cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Jalan Tjilik Riwut Sampit Mulai Ditutup, Jalan Jaksa Disiapkan Jadi Jalur Utama Pengganti

    Jalan Tjilik Riwut Sampit Mulai Ditutup, Jalan Jaksa Disiapkan Jadi Jalur Utama Pengganti

    SAMPIT, kanalindependen.id – Uji coba penutupan Jalan Tjilik Riwut di kawasan ujung landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit mulai dilakukan Kamis (8/10/2026).

    Pengalihan arus lalu lintas ini menjadi tahap awal sebelum ruas jalan tersebut ditutup permanen untuk mendukung pengembangan dan pengamanan kawasan bandara, dengan mengalihkan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sebagai jalur utama pengganti.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotawaringin Timur (Kotim) Raihansyah mengatakan, simulasi uji coba  dilakukan untuk memastikan kesiapan pengalihan lalu lintas sebelum penutupan diberlakukan secara permanen.

    Pemerintah daerah, memahami perubahan akses itu akan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini menggunakan Jalan Tjilik Riwut, terutama pengguna rute Sampit–Palangka Raya maupun sebaliknya.

    ”Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur atas penutupan jalan di sekitar runway Bandara Haji Asan Sampit, terutama jalan menuju ke arah Kota Palangka Raya ataupun sebaliknya,” kata Raihansyah.

    Uji coba dilakukan selama tiga hari, mulai pukul 08.30 hingga 11.00 WIB setiap harinya. Hal itu dilakukan untuk membiasakan pengendara melewati jalur pengganti melewati Jalan Jaksa Agung R Soeprapto.

    ”Jadi, kami coba mulai hari ini, dari pukul 08.30 sampai pukul 11.00 setiap harinya, selama tiga hari. Setiap hari akan kami evaluasi,” ujarnya.

    Evaluasi mencakup titik-titik yang masih memiliki kekurangan, termasuk kebutuhan rambu dan hal lain yang berkaitan dengan pengalihan arus.

    ”Setiap hari akan kami adakan evaluasi. Di mana titik kekurangannya, rambunya, ataupun apa pun yang berkaitan dengan kekurangan ini. Itu akan menjadi bahan keputusan kami untuk melakukan penutupan total,” jelas Raihansyah.

    Selama masa uji coba, masyarakat diminta berhati-hati karena rambu-rambu di jalur pengalihan belum seluruhnya terpasang. Dishub tetap menempatkan petugas di sejumlah titik untuk membantu pengguna jalan.

    ”Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di jalan ini agar lebih berhati-hati karena belum terpasang rambu lalu lintas. Namun, kami tetap menempatkan petugas di titik-titik jalan yang dilalui akibat penutupan ini,” katanya.

    Berkaitan dengan Pengembangan Bandara

    Raihansyah menegaskan, penutupan Jalan Tjilik Riwut bukan pengalihan sementara akibat pekerjaan proyek. Ruas tersebut masuk dalam kawasan yang dipersiapkan untuk pengembangan Bandara Haji Asan.

    ”Perlu dipahami, ini dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan. Rencana ini bukan rencana pada tahun ini saja, tetapi master plan yang sudah berjalan sejak lama,” ujarnya.

    Pemkab Kotim lanjut Raihansyah, memiliki master plan bandara sekaligus master plan pengembangan Kota Sampit dan Kabupaten Kotim yang telah berjalan dari pemerintahan sebelumnya.

    ”Jadi, kita punya master plan bandara dan juga master plan pengembangan Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, secara berkelanjutan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya,” kata Raihansyah.

    Saat ini, pembangunan pagar di kawasan bandara juga telah berjalan setelah Kotim mendapatkan alokasi anggaran APBN 2026 untuk pemagaran.

    ”Kita lihat, pada posisi sekarang sudah ada pemagaran. Alhamdulillah, pada tahun 2026 ini kita mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk pemagaran bandara,” ujarnya.

    Pekerjaan pemagaran tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan fondasi yang membutuhkan pemotongan bagian jalan.

    ”Rencana Senin depan, kami akan lakukan cutting jalan untuk melanjutkan pembangunan fondasi pagar,” katanya.

    Raihansyah mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pengembangan Bandara Haji Asan, termasuk peluang perpanjangan runway pada tahun berikutnya.

    ”Kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan tahun depan akan ada perpanjangan runway di Bandara Haji Asan Sampit,” ujarnya.

    Raihansyah menjelaskan, kebutuhan pengembangan tersebut semakin penting karena Bandara Haji Asan sudah melayani pesawat berbadan besar. Sejumlah aspek teknis juga masih menjadi perhatian, termasuk obstacle dan runway end safety area (RESA).

    ”Sekarang kita sudah tahu bahwa sudah ada pesawat berbadan besar yang beroperasi di Bandara Haji Asan Sampit. Tentunya, kemarin ada beberapa catatan dan evaluasi kami, termasuk obstacle-obstacle yang ada di bandara, termasuk juga RESA,” jelasnya.

    Raihansyah berharap pengembangan dan pengamanan runway dapat meningkatkan fungsi bandara sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi Kotim.

    ”Kalau ini sudah kita perpanjang dan kita amankan, insyaallah ke depannya bandara ini akan lebih maju. Efek  luar biasa terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur,” katanya.

    Jalan Jaksa Jadi Jalur Utama Pengganti

    Sebagai konsekuensi penutupan Jalan Tjilik Riwut, pemerintah menyiapkan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sebagai jalur pengganti.

    Raihansyah mengatakan jalan tersebut mulai dibenahi dan difungsikan untuk mendukung pengalihan arus.

    ”Sekarang kita coba fungsikan, sudah muncul warung-warung kecil,” ujarnya.

    Menurut Raihansyah, munculnya aktivitas perdagangan di sepanjang Jalan Jaksa menjadi salah satu dampak dari mulai berfungsinya jalur tersebut.

    ”Ini juga akan menambah perekonomian kita. Walaupun jarak tempuh akan lebih jauh, kami menyiapkan alternatif jalan di Jalan Bengkirai untuk kendaraan roda dua,” katanya.

    Selain menjadi jalur pengganti, Jalan Jaksa diproyeksikan memiliki konektivitas yang lebih luas. Jalur tersebut nantinya akan terhubung dengan akses menuju Desa Kandan.

    ”Untuk diketahui juga, ke depannya Jalan Jaksa ini terkoneksi dengan jalan menuju Desa Kandan. Ini lurus, nanti akan menuju Desa Kandan,” ujarnya.

    Pengembangan tersebut, lanjut Raihansyah, merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk membentuk konektivitas dari kawasan Jalan Tjilik Riwut menuju Kandan hingga Jembatan Bajarum.

    ”Sesuai dengan program Bapak Bupati, ini akan terus ditingkatkan sehingga arus jalan dari Jalan Tjilik Riwut sampai Jalan Jaksa, sampai dengan Kandan, langsung menuju Jembatan Bajarum,” katanya.

    Jalur menuju Kandan juga direncanakan menjadi kawasan penataan UMKM. Pemerintah daerah akan mengarahkan aktivitas perdagangan buah di sepanjang jalur tersebut.

    ”Di sana, rencananya di sepanjang jalan menuju Kandan akan ada UMKM, terutama orang-orang yang menjual buah nanas bandara, karena nanas bandara ini sudah terkenal sampai luar daerah,” ujarnya.

    Selain nanas, pedagang buah lainnya juga akan ditata.

    ”Ini juga akan kami tata nantinya di sepanjang jalan menuju Desa Kandan tersebut. Untuk yang menjual nanas ataupun buah-buahan lainnya, seperti durian dan lain sebagainya, nanti akan kami tata di sana,” kata Raihansyah.

    Kendaraan Besar Tetap Lewat Jalur Utama

    Dishub juga menyiapkan rekayasa lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan. Raihansyah mengatakan, jalur menuju Kandan nantinya diarahkan bagi kendaraan operasional berukuran kecil.

    ”Nanti juga akan kami pilah. Untuk jalan menuju Desa Kandan, yang tembus Kandan, itu adalah mobil-mobil operasional seperti mobil kecil, misalnya Avanza,” jelasnya.

    Sementara kendaraan berukuran besar tetap menggunakan jalur utama melalui jaringan Jalan Tjilik Riwut, Lingkar Utara, Lingkar Selatan hingga arah Bagendang.

    ”Untuk mobil-mobil besar, akan melintas seperti biasa: Jalan Cilik Riwut langsung menuju Lingkar Utara, sampai dengan Lingkar Selatan, sampai ke arah Bagendang,” ujarnya.

    Rekayasa tersebut disiapkan agar perubahan akses dapat berjalan lebih teratur setelah penutupan permanen diberlakukan.

    ”Kami coba ke depannya rekayasanya seperti itu,” kata Raihansyah.

    Ia kembali meminta masyarakat memahami perubahan tersebut sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang.

    ”Jadi, kami mohon maaf kepada masyarakat. Jangan berpikir bahwa ini untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam jangka panjang,” tegasnya.

    Raihansyah mengatakan manfaat pengembangan tersebut mungkin belum dirasakan langsung oleh generasi sekarang.

    ”Tidak harus kita pada saat ini yang menikmati. Siapa tahu nanti anak atau cucu kita yang akan menikmati pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.

    Raihansyah berharap pengembangan bandara dan perubahan jaringan jalan tersebut dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

    ”Kami menginginkan penutupan jalan dan pengembangan bandara ini juga diikuti dengan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur yang semakin meningkat,” harapnya.

    Jalan Jaksa Diperbaiki Bertahap

    Sementara itu, Kepala DSDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama menjelaskan kesiapan fisik Jalan Jaksa sebagai jalur pengganti.

