Penulis: Gunawan

  • 4.083 Penumpang Tinggalkan Sampit, Masa Arus Mudik di Pelabuhan Sampit Tinggal Dua Kali Keberangkatan Lagi

    4.083 Penumpang Tinggalkan Sampit, Masa Arus Mudik di Pelabuhan Sampit Tinggal Dua Kali Keberangkatan Lagi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Masa arus mudik angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit masih berlangsung. Memasuki H-5 Lebaran jumlah angkutan penumpang terus mengalami peningkatan.

    Berdasarkan data KSOP Kelas III Sampit, pada periode H-5 Lebaran tahun 2025, jumlah penumpang naik kapal sebanyak 2.712 dan mengalami peningkatan 50,55 persen di tahun 2026 yang berjumlah 4.083 penumpang

    Sementara, data kapal penumpang turun pada H-5 Lebaran tahun 2025 sebanyak 864 dan mengalami peningkatan 9,95 persen dibandingkan tahun 2026 yang berjumlah 950 penumpang.

    ”Pada H-5 Lebaran tahun ini, jumlah penumpang naik kapal atau yang meninggalkan Pelabuhan Sampit sebanyak 4.083. Sementara, penumpang turun dari kapal total sebanyak 950 penumpang,” kata Gusti Muchlis Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Kelas III Sampit yang juga bertugas sebagai Ketua Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit, Senin (16/3/2026).

    Gusti Muchlis menginformasikan KM Lawit dari Surabaya telah tiba di Pelabuhan Sampit sekitar pukul 16.30 WIB, Minggu (15/3/2026). Kapal berkapasitas standar 912 ini telah mendapatkan dispensasi dari KSOP sehingga diizinkan mengakut hingga batas ambang maksimal 1.400 penumpang.

    Pada, keberangkatan jam 13.00 WIB Senin (16/3/2026), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebagai pemilik KM Lawit telah memaksimalkan angkutan 1.400 penumpang menuju rute Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

    ”KM Lawit tiba kemarin sore mengangkut 487 penumpang yang turun. Siang hari ini KM Lawit mengangkut 1.400 penumpang, sudah sesuai kapasitas maksimal,” ujarnya.

    Dari pantauan Kanal Independen, aktivitas di sekitar terminal penumpang masih berjalan tertib dan lancar. Meski penumpang terlihat memenuhi terminal pelabuhan, namun semua terlihat mendapatkan kursi tunggu sehingga tak ada penumpang yang tak dilayani.

    Pengawasan personel gabungan juga tidak seketat pada Minggu (15/3/2026) pagi. Hal itu karenakan, hanya ada satu keberangkatan kapal.

    Situasi di area terminal penumpang Jalan Usman Harun juga tidak diportal, sehingga pengendara bisa mengakses jalan tanpa pemortalan. Dan, tanpa menimbulkan kemacetan yang berarti.

    “Alhamdulillah puncak arus mudik kemarin ada tiga kapal dan penumpukkan penumpang seperti yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Begitu juga hari ini semua penumpang bisa terlayani dengan baik tanpa berdesak-desakan,” ujarnya.

    Penumpang KM Lawit telah melakukan proses check in pukul 09.00 dan diarahkan menaiki kapal sekitar pukul 09.45 WIB. Atau 4 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal.

    “Selama masa arus mudik kami menjalankan strategi mengurai penumpang dengan check in empat jam lebih awal,” ujarnya.

    Lebih lanjut Muchlis mengatakan selama masa angkutan Lebaran terhitung 13-30 Maret 2026, terdapat 12 call keberangkatan kapal dan lima armada yang disediakan oleh dua penyedia jasa operator kapal yaitu PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama (DLU)

    Lima armada tersebut terdiri dari tiga kapal milik PT Pelni yaitu KM Leuser, KM Lawit dan KM Kelimutu. Dan, dua armada lainnya milik PT DLU yaitu KM Kirana III dan KM Rucitra VI. Kelima kapal ini melayani rute Sampit-Surabaya dan Sampit-Semarang.

    ”Sampai dengan H-5 Lebaran (16 Maret 2026) ini, sudah ada empat kali kunjungan kapal yang mengangkut penumpang. Masih ada dua kali keberangkatan lagi di masa arus mudik dan enam kali keberangkatan di masa arus balik Lebaran,” ujarnya.

    Adapun KM Kelimutu dijadwalkam berangkat rute Sampit-Semarang, pada Rabu (18/3/2026) pukul 13.00 WIB.

    Dan, KM Kirana III dijadwalkan berangkat rute Sampit-Surabaya pada pukul 13.00 WIB, Kamis (19/3/2026). Kapal milik DLU ini menjadi kapal terakhir yang melayani arus mudik Lebaran di Pelabuhan Sampit.

    “Menurut informasi dua operator kapal, dua kali keberangkatan di masa arus mudik ini, semua tiket sudah terjual habis,” jelasnya.

    Kerahkan Personel Siaga Penuh Layani Penumpang

    Selama masa angkutan Lebaran 2026, KSOP telah mengerahkan 60 personel ditambah bantuan personel dari instansi terkait, salah satunya pengerahan personel dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sampit.

    Sejumlah personel siap siaga melayani di area terminal penumpang, untuk memastikan penumpang terlayani dengan aman, nyaman dan tertib.

    ”Tim pelayanan yang bertugas siap siaga membantu pengaturan alur penumpang, memberikan informasi layanan, serta memastikan proses keberangkatan dan kedatangan penumpang berjalan aman dan tertib,” Tri Purbo Waluyojati, Junior Manager Pelayanan Terminal Penumpang PT Pelindo Regional 3 Sampit, Senin (16/3/2026).

    SIAGA: Junior Manager Pelayanan Terminal Penumpang PT Pelindo Regional 3 Sampit Tri Purbo Waluyojati saat memberikan arahan rutin kepada tim petugas layanan termasuk satuan pengamanan (satpam) demi kelancaran penumpang, Senin (16/3/2026). (Heny/Kanal Independen)

    Pelindo juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang terlibat dalam operasional pelabuhan guna menjaga kelancaran pelayanan selama periode arus mudik Lebaran.

    ”Kami ingin memastikan fasilitas terminal penumpang dalam kondisi optimal serta melakukan penataan area drop zone guna mendukung kelancaran mobilitas penumpang di kawasan pelabuhan,” ujarnya.

    Pelindo Regional 3 Sampit juga mengimbau kepada para penumpang agar memperhatikan jadwal keberangkatan kapal, menjaga barang bawaan masing-masing, serta mengikuti arahan petugas selama berada di area pelabuhan demi kenyamanan dan kelancaran bersama.

