cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

FOMO Kafe di Sampit: Sepertiga Gaji Menguap, Anak Muda Tersandera Eksistensi

SAMPIT, kanalindependen.id – Gelas Lia sudah kosong sejak setengah jam lalu. Ia tak memesan lagi, tak juga beranjak pulang.

Perempuan 20 tahun itu tahu persis nominal yang telah menguap malam itu: Rp150 ribu.

Angka itu setara upah lelah dua hari kerja, memotong gajinya yang mandek di angka Rp3,6 juta sebulan. Jauh di bawah batas aman UMK Kotawaringin Timur 2026 sebesar Rp3,75 juta.

Namun, urusan tekor bisa dipikir besok. Prioritas malam ini: kursinya tetap terisi selama teman-temannya masih sudi bertahan.

”Kalau lagi ramai sama teman, ya bayar masing-masing. Kalau sudah tanggal tua, pindah ke kopi Rp20 ribuan. Yang penting tetap nongkrong,” katanya, baru-baru ini.

Satu kalimat pendek meluncur dari bibirnya saat ditanya alasan bertahan di tengah impitan finansial. ”Kadang bukan soal mampu. Tapi takut ketinggalan.”

Ironi Statistik yang Menampar

Realitas Lia mengonfirmasi anomali tajam dalam catatan resmi pemerintah. Beban terberat dari gaya hidup ini secara ironis justru dipikul oleh mereka yang paling rentan.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 lansiran Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap rata-rata warga Kotim menghabiskan Rp206.833 per bulan untuk makanan dan minuman di luar rumah. Seluruh kategori, bukan hanya kafe.

Fakta mengejutkan bersembunyi di balik nominal tersebut. Kelompok 40 persen berpenghasilan terendah nekat membakar 16 persen dari total pengeluaran bulanan mereka untuk kategori ini.

Angka ini jauh mengungguli kelompok 20 persen teratas yang hanya menyisihkan 11,7 persen.

Semakin tipis ketebalan dompet seseorang, semakin buas hasrat membelanjakannya di luar rumah.

BPS mencatat fenomena ini sebagai imbas modernisasi. Namun, lompatan angka tersebut menggarisbawahi realitas sosiologis yang lebih kelam: tekanan sosial memaksa warga terus hadir di ruang publik, menabrak rasionalitas kondisi keuangan mereka.

Bukan Kopi, Tapi Validasi Sosial

Yuli (30) menjadi potret hidup tekanan tersebut. Mengantongi gaji bulanan Rp3,5 juta, ia rutin mengalokasikan Rp1 juta khusus untuk rutinitas kafe.

Nominal itu menembus lima kali lipat rata-rata pengeluaran warga Kotim yang dicatat BPS. Minimal dua kali seminggu, ia wajib hadir.

“Bukan karena kopinya. Lebih ke foto-foto buat media sosial,” tegasnya.

Motivasi Yuli mewakili keresahan massal. Riset Kaloeti dkk. (2021) membedah bahwa 64,6 persen remaja Indonesia terjangkit Fear of Missing Out (FOMO).

Kecemasan ini memicu individu memaksakan presensi demi menghindari pengucilan dari lingkaran pergaulan.

Dampaknya telak menghantam. Lonjakan kecemasan, kelelahan mental, dan kebocoran finansial yang tak terencana.

Pakar psikologi Vera Itabiliana menelanjangi peran media sosial sebagai akselerator tekanan.

Deretan likes, komentar, dan repost bermutasi menjadi mata uang baru penentu kelas sosial. Fluktuasi metrik virtual ini mampu mendikte suasana hati pemiliknya sepanjang hari.

Temuan Kartohadiprodjo dan Suryadi (2025) mengerucutkan benang merahnya.

FOMO memantik gairah konsumsi impulsif remaja di kafe-kafe viral. Kafe telah bersalin rupa. Ia kini adalah panggung teater eksistensi.

Tempat manusia hadir, direkam, dan dipamerkan. Tanpa jejak konten, sebuah kunjungan dianggap batal demi hukum pergaulan.

Survei Jakpat 2024 menyajikan bukti konkret: 66 persen Gen Z menenggak kopi setiap hari, menobatkan mereka sebagai ras penyumbang pengeluaran kopi tertinggi dibanding generasi pendahulu.

Siasat Bertahan di Tanggal Tua

Industri kafe di Sampit mekar subur memangsa peluang tersebut. Mulai dari warung trotoar hingga kedai estetik berbalut nuansa Instagramable, semua berebut isi kantong anak muda.

Data BPS 2023 merekam lonjakan usaha penyediaan makanan dan minuman nasional hingga 4,85 juta unit, meroket 21 persen dari tahun 2016. Kota-kota seperti Sampit turut tersapu gelombang invasi ini.

Taktik gerilya mulai dimainkan saat saldo rekening kian sekarat. Lia menurunkan standar gengsinya ke kopi Rp20 ribuan.

Yuli mengasah ketelitiannya membedah daftar harga sebelum melangkah melewati pintu kaca. Keduanya menolak menyerah.

”Kalau lagi ada uang, ke kafe yang agak naik kelas. Kalau lagi tipis, cari yang harganya miring saja. Yang penting tetap nongkrong,” ucap Lia.

Esensi nongkrong di Sampit telah bergeser fatal. Bukan lagi tentang tempat atau sajian di atas meja, melainkan soal fungsi pembuktian diri.

Kehadiran fisik dan digital di meja kafe adalah cara memvalidasi bahwa mereka masih ada, masih relevan, dan belum terdepak dari arena sosial.

Layaknya kewajiban kredit, tagihan eksistensi ini akan terus datang bulan depan, tanpa peduli sisa saldo di rekening mereka. (ign)

Catatan Redaksi: Sumber data pengeluaran per kapita dan distribusi kelompok penghasilan bersumber dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, diterbitkan November 2025. Data pertumbuhan usaha makanan dan minuman bersumber dari Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman 2023, BPS Pusat. Data perilaku konsumsi kopi Gen Z bersumber dari Survei Jakpat, Desember 2024.

April 11, 2026
Surplus Tembus Rp107 Juta, DPRD Kotim Apresiasi Kinerja BUMDESMA Mitra MHU

SAMPIT, kanalindependen.id – Kinerja BUMDESMA Mitra MHU LKD di Kecamatan Mentaya Hilir Utara mendapat apresiasi dari DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).

Lembaga ekonomi antar desa tersebut dinilai mampu menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan capaian surplus yang menembus Rp107.920.697 pada tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim Dapil III, Eddy Mashamy, menyebut capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan usaha berbasis desa dapat berjalan profesional sekaligus mandiri secara finansial.