    Mentana mengatakan, sesuai instruksi Bupati Kotim, pihaknya telah memfungsikan Jalan Jaksa untuk mendukung perubahan akses tersebut.

    ”Jadi, saat ini sudah dilakukan uji coba penutupan Jalan Tjilik Riwut terkait dengan perluasan bandara. Kami dari dinas, sesuai instruksi Pak Bupati, saat ini sudah memfungsikan Jalan Jaksa,” kata Mentana.

    Pemeliharaan awal dilakukan dengan agregat pada bagian jalan yang membutuhkan peningkatan.

    ”Kemarin sudah dilakukan pemeliharaan dengan agregat sepanjang kurang lebih 800 sampai 900 meter,” ujarnya.

    Tahap berikutnya adalah pengaspalan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak. Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sedang berjalan.

    ”Proyeksinya nanti kami akan lanjutkan dengan pengaspalan. Saat ini sedang proses pengadaan barang dan jasa. Kontraknya nanti menunggu pengesahan APBD Perubahan. Mudah-mudahan pada November atau akhir tahun ini sudah bisa diaspal,” jelas Mentana.

    Pengaspalan tidak dilakukan terhadap seluruh ruas Jalan Jaksa karena sebagian badan jalan masih dalam kondisi baik. Pemerintah akan memprioritaskan titik yang benar-benar membutuhkan penanganan.

    ”Pengaspalan tidak ddilakukaan total sepanjang Jalan Jaksa, tetapi spot-spot saja. Karena sebagian jalan kondisinya masih bagus. Pemda juga memiliki keterbatasan anggaran, jadi harus dipilih yang memang benar-benar urgent untuk  di aspal,” katanya.

    Secara keseluruhan, bagian yang membutuhkan peningkatan berada pada kisaran 900 meter. Bagian yang sudah ditangani dengan agregat mencapai sekitar 800 meter, ditambah sejumlah titik lainnya.

    ”Ada spot-spot jalan rusak, itu nanti di aspal supaya lebih aman,” ujarnya.

    Titik Genangan Jadi Prioritas

    Salah satu bagian yang telah ditangani merupakan lokasi yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat genangan air saat musim hujan.

    Mentana mengatakan badan jalan pada titik tersebut telah ditinggikan menggunakan agregat. Setelah pengaspalan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan drainase.

    ”Kerusakannya itu karena tergenang ketika musim hujan. Nah, itu sudah ditimbun ditinggikan dengan agregat. Nanti akan di aspal dan juga kita lakukan pembenahan drainasenya,” katanya.

    Penanganan drainase dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan. Pemerintah akan menggunakan alat berat untuk membantu membuka atau memperbaiki aliran air.

    ”Pemeliharaan saja nanti. Mungkin nanti kita turunkan ekskavator dan segala macam untuk mengalirkan airnya,” jelas Mentana.

    Jalan Bangkirai Sudah Fungsional

    Mentana juga menjelaskan kondisi Jalan Bangkirai yang disiapkan sebagai salah satu jalur alternatif. Ruas jalan tersebut saat ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

    ”Kondisi jalan di sana saat ini sudah fungsional, sudah bisa dilewati, baik roda dua maupun roda empat. Kondisinya agregat B,” katanya.

    Jalan Bangkirai juga direncanakan ditingkatkan menjadi jalan beraspal. Namun, pekerjaan tersebut belum menjadi prioritas pada 2026.

    ”Nanti dilihat pada tahun 2027, melihat kondisi keuangan daerah. Tapi yang pasti, sekarang sudah fungsional,” pungkas Mentana. (hgn/ign)

  • MTQ ke-57 Kotim: Mentawa Baru Ketapang Pertahankan Juara Umum 15 Kali Beruntun

    MTQ ke-57 Kotim: Mentawa Baru Ketapang Pertahankan Juara Umum 15 Kali Beruntun

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kembali mempertahankan gelar juara umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-57 dan Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Tahun 2026. Prestasi tersebut sekaligus memperpanjang dominasi kemenangan hingga 15 kali berturut-turut sejak tahun 2012.

    Kepastian tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Hakim dan Juri MTQ ke-57 yang menetapkan Mentawa Baru Ketapang sebagai juara umum dengan jumlah peserta 235 orang. Posisi kedua diraih Kecamatan Tualan Hulu dengan 181 peserta, sedangkan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan menempati peringkat ketiga dengan 150 peserta.

    Pengumuman tersebut menjadi salah satu puncak rangkaian MTQ ke-57 dan Festival Seni Qasidah yang berlangsung selama lima hari, 3-7 Oktober 2026, di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu.

    Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati  menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut.

    MTQ bukan sekadar agenda perlombaan seni Islami, tetapi juga menjadi ruang pembinaan keagamaan sekaligus kesempatan bagi daerah tuan rumah memperkenalkan potensi wilayahnya.

    ”Pelaksanaan MTQ bukan hanya menjadi ajang yang memperlombakan seni-seni Islami, tetapi telah menjadi momentum yang tepat untuk mempromosikan daerah kecamatan yang menjadi tuan rumah,” ujarnya saat menutup MTQ ke-57 dan Festival Seni Qasidah di Mentaya Hulu, Rabu (7/10/2026).

    Ia menilai Kecamatan Mentaya Hulu berhasil memanfaatkan kesempatan sebagai tuan rumah dengan baik.

    Penyelenggaraan yang sederhana dinilai tetap mampu menghadirkan suasana yang berkesan bagi para kafilah dan masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

    ”Walau sederhana, namun memiliki makna yang begitu mendalam sehingga membuat masyarakat benar-benar kagum dan rasanya tak rela untuk segera mengakhiri acara ini,” katanya.

    Pembinaan Kafilah Harus Berlanjut

    Irawati menekankan agar pembinaan terhadap peserta tidak berhenti setelah MTQ tingkat kabupaten selesai. Seluruh kecamatan diminta terus meningkatkan pembinaan pada setiap cabang yang diperlombakan secara berkesinambungan.

    Ia juga meminta Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) dan Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kotim segera memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan peserta yang akan membawa nama daerah pada ajang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun depan.

    ”Meski kegiatan ini telah berakhir, hendaknya pembinaan di semua cabang yang diperlombakan agar terus ditingkatkan secara berkesinambungan,” ujarnya.

    Khusus peserta yang akan mewakili Kotim, pelatihan dinilai penting agar para juara tidak berhenti pada pencapaian di tingkat kabupaten.

    ”LPTQ dan LASQI Kabupaten Kotawaringin Timur agar dapat memanfaatkan waktunya untuk melaksanakan pelatihan bagi para peserta yang akan mewakili Kabupaten Kotawaringin Timur pada STQ dan FSQ Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun depan,” katanya.

    Apresiasi juga diberikan kepada Dewan Hakim, Dewan Juri dan Panitera yang telah menjalankan tugas selama perlombaan.

    Ia mengingatkan, hasil akhir MTQ harus diterima sebagai bagian dari proses pembinaan. Para juara diminta tidak cepat berpuas diri, sedangkan peserta yang belum berhasil diharapkan tetap bersemangat.

    ”Bagi yang sudah dinyatakan sebagai pemenang, saya harapkan jangan berpuas diri, tapi lakukan langkah-langkah peningkatan kemampuan dan terus berlatih mempersiapkan diri untuk event MTQ dan FSQ Tingkat Provinsi nanti dengan harapan membawa hasil terbaik bagi Kabupaten Kotawaringin Timur,” tuturnya.

    Sementara bagi peserta yang belum meraih prestasi, ia meminta agar hasil tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti berlatih.

    ”Keberhasilan yang tertunda jika diterima dengan ikhlas akan menjadi sesuatu yang paling indah,” katanya.

    Ia bahkan menilai seluruh kafilah tetap membawa pulang pengalaman berharga dari MTQ ke-57, terlepas dari hasil perlombaan yang diperoleh.

    ”Saya yakin para kafilah tidak ada yang pulang dengan tangan hampa; kalaupun tak ada piala, tapi ada rasa bangga yang terpatri di dalam dada,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia MTQ ke-57 sekaligus Camat Mentaya Hulu Muhammad Edison menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotim, LPTQ dan LASQI Kotim, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

    Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada panitia, relawan, tenaga kesehatan, petugas keamanan, perangkat desa dan kelurahan, pemuda, serta seluruh masyarakat yang terlibat selama kegiatan berlangsung.

    Edison mengakui pelaksanaan MTQ selama lima hari membutuhkan kerja keras dari banyak pihak. Bahkan, sebagian orang yang terlibat harus mengurangi waktu istirahat demi memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan.

    ”Mungkin ada yang selama kegiatan ini tidurnya berkurang, tetapi insya Allah pahalanya bertambah,” ujarnya.

    Ia juga memberikan penghargaan kepada Dewan Hakim yang dinilai telah menjalankan tugas dengan profesional, teliti dan penuh tanggung jawab.

    ”Kami memahami bahwa menjadi Dewan Hakim bukanlah pekerjaan yang ringan,” katanya.

    Kepada seluruh peserta dan kafilah, Edison menyampaikan apresiasi karena telah menunjukkan kemampuan, keberanian, ketekunan dan semangat selama mengikuti kompetisi.

    ”Kalian semua adalah putra-putri terbaik dari kecamatan masing-masing. Kalian telah menunjukkan kemampuan, keberanian, ketekunan, dan semangat luar biasa,” ujarnya.

    Menurut Edison, berakhirnya MTQ ke-57 tidak hanya menjadi penanda selesainya rangkaian perlombaan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang.

    ”Apa yang sudah baik, mari kita pertahankan. Apa yang masih kurang, mari kita perbaiki. Apa yang belum sempurna, mari kita sempurnakan pada pelaksanaan berikutnya,” katanya.

    Ia menegaskan tidak ada kegiatan yang benar-benar sempurna. Namun, yang paling penting adalah adanya kemauan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus.