    ”Petugas kami selalu mengingatkan kepada penumpang agar menjaga kesehatan, memperhatikan barang bawaan. Setelah proses check in, penumpang juga dipersilakan duduk di kursi tunggu yang sudah kami sediakan,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Jerat Penjara Sawit Agrinas Rp3,3 Juta, Bui 1,5 Tahun Menanti Tiga Warga Seruyan

    Jerat Penjara Sawit Agrinas Rp3,3 Juta, Bui 1,5 Tahun Menanti Tiga Warga Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Janjang sawit senilai Rp3,3 juta cukup ”menyeret” tiga warga Desa Asam Baru, Kabupaten Seruyan, ke balik jeruji besi. Nilai kerugian itu kemudian menjadi dasar jaksa merumuskan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara bagi masing-masing terdakwa.

    Ancaman kurungan penjara tersebut membayangi nasib Dendi Bin Arban, Galeh Alfani Bin Paijo, dan Candra Winata Bin Ruslan usai kedapatan memanen buah kelapa sawit milik perusahaan negara, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Ruang sidang Pengadilan Negeri Sampit menjadi saksi pembacaan tuntutan tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Seruyan, Putri Fasyla Ananta, meyakini ketiga pria itu secara sah dan meyakinkan bersekongkol merugikan aset perusahaan.

    Niat mengambil hasil kebun pelat merah itu bermula saat Rabu malam, 3 Desember 2025. Dendi mengajak Galeh menuju areal perkebunan menggunakan mobil pikap Suzuki Carry bernopol KH 8592 PH.

    Perjalanan mereka membelah malam tak sekadar bermodal tangan kosong. Angkong, egrek, dan tojok sudah disiapkan. Candra pun ikut diajak bergabung di tengah jalan.

    Jarum jam menunjukkan pukul 21.30 WIB ketika roda pikap menjejak Blok H3 dan H4 kebun BUMN tersebut di Kecamatan Danau Seluluk.

    Pembagian tugas berjalan senyap di bawah kegelapan. Dendi dan Galeh mengayunkan egrek menjatuhkan tandan buah, sementara Candra memungut lalu memindahkannya ke bak belakang mobil.

    Rangkaian aksi ini akhirnya terendus dan tercatat secara hukum pada Kamis dini hari, 4 Desember 2025, sekitar pukul 01.54 WIB.

    Dokumen dakwaan mencatat secara rinci pergerakan dan niat ketiganya.

    ”Bahwa para Terdakwa pada Kamis, 4 Desember 2025 sekira pukul 01.54 WIB bertempat di Blok H3 dan Blok H4 PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, telah mengambil 61 janjang buah kelapa sawit yang seluruhnya milik PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) tanpa izin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” sebut jaksa dalam kutipan dakwaannya.

    Jaksa Putri Fasyla Ananta juga menggarisbawahi peran masing-masing pelaku secara spesifik.

    ”Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II memanen buah menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa III mengumpulkan dan memindahkan buah ke dalam bak mobil pick up,” urainya.

    Timbangan pabrik mencatat berat keseluruhan panen ilegal tersebut menyentuh kisaran 1.000 kilogram dari total 61 janjang. Lembaran setruk penimbangan inilah yang kemudian memunculkan angka kerugian materiil sebesar Rp3.345.200.

    Nominal kerugian tersebut berujung pada konklusi tegas dari meja penuntut umum.

    ”Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan milik PT Agrinas Palma Nusantara (Persero),” tegas jaksa dalam tuntutannya.

    Palu majelis hakim kini sangat dinanti setelah jaksa melontarkan permohonan hukuman utama di penghujung persidangan.

    ”Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Dendi Bin Arban, Terdakwa II Galeh Alfani Bin Paijo, dan Terdakwa III Candra Winata Bin Ruslan masing-masing selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,” pinta jaksa.

    Ketiganya dinilai melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. (ign)

  • BKK Kelas II Sampit Buka Layanan Kesehatan Gratis, Imbau Penumpang Waspada Wabah Penyakit Nipah dan TBC

    BKK Kelas II Sampit Buka Layanan Kesehatan Gratis, Imbau Penumpang Waspada Wabah Penyakit Nipah dan TBC

    SAMPIT, kanalindependen.id – Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas II Sampit memperketat pengawasan kesehatan di pintu masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Selama masa angkutan Lebaran 2026, BKK juga menyelenggarakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi penumpang maupun petugas di Pelabuhan Sampit dan Bandara Haji Asan Sampit.

    ​Kepala BKK Kelas II Sampit, dr I Gusti Ayu Agung Darmawati, menyampaikan bahwa layanan kesehatan gratis dilakukan untuk memastikan pemudik dapat melakukan skrining kesehatan dan dapat melanjutkan perjalanan mudik dalam keadaan sehat.

    “Fokus untuk dalam pelayanan kesehatan ini untuk memastikan seluruh pemudik dalam kondisi fisik yang siap untuk melakukan perjalanan jauh dalam kondisi sehat,” kata I Gusti Ayu Agung Darmawati, Minggu (15/3/2026).

    ​Layanan kesehatan gratis yang disediakan mencakup berbagai parameter pemeriksaan fisik dan medis dasar dengan target layanan 50 orang.

    Hingga siang hari saat diwawancarai, tercatat 34 orang telah memanfaatkan fasilitas ini dari target kuota yang disediakan.

    ​Pemeriksaan meliputi pengecekkan tekanan darah, berat badan, lingkar perut, tinggi badan, asam urat, hingga cek kadar kolesterol dan kadar gula darah.

    ”Berdasarkan pemeriksaan sementara, keluhan yang paling banyak ditemukan pada pemudik adalah tekanan darah tinggi (hipertensi) dan kadar kolesterol yang tinggi dan beberapa lainnya gula darah tinggi,” ujarnya.

    ​Walaupun demikian, semua yang menjalan8 pemeriksaan kesehatan terutama pemudik, masih dinyatakan layak untuk bepergian.

    ”Jika ditemukan masalah kesehatan, dokter kami akan memberikan informed consent dan obat-obatan secara gratis jika diperlukan,” ujarnya.

    Selain itu, ​BKK Kelas II Sampit tidak hanya memfokuskan pelayanan di Pelabuhan Sampit dan Bandara Haji Asan Sampit tetapi juga menjangkau wilayah kerja lainnya di Kalimantan Tengah. Seperti di Sukamara, Pelabuhan Kumai Pangkalan Bun.

    Pada puncak arus mudik, BKK mengerahkan 9 personel dalam satu shift yang dibagi ke dalam dua tim yaitu, tim pemeriksaan kesehatan gratis dan tim pengawasan di pintu embarkasi.

