cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Hitung-hitungan Uang Pengganti Plasma Seruyan: Beban Ringan PT BAP, Harus Terkunci di Meja MoU

    Hitung-hitungan Uang Pengganti Plasma Seruyan: Beban Ringan PT BAP, Harus Terkunci di Meja MoU

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gemuruh tuntutan warga yang memadati tenda aksi Desa Selunuk, Jumat (9/10/2026), dijawab dengan tawaran yang mempertaruhkan nasib.

    Dua kepala daerah yang menemui massa hari itu sama-sama meminta warga berhitung.

    ”Opsi dua, kalau lebih menguntungkan pada saatnya, ayo kita berhitung lagi. Karena menurut saya lebih untung,” kata Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda di hadapan warga.

    Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menitipkan pesan serupa kepada massa yang masih meragukan tawarannya. ”Opsi kedua ini juga jangan diabaikan. Berhitung lagi kembali,” ujarnya.

    Kanal Independen mencoba berhitung. Melalui skenario 1.742 hingga 3.485 calon penerima, kucuran uang bulanan Rp800.000 hingga Rp1 juta per orang hanya setara 1,5 sampai 3,7 persen dari nilai buah bulanan areal kebun PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) yang menjadi dasar kewajiban plasma.

    Bagi anak usaha Sinar Mas Group tersebut, porsi beban ini tergolong ringan. Bagi warga, napas dari skema itu sangat ditentukan oleh seberapa lama keran uang mengalir.

    Warga meyakini pembayaran akan terus berlangsung selama perusahaan beroperasi. Keyakinan itu masih menunggu dikunci dalam nota kesepahaman (MoU) dengan PT BAP, entitas perusahaan yang justru tidak ikut meneken Komitmen Bersama.

    Skema SHU itu tercantum sebagai opsi kedua dalam Surat Komitmen Bersama yang diteken Gubernur dan Bupati di tenda Desa Bangkal, dengan judul Skema Pemenuhan Alternative (SHU).

    Rumusan opsi kedua itu sama dengan versi resmi Komitmen Bersama Pemkab Seruyan bertanggal sama.

    Opsi pertama berisi komitmen pemerintah mengawal realisasi plasma 20 persen, sedangkan opsi kedua menjadi jalan keluar bila lahan untuk membangun kebun plasma tidak tersedia.

    Seluruh massa kini sudah meninggalkan titik aksi di Pos PT BAP km 79, dan Gubernur meminta waktu sekitar sebulan untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan

    Pendapatan Sejak Bulan Pertama

    Bupati Seruyan memaparkan keunggulan opsi kedua lewat perbandingan dengan skema plasma lahan. Menurut dia, kebun plasma dibangun menggunakan utang yang dicicil dari hasil panen sampai tahun kesembilan atau kesepuluh. Sebaliknya, uang bulanan mengalir tanpa potongan cicilan.

    ”Sekarang dia enggak ada bayar utang. Itu yang diperjuangkan Pak Gubernur karena ada pembicaraan,” ujarnya.

    Ahmad Selanorwanda lalu menyandingkan kucuran uang bulanan itu dengan hasil kebun.

    ”Dan Anda, Ibu, Bapak semua sudah menikmati adanya kebun itu yang menjadi sumber pendapatan. Rp800.000 tiap bulan, tiap bulan langsung sekarang,” katanya.

    Dia menambahkan, “Dibanding 12 tahun nanti mendekati Rp800.000, karena bayar utang. Kalau ini tunai.”

    Bupati juga menyebut angka itu akan naik. “Rp800.000 sekarang, dengan tiga tahun ke depan, empat tahun ke depan, naik nilainya,” ujarnya.

    Perbandingan dengan hasil plasma pada tahun ke-12, ditambah perkiraan kenaikan dalam tiga hingga empat tahun, mengandaikan uang bulanan masih menetes belasan tahun kemudian.

    Rangkaian ucapan ini sejalan dengan keyakinan warga bahwa pembayaran berlangsung selama perusahaan beroperasi. Gubernur Agustiar sendiri berharap opsi kedua yang berjalan, dan menyebut perusahaan sudah bersedia.

    Angka Rp800.000 yang berulang kali disebut Bupati adalah nilai yang menurutnya diperjuangkan Gubernur.

    Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal Sapriyadi menyebut warga Bangkal membulatkan tawaran itu menjadi Rp1 juta, angka yang kemudian tertulis sebagai nilai usulan dalam surat. Selisih Rp200.000 per orang itu masih menunggu titik temu di meja MoU.

    Dari Tenda ke Kertas Komitmen

    Sebagian janji yang menggema di tenda sudah tertuang dalam Komitmen Bersama, sebagian lain masih menggantung menunggu MoU.

    Badan teks opsi kedua dalam surat Bangkal menyebut, bila lahan untuk kebun plasma tidak memungkinkan, fasilitasi kewajiban plasma ditindaklanjuti melalui “skema kemitraan lain yang disepakati, seperti pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)”, dengan nilai usulan Rp1 juta per bulan per calon penerima.

    Kalimat itu memuat nilai usulan, tetapi belum menyebut berapa lama pembayaran berlangsung.

    Judul opsi itu menempatkan SHU sebagai skema pemenuhan alternatif, sedangkan badan teksnya memakai frasa “skema kemitraan lain”.

    Dalam aturan perkebunan, bentuk kemitraan lainnya merupakan bentuk fasilitasi tersendiri, yang oleh PP Nomor 26 Tahun 2021 dijalankan lewat kegiatan usaha produktif (KUP), skema yang selama ini ditolak warga. Sapriyadi menegaskan, SHU yang disepakati warga berbeda konsep dengan skema kemitraan.

    Rumusan durasi baru muncul pada kalimat berikutnya. Frasa selama PT.BAP terikat dalam perijinan/masa aktif HGU ditulis menyertai manfaat lain berupa penunjang pendidikan dan kesehatan, setelah kebun kas desa dan bantuan alat berat.

    Agar keyakinan warga tidak sekadar menjadi asa, durasi yang sama perlu ditulis tegas untuk uang bulanan. Kenaikan nilai yang dikabarkan Bupati juga belum memiliki rumusan tertulis.

    Rumusan kebun kas desa juga menuntut ketegasan di MoU. Kebun itu minimal 10 hektare per desa.

    Teks tertulis itulah yang kelak menentukan nasib. Nota kesepahaman memiliki kekuatan mengikat layaknya perjanjian bila memenuhi syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja, ikatannya terbatas pada hal-hal pokok yang termuat di dalamnya.

    Uang bulanan juga tidak memiliki cetakan baku dalam aturan perkebunan. Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja membuka ruang pemenuhan kewajiban lewat pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati.

    Pola bagi hasil dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2021 dijalankan lewat skema pinjaman dan berakhir setelah pinjaman lunas, sehingga isi MoU menjadi penentu arah angin.

    Istilah SHU pun butuh perumusan cermat. Pasal 45 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan SHU sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain, lalu dibagi sesuai jasa usaha anggota berdasarkan keputusan rapat anggota.

    Bila uang dari perusahaan dicatat sebagai SHU koperasi, angka riil yang bermuara ke tiap orang bisa menyusut dari nilai kesepakatan.

    Pengalaman serupa pernah dilaporkan Mongabay Indonesia pada Mei 2021 dari Wonosari, Boalemo, Gorontalo.

    Petani plasma di wilayah itu dijanjikan penghasilan sekitar Rp1,3 juta per bulan per hektare dalam skema bagi hasil.

    Kenyataannya, daftar pembagian SHU koperasi mereka mencatat ada petani yang hanya menerima setara Rp22.000 per bulan.

    Ringan bagi Kebun PT BAP

    Laporan keuangan PT BAP tidak dipublikasikan, sehingga Kanal Independen menyusun hitungan dari luas kebun dan harga buah.

    Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024 melepaskan 17.415,68 hektare kawasan hutan untuk kebun perusahaan itu, areal yang menjadi dasar kewajiban plasma 20 persen.

    Dinas Perkebunan Kalteng menetapkan harga TBS plasma umur 10 sampai 20 tahun periode II September 2026 sebesar Rp3.741,94 per kilogram, seperti dilaporkan InfoSAWIT.

    Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin, dalam kolom opininya di Bisnis.com pada Juli 2024, mencatat produktivitas rata-rata kebun swasta besar 17,5 ton TBS per hektare per tahun.

    Berpijak pada angka itu, dan bila seluruh areal berbuah, nilai buahnya sekitar Rp1,14 triliun setahun, atau Rp95 miliar per bulan.

    Setiap 1.000 calon penerima membutuhkan dana Rp800 juta sampai Rp1 miliar per bulan. Jumlah calon penerima sejauh ini belum ditetapkan.

    Dokumen hanya menyebut data mereka akan diseleksi berdasarkan kriteria desa dengan fasilitasi pengurus koperasi.

    Bila jumlahnya mencapai 3.485 orang, dengan asumsi satu orang untuk setiap hektare cadangan kebun masyarakat dalam Persetujuan Prinsip TMKH 2021, biayanya menelan Rp2,79 miliar hingga Rp3,49 miliar per bulan.

    Angka itu setara 2,9-3,7 persen nilai buah bulanan. Bila skemanya mengerucut pada dua hektare per orang, atau 1.742 penerima, bebannya merosot ke kisaran Rp1,39 miliar hingga Rp1,74 miliar per bulan, atau sekitar 1,5 sampai 1,8 persen.

    Sepanjang satu tahun, total uang bulanan berada di kisaran Rp16,7 miliar sampai Rp41,8 miliar. Apabila produktivitas kebun PT BAP hanya 15 ton per hektare pun, skenario terberat tetap berada di bawah 5 persen nilai buah.

    Hitungan ini membandingkan uang bulanan dengan nilai buah, bukan laba. Porsinya terhadap laba tentu lebih besar.

    Melalui skema ini, seluruh hamparan kebun tetap dikuasai perusahaan, berbeda dengan opsi lahan yang mewajibkan penyerahan seperlima areal kepada warga.

    Kalkulasi tersebut baru menyentuh uang bulanan. Opsi kedua juga memuat kewajiban lain: kebun kas desa minimal 10 hektare, satu unit ekskavator dan dump truck untuk koperasi, serta penunjang pendidikan dan kesehatan.

    Menggunakan patokan dana peremajaan sawit rakyat Rp60 juta per hektare ditambah harga alat berat di tingkat penyalur, paket kebun dan alat berat itu bernilai sekitar Rp2,4 miliar sampai Rp5,1 miliar per desa, yang sifatnya dibayar sekali.

    Beban PT BAP tetap tergolong ringan meski komponen tambahan tersebut ikut dihitung. Apabila paket berlaku untuk empat desa dan dibayar pada tahun pertama bersamaan dengan uang bulanan, pengeluaran perusahaan tahun itu berkisar Rp26 miliar sampai Rp62 miliar.

    Nominal tersebut hanya setara 2,3-5,4 persen dari total nilai buah setahun. Skenario pengeluaran tertinggi ini bahkan hanya setara dengan nilai buah yang dihasilkan kebun tersebut dalam waktu kurang dari tiga minggu.

    Memasuki tahun kedua, beban perusahaan kembali menyusut hanya pada kucuran uang bulanan, dengan porsi paling tinggi 3,7 persen. Adapun komponen penunjang pendidikan dan kesehatan belum dimasukkan dalam hitungan, sebab dokumen tidak menyebutkan nilainya.

    Pelajaran dari Biru Maju

    Rumusan tegas di MoU menjadi penentu karena aturan plasma menyediakan jalur sekali bayar. Bila lahan plasma tak lagi tersedia, perusahaan bisa memenuhi kewajiban lewat kegiatan usaha produktif (KUP), seperti dipaparkan dalam sosialisasi fasilitasi kebun masyarakat di delapan desa pada Januari 2026.

    Pasal 21 PP Nomor 26 Tahun 2021 mematok pembiayaan KUP minimal setara nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20 persen dari total areal, yakni hasil produksi neto rata-rata kebun dalam satu tahun.

    Kewajiban KUP itu dikenakan satu kali kepada perusahaan. Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Advokasi Hukum Kemas Akhmad Tajuddin menegaskan hal itu dalam sosialisasi penghitungan nilai optimum produksi pada Januari 2026, seperti dilaporkan ANTARA.

    Artinya, batas bawah jalur ini setara hasil produksi neto setahun dari kebun seluas seperlima areal, dan dibayar sekali.

    Uang bulanan bekerja dengan logika berbeda. Untuk 1.742 hingga 3.485 penerima, pembayaran Rp800.000 hingga Rp1 juta per orang sepanjang masa HGU pertama (paling lama 35 tahun menurut Pasal 22 PP Nomor 18 Tahun 2021) menyentuh angka Rp585 miliar sampai Rp1,46 triliun secara nominal.

    HGU itu masih bisa diperpanjang 25 tahun dan diperbarui 35 tahun.

    Sebagai pembanding, skema hibah bagi warga yang pernah diusulkan Bupati kepada perusahaan, menurut ceritanya di tenda Bangkal, bernilai sekian puluh miliar.

    Perbedaan skala finansial ini menjelaskan mengapa bentuk sekali bayar jauh lebih murah bagi perusahaan.

    Nilai optimum produksi kebun PT BAP hingga mediasi di Sampit pada 9 September 2026 belum pernah dibuka kepada warga.

    Bila uang bulanan kelak dicatat sebagai KUP, perusahaan bisa berdalih kewajibannya lunas begitu akumulasi pembayaran menyamai nilai optimum tersebut. Hanya rumusan durasi yang tegas di MoU yang bisa menutup kemungkinan ini.

    Jalur KUP sebenarnya sudah lama tertahan di meja perundingan. Pada 9 September 2026, Pemkab Seruyan mengirim surat Nomor 500/1573.1/EK.SDA/IX/2026 kepada PT BAP perihal perhitungan dan analisis bisnis pola fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS) untuk dua opsi usaha: pabrik minyak sawit serta transportasi dan bengkel.

    Menurut Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama Kamarudin, dalam rapat pagi 9 Oktober perusahaan hanya menawarkan skema terkait angkutan, sedangkan Bupati menyebut tawaran perusahaan dalam rapat itu jauh di bawah.

    Dokumen yang dihimpun Kanal Independen dari Desa Biru Maju, Kotawaringin Timur, memberi gambaran nyata dari perusahaan satu grup.

    Berita acara mediasi 30 Agustus dan 23 November 2023 antara warga desa itu dan PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS) mencantumkan dana talangan Rp300.000 per hektare per bulan untuk 20 persen luas tertanam di desa tersebut.

    Dana dijanjikan mengalir sampai kebun masyarakat berproduksi, dan dokumen itu turut diteken perwakilan perusahaan.

    Kepala Desa Biru Maju Juliandi Asry Rozikin Yoyota menyatakan saat aksi 5 September 2026 bahwa dana talangan itu belum pernah dibayarkan sepeser pun.

    Pada 22 Oktober 2024, dalam rapat di Dinas Perkebunan Kalteng, skema itu dialihkan menjadi kegiatan usaha produktif pola nilai optimum produksi senilai Rp7,5 miliar berupa 15 unit dump truck yang dibiayai utang bank atas nama Koperasi Bangkit Bersama. Warga menolak pengalihan tersebut.

    Setiap kasus punya karakter sendiri. Namun, riwayat pengalihan di Biru Maju menjadi bukti bahwa komitmen tertulis saja belum cukup bila tidak memuat kepastian durasi, sanksi, atau jalan kembali saat pembayaran macet.

    Tawaran hibah dari Bupati pun tak berujung. Menurut Ahmad Selanorwanda, perwakilan perusahaan semula merespons dengan jawaban, “Oh, siap, siap, siap.”

