mengungkapkan pengerukan besar terakhir Sungai Mentaya terjadi sekitar 2013 hingga 2014.

    Semenjak itu, tidak ada penanganan berarti terhadap sedimentasi di dua titik kritis, yakni kawasan Tanjung Tiga dan muara Pos AL Samudera.

    Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menggambarkan sungai tersebut berukuran lebar namun dangkal, memaksa kapal bertonase besar menunggu air pasang untuk bersandar.

    Rencana pengerukan yang sedianya ditargetkan mulai akhir 2025 urung terlaksana. Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur, Raihansyah, menyebut proyek itu terganjal besaran anggaran dan skala prioritas nasional.

    Dampaknya mulai dirasakan ketika sebagian pelaku usaha memutar haluan kargo menuju Pelabuhan Kumai yang alur pelayarannya dianggap lebih lancar.

    Nasib berbeda menimpa proyek Pelabuhan Laut Teluk Segintung. Sempat disebut sebagai pelabuhan samudera pertama di Kalteng yang menghadap Laut Jawa, proyek ini justru menyeret eks Bupati Seruyan dua periode, almarhum Darwan Ali.

    Pada 2019, KPK menetapkan Darwan sebagai tersangka kasus pembangunan pelabuhan periode 2007-2012 setelah diduga mengarahkan kemenangan lelang kepada PT Swa Karya Jaya, yang direkturnya terindikasi sebagai pendukungnya pada Pilkada 2003.

    Meski proses hukum terhadap Darwan gugur karena ia tutup usia pada penghujung 2019, jejak sengkarut proyek ini tetap tercatat.

    Berdasarkan hitungan KPK, nilai kontrak awal Rp112,75 miliar membengkak menjadi Rp127,41 miliar melalui adendum yang melanggar batas ketentuan, dengan total kerugian negara mencapai Rp20,84 miliar.

    Sengkarut Gambut dan Lumbung Pangan

    Tata kelola sumber daya alam turut diukur dari pemanfaatan lahan gambut, termasuk program lumbung pangan yang digarap bersama TNI.

    Gumarang menilai hasil program cetak sawah tersebut tidak jelas, sementara Kalteng tetap bergantung pada pasokan beras dari Jawa.

    Pandangan ini mendapat penegasan dari temuan lapangan aktivis lingkungan. Walhi Kalimantan Tengah menilai proyek food estate di Kabupaten Gunung Mas gagal akibat karakter tanah berpasir yang tidak sesuai untuk pertanian.

    Walhi membeberkan bukti pertumbuhan singkong yang kerdil serta matinya tanaman jagung sebelum masa panen.

    Sejumlah tanaman jagung bahkan ditanam menggunakan polybag, bukan di atas tanah langsung, agar terlihat berhasil saat ditinjau.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah narasi kegagalan tersebut dan menyebut program saat ini dikelola lebih holistik.

    Kendati demikian, klaim itu belum diuji dengan data produksi terbuka yang membandingkan target dan realisasi panen secara transparan.

    Tambang untuk Pemodal, Hilirisasi Sekadar Wacana

    Sektor pertambangan menyimpan ironi serupa. Gumarang menyoroti skema pertambangan rakyat yang dinilainya lebih menguntungkan pemodal ketimbang ekonomi masyarakat, dengan posisi warga yang kerap dijadikan kedok karena keterbatasan modal dan akses pasar.

    Kesimpulan itu sejalan dengan temuan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi). Ketua Perhapi, Sudirman Widhy Hartono, pada April 2025 mengungkap sekitar 41 ribu hektare lahan di Kabupaten Katingan dan Gunung Mas rusak parah akibat maraknya pertambangan tanpa izin.

    Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menegaskan sasaran penindakan aparat adalah para cukong dan beking di baliknya.

    Pernyataan ini mengonfirmasi keluhan Gumarang mengenai masyarakat sekitar tambang yang berujung sekadar menjadi pekerja kasar, sementara keuntungan mengalir ke pemodal.

    Persoalan berlanjut hingga hilirisasi sawit nasional yang belum membumi di Kalteng. Gumarang mengkritisi nihilnya industri hilir di provinsi lumbung bahan baku ini, sementara pabrik minyak goreng, sabun, sampo, dan biodiesel justru menjamur di Pulau Jawa.

    Penelusuran sejauh ini belum menemukan fasilitas pengolahan raksasa seperti refinery atau pabrik oleokimia di Kalteng, mengingat rencana pengembangan industri semacam itu di Kalimantan lebih terpusat di Kalimantan Timur.

    Poin ini masih membutuhkan konfirmasi lebih jauh dengan data resmi Kementerian Perindustrian, namun arah temuan sementara menguatkan kritik tersebut.

    Pekerjaan Rumah 2029

    Menutup pernyataannya, Gumarang mengingatkan bahwa mewujudkan pemimpin berkualitas membutuhkan kesadaran masyarakat sebagai pemilik suara.

    Ia menyoroti risiko klasik demokrasi lokal dengan sumber daya manusia yang lemah: pesta demokrasi yang ujungnya ditentukan oleh politik uang, ketika elite mengendalikan kebebasan pemilih lewat kekuatan modal.

    Janji plasma yang mandek, sungai yang tak pernah dikeruk, proyek pelabuhan yang berakhir di meja hijau, lumbung pangan yang gagal panen, hingga keuntungan tambang yang lari ke cukong, adalah rentetan pekerjaan rumah Kalteng saat ini.

    Gumarang menegaskan, tumpukan masalah itu semestinya menjadi ukuran bagi setiap nama yang muncul di bursa 2029. Jauh sebelum publik disibukkan oleh soal siapa yang akan maju bertarung. (ign)

  • Menolak Solusi Jakarta: 20 Tahun Dipermainkan PT BAP, Titik Nadir Kesabaran Warga Bangkal Seruyan

    Menolak Solusi Jakarta: 20 Tahun Dipermainkan PT BAP, Titik Nadir Kesabaran Warga Bangkal Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebuah notulen yang ditandatangani pada Rabu (16/9/2026) malam di pos penjagaan kilometer 79 mengubah peta perundingan sengketa PT Binasawit Abadipratama (PT BAP).

    Pengurus Koperasi Produsen Serba Usaha Sangking Bahanyi Bangkal secara resmi memutus jalur birokrasi dengan menolak tawaran audiensi ke tiga kementerian di Jakarta.

    Langkah penutupan jalur birokrasi ini tidak muncul sekonyong-konyong. Bagi warga Bangkal, Jakarta bukanlah tempat mencari solusi, melainkan panggung trauma delapan tahun silam ketika masalah ketiadaan izin dan kewajiban plasma secara umum ditutupi lewat operasi suap yang menyeret legislator daerah dan petinggi Sinar Mas Group.

    Pertemuan demi pertemuan bersama pemerintah daerah sejak 3 September lalu terbukti hanya berujung buntu.

    Kelelahan menunggu kepastian itu memicu warga untuk mengambil keputusan tegas. Mereka memilih bertahan di jalanan dan berhenti menanti panggilan ke ibu kota yang selama ini disodorkan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda sebagai jalan keluar.