    ”Besok akan dilanjutkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Bandara Haji Asan Sampit. Kami juya menyiagakan satu unit ambulans yang siap melakukan evakuasi medis kapan saja jika diperlukan,” ujarnya.

    ​Di tengah antusiasme mudik, dr Ayu mengingatkan kepada para pemudik agar waspada terhada0 wabah seperti, Virus Nipah dan Tuberculosis (TBC). Saat ini, pihaknya tengah memperketat skrining terhadap potensi wabah tersebut.

    ​”Kami mengimbau pemudik untuk tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, terutama bagi anak-anak. Ini penting untuk mencegah keluar masuknya penyakit wabah yang berpotensi menular saat berkerumun di perjalanan,” tegasnya.

    ​Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, BKK Kelas II Sampit menegaskan tidak bekerja sendiri.

    Pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kotim dan Puskesmas setempat untuk memastikan penanganan kesehatan di wilayah pintu masuk pelabuhan dan bandara berjalan optimal melalui kolaborasi lintas sektor.

    ”​Layanan kesehatan ini rencananya akan terus diupayakan tersedia selama periode arus mudik dan balik, dengan penyesuaian jumlah petugas berdasarkan intensitas kedatangan kapal maupun pesawat,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Sampit Terkendali, Puluhan Personel Gabungan Siaga Penuh Layani Keberangkatan 2.683 Penumpang

    Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Sampit Terkendali, Puluhan Personel Gabungan Siaga Penuh Layani Keberangkatan 2.683 Penumpang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Masa arus mudik angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit mencapai puncaknya pada Minggu (15/3/2026). Hal itu ditandai dengan berangkatnya tiga kapal dalam waktu berdekatan.

    Keberangkatan pertama dimulai dari KM Leuser tujuan Sampit-Semarang pukul 11.00 WIB yang mengangkut sebanyak 1.392 penumpang. Proses check ini dimulai dari jam 07.00 WIB.

    Meskipun jumlah penumpang cukup padat, situasi Terminal Penumpang di Jalan Usman Harun terpantau kondusif.

    Kedua sisi selatan dan utara yang biasanya bisa diakses oleh kendaraan roda dua dan roda empat hingga menimbulkan kemacetan dapat diantisipasi dengan pemortalan sementara. Sehingga, area terminal steril dari kendaraan.

    Penumpang melakukan proses check in dengan tertib memasuki Terminal Penumpang memenuhi kursi tunggu milik aset Pelindo.

    Selain itu, untuk menghindari penumpukkan penumpang, kursi tunggu  di area outdoor dekat dermaga juga terisi penuh. Sehingga, penumpukkan penumpang bisa diantisipasi dengan baik berkat kerjasama puluhan personel gabungan yang siaga penuh di areal Pelabuhan Sampit.

    Setelah proses check in selesai, penumpang KM Leuser diarahkan menaiki kapal secara bertahap sekitar pukul 08.00 WIB.

    Personel yang siaga di sekitar dermaga juga menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengimbau penumpang untuk tidak berdesak-desakan dan tak perlu terburu-buru karena  KM Leuser dijadwalkan berangkat pukul 11.00 WIB.

    Menghindari penumpang yang berjejal, PT Pelni menyediakan akses dua tangga menaiki kapal, sehingga proses embarkasi penumpang berjalan dengan teratur.

    Tiga jam sebelum keberangkatan KM Leuser, situasi dermaga tetap kondusif. Penumpang yang sudah menaiki kapal juga tak dikekang, tetap diberikan izin keluar jika ingin tetap mencari snack atau makanan di sekitar area terminal pelabuhan.

    Setelah proses embarkasi penumpang KM Leuser selesai, disusul penumpang KM Kirana III tujuan Sampit-Surabaya yang mengangkut sebanyak 768 penumpang. Kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini dijadwalkan berangkat pukul 12.00 WIB.

    Kemudian, dilanjutkan dengan KM Rucitra VI tujuan Sampit-Semarang yang mengangkut sebanyak 523 penumpang. Kapal yang juga milik PT DLU ini dijadwalkan berangkat pukul 14.00 WIB.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit Hotman Siagian juga memastikan strategi penguraian penumpang yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, dengan menerapkan check in penumpang lebih awal sekitar 3-4 jam lebih awal, berhasil mengatasi penumpukkan penumpang yang kerap dikhawatirkan instansi terkait.

    Dia tak hanya memastikan semua penumpang terlayani dengan baik, tetapi juga memastikan tak adanya penumpukkan penumpang disekitar terminal pelabuhan.

    ”Kami sangat mengapresiasi kerjasama dari instansi terkait yang bersinergi memastikan kelancaran masa angkutan Lebaran. Meskipun terjadi lonjakan penumpang, bisa dilihat sendiri tidak ada penumpukkan yang signifikan di area pelabuhan. Ini semua hasil koordinasi ketat yany kami lakukan mulai dari jajaran KSOP, TNI Polri, jasa penyedia operator kapal, Pelindo yang siap siaga memberikan pelayanan maksimal kepada penumpang,” kata Hotman Siagian, Kepala KSOP Kelas III Sampit yang datang meninjau langsung situasi dan kondisi penumpang di area pelabuhan,Minggu (15/3/2026).

    Tidak hanya itu, Hotman bersama Kadishub Kotim Raihansyah dan Kepala PT Pelni Cabang Sampit,Siti Nafillah serta instansi terkait, semalam sebelumnya juga meninjau tenda-tenda yang disediakan untuk penumpang yang jauh dari Kota Sampit agar bisa beristirahat.

    ”Operator kapal juga telah menyediakan 10 tiket cadangan. Tadi pagi, ada 9 orang warga dan termasuk pekerja asal NTB yang kehabisan tiket tetapi dibantu agar tetap bisa mudik melalui Surabaya menggunakan KM Kirana III,” ujarnya.

    Menurutnya, puncak arus mudik terjadi pada Minggu (15/3/2026), sehingga untuk menganstisipasi penumpukkan penumpang, KSOP telah mengerahkan 60 personel ditambah bantuan personel dari instansi terkait.

    ”Hari ini bisa kita katakan sudah memasuki puncak arus mudik Lebaran. Karena, ada tiga kapal yang berangkat dengan total angkutan 2.683 penumpang yang meninggalkan Pelabuhan Sampit,” ujarnya.

    Meski demikian, masih ada keberangkatan tiga call lagi, yaitu, KM Lawit rute Sampit-Semarang yang dijadwalkan berangkat pukul 13.00 WIB, Senin (16/3/2026). Kapal ini diprediksi mengangkut 1.400 penumpang dengan kapasitas maksimal.