”Ini bukti bahwa BUMDESMA mampu dikelola dengan baik. Tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan memberikan hasil nyata bagi desa-desa yang tergabung,” ujar Eddy Mashamy.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Mitra MHU Lembaga Keuangan Desa (LKD) dapat menjadi wadah kolaborasi enam desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, yakni Desa Bagendang Permai, Desa Bagendang Hulu, Desa Bagendang Tengah, Desa Natai Baru, Desa Pondok Damar, dan Desa Sumber Makmur.

Eddy menjelaskan, desa-desa tersebut memiliki peran strategis sebagai penyerta modal, pemilik keuntungan melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), sekaligus pengambil keputusan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).

”Para kepala desa bertindak sebagai penasihat dan memiliki hak suara dalam menentukan arah kebijakan usaha. Ini model kolaborasi yang sehat,” katanya.

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan Direktur BUMDESMA, tren pertumbuhan terlihat konsisten. Pada 2024, surplus bersih tercatat sebesar Rp99.135.600, kemudian meningkat pada 2025 menjadi Rp107.920.697.

Dari sisi operasional, total pendapatan pada 2025 mencapai Rp531.742.589. Kontributor terbesar berasal dari unit Mini Market MHU sebesar Rp155.852.354 dan unit MHU Finance sebesar Rp106.731.653.

Selain itu, unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan agen BNI 46 turut menyumbang pendapatan signifikan.

Sementara itu, total beban operasional tercatat sebesar Rp410.483.379, dengan komponen terbesar pada tenaga kerja mencapai Rp207.875.000, disusul biaya operasional lainnya yang mencerminkan aktivitas usaha berjalan aktif.

Eddy juga menyoroti komitmen sosial dan kepatuhan hukum yang ditunjukkan BUMDESMA.

Hal ini terlihat dari alokasi dana sosial sebesar Rp14.865.900, bonus operasional kelembagaan Rp34.686.900, serta pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp13.338.513.

”Ini penting, karena menunjukkan bahwa orientasi usaha tidak hanya profit, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan tetap taat aturan,” tegasnya.

Selain itu, transparansi pengelolaan melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD), seperti yang dilaksanakan pada 7 April 2026, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan desa-desa anggota.

Dengan capaian tersebut, Eddy menilai BUMDESMA Mitra MHU LKD layak mendapatkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah kecamatan maupun desa.

Ia menegaskan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa unit usaha desa mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.

”Keuntungan di atas Rp100 juta ini menunjukkan kemandirian ekonomi yang kuat. Ke depan, ini bisa menjadi modal untuk ekspansi usaha maupun memperkuat dukungan terhadap UMKM lokal,” ujar Eddy usai menghadiri Musyawarah Antar Desa dalam kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun 2025 Bumdesma Mitra MHU LKD di Aula Kantor Kecamatan MHU, Selasa (7/4/2026).

Ia pun mengingatkan agar tata kelola profesional dan akuntabel tetap dipertahankan, sehingga tren pertumbuhan positif dapat terus berlanjut.

”Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid antar desa. Ini harus dijaga dan ditingkatkan agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat,” tandasnya. (hgn)

April 11, 2026
Harga Minyak Kita di Sampit Tembus Rp17 Ribu, Pedagang Terpaksa Jual Melebihi HET

SAMPIT, kanalindependen.id – Keterbatasan pasokan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai berdampak langsung ke harga di tingkat pasar.

Sejumlah pedagang nekat menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) karena kesulitan mendapatkan stok dari jalur resmi Bulog.

Di Pasar PPM Sampit, seorang pedagang sembako, Maria, mengaku sudah beberapa waktu terakhir tidak lagi mudah memperoleh Minyak Kita dari Bulog. Kondisi ini memaksanya mengambil barang dari agen swasta dengan harga lebih tinggi.

”Kalau di Bulog itu sekitar Rp177 ribu, tapi sekarang sering ambil dari agen sampai Rp190 ribu per dus,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan pasokan dari agen pun, tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan karena tetap dibatasi.

Dengan harga modal yang sudah tinggi, pedagang tidak memiliki ruang untuk mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

”Biasanya kami jual Rp16 ribu, tapi sekarang terpaksa jual sampai Rp17 ribu,” katanya.

Maria mengatakan, kenaikan harga ini bukan untuk memperbesar keuntungan, melainkan menyesuaikan biaya pembelian yang sudah naik di tingkat distributor.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak goreng. Sejumlah komoditas lain juga ikut terdampak.

Tepung terigu misalnya, yang sebelumnya dijual sekitar Rp10 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp12 ribu. Untuk tepung kemasan, harga bahkan berada di kisaran Rp15 ribu hingga Rp16 ribu.

”Tepung tapioka juga naik, rata-rata di atas Rp2 ribu dari harga sebelumnya,” ujarnya.

Komoditas beras juga mengalami kenaikan yang cukup terasa, berkisar Rp5 ribu hingga Rp6 ribu tergantung jenis dan asalnya.

Beras lokal dari luar daerah seperti Banjarmasin, termasuk jenis Mayang, disebut mengalami kenaikan paling signifikan. Sementara beras dari Pagatan relatif lebih stabil.

”Kalau beras dari Pulau Jawa naik sekitar Rp5 ribu,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, mulai muncul pola distribusi baru.

Sejumlah distributor kini menawarkan pasokan beras langsung ke toko, sehingga sedikit membantu pedagang menekan biaya transportasi dibandingkan harus mengambil sendiri ke gudang.

Meski demikian, tekanan harga tetap berdampak pada daya beli masyarakat. Maria mengaku omzet penjualannya menurun, sehingga ia kini lebih selektif dalam menambah stok barang.

”Sekarang kami kurangi stok, kecuali barang yang cepat laku saja yang kami restock,” katanya.

Terpisah, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kotim, Muhammad Azwar Fuad, menjelaskan keterbatasan pasokan Minyak Kita tidak terlepas dari kebijakan distribusi nasional.

Berdasarkan ketentuan Kementerian Perdagangan, Bulog dan BUMN pangan hanya memperoleh alokasi sekitar 30 persen dari total produksi Minyak Kita, yang masih harus dibagi dengan ID Food. Sementara 70 persen lainnya disalurkan melalui swasta.

”Jadi memang sebagian besar distribusi ada di pihak swasta,” jelas Azwar saat diwawancarai awak media usai pemantauan harga di PPM dan Pasar Keramat bersama Pemkab Kotim, Jumat (10/4/2026).

Ia juga mengungkapkan, pada Maret lalu produsen sempat diprioritaskan untuk menyalurkan Minyak Kita ke program bantuan pangan nasional.

Dalam program tersebut, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 10 kilogram beras dan 2 liter Minyak Kita per bulan selama dua bulan.