    Belakangan muncul kalimat lain, “Kami diskusikan dengan manajemen,” lalu perusahaan berulang kali mangkir.

    Setelah rapat pagi berakhir tanpa kesepakatan pada 9 Oktober, Gubernur menyebut di tenda aspirasi bahwa perusahaan sudah bersedia. Bupati juga melontarkan pembicaraan tinggal difinalisasi.

    Rangkaian riwayat itu menegaskan betapa pentingnya level penanda tangan MoU. Dari pihak perusahaan wajib diwakili direksi atau kuasa direksi yang sah, bukan perwakilan yang masih berdalih harus berdiskusi dengan manajemen.

    Kunci di Meja MoU

    Ragam janji di dua tenda dan bunyi dokumen bisa menjadi daftar periksa saat menyusun MoU ke depan.

    Pertama, durasi pembayaran ditulis tegas berlaku selama PT BAP memegang izin atau HGU, mencakup masa perpanjangan dan pembaruannya, serta mengikat pihak yang kelak mengambil alih kebun.

    Kedua, nilai final per orang beserta mekanisme kenaikan seperti yang diutarakan Bupati perlu dicantumkan, misalnya disesuaikan dengan fluktuasi harga TBS yang ditetapkan Dinas Perkebunan Kalteng setiap periode.

    Tanpa pelindung mekanisme itu, daya beli uang bulanan warga akan menyusut tajam. Lewat asumsi inflasi rata-rata 3 persen per tahun, Rp1 juta hari ini hanya setara sekitar Rp355.000 setelah 35 tahun.

    Ketiga, uang dibayarkan langsung per calon penerima dengan jadwal tetap, dirumuskan tegas sebagai dana kemitraan agar tidak mencair bersama SHU koperasi.

    Keempat, daftar nama calon penerima ditetapkan berikut jaminan aturan pewarisannya.

    Kelima, kebun kas desa ditegaskan alokasinya per desa, persis seperti yang dibacakan di tenda Bangkal.

    Keenam, MoU memuat klausul kembali ke opsi pertama bila pembayaran berhenti di tengah jalan. Butir 5 Komitmen Bersama versi Pemkab Seruyan menjadi pijakannya: bila opsi kedua tidak dapat direalisasikan, proses opsi pertama dilanjutkan. Klausul itu perlu menegaskan perlindungan ini berlaku pula saat pembayaran macet.

    Ketujuh, MoU wajib diteken direksi atau kuasa direksi yang sah, lalu dilaporkan kepada pemerintah sebagaimana diwajibkan Pasal 58 ayat (4) UU Perkebunan.

    Waktu berpihak kepada warga selama HGU areal pelepasan masih berproses. Gubernur Agustiar menyebut pemerintah provinsi menahan izin perusahaan yang belum menyiapkan plasma, tenaga lokal, dan CSR.

    ”Tapi, kalau beliau berani menandatangani, pasti akan kami kasih,” ujarnya di tenda Selunuk. Ia beralasan, begitu izin diberikan, perusahaan lupa pada plasmanya.

    Bupati juga menyebut rekomendasinya dalam proses HGU harus disertai rekomendasi empat desa di sekitar kebun. Rekomendasi itu, kata dia, bisa saja hanya mencakup 80 persen luasan, sementara 20 persen sisanya dibangun sendiri dengan investor yang akan ia carikan.

    Pasal 58 ayat (3) UU Perkebunan memberi perusahaan tenggat tiga tahun sejak HGU diberikan untuk memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

    Begitu HGU terbit, daya tawar yang kini dipegang tangguh oleh Bupati lewat rekomendasi dan Panitia B dipastikan tidak lagi sama.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada 30 Januari 2025, menegaskan perusahaan tidak akan diberi HGU tanpa komitmen plasma.

    ”Kalau tidak ada komitmen dalam bentuk pemberian plasma, sekarang tidak bisa diberikan lagi,” ujarnya, seperti dilaporkan detikFinance.

    Bupati dan Gubernur sudah melempar tantangan berhitung. Hitungan itu menunjukkan skema uang bulanan tergolong ringan bagi PT BAP. Rumusan MoU-lah yang kelak mengunci janji di tenda dan menentukan apakah uang itu mengalir sejalan dengan keyakinan warga. (ign)

    Koreksi, Senin (12/10/2026), pukul 23.13: Naskah ini diperbaiki pada butir ketiga bagian “Kunci di Meja MoU” dan dilengkapi penjelasan pada bagian “Dari Tenda ke Kertas Komitmen”. Versi sebelumnya menyarankan SHU dirumuskan sebagai “dana kemitraan”, sehingga mengaburkan perbedaan konsep SHU dengan skema kemitraan. Kutipan dokumen merujuk Surat Komitmen Bersama yang diteken di tenda Bangkal. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan tersebut.

  • Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Langit siang Palangka Raya telah kehilangan rupa aslinya. Senin (12/10/2026) siang, layar pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) KLH/BPLH di stasiun Jekan Raya memunculkan angka 1.301, melompat terlampau jauh dari ambang batas berbahaya di level 300.

    Angka pekat itu terekam usai warga menelan lebih dari dua bulan rentetan musim asap, atau tepatnya 77 hari terhitung sejak 27 Juli hingga 12 Oktober, dengan kepekatan yang terus bergelombang.

    Kontras dengan kondisi udara yang mendesak pernapasan warga, laju rekapitulasi data luasan terbakar di pemerintah pusat justru jalan di tempat.

    Hingga hari yang sama, rekap luas kebakaran per provinsi di laman SiPongi Kementerian Kehutanan tak bergeser, masih menahan catatan Kalimantan Tengah di angka 7.634,46 hektare sepanjang 2026.

    Angka ini sama persis dengan laporan usang yang disodorkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Palangka Raya pada 22 Agustus lalu.

    Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) turut mengutip angka 7.634 hektare tersebut dalam siaran persnya.

    Membawa rentetan catatan kritis lapangan, organisasi ini menjadwalkan aksi damai membelah jalan menuju Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 15 Oktober 2026.

    Mereka mengusung empat tuntutan utama: keterbukaan penyebab karhutla, perlindungan warga, pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar, serta evaluasi status bencana nasional.

    ”Karhutla bukan hanya persoalan titik api. Asap, gangguan kesehatan, krisis air bersih, dan hilangnya penghasilan warga menuntut tindakan nyata,” kata Penanggungjawab KRKT Damai Alam Usop dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen, Senin (12/10/2026).

    KRKT meminta pemerintah membuka data dampak dan memastikan penanganan terkoordinasi yang dapat diawasi publik.

    Tuntutan ini mengemuka tiga hari setelah Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan status bencana nasional belum diperlukan.

    ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini. Semua berkolaborasi,” kata Agustiar usai rapat koordinasi evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Sampit, Jumat (9/10/2026) malam.

    Ketimpangan Angka di Atas Layar

    Damai merujuk laporan BNPB yang dipublikasikan pada 21 September 2026. Menurut dokumen itu, analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat 7.634 hektare area terbakar di Kalteng.

    Laporan yang sama juga memuat data Posko Pengendalian Bencana Karhutla Kalteng periode 1 Januari hingga 19 September 2026, yakni temuan lebih dari 142.000 titik panas dan sekitar 3.800 kejadian karhutla.

    Luas area yang dilaporkan telah ditangani bahkan menyentuh hampir 13.000 hektare, melampaui luasan terbakar versi satelit.

    Penelusuran Kanal Independen menunjukkan angka di SiPongi tidak beranjak sejak Agustus. Pada 22 Agustus, Kalaksa BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan angka 7.634,46 hektare dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut. Posko provinsi saat itu baru mencatat 19.992 titik panas dan 1.639 kejadian.

    Sekitar empat minggu berlalu, kejadian karhutla tercatat melonjak lebih dari dua kali lipat, tetapi angka luas terbakar di SiPongi tetap membeku.

    Penjelasan metode rekapitulasi datang dari BNPB. Dalam konferensi pers 15 September, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyebut angka luas terbakar Kalimantan Barat merupakan gabungan data SiPongi hingga 31 Juli 2026 dan pengukuran lapangan BNPB dari 1 Agustus hingga 14 September.

    Angka SiPongi Kalbar sebesar 38.310 hektare yang ia sebutkan masih tercantum utuh di rekap SiPongi.

    Angka 7.634 hektare Kalteng sendiri muncul bersamaan dengan angka 38.310 hektare Kalbar tersebut dalam keterangan resmi BNPB pada 23 Agustus.

    Dalam konferensi pers 15 September, BNPB mencatat total lahan terbakar di Kalteng hingga 14 September telah mencapai 15.976,1 hektare.

    Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng melaporkan cakupan yang jauh lebih luas.

    Per 7 Oktober 2026, posko mencatat lebih dari 17.000 hektare lahan telah menjadi abu dari 5.848 kejadian. Rekap SiPongi sendiri menyimpan pembanding luasan historis untuk Kalteng, yakni 165.896,44 hektare pada 2023 dan 317.749 hektare pada 2019.

    KRKT mendesak pemerintah mengaudit seluruh konsesi yang terbakar, termasuk yang telah dikenai sanksi administratif.

    ”Dalam 14 hari, buka peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, serta perkembangan penegakan hukum. Tindak dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan asas praduga tak bersalah,” kata Damai.

    Berbulan-bulan Ditelan Kabut

    Tanda-tanda musim asap telah tercium sejak pertengahan tahun. Ekuatorial melaporkan bau sangit dan asap tipis mulai menguar dari lahan gambut Palangka Raya sejak awal Juni 2026, bertepatan dengan status siaga darurat yang ditetapkan Pemkot pada 1 Juni.

    Portal berita nasional Kompas.com mencatat kabut asap mulai menutupi kota dengan jarak pandang tinggal beberapa meter di Jalan Tjilik Riwut, Bundaran Besar, hingga RTA Milono pada Senin, 27 Juli 2026 pagi. Sehari kemudian, status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya mulai berlaku.

    Sampit lebih dulu merasakan kepungan asap. Pada Minggu (19/7/2026) pagi, Antara merekam Kota Sampit mulai diliputi kabut asap.

    BMKG Kotim menjelaskan kondisi tersebut cenderung turun dari malam hingga pagi, lalu mereda menjelang siang.

    Tirai asap makin pekat pada Rabu (5/8/2026), tatkala warga mencium bau terbakar sejak pukul 04.00 dan jarak pandang mulai terganggu.

    Hingga batas waktu 12 Oktober, warga Sampit telah melewati hampir tiga bulan, atau tepatnya 85 hari musim asap terhitung sejak 19 Juli.

    Sementara itu, Palangka Raya tercatat 77 hari, durasi yang setara dengan sekitar empat bulan jika dihitung berdasar bau sangit pertama pada awal Juni.

    Indeks pencemaran udara berfluktuasi secara ekstrem. Pada akhir September, tepatnya Rabu (30/9/2026), data ISPU sempat meroket menembus 1.199 di stasiun Jekan Raya pukul 13.08.

    Angka itu turun ke level 414 pada Minggu (11/10/2026) sore, lalu kembali mendidih di angka 1.301 keesokan harinya.

    Berdasarkan pemantauan pada Senin (12/10/2026) pukul 13.17, tujuh dari sepuluh lokasi dengan ISPU tertinggi secara nasional berada di Kalteng: Kabupaten Kapuas 1.678, Palangka Raya 1.301, Katingan 1.239, Gunung Mas 691, Barito Selatan 594, Murung Raya 592, dan Kotawaringin Timur 498 untuk parameter PM10.

    Lonjakan penderitaan fisik terekam meluas di fasilitas medis. Dinkes Palangka Raya mencatat 10.240 laporan ISPA sejak awal Juni hingga awal Oktober 2026. Dinkes Kotim turut mencatat 2.656 kasus sepanjang Agustus.

    Kementerian Kesehatan mendapati pasien penyakit pernapasan di wilayah terdampak naik dari 50.891 orang pada 1 September menjadi 113.336 orang pada 9 September. Kemenkes juga menyebut 12,5 juta warga di tujuh provinsi terpapar asap.

    Pada akhir September, BNPB memperkirakan amukan karhutla baru akan mereda pada rentang pertengahan Oktober hingga minggu ketiga November 2026.

    Pemkot Palangka Raya juga telah memperpanjang status tanggap darurat selama 30 hari hingga awal November 2026.

    KRKT menuntut pemerintah menjamin ketersediaan pemeriksaan ISPA, informasi kualitas udara, masker sesuai kebutuhan, air bersih, serta bantuan hidup bagi warga terdampak.

    ”Dalam 14 hari, umumkan data korban, kerugian pertanian, dan gangguan penghidupan sebagai dasar pemulihan,” kata Damai.

    Inisial di Daftar Sanksi

    Damai turut merujuk sanksi Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 kepada enam pemegang izin pemanfaatan hutan di Kalimantan, termasuk PT NES di Kalteng. ”Sanksi administratif tidak otomatis membuktikan kesengajaan pembakaran,” katanya.

    Siaran pers Kemenhut bernomor SP.452/HKLN/08/2026 tanggal 25 Agustus 2026 hanya merilis inisial dari keenam perusahaan tersebut.

    Areal terbakar terluas dicatatkan pada PT WEL seluas 760,51 hektare, disusul PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.

    PT NES dikenai sanksi Paksaan Pemerintah. Pada pertengahan September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut 26 perusahaan sudah dibekukan izinnya akibat karhutla, namun identitas nama, lokasi, dan periode sanksinya tidak dirinci.

    Jalur pidana juga berjalan menapaki prosesnya di Polda Kalteng. Polda menangani 130 laporan terkait karhutla hingga Senin (28/9/2026) dan menyidik 12 perusahaan yang lahannya terindikasi terbakar.

    Pada 8 September, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengabarkan bahwa lahan satu perusahaan di Kotim terbukti terbakar dan tidak dilengkapi sarana prasarana pemadam sesuai ketentuan, sehingga status penanganannya dinaikkan ke tahap penyidikan.

    KRKT menuntut pemerintah mewajibkan perusahaan menjalankan mekanisme pencegahan, pemadaman, dan pemulihan bentang alam.

    ”Terapkan penegakan hukum serta pemulihan atau ganti kerugian kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Dalam tujuh hari, pemprov dan pusat diminta membuka rencana penanganan, pelaksana, dan anggaran,” kata Damai.

    Gubernur Agustiar sebelumnya menyatakan penggunaan anggaran operasional sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Penjelasan itu ia sampaikan kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD Kalteng pada Selasa (29/9/2026) malam, ketika mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat provinsi. “Diperpanjang karena kondisi masih kabut begini,” ujarnya saat itu.

    Tiga Korban Jiwa dan Syarat Bencana Nasional

    KRKT juga mendesak Presiden dan BNPB menilai indikator penetapan bencana nasional secara terbuka. “Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025 mensyaratkan sedikitnya tiga indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Jika syarat terpenuhi, tetapkan status nasional; dukungan darurat pusat jangan ditunda,” kata Damai.

    Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan krusial tersebut pada 28 Agustus 2026. Mahkamah menyatakan, ”Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi.”

    Lima indikator baku yang dinilai meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta kelumpuhan sosial ekonomi.

    Data korban telah dicatat otoritas medis. Hingga Rabu (9/9/2026) pukul 15.00 WIB, Kementerian Kesehatan melaporkan karhutla di Kalteng menyebabkan 313 orang luka berat dan 3 orang meninggal dunia. Laporan Kalteng ini menjadi angka tertinggi di antara tujuh provinsi terdampak.

    Secara terpisah, dua nyawa relawan pemadam di Kalteng melayang usai mengalami gangguan kesehatan saat bertugas: Akhmad Rizani dari Tim Serbu Api di Palangka Raya pada 27 Agustus, dan Ahmadin alias Itam Madin dari relawan Damkar Huma Singgah Itah di Kobar pada 30 Agustus.