    Dilanjutkan, keberangkatan KM Kelimutu pada Rabu (18/3/2026) pukul 13.00 WIB dengan tiket terjual sekitar 1.200an dan dipastikan terisi penuh 1.400 sesuai kapasitas maksimal pada hari H keberangkatan.

    Kemudian, KM Kirana III yang dijadwalkan berangkat pukul 13.00 WIB, Kamis (19/3/2026). Kapal milik DLU ini menjadi kapal terakhir yang melayani arus mudik Lebaran di Pelabuhan Sampit.

    ”Selama masa angkutan Lebaran terhitung 13-30 Maret 2026, telah tersedia lima armada yang beroperasi melayani 12 call keberangkatan,” jelasnya.

    ​KSOP memprediksi, masa angkutan Lebaran 2026 mengalami kenaikan penumpang 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    ”Angka ini lebih tinggi dari prediksi rata-rata nasional untuk transportasi laut yang berkisar di angka 6,5 persen hingga 6,7 persen,” ujarnya.

    Sementara itu, ​Kapolres Kotim, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, juga meninjau langsung kondisi di area Pelabuhan Sampit untuk memastikan implementasi kalender Kamtibmas terkait pengamanan mudik berjalan maksimal.

    MENINJAU: Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain bersama Kepala KSOP Kelas III Sampit dan sejumlah pihak terkait meninjau langsung ke anjungan KM Leuser, Minggu (15/3/2026) siang. (Heny/Kanal Independen)

    ​”Pemantauan sudah dilakukan sejak malam kemarin, kami melihat situasi aman terkendali. Saya juga mengecek ke anjungan kapal dan penumpang sudah memasuki kapal dengan tertib tanpa kendala berarti,” kata Resky.

    ​Pihaknya juga telah mengantisipasi lonjakan intensitas kegiatan masyarakat, dengan menurunkan total 250 personel pengamanan.

    ”Khusus mulai malam tadi dan hari ini untuk area pelabuhan, jumlah personel di Pos Pelayanan ditingkatkan dari 20 menjadi 25 personel. Karena, hari ini kita memasuki puncak arus mudik, kita ingin semuanya berjalan lancar,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Marwah Adat dan Wibawa Negara Terkoyak, DAD Kotim Kutuk Keras Amuk Massa terhadap Camat MHU

    Marwah Adat dan Wibawa Negara Terkoyak, DAD Kotim Kutuk Keras Amuk Massa terhadap Camat MHU

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aksi kekerasan terhadap Camat Mentaya Hilir Utara (MHU), Zikrillah, memantik pernyataan keras dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Aksi beringas itu dinilai telah merobek dua pilar utama sekaligus, wibawa hukum negara dan keluhuran tradisi adat.

    Ketua Harian DAD Kotim, Gahara, berdiri di garis terdepan mengecam insiden tersebut. Dia memandang kekerasan fisik terhadap pejabat pemerintah yang tengah bertugas memfasilitasi dialog adalah tindakan usang yang mengkhianati nilai-nilai lokal.

    Falsafah leluhur, menurutnya, selalu menempatkan musyawarah sebagai panglima untuk mengurai benang kusut sengketa.

    ”Dalam adat Dayak, jika ada persoalan atau sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui perundingan dan musyawarah adat. Bukan dengan memukul atau melakukan kekerasan,” tegas Gahara, Jumat (13/3/2026) lalu.

    Warisan kearifan lokal ini hidup turun-temurun sebagai benteng penjaga harmoni dan kedamaian masyarakat. Merusaknya berarti menentang identitas kultural Bumi Habaring Hurung itu sendiri.

    ”Tindakan kekerasan seperti ini jelas bertentangan dengan nilai adat dan budaya yang kita junjung bersama. Masyarakat Dayak sangat menjunjung tinggi penyelesaian masalah secara damai melalui dialog,” ujarnya.

    Lebih dari sekadar urusan adat, pukulan dan dorongan yang mendarat di tubuh seorang aparatur sipil adalah pelecehan terhadap institusi negara.

    Gahara memastikan lembaganya merapatkan barisan mendukung aparat kepolisian mengambil langkah presisi dan tegas.

    ”Kami mendukung penuh Polda Kalteng untuk mengusut tuntas kejadian ini. Siapa pun yang terlibat harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.

    Penindakan tanpa pandang bulu mutlak diperlukan demi memutus rantai arogansi sekelompok orang, sekaligus menyuntikkan efek jera. Pada saat bersamaan, dia meminta tensi publik segera diredam agar pusaran konflik tidak semakin meluas.

    ”Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif. Jika ada persoalan, mari kita selesaikan dengan cara yang baik melalui dialog, musyawarah, dan jalur hukum yang berlaku,” katanya.

    Rentetan kekerasan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua elemen warga Kotim untuk kembali berpijak pada akar tradisi.

    ”Adat dan budaya kita mengajarkan penyelesaian masalah dengan kepala dingin melalui perundingan, bukan dengan kekerasan. Nilai-nilai ini harus terus kita jaga bersama,” katanya.

    Pecah Kongsi Berujung Visum

    Pernyataan keras DAD Kotim ini bermuara dari kekacauan memilukan di Kantor Kecamatan MHU. Niat awal mencari titik temu terkait polemik kepengurusan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Bagendang Raya mendadak liar. Massa yang mendesak pengesahan pengurus baru kehilangan kendali.

    Ketegangan meledak usai aparat keamanan menyetop aktivitas panen sekelompok orang yang teridentifikasi tidak memiliki hak legal atas lahan. Langkah penegakan hukum inilah yang memantik gelombang protes hingga berujung pada mediasi ”berdarah” yang menelan korban pimpinan wilayah setempat.

    Tarik-menarik kerah baju tak terhindarkan. Zikrillah terdesak mundur tatkala massa meluapkan emosi lewat dorongan dan pelemparan. Rekaman video amatir memperlihatkan sang camat nyaris tersungkur ke lantai.

    Dalam situasi panas itu, aparat kepolisian, anggota Koramil, bersama warga lekas membelah kepungan dan mengevakuasinya dari pusaran amuk massa.

    Rabu (11/3) malam sekitar pukul 22.00 WIB, langkah hukum resmi diambil. Zikrillah mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah guna melaporkan dugaan pengeroyokan tersebut.