    ”Karena tidak ada kegiatan yang sempurna. Tetapi yang paling penting adalah adanya semangat untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya.

    Pengalaman menjadi tuan rumah di Mentaya Hulu, diharapkan menjadi bekal bagi penyelenggaraan MTQ pada masa mendatang.

    Atas nama panitia dan seluruh jajaran pelaksana, Edison juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama kegiatan terdapat kekurangan dalam pelayanan kepada para kafilah maupun tamu.

    ”Apabila selama pelaksanaan MTQ ke-57 dan Festival Seni Qasidah terdapat banyak kekurangan dalam pelayanan, penyambutan, tempat, konsumsi, transportasi, maupun hal-hal lainnya, yang kurang dan tidak pantas, mohon dimaafkan sebesar-besarnya,” ucapnya.

    Mentawa Baru Ketapang Pertahankan Gelar Sejak 2012

    Di sisi lain, keberhasilan Mentawa Baru Ketapang mempertahankan gelar juara umum menjadi capaian paling menonjol pada MTQ ke-57. Kemenangan itu menjadi 15 kali secara berturut-turut sejak pertama kali diraih pada 2012.

    Camat Mentawa Baru Ketapang Irpansyah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh kafilah, pelatih, official dan pengurus LPTQ Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    ”Alhamdulillah, tahun ini kami kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum. Ini menjadi yang ke-15 kali secara berturut-turut sejak pertama kali diraih pada 2012,” ujarnya Irfansyah, Kamis (8/10/2026).

    Irfansyah menyebut, capaian tersebut tidak diperoleh secara instan. Persiapan menuju MTQ tingkat kabupaten dilakukan jauh hari setelah pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan pada April 2026.

    Pembinaan peserta kemudian dilakukan secara intensif selama kurang lebih enam bulan sebagai persiapan menghadapi seluruh cabang yang diperlombakan pada tingkat kabupaten.

    Pada MTQ ke-57, Mentawa Baru Ketapang mengirimkan 72 peserta untuk mengikuti seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan.

    Namun, ia mengakui tidak dapat menyaksikan langsung malam penutupan MTQ di Mentaya Hulu karena sedang menjalankan tugas di Surabaya sebagai mentor dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

    Meski tidak hadir secara langsung, ia tetap mengikuti perkembangan pelaksanaan MTQ dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berjuang membawa nama Mentawa Baru Ketapang.

    ”Keberhasilan mempertahankan gelar juara umum ini harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Prestasi yang telah diraih, tidak boleh berhenti sampai di sini. Harus ada target dan persiapan yang lebih matang lagi untuk mewakili Kotim ke ajang MTQ tingkat provinsi,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Bara Inpres Karhutla: KUHP Baru ”Haramkan” Aparat Pukul Rata Motif Peladang

    Bara Inpres Karhutla: KUHP Baru ”Haramkan” Aparat Pukul Rata Motif Peladang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemandangan itu bermula dari sebuah dapur. Dengan sebatang kayu yang masih menyimpan bara sisa memasak, M (58) melangkah menuju lahan seluas kurang lebih empat hektare di Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Lamandau.

    Pria ini menyulut empat titik api dengan satu harapan: tanah itu kelak ditumbuhi hamparan padi dan kelapa sawit. Akan tetapi, bara dari tungku tersebut kini memicu pusaran hukum yang jauh lebih besar.

    Polres Lamandau pada akhir September 2026 menetapkannya sebagai tersangka dengan ancaman sembilan tahun penjara di bawah payung KUHP Nasional. Sebuah instrumen baru yang kelak memaksa palu hakim untuk tidak lagi buta terhadap motif peladang.

    Apabila perkara ini bermuara ke meja hijau dan dakwaannya terbukti, majelis hakim yang mengadili M terikat kewajiban yang tidak pernah ada dalam perkara-perkara peladang Kalimantan Tengah (Kalteng) sebelum 2026.

    Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 54 ayat (1) mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, hingga nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat selama proses pemidanaan.

    Kewajiban menimbang hal-hal tersebut tidak tercantum dalam KUHP warisan Belanda yang berlaku sebelumnya. Pergeseran inilah yang memberi pijakan bagi seruan praktisi hukum Agung Adi Setiyono.

    Seiring penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2026, Agung meminta aparat tidak gegabah menindak masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang.

    ”Tidak bisa setiap orang yang membakar lahan kemudian langsung dianggap melakukan tindak pidana. Harus dilihat dulu bagaimana pembakaran itu dilakukan, untuk apa, apakah menimbulkan dampak, dan yang paling penting apakah unsur pidananya terpenuhi,” kata Agung.

    Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan sebagian masyarakat sebagai bagian dari tradisi berladang. Kondisi ini berbeda dengan pembakaran sembarangan hingga api tak terkendali dan kebakaran meluas.

    ”Harus dibedakan antara praktik berladang tradisional dengan pembakaran yang memang dilakukan secara melawan hukum atau menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali. Jangan sampai pendekatan hukumnya menyamaratakan semua perbuatan,” ujarnya.

    Timbangan Hukum Era KUHP Lama

    Kekhawatiran soal penyamarataan itu punya jejak di ruang sidang Kalteng. Pada 16 Desember 2019, Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun memvonis Gusti Maulidin, peladang 63 tahun dari Desa Rungun, Kotawaringin Barat, lima bulan penjara.

    Maulidin membuat sekat bakar dan menunggui apinya sampai padam di atas tanah mineral, namun majelis hakim menjatuhkan vonis lewat Pasal 187 KUHP lama, pasal umum yang tidak mengenal pengecualian kearifan lokal sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

    Sarwani, tetangganya yang berladang di lokasi terpisah, menerima vonis identik.

    Pasal yang sama menjerat warga kota. H. Johan, sopir yang membersihkan rumput dan semak di depan rumahnya di Kelurahan Langkai, Palangka Raya, sempat menyiram api dengan satu setengah jeriken air hingga mengira apinya padam.

    Fakta persidangan menunjukkan bara di dalam gambut ternyata terus merambat dan menyala tiga hari kemudian. Johan divonis tujuh bulan penjara pada Desember 2019.

    Totok Prayoga, karyawan swasta yang membakar tumpukan kelakai, rumput, dan ranting di pekarangan atas nama istrinya di Kelurahan Tanjung Pinang, divonis sembilan bulan pada Mei 2024.

    Keempat perkara itu diputus sebelum ada ketentuan yang mewajibkan hakim menimbang motif pelaku maupun nilai yang hidup di tengah masyarakat.

    Kini Pasal 187 KUHP lama telah berganti menjadi Pasal 308 UU 1/2023, sedangkan delik kelalaian Pasal 188 berpindah ke Pasal 311.

    KUHP Nasional juga memuat ketentuan yang lebih tegas: bila dalam menegakkan hukum terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

    Pedoman Pasal 54 bekerja pada tahap pemidanaan, setelah unsur pidana dinyatakan terbukti, dan menurut penjelasannya berfungsi membantu hakim menakar berat ringannya pidana.

    Pembuktian unsur, yang ditekankan Agung, tetap menjadi gerbang pertama. Dalam diskusi implementasi KUHP baru yang dikutip dari Hukumonline sebelum aturan itu berlaku, muncul pandangan bahwa hakim akan kesulitan menemukan motif dan riwayat hidup pelaku bila bahannya tidak tercantum sejak pemeriksaan.

    Dengan demikian, penyidik diingatkan memperhatikan kearifan lokal dan giat menggali nilai hukum pidana adat setempat.

    Menguji Garis Api dan Pembuktian

    Agung menekankan, aparat tidak cukup hanya menemukan aktivitas pembakaran. Hubungan antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkan harus dipastikan.

    ”Penegakan hukum harus berdasarkan bukti. Siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukannya, apa akibatnya, dan apakah unsur pasal yang digunakan terpenuhi. Itu semua harus jelas,” tegasnya.

    Putusan perkara Totok memperlihatkan prinsip itu bekerja. Totok membakar tumpukan sampah pembersihan lahan pada 24 September 2023.

    Dakwaan jaksa menyebut api akibat perbuatannya merambat hingga Jalan Karanggan 28, Gang Melon.

    Saksi dari satgas karhutla menerangkan, kebakaran kembali terjadi di lokasi berdekatan pada 27 September, lalu pada 2 Oktober 2023 dengan titik api sekitar 400 meter dari titik pertama.

    Majelis Hakim PN Palangka Raya menolak membebankan kedua kebakaran susulan itu kepada Totok karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan api tersebut merupakan akibat dari pembakaran yang dia lakukan. Totok hanya dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa 24 September.

    Majelis hakim tetap menyatakan unsur kesengajaan terpenuhi, dalam bentuk sengaja sebagai kemungkinan, dengan menimbang keseluruhan perbuatannya: membakar tumpukan tanpa sekat bakar memadai dan tanpa izin pejabat berwenang.

    Fakta persidangan mencatat Totok pulang sekitar pukul 11.30 WIB meninggalkan tumpukan yang masih berasap dan menyimpan bara.

    Soal akibat juga menentukan pasal yang dipakai. Polres Katingan memproses pria 61 tahun berinisial G, warga Desa Tewang Kadamba, Kecamatan Katingan Hilir, yang diamankan saat membakar ranting dan dedaunan kering di lahan terbuka pinggir Jalan Baun Bango Km 16 pada 27 Agustus 2026.

    Petugas menghentikan pembakaran karena api mulai membesar dan berpotensi meluas, lalu memprosesnya dengan Pasal 308 ayat (1) dan/atau Pasal 315 huruf a UU 1/2023.

    Pasal 315 merupakan padanan ketentuan lama yang diterapkan bila seseorang menyalakan api di jalan umum atau dekat bangunan sehingga dikhawatirkan terjadi kebakaran, sedangkan Pasal 308 mensyaratkan timbulnya bahaya umum.