    Notulen yang ditandatangani Ketua Koperasi Soplin Ragito dan notulis Yuliana tersebut mengunci satu sikap.

    Tidak ada satu pun pihak yang diizinkan mengatasnamakan masyarakat atau koperasi dalam audiensi di Jakarta.

    Mereka menuntut realisasi plasma 20 persen dalam bentuk lahan bersandar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT BAP tahun 2013 dan 2015.

    Langkah penolakan ini diawali sebuah manuver tajam dua hari sebelumnya. Pada Senin (14/9/2026), koperasi melayangkan surat permohonan bernomor 03/PB/Kop-SBB/IX/2026 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

    Isi surat tersebut menghantam langsung akar persoalan. ”Selama 20 tahun tidak pernah mensejahterakan masyarakat melalui realisasi plasma 20 persen. Hanya polusi yang kami dapatkan baik dari udara bau tidak sedap maupun debu yang berterbangan,” kata Soplin.

    Melalui surat yang tembusannya mengular hingga ke Presiden dan Panglima TNI tersebut, warga mendesak aparat pemeriksa negara turun tangan.

    Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar audit investigatif atas dugaan kerugian negara akibat nihilnya realisasi plasma, mendesak pengembalian lahan, hingga menuntut penghentian sementara aktivitas operasional korporasi.

    Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, menegaskan alasan di balik peralihan tumpuan harapan ini.

    ”Kita berkeyakinan melalui Pak Gubernur bisa menyelesaikan permasalahan ini baik secara pemerintahan maupun hukum adat. Dan berharap memberikan ketegasan terhadap investor,” katanya.

    Harapan ini disambut di Palangka Raya. Sekretaris Umum DAD Kalteng Yulindra Dedi, yang menerima rombongan koperasi, menyatakan dukungan lembaganya, Senin (14/9/2026) lalu.

    DAD Kalteng sempat heran mendapati nama PT BAP kembali terseret dalam sengketa yang berulang ini.

    Trauma Delapan Tahun Silam

    Kecurigaan terhadap rentetan dalih regulasi berakar kuat pada ingatan September 2018.

    Saat itu, Komisi B DPRD Kalimantan Tengah menerima laporan dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh yang menyeret tujuh perusahaan, termasuk PT BAP. Anggota dewan lantas terbang ke Jakarta untuk mengunjungi kantor Sinar Mas Group pada 26 hingga 29 September 2018.

    Menurut pemberitaan media saat itu, tim DPRD mendapati fakta administratif yang fatal bahwa PT BAP beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH).

    Namun, temuan tersebut tidak berujung pada sanksi administratif. Sebulan berselang, tepatnya pada 26 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan.

    Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya adalah eksekutif korporasi, yakni Managing Director PT BAP sekaligus Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk Edy Saputra Suradja, Direktur Operasional Sinar Mas Wilayah Kalimantan Tengah Willy Agung Adipradhana, dan Manager Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsuri Zaldy.

    Empat sisanya adalah legislator daerah, yaitu Ketua Komisi B Borak Milton, Sekretaris Punding Ladewiq H Bangkan, serta anggota Edy Rosada dan Arisavanah.

    Dakwaan jaksa KPK mengonfirmasi bahwa uang suap Rp240 juta digelontorkan dengan tiga tujuan spesifik.

    Tujuannya meredam Rapat Dengar Pendapat soal limbah, menutupi ketiadaan HGU dan IPPH, serta membungkam dewan agar tidak mempersoalkan nihilnya realisasi plasma PT BAP.

    Palu hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta jatuh pada Maret dan Juli 2019. Tiga eksekutif perusahaan divonis bersalah.

    Edy Saputra Suradja diganjar 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.

    Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy turut divonis dengan hukuman yang tercatat ringan.

    Sementara itu, Borak Milton dan Punding Ladewiq selaku penerima suap dijatuhi hukuman 5 tahun penjara plus pencabutan hak politik, sedangkan Edy Rosada dan Arisavanah dihukum 4 tahun penjara.

    Vonis pidana tersebut hanya menghentikan langkah para tersangka tanpa menyentuh entitas bisnisnya. Tidak ada sanksi korporasi, denda administratif badan usaha, maupun pencabutan izin. PT BAP melenggang dan terus beroperasi.

    Ketiadaan IPPH yang terbukti di meja hijau pada 2018 itu baru mendapatkan legalitas penyelesaian kawasan secara parsial pada Oktober 2024.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Kepmen LHK Nomor 1417 Tahun 2024 yang menetapkan pelepasan kawasan hutan untuk blok seluas 17.415,68 hektare.

    Enam tahun waktu yang dibutuhkan sejak instansi legislatif daerah menemukan ketidakberesan tersebut.

    Setahun berselang, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang memuat daftar subjek hukum berstatus berproses maupun ditolak, masih mencatat permohonan PT BAP di dalam kelompok berproses.

    Sementara itu, kewajiban plasma yang sempat ditutupi lewat uang suap delapan tahun lalu, tak kunjung mewujud di atas tanah Seruyan hingga hari ini.

    Palu Adat dan Tuntutan Ratusan Miliar

    Tuntutan plasma nyatanya bukan satu-satunya pertempuran hukum yang mengepung PT BAP minggu ini.

    Selain berhadapan dengan blokade warga, PT BAP juga ditekan oleh vonis adat dari Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai yang menyasar urat nadi finansial perusahaan.

    Lembaga peradilan adat yang dibentuk DAD Kalteng melalui SK Nomor 18/DAD-KT/SK/VI/2026 itu menerbitkan Putusan Akhir Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 pada 28 Agustus 2026.

    PT BAP dihukum membayar total Rp438.110.620.000. Angka raksasa ini merupakan akumulasi dari ganti untung sebesar Rp437.361.120.000 atas penguasaan lahan sejak 1996, ditambah dua lapis denda adat senilai Rp499.750.000 dan Rp249.750.000.

    Perkara ini berpijak pada gugatan ganti rugi lahan dari enam warga asal Sebabi, di mana salah satunya adalah warga Desa Bangkal.

    Walaupun melibatkan warga dari desa yang sama, sengketa adat ini merupakan front perlawanan yang sangat berbeda dari tuntutan plasma di jalan poros Trans Kalimantan.

    Majelis adat mematok tenggat waktu 14 hari kerja bagi PT BAP untuk berunding, yang jatuh tepat pada Jumat (18/9/2026). Ketua Let Adat Wawan Embang mengambil sikap tegas dengan melepas sepenuhnya urusan negosiasi ke tangan warga.

    ”Yang saya ketahui, dengan tim Basara kita tidak membuka koordinasi dengan kita, silakan langsung dengan masyarakat. Karena kita sudah membuat putusan dan itu bukan ranah kita lagi,” tegasnya.

    Pada arena berbeda, perusahaan mengambil posisi sebagai penggugat dalam perkara berbeda di Pengadilan Negeri Sampit.

    Korporasi menuntut ganti rugi Rp104 miliar kepada Damang Telawang Yustinus, anggota DPRD Kotim Parimus, dan Kades Sebabi Dematius, terkait konflik lahan yang sama di wilayah Sebabi.