    Usai membuat laporan, dia menjalani pemeriksaan medis dan visum di Rumah Sakit Bhayangkara dengan keluhan nyeri berdenyut di kepala akibat rentetan serangan fisik. (ign)

  • Editorial: Pemukulan Camat MHU dan Polemik Gapoktanhut, Akar Busuk di Balik Meja Rapat

    Editorial: Pemukulan Camat MHU dan Polemik Gapoktanhut, Akar Busuk di Balik Meja Rapat

    RUANG mediasi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara itu seharusnya menjadi pendingin. Ada meja panjang, deretan kursi, dan harapan agar kemelut segera reda.

    Kenyataannya, ruangan itu justru berubah menjadi gelanggang panas. Suara yang awalnya tertahan perlahan merangkak naik, menabrak dinding, lalu pecah menjadi teriakan bersahutan.

    Seseorang tidak lagi mencari jalan tengah. Tuntutan agar Surat Keputusan (SK) segera diteken berubah menjadi teror psikologis.

    Puncaknya, sang camat tersudut. Bukan oleh adu argumen, melainkan oleh kepalan tangan yang mendarat telak.

    Menyebut insiden ini sekadar luapan emosi sesaat adalah sebuah kebutaan.

    Menyalahkan warga yang kalap atau aparat yang lamban hanya menyentuh permukaan debu. Kekerasan telanjang hari itu sama sekali bukan awal kekacauan.

    Tragedi tersebut justru bisa dibaca sebagai ujung paling berdarah dari rentetan panjang kebijakan timpang, karut-marut agraria, dan rakusnya perebutan kuasa di dalam tubuh organisasi tani-hutan yang dibiarkan liar tanpa tuan.

    Negara memang hadir di ruangan itu. Camat duduk di depan, memimpin forum, menjelaskan batas kewenangannya, dan menolak menandatangani keputusan yang dinilai melampaui prosedur.

    Dalam arti itu, kewajiban formalnya sebagai perwakilan negara di tingkat kecamatan sedang dijalankan.

    Yang absen bukan sosok negara, melainkan keberpihakan negara pada level desain. Bagaimana konflik agraria dan perebutan akses lahan dibiarkan mengerucut di meja kecamatan tanpa dukungan kebijakan, peta kewenangan, dan perlindungan yang memadai bagi mereka yang dikirim ke garis depan.

    Perdebatan soal siapa yang paling pantas duduk di kursi ketua atau siapa yang dicurangi, dibiarkan menguap sebagai urusan internal warga.

    Begitu jalan buntu ditemui dan massa sudah terbelah menjadi faksi-faksi yang siap bergesekan, barulah negara dibangunkan paksa.

    Camat disorongkan ke garis depan. Pejabat kecamatan ini dipaksa memadamkan api yang bahan bakarnya tumpah dari kebijakan di tingkat atas.

    Sang camat diminta menengahi, sekaligus mengunci kesepakatan lewat sebaris paraf di pojok dokumen.

    Beban itu terlampau absurd. Camat bukanlah arsitek tata ruang. Ia tak mendesain peta peruntukan lahan yang tumpang tindih.

    Gapoktanhut, yang di atas kertas dimaksudkan untuk memberdayakan petani, dalam praktiknya mudah berubah menjadi arena gladiator bagi elite lokal.

    Posisi pengurus adalah akses. Mereka yang memegang kendali kepengurusan memborong seluruh keistimewaan.

    Sebaliknya, mereka yang terpental dari struktur tak hanya kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan lumbung ekonomi dan harga diri di tengah kampungnya.

    Sengketa organisasi ini otomatis menyala lebih ganas ketimbang pemilihan kepala desa sekalipun.

    Jubah bernama “aspirasi warga” pun sering dibajak. Barisan depan mungkin berisi petani yang murni merasa tertindas. Tapi tengok ke belakang layar.

    Ada pemain-pemain siluman yang cakap mengorkestrasi kecemasan itu demi mengamankan cengkeraman mereka pada bantuan dan lahan.

    Mediasi terlalu sering menjelma sekadar sandiwara legitimasi. Kursi ditata, notulen dibacakan, tapi bagi sebagian pihak, hasilnya seolah sudah dikunci sebelum rapat dimulai.

    Pihak yang kuat datang semata untuk menagih ketukan palu. Pihak yang lemah duduk menelan kenyataan bahwa suara mereka sudah dibungkam sejak awal.

    Camat terperangkap dalam lorong gelap tanpa pintu keluar. Satu sisi menuntut kehati-hatian prosedural agar tak digugat hukum.

    Sisi seberang menghunuskan ancaman massa yang menuntut legalisasi hari itu juga. Menunda berarti dituding menjegal nasib rakyat.

    Memaksa teken berarti menabrak aturan. Pejabat inilah yang harus menelan getahnya, sementara para pembuat kebijakan di level lebih tinggi duduk manis di ruangan sejuk, jauh dari aroma keringat dan amarah massa yang menggebrak meja.

    Memenjarakan pelaku pemukulan memang sebuah keharusan hukum. Tindak kekerasan terhadap pelayan publik pantang ditoleransi.

    Akan tetapi, menutup kasus hanya dengan menangkap satu-dua orang sama halnya mengulang kebodohan masa lalu.

    Individu di lapangan ditumbalkan, sedangkan mesin penghasil konflik terus beroperasi tanpa hambatan.

    Cara birokrasi menetaskan organisasi semacam Gapoktanhut harus dibongkar total.

    Jangan biarkan elite lokal memonopoli akses. Mediasi tak boleh lagi sekadar ruang basa-basi tempat stempel dipertaruhkan.

    Selama karut-marut agraria ini sengaja dipelihara, selama keadilan hanya jadi milik mereka yang punya jejaring politik, ruang rapat di kantor kecamatan akan terus menyimpan bom waktu.

    Lebam di wajah sang camat adalah alarm tajam. Jika akar busuk ini tak segera dicabut, bersiaplah melihat meja-meja birokrasi lain di pelosok Kotawaringin Timur kembali menjelma menjadi saksi bisu pukulan berikutnya. (redaksi)

  • Tingkatkan Kompetensi dan Sportivitas, Ketua PWI Kotim Ingatkan Dua Program Unggulan PWI Kotim Tahun Ini

    Tingkatkan Kompetensi dan Sportivitas, Ketua PWI Kotim Ingatkan Dua Program Unggulan PWI Kotim Tahun Ini

    SAMPIT, kanalindependen.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersiap menghadapi dua agenda besar sepanjang tahun 2026.

    Ketua PWI Kotim, Siti Fauziah, menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan prestasi atlet wartawan sepanjang tahun 2026.

    Hal tersebut disampaikan dalam agenda buka puasa bersama di Sekretariat PWI Kotim, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sampit.