    UU Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan definisi korban bencana sebagai orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Gubernur Agustiar membaca tren kesehatan ini dalam kacamata yang berbeda. Saat berkunjung ke Sampit, ia membenarkan angka kasus ISPA melambung sekitar 30 hingga 40 persen dibanding hari biasa mengacu pada kunjungan ke rumah sakit.

    Namun, menurutnya, lonjakan tersebut tidak serta-merta terkait langsung dengan karhutla sehingga tidak dapat dijadikan parameter tunggal.

    ”Karena menyangkut ISPA ini saat pancaroba pun tinggi kasusnya,” ucapnya. Ia mengakui petani, nelayan, hingga buruh turut terdampak bencana ini.

    Bukan Aksi Pertama

    Aksi KRKT bukanlah percikan protes yang pertama. Sumber terbuka merekam setidaknya enam kali warga dan mahasiswa dari sedikitnya tiga kelompok turun ke jalan menyuarakan persoalan karhutla di Palangka Raya sejak akhir Agustus 2026.

    Angka aktualnya bisa lebih besar lantaran tak seluruh rentetan unjuk rasa terekam media daring.

    Sejarah yang tercatat bermula ketika barisan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan (AMKM) menyambangi gerbang Kantor Gubernur Kalteng di Jalan G Obos pada Senin (31/8/2026). Massa puluhan orang ini menagih keseriusan mitigasi dan transparansi anggaran.

    Lantaran tidak ditemui gubernur, sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi, sebelum akhirnya Pemprov mendelegasikan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Kesbangpol Kalteng.

    Sehari berselang, AMKM hadir kembali dalam aksi jilid II. Kali ini Gubernur Agustiar bersedia menemui demonstran.

    ”Kalau mengenai karhutla, itu hak kalian bertanya, dan saya sepakat terkait bagaimana menangani dan penanggulangannya,” kata Agustiar kala itu.

    Pemprov menyatakan akan mengevaluasi penanganan karhutla beriringan dengan pemerintah kabupaten dan kota.

    Menurut Juru Bicara Aksi AMKM Gihon Asa Jagad, pemerintah daerah juga menyatakan akan merekomendasikan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat.

    Meski begitu, Gihon menyebut pihaknya belum puas. Usai audiensi, AMKM turut menyuarakan desakan agar karhutla dijadikan bencana nasional dengan alasan kualitas udara dan adanya korban.

    Gihon mengakui saat itu karhutla memang belum memenuhi kriteria bencana nasional, namun ia menggarisbawahi bahwa ritme bencana ini sudah berulang setiap tahun.

    Pola serupa dialami Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi. Selain menggelar aksi di Kantor GAPKI Kalteng pada awal September, aliansi ini melawat ke Kanwil ATR/BPN Kalteng pada Selasa (8/9/2026) mendesak audit izin perkebunan sawit.

    Hari itu, mereka urung mendapat kesempatan bertemu langsung. Massa kembali tiba di keesokan harinya dan baru diterima Kepala Kanwil BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan hingga malam hari.

    Dalam pertemuan tersebut, massa menyerahkan data dugaan titik kebakaran di area korporasi dan meminta BPN menelusuri irisannya dengan peta HGU.

    Gema protes meluas pada Minggu (4/10/2026). Gerakan anak muda Kalteng bersama Brand New Indonesia dan pengurus BEM fakultas di Universitas Palangka Raya menggelar panggung diskusi publik di Tugu Soekarno.

    Mereka melempar seruan agar Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Kepala BNPB, hingga Wantimpres turun bertugas penuh 30 hari berkantor di Kalteng.

    ”Jika penanganan karhutla diklaim sudah baik, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak tantangan berkantor di Kalteng ini,” kata Presiden BEM Fakultas Hukum UPR Naomi Simamora.

    Menurut koalisi lintas pemuda tersebut, langkah pemindahan posko komando elit negara itu menjadi jalan untuk mendorong karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Sebelumnya, desakan serupa telah digaungkan oleh Ketua DPRD Kotim Rimbun kepada wartawan di Sampit pada 21 September.

    Jalan yang Pernah Ditempuh

    Jejak aksi di daerah lain, aturan kebencanaan, dan putusan pengadilan mencatat sejumlah jalur yang pernah ditempuh atau tersedia untuk menjawab tuntutan serupa.

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui mahasiswa Universitas Sriwijaya dan UIN Raden Fatah yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (5/10/2026).

    Pimpinan daerah itu meminta maaf karena asap belum reda dan menandatangani petisi penanganan karhutla dengan tenggat 5×24 jam.

    Keesokan harinya, puluhan mahasiswa dari Aliansi BEM SI Sumsel berunjuk rasa di kantor yang sama, tetapi tidak dapat menemui gubernur yang tengah berangkat ke Jakarta bersama wakil gubernur dan sekretaris daerah.

    Terkait penetapan status, Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penetapan status darurat bencana skala nasional dilakukan oleh Presiden.

    Merujuk Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016, apabila kebutuhan penanganan darurat melampaui kapasitas provinsi, gubernur wilayah terdampak dapat mengirim surat pernyataan resmi kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan wilayahnya sekaligus memohon peningkatan status.

    Menanggapi usulan status bencana nasional pada 9 Oktober, Gubernur Agustiar menjawab tegas. ”Kita masih mampu menangani ini,” ujarnya.

    UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyediakan jalur bagi tuntutan transparansi data. Dokumen standar layanan PPID Pemprov Kalteng memancangkan batas permohonan informasi dijawab paling lambat 10 hari kerja, dengan opsi perpanjangan paling lama 7 hari kerja.

    Keterbukaan dokumen HGU perkebunan sawit pernah diputus lewat jalur ini. Komisi Informasi Pusat menyatakan dokumen HGU sawit di Kalimantan yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai informasi terbuka, yang kemudian dikuatkan kokoh oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 121 K/TUN/2017 pada 6 Maret 2017.

    Namun pada 2023, Ombudsman RI mencatat ATR/BPN belum menjalankan rekomendasi penyerahan dokumen itu kepada FWI.

    Warga Kalteng juga pernah menempuh jalur pengadilan lewat gugatan warga negara (citizen lawsuit).

    Tujuh warga Kalteng, di antaranya Arie Rompas dan Mariaty, menggugat Presiden, sejumlah menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng atas karhutla 2015. PN Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 22 Maret 2017.

    Amar putusan perdata itu antara lain menghukum Menteri LHK dan Gubernur Kalteng untuk mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya.

    Putusan yang sama juga memerintahkan pendirian rumah sakit khusus paru. Putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada 19 September 2017, disusul kasasi pemerintah yang ditolak MA pada 16 Juli 2019. Pada 3 November 2022, MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemerintah.

    Warga Jambi kini menempuh jalur serupa. Notifikasi gugatan warga negara diserahkan kepada Gubernur Jambi pada Senin (5/10/2026).

    Aksi KRKT jatuh pada hari yang sama dengan jadwal berakhirnya status tanggap darurat karhutla Kotim pada 15 Oktober 2026. KRKT berkomitmen menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.

    Damai Alam Usop meminta Gubernur dan pimpinan DPRD Kalteng bersedia menerima audiensi terbuka, serta memberikan tindak lanjut nyata yang dapat dipantau publik. Rincian waktu, titik kumpul, dan rute akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Koordinator Lapangan KRKT Muhammad Soeparto.

    ”Selamatkan rakyat, selamatkan hutan dan gambut Kalimantan!” tegasnya. (ign)

  • Surat Penyelidikan ESDM Turun ke Tambang Parit, Berkas Tersangka di Polda Kalteng Belum Jelas

    Surat Penyelidikan ESDM Turun ke Tambang Parit, Berkas Tersangka di Polda Kalteng Belum Jelas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Surat pemberitahuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang baru dalam rentetan penanganan hukum tambang di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Pemkab Kotim menyatakan kementerian mulai turun melakukan penyelidikan di lokasi penambangan. Proses ini muncul beriringan dengan penyidikan yang sebenarnya sudah berjalan di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) hingga tahap pemanggilan tersangka.

    Ketika dua institusi memproses objek yang sama pada tahap berbeda, kepala desa setempat memastikan aktivitas pengerukan tanah di lapangan masih terus beroperasi dengan pengelola baru hingga awal Oktober 2026.

    Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Diana Setiawan mengatakan pemerintah daerah telah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian ESDM.

    ”Jadi, pertambangan itu kewenangan Kementerian ESDM. Tetapi mereka sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa dilakukan proses penyelidikan di objek itu,” kata Diana, Sabtu (10/10/2026).

    Diana menegaskan, surat tersebut memuat kata penyelidikan. Rincian nomor dokumen, tanggal penerbitan, dan unit pengirim tidak disebutkan, sementara isi surat tidak ditemukan di ruang publik.

    Satu Istilah, Dua Ranah Hukum

    Hukum acara pidana dan regulasi pertambangan memiliki kamus yang berbeda dalam memaknai kata penyelidikan. Dalam hukum pidana, penyelidikan adalah langkah pertama kepolisian untuk meraba peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak kejahatan.

    Tahap ini berdiri di bawah proses penyidikan. Perkara di Polda Kalteng sendiri sudah naik ke tahap penyidikan sejak 2025, ditandai dengan terbitnya jadwal pemanggilan tersangka.

    Undang-Undang Minerba, sebagaimana diubah melalui UU 2/2025, mengartikan Penyelidikan Umum serta Penyelidikan dan Penelitian murni sebagai kegiatan geologi.

    Dalam konteks ini, Diana mengaitkan surat kementerian tersebut dengan penanganan perkara tambang di Desa Parit.

    Rekam Jejak di Palangka Raya

    Persoalan tambang Parit mulai menyita perhatian sejak warga melayangkan protes pada Juni 2025 atas dugaan operasional 24 jam tanpa izin.

    CV Cempaga Perkasa Jaya kala itu merespons dengan menyatakan memegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk lahan sekitar tiga hektare dengan komoditas tanah laterit.

    Dokumen kepolisian tertanggal Agustus 2025 yang diperoleh redaksi mencatat jadwal pemeriksaan tersangka berinisial YI di Palangka Raya. Status tersangka tidak berarti yang bersangkutan telah divonis bersalah sebelum palu hakim diketuk di pengadilan.

    Polisi membidik kasus ini menggunakan Pasal 158 juncto Pasal 35 UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Ketika perkara mulai bergulir pada 2025, pelanggar diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

    Memasuki 2 Januari 2026, UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman denda di luar KUHP ke sistem kategori.

    Dalam perkara tambang tanah urug di Lebak pada September 2026, Polda Banten menyebut ancaman denda Pasal 158 kini paling banyak masuk kategori IV atau Rp200 juta.

    Karena rentetan penyidikannya sudah bergulir pada 2025, perkara ini diselesaikan memakai acuan KUHAP lama, sesuai ketetapan Pasal 361 huruf a UU 20/2025.

    Ketua LBH Mata Nusantara, Anekaria Safari, mempertanyakan nasib perkara tersebut.

    ”Perlu dipertanyakan sejauh mana penanganan kasus dugaan tambang ilegal itu diproses. Kan sudah ada tersangka. Sampai ini apakah diadili atau dipetieskan saja,” kata Safari, Jumat (2/10/2026).

    Penelusuran lembaganya belum melihat perkara atas nama tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.

    Irisan Kewenangan Dua Institusi

    Penanganan hukum sektor sumber daya alam melibatkan dua wajah penegak hukum. UU Minerba membagikan wewenang penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertambangan, berdampingan dengan penyidik Polri.

    Kementerian ESDM menaungi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang beroperasi sejak Rilke Jeffri Huwae dilantik sebagai Dirjen pada 25 Juni 2025, bersama perwira Polri, Ma’mun, yang dilantik sebagai Direktur Penindakan Pidana.

    KUHAP baru mengakui keberadaan penyelidik dari luar kepolisian. Pasal 20 ayat (1) dalam regulasi ini menggariskan bahwa penyelidik tersebut dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.

    KUHAP baru juga menuntut PPNS untuk berkoordinasi dan diawasi penuh oleh Penyidik Polri. Mereka kehilangan wewenang untuk menangkap atau menahan tanpa perintah kepolisian.

    Norma sentral Polri sebagai penyidik utama dan koordinasi PPNS itu kini tengah berhadapan dengan proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Dalam sidang 31 Agustus 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai ketiadaan rincian soal koordinasi dan pengawasan berpotensi membuka celah tumpang tindih kewenangan. Putusan MK atas perkara itu belum ditemukan di sumber terbuka.

    Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Muhammad Jamil menyoroti terpisahnya data antarlembaga ini dalam laporan Mongabay, 7 November 2025.

    ”Polri punya data sendiri, ESDM punya data sendiri. Tidak ada mekanisme terpadu untuk menindaklanjuti,” katanya membahas pemetaan tambang ilegal.

    Untuk urusan terbitnya perizinan, Perpres 55/2022 mendelegasikan pemberian SIPB, beserta instrumen pengawasannya, ke tangan pemerintah provinsi.

    Wewenang ini terkunci dan tidak bisa diturunkan ke tingkat kabupaten. Sekretaris Komisi I DPRD Kotim Muhammad Abadi pada Oktober 2025 juga telah menyatakan izin tambang mutlak menjadi kewenangan provinsi.

    Aktivitas yang Menolak Padam

    Kepala Desa Parit, Yetro, memastikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut masih berdenyut saat memberi keterangan pada Senin (5/10/2026).

    ”Memang sekarang ganti orang, tapi lokasi yang sama juga,” katanya. Ia mengaku kurang memahami kaitan operasional saat ini dengan perkara sebelumnya.

    Mengenai perkara terdahulu, Yetro menambahkan, “Perkara sebelumnya memang karena bekerja di luar perizinan, itu yang membuat masalah.”

    Laporan media lokal pada Selasa (6/10/2026) turut mengutip keterangan warga yang tinggal dekat lokasi. “Iya masih, dan ini baru beli lahan baru mereka,” ujarnya. Pada hari yang sama, Muhammad Abadi menyatakan akan menelusuri rentetan informasi tersebut.

    Fakta yang Masih Tersandera

    Teka-teki mengenai nomor dan isi pasti surat Kementerian ESDM serta unit pengirimnya tetap tidak ditemukan di sumber terbuka hingga Minggu (11/10/2026).

    Kegelapan informasi serupa juga menutupi status berkas perkara tersangka di meja Polda Kalteng, identitas pengelola tambang yang baru, legalitas izin yang mereka pegang, hingga letak presisi dari lahan baru yang ramai disebut oleh warga. (ign)

  • Bantahan Sang Anak Runtuh, GDAN Pastikan Andi Kapui Ditangkap dengan 100 Gram Sabu

    Bantahan Sang Anak Runtuh, GDAN Pastikan Andi Kapui Ditangkap dengan 100 Gram Sabu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tujuh bulan lebih setelah seorang pemuda asal Kuala Pembuang pasang badan menepis kesaksiannya sendiri, benteng pembelaan itu kini goyah.

    Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) memastikan pria yang mereka sebut sebagai ayah pemuda tersebut, Andi Kapui, telah diringkus aparat Polsek Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Bukan tangkapan biasa, polisi menyita barang bukti yang diklaim GDAN menyentuh angka 100 gram sabu-sabu. Sebuah temuan yang seolah menampar balik bantahan sang anak pada Februari lalu.

    Kepastian penangkapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum GDAN, Ririen Binti (Sadagori Henoch Binti).

    ”Kami bergerak cepat melakukan konfirmasi. Saya sudah berkoordinasi secara langsung dengan Kapolsek Ketapang AKP Anis, yang membenarkan bahwa jajarannya telah meringkus Andi Kapui pada hari Sabtu (10/10/2026),” kata Ririen Binti, Minggu (11/10/2026).