    Sidang lanjutan untuk perlawanan ini dijadwalkan pada 30 September 2026. Perusahaan yang dihukum denda ratusan miliar oleh majelis adat, masih berupaya menuntut balik warga yang berhadapan dengannya.

    Ruang informasi dari PT BAP sendiri nyaris nihil. Sejumlah upaya konfirmasi yang dilakukan Kanal Independen tak direspons, hingga upaya wawancara langsung yang ditolak, baik oleh manajemen hingga kuasa hukum perusahaan.

    Kontras Laba dan Debu Jalanan

    Sementara warga meregang lelah menanti haknya, arus kas di tubuh induk korporasi justru mengalir deras.

    PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART Tbk), yang bernaung di bawah payung grup usaha yang sama dengan pemilik PT BAP, Golden Agri-Resources, mencatatkan rapor keuangan yang gemilang.

    Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan penjualan bersih Rp86,9 triliun dengan laba bersih menembus Rp2,58 triliun.

    Angka laba ini meroket tajam melampaui raihan Rp1,28 triliun pada 2024. Lonjakan keuntungan ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta pada 22 Mei 2026, yang turut menyetujui kucuran dividen tunai sebesar Rp775 miliar bagi para pemegang saham.

    Warga tak lagi berhitung soal besaran laba tersebut atau membuang waktu menunggu audiensi ke ibu kota.

    Mereka memilih merapatkan barisan di atas aspal berdebu kilometer 98, menjaga gembok yang sama, melawan perusahaan yang rekam jejak penundaannya telah tertanam dalam ingatan sejak delapan tahun silam, jauh sebelum tenda perlawanan ini berdiri menantang terik. (ign)

  • Lebih Sepekan Bungkam: Tersangka Kekerasan Seksual Anak Melenggang, Penyidik Diduga Tabrak Aturan

    Lebih Sepekan Bungkam: Tersangka Kekerasan Seksual Anak Melenggang, Penyidik Diduga Tabrak Aturan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sembilan hari telah berlalu sejak Selasa (8/9). Waktu yang terus berjalan itu menjadi saksi bisu lambatnya transparansi Polresta Palangka Raya menyikapi bebasnya tersangka dugaan kekerasan seksual anak berinisial D.

    Publik dan keluarga korban masih menunggu satu hak paling mendasar. Penjelasan resmi dan penegakan hukum yang adil.

    Keputusan penyidik mengabulkan penangguhan penahanan terhadap D, tersangka yang diduga menyetubuhi anak di bawah umur melalui tipu muslihat dan serangkaian kata bohong, kini mendapat sorotan tajam.

    Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, menilai kebijakan tersebut sangat janggal.

    Secara regulasi, delik yang menjerat tersangka memuat ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun, disertai denda hingga Rp5 miliar.

    Bagi Suriansyah, ambang batas tersebut secara objektif sudah lebih dari cukup bagi penyidik untuk mempertahankan penahanan.

    Penilaian ini lahir dari rekam jejak praktis, bukan teori hukum semata. Awal tahun ini, Suriansyah menangani mekanisme serupa sebagai kuasa hukum dalam kasus penangguhan penahanan enam warga pascabentrok aparat dan massa di Kapuas.

    Pengalaman membedah aturan penahanan dari berbagai sisi ini membuatnya menyimpulkan ada ketidakberesan dalam penanganan kasus D.

    ”Jika bicara aturan, penangguhan atau pengalihan penahanan ini harusnya tidak bisa diberikan oleh penyidik. Alasan subjektif maupun objektifnya sama sekali tidak terpenuhi,” ujar Suriansyah saat diwawancarai wartawan, Kamis (17/9).

    Bidik Dugaan Pelanggaran Penyidik

    Melepaskan tersangka dengan ancaman hukuman seberat itu dianggap mengabaikan rasa keadilan korban demi memenuhi keinginan pihak tersangka.

    Suriansyah secara berani membidik langsung arah tanggung jawab ke meja penyidik.

    ”Jika penyidik tetap bersikeras memberikan penangguhan penahanan tanpa alasan hukum yang sah, maka penyidik itu sendiri yang patut diduga telah melakukan pelanggaran aturan. Hal ini memicu kecurigaan publik mengenai adanya motif lain di balik keputusan tersebut,” ujar Suriansyah.

    Lantaran hal itu, ia mendukung penuh langkah keluarga korban yang membawa penanganan kasus ini ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalteng.

    Membiarkan keputusan berjalan tanpa dasar hukum yang transparan dinilai sangat membahayakan tatanan keadilan hukum.

    ”Kasus ini berpotensi memicu diskriminasi hukum baru, di mana tersangka lain dengan kasus yang sama akan meminta kelonggaran serupa, berupa penangguhan penahanan,” tegasnya.

    Hak SP2HP dan Ancaman Kode Etik

    Sembilan hari kebisuan ini membuka pertanyaan prosedural lanjutan yang belum terjawab.

    Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 21 Tahun 2011, keluarga korban berhak menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait setiap perubahan status penanganan, termasuk penangguhan penahanan tersangka.

    Nyatanya, hingga naskah ini diturunkan, tidak ada informasi bahwa dokumen wajib tersebut pernah sampai ke tangan keluarga pelapor.

    Potensi pelanggaran yang berpeluang menjerat penyidik pun meluas. Di luar kewajiban SP2HP, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri secara tegas mengatur kategori penyalahgunaan wewenang.

    Bentuk pelanggaran semacam ini akan bermuara pada sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sebuah forum yang sejalan dengan tujuan pelaporan keluarga korban ke Propam.

    Pertaruhan Kepercayaan Publik

    Analisis Suriansyah menambah daftar panjang suara kritis terhadap penegakan hukum di Palangka Raya.

    Sebelumnya, praktisi hukum Rusli Kliwon menyentil penangguhan ini sebagai “pelecehan hukum”, disusul teguran keras dari akademisi STIH Tambun Bungai Deky Kasenda yang menilainya berisiko mengganggu pemulihan trauma korban.

    Seluruh rentetan kritik ini belum juga berbalas tanggapan dari kepolisian.

    Kebisuan ini perlahan menekan titik paling rentan dari citra Polri. Berdasarkan tren survei nasional dari tahun ke tahun, indikator “keadilan dalam penegakan hukum” kerap menduduki skor terendah dibandingkan sektor keamanan atau pelayanan.

    Angka kepercayaan ini selalu anjlok tajam setiap kali publik mempersepsikan adanya perlakuan tebang pilih.

    Betapa pun berstatus lokal, penanganan perkara di Palangka Raya ini berpotensi mempertebal persepsi negatif tersebut bila terus dibiarkan menguap tanpa penjelasan.

    Kanal Independen telah berulang kali berupaya meminta konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polresta Palangka Raya, AKP Eka Palti Arie Putra Hutagaol.

    Permintaan klarifikasi telah dilayangkan sejak 9 September 2026, namun hingga kini upaya tersebut belum mendapat tanggapan resmi. (ign)

  • Gugatan Kandas di Sidang Perdana: Sengketa Kepengurusan Koperasi Makarti Jaya Berlanjut dengan Sembilan Tergugat

    Gugatan Kandas di Sidang Perdana: Sengketa Kepengurusan Koperasi Makarti Jaya Berlanjut dengan Sembilan Tergugat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Satu badan hukum kini membelah diri dengan memegang dua akta notaris dan dua dokumen resmi dari Kementerian Hukum.