”Kemungkinan karena fokus ke program itu, suplai ke pasar sempat berkurang,” ujarnya.

Meski demikian, ia memperkirakan pada April distribusi mulai kembali normal. Ia juga menegaskan bahwa harga Minyak Kita seharusnya berada di kisaran Rp15.700 per liter, atau maksimal Rp16 ribu di lapangan karena pembulatan.

”Kalau sudah sampai Rp17 ribu, berarti memang ada kenaikan di rantai distribusi,” katanya.

Azwar menduga pedagang yang menjual di atas HET tidak mendapatkan pasokan dari Bulog, melainkan dari jalur swasta dengan harga lebih tinggi.

Untuk wilayah Kotim, kuota Minyak Kita pada Maret diperkirakan sekitar 300 ribu liter, menurun dibanding Februari yang mencapai 350 ribu liter.

Kuota tersebut merupakan bagian dari alokasi Bulog Kalimantan Tengah yang kemudian dibagi ke seluruh cabang.

Saat ini, Bulog Kotim memiliki sekitar 60 mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) dan pengecer. Jumlah ini terus bertambah, dengan rata-rata 1–2 pedagang mendaftar setiap hari.

Namun, distribusi di pasar tradisional masih menghadapi kendala. Banyak pedagang enggan melengkapi persyaratan administrasi seperti KTP, NPWP, dan NIB karena khawatir terkait urusan pajak.

”Padahal tidak ada pungutan biaya. Kalau mereka mau melengkapi, bisa dapat harga lebih murah dari Bulog. Akibatnya, sekitar 70 persen mitra Bulog justru berada di luar pasar tradisional,” ujarnya.

Bulog juga menerapkan pengawasan melalui pakta integritas dan survei rutin kepada mitra pengecer.

Pedagang yang menjual Minyak Kita di atas HET akan dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan kemitraan bagi yang melanggar ketentuan harga.

Selain Minyak Kita, Bulog juga menanggapi kenaikan harga tepung. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Bulog sudah tidak mendapat penugasan untuk menyalurkan tepung.

Sementara untuk stok gula tersedia 50 ton dengan harga jual Rp18 ribu per kilogram. Sementara, stok minyak goreng saat ini tersedia 40.000 liter.

Lebih lanjut, Azwar mengatakan, Bulog mulai mengantisipasi potensi dampak El Nino terhadap produksi beras.

Meski data produksi berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Bulog telah diwanti-wanti untuk menyiapkan cadangan beras menghadapi kemungkinan gagal panen akibat kekeringan.

”Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog Kotim mencapai sekitar 6.900 ton, dengan ketahanan hingga sembilan bulan,” ujarnya

Azwar juga memastikan stok beras untuk program bantuan pangan tahap dua yang akan disalurkan pada April–Mei dipastikan aman.

Penyaluran untuk tiga wilayah, yakni Kotim, Seruyan, dan Katingan, diperkirakan mencapai 1.200 ton.

”Dengan stok 6.900 ton, sangat mencukupi. Namun, jika ke depan terjadi gangguan produksi dan harga beras naik, Bulog akan memassifkan penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan guna menjaga stabilitas harga di pasaran,” pungkasnya. (hgn/ign)

April 11, 2026
Tak Hanya Kewajiban Plasma 20 Persen, Perusahaan Sawit Diarahkan Kembangkan Ternak Sapi melalui Program SISKA

SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai menggeser arah pola kemitraan dengan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit.

Tidak lagi bertumpu pada kewajiban plasma 20 persen, perusahaan kini didorong ikut mengembangkan usaha peternakan melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).

Dorongan pengembangan ternak sapi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kotim, yang dihadiri sekitar 30 perwakilan perusahaan perkebunan sawit.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Yephi Hartady Periyanto, menegaskan, pelaksanaan program SISKA merupakan tindak lanjut dari komitmen di tingkat provinsi yang sebelumnya telah disepakati bersama pemerintah pusat.

”Pelaksanaan rapat koordinasi hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kegiatan SISKA tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah menghasilkan berita acara penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI,” kata Yephi Hartady Periyanto, Jumat (10/4/2026).

Dalam komitmen itu, disepakati sejumlah poin penting, di antaranya dukungan pengembangan peternakan di kawasan perkebunan sawit melalui SISKA, penyediaan bahan baku pakan seperti bungkil inti sawit, serta penguatan kolaborasi antara perusahaan dan peternak di daerah.

Tak hanya itu, pemerintah kabupaten juga diminta segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan sawit di wilayah masing-masing.

Menurut Yephi, Kotawaringin Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan program ini. Luas areal perkebunan sawit yang mencapai sekitar 400 ribu hektare dinilai menjadi modal kuat jika diintegrasikan dengan usaha peternakan sapi.

”Kalau ini diintegrasikan, manfaatnya bukan hanya ekonomi, tapi juga lingkungan dan sosial. Ini bisa jadi sistem usaha yang saling menguatkan,” katanya.

Ia menegaskan, SISKA bukan sekadar program tambahan, melainkan sistem usaha terpadu yang mampu meningkatkan efisiensi, menekan biaya operasional, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun masyarakat.

Namun di balik potensi tersebut, pemerintah daerah juga mengakui masih adanya kelemahan dalam pengawasan dan pemantauan di lapangan.

”PBS itu sebenarnya sudah jalan dari dulu. Mereka punya program CSR dan kemitraan. Tapi laporan itu lebih banyak masuk ke bidang perkebunan, sementara bidang peternakan tidak terpantau,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat pemerintah kesulitan menyusun strategi pengembangan peternakan secara terarah, termasuk dalam upaya mendorong swasembada protein hewani.

Momentum Benahi Pola Plasma

Rapat koordinasi ini juga berkaitan dengan pembahasan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau yang kerap dipahami sebagai plasma 20 persen.

Yephi menilai, selama ini masih ada persepsi yang terlalu sempit terhadap program tersebut.

”FPKMS itu bukan sekadar plasma dalam arti bagi-bagi lahan. Ini jauh lebih luas kemanfaatannya untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah mulai mengarahkan agar pola kemitraan tidak hanya berfokus pada pembagian lahan, tetapi juga membuka ruang usaha lain, termasuk peternakan.

”Masyarakat jangan hanya terpaku pada lahan 20 persen. Dari PBS, polanya bisa diarahkan ke usaha ternak, misalnya pemberian sapi yang dikelola koperasi atau kelompok tani,” jelasnya.

Target Bertahap, Libatkan Perusahaan

Berdasarkan data Distan KP Kotim, terdapat 56 perusahaan sawit yang beroperasi di Kotim, terdiri dari 40 perusahaan yang berada penuh di wilayah Kotim dan 16 perusahaan dengan konsesi lintas kabupaten.