    ​Dalam kesempatan itu, Siti menyampaikan dua program unggulan yang menjadi fokus utama PWI Kotim tahun ini, yakni peningkatan kompetensi profesi wartawan dan persiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Kalteng.

    ”Program pertama yang menjadi prioritas kita adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dirangkai dengan Orientasi Kewartawanan. Agenda ini direncanakan diadakan Mei atau Juni mendatang,” kata Siti Fauziah, Sabtu (14/3/2026).

    ​Siti mendorong seluruh anggota maupun calon anggota yang belum tersertifikasi untuk segera mendaftarkan diri, baik untuk jenjang Muda, Madya, hingga Utama.

    ”“Peserta kita terbatas, jadi kita utamakan anggota maupun calon anggota PWI Kotim. Yang belum ikut UKW segera mendaftar. Bagi yang sudah di jenjang Muda bisa naik ke Madya, dan yang Madya bisa lanjut ke jenjang Utama,” tegas Siti Fauziah.

    ​Selain fokus meningkatkan kompetensi, PWI Kotim juga membidik prestasi di bidang olahraga melalui Porwada Kaltenf yang direncanakan diadakan pada Oktober atau akhir tahun 2026.

    ​Siti Fauziah menginstruksikan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kotim untuk bergerak cepat melakukan seleksi dan persiapan atlet. Dengan mentargetkan, mempertahankan capaian medali emas yang pernah diraih tiga tahun lalu.

    ​”Harapan kita di Porwada tahun ini prestasi bisa meningkat, sehingga atlet kita terpilih bisa mewakili Kalimantan Tengah pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun depan di Lampung,” tambahnya.

    Di pengujung sambutannya, Siti mengajak seluruh insan pers di Kotim untuk senantiasa menjaga integritas dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan tugas profesionalnya.

    ​Momentum Ramadan ini diharapkan dapat mempererat rasa kekeluargaan dan meningkatkan keimanan seluruh anggota PWI Kotim.

    ”Semoga melalui kegiatan ini, kebersamaan kita semakin kuat, iman dan takwa kita semakin meningkat, dan Allah selalu memberikan kesehatan serta perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis,” tandasnya. (hgn/ign)

  • PWI Kotim Tebar Kebaikan Ramadan, Santuni Panti Asuhan dan Bagikan Takjil Gratis di Sampit

    PWI Kotim Tebar Kebaikan Ramadan, Santuni Panti Asuhan dan Bagikan Takjil Gratis di Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan.

    Melalui rangkaian kegiatan buka puasa bersama bertajuk “Menebarkan Kebaikan dan Kebahagiaan untuk Semua”, PWI Kotim menggelar aksi sosial hingga buka puasa bersama di Sekretariat PWI Kotim, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sampit, Sabtu (14/3/2026).

    Ketua PWI Kotim Siti Fauziah mengatakan, kegiatan aksi sosial hingga buka puasa bersama merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang tidak hanya melibatkan anggota PWI, tetapi juga keluarga besar para wartawan.

    Acara diawali dengan lantunan ayat suci Al Quran yang dibawakan qori Ananda Rahman yang menghadirkan suasana khusyuk dan menenangkan bagi para undangan yang hadir.

    ”Masyaallah lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh qori Ananda Rahman luar biasa terasa sangat adem. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua dan membuat tempat kita berkumpul di sini terasa begitu sejuk pada sore hari ini,” ujar Fauziah saat mengawali sambutannya.

    Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus PWI Kotim, anggota, calon anggota, serta keluarga yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

    Menurutnya, kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat rasa kebersamaan di antara insan pers di Kotawaringin Timur.

    ”Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir hari ini, terutama yang juga membawa keluarganya masing-masing. Karena kegiatan ini memang tidak hanya untuk anggota PWI, tetapi juga untuk keluarga besar kita semuanya,” kata jurnalis senior ini.

    Sebelum buka puasa bersama digelar, PWI Kotim terlebih dahulu melaksanakan aksi sosial dengan mengunjungi sejumlah panti asuhan di Kota Sampit.

    Dalam kunjungan tersebut, pengurus dan anggota PWI Kotim menyalurkan santunan berupa uang tunai serta bantuan sembako seperti beras dan telur ayam ras kepada anak-anak panti.

    Santunan itu diberikan kepada tiga panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Putra Borneo, Panti Asuhan Annida Qolbu dan Panti Asuhan Bahagia.

    Fauziah berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi anak-anak panti serta menjadi wujud kepedulian insan pers terhadap masyarakat.

    ”Harapan kita, bantuan yang disampaikan bisa bermanfaat dan sedikit membantu kebutuhan anak-anak di panti asuhan,” ujarnya.

    Selain kunjungan sosial, Ketua PWI Kotim beserta anggotanya yang hadir juga kompak juga membagijan 120 takjil gratis kepada pengendara termasuk musafir yang tengah menjalankan ibadah puasa dan melintas di depan Sekretariat PWI Kotim.

    ”Kita berharap takjil yang kita bagikan ini bisa membantu masyarakat yang mungkin sedang dalam perjalanan dan belum sempat pulang ke rumah saat waktu berbuka tiba,” jelasnya.

    Menurutnya, kegiatan berbagi seperti ini merupakan bentuk sederhana dari kepedulian sosial yang ingin terus ditumbuhkan di kalangan wartawan.

    Perkuat Silaturahmi dan Nilai Keimanan

    Siti Fauziah menegaskan, buka puasa bersama di bulan suci Ramadan yang digelar PWI Kotim tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan.

    Dalam acara buka puasa bersama tersebut, PWI Kotim juga menghadirkan seorang Ustaz Abdul Hakim untuk memberikan tausiah kepada para wartawan dan keluarga yang hadir.

    Dia menilai tausiah tersebut penting sebagai pengingat agar insan pers tidak hanya fokus pada pekerjaan duniawi, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan dengan ibadah.

    ”Sebagai jurnalis, kita sering bertemu banyak orang dengan berbagai karakter di lapangan. Selain memegang teguh kode etik jurnalistik, kita juga harus diingatkan tentang etika, sopan santun dan nilai-nilai keimanan,” tuturnya.

    Setelah mendengar singkat tausiah selama kurang lebih 15 menit, seluruh undangan yang hadir berbuka puasa bersama.