    Sengketa kepengurusan Koperasi Produsen Makarti Jaya, Desa Wonosari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, kian pelik.

    Pencabutan gugatan perdana oleh kubu Yudik Sulardi di Pengadilan Negeri (PN) Sampit pada Rabu, 16 September 2026, didahului pendaftaran gugatan susulan.

    Enam hari sebelum perkara awal itu resmi dicabut, kubu Penggugat telah mendaftarkan gugatan baru yang menyeret lebih banyak pihak.

    Gugatan pertama bernomor 71/Pdt.G/2026/PN Spt yang terdaftar sejak 1 September 2026 tersebut resmi dicoret dari daftar perkara dengan biaya Rp411 ribu dibebankan kepada Penggugat.

    Namun, pada Kamis, 10 September 2026, kubu Yudik telanjur mendaftarkan gugatan baru bernomor 74/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Tuntutan pokoknya tetap sama, yakni perbuatan melawan hukum atas sengketa kepengurusan, namun susunan pihak Tergugat melonjak dari empat menjadi sembilan orang.

    Kuasa hukum Tergugat, Ardon, dari Kantor Hukum Sapriyadi dan Rekan, mengonfirmasi bahwa pencabutan gugatan awal semata karena masalah kelengkapan pihak dalam susunan Tergugat.

    ”Untuk sidang nomor 71 dengan tergugat Bripko Mandala dan tiga orang lainnya, penggugat mencabut gugatannya. Pencabutan dikarenakan kurang pihak. Dalam gugatan sebelumnya yang hanya 4 orang, bertambah jadi 9 orang. Penggugat mengajukan gugatan baru nomor 74,” kata Ardon.

    Gugatan awal hanya menyasar Bripko Mandala, Danuri, Rakhmat, dan Kepala Desa Wonosari, Muhammad Amin.

    Pada dokumen gugatan terbaru, lima nama tambahan ikut terseret, yakni Isro, Trijoko, Krisdinata Sastra, Saiful Rijal, dan Abdul Hakim.

    Berdasarkan dalil gugatan, empat nama pertama merupakan anggota Tim Formatur bentukan 24 Juni 2026, sementara Abdul Hakim adalah sosok yang ditetapkan tim tersebut sebagai Bendahara Pengurus periode 2026-2031.

    Legalitas Kembar

    Konflik ini bermula dari berakhirnya masa jabatan pengurus Koperasi Makarti Jaya periode 2021-2026 yang diketuai Tarna.

    Dalil gugatan menyebutkan, Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 24 Juni 2026 hanya menuntaskan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus.

    Lantaran Panitia Pemilihan belum dibentuk, pengurus lama menyatakan agenda pemilihan pengurus baru ditunda.

    Namun, gugatan menuding Kepala Desa Wonosari, Muhammad Amin, tetap memimpin rapat pemilihan pada hari yang sama tanpa sepengetahuan pengurus lama.

    Rapat tersebut secara aklamasi menunjuk Bripko Mandala sebagai Ketua Pengurus sekaligus Ketua Tim Formatur, sementara Amin merangkap sebagai Sekretaris Formatur.

    Merespons langkah tersebut, pengurus lama membentuk Panitia Pemilihan dan menggelar Rapat Anggota pada 22 Juli 2026.

    Hasilnya, Yudik Sulardi ditetapkan sebagai Ketua, didampingi Agus Setiawan (Wakil Ketua), Masmudi (Sekretaris), Riska Elma Kristeni (Sekretaris I), dan mantan ketua Tarna sebagai Bendahara.

    Susunan ini dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 18 oleh Fitria Deni, serta mendapat surat pemberitahuan penerimaan laporan dari Kementerian Hukum bernomor AHU-0004203.AH.01.39.TAHUN 2026 pada 28 Juli 2026.

    Sebaliknya, kepengurusan hasil rapat 24 Juni yang dipimpin Bripko Mandala dicatatkan lebih dulu.

    Melalui Akta Notaris Nomor 07 buatan Tri Dartahena, kubu ini mengantongi surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum bernomor AHU-0004088.AH.01.39.TAHUN 2026 pada 22 Juli 2026.

    Anomali Dokumen

    Gugatan bernomor 74 juga menyoroti satu kejanggalan dokumen di internal kubu Tergugat yang disebut Penggugat sebagai bukti manipulasi.

    Tim Formatur pada 24 Juni tercatat menetapkan Trijoko sebagai Sekretaris dan Abdul Hakim sebagai Bendahara.

    Namun, Akta Notaris Nomor 07 yang dibuat pada 21 Juli 2026 justru mencatat susunan berbeda, yakni Danuri sebagai Sekretaris dan Rakhmat sebagai Bendahara.

    Motif ekonomi di balik sengketa kepengurusan ini terlihat dari dalil gugatan mengenai pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau Sisa Hasil Kebun (SHK) kemitraan PT KMB.

    Penggugat menuding Bripko Mandala, Danuri, dan Rakhmat tidak berhak mengelola aliran dana tersebut.

    Gugatan menyebut Bripko Mandala telah menagih dan menerima SHU periode Juni 2026 pada bulan Juli, ketika status kepengurusannya masih dipersengketakan.

    Menurut Penggugat, SHU adalah hak masing-masing anggota, bukan aset untuk dikuasai pengurus secara sepihak.

    Melalui kuasa hukumnya, Parlin Bayu Hutabarat, Penggugat memohon putusan sela (provisi) guna melarang Bripko Mandala, Danuri, dan Rakhmat bertindak atas nama koperasi maupun menerima SHU.

    Dalam petitum pokok perkaranya, mereka meminta pengadilan membatalkan seluruh dokumen kubu Tergugat, menghukum pihak tersebut untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas SHU yang telah diterima, serta membayar ganti rugi materiil berupa gaji pengurus yang hilang sejak Agustus 2026, immateriil Rp100 miliar, dan uang paksa (dwangsom) Rp100 juta per hari.

    Bantahan Kubu Bripko Mandala

    Jauh sebelum gugatan susulan ini bergulir, kuasa hukum kubu Bripko Mandala, Sapriyadi, telah menerbitkan legal opinion yang menyatakan kepengurusan kliennya sah menurut hukum.

    Sapriyadi berargumen bahwa masa jabatan pengurus lama (2021-2026) telah berakhir pada 29 Juni 2026. Atas dasar itu, pengurus lama dinilai tidak lagi berwenang mengambil tindakan kepengurusan apa pun, termasuk membentuk Panitia Pemilihan yang menjadi dasar RAT 22 Juli.

    Kepengurusan Bripko Mandala juga mengantongi modal administratif dari instansi daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur sempat menerbitkan surat rekomendasi bernomor 500.3/732/DKUKMPP.6/2026 tertanggal 21 Juli 2026 untuk kubu tersebut.