    Ketentuan KUHP ini berbeda dengan Pasal 108 UU PPLH, yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa mensyaratkan akibat tertentu.

    Batas Aturan dan Pentingnya Sosialisasi

    Agung juga mengingatkan pentingnya sosialisasi Inpres 11/2026 sebelum diterapkan ketat. Masyarakat harus mengetahui larangan, batasan yang berlaku, serta konsekuensi hukumnya.

    ”Kalau masyarakat belum memahami aturan, kemudian langsung dilakukan penindakan, tentu berpotensi menimbulkan persoalan. Pemerintah harus memberikan pemahaman terlebih dahulu, terutama kepada masyarakat di desa yang masih menjalankan tradisi berladang,” katanya.

    Sebagian batasan itu sudah tertulis sejak 16 tahun lalu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 mengatur bahwa masyarakat hukum adat yang membakar lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal “wajib memberitahukan” kepada kepala desa, dan ketentuan itu tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal maupun kemarau panjang.

    Rumusannya pun bisa dibaca berbeda di pengadilan. Permen menyebut kewajiban memberitahukan, sementara Majelis Hakim PN Sampit dalam perkara Sarbani bin Satrah, yang divonis sembilan bulan penjara dan denda Rp2,5 miliar pada Februari 2024, menyebut pembakaran terbatas harus mendapat izin kepala desa dengan merujuk peraturan yang sama.

    Pembatasan musiman dalam Permen itu sejalan dengan Inpres 11/2026, yang baru membolehkan pembakaran berbasis kearifan lokal setelah status darurat karhutla dicabut kepala daerah.

    Status tanggap darurat karhutla Kotawaringin Timur (Kotim) sendiri telah diperpanjang hingga 15 Oktober 2026.

    Sejumlah kabupaten di provinsi tetangga sudah menurunkan aturan itu menjadi prosedur yang bisa dipegang warga.

    Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang tata cara pembakaran lahan pertanian terbatas dan terkendali seluas maksimal dua hektare per kepala keluarga, sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020.

    Kabupaten Kayong Utara mengatur bahwa pembakaran terbatas baru boleh dilakukan setelah ada izin tertulis kepala desa, yang terlebih dahulu memverifikasi dan memvalidasi permohonan.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka belum menemukan aturan setingkat peraturan bupati dengan muatan serupa di Kotim.

    Ragam Motif Kasus 2026

    Data penindakan 2026 memperlihatkan mengapa pembedaan yang dituntut Agung menjadi penting. Dalam rilis 17 September 2026, Polres Kotim mengumumkan tujuh tersangka dari tujuh perkara karhutla.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra menyebut para tersangka merupakan pemilik atau pihak yang membakar di lahan pribadi, dengan modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara berupa mengumpulkan ranting dan tanaman hasil tebasan lalu membakarnya hingga api merembet ke lahan sekitar.

    Lima tersangka sudah ditahan, dan polisi belum menemukan indikasi pembakaran terkoordinasi. Total lahan terbakar dari perkara-perkara itu lebih dari 18 hektare, dengan 34 saksi diperiksa, sementara 17 perkara lain masih dalam tahap penyelidikan.

    Rilis kepolisian tidak menyebut apakah ada di antara tujuh tersangka itu yang membakar dalam rangka berladang secara adat.

    Skala provinsi memperlihatkan ragam pelaku dan cara yang jauh lebih lebar. Hingga 28 September 2026, Polda Kalteng menindaklanjuti 130 laporan karhutla dan mengamankan delapan tersangka dari enam laporan polisi dalam dua pekan. Rilis itu juga menyebut dua pelaku lain ditangkap di Kotim.

    Salah satu tersangka adalah pegawai negeri sipil di Barito Selatan yang tertangkap saat membakar lahan pribadinya; api yang semula dikendalikan justru merambat hingga sekitar enam hektare.

    Polisi juga menyita jeriken berisi minyak tanah, alat penyemprot, botol berisi oli bekas, dan ember dari lokasi kebakaran hampir 11 hektare di Barito Timur yang melibatkan dua tersangka.

    Para pelaku dijerat Pasal 308 ayat (1) dan/atau Pasal 309 juncto Pasal 20 UU 1/2023, sementara 12 korporasi yang lahannya terindikasi terbakar masih disidik dengan penguatan keterangan ahli.

    Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Andiyatna pada Rabu (23/9/2026) mengungkap motif tiga tersangka yang juga beragam. Ada yang membuka lahan untuk menanam, ada pula yang membakar sampah lalu apinya menjalar. Berkas mereka sudah dinyatakan lengkap dan dijerat Pasal 308 KUHP.

    Ragam niat dan cara itulah yang kini wajib ditimbang hakim. Seluruh perbuatan tersebut terjadi setelah KUHP Nasional berlaku.

    Larangan dan Jalan Keluar

    Agung tidak menolak penegakan hukum. Dia menilai pemerintah tetap berkepentingan mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan larangan pembakaran yang dapat memicu karhutla perlu ditegakkan demi melindungi masyarakat dan lingkungan. Namun, kebijakan itu tidak boleh berhenti pada larangan dan penindakan.

    ”Kalau masyarakat diminta meninggalkan cara lama, pemerintah juga harus memberikan alternatif. Jangan hanya melarang, tetapi tidak memberikan jalan keluar. Masyarakat harus dibantu agar bisa membuka dan mengolah lahan dengan cara yang aman dan sesuai aturan,” ujarnya.

    Inpres 11/2026 mewajibkan pemegang izin usaha menyediakan alat berat, termasuk ekskavator, untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

    Bagi Agung, keseimbangan antara penegakan hukum, pencegahan karhutla, dan perlindungan masyarakat menjadi kunci agar Inpres itu berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi peladang tradisional.

    Perkara M di Lamandau dan tujuh tersangka di Kotim, bila berlanjut ke pengadilan, akan diputus dengan pedoman pemidanaan yang tidak pernah dimiliki Maulidin dan Sarwani ketika palu hakim jatuh pada Desember 2019. (ign)

  • Merries Dukung Posyandu Alfamart di Sampit, Layanan Kesehatan Sasar 2.800 Ibu dan Balita di 28 Titik

    Merries Dukung Posyandu Alfamart di Sampit, Layanan Kesehatan Sasar 2.800 Ibu dan Balita di 28 Titik

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kota Sampit menjadi salah satu dari 28 titik pelaksanaan Alfamart Sahabat Posyandu sepanjang Oktober 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di halaman Alfamart Tjilik Riwut KM 1, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (6/10/2026), tersebut menghadirkan layanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita yang didukung oleh Merries.

    Sejumlah ibu membawa anak mereka mengikuti layanan Posyandu yang meliputi pemeriksaan tumbuh kembang, imunisasi, pemberian makanan tambahan, serta edukasi mengenai pemenuhan gizi anak. Peserta juga mendapatkan produk popok Merries secara gratis.

    Pelaksanaan di Sampit merupakan bagian dari rangkaian Alfamart Sahabat Posyandu yang sepanjang Oktober digelar di 28 titik di sejumlah wilayah Indonesia. Program tersebut menargetkan sekitar 2.800 penerima manfaat.

    General Manager Corporate Communications Alfamart, Rani Wijaya, mengatakan pelaksanaan Posyandu dilakukan secara rutin setiap bulan dengan memanfaatkan halaman gerai Alfamart sebagai lokasi kegiatan.

    ”Konsistensi program ini terus Alfamart jaga dengan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia,” ungkap Rani dalam keterangannya.

    Menurut Rani, pemanfaatan halaman gerai sebagai lokasi Posyandu ditujukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Keberadaan gerai yang berada di sekitar permukiman dinilai dapat memudahkan orang tua membawa anak mengikuti kegiatan Posyandu.

    ”Dengan keberadaan gerai Alfamart yang dekat dengan masyarakat, Alfamart berharap kehadiran program ini dapat memberikan nilai tambah, khususnya dalam mendukung kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.

    Dalam pelaksanaannya, kader Posyandu bersama tenaga dari dinas kesehatan setempat memberikan pendampingan kepada peserta. Selain pemeriksaan kondisi anak, orang tua mendapatkan informasi mengenai tumbuh kembang dan kebutuhan gizi.

    ”Kehadiran kader Posyandu bersama tenaga dari dinas kesehatan memberikan pendampingan yang dibutuhkan para ibu untuk memantau tumbuh kembang anak,” kata Rani.

    Ia mengatakan edukasi menjadi bagian dari layanan agar orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan kesehatan dan gizi anak.

    ”Kami berharap layanan dan edukasi yang diberikan dapat membantu orangtua lebih memahami kebutuhan kesehatan dan gizi anak,” lanjutnya.

    Merries Dukung Pelaksanaan di 28 Titik

    Dukungan Merries pada Alfamart Sahabat Posyandu Oktober 2026 merupakan kolaborasi perdana merek tersebut dalam program Posyandu Alfamart.

    Vice President Marketing Kao Indonesia, Susilowati, mengatakan kerja sama tersebut mempertemukan kegiatan layanan Posyandu dengan perhatian terhadap kebutuhan perawatan dan kenyamanan bayi.

    ”Kolaborasi bersama Alfamart Sahabat Posyandu pada Oktober 2026 menjadi kerja sama perdana bagi Merries dalam program tersebut,” tutur Susilowati.

    Dalam kegiatan di Kota Sampit, dukungan Merries diwujudkan antara lain melalui pemberian produk popok kepada peserta. Susilowati mengatakan Merries terus menghadirkan produk yang ditujukan untuk mendukung orang tua dalam merawat bayi.