    Diawali dengan menikmati hidangan takjil es kuwut berwarna hijau yang menyegarkan dahaga. Rasa manisnya pas, apalagi ditemani satu cup puding coklat, risoles, kue lumpur dan tak ketinggalan dua butir buah kurma sebagai pelengkap. (hgn/ign)

  • Pastikan Keamanan Penumpang, Dishub Kotim Lakukan Ram Check dan Wajibkan Sopir Bus Lakukan Tes Urine

    Pastikan Keamanan Penumpang, Dishub Kotim Lakukan Ram Check dan Wajibkan Sopir Bus Lakukan Tes Urine

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Perhubungan Kotim bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kotim memperketat pengawasan moda transportasi darat menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Langkah ini dilakukan melalui inspeksi keselamatan kendaraan (ram check) dan pemeriksaan kesehatan sopir dan kernet bus yang melakukan transit penumpang di Terminal Patih Rumbih, Jalan MT Haryono, Sampit, pada Jumat (13/3/2026) malam.

    ​Wakil Bupati Kotim, Irawati, meninjau langsung pelaksanaan ramp check yang dilaksanakan oleh tim UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kotim didampingi Satlantas Polres Kotim, Jasa Raharja, Dinas Kesehatan, serta Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Kotim.

    ​Irawati menjelaskan, pemeriksaan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran.

    Fokus utama kegiatan mencakup uji kelayakan armada bus untuk menempuh perjalanan jarak jauh serta memastikan kondisi fisik pengemudi dalam keadaan prima.

    ”Selain uji kelayakan kendaraan, kami juga memeriksa kesehatan para driver. BNNK melakukan tes urine untuk memastikan tidak ada pengemudi yang berada di bawah pengaruh narkoba,” tegas Irawati.

    ​Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap lima bus yang singgah malam itu, seluruh pengemudi maupun pembantu pengemudi (helper) dinyatakan sehat dan hasil tes urine menunjukkan negatif.

    Sebagian besar armada bus yang beroperasi dari lima perusahaan otobus di Terminal Patih Rumbih, saat dilakukan pemeriksaan dinyatakan layak jalan.

    ​Kepala Dinas Perhubungan Kotim Raihansyah menambahkan, ram check sebenarnya dilakukan secara rutin, namun intensitasnya ditingkatkan menjelang Lebaran, seiring dengan meningkatkan jumlah pemudik yang menggunakan bus.

    ”Meskipun armada dari arah Palangka Raya sudah diperiksa oleh BPTD, saat transit di Sampit tetap kami periksa kembali. Kita tidak tahu kendala apa yang muncul di perjalanan, seperti masalah rem atau lampu mati, sehingga saat berangkat dari Sampit menuju, Palangka Raya, Banjarmasin atau Pangkalan Bun, kendaraan dipastikan benar-benar layak jalan,” tegas Raihansyah.

    ​Dalam satu malam, rata-rata terdapat 9 hingga 10 bus yang transit di Terminal Patih Rumbih, baik yang datang dari arah Pangkalan Bun, Palangka Raya maupun Banjarmasin.

    ”Dalam sehari ada sekitar 5-10 bus yang singgah melakukan transit penumpang. Tetapi, untuk malam ini, pemeriksaan ramp check hanya lima bus, sesuai jumlah kedatangan bus di Terminal Patih Rumbih,” ujarnya.

    ​Terkait pergerakan penumpang, Raihansyah melihat sudah mulai terjadi kenaikan volume penumpang sekitar 5 hingga 10 persen dalam sepekan terakhir.

    Pihaknya memprediksi lonjakan signifikan akan terus terjadi hingga mendekati hari pelaksanaan Lebaran.

    ”Prediksi kami, peningkatan penumpang akan mencapai 30 sampai 40 persen pada H-1 nanti. Sementara untuk puncak arus mudik di jalur darat diperkirakan jatuh pada H-3 lebaran, seiring dengan dimulainya masa libur bersama,” ujar Raihansyah.

    Kepala UPTD PKB Dishub Kotim, Mustakim, menambahkan bahwa pemeriksaan ramp check tidak hanya sekadar formalitas, melainkan prosedur ketat yang mencakup tiga unsur utama keamanan transportasi.

    ​​Berdasarkan standar operasional yang dijalankan di lapangan, terdapat tiga aspek krusial yang wajib dipenuhi oleh setiap armada bus yang meliputi kelengkapan administrasi yang dilihat dari keabsahan dokumen dan syarat mutlak operasional kendaraan seperti kelengkapan ​SIM pengemudi, STNK kendaraan yang masih berlaku.

    Kartu Uji (KIR) sebagai bukti lulus uji berkala dan ​Kartu Pengawasan (KPS) untuk memastikan izin trayek resmi.

    ”Pemeriksaan juga perlu dilakukan dari aspek keselamatan aktif kendaraan seperti memastikan lampu utama, lampu rem, lampu mundur, dan lampu penunjuk arah (sein), rem utama, rem tangan berfungsi dengan baik,” jelas Mustakim.

    Selain itu, kelengkapan fasilitas tanggap darurat seperti ketersediaan pintu darurat dan palu pemecah kaca yang mudah diakses.

    Kemudian, pemeriksaan komponen pendukung seperti melihat kondisi ban, kaca depan (badan kendaraan), sabuk keselamatan pengemudi, speedometer, serta penghapus kaca (wiper).

    Meskipun bersifat pendukung, unsur ini tetap menjadi poin penilaian untuk kenyamanan dan keamanan tambahan, memastikan kaca spion, klakson, kondisi lantai kendaraan, dan tangga naik-turun berfungsi dengan baik.

    Termasuk juga menyeiapkan perlengkapan darurat seperti ban cadangan, dongkrak serta segitiga pengaman.

    “Dari semua aspek ini harus dipenuhi semua. Jika ada yang sifatnya penunjang—misalkan spion pecah atau lampu mati, rem tidak berfungsi, itu harus segera diperbaiki. Namun, kalau sifatnya vital, misalkan masa berlaku KIR mati atau pintu darurat rusak, maka kendaraan bus harus ditahan dan tidak boleh dioperasikan,” tegasnya.

    Dari keempat bus yang dilakukan pemeriksaan ramp check meliputi bus milik PO Logos,PO Yessoe, PO Agung Mulia semua dinyatakan layak jalan.

    ”​Sebagai bentuk informasi bagi penumpang, setiap bus yang telah diperiksa akan ditempeli stiker khusus yang menunjukkan status kelaikannya,” ujarnya.

    Stiker berwarna biru menunjukkan kendaraan laik jalan dan siap melanjutkan perjalanan.

    Stiker warna merah muda menunjukkan kendaraan mengalami kerusakan ringan sehingga perlu segera diperbaiki dan boleh melanjutkan perjalanan setelah perbaikan selesai.

    Stiker merah diberikan kepada kendaraan tidak laik jalan akibat kesalahan fatal seperti pelanggaran administrasi, KIR mati, rem tidak berfungsi dengan baik dan kerusakan lainnya  sehingga kendaraan bus dilarang melanjutkan perjalanan sebelum memperbaiki dan melengkapi urusan administrasinya.