    Sidang perdana perkara Nomor 74/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 September 2026, di Pengadilan Negeri Sampit.

    Kedua kubu sama-sama mengklaim rapat masing-masing sebagai forum yang sah menurut hukum. Pertanyaan soal RAT mana yang berhak diakui kini berpindah ke meja majelis hakim. (ign)

  • Mediasi di PN Sampit Buntu tanpa Pengacara, Kuasa Hukum Petani Sebabi Pertegas Konflik Agraria

    Mediasi di PN Sampit Buntu tanpa Pengacara, Kuasa Hukum Petani Sebabi Pertegas Konflik Agraria

    SAMPIT, kanalindependen.id – Meja mediasi Pengadilan Negeri Sampit gagal menjembatani sengketa antara warga Desa Sebabi melawan PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas.

    Ahmad Robbi Hidayat beserta barisan penggugat dalam Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt menolak melangkah lebih jauh dalam sesi mediasi yang digelar Rabu, 16 September 2026.

    Keputusan ini diambil karena agenda tersebut berjalan tanpa kehadiran kuasa hukum yang mendampingi warga.

    Penolakan warga berujung pada penundaan agenda mediasi. Penggugat bersikukuh meminta kehadiran pengacara dalam setiap sesi perundingan ke depan.

    Sapriyadi dan Ardon selaku kuasa hukum warga baru akan mengajukan surat kuasa khusus secara spesifik guna memenuhi syarat pendampingan proses mediasi tersebut.

    Seusai persidangan, Sapriyadi menyampaikan pandangannya mengenai keberlanjutan proses gugatan perdata ini.

    ”Semakin jelas bahwa kasus dengan PT BSK ini adalah konflik agraria, bukan pidana,” kata Sapriyadi.

    Sengketa Perdata sebagai Kriteria Penundaan Pidana

    Ucapan Sapriyadi memiliki pijakan kerangka hukum yang identik dengan pembahasan sebelumnya mengenai penerbitan Sprindik terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J.

    Aktifnya sengketa perdata atas objek yang sama tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan adanya peristiwa pidana yang terpisah. Kedua proses hukum itu pada prinsipnya bisa berjalan berdampingan.

    Substansi terpenting dari terus bergulirnya Perkara 63 adalah terpenuhinya kriteria untuk menunda proses pidana.

    Landasan ini berpijak pada asas penundaan pidana prejudisial sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, bukan berfungsi sebagai bukti tunggal bahwa unsur pidana otomatis lenyap.

    Kerangka Serupa Kesimpulan DPR dan Bareskrim

    Konstruksi hukum tersebut sejalan dengan dokumen kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria pada Rabu, 26 Agustus 2026.

    Dokumen hasil rapat itu secara eksplisit mencantumkan perintah perubahan pendekatan penanganan perkara.

    ”Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran untuk mengakselerasi perubahan persepsi dalam penanganan perkara konflik agraria struktural dari pendekatan legalistik-represif menjadi pendekatan restoratif-humanis, serta memberikan perlindungan keamanan, menjaga kondusivitas lapangan, dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis penyelesaian konflik agraria maupun warga masyarakat khususnya pada kasus/lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” demikian isi kesimpulan rapat tersebut.

    Poin kedua dari dokumen itu menegaskan permintaan penangguhan proses hukum secara lebih lugas.

    ”Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran untuk melakukan moratorium (penangguhan sementara) seluruh perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural, khususnya di Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Konflik Agraria (LPRA KPA), serta mendukung penyelesaian perkara yang menjadi atensi dan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria,” lanjut dokumen itu.

    Kesimpulan ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Syahardiantono.

    Istilah “restoratif-humanis” dalam poin pertama kesimpulan RDP itu identik dengan diksi yang digunakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma.

    Terminologi tersebut tercantum dalam pesan tertulis Dodo kepada Kanal Independen pada 13 September 2026, tepat sebelum jadwal klarifikasi tiga petani Sebabi.

    Ia saat itu menegaskan bahwa penyidik akan mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme Keadilan Restoratif apabila peristiwa yang menjerat ketiga petani disimpulkan sebagai konflik agraria.

    Status yang Masih Menggantung di Kepolisian

    Kanal Independen belum memperoleh konfirmasi resmi soal hasil penentuan status “konflik agraria atau bukan” yang disebut Dodo sebagai tujuan utama klarifikasi pada 14 September lalu.

    Berlanjutnya Perkara 63 ke tahap mediasi, yang terjadi tepat dua hari setelah pemeriksaan polisi tersebut, menambah bukti lapangan bahwa sengketa lahan warga Sebabi dengan PT Bumi Sawit Kencana masih berproses aktif di jalur perdata.

    Situasi perdata yang masih berjalan aktif ini persis mencerminkan kondisi dalam kesimpulan RDP Komisi III sebagai kriteria perkara yang layak mendapat perlindungan dari kriminalisasi. (ign)

  • Gempuran Silang Sidang Rp104 Miliar: Korporasi Memburu Instruksi, Saksi Sebabi Mengunci Posisi

    Gempuran Silang Sidang Rp104 Miliar: Korporasi Memburu Instruksi, Saksi Sebabi Mengunci Posisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ruang sidang Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (16/9/2026), menjadi arena ujian panjang bagi tiga warga Desa Sebabi.

    Selama tiga jam penuh, mereka bergantian duduk di kursi saksi, menghadapi hujan pertanyaan silang yang datang beruntun dari kuasa hukum penggugat, pengacara pembela, hingga majelis hakim.

    Materi cecaran menyebar tajam. Merambah hitungan matematis pembagian lahan sampai proses sidang hukum adat yang sebenarnya bergulir pada ranah terpisah.

    Sepanjang pusaran sidang yang kelak menentukan nasib gugatan senilai Rp104 miliar ini, kesaksian mereka terkait dalil inti gugatan tak bergeser.

    Rangkaian jawaban warga mengunci erat pada ketiadaan perintah dari Damang Yustinus Saling Kupang, Anggota DPRD Parimus, maupun Kades Dematius.

    Dua tergugat, Parimus dan Dematius hadir di ruang sidang sebagai prinsipal, pihak berperkara yang hadir sendiri mendampingi kuasa hukumnya.

    Keduanya duduk menyaksikan langsung rentetan pertanyaan dan kesaksian yang menyeret nama mereka ke meja hijau.

    Adapun tiga saksi yang dihadirkan, merupakan pemilik lahan yang tengah bersengketa, yakni Sardiono, Priono, dan Anti Panting.

    Ujian di Kursi Saksi

    Pemeriksaan bermula saat Sapriyadi, kuasa hukum ketiga tokoh, melempar pertanyaan lugas kepada Sardiono.

    Saksi pertama ini ditanya apakah ketiga tergugat pernah memerintahkan atau mengarahkan kegiatan klaim lahan. ”Kalau perintah tidak ada,” jawab Sardiono.

    Majelis hakim yang diketuai Gorga Guntur kemudian mengambil alih dan mendalami siapa pihak yang menginstruksikan pembangunan pondok serta penimbunan parit di atas objek sengketa.

    Sardiono memberikan kesaksian serupa. ”Tidak ada perintah itu,” ujarnya.