    ”Merries terus berinovasi dengan menghadirkan produk berkualitas untuk mendukung orang tua dalam memberikan perawatan kesehatan dan kenyamanan untuk kulit Jagoan Kecil Keluarga,” ujarnya.

    Susilowati juga menyampaikan bahwa Merries Jagoan Kulit Bayi telah melalui pengujian klinis terkait pencegahan iritasi kulit bayi di Indonesia oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Indonesia (PERDOSKI).

    ”Merries Jagoan Kulit Bayi yang menjaga kulit Jagoan Kecil Keluarga, terbukti sebagai satu-satunya popok bayi yang telah teruji klinis dapat cegah iritasi kulit pada bayi di Indonesia oleh PERDOSKI,” katanya.

    Ia berharap keterlibatan Merries dalam kegiatan Posyandu dapat turut mendukung edukasi bagi orang tua mengenai perawatan bayi dan tumbuh kembang anak.

    ”Semoga kolaborasi bersama Merries dalam program Posyandu ini dapat memberikan solusi yang dapat mendukung edukasi kepada orang tua dalam menghadirkan kenyamanan dan tumbuh kembang Jagoan Kecil Keluarga se-Indonesia,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Menembus Barcode, Terjegal Selang: Pertaruhan Rp60 Miliar Terdakwa Pelangsir BBM Seruyan

    Menembus Barcode, Terjegal Selang: Pertaruhan Rp60 Miliar Terdakwa Pelangsir BBM Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Layar sistem MyPertamina menampilkan persetujuan tanpa ragu. Toyota Rush hitam KH 1264 P milik Budi Setiawan mulus menembus pengawasan langsung aparat di SPBU 65.742.001 Buih Seruyan, Jalan Soekarno-Hatta, Jumat, 8 Mei 2026 lalu.

    Personel Satreskrim Polres Seruyan hari itu turun mengimbau pengendara agar memakai kode QR yang cocok dengan pelat kendaraannya.

    Budi menunjukkan barcode miliknya kepada operator. Status pemindaiannya sah. Itu merupakan kunjungan ketiganya dalam tiga hari. Kapasitas tangki mobilnya yang hanya 45 liter membuat kebijakan batas 50 liter dari pengelola tidak pernah menahannya.

    Namun, menurut surat dakwaan jaksa, sensor digital SPBU buta terhadap apa yang terjadi sesudah mobil itu pulang.

    Aktivitas sesungguhnya berlangsung di luar jangkauan kamera, mengandalkan perkakas manual, yakni seutas selang, jeriken lima liter, lalu jeriken 35 liter.

    Perjalanan 165 liter Pertalite itu terhenti pada Senin, 11 Mei, sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Polres Seruyan mengamankan Budi di Jalan Ais Nasution, Kuala Pembuang I.

    Lima jeriken di bagasi mobilnya disita sebelum sempat diserahkan kepada pemesannya di dermaga.

    Rencana laba batal Rp200 ribu kini berhadapan dengan ancaman denda maksimal Rp60 miliar. Hampir lima bulan berselang, Budi melawan.

    Lewat permohonan praperadilan bernomor 8/Pid.Pra/2026/PN Spt, ia meminta hakim menyatakan tidak sah status tersangkanya, yang terbit pada hari yang sama dengan penangkapannya.

    Budi juga menyoal penangkapan serta penahanannya oleh Polres dan Kejaksaan Negeri Seruyan, mendalilkan error in persona, dan meminta hakim memerintahkan kejaksaan mengeluarkannya dari Lapas Kelas IIB Sampit.

    Permohonan itu membekukan laju perkara pokoknya. Sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Rabu (7/10/2026), tercatat berlangsung lima menit sebelum ditunda untuk menunggu putusan akhir praperadilan.

    Dua Ruang Sidang dalam Sehari

    Pekan ini, perkara Budi bergulir di dua ruang sidang PN Sampit. Pukul 10.05 – 11.00 WIB, Ruang Cakra menggelar sidang pertama praperadilan.

    Agendanya pemeriksaan kehadiran para pihak, pembacaan permohonan, lalu jawaban Polres Seruyan dan Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai termohon.

    Isi jawaban kedua termohon tidak dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit. Sidang berlanjut Kamis (8/10/2026) dengan replik, duplik, dan bukti surat.

    Bergeser ke sore hari, pukul 15.05, Ruang Chandra membuka sidang perdana perkara pokok Nomor 428/Pid.Sus/2026/PN Spt. Lima menit berselang, sidang ditunda. SIPP mencatat alasannya: menunggu putusan akhir praperadilan.

    Penundaan itu adalah perintah undang-undang. KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, membalik aturan lama yang menggugurkan praperadilan begitu perkara pokok disidangkan.

    Pasal 163 ayat (1) huruf e kini melarang pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan belum selesai.

    Aturan itu menahan surat dakwaan Kejari Seruyan yang kini terpajang di SIPP agar tidak dibacakan di depan majelis hakim.

    Perkara itu ditangani tiga jaksa penuntut umum: Putri Fasyla Ananta, Jihan Hasna Shafira Zulhulaifa, dan Yolla Indriana. Permohonan praperadilan sendiri didaftarkan 30 September, lima hari sebelum jaksa melimpahkan perkara pokok.

    Pasal 89 KUHAP baru menggolongkan penetapan tersangka sebagai upaya paksa, sejajar dengan penangkapan dan penahanan. Pasal 158 menjadikan keabsahan upaya paksa itu objek praperadilan.

    Tersangka Sehari Jadi dan Bukti Lab yang Menyusul

    Permohonan Budi membidik kecepatan polisi. Perkaranya bersandar pada Laporan Polisi Nomor LP/A/2/V/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SERUYAN/POLDA KALTENG tertanggal 11 Mei, bertepatan dengan hari penangkapan.

    Kode A menandai laporan yang dibuat anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa pidana. Dakwaan tidak menjelaskan bagaimana petugas mengetahui aktivitas Budi.

    Hari yang sama, penyidik menetapkan Budi sebagai tersangka lewat surat bernomor S.Tap/49/V/RES.5.5/2026/Reskrim.

    Surat perintah penangkapannya bernomor SP.Kap/13/V/RES.5.5/2026/Reskrim; petitum tidak mencantumkan tanggalnya. Keesokan harinya, 12 Mei, Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/42/V/RES.5.6/2026/Reskrim terbit.

    Pemohon menilai penetapan tersangka itu tidak memenuhi due process of law dan tidak didukung dua alat bukti yang sah. Kronologi dalam dakwaan jaksa memperlihatkan dua pembuktian teknis datang belakangan.

    Tenaga teknis Diskoperindag mengukur volume 165 liter BBM itu pada 21 Mei, sepuluh hari setelah penetapan tersangka. Pengukuran berlangsung di ruang Unit II Satreskrim Polres Seruyan, disaksikan penyidik dan didampingi Budi.

    Surat penyampaian hasil uji dua sampel BBM bertanggal 24 Juli, 74 hari setelah penetapan tersangka. Berdasarkan parameter alat uji yang tersedia di Fuel Terminal Pangkalan Bun, sampel disimpulkan masuk kategori bensin jenis Pertalite.

    Sementara itu, KUHAP baru memperluas jenis alat bukti. Pasal 235 ayat (1) menjadikan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, sejajar dengan keterangan saksi, surat, dan bukti elektronik.

    Lima jeriken itu sudah diamankan sejak 11 Mei. Hakim praperadilan yang akan menimbang apakah bukti saat penetapan sudah cukup.

    Enam Puluh Hari dan Dalil ‘Error in Persona’

    Permohonan juga menyasar masa penahanan. Pemohon mendalilkan penangkapan dan penahanan oleh Polres, serta penahanan oleh Kejari, tidak sah karena dilakukan setelah pemohon bebas demi hukum dan terdapat error in persona.

    Dia meminta hakim menyatakan kedua termohon melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28D, 28G, dan 28I UUD 1945, serta memerintahkan penyidikan atas laporan polisi itu dihentikan.

    Pasal 102 KUHAP baru membatasi penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari, dapat diperpanjang penuntut umum paling lama 40 hari.

    Lewat dari itu, tersangka wajib dikeluarkan dari tahanan. Dihitung dari 12 Mei, batas 60 hari itu jatuh pada 10 Juli 2026.

    Hasil uji laboratorium baru keluar 24 Juli, dua pekan setelah tenggat tersebut. Surat Perintah Penahanan tingkat penuntutan dari Kejari Seruyan, Nomor PRINT-1205/O.2.19/Eoh.2/08/2026, bertanggal 18 September, 70 hari setelah tenggat yang sama. Dua belas hari kemudian, permohonan praperadilan didaftarkan.

    SIPP tidak memuat keberadaan Budi selama rentang waktu itu. Petitum hanya menyebut ia kini ditahan di Lapas Kelas IIB Sampit dan meminta hakim memerintahkan kejaksaan mengeluarkannya.

    KUHAP memberi kewenangan menahan yang terpisah kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sah tidaknya penahanan jaksa terhadap orang yang menurut pemohon sudah bebas demi hukum, itulah yang kini diuji di Ruang Cakra.

    Lima Kali Isi, Satu Selang

    Menurut dakwaan, semuanya berawal dari toko sembako milik istri Budi di Jalan Ais Nasution pada pertengahan April 2026.

    Seorang pembeli berinisial SJ menanyakan Pertalite, dan Budi menawarkan untuk membantu mencarikannya. Ia lalu menjual dua jeriken 35 liter seharga Rp400 ribu per jeriken, dibayar tunai Rp800 ribu.

    Rabu, 6 Mei, sekitar pukul 09.00, SJ kembali ke toko itu membawa lima jeriken 35 liter.

    ”Bang minta tolong carikan Pertalite,” katanya, sebagaimana dikutip dakwaan.