Dari jumlah tersebut, pemerintah tidak memasang target muluk di tahap awal.

”Target saya tidak muluk-muluk. Kalau dari 56 perusahaan ini kita bisa mengondisikan sekitar 20 PBS saja untuk menjalankan kemitraan SISKA di tahun pertama, itu sudah sangat bagus,” ujar Yephi.

Ia menyebut, sebagian perusahaan sebenarnya sudah mulai menjalankan integrasi, meski dengan skala yang berbeda-beda.

”Ada yang baru 10an, ada yang 20-an, bahkan ada yang sudah ratusan. Artinya ini sudah jalan, tinggal kita pantau dan kembangkan,” katanya.

Selain itu, dorongan terhadap SISKA juga tidak lepas dari kondisi harga komoditas protein hewani yang masih tinggi dan fluktuatif.

Menurutnya, ketersediaan stok lokal menjadi kunci untuk mengendalikan harga di pasaran.

”Kalau kita punya stok yang cukup di daerah, kita bisa kendalikan harga. Sama seperti beras, sekarang relatif stabil karena stoknya ada,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun SISKA secara spesifik menyasar komoditas sapi, tujuan besarnya adalah membangun kemandirian daerah dalam pemenuhan protein hewani.

”SISKA ini bagian dari program besar swasembada protein,” tegasnya.

Melalui forum tersebut, Pemkab Kotim menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan provinsi secara konkret.

Pemerintah daerah mendorong adanya kesepahaman bersama antara perusahaan dan masyarakat yang dituangkan dalam kerja sama nyata, termasuk kemungkinan penyusunan MoU sebagai dasar pelaksanaan program di lapangan.

Harapan kami ada kontribusi dari PBS, apakah mereka membangun unit usaha peternakan sendiri atau bermitra dengan masyarakat. Yang penting ada peran nyata,” kata Yephi.

Melalui pendekatan tersebut, integrasi sapi dan sawit diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar menjadi penggerak baru ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kotawaringin Timur. (hgn/ign)

April 11, 2026
Harga Plastik Naik Signifikan, Pemkab Kotim Tegaskan Tak Pengaruhi Inflasi

SAMPIT, kanalindependen.id – Lonjakan harga plastik menjadi temuan paling mencolok dalam pemantauan harga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Pasar PPM dan Pasar Keramat, Sampit.

Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat ini bahkan mencapai hingga 100 persen.

Syifa, Pedagang di Toko Hana Plastik di Pasar PPM mengungkapkan lonjakan harga sudah terjadi sejak akhir Maret pascalebaran Idulfitri 1447 Hijriah.

Ia mengatakan hampir seluruh jenis plastik mengalami kenaikan dalam kurun waktu sekitar setengah bulan ini.

”Naiknya mulai terasa setengah bulan ini. Walaupun ada kenaikan, plastik masih tetap diminati. Hanya saja, sebagian pembeli ada yang tidak lagi memikirkan kualitas dan memilih mencari harga terjangkau. Ada juga yang tetap mengutamakan kualitas namun mengurangi jumlah pembelian,” kata Syifa, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kenaikan paling drastis terjadi pada plastik daur ulang kiloan ukuran 35 dan 40 cm yang naik dari Rp20 ribu menjadi Rp50 ribu per pack.

Selain itu, plastik gula merek Matahari Merah ukuran 1 kilogram juga naik dari Rp38 ribu menjadi Rp58.500. Plastik kecil ukuran 15 cm merek Hana turut mengalami kenaikan dari Rp22 ribu per ikat (isi 10 pack) menjadi Rp26 ribu.

”Plastik ukuran tanggung 24 cm merek Karisma juga naik dari Rp37.500 menjadi Rp52.500,” ungkapnya.

Kenaikan juga terjadi pada produk berbahan plastik lainnya seperti wadah makanan jenis thinwall. Untuk ukuran 500 ml naik dari Rp27.500 menjadi Rp32 ribu, sedangkan ukuran 2.000 ml dari Rp74 ribu naik menjadi Rp90 ribu, atau mengalami kenaikan sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu.

”Harga sedotan juga naik. Sedotan putih naik dari Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu per pack. Kalau sedotan warna-warni naik dari Rp11.500 menjadi Rp13 ribu,” ujarnya.

Kenaikan harga plastik yang terjadi dalam waktu singkat ini menjadi tekanan bagi pelaku usaha di pasar, terutama pedagang yang bergantung pada komoditas tersebut untuk aktivitas jual beli sehari-hari.

Salah satunya Lestari, Pedagang Bakso di Jalan Sukabumi yang turut mengeluhkan kenaikan harga plastik.

”Sudah semingguan ini beli plastik kecil, harganya naik Rp3.000. Plastik kecil transparan ini biasa dipakai buat bungkus bakso dan mie ayam yang dibawa pulang,” ujar Lestari.

Meskipun plastik mengalami kenaikan harga, ia tetap membelinya. Pasalnya, menggunakan wadah kemasan wadah plastik juga jauh lebih mahal.

”Mahal pun tetap dibeli. Mungkin, nyiasatinya nanti mau cari yang lebih tipis khusus membungkus mie, tidak perlu tebal karena isiannya sedikit. Kalau yang dibungkus,biasanya mienya dipisah supaya mienya tidak mekar saat ingin disantap,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kotim, Rafiq Riswandi, mengungkapkan kenaikan harga plastik dipicu oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah, khususnya Pulau Jawa, serta meningkatnya biaya distribusi.

”Pedagang mengambil plastik dari Pulau Jawa. Kenaikan sudah terjadi di tingkat agen di sana, kemudian ditambah biaya ekspedisi. Ini yang agak sulit kita cari solusinya dan akan kita diskusikan bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kenaikan harga plastik bervariasi mulai dari 20 persen hingga mencapai 100 persen. Meski cukup signifikan, menurutnya komoditas ini tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi inflasi daerah.

”Yang mempengaruhi inflasi kita adalah sembako karena langsung dikonsumsi masyarakat. Plastik ini hanya barang penunjang dan tidak dibeli setiap saat,” tandasnya. (hgn/ign)

April 10, 2026
Harga Komoditas di Sampit Melonjak, Pemkab Kotim Siapkan Pasar Murah hingga Libatkan BUMD

SAMPIT, kanalindependen.id – Kenaikan sejumlah komoditas di pasar tradisional Kota Sampit, mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) turun langsung melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemantauan dilakukan di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) dan Pasar Keramat, Sampit, dengan melibatkan Forkopimda, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Saber Pangan, instansi terkait.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kotim, Rafiq Riswandi, mengatakan kegiatan ini tidak hanya untuk melihat kondisi harga di lapangan, tetapi juga membangun sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.