    Pengerahan alat berat di lokasi, menurutnya, murni sebagai hasil kesepakatan warga yang mengklaim lahan, bukan instruksi dari ketiga tokoh yang kini digugat.

    Priono, saksi kedua, menghadapi rentetan ujian senada. Kepada Sapriyadi, ia memberi penegasan mengenai ketiadaan perintah dari tiga tergugat untuk membangun pondok atau menguasai lahan.

    Saat disodorkan skenario spesifik berupa pertanyaan, “Apakah dalam rapat mereka pernah berkata, besok kamu harus ke lahan, buat pondok?” Priono menjawab tegas, “Tidak!”

    Arahan dari ketiga tokoh itu, menurut Priono, sebatas pesan menjaga kondusivitas.

    ”Tolong dijaga ketertiban dan kedamaian, karena ini hak kalian,” kata Priono menirukan ucapan mereka, sembari menambahkan pesan lain dari ketiga tokoh bahwa, “tidak tahu ini itu, yang penting kalian yang berjuang di situ.”

    Mikhael TP Sigalingging, kuasa hukum penggugat, mencoba menarik kesimpulan dari kalimat tersebut sebagai bentuk dukungan aktif warga.

    Priono membenarkan kalimat itu pernah terucap, tetapi menolak tegas jika ucapan tersebut disamakan dengan sebuah instruksi.

    ”Namanya hak kami. Bagaimanapun, walaupun mereka mendukung atau tidak, kami tetap berjuang, Pak,” katanya.

    Begitu didesak lebih jauh mengenai keberadaan arahan penguasaan lahan, ia merespons lugas. ”Kalau arahan enggak ada,” katanya.

    Saksi ketiga, Anti Panting, terhindar dari pertanyaan serupa karena ia mengaku tidak berada di lokasi saat warga membangun pondok dan menggali parit.

    Namun, ketika ditanya apakah tiga tergugat ikut memasuki atau menduduki objek sengketa setelah pengklaiman terjadi, kesaksiannya selaras dengan saksi sebelumnya. “Tidak ada.”

    Batas Representasi dan Asas Pembuktian

    Konsistensi keterangan para saksi ini menyentuh inti dalil PT Binasawit Abadipratama (BAP) dalam melayangkan gugatan Rp104 miliar.

    Usai sidang, Sapriyadi mengatakan, hukum administrasi memberi batasan terkait tanggung jawab pejabat publik atas kerugian pihak ketiga.

    Menurutnya, jerat hukum mensyaratkan adanya tindakan beriktikad buruk terhadap pihak ketiga, kecerobohan berat, atau manuver di luar kapasitas jabatan.

    ”Posisi kepala desa mewakili warganya, anggota dewan membawa suara pemilihnya, dan damang membina masyarakat adatnya,” jelasnya, seraya menegaskan, keterangan tiga saksi yang diperiksa membuktikan hal itu.

    Sapriyadi menambahkan, fungsi representasi melekat pada jabatan tersebut, bukan otomatis merupakan tindakan melawan hukum.

    Hakim Anggota Qurratul Aini Fikasari sempat menanyakan kepada Priono apakah ketiga tergugat telah menjalankan tugas sesuai kapasitas mereka.

    ”Sesuai kapasitas mereka saja, Bu,” jawab Priono.

    Saat ditanya mengapa polemik ini berujung ke ranah hukum, Priono menegaskan langkah itu lahir dari permintaan warga. ”Masyarakat yang minta untuk didampingi,” ucapnya.

    Bobot kesaksian ini tidak berdiri di atas satu orang saja. Sapriyadi menegaskan, Asas unus testis nullus testis, yang menyebut keterangan satu saksi tunggal tidak cukup sebagai alat bukti, tidak lagi menjadi soal di sini.

    Dua saksi independen, lanjutnya, diperiksa dalam sesi yang berlainan oleh kuasa hukum kedua belah pihak dan majelis hakim, tiba pada jawaban selaras yang mempersempit celah perdebatan.

    Menangkis Pertanyaan Berlapis

    Tekanan menyelimuti ruang sidang sepanjang pemeriksaan berlangsung. Sejumlah pertanyaan dirancang untuk meminta saksi menyimpulkan persoalan hukum di luar ranah kewenangan mereka.

    Mikhael mendesak Priono menilai mengapa kehadiran ketiga tergugat di lokasi pada 4 September tidak berhasil menengahi konflik, dan apakah hal tersebut menunjukkan kelalaian tugas pokok dan fungsi.

    ”Saya tidak paham. Pertanyaannya agak panjang,” kata Priono.

    Ujian logika matematis datang dari Ivan MP Tampubolon, kuasa PT BAP yang mempertanyakan hitungan pembagian klaim lahan sekitar 1.600 hektare untuk 1.600 warga, lalu mengaitkannya dengan luasan 50,38 hektare yang disengketakan.

    Priono memberikan rentetan jawaban sebelum mengunci posisinya, bahwa bidang tersebut diklaim sebagai milik, ”Kami semua, 1.600.”

    Upaya mencecar Sardiono dengan pertanyaan serupa terhenti menyusul munculnya keberatan Sapriyadi atas pertanyaan yang diulang-ulang.

    Majelis mengalihkan sasaran pertanyaan, yang kemudian dibalas Sardiono dengan singkat. ”Saya tidak tahu.”

    Persidangan juga menyinggung proses hukum adat yang bergulir terpisah dari sengketa 50,38 hektare ini.

    Ketika Ivan berupaya menggali ranah adat kepada Sardiono, ruang sidang diwarnai keberatan dari Sapriyadi.

    ”Yang Mulia, ini mendalami perkara lain. Kita fokus ke perkara ini saja, jangan sampai ke urusan adat. Itu urusannya adat. Kalau masalah adat tidak perlu ditanyakan,” katanya.

    Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur lalu menengahi dan memperjelas pertanyaan kuasa penggugat.

    Ivan kemudian terus menggali proses hukum adat yang sudah berjalan. Catatan Kanal Independen, PT BAP tak pernah menghadiri semua proses sidang hingga putusan adat dibacakan. Langkah yang dinilai sejumlah tokoh adat sebagai bentuk pelecehan.

    ”Saya masih bertanya mengenai proses perkara adat tersebut,” kata Ivan, berniat melanjutkan.

    Sapriyadi langsung menyanggah. ”Silakan bertanya kepada damang saja. Ini saksi fakta, bukan ranah adat,” tegasnya.

    Momen itu menciptakan perdebatan kedua kubu yang langsung ditengahi hakim. Gorga Guntur lalu memperjelas pertanyaan Ivan soal sidang adat itu pada Sardiono.

    ”Ketika saudara mengadu dalam sidang adat, apakah pengaduannya dilakukan secara tertulis atau lisan?” kata Gorga Guntur

    ”Tertulis,” jawab Sardiono.

    Cecaran soal perkara adat itu kemudian dilanjutkan Ivan yang terus menggali kesaksian Sardiono, hingga Sardiono akhirnya mempertegas posisinya. ”Tidak mau jawab.”