    Andi Kapui jatuh ke tangan aparat kepolisian di Kotim, bukan di Seruyan, wilayah tempat GDAN melaporkan dugaan bisnis peredaran narkotika tersebut beroperasi.

    Hingga berita ini diturunkan, Kanal Independen belum menemukan keterangan resmi dari Polres Kotim terkait operasi penangkapan itu.

    Pengakuan dari Dalam Rumah

    Jejak perkara ini berawal pada awal Februari 2026. Seorang pemuda berusia 20-an tahun mendatangi GDAN membawa pengakuan bahwa ayahnya adalah bandar narkotika.

    Pada 12 Februari, GDAN mengumumkan pemuda tersebut dianiaya dan menerima ancaman pembunuhan setelah sang ayah mengetahui dirinya melapor.

    Melalui bantuan seorang aparat hukum di Palangka Raya, pemuda itu dievakuasi keluar dari Kuala Pembuang menuju Sampit, lalu berlanjut ke Palangka Raya.

    Kesaksian awal pemuda tersebut menyinggung nama aparat. Menurut Ririen, pemuda itu menyebut dugaan keterlibatan dua oknum anggota Satresnarkoba Polres Seruyan.

    Keduanya dituding kerap datang ke rumah, memakai sabu-sabu bersama, hingga ikut mengemas barang untuk diedarkan.

    GDAN juga mengaku mengantongi rekaman percakapan sang ayah yang menyebut usahanya berjalan berkat setoran ke Satresnarkoba dan Intel Polres Seruyan.

    Kabar ini memancing respons institusi kepolisian. Kabid Humas Polda Kalteng saat itu, Kombes Budi Rachmat, menegaskan kepolisian tidak menoleransi penyalahgunaan narkotika oleh siapa pun, termasuk aparat.

    Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, menyatakan telah memerintahkan jajarannya menyelidiki kasus tersebut secara serius.

    Pada 20 Februari 2026, GDAN bersama Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) resmi melapor ke Bidang Propam Polda Kalteng atas dugaan oknum polisi yang membekingi peredaran narkoba di Kuala Pembuang.

    Bantahan dan Laporan Adat

    Tiga hari pascapelaporan ke Propam, pemuda berinisial A itu mengirim pesan WhatsApp kepada wartawan untuk menepis rilis GDAN.

    A mengklaim cerita soal ayahnya sebagai bandar besar dan keberadaan oknum aparat hanya karangan. Dia juga membantah pernah dianiaya, dikejar, maupun diancam dibunuh.

    Menurut A, persoalan itu bermula dari salah paham keluarga lantaran ia dituduh mengambil suku cadang di tempat usaha ayahnya.

    Dalam pernyataannya, A menegaskan “ayah saya bukan bandar besar sabu-sabu”, melainkan pengguna yang tidak terlalu aktif.

    Pihak GDAN memilih tidak mundur. Pada 25 Februari, organisasi ini melaporkan A ke Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Walter Sungan, atas dugaan penyebaran berita bohong dan pelanggaran hukum adat Dayak. Sang ayah turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran hukum adat.

    Merespons laporan ke pihak adat tersebut, A menyatakan tidak mau lagi terlibat. “Saya sudah bilang untuk mundur kak dan tidak mau terlibat lagi,” ucapnya.

    Sekretaris Jenderal GDAN Ari Yunus Hendrawan membeberkan dasar organisasinya mempertahankan laporan.

    ”GDAN dan BNNP meyakini informasi awal dari A mengandung kebenaran,” kata Ari kala itu.

    Ari mengungkap bahwa BNNP Kalteng sebenarnya sempat berupaya melakukan penangkapan terhadap sang ayah usai menerima laporan awal.

    Menurut Ari, hasil verifikasi GDAN di Kuala Pembuang beserta penelusuran dokumen hukum juga menunjukkan jejak sang ayah sebagai residivis.

    Pada 3 Maret, GDAN menambah dua laporan polisi terhadap A ke SPKT Polda Kalteng atas dugaan penyebaran berita bohong dan penipuan. GDAN menduga berubahnya pernyataan A merupakan hasil pengaturan sang ayah.

    Desakan Membongkar Jaringan

    Bagi GDAN, penangkapan akhir pekan kemarin menjadi angin segar sekaligus pembuktian atas konsistensi organisasi itu mengawal laporan sang anak sejak awal, aduan yang kemudian diteruskan hingga ke tingkat Polda Kalteng.

    Ririen, yang juga wartawan senior di Kalimantan Tengah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polsek Ketapang dan Polres Kotim atas tindakan tegas tanpa kompromi tersebut.

    Menurutnya, langkah ini membuktikan komitmen kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika di Bumi Tambun Bungai hingga ke akar-akarnya.

    ”Sejak kasus ini bergulir di Seruyan, GDAN berkomitmen mengawal suara masyarakat agar penegak hukum tidak tebang pilih dan berani menyentuh bandar besar. Barang bukti kurang lebih 100 gram sabu-sabu yang diamankan menjadi bukti nyata dari skala peredaran terduga pelaku,” tegas Ririen.

    Seiring tertangkapnya Andi Kapui, GDAN mendorong Polres Kotim melakukan pengembangan mendalam guna membongkar seluruh jaringan penyuplai.

    Mereka mendesak pengusutan tuntas dugaan adanya pihak-pihak yang melindungi atau memfasilitasi pelarian terduga pelaku selama ini.

    Terkait pelaporan sebelumnya, Kanal Independen belum menemukan publikasi resmi soal hasil pemeriksaan Propam atas laporan GDAN terhadap dua oknum Polres Seruyan pada Februari lalu.

    Bila angka barang bukti yang disampaikan GDAN terkonfirmasi, perkara ini melampaui ambang batas lima gram dalam Undang-Undang Narkotika.

    Sebagai perbandingan, pada kasus 49 gram sabu-sabu oleh Polsek Parenggean awal Oktober ini, Kasat Resnarkoba Polres Kotim AKP Suherman menyangkakan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    ”GDAN akan mengawal ketat proses hukum ini sampai ke pengadilan demi memastikan terduga pelaku mendapat hukuman maksimal sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini adalah kemenangan bagi masa depan generasi muda Dayak,” tegas Ririen Binti. (ign)

  • Amplop Putih dan Berita Serampangan: Di Balik OTT Terduga Pemeras Ketua PWI Kotim

    Amplop Putih dan Berita Serampangan: Di Balik OTT Terduga Pemeras Ketua PWI Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hanya butuh waktu sekitar 17 jam sejak sebuah artikel penuh kejanggalan tayang di internet, hingga akhirnya berujung pada penyergapan di dunia nyata.

    Sabtu (10/10/2026) sore, pria berseragam biru dengan logo media di dada itu melangkah pasti menyusuri Jalan Jaya Wijaya bersama adiknya.

    Berbekal tulisan sepihak yang salah mengutip aturan, keduanya nekat memasuki kediaman Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Siti Fauziah, untuk menagih sejumlah uang.

    Pertemuan sore itu awalnya berjalan sesuai rencana para terduga pelaku. Sebuah amplop putih diserahkan.

    Namun, belum sempat bernapas lega, tim gabungan Macan Resmob Polres Kotim lebih dulu merangsek masuk dan menyergap keduanya.

    Tindakan kepolisian yang dilakukan persis pada detik-detik uang berpindah tangan inilah yang menjadi operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya pun langsung digiring ke luar rumah.

    Perkara ini bermula dari sebuah artikel berkode penulis JN yang tayang tepatnya Jumat (9/10/2026) pukul 23.03 WIB.

    Tulisan di portal media daring berbasis Blogger tersebut menuding pangkalan elpiji milik Siti melakukan penyelewengan.

    Kanal Independen menelusuri susunan redaksi portal tempat artikel itu tayang, yang mencantumkan nama berinisial J sebagai kepala perwakilan wilayah.

    Artikel tersebut terbit tanpa memuat keterangan pemilik pangkalan, agen, Pertamina, maupun pemerintah daerah. Isinya murni bersandar pada sumber warga yang identitasnya tidak disebutkan.

    Penulisnya menyusun deretan pertanyaan, menarik kesimpulan pelanggaran, lalu mendesak aparat turun tangan.

    Praktik ini bertabrakan dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, memisahkan fakta dari opini yang menghakimi, dan menerapkan asas praduga tak bersalah.

    Pedoman Pemberitaan Media Siber juga mewajibkan berita yang dapat merugikan pihak lain diverifikasi dalam berita yang sama.

    Pengecualian memang dimungkinkan dengan sejumlah syarat, antara lain sumber pertama yang jelas identitasnya, penjelasan di akhir berita bahwa verifikasi masih diupayakan, serta subjek berita tidak dapat dihubungi.

    Artikel berkode JN sama sekali tidak memenuhi syarat tersebut, terlebih Siti menuturkan bahwa ia justru sempat dihubungi setelah artikel tersebut tayang.

    Selain minim verifikasi, tulisan itu menggunakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2016 sebagai landasan aturan penyaluran elpiji tiga kilogram.

    Padahal, regulasi itu mengatur pembiayaan biodiesel kelapa sawit dan statusnya sudah dicabut.

    Aturan penyaluran elpiji yang berlaku tertuang dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 beserta perubahannya.

    Kekeliruan berlanjut pada ejaan nama Siti Fauziah yang kurang satu huruf. Terakhir, tulisan aslinya ditutup dengan kalimat yang terpotong. ”Jika tidak di tindak lanjuti maka kami akan Lanjukan kejanggalan ini ke.”

    Enam Tulisan Berpola Sama

    Artikel tentang pangkalan Siti bukan satu-satunya. Penelusuran Kanal Independen menemukan sedikitnya enam tulisan berkode JN di portal tersebut sepanjang 21 Juni hingga 9 Oktober 2026 yang menyasar sejumlah usaha di Kotim, mulai dari pengepul minyak sawit mentah, bengkel, pondok pesantren, gudang penampung kernel sawit, hingga dua pangkalan elpiji.

    Polanya berulang. Keenam tulisan menyebut nama usaha atau pemilik, bertumpu pada sumber tanpa nama atau inisial, dan sedikitnya empat di antaranya tidak memuat keterangan pemilik usaha yang dituding.

    Tidak semua tulisan mengabaikan konfirmasi. Artikel tentang pondok pesantren memuat pengakuan pemiliknya, dan tulisan tentang gudang kernel mencatat upaya penulis menemui pemilik lewat penjaga gudang.

    Namun, kecenderungan mengutip aturan yang meleset tetap terjadi. Tulisan tentang pondok pesantren menyebut ancaman penjara enam tahun bersumber dari UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen.

    Kenyataannya, angka itu berasal dari Pasal 55 UU Migas yang diubah UU Cipta Kerja, sementara ancaman dalam UU Perlindungan Konsumen dan dalam pasal penimbunan UU Perdagangan paling lama lima tahun.

    Selain kasus pangkalan Siti, belum ada kepastian apakah kelima artikel lainnya berkaitan dengan permintaan uang.

    Permintaan Uang yang Berubah

    Menurut penuturan Siti, J dan adiknya sempat menghubunginya via telepon pada Jumat malam setelah artikel itu tayang. Siti memilih memblokir nomor tersebut.

    Keduanya kemudian mendatangi pangkalan miliknya. Masih menurut Siti, permintaan uang bergeser beberapa kali, dari ratusan juta rupiah, turun menjadi Rp10 juta, lalu menjadi Rp3 juta.

    ”Lalu saya kasih uang 1 juta yang disimpan dalam amplop berwarna putih,” kata Siti. Uang itu diterima J dan penangkapan terjadi tak lama setelahnya. Penyerahan uang disebut bagian dari rangkaian pengungkapan kasus.

    Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Sugiharso membenarkan penangkapan itu. ”Benar, sudah diamankan,” ujarnya.

    Siti menegaskan, laporannya ia buat bukan hanya karena tindak pemerasannya, tetapi karena mereka sudah mencederai profesi jurnalistik. Dia berharap profesi wartawan tidak dijadikan alat untuk menekan pihak lain.

    Dewan Pers pernah mengeluarkan surat terhadap pihak yang mengaku wartawan, namun melakukan praktik menyimpang.

    Melalui Surat Pernyataan Nomor 09/P-DP/IX/2026 tertanggal 4 September 2026, pengancaman atau pemerasan oleh pihak semacam itu dapat diproses secara pidana.

    Pengakuan Pedagang Lain dan Warga

    Dugaan permintaan uang serupa juga sempat mencuat di lokasi lain. Seorang pedagang elpiji berinisial P di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengungkap hal itu.

    Pedagang tersebut menuturkan istrinya ketakutan dan menyerahkan uang jutaan rupiah kepada orang yang mengaku wartawan saat ia sedang tidak di rumah.

    Selain itu, seorang warga Kelurahan Baamang Barat mengaku didatangi tiga pria pada Minggu (4/10/2026) selepas magrib. Kedatangan itu terekam kamera pengawas.

    Menurut warga tersebut, ketiganya sempat berdebat soal penyaluran elpiji lalu meminta uang dengan alasan bantuan, tetapi ditolak.

    Salah satu dari mereka awalnya mengaku sebagai wartawan Metro TV. Setelah warga menyebut mengenal wartawan Metro TV di Sampit, pria tersebut mengganti pengakuannya dan menyebut nama portal tempat tulisan JN tayang.

    Dua hari setelah kedatangan itu, tulisan berkode JN tentang pangkalan elpiji di Baamang Tengah tayang, dan isinya turut menyentil sebuah agen di Baamang Barat yang disebut tidak menanggapi laporan warga.

    Konstruksi Hukum Pemerasan dan Pengancaman

    Hingga Minggu (11/10/2026) petang, kepolisian belum menyampaikan pasal spesifik yang disangkakan. Sejumlah pemberitaan menyebut ancaman Pasal 482 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), namun KUHP memisahkan pemerasan dan pengancaman berdasarkan sarana paksaannya.

    Pasal 482 mengancam pemerasan dengan pidana maksimal sembilan tahun penjara. Unsur utamanya adalah memaksa orang menyerahkan barang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

    Ancaman ini, merujuk Pasal 157, mencakup ucapan atau tulisan yang dapat menimbulkan rasa takut akan dilakukannya kekerasan.

    Ancaman pidana ini bisa diperberat hingga 12 tahun penjara lewat Pasal 482 ayat (2) yang memberlakukan Pasal 479 ayat (2) huruf d, bila perbuatan dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu.

    Sebaliknya, Pasal 483 mengatur pengancaman, yakni memaksa orang dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau ancaman membuka rahasia.

    Ancaman pidananya maksimal empat tahun penjara, dan perkaranya hanya dapat dituntut atas pengaduan korban.

    Pada era KUHP lama, praktik penerapan pasal pendahulunya di pengadilan menunjukkan pendekatan yang beragam.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, misalnya, pernah memilih dakwaan pasal pengancaman (Pasal 369 KUHP lama) terhadap dua terdakwa yang meminta uang dengan ancaman memberitakan penjualan pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi.

    Sementara itu, penelitian Universitas Pertiba mencatat Pengadilan Negeri Pangkalpinang memvonis oknum wartawan peminta uang, yang meminta Rp20 juta dengan ancaman publikasi berita negatif, menggunakan pasal pemerasan (Pasal 368 KUHP lama).

    Merujuk pada konstruksi hukum tersebut, bila penyidik menyimpulkan permintaan uang bertumpu pada ancaman pemberitaan, rumusannya lebih dekat ke Pasal 483 tentang pengancaman.