”Pertama, kita ingin melihat sejauh mana tingkat ketersediaan dan harga komoditas untuk menjaga dan menstabilkan inflasi daerah. Kedua, kita berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan pelaku usaha agar tercipta keseimbangan harga dan pasokan barang di pasar,” ujar Rafiq Riswandi saat diwawancara usai pemantauan harga selesai dilakukan di Kantor Kecamatan Baamang, Jumat (10/4/2026).

Dari hasil pantauan, ditemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, dengan yang paling mencolok justru berasal dari komoditas non-pangan, yakni plastik.

Kenaikan harga plastik bahkan bervariasi mulai dari 20 persen hingga mencapai 100 persen, dengan harga yang dalam beberapa kasus menembus Rp100 ribu.

Menurut Rafiq, kenaikan ini dipicu oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah, khususnya Pulau Jawa, serta meningkatnya biaya distribusi.

”Plastik ini diambil dari luar daerah. Kenaikan sudah terjadi di tingkat agen di sana, kemudian ditambah biaya ekspedisi. Ini yang agak sulit kita cari solusinya dan akan kita diskusikan bersama,” jelasnya.

Meski mengalami lonjakan signifikan, ia menegaskan bahwa plastik bukan komoditas yang berpengaruh besar terhadap inflasi karena bukan barang konsumsi langsung.

”Yang paling mempengaruhi inflasi kita adalah sembako seperti beras, minyak goreng, sayur dan daging. Plastik ini hanya penunjang dan bisa dipakai beberapa kali,” tegasnya.

Selain plastik, kenaikan juga terjadi pada daging sapi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Harga yang sebelumnya berkisar Rp150.000 per kilogram sempat naik menjadi Rp180.000, dan saat ini kembali stabil dikisaran Rp150-160 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terpantau pada komoditas beras, khususnya jenis Siam Epang. Namun kenaikannya relatif kecil, dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp19.000 per kilogram.

Rafiq menjelaskan, kenaikan beras ini dipengaruhi oleh faktor musim dan pola tanam petani, terutama di wilayah selatan.

”Beras Siam Epang ini sangat bergantung pada kondisi musim. Saat ini penanamannya berkurang karena musim paceklik dan masa panennya hanya sekali setahun. Banyak lahan yang dialihkan ke varietas yang bisa panen tiga bulan sekali,” ungkapnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas lain yang mengalami penurunan harga seperti bawang merah dari Rp48.000 menjadi Rp45.000 per kilogram.

Di tingkat agen, harga bawang merah bahkan berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan, bawang putih masih stabil diharga Rp 35 ribu per kg.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat.

Untuk jangka pendek, pemerintah akan terus menggelar pasar murah sebagai upaya intervensi langsung di lapangan.

”Langkah pertama yang kita lakukan adalah ekspansi pasar melalui pasar murah yang sudah beberapa kali dilaksanakan,” ujar Rafiq.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam distribusi bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

”Kita berupaya mengambil terobosan dengan melibatkan BUMD untuk membuka semacam minimarket atau tempat penjualan dengan harga lebih murah. Kita butuh pelaku usaha yang bisa menawarkan harga lebih rendah agar pedagang lain ikut menyesuaikan harga,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut bersama struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait.

”Melalui pemantauan rutin dan intervensi yang terukur, kita berharap harga komoditas tetap terkendali, inflasi daerah terjaga, dan masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga di pasaran,” tandasnya. (hgn/ign)

April 10, 2026
Siklus Sindikat Sabu Sampit: Penjara Tak Bikin Jera, Residivis Masih Bisa Kendalikan Bisnis Skala Besar

SAMPIT, kanalindependen.id – Penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Kotawaringin Timur mengarah pada indikasi kuat adanya kegagalan sistemik.

Hukuman penjara terbukti tidak menghentikan residivis, bahkan dalam beberapa kasus, kurungan justru mengantarkan mereka pada peran yang lebih masif dalam rantai distribusi sabu.

Fakta persidangan terbaru di Pengadilan Negeri Sampit membuka terang fenomena ini.

Berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan, terdakwa Supriadi bin Suriansah asal Samuda tercatat sudah tiga kali keluar-masuk penjara.

Bukannya jera, pascabebas pada 2025, ia langsung merajut ulang kontak dengan pemasok bernama Alex alias Blade di Pontianak.

Supriadi terbukti menampung hingga satu kilogram sabu yang dikirim bertahap, memecahnya ke paket siap edar, dan meraup keuntungan sekitar Rp150 juta.

Uang hasil bisnis ilegal itu ia gunakan untuk membiayai kebutuhan dan membeli dua unit mobil yang kini disita aparat.

Residivis lain bernama Ateng juga kembali dibekuk pada awal 2026 untuk ketiga kalinya atas kasus serupa.

Pemerhati sosial politik dan kebijakan publik Kotim, Riduwan Kesuma, menilai deretan kasus tersebut menyingkap kelemahan mendasar sistem pemasyarakatan.

Ia menyoroti indikasi bahwa institusi penjara gagal memutus mata rantai sindikat.

”Kalau residivis terus berulang dengan pola yang sama, bahkan skalanya meningkat, ini bukan lagi soal orangnya. Ini menunjukkan ada yang gagal di dalam sistem pembinaan kita,” tegas Riduwan.

Pendekatan pembinaan saat ini dinilai masih terjebak pada rutinitas administratif. Akibatnya, penjara rentan hanya menghasilkan pelaku lama dengan jam terbang baru.

”Selama pembinaan hanya bersifat seremonial, sekadar kegiatan tanpa perubahan cara berpikir, nilai hidup, dan orientasi ekonomi, maka yang keluar dari penjara adalah orang yang sama, hanya dengan pengalaman yang berbeda,” katanya.

Kasus Supriadi menunjukkan bagaimana pelaku yang berkali-kali merasakan penjara justru kembali ke masyarakat dengan skala bisnis yang lebih masif.

Perputaran uang besar membuat ancaman kurungan tidak lagi menakutkan bagi para bandar.

”Selama jaringan di luar tetap hidup dan keuntungannya besar, maka penjara bisa dianggap sebagai bagian dari risiko. Bahkan dalam praktiknya, itu seperti biaya operasional dalam bisnis ilegal,” ungkap Riduwan.

Fakta bahwa jejaring sindikat ini tetap utuh dan langsung aktif begitu pelaku bebas menjadi sinyal bahaya bagi aparat penegak hukum.

Riduwan menilai sistem belum benar-benar memutus mata rantai meski pelaku telah menjalani hukuman.

Sejumlah literatur kriminologi di Indonesia, salah satunya studi dari Universitas Sriwijaya (2024), turut menguatkan pola ini.