    ”Iya nanti saya carikan,” jawab Budi.

    Istri Budi melihat penyerahan lima jeriken itu dan kini tercatat sebagai saksi. Sejak hari itu, Budi bolak-balik ke dua SPBU, selalu dengan Rush yang sama dan barcode miliknya sendiri.

    Dia tiga kali mengisi di SPBU Buih Seruyan, Jalan Soekarno-Hatta, yakni 6, 8, dan 9 Mei. Dua pembelian lain berlangsung di SPBU 66.742.03 Berkat Ridho, Jalan Raya Pematang Panjang, pada 7 Mei dan 11 Mei, hari ia ditangkap.

    Sepulang dari SPBU, Budi menguras tangki dengan selang ke jeriken lima liter, lalu memindahkannya ke jeriken 35 liter.

    ”Cara tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang setiap kali selesai melakukan pembelian BBM di SPBU,” tulis jaksa.

    Narasi dakwaan menyebut panjang selang sekitar satu meter, sementara daftar barang bukti di SIPP mencatat 150 sentimeter.

    Sabtu, 9 Mei, SJ datang menanyakan pesanannya, tetapi BBM belum terkumpul. Senin pagi, 11 Mei, ia datang lagi dan dijanjikan barang siap siang hari.

    Sekitar pukul 14.30, sebelum lima jeriken itu berpindah tangan di dermaga, polisi lebih dulu mengamankan Budi.

    Pola itu tidak menabrak pagar yang terpasang di dispenser. Terkait pemantauan 8 Mei itu, Kasat Reskrim Polres Seruyan kala itu, AKP Muhammad Affandi, menekankan peran kode QR.

    ”Penggunaan QR Code MyPertamina menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga transparansi distribusi,” katanya, seperti dikutip pemberitaan media.

    Pada hari yang sama, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Kalteng, Donny Prasetya, menegaskan pembelian Pertalite untuk mobil wajib memakai barcode.

    Dia juga memastikan tidak ada pembatasan kuota dari Pertamina, seperti diberitakan Prokalteng. Rata-rata bahan bakar yang terkumpul dari tiap kunjungan Budi tercatat 33 liter.

    Modus Budi terhitung sederhana jika merujuk pada temuan polisi di daerah lain tahun ini. Polres Parepare menangkap pelangsir bertangki rakitan yang berganti-ganti barcode. Sementara itu, pelaku yang diungkap Polresta Klaten mengangkut sekitar 900 liter per hari selama tujuh bulan.

    Kontras Untung Rp200 Ribu dengan Rush Rp100 Juta

    Menurut dakwaan, lima jeriken itu akan dijual Rp400 ribu per jeriken, dan Budi memperhitungkan Rp10 ribu di antaranya sebagai ongkos angkut.

    Modalnya Rp350 ribu per jeriken, setara 35 liter dengan harga resmi Rp10.000 per liter. Untung bersihnya Rp40 ribu per jeriken atau Rp200 ribu untuk lima jeriken, dari transaksi yang tidak pernah selesai.

    Hitungan itu memakai asumsi 35 liter penuh. Hasil ukur 165 liter untuk lima jeriken berarti rata-rata 33 liter per jeriken. Harga Rp400 ribu per jeriken setara sekitar Rp11.400 per liter bila jeriken terisi penuh.

    Sebagai pembanding, pada pekan yang sama, liputan Kanal Independen mencatat Pertalite di kios Kasongan, Katingan, menembus Rp25.000 per liter. Seorang warga pelosok Katingan menyebut jeriken 35 liter bisa dihargai Rp1 juta.

    Margin Budi sekitar Rp1.100 per liter. Barang bukti yang disita bernilai jauh lebih besar: Toyota Rush ber-STNK atas nama Budi diperkirakan sekitar Rp100 juta, atau lima ratus kali lipat keuntungan menurut dakwaan.

    BBM 165 liter itu sendiri dinilai Rp1,65 juta, sementara ponsel Samsung A33 yang ikut disita ditaksir sekitar Rp1,8 juta.

    Antrean yang Kembali

    Pembelian itu berlangsung saat krisis BBM melanda sejumlah daerah Kalimantan Tengah. Sepanjang 1 sampai 8 Mei, antrean mengular di Palangka Raya, Katingan, dan Kotawaringin Timur.

    Jumat, 8 Mei, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengumumkan sembilan tersangka penimbun BBM yang ditangani Polda serta jajaran Kobar dan Kotim.

    Polres Seruyan, dalam pemantauan 8 Mei, menyebut stok Pertalite dan Pertamax di dua SPBU yang dicek masih 6.000 hingga 8.000 liter dan antrean berjalan tertib.

    Gelombang berikutnya datang setelah harga Pertamax di Kalimantan Tengah naik menjadi Rp16.650 per liter pada 10 Juni. Selisihnya dengan Pertalite melebar dari Rp2.600 menjadi Rp6.650 per liter.

    Giliran Seruyan bersiaga pada Agustus. Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menerbitkan Surat Edaran Nomor 1495 Tahun 2026 setelah antrean panjang dan kosongnya Pertalite di tingkat pengecer memicu kepanikan.

    Edaran itu meminta warga melaporkan dugaan penimbunan, antara lain ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Seruyan.

    Senin, 14 September, massa Aliansi Masyarakat Resah berdemonstrasi di kantor Pertamina Patra Niaga Kalteng menuntut distribusi BBM tepat sasaran. Pertamina menyebut peralihan konsumen ke Pertalite sebagai pemicu antrean September.

    DPRD Kota Palangka Raya turut menyoroti harga eceran yang menembus Rp18.000 per liter serta praktik pelangsir bermodus tangki modifikasi atau pembelian berulang. Pola pembelian berulang ini juga menjadi modus yang diuraikan dalam dakwaan Budi.

    Menunggu Dua Palu

    Bidkum Polda Kalteng sempat memberi penyuluhan kepada personel Polres Seruyan soal KUHAP baru dan antisipasi kerawanan praperadilan pada 20 Agustus 2026.

    Enam pekan kemudian, permohonan Budi masuk. Kolom advokat dalam SIPP praperadilan maupun perkara pokoknya tampak kosong.

    Sidang praperadilan berlanjut Senin (12/10/2026) dengan agenda pembuktian dan ahli dari pemohon.

    Putusan praperadilan semestinya keluar sebelum perkara pokok kembali disidangkan Rabu, 21 Oktober. Pasal 163 ayat (1) huruf c mewajibkan hakim menjatuhkan putusan paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan pada 7 Oktober.

    Bila permohonan dikabulkan, huruf f pasal yang sama mewajibkan pemulihan akibat upaya paksa yang dinyatakan tidak sah, paling lama tiga hari setelah putusan.

    Ulasan di laman Dandapala menyebut, bila praperadilan atas penetapan tersangka dikabulkan, hakim perkara pokok semestinya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima.

    Bila ditolak, Budi menghadapi dakwaan tunggal Pasal 55 UU Migas sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, dengan penyesuaian pidana menurut Lampiran I nomor urut 158 UU Nomor 1 Tahun 2026.

    Ancamannya paling lama enam tahun penjara dengan denda maksimal Rp60 miliar, rumusan yang juga dipakai penyidik Polresta Klaten saat merujuk lampiran yang sama.

    Lima jeriken itu kini tersimpan di Kejaksaan Negeri Seruyan, bersama Rush hitam yang mengangkutnya.

    Budi menunggu dua palu. Satu di Ruang Cakra yang menentukan sah tidaknya status tersangkanya, satu lagi di Ruang Chandra yang baru boleh diketuk sesudahnya. (ign)

  • Rontok dari ”Kalkulator” Hakim: Celah Ganjil di Balik Diskon Vonis 12 Tahun Supriadi

    Rontok dari ”Kalkulator” Hakim: Celah Ganjil di Balik Diskon Vonis 12 Tahun Supriadi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga rupa ekstasi berlogo LV, Rolex, dan cherry itu pernah menjadi bukti kuat yang menyeret Supriadi bin Suriansah ke palung hukuman 12 tahun penjara.

    Aparat menyita 53 butir narkotika tersebut bersama satu paket sabu dari sebuah kardus oleh-oleh di Samuda Besar pada 8 Oktober 2025, dengan total berat bersih mencapai 25,89 gram.

    Cerita seketika berbalik arah saat palu keadilan berpindah ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

    Wujud puluhan butir ekstasi itu mendadak kehilangan bobot hukumnya, menguap tanpa jejak dari perhitungan unsur berat majelis hakim, dan memuluskan jalan bagi sang terdakwa untuk meraup potongan hukuman separuh masa kurungan.

    Majelis tingkat banding hanya menghitung paket sabu seberat bersih 4,51 gram saat menimbang unsur berat tindak pidana.

    Sebanyak 53 butir ekstasi tersebut tidak disebut dalam kalkulasi penentu kelas hukuman. Majelis menyimpulkan berat narkotika dalam perkara ini tidak melebihi lima gram.

    Kesimpulan ini tertuang dalam Putusan Nomor 242/PID.SUS/2026/PT PLK. Putusan tersebut dimusyawarahkan pada Rabu, 22 Juli 2026, dan diucapkan seminggu kemudian pada Rabu, 29 Juli 2026.

    Ketua Majelis Martin Ginting bersama hakim anggota Dr. Alfon dan Esther Megaria Sistorus membacakan putusan itu tanpa dihadiri terdakwa, advokat, maupun jaksa.

    Majelis membatalkan vonis Pengadilan Negeri Sampit Nomor 73/Pid.Sus/2026/PN Spt tertanggal 4 Juni 2026.

    Hukuman pria 54 tahun asal Samuda itu turun menjadi enam tahun penjara, separuh dari vonis 12 tahun yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

    Majelis juga menilai fakta pembelian 1 kilogram sabu yang menjadi dasar vonis tingkat pertama hanya bersumber dari pengakuan terdakwa.