    Sebaliknya, Pasal 482 baru relevan bila ditemukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

    Posisi adik J juga akan ditentukan lewat pemeriksaan. Berdasarkan KUHP, posisinya bisa dinilai sebagai pihak yang “turut serta melakukan” (Pasal 20) dengan pidana yang sama dengan pelaku utama, atau sekadar “pembantu” kejahatan (Pasal 21) dengan pidana paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok.

    Kanal Independen akan memuat tanggapan dari pihak J, adiknya, maupun pengelola portal apabila telah tersedia. Keduanya tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (ign)

  • Tenda Dibongkar, PT BAP Absen: Beban Plasma Warga Seruyan Bergeser ke Pemerintah

    Tenda Dibongkar, PT BAP Absen: Beban Plasma Warga Seruyan Bergeser ke Pemerintah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tenda aspirasi dan blokade yang mengunci jalur angkutan PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) selama sebulan penuh diakhiri secara resmi lewat dua dokumen komitmen pada Jumat (9/10/2026).

    Dokumen pertama diteken langsung di bawah tenda warga Desa Bangkal. Dokumen kedua, sebagai versi resmi, ditandatangani di Kecamatan Seruyan Raya oleh Forkopimda Seruyan dan perwakilan pemerintah tiga desa lainnya, yakni Selunuk, Rungau Raya, dan Terawan.

    Akan tetapi, tidak satu pun dari kedua dokumen itu memuat tanda tangan perwakilan PT BAP.

    Melalui kedua dokumen tersebut, masyarakat diimbau menghentikan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan diharapkan kembali beraktivitas normal.

    Massa Bangkal menarik diri hari itu juga. Kelompok warga Selunuk, yang sempat menolak bubar, menyusul. Kini, seluruh massa telah meninggalkan titik aksi.

    Penandatanganan komitmen menandai perpindahan tangan sebuah perjuangan panjang. Selama sebulan, warga menekan perusahaan langsung dari jalanan.

    Sekarang, beban menagih itu bergeser dan dipikul oleh Pemerintah Provinsi Kalteng beserta Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pemerintah menanggung komitmen mengawal penyelesaian tuntutan dengan tenggat sekitar 9 November 2026.

    Berakhirnya aksi di lapangan nyatanya belum mengakhiri sengketa. Komitmen itu baru mengikat pemerintah untuk mengawal dan memfasilitasi.

    Sementara itu, jalan keluar yang diutamakan, yakni skema pembagian sisa hasil usaha (SHU) bulanan, masih harus menunggu nota kesepahaman (MoU) dengan PT BAP.

    Versi resmi dokumen komitmen ini juga merinci butir yang mengatur hubungan kedua opsi. Butir kelima menyebut, bila opsi kedua berupa skema kemitraan seperti pembagian SHU dapat direalisasikan, opsi pertama berupa fasilitasi realisasi plasma 20 persen tidak dilanjutkan.

    Sebaliknya, bila opsi kedua tidak dapat direalisasikan, proses opsi pertama akan dilanjutkan.

    Isi pokok dari kedua pilihan penyelesaian ini selaras dengan surat yang diteken di tenda Bangkal. Opsi pertama berisi komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Seruyan mengawal serta memfasilitasi penyelesaian tuntutan warga atas realisasi kewajiban plasma 20 persen, selambatnya satu bulan setelah pertemuan.

    Opsi kedua disiapkan bila lahan untuk membangun kebun plasma tidak memungkinkan.

    Isinya berupa SHU dengan nilai usulan Rp1 juta per bulan per calon penerima, kebun kas desa minimal 10 hektare, CSR berupa satu unit ekskavator dan dump truk yang dikelola koperasi, serta penunjang pendidikan dan kesehatan selama PT BAP terikat perizinan atau masa aktif HGU. Rincian skema ini akan dituangkan dalam MoU.

    Meski isinya serupa, dokumen versi resmi memiliki perbedaan rumusan. Dokumen itu menyebut perusahaan dengan nama lengkap PT Binasawit Abadipratama (eks PT AMP), dan dibuka dengan istilah penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS).

    Istilah regulasi untuk kebun masyarakat yang dalam percakapan sehari-hari disebut plasma.

    Opsi pertama juga dirumuskan merujuk hasil rapat Bupati Seruyan dengan perwakilan PT BAP yang diikuti Forkopimda Seruyan pada hari yang sama.

    Baca juga: Ultimatum di Tenda Aksi Plasma Seruyan: Ancaman Cabut Izin PT BAP dan Taruhan Gubernur Berkantor di Lokasi

    Daftar Penanda Tangan dan Bergesernya Sikap Tertulis Pemkab

    Dokumen resmi itu ditandatangani Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, Wakil Ketua DPRD Seruyan Harsandi, Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, Plh Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit Kapten Inf. Supriyono, dan Plh Sekretaris Daerah Seruyan dr. Bahrun Abbas.

    Dua camat ikut meneken, yakni Camat Seruyan Raya Zainal Arifin dan Camat Danau Seluluk Faisal Pahriza.

    Tanda tangan Plh Sekda Bahrun Abbas merekam jejak bergesernya sikap tertulis Pemkab Seruyan.

    Pada 31 Agustus 2026, ia meneken pernyataan sikap Pemkab yang mendukung pelaksanaan FPKMS PT BAP tanpa sekali pun menyebut kata plasma. Dokumen yang kini ia teken menulis kewajiban plasma sebesar 20 persen.

    Dari tingkat desa, tanda tangan dibubuhkan Kepala Desa Rungau Raya, Kepala Desa Selunuk, serta Sekretaris Desa Terawan atas nama kepala desa. Bangkal tidak tercantum di versi resmi.

    Tanda tangan dari Bangkal ada di surat yang diteken di tenda, antara lain milik Kepala Desa Bangkal Erwin Supardi dan Ketua Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal Soplin Ragito.

    Salinan dokumen yang diperoleh Kanal Independen memperlihatkan kolom tanda tangan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Gubernur telah meneken surat komitmen di tenda Bangkal pada hari yang sama.

    Opsi Pertama sebagai Jaring Pengaman

    Butir kelima rumusan ini sejalan dengan harapan yang disampaikan Gubernur saat menemui massa Selunuk di km 79, Jumat itu.

    ”Harapan saya dengan bupati, untuk semua di sini, kalau bisa, opsi kedua itu dijalankan. Tapi kalau perusahaannya oke. Kalau enggak oke, ya, kita pastikan opsi pertama, yang dilakukan oleh bupati. Tapi lama, sekali lagi, ya,” kata Agustiar.

    Melalui rumusan itu, opsi pertama menjadi jaring pengaman bila skema SHU tidak terwujud. Jalur ini punya pijakan yang sedang berjalan.

    Menurut keterangan Pemkab Seruyan seusai audiensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (1/10/2026), permohonan hak guna usaha (HGU) PT BAP berada di tahap pengukuran kadastral.

    Dalam proses itu, Kantor Pertanahan Seruyan melalui Kementerian ATR/BPN telah memberikan masukan kepada PT BAP agar mengalokasikan lahan plasma 20 persen.

    Pemenuhan FPKMS disebut sebagai bagian dari persyaratan penerbitan HGU, yang akan dikawal lewat Panitia Pemeriksaan Tanah B dengan melibatkan Bupati Seruyan.

    Kewajiban pencadangan lahan juga tercatat dalam dokumen kehutanan. Persetujuan Prinsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.22/1/KLHK/2021 mewajibkan PT BAP mencadangkan sekitar 3.485 hektare atau 20 persen untuk kebun masyarakat.

    Lewat surat kepada Menteri Kehutanan pada 2 September 2026, Bupati Seruyan mempertanyakan mengapa angka itu tidak lagi dicantumkan secara spesifik dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024, yang melepaskan kawasan hutan untuk PT BAP.

    Akhir Aksi, Bukan Akhir Sengketa

    Langkah berikutnya ada pada MoU dengan PT BAP untuk opsi kedua. Saat menemui warga di km 79, Gubernur menyebut perusahaan sudah bersedia, sementara Bupati menyebut pembicaraan tinggal difinalisasi.

    Bila MoU itu tidak terwujud, butir kelima mengembalikan penyelesaian ke opsi pertama, jalur yang oleh Bupati Seruyan sendiri disebut sebagai proses panjang.

    Tanggapan PT BAP atas dokumen ini belum diperoleh. Sejak awal konflik, dari sengketa lahan di Desa Sebabi hingga tuntutan plasma di Seruyan, permintaan konfirmasi Kanal Independen belum mendapat balasan perusahaan.

    Penandatanganan komitmen itu juga bertepatan dengan jatuh tempo ultimatum tiga hari Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat, yang pada 6 Oktober mendesak pemerintah memulihkan akses jalan.

    Baca juga: Menyibak Barisan Pakaian Bebas: Jejak Absensi Pabrik di Balik Aksi Tandingan Plasma Seruyan

    Warga pun sudah menyiapkan langkah bila tenggat lewat tanpa kejelasan. ”Apakah nanti kita akan menggugat di pengadilan negeri atau memang harus turun ke jalan lagi. Namun, ini harus bermusyawarah dulu dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa, ketua BPD, dan unsur-unsur tokoh lainnya,” kata Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, Jumat itu.

    Gubernur juga sudah memasang taruhan yang sama di bawah dua tenda. Kepada warga Bangkal ia berkata, ”Saya tadi, kalau dibohongi lagi, saya akan berkantor di sini.”

    Saat menemui massa Selunuk, Agustiar mengulangnya. ”Berkantor sini kalau dia bohong,” tegasnya. (ign)

  • Terkepung Asap Pekat: 296 SD-SMP Kotim Tetap Tatap Muka, Siswa Disuruh Kerja Bakti

    Terkepung Asap Pekat: 296 SD-SMP Kotim Tetap Tatap Muka, Siswa Disuruh Kerja Bakti

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap masih mengepung kawasan perkotaan Sampit dengan pekat. Sepanjang Jumat (9/10/2026), api terpantau melahap lahan di belasan titik.

    Kebakaran tersebut bahkan nyaris menjalar ke permukiman warga, yakni perumahan Chalin, Permata 1, dan Permata 2.

    Malam harinya, hingga pukul 21.00 WIB, data pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat jarak pandang tinggal 300 meter.

    Ratusan sekolah di Kotim tetap membuka kelas. Dashboard Status Pembelajaran milik Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, yang diakses Kanal Independen pada Minggu (11/10/2026), mencatat 296 dari 497 SD dan SMP berstatus tatap muka untuk jadwal Jumat tersebut.

    Hanya 51 sekolah yang menerapkan belajar dari rumah (BDR), sementara 150 lainnya tidak mengisi status.

    Hari itu pula, Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto H Syamsu membeberkan temuan ironis. Anak-anak ternyata masih dipanggil ke sekolah.

    Sebagian disuruh melakukan kerja bakti, sementara sebagian lagi berlatih untuk persiapan lomba yang dijadwalkan bulan ini.

    Dadang mengaku menerima banyak pengaduan dari orang tua murid, khususnya di jenjang SD dan SMP di Kota Sampit, terkait kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kualitas udara yang memburuk.

    ”Kami banyak mendapatkan keluhan atas kebijakan dinas dan sekolah. Parahnya, kami langsung menemukan beberapa sekolah yang disampaikan itu ternyata benar. Di tengah kabut asap, justru anak-anak itu ada di sekolah dan parahnya disuruh kerja bakti lagi,” tegas Dadang.

    Keluhan di Balik Kabut

    Dadang meminta Disdik Kotim memastikan kebijakan BDR berjalan sesuai kondisi udara, tanpa mengorbankan keselamatan siswa demi kegiatan yang masih bisa ditunda.

    ”Informasinya kegiatan lomba itu Oktober ini. Makanya, ini saya bilang Dinas Pendidikan kita tidak peka dengan kondisi yang ada di lapangan. Sekali lagi kami ingatkan, tolong pejabat Disdik ini lebih banyak turun ke lapangan di tengah kondisi asap ini. Jangan lepas tanggung jawab untuk urusan pendidikan di tengah kondisi ini,” sentilnya.

    Keluhan serupa datang dari seorang wali murid SD di Kota Sampit. Anaknya masih diwajibkan datang ke sekolah untuk latihan persiapan perkemahan di Islamic Centre yang dijadwalkan akhir Oktober.

    ”Kami juga minta DPRD dan Dinas untuk menunda atau membatalkan agenda itu karena kalau tidak dibatalkan, anak-anak kami itu akan terus disuruh turun ke sekolah untuk latihan persiapan. Kalau hanya ditunda, itu tetap saja turun dengan alasan untuk persiapan dan pematangan untuk lomba. Sebagai orang tua, kami sebenarnya berat hati,” tegasnya.

    Polemik kemah di Islamic Centre bukan isu baru. September lalu, rencana Kemah Ceria Penggalang (KCP) 2026 di Lapangan Islamic Centre menuai protes orang tua.

    Kegiatan yang digagas Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan semula dijadwalkan 2-3 Oktober itu dirancang melibatkan 1.116 orang, dengan agenda jelajah, ketangkasan baris-berbaris, tandu darurat, semaphore, outbound, hingga api unggun.

    Menanggapi keluhan sebulan lalu, Sekretaris K3S SD Mentawa Baru Ketapang Andrayu Muana pada 11 September menyatakan, kegiatan baru akan dilaksanakan ketika edaran karhutla dan kabut asap dicabut.

    Terkait latihan, K3S menyebut tiap sekolah akan mengondisikannya sesuai kesepakatan masing-masing.

    Sejauh penelusuran Kanal Independen, belum ditemukan pengumuman pencabutan edaran tersebut.

    Aturan yang Bertabrakan

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim sebenarnya sudah mengatur aktivitas belajar siswa. Surat Edaran (SE) Bupati tentang Adaptasi Kegiatan Pembelajaran di Musim Kemarau Tahun 2026 terbit pada 3 Agustus.

    Hingga 11 Oktober, dashboard pembelajaran Disdik Kotim masih memakai judul edaran tersebut.

    Edaran itu memuat ketentuan pada poin kelima: seluruh satuan pendidikan diminta meniadakan sementara kegiatan luar ruang, termasuk ekstrakurikuler, yang berpotensi menambah paparan asap. Poin ketujuh mewajibkan sekolah menyiram halaman secara berkala untuk mengurangi debu dan menjaga kebersihan lingkungan.

    Pemkab sempat memberlakukan BDR serentak lewat SE pada 20 Agustus. Namun, kebijakan itu dicabut tiga hari kemudian melalui SE 23 Agustus.

    SE pengganti ini menyerahkan pilihan BDR kepada sekolah yang terdampak, meski larangan kegiatan luar ruang tetap berlaku.

    Dua potret dashboard Disdik memperlihatkan jumlah sekolah BDR menyusut padahal asap belum surut. Per 27 September, dashboard mencatat 447 sekolah dari semua jenjang menerapkan BDR dan 388 tatap muka.

    Pada 9 Oktober, opsi BDR tinggal 262 sekolah, tatap muka naik menjadi 412 sekolah, dan 161 sekolah tidak mengisi status.

    Opsi tatap muka mendominasi jenjang SD dan SMP. Dari 379 SD di dashboard, 222 sekolah di antaranya tercatat memilih tatap muka dan hanya 42 yang menerapkan BDR.

    Jenjang SMP menunjukkan pola serupa. Sebanyak 74 dari 118 sekolah berstatus tatap muka, berbanding 9 yang BDR. Pola sebaliknya tampak pada sekolah berjenjang taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain (KB), dengan 184 dari 300 sekolah memilih BDR.

    Dua kecamatan yang mencakup Kota Sampit, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, tidak berbeda. Dari 101 SD dan SMP di wilayah itu, 63 tercatat menggelar tatap muka, dan hanya 10 yang BDR.

    Baamang paling mencolok. Sebanyak 24 dari 26 SD tercatat tatap muka. Sebaliknya, di Kecamatan Kota Besi, 22 dari 28 SD dan SMP tercatat BDR.