Kesimpulan akademis menunjukkan bahwa pidana penjara tanpa pembinaan mendalam, dukungan sosial, dan kepastian ekonomi pascabebas tidak cukup menghentikan mantan narapidana kembali ke jaringan lama.

Realitas minimnya pilihan kerja legal membuat uang cepat dari narkotika menjadi godaan besar bagi mantan narapidana di Kotim.

”Ketika pilihan legal tidak menjanjikan, sementara mereka sudah tahu narkotika memberikan uang cepat, maka dorongan untuk kembali itu sangat besar. Ini realitas yang tidak bisa kita abaikan,” tegas Riduwan.

Pengawasan internal dan model evaluasi lembaga pemasyarakatan perlu dibenahi agar tidak menyediakan ruang aman bagi sindikat menyusun strategi.

Riduwan memandang deretan residivis yang tak kunjung surut ini menjadi bukti bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa bertumpu pada vonis pengadilan semata.

”Artinya, yang bermasalah bukan hanya pelakunya, tapi sistem yang membiarkannya kembali. Selama sistemnya tidak berubah, penjara bukan solusi. Ia hanya menjadi tempat singgah,” ujarnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Sampit, Muhammad Yani, sebelumnya telah menegaskan institusinya terus berupaya memperkuat pembinaan kemandirian.

Yani mengklaim program keterampilan kerja (Giatja) seperti menjahit dan manufaktur adalah strategi utama untuk mengubah pola pikir warga binaan melalui pernyataan resminya (3/3/2026).

”Kami berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk mandiri setelah bebas nanti, sehingga mereka tidak memulai dari nol,” ujarnya.

Pihak Lapas juga secara rutin mengklaim telah menjalankan SOP ketat melalui tes urine berkala dan penggeledahan blok hunian untuk memutus komunikasi sindikat.

Catatan pengamanan internal menunjukkan petugas sempat menggagalkan upaya penyelundupan paket sabu melalui area toilet luar pada November 2025 sebagai bukti kesigapan sistem pengawasan. (ign)

April 10, 2026
Dugaan Gratifikasi KSO Agrinas: BEM STIE Tantang Polda Kalteng Bongkar Dugaan Kepentingan Terselubung

SAMPIT, kanalindependen.id – Penyelidikan dugaan gratifikasi yang menyeret Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, telah berjalan lebih dari sebulan di meja Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah.

Subdit III Tipidkor tercatat telah menggerakkan penyidik untuk memanggil sejumlah pihak, termasuk melayangkan undangan klarifikasi kedua bagi pengurus koperasi terkait.

Kendati proses hukum berjalan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Sampit menilai penanganan perkara sejauh ini belum menyentuh jantung persoalan.

Ketua BEM STIE Sampit, Andriyanto, menegaskan sikap lembaganya merespons progres penyelidikan tersebut pada Kamis (9/4/2026).

”Kami melihat ini bukan isu biasa. Dugaan gratifikasi ini harus diusut tuntas agar tidak menggantung dan menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” katanya.

Jejak kasus ini merujuk pada penerbitan surat DPRD Kotim bernomor 800.1.11.1/572 DPRD/2025 tertanggal 24 Desember 2025 yang ditujukan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

Dokumen tersebut kemudian menjadi landasan penerbitan dokumen lanjutan dari pihak perusahaan kepada sejumlah koperasi dan kelompok tani.

Konflik mulai mengemuka ketika ada rekomendasi DPRD agar membatalkan status KSO dua koperasi. Pembatalan tersebut seketika memicu gelombang protes dari Organisasi Masyarakat Tantara Lawung Adat Mandau Talawang (TLAMT).

Dalam aksi di depan gedung DPRD Kotim, sempat muncul tudingan dugaan aliran dana yang diterima Rimbun dalam proses KSO tersebut.

Rimbun yang keberatan dengan tudingan tersebut, lalu melaporkan koordinator aksi ke Polres Kotim dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Laporan Rimbun kemudian direspons Mandau Talawang dengan melapor ke Polda Kalteng dan Kejaksaan Tinggi Kalteng pada 18 Februari 2026.

Pokok laporan menyoroti dugaan praktik gratifikasi dalam proses penerbitan dan pencabutan surat rekomendasi dukungan kemitraan koperasi dengan PT APN.

Nilai dugaan gratifikasi yang dilaporkan menyentuh angka Rp200 juta per koperasi. Ketua Mandau Talawang Ricko Kristolelu menegaskan, langkah hukum itu sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menguji dugaan temuan di lapangan.

Dokumen Kontribusi 10 Persen

Pada bagian lain, BEM STIE menyoroti secara khusus Surat Pernyataan Kesanggupan Kontribusi Operasional tertanggal 4 Februari 2026.

Teks dalam dokumen yang beredar luas itu merekam kesanggupan sejumlah koperasi untuk menyetor kontribusi 10 persen dari porsi bagi hasil 80 persen milik mereka.

Mandau Talawang sempat mengonfirmasi keberadaan skema tersebut langsung ke kantor pusat PT APN di Jakarta.

Manajemen pusat menyatakan skema potongan 10 persen sama sekali tidak tercantum dalam persyaratan resmi KSO perusahaan.

Fakta lain yang juga terungkap, manajemen Agrinas pusat ternyata telah menerbitkan surat bernomor 020/WDU/APN/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Surat dari manajemen pusat tersebut secara tegas mencabut seluruh Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebelumnya diterbitkan oleh Regional Head, sekaligus menetapkan moratorium KSO dengan mitra baru.

Meski demikian, Andriyanto mendesak aparat menjadikan temuan potongan 10 persen itu sebagai fokus utama penyelidikan.

”Kalau memang ada aliran seperti itu, maka ini tidak bisa dianggap hal kecil. Aparat harus berani menelusuri apakah ada hubungan antara kebijakan, rekomendasi, dan dugaan gratifikasi yang sedang diselidiki,” ujar Andriyanto.

Dia menilai kepolisian berisiko kehilangan akar persoalan jika hanya berkutat pada laporan gratifikasi formal.

”Tidak hanya soal dugaan gratifikasi, tapi juga kemungkinan adanya maladministrasi, bahkan penyalahgunaan kewenangan jabatan,” ujarnya.

Status Penyelidikan Belum Tuntas

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Budi Rachmat sebelumnya mengatakan, penanganan kasus telah masuk tahap penyelidikan di bawah Subdit III Tipidkor.

Tim penyelidik terus menghimpun keterangan dan alat bukti dari pihak-pihak terkait. Perkembangan terakhir mencatat pemanggilan klarifikasi kedua bagi para ketua koperasi.

Ketua DPRD Kotim Rimbun telah mengonfirmasi berbagai tuduhan terhadapnya dan menyatakan kesiapan menghadapi proses hukum.