    Taruhan Angka Lima Gram

    Batas lima gram menentukan kelas ancaman pidana. Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP, setelah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengancam kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak melebihi lima gram dengan penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI senilai Rp2 miliar.

    Ayat (2) huruf a dari pasal yang sama menaikkan ancaman hingga pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun apabila beratnya melebihi lima gram.

    Ancaman serupa berlaku melalui Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena Supriadi dihukum atas permufakatan jahat.

    Ekstasi milik Supriadi melampaui empat kali lipat ambang batas tersebut. Rincian barang bukti itu mencakup 22 butir biru berlogo LV seberat bersih 7,76 gram, 21 butir hijau berlogo Rolex seberat 9,35 gram, serta 10 butir cokelat berlogo cherry seberat 4,27 gram.

    Dua jenis pertama masing-masing telah melewati angka lima gram. Berat ketiga jenis ekstasi itu, bila digabungkan dengan sabu, mencapai 25,89 gram.

    Pusat Laboratorium Narkotika telah memastikan kandungan butir-butir tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL72GJ/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025 menyatakan empat sampel tablet dan pecahan tablet berkode B sampai E mengandung MDMA, narkotika golongan I nomor urut 37.

    Sampel kristal berkode A mengandung metamfetamina, golongan I nomor urut 61.

    Timbangan yang Mengabaikan Ekstasi

    Kejanggalan muncul pada halaman 25 salinan putusan banding. Majelis hanya menyebut paket sabu bruto 4,71 gram atau netto 4,51 gram yang disimpan di rumah orang tua terdakwa saat menimbang unsur berat.

    Hakim menulis rumusan bahwa narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ”terbukti pula, beratnya tidak melebihi lima gram”. Ekstasi tidak mendapat tempat dalam pertimbangan unsur ini.

    ”Barang Bukti yang diajukan adalah merupakan milik dari Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa,” kata majelis.

    Pada halaman yang sama, tempat kesimpulan soal berat itu ditulis, turut memuat kutipan majelis atas Pasal 241 huruf b KUHAP yang menyebut barang bukti antara lain berupa alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana.

    Hakim mencatat unsur yang didakwakan berbeda dengan yang dinilainya terbukti, yaitu mengenai berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

    Perbedaan ini, menurut majelis, tidak membuat Supriadi lolos dari unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika.

    Pengadilan tingkat banding lalu memilih mengadili berdasarkan fakta persidangan dengan pertimbangan ancaman hukumannya lebih ringan sehingga lebih menguntungkan terdakwa.

    Anomali Empat Rumusan Berbeda

    Dokumen putusan ini memuat rumusan soal berat yang berubah-ubah. Halaman 25 menyebut berat tidak melebihi lima gram.

    Halaman 27, dalam kesimpulan atas seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, menyatakan perbuatan dengan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti.

    Amar putusan menyatakan Supriadi terbukti melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, tanpa mencantumkan berat.

    Bagian ”memperhatikan” di halaman 28 mencantumkan rujukan Pasal 609 ayat (2) huruf a, yakni pasal khusus untuk narkotika dengan berat di atas lima gram.

    Dua dari empat rumusan itu mengikuti kesimpulan majelis sendiri, yakni halaman 25 dan amar. Dua lainnya identik dengan dakwaan alternatif kedua.

    Kesimpulan unsur di halaman 27 menyalin rumusan dakwaan itu kata per kata, dan bagian ”memperhatikan” mengutip pasal yang sama dengan dasar dakwaannya.

    Kontras Perhitungan Tingkat Pertama

    Pengadilan Negeri Sampit sebelumnya memperlakukan barang bukti ekstasi itu secara berbeda. Majelis tingkat pertama yang diketuai Wasis Priyanto bersama anggota Sulaeman dan Ardhi Radhisshalhan memasukkan 55 butir ekstasi ke dalam hitungan unsur berat.

    Putusan PN memberikan catatan bahwa dua butir telah dipakai sendiri sementara 53 butir lainnya belum laku terjual. PN Sampit menyebut narkotika di atas lima gram itu terdiri atas metamfetamina dan MDMA saat menakar sifat perbuatan.

    Jaksa penuntut umum menghitung keseluruhan barang bukti sejak awal. Kedua dakwaan alternatif mencantumkan ketiga jenis ekstasi tersebut beserta beratnya.

    Saksi penggeledahan di persidangan menerangkan 53 butir itu diakui milik Supriadi dan ditemukan di kardus yang sama dengan sabu.

    Terdakwa mengaku menitipkan 53 butir ekstasi kepada Arma Sandi di Sampit, lalu memerintahkannya membawa narkotika itu ke rumah orang tuanya di Samuda.

    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengangkat status barang bukti menjadi alat bukti mandiri.

    Aturan ini mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Berkas perkara memuat barang bukti fisik, hasil laboratorium, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa terkait kepemilikan ekstasi tersebut.

    Menolak Dalil Transaksi Pembelian

    Penalaran majelis tingkat banding sebagian berdiri di atas prinsip hukum yang sah. Pengadilan tingkat pertama menyimpulkan Supriadi membeli sekitar 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari sosok Blade di Pontianak, yang dalam dakwaan berstatus buronan (DPO) BNNP Kalteng, dengan pembayaran lewat transfer bank.

    Majelis banding menilai simpulan rangkaian pembelian itu hanya bersumber dari keterangan terdakwa, sementara Blade dan Arma Sandi tidak hadir di persidangan untuk menguatkannya.

    Majelis merujuk Pasal 240 KUHAP yang menurut majelis pada pokoknya menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan.

    Dukungan berkas perkara tipis di bagian transaksi tersebut. Jaksa hanya mengajukan bukti surat berupa laporan laboratorium dan berita acara penimbangan, tanpa menyertakan catatan transaksi perbankan.

    Nomor rekening pengirim dan penerima tercatat dalam keterangan terdakwa. Arma Sandi, yang semula direncanakan bersaksi, menolak memberi keterangan.

    Keberadaan 53 butir ekstasi itu tidak bergantung pada pengakuan. Puluhan butir narkotika itu disita dari kardus yang sama, ditimbang, dan diuji positif oleh laboratorium.

    Titik Lenyapnya Puluhan Butir Ekstasi

    Jejak hilangnya ekstasi bisa dilacak sejak halaman 23 putusan banding. Majelis merangkum temuan PN dengan menulis bahwa Supriadi membeli 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari Blade.

    Hakim lantas menelusuri nasib sabunya, yakni sebagian besar terjual, sebagian dipakai sendiri, dan sisanya 4,71 gram ditemukan saat penggeledahan. Nasib ekstasinya tidak ikut ditelusuri.

    Putusan PN yang dirangkum itu sebenarnya mencatat dua butir telah dipakai sendiri dan 53 butir belum laku terjual.

    Majelis menolak seluruh rangkaian pembelian itu pada halaman yang sama karena hanya bersumber dari keterangan terdakwa.

    Hakim tiba di unsur berat pada halaman 25 dan menyebut barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu paket plastik klip berisi kristal putih sabu, lalu menyimpulkan beratnya tidak melebihi lima gram.

    Puluhan butir ekstasi tidak pernah muncul lagi dalam pertimbangan majelis sejak rangkuman di halaman 23, sampai akhirnya tercantum di amar putusan sebagai barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

    Penolakan majelis murni menyangkut asal-usul barang, yakni apakah Supriadi benar membelinya dari Blade. Penguasaan atas 53 butir ekstasi adalah persoalan berbeda.

    Butir-butir itu tidak memerlukan cerita pembelian untuk dibuktikan karena berkas sudah memuat barang buktinya, hasil laboratorium, keterangan saksi penggeledahan, dan pengakuan terdakwa.

    Majelis sendiri menyatakan barang bukti yang diajukan merupakan milik terdakwa dan ditemukan dalam penguasaannya.

    Kesimpulan bahwa berat tidak melebihi lima gram juga lahir dari inisiatif majelis sendiri. Memori banding advokat tertanggal 11 Juni 2026 hanya meminta Supriadi dibebaskan dari dakwaan kesatu, atau dihukum seringan-ringannya dengan alasan usia yang disebut advokat sudah lanjut, yakni 54 tahun, kejujuran, sikap kooperatif, dan penyesalan.

    Memori tersebut sama sekali tidak mempersoalkan angka berat. Pengadilan tingkat banding memang berwenang menilai ulang fakta, tetapi dokumen putusan tidak memuat satu kalimat pun yang menjelaskan mengapa ekstasi itu tidak dihitung.

    Turun Kelas ke Pasal Ringan

    Pengadilan Negeri Sampit menghukum Supriadi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, pasal perdagangan yang setelah penyesuaian masih memuat ancaman pidana mati.

    Majelis tingkat banding lantas melucuti ancaman maksimal itu lewat dua fase pemotongan. Perkara ini pertama turun ke pasal kepemilikan karena transaksi jual beli dinilai tidak terbukti.

    Penurunan kedua memukul kelas berat menjadi tidak melebihi lima gram karena ekstasi tidak dihitung. Langkah kedua ini hanya menyisakan 4,51 dari 25,89 gram dalam hitungan, atau sekadar 17,4 persen dari narkotika yang disita aparat.

    Vonis enam tahun penjara berada dalam rentang sah kedua ayat. Undang-Undang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026 menghapus ancaman minimum khusus pada pasal-pasal narkotika, sehingga tidak ada batas bawah yang dilanggar.

    Kualifikasi perbuatan dan batas atas ancaman yang menjadi kerangka penakaran hukuman berubah dari pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun menjadi paling lama 12 tahun. Majelis mengaitkan temuan berat itu dengan ancaman yang lebih ringan.