    Kepala Disdik Kotim Yolanda Lonita Fenisia, dalam pernyataannya pada 7 Oktober, menyebut sekolah yang telanjur memilih tatap muka dapat memulangkan siswa lebih cepat bila asap menebal.

    Pola menyerahkan keputusan ke sekolah sesuai SE Bupati ini terus dipertahankan Pemkab Kotim hingga Oktober, berbeda dengan pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    SE Nomor 20 Tahun 2026 yang diterbitkan kementerian lima hari setelah SE Bupati 23 Agustus, tepatnya pada 28 Agustus, mengatur bahwa moda pembelajaran ditentukan berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

    Pada kategori sedang (ISPU 51-100) saja, upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler luar ruang sudah harus dibatasi atau dipindah ke dalam ruangan.

    Pada kategori tidak sehat (ISPU 101-200), anak PAUD, siswa SD kelas 1-3, siswa SLB, dan anak dengan penyakit penyerta wajib dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

    Begitu ISPU melewati angka 300 atau berbahaya, seluruh kegiatan yang mengumpulkan siswa di sekolah dihentikan. Pedoman yang sama menyebut kegiatan kesiswaan yang mengumpulkan siswa dalam jumlah besar atau di luar ruangan dapat dijadwalkan ulang.

    Kewenangannya juga diatur jelas. Perubahan moda belajar untuk SD dan SMP ditetapkan oleh bupati melalui dinas pendidikan.

    Kepala sekolah dapat mengambil langkah pengamanan lebih dulu bila udara mendadak memburuk dan keputusan pejabat belum terbit, dengan kewajiban melapor paling lambat 1×24 jam.

    Pedoman itu juga meminta sekolah melaporkan kondisi pembelajaran setiap hari, termasuk moda belajar yang dipakai.

    Sementara itu, dashboard Disdik Kotim hingga Minggu (11/10/2026) dini hari masih mencatat 150 SD dan SMP tanpa status pelaporan untuk Jumat, 9 Oktober.

    Perlu dicatat, status dashboard ini merupakan input yang berlaku per sekolah, sehingga tidak terlihat apakah siswa kelas 1-3 di SD yang berstatus tatap muka sudah dialihkan ke pembelajaran jarak jauh sesuai instruksi kementerian.

    Ambang Batas Berbahaya

    Angka terakhir yang dilaporkan menunjukkan tingkat pencemaran udara Kotim jauh melampaui ambang batas berbahaya dalam pedoman kementerian.

    Pada Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, angka ISPU dengan parameter kritis PM10 yang beredar di masyarakat mencapai 1.272. Angka itu lebih dari empat kali ambang bawah kategori berbahaya.

    Dinas Kesehatan Kotim mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) naik dari 2.119 pada Juli menjadi 2.656 pada Agustus.

    Pada 29 September, Pemkab Kotim kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026.

    Bupati Kotim Halikinnor menyebut status itu baru diakhiri bila hujan sudah cukup deras, serta titik api dan asap tidak ada lagi. Hingga tanggal tersebut, BPBD Kotim mencatat 1.176 kejadian kebakaran dengan luas lebih dari 2.009 hektare.

    Dadang meminta agar kegiatan yang tidak mendesak dan melibatkan siswa ditunda. ”Jangan dulu ada kegiatan-kegiatan yang tentunya membuat anak-anak sekolah terbebani. Tidak ada ruginya juga kalau kegiatan itu ditunda daripada paru-paru anak-anak ini yang dipertaruhkan,” tegasnya. (ign)

  • Tameng Atas Nama Warga Kotim: Taktik Surat NSP di Lahan Eks PT DAS

    Tameng Atas Nama Warga Kotim: Taktik Surat NSP di Lahan Eks PT DAS

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selama hampir sebulan, kelanjutan rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) ditunda demi menunggu kehadiran satu tamu utama: masyarakat.

    Warga ini disebut-sebut memiliki hak atas sebagian kebun sawit eks PT Dinamika Alam Segar (DAS) di Kecamatan Kota Besi.

    Namun, mereka yang ditunggu tidak pernah menampakkan diri. Sebagai gantinya, menurut Ketua DPRD Kotim Rimbun, pihaknya menerima kiriman surat-surat atas nama masyarakat.

    Pengirim rangkaian dokumen itu bukanlah warga desa, melainkan PT Nusantara Sawit Persada (NSP).

    ”Kenapa berulang kali saya sampaikan NSP selalu mengatasnamakan masyarakat? Yang dilakukan NSP beberapa kali mengirim surat ini adalah NSP, ya kan? Bukan masyarakat,” kata Rimbun seusai memimpin RDP ketiga sekaligus terakhir soal kebun itu, Kamis (8/10/2026).

    Menurut Rimbun, penundaan itu sengaja diberikan sebagai kesempatan. Syaratnya, warga yang mengaku pemilik menghubungi dewan sendiri dan menyerahkan dokumen legalitas.

    ”Kami minta, kalau masyarakat, silakan masyarakat yang bersilaturahmi, berkirim surat, menyampaikan dokumen legalitas kepemilikannya supaya masyarakat ini bisa kami undang di dalam forum rapat. Tapi kalau tidak pernah masyarakat ini datang, ya tidak mungkin kami undang masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyebut perdebatan soal siapa ”masyarakat” itu sebagai debat kusir. ”Kalau berbicara masyarakat, se-Kotim ini semua masyarakat, kan begitu,” katanya.

    Hal yang dipersoalkan adalah areal sekitar 210 hektare. Lahan itu sudah ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN), lalu ditugaskan Agrinas kepada PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan (TSSK) melalui surat perintah kerja.

    Rantai penugasan inilah yang macet. TSSK meminta DPRD turun tangan karena lahan itu belum bisa mereka kelola di lapangan. Rapat Kamis menegaskan rantai itu.

    ”Kami tegak lurus dengan aturan yang sudah ada, yang sudah diputuskan, sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Maka hari ini kami membuat kesimpulan rapat: mewajibkan tunduk dan patuh kepada aturan yang saat ini berlaku,” kata Rimbun.

    Menurut catatan, kesimpulan rapat menyatakan APN berwenang mengelola areal itu sesuai dasar penugasan, sementara mitra wajib bekerja berdasarkan surat penugasan APN, mulai dari inventarisasi, pemanenan, dan pengangkutan hasil hingga perawatan kebun.

    DPRD juga meminta APN, TSSK, dan NSP menahan diri dan tidak bertindak sepihak.

    Setelah rangkaian rapat sejak 7 September dan satu kali turun ke lapangan, wajah sengketa ini makin terang: dua perseroan berhadapan di atas lahan sitaan negara, sementara masyarakat yang namanya terus disebut tidak pernah duduk di ruang rapat.

    Nama yang Sudah Tertulis Sejak Undangan

    Jejak NSP sebenarnya sudah tercetak jelas sejak persiapan rapat pertama. Undangan RDP Komisi I Nomor 400.14.6/347/DPRD.Kom-I/2026 tertanggal 24 Agustus 2026, yang salinannya diperoleh Kanal Independen, menyebut persoalan kebun eks PT DAS khususnya atas areal kurang lebih 210 hektare yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh PT NSP.

    Surat itu diteken Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha dan Sekretaris Komisi I M. Abadi, dengan Rimbun tercantum sebagai Ketua DPRD yang mengetahui.

    Tujuannya memperoleh kejelasan status pengelolaan, pelaksanaan penugasan kepada TSSK, serta langkah penyelesaian. Tidak satu kalimat pun di tubuh surat menyebut klaim masyarakat.

    Daftar 27 undangan yang dilampirkan memperlihatkan peta para pihak. Ada unsur Forkopimda, sejumlah organisasi perangkat daerah, Kantor Pertanahan, camat dan kapolsek Kota Besi serta Parenggean, TSSK, NSP, dan empat unsur Agrinas, termasuk Manager Distrik 4.

    Tidak tercantum pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, koperasi, maupun lembaga adat.

    PT DAS, yang sebelumnya mengelola areal itu, juga tidak ada dalam daftar, meski menurut Antara ikut dilibatkan pada rapat 8 Oktober. Satgas PKH, lembaga yang belakangan disebut Rimbun sebagai alamat gugatan, pun tidak tercantum.

    Daftar itu bahkan menulis NSP sebagai PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSP), mencampur nama induk perusahaan terbuka dengan anak usahanya.

    Ketiadaan unsur warga dalam undangan ini bertolak belakang dengan permintaan awal TSSK. Saat RDP pertama digelar pada Senin, 7 September 2026, Angga menyebut TSSK meminta DPRD mempertemukan Agrinas, pengelola kebun, dan masyarakat di wilayah Kota Besi.

    Rapat itu ditutup tanpa kesimpulan final karena sejumlah perusahaan yang diundang tidak hadir.

    Komisi I ketika itu menjadwalkan peninjauan lapangan untuk menjawab satu pertanyaan kunci.

    ”Kami ingin memastikan apakah itu benar dimiliki oleh masyarakat atau diswakelola oleh pihak perusahaan,” kata Angga, kala itu.

    Menurut Rimbun, pihaknya turun ke lokasi pada 8 September. Areal itu berada di Desa Hanjalipan. DPRD Kotim menyatakan masih perlu memastikan siapa masyarakat yang dimaksud serta apa dasar penguasaannya.

    Sebulan kemudian, hasil peninjauan itu hanya muncul sebagai satu kalimat umum dalam keterangan Rimbun seusai rapat.

    ”Dari dinamika lapangan, apa yang sudah kita bahas tadi, dari barang yang ditertibkan atau yang disita, masih ada kepemilikan hak dari pribadi masyarakat maupun dari perusahaan,” katanya.

    Siapa pribadi dan perusahaan itu, serta berapa luas yang masing-masing kuasai, tidak ia rinci.

    Saat ditanya wartawan soal keberadaan NSP dan masyarakat di lahan itu, Rimbun menyebut rapat tidak menyinggung hal tersebut. ”Memang itu internal antara APN dan mitra TSSK, ya, selaku mitra mereka,” ujarnya.

    Dari Aspal Panas ke Meja Rapat

    Peringatan soal klaim atas nama masyarakat bukan hal baru. Pada 10 Maret 2025, Rimbun, yang turut hadir dalam pemasangan plang penyitaan Satgas di kebun PT Agro Bukit, sudah menggambarkan pola itu.

    ”Perusahaan jangan berlindung di balik koperasi dan koperasi juga jangan berlindung di balik masyarakat. Kalau tidak seperti itu, akan memicu aktivitas panen massal ataupun pencurian massal hingga berujung penguasaan lahan dengan mengatasnamakan masyarakat,” katanya ketika itu.

    Enam bulan kemudian, Rimbun memilih duduk di barisan warga. Pada Rabu, 24 September 2025, ia bersila di atas aspal panas di depan Kantor DPRD Kotim bersama ratusan warga yang menolak kerja sama operasi (KSO) Agrinas.

    ”Apa yang selama ini dinikmati warga jangan sampai dirampas,” ucapnya.

    Kali ini, warga yang diatasnamakan tidak pernah muncul. Yang tersisa adalah tawaran jalur hukum.

    ”Kami memberikan apresiasi kepada mereka, NSP atau masyarakat. Ini sesuai dengan haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Mereka menggugat perdata, itu kami persilakan,” kata Rimbun.

    Untuk keberatan atas penertiban, ia menunjuk satu alamat. ”Kalau memang ada klaim dan keberatan terkait lahan yang ditertibkan, silakan menggugatnya ke Satgas PKH. Karena di dalam Satgas PKH semua logo departemen, baik di instansi vertikal, penegak hukum, semua ada di situ, ya kan?” ujarnya.

    Satgas PKH bukan pengadilan. Tindakannya dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara, dan jalur itu sudah pernah ditempuh.

    Pada 13 Januari 2026, PTUN Jakarta lewat Putusan Nomor 287/G/TF/2025/PTUN.JKT menolak seluruh gugatan atas pemasangan plang Satgas di 508,8 hektare kebun sawit di Riau. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan putusan itu pada 7 April 2026.

    Arah sebaliknya juga terbuka bagi Agrinas. Rimbun menilai gangguan terhadap TSSK berpotensi merugikan negara.

    ”Karena ada dampak dari pemberhentian sepihak, dampak dari terganggunya aktivitas TSSK, maka itu merugikan negara,” katanya.

    Rimbun lalu menunjuk siapa yang semestinya bergerak. ”Silakan Agrinas yang mungkin nanti menyampaikan kepada penegak hukum atau siapa,” ujarnya.

    Rimbun tidak merinci potensi kerugian itu. Yang terganggu di lapangan adalah operasional TSSK, perseroan mitra pemegang penugasan Agrinas.

    Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang BUMN, yang dipertahankan dalam revisi keempat pada Oktober 2025, menegaskan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

    Jalur pidana di lahan kelolaan Agrinas sudah punya preseden di Kotim. Pada Maret 2026, Polres Kotim menangkap seorang terduga pelaku yang kedapatan memuat buah sawit di Estate Alam Sahara, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, areal perkebunan Agrinas.

    Rantai Aturan yang Belum Selesai

    Salah satu pijakan yang disebut Rimbun adalah berita acara bertanggal 23 April 2025.

    ”Karena dampak dari penertiban tadi, berita acara yang ditandatangani 23 April 2025 tadi, ini yang kita bahas hari ini,” kata Rimbun. Isi berita acara itu tidak dibuka dalam keterangan seusai rapat.

    Tanggalnya mendahului aturan yang oleh sejumlah liputan disebut sebagai dasar pelimpahan lahan sitaan kepada Agrinas.

    Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mengatur bahwa penguasaan kembali kawasan hutan ditindaklanjuti dengan pelepasan kawasan dan/atau penetapan sebagai barang milik negara, serta bahwa Satgas melalui menteri BUMN menyerahkan pengelolaannya kepada BUMN yang ditunjuk.

    Penyerahan itu ditetapkan menteri BUMN. PP tersebut baru ditetapkan dan berlaku pada 19 September 2025, hampir lima bulan setelah berita acara 23 April 2025 diteken. Kewenangan menteri BUMN tersebut sejak revisi keempat Undang-Undang BUMN pada Oktober 2025 beralih kepada Kepala BP BUMN.

    Selisih waktu itu tidak hanya terjadi di Kotim. Aturan yang secara eksplisit mengatur penyerahan lahan hasil penertiban kepada BUMN baru terbit tujuh bulan setelah penyitaan dan penyerahan berjalan.

    Penyerahan perdana kebun eks Duta Palma pada 10 Maret 2025 bahkan berbentuk berita acara penitipan barang bukti dari Jaksa Agung kepada Menteri BUMN, yang diteruskan kepada Direktur Utama Agrinas.

    Status kelola Agrinas sendiri belum final. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 6 Juli 2026, Direktur Utama Agrinas Abdul Ghani menyebut seluruh areal kelolaannya masih berstatus kawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan produksi yang dapat dikonversi.

    Menurut dia, Menteri Kehutanan pada 19 Juni 2026 meminta BP BUMN menugaskan Agrinas mengelola lahan hasil penguasaan kembali sampai statusnya ditetapkan, dan BP BUMN akan menerbitkan penugasan Agrinas sebagai pengelola sementara.

    Terbitnya penugasan itu tidak ditemukan dalam sumber terbuka hingga berita ini diturunkan.

    Skema inilah yang menjadi pijakan TSSK. Mereka memegang surat perintah kerja dari BUMN yang statusnya tengah disiapkan sebagai pengelola sementara.

    Profil PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan tidak ditemukan dalam sumber terbuka, sementara tanggal terbit dan penandatangan surat perintah kerjanya tidak disebut dalam keterangan seusai rapat.