Dia membantah keras adanya pelanggaran dan mengklaim lembaga DPRD sebatas menerbitkan rekomendasi berbasis aspirasi dan data lapangan, tanpa menyentuh wilayah kewenangan teknis penerbitan KSO.

BEM STIE menutup pernyataannya dengan desakan transparansi arah penyelidikan kepada aparat.

”Kami kira tidak sulit bagi aparat untuk membaca arah pengembangan kasus ini. Jangan sampai hanya berhenti pada laporan awal, sementara fakta-fakta lain yang sudah terbuka di publik justru diabaikan,” kata Andriyanto.

”Ini bukan hanya soal siapa yang salah atau benar. Ini soal apakah hukum benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat, atau justru tunduk pada kekuasaan,” ujarnya lagi. (ign)

April 10, 2026
Tanam 284 Hektare Dikebut, Realisasi Cetak Sawah Kotim Masih 31 Persen

SAMPIT, kanalindependen.id – Penanaman padi serentak seluas 284 hektare mulai dikebut di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Namun, dalam progressnya, data menunjukkan realisasi program cetak sawah baru mencapai di kisaran 31 persen dari target awal.

Gerakan tanam ini merupakan bagian dari program Cetak Sawah Rakyat (CSR) sekaligus upaya Luas Tambah Tanam (LTT) dalam mendukung swasembada pangan.

Seremonial kegiatan dipusatkan di lahan CSR Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, yang dikelola Kelompok Tani Mandiri Makmur.

Dari total 35 hektare lahan di lokasi tersebut, sekitar 5 hektare mulai ditanami pada hari pertama.

Secara keseluruhan, target tanam padi di Kotim untuk April mencapai 834 hektare, dengan 284 hektare di antaranya berasal dari lahan CSR.

Kegiatan ini juga terhubung dengan gerakan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan target penanaman 5.000 hektare untuk wilayah Kalimantan Tengah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menyebut percepatan tanam ini sebagai langkah konkret menghadapi tantangan sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dan tekanan global.

Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu tanam. Mengacu pada prediksi BMKG, awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada minggu ketiga Juni, dengan puncak pada September hingga Oktober tanpa hujan.

”Dilaporkan masa tanam empat bulan, April sampai Juli. Mudah-mudahan ini sempat. Mudah-mudahan kegiatan tanam yang kita mulai hari ini dapat panen sekitar bulan Agustus,” kata Umar Kaderi, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, persoalan pangan bukan sekadar urusan produksi, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan keberlangsungan bangsa.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, petani, penyuluh, hingga TNI dan Polri bersinergi memastikan program berjalan optimal. Namun dalam prosesnya, capaian program cetak sawah masih jauh dari rencana.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Permata Fitri, mengungkapkan bahwa dari target awal cetak sawah tahun anggaran 2025 seluas 4.261 hektare, realisasinya baru mencapai 1.339 hektare atau sekitar 31 persen.

Lahan yang telah tercetak tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Baamang, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, dan Mentaya Hilir Selatan.

Pada tahap evaluasi lanjutan, capaian tersebut bahkan lebih rendah.

Dari target yang telah direvisi menjadi 1.904 hektare, realisasi yang tercatat hanya 136,6 hektare. Sementara lahan yang belum tercetak mendapat perpanjangan waktu pengerjaan hingga 31 Maret 2026.

Permata menyebut seluruh kegiatan cetak sawah difasilitasi oleh Kementerian Pertanian, mencakup bantuan benih, sarana produksi, hingga dukungan teknis lainnya.

Pemerintah daerah terus bersinergi dengan Balai Penyuluh Pertanian dan instansi terkait di tingkat provinsi untuk mendorong percepatan realisasi.

”Kegiatan cetak sawah ini akan menambah luas baku lahan sawah yang ada di Kotim,” ujarnya.

Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian Kotim, Ahmad Rifani, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembukaan lahan, tetapi juga pada pendampingan intensif di lapangan.

Dia meminta seluruh penyuluh aktif mendampingi petani, termasuk pada lahan yang masih dalam proses pengolahan.

”Kalau pesan Bapak Menteri Pertanian, biar ada tunggulnya tetap ditanam,” ujar Ahmad.

Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang selama ini turut mendukung program ketahanan pangan, khususnya dalam percepatan kegiatan pertanian di Kotawaringin Timur.

Dengan kondisi tersebut, percepatan tanam yang tengah dilakukan kini menjadi ujian lanjutan, tidak hanya mengejar target produksi jangka pendek, tetapi juga memastikan program cetak sawah benar-benar berjalan sesuai rencana dan tidak kembali tertinggal. (hgn/ign)

April 9, 2026
Tak Didukung Anggaran, Pengembangan Wisata Pulau Hanibung Tetap Diupayakan Melibatkan CSR Perusahaan

SAMPIT, kanalindependen.id – Pengembangan Pulau Hanibung sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Kotawaringin Timur belum didukung anggaran daerah.

Namun, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim, Ramadansyah tak kehabisan akal.

Ia bertekad akan mendorong perusahaan untuk turut berkontribusi mendukung program pengembangan wisata menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

”Tahun ini tidak dianggarkan. Kami fokus inventarisir dulu. Nanti akan dorong tanggungjawab perusahaan menggunakan dana CSS, terutama PBS di sekitar lokasi, untuk ikut berkontribusi mengembangkan objek wisata di Pulau Hanibung,” kata Ramadansyah yang baru-baru ini dilantik sebagai Kepala Disbudpar Kotim pada Senin, (6/4/2026).

Setelah resmi melepas jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim, Ramadansyah bisa lebih fokus mengembangkan sektor wisata di Kotim.

Wacana pengembangan wisata Pulau Hanibung mulanya diinisiasi oleh Ramadansyah, ketika ia masih merangkap jabatan sebagai Kepala Bapenda Kotim dan Plt Baperida Kotim sekitar tahun 2024 lalu.

Ide itu muncul ketika ia memancing di areal tersebut. Menurutnya, Pulau Hanibung punya potensi wisata yang bisa dikembangkan. Jika Pangkalan Bun memiliki Taman Nasional Tanjung Puting, Kotim juga memiliki Wisata Pulau Hanibung.

Untuk menuju Pulau Hanibung ada dua jalur alternatif melalui jalur sungai dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit atau melalui jalur darat melewati Desa Camba dengan jarak tempuh sekitar 1 jam.

”Dari utara Desa Camba ke Pulau Hanibung bisa menaiki perahu klotok jaraknya hanya 15 menit. Dan, juga bisa ditempuh lewat jalur darat melewati Jalan Poros Desa Kandan-Camba,” ujarnya.