    Pertanyaan soal perkara adat ini sempat beberapa kali muncul dari kuasa hukum penggugat hingga majelis hakim terhadap saksi lainnya.

    Hakim Anggota Qurratul Aini Fikasari, misalnya, sempat memastikan batas pemisahan objek antara perkara adat dengan perdata kepada Priono.

    Priono menyatakan bidang yang digugat telah ditarik ke ranah perdata, sehingga dikeluarkan dari proses sidang adat. Objek gugatan ini berdiri mandiri, lepas dari jalur hukum lainnya.

    Satu Peristiwa, Beda Ingatan

    Tiga saksi menyodorkan ingatan yang berbeda terkait kegiatan panen PT BAP pada 4 September 2025.

    Sardiono dan Priono menyebut perusahaan gagal memanen akibat dihalangi warga. Sebaliknya, Anti Panting bersaksi aktivitas panen tetap berlangsung hari itu, meski ia tidak mengetahui persis hasil akhirnya.

    Catatan Kanal Independen merekam 4 September 2025 sebagai hari penuh ketegangan bagi warga Sebabi.

    Ratusan pemanen sawit PT BAP turun ke lokasi mendapat pengawalan sekuriti dan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

    Momen ini terjadi sehari setelah kedua belah pihak menyepakati kesepahaman lisan untuk saling menahan diri.

    Konfrontasi pecah. Laras senjata, menurut penuturan warga saat itu, sempat terarah kepada Damang Yustinus.

    Peristiwa ini memicu penetapan Petrus Limbas, satu dari enam pengadu dalam proses adat Basara Hai, sebagai tersangka penganiayaan di Polres Kotim.

    Kendati diwarnai ketegangan tinggi, dua truk bermuatan hasil panen tercatat berhasil keluar dari lokasi.

    Latar belakang ini memberikan konteks pada perbedaan kesaksian di ruang sidang.

    Sardiono dan Priono, yang mengaku berada di antara warga yang menghadang rombongan, menafsirkan perlawanan mereka sebagai kegagalan panen pihak perusahaan.

    Anti Panting merespons dari sudut pandang hasil akhir, bahwa buah sawit tetap keluar dari area sengketa.

    ”Ingatan yang lahir dari titik pijak berbeda dalam satu peristiwa yang sama tidak otomatis mengartikan salah satu pihak memberikan kesaksian palsu,” kata Sapriyadi, menegaskan perbedaan keterangan tersebut.

    Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung dua pekan mendatang, Rabu (30/9/2026), dengan agenda menghadirkan seorang ahli agraria dan satu saksi fakta tambahan dari pihak penggugat. (ign)

  • Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sorotan kamera wartawan mengarah lurus kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Minggu (13/9/2026).

    Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu tampak mencari istilah yang tepat saat menjelaskan skema bantuan air bersih bagi warga terdampak kabut asap.

    ”Air apa namanya? Air Aqua ya,” ucap Agustiar.

    Seseorang menyahut cepat. ”Air mineral.”

    “Air mineral,” ulang Agustiar, lalu kembali merangkai penjelasannya soal pembangunan sumur bor dan pengisian ulang galon.

    Rekaman wawancara berdurasi 1 menit 29 detik itu melesat tak terkendali ke ruang digital.

    Akun Instagram Lambe Turah mencatat potongan video tersebut memanen lebih dari 10.600 tanda suka dan 5.121 komentar sampai Rabu (16/9/2026) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Warganet beramai-ramai menertawakan dan mengomentari gaya bicara sang gubernur. Namun, keriuhan itu sekaligus mengubur satu kenyataan yang jauh lebih pekat: puluhan ribu hektare wilayah Kalteng sedang hangus dikepung api.

    Ini bukan satu-satunya video yang memicu sorotan. Sekitar dua pekan sebelumnya, potongan rekaman berdurasi 1 menit saat Agustiar menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ramai menjadi tontonan.

    Video itu meraup 14.300 tanda suka, 12.200 komentar, dan dibagikan 1.461 kali di akun Metro TV, serta memancing 21.400 tanda suka dan 10.100 komentar di akun Lambe Turah.

    Dalam rekaman tersebut, Agustiar secara gamblang menyebut tingkat keberhasilan OMC hanya tiga puluh persen.

    Angka tersebut nyaris tidak dibahas warganet. Perhatian publik kembali tertuju pada logatnya.

    Padahal, pada saat yang sama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah memperkirakan luasan indikatif karhutla tahun ini bisa menembus 45.000 hingga 68.000 hektare, enam sampai sembilan kali lipat lebih luas dari klaim resmi pemerintah seluas 7.634 hektare.

    Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Gumarang, keriuhan publik tersebut sarat dengan nuansa politis.

    Publik salah mengarahkan amarahnya di tengah situasi bencana. Ia menilai fenomena viral ini murni sebagai “gorengan politik” yang sengaja dijadikan lelucon.

    ”Kritik yang dilakukan melalui media sosial yang viral terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tidak substantif, karena menyangkut dialek dan aksen atau logat seseorang berbicara, yang dibentuk oleh faktor kebiasaan dan kondisi geografis lingkungan,” ujar Gumarang, Senin (14/9/2026).

    Substansi yang Hilang di Balik Transkrip

    Video pertama memuat penjelasan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla.

    Agustiar menyebut pembangunan sumur bor di Kalteng telah mencapai ratusan unit dan akan terus bertambah.

    Pemerintah juga menyediakan isi ulang galon air mineral serta membagikan sembako bagi warga terdampak yang belum masuk daftar penerima bantuan sosial.

    Video kedua menyimpan muatan masalah yang jauh lebih berat.

    ”Kendalanya Kalimantan Tengah ini, Kalimantan ini mungkin karena peristiwa awannya kurang,” kata Agustiar, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.

    ”Tapi untuk kesuksesan water bombing apa, OMC ini cuma, OMC ya bukan water bombing ya. OMC ini cuma tiga puluh persen ya,” jelasnya.

    Dalam rentetan penjelasan itu ia menyebut “PNPB,” yang dari konteksnya jelas merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Tingkat keberhasilan modifikasi cuaca yang hanya 30 persen itu semestinya memicu diskusi serius, terutama jika disandingkan dengan data lapangan.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, mencatat luas area terbakar menembus 7.634,46 hektare.

    Data ini merujuk pada citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS melalui Sipongi Kementerian Kehutanan per 24 Agustus 2026.

    Laporan dari 14 kabupaten dan kota turut mencatat 5.065,28 hektare lahan terbakar dari 1.782 kejadian. Sebanyak 23.599 titik panas terpantau sejak awal tahun.

    Imbasnya, status penanganan dinaikkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.

    Hitungan Walhi Kalteng berjarak sangat jauh dari data resmi tersebut. Organisasi ini memperkirakan luas indikatif lahan terbakar mencapai 45.000 hingga 68.000 hektare.

    Titik api teridentifikasi berada di 38 konsesi sawit dan wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

    Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, turut mengkritik maraknya kunjungan pejabat pusat ke lokasi karhutla yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

    ”Kalimantan Tengah hari ini banyak kunjungan. Perlu dikritik. Karena buat apa banyak kunjungan menteri tapi tidak memberikan solusi yang bagus dan tepat,” tegas Janang dalam konferensi pers di Riau, 25 Agustus 2026.