    ”Dari 4 bus yang kami periksa, ada satu yang sudah dilaksanakan ramp check di wilayah Kalsel (Kalimantan Selatan) karena sudah terpasang stiker dari Kementerian. Meskipun sudah ada stikernya, kami tetap melakukan pemeriksaan ulang, tetapi kami tidak menempelkan stiker baru lagi. Tadi kami hanya memasang label tiga stiker baru yang dinyatakan layak jalan,” ujarnya.

    Selain empat bus yang diperiksa, sebenarnya ada satu bus lagi yang diperiksa dan tidak boleh melanjutkan perjalanan karena sudah pernah ditilang dua kali di Terminal Nata Suka Pangkalan Bun dan Terminal WA Gara.

    Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Multimoda Dishub Kotim Parman menambahkan, bus milik PO Logos tersebut semestinya ditahan karena tidak ada bukti telah melakukan KIR dan kartu pengawasan yang sudah tidak berlaku.

    ”Sebenarnya sesuai dengan ketentuan, ketika dari sisi administrasi kelaikan itu tidak terlengkapi, unit itu tidak boleh beroperasi atau melanjutkan perjalanan. Dan itu menjadi tanggung jawab dari pihak PO untuk melengkapi urusan administrasinya. Tetapi, karena kondisinya bus sedang membawa muatan penumpang penuh, jadi kami juga tidak bisa memberikan keputusan,” ujar Parman.

    Dia menjelaskan, kewenangan Dishub Kotim terbatas karena Terminal Patih Rumbih hanya sebagai terminal transit, bukan terminal asal tujuan.

    ”Terkait temuan satu bus yang tidak laik jalan dari hasil pemeriksaan ramp checkmalam ini, akan kami ke Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Palangkaraya, di Terminal WA Gara Palangka Raya. Sehingga, nanti bisa dilakukan upaya lebih lanjut untu satu unit bus yang tidak layak jalan tersebut,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Data Perusahaan Seret 17 Orang ke Pusaran Kasus Lahan Irigasi Danau Lentang di Kepolisian

    Data Perusahaan Seret 17 Orang ke Pusaran Kasus Lahan Irigasi Danau Lentang di Kepolisian

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sedikitnya 17 warga terseret dalam laporan pidana dugaan pengrusakan tanaman dan penyerobotan lahan di kawasan irigasi Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Nama-nama itu muncul setelah data penjualan lahan di jalur irigasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipadukan dengan peta lahan yang disodorkan pihak perusahaan kepada pelapor.

    Lahan yang dipersoalkan berada di jalur irigasi Danau Lentang yang selama ini tercatat sebagai aset Pemprov Kalteng dan menjadi bagian dari jaringan irigasi untuk kepentingan umum.

    Tanah di sekitar jalur irigasi tersebut disebut telah dijual dan dibebaskan untuk kepentingan perusahaan, sehingga memicu sengkarut klaim kepemilikan dan konflik terbuka di lapangan.

    Data penjualan lahan itu diperoleh dari dokumen yang disampaikan PT Borneo Sawit Perdana (BSP) kepada John Hendrik dan Apolo.

    Berdasarkan peta lahan tersebut, teridentifikasi pihak-pihak yang disebut telah menjual lahan di kawasan irigasi Danau Lentang dan sekitarnya, kemudian menjadi dasar laporan ke aparat penegak hukum.

    Penjualan lahan itu diduga memicu perubahan kondisi areal yang sebelumnya ditanami karet, nanas hingga kelapa sawit, sebelum kemudian dilakukan penggarapan dan pembersihan tanam tumbuh.

    Di atas perubahan kondisi itulah kemudian muncul tudingan pengrusakan tanaman dan penyerobotan lahan antar kelompok warga.

    Dalam laporan yang disampaikan ke kepolisian, tercantum 17 inisial warga, yakni Wdn, Kpa, Myn, Bks, Sry, Aly, Smn, Snl, Slm, Msr, Hrd, Ary, Pmn, Gtr, Jbk, Smd, dan Ctb.

    Deretan inisial tersebut merepresentasikan pihak-pihak yang namanya tercatat dalam dokumen penjualan lahan yang dikaitkan dengan jalur irigasi negara.

    Riduan Kesuma, kuasa Hendrik yang mendampingi saat mediasi, mengatakan, nama-nama itu kini menjadi fondasi laporan yang dilayangkan ke Polres Kotawaringin Timur.

    ”Karena kami mendapatkan nama-nama mereka, itulah yang menjadi dasar laporan kami,” ujarnya.

    Menurut Riduan, pihak-pihak yang tercantum dalam laporan tersebut nantinya harus memberikan klarifikasi apabila dipanggil oleh penyidik.

    Dia menegaskan, langkah hukum ditempuh agar status lahan dan pertanggungjawaban para pihak tidak lagi mengambang di tengah konflik berkepanjangan.

    Kuasa hukum Hendrik dari Kantor Hukum Christian Renata Kesuma & Associate, Mettha Audina, mengatakan, jalur pidana ditempuh setelah upaya mediasi berulang kali tidak menemukan titik temu.

    ”Upaya musyawarah sebelumnya sudah dilakukan, namun berakhir deadlock. Karena itu klien kami menempuh jalur hukum agar ada kepastian atas kepemilikan lahannya,” kata Mettha.

    Mettha juga menyinggung adanya indikasi praktik mafia pertanahan dalam polemik penguasaan lahan di kawasan irigasi Danau Lentang.

    Dia menyebut pihaknya telah memetakan sejumlah nama serta modus penguasaan lahan yang diduga dilakukan secara sporadis melalui transaksi jual beli di atas kawasan yang status hukumnya masih bermasalah.

    Konflik ini mencuat ke permukaan pada Januari lalu ketika pihak PT BSP melakukan pembersihan tanam tumbuh di lahan yang diklaim milik John Hendrik.

    Situasi memanas setelah muncul kelompok lain yang mengaku sebagai pemilik lahan dan menyatakan telah menjual areal tersebut kepada perusahaan, hingga nyaris berujung bentrok fisik di lokasi.

    Pihak PT BSP menyatakan penggarapan dalam areal irigasi dilakukan karena telah ada proses pelepasan hak atas lahan, meskipun bukan kepada John Hendrik.

    Klaim berbeda soal status pelepasan hak dan siapa pihak yang sah menjual lahan inilah yang kemudian menjadi simpul sengketa dan kini bergeser ke meja penyidik kepolisian. (ign)