    Kepala Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) Ahmad Zazali, dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, September 2026, menegaskan setiap tahap rantai itu punya dasar hukum, kewenangan, dan prosedur berbeda.

    Penguasaan kembali, menurut PURAKA, tidak otomatis menyelesaikan status kawasan maupun hak atas tanah.

    Skala rantai itu nasional. Dua hari sebelum rapat di Sampit, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan seluas 259.230,73 hektare di Kejaksaan Agung.

    Hingga hari itu, Satgas PKH mencatat 6.206.212,14 hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dikuasai kembali, dan 4.253.177,68 hektare di antaranya diserahkan kepada Agrinas.

    Per Juli 2026, menurut Abdul Ghani, 627 ribu hektare areal kelolaan Agrinas berada di Kalimantan Tengah.

    Kesimpulan DPRD tidak mengubah rantai tersebut. Seperti diberitakan Antara, Rimbun menegaskan dewan tidak bermaksud mengambil alih kewenangan Satgas PKH maupun APN.

    Kesimpulan rapat dengar pendapat juga tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan; kajian hukum memosisikannya sebagai bentuk pengawasan politik.

    Batas kekuatan kesimpulan semacam ini terlihat di Indragiri Hilir, Riau. Setelah RDP umum DPRD setempat pada Mei 2026 menyepakati Agrinas mengevaluasi dan membatalkan KSO, Agrinas menolak Berita Acara Nomor 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026 dengan alasan perwakilannya yang menandatangani tidak berwenang.

    Pintu Sempit bagi Warga

    Bagi warga yang benar-benar menggarap lahan di kawasan hutan, hukum menyediakan pintu yang sempit.

    Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 16 Oktober 2025 menyatakan larangan berkebun di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dikecualikan bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan tidak untuk kepentingan komersial.

    Sawit Watch, salah satu pemohon perkara itu bersama Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), sejak awal menandai satu celah: peluang perusahaan memakai lahan di hutan atas nama masyarakat adat.

    Kepada BBC News Indonesia pada Oktober 2025, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menyebut celah itu sangat bergantung pada penegakan hukum.

    Kementerian Kehutanan kemudian menyiapkan surat edaran untuk menindaklanjuti putusan itu. Surat edaran yang beredar, menurut Sawit Watch, memuat syarat batas waktu 20 tahun, tidak adanya rantai distribusi seperti pembeli, pengepul, atau pemodal, serta kewajiban masyarakat tercatat pada pemerintah daerah.

    Surambo, dalam webinar pada 4 September 2026, menilai syarat 20 tahun itu berada di luar putusan MK.

    Perlindungan itu berbentuk pengecualian dari larangan dan sanksi, bukan pengakuan hak milik.

    Meski begitu, syarat-syaratnya memberi ukuran yang terang bagi sengketa eks PT DAS. Klaim yang disalurkan lewat perusahaan berhadapan dengan syarat tanpa pemodal. Warga yang memenuhi syarat, sebaliknya, tercatat melalui pemerintah daerah.

    Jejak NSP

    PT Nusantara Sawit Persada adalah anak usaha PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS), emiten sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

    Laporan tahunan dan keberlanjutan NSSS 2022 mencatat kebun inti tertanam NSP seluas 12.322 hektare di Kotim.

    NSP juga punya urusan kawasan hutan sendiri. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 mengidentifikasi NSP sebagai salah satu anak usaha NSSS yang beroperasi di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan yang dipersyaratkan.

    Dalam penjelasan yang diberitakan Bisnis.com pada 2 Juli 2026, NSSS menyebut areal NSP yang berpotensi terdampak sekitar 1.762 hektare.

    Perseroan telah mencadangkan provisi Rp108 miliar dalam laporan keuangan 2025, terdiri atas estimasi penurunan nilai aset Rp51 miliar dan estimasi denda administratif Rp57 miliar, serta menyatakan belum mengambil langkah hukum apa pun.

    Tidak ada dokumen terbuka yang menyebut areal 210 hektare eks PT DAS termasuk dalam 1.762 hektare itu.

    DPRD Kotim menyerahkan urusan penguasaan lahan itu kepada Agrinas dan, bila perlu, kepada penegak hukum. Masyarakat yang diatasnamakan dalam surat-surat NSP belum sekali pun datang memperkenalkan diri ke DPRD. (hgn/ign)

  • Mengepung Eks Golden Sampit tanpa Tersangka: Siasat Aparat Tekan Pasar Narkoba Lewat Tes Urine

    Mengepung Eks Golden Sampit tanpa Tersangka: Siasat Aparat Tekan Pasar Narkoba Lewat Tes Urine

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rombongan aparat gabungan menyapu kawasan belakang eks Golden di Jalan Rahadi Usman, Sampit, pada Jumat (9/10/2026).

    Namun, penyisiran di lokasi rawan ini tidak berujung pada pengumuman tersangka pengedar ataupun rilis sitaan barang bukti.

    Operasi tersebut sepenuhnya berpusat pada deretan angka hasil tes urine: 31 orang diangkut dari lokasi, 12 terdeteksi positif narkoba, dan 19 sisanya bersih.

    Operasi gabungan ini melibatkan personel Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, dan Sipropam Polres Kotim yang menyisir lokasi karena diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

    ”Ada 31 orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine,” kata Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Kasi Humas Iptu Edy Walujo, Sabtu (10/10/2026).

    Pendekatan tes urine untuk mendeteksi pemakaian ini sejalan dengan strategi Polres Kotim sejak akhir 2025, yakni mempersempit pasar dengan menekan jumlah pemakai.

    ”Jadi kita mempersempit pasarnya dulu. Kalau konsumennya menurun, otomatis ruang gerak penjual ikut menyempit,” kata Kapolres Kotim saat itu, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, pada Desember 2025.

    Penindakan kasus narkotika tetap berjalan. Sejak Januari hingga awal Desember 2025, Polres Kotim menyita 5,5 kilogram narkotika.

    Sepanjang Januari hingga 29 Juni 2026, Polres kembali mengungkap 35 laporan polisi dengan 51 tersangka.

    Proporsi Negatif dan Wajib Lapor

    Dua belas orang yang urinenya positif diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    ”Sementara itu, 19 orang lainnya dikenakan kewajiban lapor sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Edy.

    Penggerebekan di Sampit ini bertepatan dengan hari pertama Operasi Sarang Narkoba yang digelar serentak oleh Polri di berbagai daerah.

    Hasil tes di Sampit menunjukkan proporsi yang menonjol dibanding operasi pada hari yang sama. Sebanyak 19 dari 31 orang, atau 61 persen, hasilnya negatif.

    Perlakuan terhadap mereka yang negatif juga berlainan antarwilayah. Polda Kalimantan Timur memulangkan 10 orang yang negatif dan tanpa barang bukti.

    Polres Kotim mengambil jalan berbeda dengan mengenakan kewajiban lapor kepada 19 orang yang negatif, tanpa merinci bentuk, durasi, maupun ketentuan yang dimaksud.

    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 55, mengatur wajib lapor sebagai kewajiban bagi pecandu untuk melaporkan diri ke puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah guna mendapat perawatan.

    BNNK Kotim pernah memakai mekanisme ini pada November 2025 terhadap lima orang yang terindikasi positif dalam tes urine massal.

    Tiga kepala desa dan dua ASN saat itu dikenai wajib lapor selama tiga bulan dengan pemantauan dua kali sepekan.

    Jalur Pemulihan Pemakai

    Bagi 12 orang yang urinenya positif, regulasi menyediakan jalur pemulihan. Sejak 2 Januari 2026, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengecualikan pengguna narkotika dari mekanisme keadilan restoratif.

    Aturan teknis kepolisian yang terbit lebih dulu, yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, mengatur mekanisme ini lebih spesifik.

    Pasal 9 memuat kondisi tertangkap tangan tanpa barang bukti, tetapi tes urine positif, sebagai salah satu syarat khusus perkara narkoba.

    Syarat lainnya mengharuskan orang tersebut tidak terlibat jaringan pengedar, sudah diasesmen tim asesmen terpadu, dan bersedia bekerja sama dengan penyidik.

    Kepala BNNK Kotim AKBP Muhammad Fadli pernah mengajak para pemakai untuk melapor sebelum ditangkap polisi atau BNNK.

    ”Lebih bagus dia melaporkan ke kantor BNNK di sini, supaya kita obati,” ujarnya dalam konferensi pers pada 29 Juni 2026.

    Rilis Polres Kotim tidak menyebut jenis zat yang terdeteksi pada 12 orang tersebut. Pada November 2025, BNNK menyatakan setiap hasil positif tes urine akan ditelusuri penyebabnya, apakah karena obat tertentu atau penyalahgunaan narkoba.

    Fadli menyebut sebagian hasil positif dalam tes bulan itu mengarah pada obat pereda nyeri. Beberapa kepala desa mengaku memakai dekstro, sementara satu ASN diduga memakai sabu.

    Menyisir Etalase Narkoba

    Penggerebekan pada Jumat itu menyasar kawasan yang telah lama menjadi sorotan. Permukiman di belakang eks Golden, bekas gedung Bioskop Golden Theater, berada di tengah kota, dekat pasar, dengan banyak ruko kosong.

    Pada 12 Januari 2026, sekelompok orang di kawasan itu berlarian ke berbagai arah begitu rombongan tim terpadu pimpinan BNNK Kotim datang, seperti diberitakan Antara dan Inikalteng.

    Empat bulan kemudian, Fadli menggambarkan peredaran di kawasan permukiman tersebut berlangsung secara terang-terangan.

    ”Kawasan itu seperti etalase Sampit. Peredarannya terlihat di depan mata,” kata Fadli pada Mei 2026.

    BNNK Kotim mencatat kawasan ini rawan sejak Desember 2025 karena, menurut lembaga tersebut, di sanalah orang mencari narkoba dan penangkapan polisi terus berulang di titik yang sama.

    Kasat Resnarkoba Polres Kotim saat itu, AKP Suherman, pada Januari 2026 menyebut timnya sudah beberapa kali mengungkap kasus dengan tempat kejadian perkara di belakang eks Golden.

    ”Ada juga yang TKP-nya di luar, tapi asal barangnya dari belakang eks Golden,” ujarnya.

    Catatan penangkapan yang diumumkan Polres Kotim menguatkan keterangan itu. Pada April 2025, HP (35) ditangkap dengan tujuh paket sabu di Gang Tiung. Juni 2025, F (27) diringkus dengan 43,57 gram sabu di rumahnya di Jalan Rahadi Usman II.

    Pada September 2025, JP (24) ditangkap dengan 25,30 gram sabu di jalan yang sama. Sebulan berselang, Oktober 2025, TRK (29) diringkus membawa empat paket sabu.

    Menurut Suherman, TRK biasa menagih utang sabu dari para pengguna di belakang eks Golden. Rangkaian kasus berlanjut dengan penangkapan SP pada pertengahan Juni 2026 dan HS pada Juli 2026 di kawasan yang sama.

    Kawasan itu juga menyimpan riwayat kekerasan. Dalam catatan media, sedikitnya tiga kasus pembacokan dan perkelahian berdarah di belakang eks Golden sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026.

    Salah satunya terjadi pada 5 Maret 2026, ketika seorang pria berinisial D terkena bacokan di tangan hingga mendapat tujuh jahitan saat mencoba melerai perkelahian.

    Usulan mendirikan pos terpadu gabungan pascakunjungan Januari 2026 masih dikaji, sebut Fadli pada Mei 2026.

    Tanpa pengawasan tetap, katanya, peredaran kembali normal setiap kali aparat selesai turun ke lapangan. Hingga kini, pos terpadu belum juga berdiri.

    Pemisahan Penanganan

    Langkah penanganan pengguna narkoba bersinggungan langsung dengan agenda pemerintah pusat.

    Pada hari yang sama dengan operasi di eks Golden, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan percepatan revisi UU Narkotika dan Psikotropika di Jakarta.

    Revisi ini diarahkan untuk memisahkan penanganan korban penyalahgunaan, yang akan difokuskan ke rehabilitasi, dari pengedar yang tetap dipidana. Yusril menargetkan revisi tersebut rampung pada akhir 2026.

    Polres Kotim menyatakan penggerebekan di eks Golden bertujuan menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Polisi menegaskan komitmennya untuk terus mencegah dan menindak penyalahgunaan narkoba demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

    Warga juga diimbau proaktif memberikan informasi jika mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

    ”Informasi dari masyarakat diharapkan dapat membantu kepolisian mengungkap kasus narkotika,” ucap Edy. (ign)

  • Ultimatum di Tenda Aksi Plasma Seruyan: Ancaman Cabut Izin PT BAP dan Taruhan Gubernur Berkantor di Lokasi

    Ultimatum di Tenda Aksi Plasma Seruyan: Ancaman Cabut Izin PT BAP dan Taruhan Gubernur Berkantor di Lokasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selama sebulan penuh, terpal dan tikar di km 79 menjadi saksi bisu warga Desa Bangkal menelan debu dan pekatnya asap.

    Penantian panjang memblokade jalan itu menemui ujungnya pada Jumat (9/10/2026), saat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda datang mengantarkan janji hitam di atas putih.

    Sebuah Surat Komitmen Bersama diteken langsung di hadapan warga. Tak sekadar meminta waktu satu bulan untuk menuntaskan sengkarut plasma PT Binasawit Abadipratama (PT BAP), Gubernur bahkan melempar taruhan berani.

    Apabila korporasi itu kembali ingkar, jalanan berdebu itulah yang akan menjadi kantor barunya. Di sisi lain, Bupati mengirim sinyal ancaman tak kalah keras berupa opsi pencabutan izin.

    Namun, angin kelegaan yang sukses membuat massa Bangkal melipat tendanya itu, tidak serta-merta berembus ke tenda kedua.

    Massa dari Desa Selunuk awalnya sempat menolak ajakan bubar. Ketika Gubernur melempar tanya apakah mereka bersedia pulang, massa sempat menjawab singkat:

    ”Belum. Belum. Belum, Pak.”

    Ditanya opsi mana yang mereka kehendaki, jawabannya tegas. ”Poin pertama dulu, Pak. Tuntutan kita kan poin utama dulu, Pak,” kata warga.

    Poin pertama itu adalah plasma 20 persen dari PT BAP, anak usaha Sinar Mas Group. Tuntutan itu sudah lama disuarakan warga Bangkal, Selunuk, Rungau Raya, dan Terawan, dan sejak September berujung pada tenda serta blokade jalur angkutan perusahaan.

    Tiga Puluh Hari di Atas Terpal

    Bagi Sapriyadi, Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, surat itu adalah buah perjuangan sebulan penuh bertahan di lapangan.

    ”Kami sangat mengapresiasi dan juga sangat gembira atas hasil hari ini. Karena Bapak Bupati Seruyan juga mengupayakan 20 persen plasma untuk warga masyarakatnya,” kata Sapriyadi kepada Kanal Independen seusai pertemuan.

    ”Kepada Bapak Gubernur, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena memang Bapak Gubernur sangat peduli terhadap masyarakat, khususnya Desa Bangkal,” ujarnya.

    Menurut Sapriyadi, massa Bangkal yang bertahan di lokasi berjumlah lebih dari seribu orang. Ia menggambarkan kondisi mereka selama bertahan.

    ”Masyarakat ini duduk hanya beralaskan terpal, hanya beralaskan tikar-tikar,” ujarnya. Tanah tempat mereka duduk penuh debu, dan cuaca juga tidak bagus karena asap.

    ”Jadi, mereka merasakan dampak itu semua. Mereka memikirkan nanti akibat daripada perjuangan ini. Mungkin Bapak Bupati dan Bapak Gubernur sangat tersentuh hatinya,” ucapnya.