    Kondisi wilayah Kotawaringin Timur, basis operasi Kanal Independen, juga masuk kategori sangat rawan.

    Rapat evaluasi Satgas Karhutla Kalteng bersama Kepala BNPB pada 11 September 2026 mencatatkan kabupaten ini memiliki jumlah titik panas dan luasan terbakar tertinggi.

    Sementara itu, Palangka Raya menjadi daerah dengan frekuensi kejadian paling banyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat melaporkan 4.390 hektare terbakar dengan 2.896 titik panas per 14 September 2026.

    Sains Bahasa Membaca Selip Lidah

    Kacamata ilmu bahasa melihat dua video transkrip yang beredar sebenarnya jauh dari luar biasa.

    Penggunaan kata seperti “apa namanya”, “ya kan”, dan jeda “ee” yang berulang adalah pengisi percakapan atau filler.

    Ahli linguistik Herbert Clark dan Jean Fox Tree (2002) menyebutnya sebagai penanda yang membantu pembicara mempertahankan giliran bicara sembari merangkai kalimat berikutnya, bukan sebuah kesalahan.

    Penelitian Bortfeld dan kawan-kawan (2001) juga menemukan bahwa frekuensi filler semacam ini meningkat tajam ketika seseorang membahas topik yang tidak familier dan saat mengambil peran mengarahkan dalam percakapan.

    Situasi ini persis menggambarkan posisi seorang gubernur yang harus menjelaskan persoalan teknis sumur bor dan operasi modifikasi cuaca secara mendadak kepada wartawan, tanpa teks panduan.

    Momen saat wartawan menyahut “air mineral” setelah Agustiar berkali-kali menyebut “Air Aqua” punya nama spesifik: repair atau perbaikan tuturan (Schegloff, Jefferson, dan Sacks, 1977).

    Sementara penggunaan kata “Aqua” untuk merujuk pada air mineral adalah fenomena umum bernama generic trademark, ketika merek dagang telanjur dipakai untuk menyebut kategori produk secara umum.

    Fenomena serupa terlihat pada kekeliruan menyebut “PNPB” alih-alih “BNPB”, atau melafalkan “berikhtiar” menjadi “beristiar”.

    Ini adalah bentuk selip lidah lazim pada siapa pun saat berbicara spontan di bawah tekanan, terutama saat mengucapkan akronim.

    Menariknya, Agustiar justru secara sadar mengoreksi dirinya sendiri saat membedakan OMC dari water bombing, dua istilah penanganan karhutla yang sering tertukar di masyarakat.

    Hal ini menunjukkan pemahaman teknisnya tetap terjaga meski penyampaiannya tersendat.

    Pakar bahasa Noam Chomsky memisahkan antara competence (pengetahuan bahasa) dan performance (bagaimana pengetahuan itu diucapkan dalam situasi tertekan). Video viral tersebut merekam performance Agustiar, bukan competence-nya.

    Menagih Kebijakan, Bukan Menghakimi Aksen

    Bagi Gumarang, ke arah inilah kritik publik seharusnya diarahkan. Ia merujuk pada sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, hingga akuntabilitas, sebagai patokan yang sah untuk menekan gubernur yang terpilih secara konstitusional tersebut.

    “Saya sepakat mendukung siapa saja, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, mengkritik kebijakan gubernur yang merugikan rakyat, kebijakan yang keliru dan melanggar hukum, gaya kepemimpinan yang melanggar etika dan moral, serta melakukan atau membiarkan pemborosan dan korupsi uang negara,” katanya.

    Di sisi lain, Gumarang tidak luput memberikan catatan tajam kepada lingkaran dalam gubernur.

    Ia meminta agar peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi orang-orang di sekeliling Agustiar Sabran.

    Tujuannya agar pola komunikasi publik yang memicu celah ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik pada persoalan lain.

    Agustiar Sabran sendiri menanggapi rentetan kritik ini dengan pola yang relatif konsisten.

    Pada April 2025, saat video parodi kreator konten Saifullah yang meniru gaya bicaranya viral, ia merespons santai. “Saya mengimbau agar masyarakat Kalteng bijak bermedsos dan menyampaikan kritikan yang membangun, saya tidak anti kritik,” ucapnya kepada awak media, 22 April 2025.

    Sikap serupa diulangi awal September 2026 di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng.

    ”Lebih baik saya fokus bagaimana meminimalisir karhutla dan dampaknya, dan melayani rakyat. Kalau ada kritik yang membangun, itu jadi obat bagi saya untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik, kalau yang negatif-negatif biarkan saja, jangan diambil pusing,” tuturnya.

    Akar Sejarah dan Budaya Reaktif Publik

    Argumen Gumarang sejalan dengan catatan panjang sosiolinguistik. Eksperimen matched-guise test dari Wallace Lambert sejak dekade 1960-an membuktikan satu temuan konsisten: pendengar menilai kecerdasan seseorang berdasarkan aksennya, bukan isi ucapannya.

    Riset Levon dan kolega (2021) menemukan pola penilaian kompetensi profesional serupa di dunia kerja.

    Sejarah kepemimpinan dunia juga mencatat nama-nama yang membantah korelasi tersebut secara telak.

    Joe Biden gagap sejak kecil, diejek gurunya sendiri di sekolah, dan tetap menjabat Senator Amerika Serikat selama 36 tahun sebelum menjadi Presiden.

    Winston Churchill memimpin Inggris melewati Perang Dunia II dengan gangguan bicara yang terdokumentasi luas.

    Raja George VI, dengan gagap berat yang menjadi subjek film The King’s Speech, memimpin Inggris melintasi periode paling genting abad ke-20.

    Kecenderungan publik yang gemar bereaksi pada hal-hal permukaan ini terekam dalam laporan Digital Civility Index 2020 terbitan Microsoft.

    Laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan warganet paling tidak sopan di Asia Tenggara, sekaligus peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei secara global.

    Skor ketidaksopanan digital naik dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020, dengan penyumbang dominan justru orang dewasa usia 18 hingga 74 tahun.

    Arah amarah publik ini menjadi sebuah ironi jika dibandingkan dengan kasus Bima Yudho Saputro pada 2023.

    Kritik Bima soal infrastruktur jalan rusak di Lampung berujung pada laporan polisi atas dasar UU ITE dari seorang pengacara di sana.

    Laporan itu secara resmi menyasar diksi “Dajjal” yang dipakai Bima, bukan kritik infrastrukturnya. Meskipun laporan itu akhirnya dihentikan polisi, fokus penegakan hukum dan amarah publik sempat bergeser murni hanya pada masalah pilihan kata.

    Ketika kritik dibiarkan bergeser menyasar diksi, logat, dan aksen, substansi kebijakan yang merugikan publik justru tenggelam tanpa pengawalan.

    Bagi Gumarang, itulah mengapa kritik terhadap Gubernur Agustiar Sabran perlu dikembalikan pada tempatnya. Menagih kinerja menangani lahan yang terbakar, alih-alih menertawakan cara bicaranya. (ign)