Ramadansyah mengatakan pengembangan pariwisata tidak hanya soal destinasi, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

”Pulau Hanibung bisa menjadi tempat wisata baru. Kita sudah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Camba dan langkah awal kita saat ini adalah penataan serta inventarisasi kawasan,” kata Ramadansyah.

Pulau Hanibung termasuk dalam kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 260 hektare yang diperuntukkan untuk kawasan lahan pertanian. Jika mengitari atau mengelilingi Pulau Hanibung berjarak 8 kilometer.

Namun, lokasinya yang berupa rawa-rawa dinilai kurang cocok dijadikan lahan pertanian. Sehingga, perubahan tata ruang dari kawasan pertanian menjadi kawasan satwa alam perlu direvisi.

Sesuai dengan regulasi Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 lokasi di Pulau Hanibung dapat ditetapkan sebagai wisata taman satwa.

Dipilihnya Pulau Hanibung juga didasari atas berbagai pertimbangan diantaranya kawasan ini masih hutan alami, dikeliling Sungai Mentaya dan berjarak tidak terlalu jauh dari Kota Sampit.

”Pak Bupati memang ada merencanakan lokasi Pulau Lepeh sebagai tempat penangkaran buaya, tetapi melihat dari lokasinya, disitu jalur keluar masuk kapal, gelombang cukup tinggi dan pertimbangan lain yang tidak memungkinkan. Kalau di Pulau Hanibung ini lokasinya strategis dan cocok,” ujarnya.

Bupati Kotim Halikinnor bersama sejumlah pejabat terkait sudah meninjau lokasi Pulau Hanibung pada Selasa, 16 Januari 2024 lalu dengan menaiki kapal KPLP KNP 342 yang difasilitasi Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit.

Selanjutnya, pada Rabu (24/4/2024) lalu, Pemkab Kotim telah melaksanakan pertemuan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Pangkalanbun, Kalteng di Bapperida Kotim untuk membahas rencana titik survey sekaligus pembentukan Tim Survey Kehati Pulau Hanibung.

Tim sudah terbentuk melibatkan 7 orang dari BKSDA Kalteng dan enam orang masyarakat Desa Camba. Selanjutnya, survey sosial, ekonomi dan keanekaragaman hayati di Pulau Hanibung telah dijadwalkan selama empat hari mulai 27-30 Mei 2024.

Sebelum dilaksanakan survey, digelar sosialisasi mengumpulkan puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda untuk menyampaikan terkait rencana Pulau Hanibung yang akan dijadikan wisata taman satwa.

Dalam pengelolaannya ke depan, Pemkab Kotim memastikan akan melibatkan masyarakat Desa Camba dalam hal pengembangan wisata.

”Rencana Pulau Hanibung sebagai wisata taman satwa ini sangat bagus dikembangkan dan akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya Pokdarwis diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat semakin bagus dengan memaksimalkan pengembangan wisata di Pulau Hanibung,” katanya.

Ramadansyah juga telah merancang konsep pengembangan Pulau Hanibung dengan menggabungkan wisata alam dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas yang sudah ada seperti kebun rotan akan tetap berjalan, namun akan dikembangkan dengan tambahan usaha seperti budidaya lebah madu, budidaya udang galah dan potensi ekonomi lainnya.

”Yang punya kebun rotan tetap berkebun, bisa juga tambahkan ternak lebah supaya menghasilkan madu. Itu potensi ekonomi yang bisa berkembang,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Disbudpar Kotim akan turun langsung ke lokasi untuk sosialisasi kepada masyarakat, termasuk imbauan menjaga kelestarian lingkungan.

”Kita akan ke lokasi, minimal pasang spanduk dan sosialisasi. Kita imbau masyarakat tidak menebang pohon, tidak membakar, dan tidak berburu di sana,” katanya.

Selain itu, program penanaman pohon akan menjadi prioritas, termasuk kemungkinan penanaman pohon khas seperti ulin melalui kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan KPHP.

Ia menargetkan, dalam dua tahun ke depan Pulau Hanibung sudah bisa dikunjungi wisatawan.

”Insya Allah dua tahun ke depan sudah bisa jadi tujuan wisata. Orang datang untuk cari suasana tenang, healing. Di sana itu sangat mendukung,” ungkapnya.

Buka Peluang Investor Bangun Penginapan di Pesisir Pantai Ujung Pandaran

Selain membuka destinasi objek wisata baru, Disbudpar Kotim juga berencana mengembangkan kawasan wisata di Pantai Ujung Pandaran.

Menurutnya, aset milik pemerintah daerah di kawasan tersebut belum dikelola secara optimal.

”Tempat milik pemda itu bahkan belum ada nama. Itu saja dulu kita benahi. Kemudian kita kaji bagaimana pemanfaatannya,” ujarnya.

Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, termasuk investasi pembangunan hotel atau tempat penginapan yang nyaman di kawasan tersebut.

”Kita akan kaji regulasinya, apakah bisa kerja sama pemanfaatan dengan swasta. Kalau bisa, kenapa tidak kita tawarkan investasi hotel di situ,” katanya.

Ramadansyah melihat potensi besar dari tingginya kunjungan wisatawan ke Ujung Pandaran, bahkan di luar musim liburan.

”Sekarang saja, penginapan sering penuh. Bahkan banyak tamunya orang luar daerah. Ini peluang besar,” ungkapnya.

Dengan akses jalan yang semakin baik dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam dari Sampit, ia optimistis kawasan tersebut bisa berkembang seperti destinasi wisata Pantai di Bali.

”Kita bisa bikin konsep hotel tepi pantai seperti di Bali. Itu sangat memungkinkan,” tambahnya.

Selain infrastruktur dan destinasi, Ramadansyah juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kreatif dalam pengembangan sektor pariwisata.

Saat ini, nomenklatur Disbudpar Kotim belum mencakup ekonomi kreatif, sehingga menjadi perhatian untuk segera disesuaikan.

”Enkraf belum masuk. Kita akan dorong perubahan nomenklatur supaya bisa sinergi dengan program pusat dan mendukung pelaku ekonomi kreatif,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan ekonomi kreatif akan memperkuat ekosistem pariwisata, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga produk lokal lainnya.

Selain Pulau Hanibung dan Ujung Pandaran, Disbudpar juga mulai melirik potensi lain, termasuk bekas galian C yang telah ditinjau sebelumnya sebagai alternatif objek wisata baru.

”Kita ingin banyak pilihan. Ada Ujung Pandaran, Hanibung, dan potensi lain. Supaya masyarakat punya banyak tempat rekreasi,” tutupnya.

Dengan membangun destinasi baru sekaligus mengoptimalkan yang sudah ada, Disbudpar Kotim menargetkan sektor pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi baru daerah dalam beberapa tahun ke depan. (hgn/ign)

April 9, 2026