    Angka SHU dalam surat, kata Sapriyadi, lahir dari tawar-menawar hari itu. ”Tadi juga ada penawaran kembali dari Rp800.000 per CP. Kita bulatkan dan meminta Rp1 juta per CP (calon penerima, Red) itu untuk SHU,” ujarnya.

    Menurut Sapriyadi, Gubernur menjanjikan waktu satu bulan untuk proses administrasi, dan warga sepakat memberi tenggat itu. Tanda tangan dua kepala daerah menjadi alasan Bangkal menarik massa.

    ”Kami dari Bangkal, khususnya Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, sudah menyatakan sikap. Kami menarik massa dan kembali ke rumah, ke kampung halaman kami,” katanya.

    ”Karena di situ sangat jelas Bapak Bupati bertanda tangan atas surat kesepakatan bersama, dan Bapak Gubernur pun juga bertanda tangan. Artinya, kita percaya penuh dengan kepala daerah kita, baik dari kabupaten maupun dari provinsi,” tegasnya.

    Sapriyadi juga menghargai kesediaan kedua kepala daerah turun ke lokasi. ”Kami percaya penuh dengan apa saja yang sudah dijanjikan kepada kami, karena mereka mau datang secara langsung, duduk bersama-sama, dan melihat situasi serta kondisi masyarakat yang sudah berjuang di PT BAP untuk memperjuangkan plasma 20 persen,” ujarnya.

    Surat itu juga menjadi pegangan warga untuk menagih. Pihaknya merasa ada suatu kebanggaan, karena telah mendapatkan surat kesepakatan bersama. Hal tersebut dinilai sebagai komitmen yang baik.

    ”Ini juga menjadi dasar kami selaku masyarakat, khususnya Desa Bangkal, untuk ke depannya menagih kepada perusahaan,” ujarnya.

    Pagi tanpa Kesepakatan

    Pertemuan di KM 79 berlangsung setelah rapat Bupati Seruyan dengan perwakilan PT BAP pada pagi harinya tidak menghasilkan kesepakatan.

    Menurut Bupati, rapat itu dihadiri Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    ”Namun, tawaran yang diberikan jauh di bawah ini dan tidak bersepakat, sehingga saya mengambil jalur, apa fungsi kewenangan bupati, dan itu akan saya jalankan,” kata Ahmad Selanorwanda kepada warga Bangkal.

    Ia bercerita, aspirasi warga sudah berulang kali disodorkan ke perusahaan. ”Berbagai opsi sudah kita laksanakan, karena aspirasi masyarakat ditawarkan ke perusahaan berulang-ulang kali, seperti lagu,” ujarnya.

    Wanda mengaku pernah menawarkan skema hibah bernilai puluhan miliar rupiah bagi warga, dengan jaminan operasional perusahaan tidak diganggu. Perwakilan perusahaan menyatakan siap, lalu meminta waktu berdiskusi dengan manajemen.

    ”Besok mangkir lagi, mangkir lagi, mangkir lagi,” katanya. Ia mengaku sampai mengatakan kepada perusahaan, bahwa cara itu menghina masyarakat dan menghina bupati.

    Salah satu jalur kewenangan yang dimaksud Bupati berada pada proses permohonan hak guna usaha (HGU). Dia menyebut pemerintah daerah akan mengawal pengukuran kadastral bersama unsur perkebunan provinsi dan Panitia B.

    Merujuk Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, Panitia B memeriksa data fisik dan yuridis permohonan HGU, dan bupati atau pejabat yang ditunjuknya duduk sebagai anggota panitia tingkat kantor wilayah.

    Menurut Wanda, seluruh kepala desa sudah berjanji sepakat dengan langkahnya. ”Bisa saja rekomendasi bupati dan juga para kades hanya 80 persen dari luasan. Dua puluh persennya kita bangun sendiri. Nanti saya carikan investor,” katanya.

    Taruhan Gubernur

    Warga Bangkal sudah menagih jalur Gubernur sejak pertengahan September. Lewat surat 14 September 2026, Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal mengadukan belum terealisasinya plasma 20 persen kepada Agustiar, yang juga Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.

    Sapriyadi sejak September meyakini penyelesaian bisa ditempuh lewat Gubernur Kalteng, baik secara pemerintahan maupun adat.

    Kunjungan Jumat itu menjadi yang kedua dalam sepekan. Minggu (4/10/2026), Agustiar sudah singgah ke tenda yang sama di sela penyaluran bantuan bagi warga terdampak karhutla di Seruyan.

    Kali ini rombongannya turut diikuti anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, salah satu tergugat dalam gugatan perdata PT BAP di Pengadilan Negeri Sampit, serta Koordinator Damang se-Kalimantan Tengah Wawan Embang.

    Wawan juga memimpin Majelis Basara Hai dalam sengketa adat warga Sebabi melawan PT BAP.

    Saat berbicara kepada warga Bangkal, Agustiar menegaskan sikap pemerintah terhadap investasi.

    ”Intinya begini, kami selaku pimpinan pasti memberi karpet merah kepada investasi. Itu pasti, menjaga dan sebagainya. Tapi, mereka juga harus menjalankan kewajibannya, Pak Kapolres,” ujarnya.

    Ia menyebut plasma, CSR, dan tenaga lokal sebagai kewajiban itu. ”Jangan sampai mereka ini kayak penjajah, begitu, kan?” Ia lalu menambahkan, “Tapi ini oknum, saya rasa. Ada juga yang baik.”

    Agustiar menyebut jalur Bupati lebih bagus, tetapi terlalu lama. Opsi yang ia upayakan, katanya, bisa berjalan lebih cepat.

    ”Harapan kami, setelah kami tanda tangani ini, saya minta satu bulan, ya,” ujarnya.

    ”Kalau gas satu, saya gas sepuluh langsung. Saya akan berkantor di sini, Pak Bupati, langsung,” tegasnya.

    Dia juga meminta warga pulang dan menawarkan jaminannya sendiri. ”Kalau bisa, pulang saja dari sini. Karena garansinya saya buat saja. Saya berani buat pernyataan di situ, ya,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, ia mengulang taruhannya. ”Saya tadi, kalau dibohongi lagi, saya akan berkantor di sini. Saya berkantor di sini,” ucapnya.

    Sebelum diteken, isi surat dibacakan seorang perwakilan warga agar semua yang hadir mengetahui dan memahami isinya. Dia menyebut komitmen Bupati yang mendukung perjuangan plasma 20 persen tertuang di poin pertama.

    Sapriyadi lalu mengajak massa pulang. ”Kita tunggu pelaksanaannya. Setelah itu, apabila terealisasi, kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati kita,” katanya.

    ”Tapi hari ini, setelah ditandatangani, kita pulang dengan tertib,” kata Sapriyadi. Massa menyambut dengan sahutan “sepakat” dan tepuk tangan.

    Sapriyadi juga menyampaikan pesan yang ia tangkap dari Bupati. ”Apabila mereka tidak merealisasikan, akan diancam dicabut izinnya,” ujarnya.

    Poin Pertama di Tenda Selunuk

    Suasana berbeda menyambut rombongan di tenda Selunuk yang berjarak sekitar seratus meter dari tenda Bangkal. Bupati menjelaskan ulang dua opsi dalam surat.

    Opsi pertama, katanya, melibatkan pejabat desa dan camat hingga terbit rekomendasi bahwa kebun tidak bermasalah dan didukung desa, dengan syarat plasma 20 persen.

    ”Setelah itu masih ada pengaturan koperasi, pengurus, calon penerima, hingga tanda tangan bupati. “Proses panjang,” ujarnya.

    Bupati juga menyebut pembangunan kebun plasma menjadi utang yang dicicil dari hasil panen hingga tahun kesembilan atau kesepuluh. ”Investasi itu menjadi utang,” katanya.

    Menurut dia, opsi kedua memberi hasil yang langsung terasa. ”Artinya, yang nyata di depan mata, apa yang diperjuangkan Pak Gubernur, bulan pertama, bila disetujui, bila disepakati, langsung Rp800.000,” ujarnya.

    Angka itu sama dengan tawaran yang, menurut Sapriyadi, dibulatkan warga Bangkal menjadi usulan Rp1 juta dalam surat. Bupati menyebut nilainya akan naik dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

    ”Perusahaan untuk empat desa akan bangunkan kebun 10 hektare, diperjuangkan Pak Gubernur,” tambahnya.

    ”Jadi, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, bila yang diperjuangkan Pak Gubernur disepakati oleh perusahaan, dan ada pembicaraan, dan Pak Gubernur siap berjuang, lebih menguntungkan opsi dua daripada yang pertama,” kata Ahmad Selanorwanda.

    Bupati menegaskan kedua opsi sama-sama berjalan. “Nah, jadi dua opsi itu jalan. Dua opsi itu jalan, ya,” ujarnya.

    Untuk opsi pertama, ia menyebut, “Opsi satu memang sudah kami ambil langkah. Kami ambil langkah dan keputusan untuk itu, setelah berbagai opsi dan lain-lain tidak memenuhi kesepakatan. Itu tetap jalan.”

    Soal opsi kedua, dia menambahkan, ”Karena sudah ada pembicaraan, tinggal finalisasi.”

    Agustiar menyatakan mendukung langkah Bupati. Ia menyebut pemerintah provinsi menahan pengurusan izin perusahaan yang tidak menyiapkan plasma.

    ”Kami sebagai gubernur pun, selama kami dua tahun ini memimpin, kami selalu, kalau ada pengurusan izin-izin, kami tanya dulu plasmanya. Kalau enggak, kami tahan. Itu jadi kebijakan kami,” ujarnya.

    ”Karena begitu dikasih izin, dia lupa dengan plasmanya,” katanya.

    Agustiar juga menegaskan posisinya. ”Karena kami ada begini karena masyarakat, karena rakyat, Bapak-Ibu sekalian. Kami ini petugas Bapak-Ibu sekalian.”

    Ia berharap opsi kedua yang berjalan. ”Harapan saya dengan bupati, untuk semua di sini, kalau bisa, opsi kedua itu dijalankan. Tapi kalau perusahaannya oke. Kalau enggak oke, ya, kita pastikan opsi pertama, yang dilakukan oleh bupati. Tapi lama, sekali lagi, ya,” katanya.

    Agustiar menyebut perusahaan sudah bersedia. ”Lihat, perusahaan sudah mau, ya,” ujarnya.

    Dia meminta warga mendoakan kesepakatan dengan perusahaan tercapai dalam kurang lebih sebulan, lalu mengajak mereka pulang. “Ini sudah hampir 30 hari di sini,” katanya.

    ”Kalau bisa, pulang saja dari sini. Untuk kepulangan nanti kami akan biayai, ya. Selaku pribadi, bukan gubernur, ya.”

    Ajakan itulah yang dijawab warga Selunuk dengan kata ”belum”, sebelum menegaskan poin pertama harus didahulukan. Warga juga mengingatkan bahwa poin utama itu sudah disampaikan Bupati. Agustiar menjawab, ”Jalan, tapi memakan waktu.”

    Agustiar mengaku sedih melihat warga bertahan di lokasi, dan khawatir bila ada yang jatuh sakit atau terjadi hal yang tidak diinginkan.

    ”Karena di sini selaku gubernur, saya sedih melihat masyarakatnya,” ujarnya.

    Gubernur mengingatkan pemerintah sudah mengimbau. ”Nah, jangan salahkan kami kalau ada apa-apa, ya kan? Kami sudah mengimbau,” katanya.

    Ia lalu menyerahkan urusan di lokasi kepada Kapolres Seruyan, sembari menegaskan kewajiban perusahaan tetap harus diselesaikan. ”Bagaimanapun, investasi ini kita jaga,” katanya.

    Kamarudin, Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama, menyampaikan keraguannya. Ia menyebut rapat di Kuala Pembuang pagi itu, yang menurutnya dihadiri figur yang ia sebut Pak Beni selaku CEO PT BAP, berakhir buntu.

    ”Tidak ada skema yang ditawarkan oleh PT BAP,” katanya. Menurut dia, perusahaan hanya menawarkan skema terkait angkutan.

    ”Mohon maaf, Pak, beribu maaf. Apa yang Bapak paparkan hari ini, saya secara pribadi itu sangat meragukan, Pak,” ujar Kamarudin kepada Gubernur.

    Keraguan Kamarudin punya riwayat. Ia mengoordinasi aksi warga Selunuk pada 2024, ketika PT BAP menyatakan siap merealisasikan plasma 20 persen bagi warga Selunuk lewat berita acara bermeterai tertanggal 2 Mei 2024. Janji itu masih mereka tagih hingga kini.

    Agustiar menanggapi, Bupati yang selama ini mengurus lewat CEO perusahaan tidak bisa disalahkan. ”Karena sering dibohongi oleh perusahaan, kan? Betul, kan?” ujarnya, disambut jawaban “betul” dari warga.

    Menurut dia, urusan yang ditangani gubernur akan lebih didengar perusahaan. Ia juga menyatakan senang dikritik terbuka. ”Saya kalau ngomong begini, saya senang. Ngomong keras begini, senang, daripada manis-manis,” ujarnya.

    Agustiar meminta Selunuk memberi kesempatan. ”Coba kita buka lagi pintu hati. Sebulan saja coba, ya. Sebulan saja. Kalau dia masih tetap begini, ayo sama-sama kita,” ujarnya.

    ”Kalau saya bohong, apa untungnya saya? Enggak ada untungnya saya. Rugi saya,” tegas Agustiar.

    Gubernur menyebut akan mengurus Bangkal lebih dulu agar Selunuk bisa melihat contohnya.

    Sebelum pamit, Agustiar menyerahkan keputusan kepada warga. ”Mau pulang, mau enggak, saya serahkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, sebagai gubernur, saya mengharapkan Bapak-Ibu pulang,” katanya.

    Bola di Tangan PT BAP

    Kesepakatan dengan perusahaan masih menunggu MoU. Gubernur menyebut perusahaan sudah bersedia dan Bupati menyebut pembicaraan tinggal difinalisasi, sementara PT BAP tidak ikut meneken surat komitmen. Tenggat sebulan yang tercantum dalam surat jatuh sekitar 9 November 2026.

    Tanggapan PT BAP atas surat komitmen ini belum diperoleh. Sejak awal konflik, dari sengketa lahan di Desa Sebabi hingga tuntutan plasma di Seruyan, permintaan konfirmasi Kanal Independen belum mendapat balasan perusahaan.

    Saat mediasi di Kantor Bupati Seruyan menjelang aksi warga 5 September, perwakilan PT BAP menolak diwawancarai wartawan lalu meninggalkan lokasi.

    Hal serupa terjadi saat mediasi di Sampit, 9 September 2026. Perwakilan manajemen PT BAP dari Jakarta, Reinhard, menolak memberikan keterangan saat hendak diwawancarai.

    Kunjungan Jumat itu juga bertepatan dengan jatuh tempo ultimatum tiga hari Aliansi Masyarakat Suku Dayak Rungau Raya Menggugat, yang pada 6 Oktober mendesak pemerintah memulihkan akses jalan. Massa dari desa lain belum menyatakan sikap resmi atas surat komitmen tersebut.

    Baca juga: Menyibak Barisan Pakaian Bebas: Jejak Absensi Pabrik di Balik Aksi Tandingan Plasma Seruyan

    Warga Bangkal sudah menyiapkan langkah bila tenggat itu lewat tanpa kejelasan. ”Nah, ini akan kita rapatkan kembali dengan masyarakat, langkah apa yang kita lakukan. Karena, kalau saya berpendapat, landasan dasar kita sudah ada,” kata Sapriyadi.

    ”Apakah nanti kita akan menggugat di pengadilan negeri atau memang harus turun ke jalan lagi. Namun, ini harus bermusyawarah dulu dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa, ketua BPD, dan unsur-unsur tokoh lainnya,” ujarnya. (ign)