    Jumlah ekstasi itu melampaui tolok ukur Mahkamah Agung. Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan batas pemakaian satu hari untuk ekstasi sebesar 2,4 gram, setara delapan butir.

    Sebuah artikel di portal berita MA, MARINews, tahun ini menyebut batas gramasi itu tetap relevan sebagai salah satu pertimbangan hakim membedakan penyalahguna dari pengedar. Supriadi menyimpan 53 butir, lebih dari enam kali batas pemakaian tersebut.

    Majelis turut menyusutkan daftar keadaan yang memberatkan terdakwa. Pengadilan tingkat pertama mencatat empat hal yang memberatkan, termasuk pengakuan terdakwa bahwa ia pernah dua kali dihukum dalam perkara narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.

    PT Palangka Raya mengubah proporsi itu dengan mencantumkan satu pemberat, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, serta satu peringan, yakni terdakwa berterus terang di persidangan. Riwayat hukuman itu tidak lagi disebut. Putusan tersebut tidak menjelaskan alasannya.

    Arma Sandi yang sebelumnya telah divonis lima tahun penjara oleh PN Sampit dalam perkara terpisah, kini terpaut masa hukuman satu tahun dari Supriadi bila vonis tersebut tidak berubah.

    Jalan Sempit Kasasi Kejaksaan

    Jaksa mengajukan dua dokumen pada hari yang sama, 17 Juni 2026. Memori banding meminta hukuman 10 tahun penjara sesuai tuntutan, sementara dokumen kontra memori meminta vonis 12 tahun penjara dari PN dikuatkan.

    Ringkasan kedua dokumen itu dalam salinan putusan banding tidak menyinggung soal berat narkotika.

    Tenggat waktu pengajuan kasasi menurut ketentuan KUHAP 2025 adalah 14 hari. Hitungan hari bagi pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan dimulai sejak putusan diberitahukan.

    Penelusuran Kanal Independen di direktori putusan dan pemberitaan tidak menemukan jejak permohonan kasasi dalam perkara Supriadi.

    Jalur koreksi yang tersisa bagi kejaksaan, bila putusan banding itu telah berkekuatan hukum tetap, adalah kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung satu kali.

    Jalur itu dirancang untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum dan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

    Artinya, upaya ini bisa meluruskan penalaran putusan, tetapi tidak bisa menaikkan hukuman Supriadi. Koreksi lewat kasasi biasa pernah terjadi di Kalimantan Tengah.

    Jaksa langsung mengajukan kasasi ketika PN Palangka Raya membebaskan terdakwa sabu Salihin pada 2022, dan Mahkamah Agung kemudian menghukumnya tujuh tahun penjara.

    Amar putusan banding memerintahkan 53 butir ekstasi itu dirampas untuk dimusnahkan. Butir-butir itu tidak pernah disebut dalam pertimbangan soal berat yang menentukan kelas hukuman Supriadi. (ign)

  • Surat Tunda Dibalas Perlawanan: Warga Desak BPN Kotim Tegakkan Klausul Cetak Tebal

    Surat Tunda Dibalas Perlawanan: Warga Desak BPN Kotim Tegakkan Klausul Cetak Tebal

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aturan tegas yang diracik Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini menguji konsistensi pembuatnya sendiri.

    Saat PT Tapian Nadenggan meminta penundaan rapat mediasi sengketa lahan, kuasa hukum warga, Sapriyadi, merespons cepat dengan surat keberatan bertanggal Selasa (6/10/2026).

    Dia membidik absennya korporasi tersebut dengan menuntut BPN menerapkan klausul cetak tebal di surat undangannya. Sebuah pijakan yang memastikan pihak tidak hadir dianggap menyetujui seluruh keputusan rapat.

    Penegasan aturan ini sudah Sapriyadi sampaikan secara lisan di dalam forum mediasi, sebagaimana diberitakan Kanal Independen sebelumnya.

    Keberatan itu bermula dari surat pemberitahuan BPN Kotim yang diterima Sapriyadi pada Senin (5/10/2026) pukul 17.00 WIB, 21 jam sebelum jadwal rapat koordinasi digelar.

    Pesan dari BPN Kotim itu meneruskan permohonan PT Tapian Nadenggan. Perusahaan beralasan memiliki kegiatan yang sudah diagendakan dan meminta jadwal ulang hingga minggu keempat Oktober 2026.

    Jeda waktu komunikasi ini menyisakan celah yang dipersoalkan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kanal Independen, surat perusahaan bernomor 03/PT TN/DL-SMPO/X/2026 itu bertanggal Jumat (2/10/2026).

    Setelah melewati akhir pekan, Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kotim baru terbit pada Senin, tanpa mencantumkan kapan persisnya permohonan korporasi itu masuk ke meja BPN.

    Tiga Tuntutan Mengikat

    Surat keberatan bernomor 85/SK/ADV-SD/X/2026 menjadi instrumen Sapriyadi mengunci situasi.

    Berbekal undangan rapat BPN bertanggal 1 Oktober dan surat pemberitahuan bertanggal 5 Oktober, Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan menolak alasan penundaan dari korporasi.

    Senjata utama Sapriyadi bersandar pada catatan ketiga undangan BPN yang dicetak tebal. Ketentuan itu menegaskan bahwa pihak yang tidak hadir pada waktu yang ditentukan, proses penanganan tetap dilanjutkan dan dianggap menyetujui seluruh keputusan atau kesimpulan.

    Ketentuan ini, menurut pandangan Sapriyadi, berlaku bagi semua pihak yang diundang, termasuk PT Tapian Nadenggan. Dokumen keberatan turut merekam bahwa perusahaan telah menerima undangan tersebut semenjak awal Oktober.

    ”Alasan adanya kegiatan yang sudah diagendakan tidak mengecualikan PT Tapian Nadenggan dari akibat yang diatur dalam poin nomor 3 Surat Undangan, sebab ketentuan tersebut tidak memuat pengecualian apa pun,” urai Sapriyadi dalam suratnya.

    Melalui lembaran itu, Sapriyadi mendesak Kepala Kantor Pertanahan merespons tiga permohonan. Pertama, menetapkan status persetujuan otomatis bagi perusahaan atas keputusan rapat 6 Oktober sesuai poin ketiga.

    Kedua, menolak permohonan jadwal ulang perusahaan. Terakhir, menyerahkan hasil kesimpulan rapat sekaligus jawaban tertulis dalam batas lima hari kerja. Merujuk pada waktu penerimaan surat di hari rapat, tenggat waktu bagi BPN jatuh pada Selasa (13/10/2026).

    Asas Keadilan Tersandung Jam Kerja

    Ketidaksesuaian rentang pengiriman dokumen turut menjadi sorotan tajam. Sapriyadi membedah lambatnya pemberitahuan yang baru ia terima pukul 17.00 WIB, sebuah waktu yang berada di luar jam kerja operasional dan tiba kurang dari 24 jam sebelum pertemuan.

    Sementara perihal surat PT Tapian Nadenggan memuat kata ”tanggapan”, isi tanggapan tersebut sama sekali tidak diuraikan dalam lembar pemberitahuan BPN.

    Dalam rapat hari Selasa, perwakilan BPN sekadar menginformasikan bahwa kantornya baru mendapat kabar dari perusahaan pada Senin sore, tanpa mengonfirmasi apakah wujud fisik surat itu benar-benar baru tiba hari itu.

    Cara pengelolaan informasi ini dinilai mencederai keadilan prosedural. Sapriyadi memandang pemberitahuan mendadak tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Langkah mengakomodasi penundaan yang hanya datang dari satu belah pihak juga dinilainya bertentangan dengan asas ketidakberpihakan. Sapriyadi membidik BPN menggunakan empat dari delapan asas pemerintahan yang baik dalam undang-undang tersebut.

    Surat Kepala Kantor sendiri sekadar merujuk jadwal pelaksanaan rapat dan ditutup dengan kalimat normatif ”untuk dapat diketahui dan dimaklumi”.

    Dokumen itu tidak memuat ketetapan apa pun atas permintaan jadwal ulang. Menariknya, perwakilan BPN di dalam ruang rapat sempat mengakui permintaan jeda waktu korporasi terlalu panjang. “Kami anggap juga terlalu lama untuk bisa hadir,” ujarnya.

    Rapat Tanpa Kesimpulan

    Tuntutan Sapriyadi berpijak pada asumsi berlakunya kesimpulan rapat. Kenyataannya, pertemuan 6 Oktober itu berakhir tanpa simpulan akhir.

    Perwakilan BPN tidak membacakan keputusan apa pun. Pimpinan forum mengatakan akan melapor kepada Kepala Kantor menyangkut pencocokan titik koordinat lahan warga dengan peta hak guna usaha (HGU) perusahaan, atau overlay.

    Pejabat BPN itu juga mengutarakan bahwa lembaganya tidak bisa secara mutlak menginginkan apa yang dikehendakinya langsung diterima para pihak.

    Dia turut mempersilakan Sapriyadi menggunakan jalur surat-menyurat tertulis sebagai dokumen arsip serta bahan laporan ke pimpinan.

    Aturan internal pertanahan sebenarnya memiliki prosedur tersendiri menangani ketidakhadiran.

    Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang tercatat masih berlaku di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian ATR/BPN, mengatur sanksi melalui Pasal 44.

    Mediasi dinyatakan gagal bila para pihak tidak hadir usai tiga kali undangan patut, disusul pengambilan keputusan penyelesaian kasus.

    Kepastian yang Ditunggu

    Bagi warga, semua kerumitan prosedur itu bermuara pada satu kebutuhan esensial. ”Saya mau minta kepastian juga,” kata Musi, salah satu dari enam penggugat, seusai rapat.

    Pencarian kepastian ini meneruskan dua surat kementerian pada April dan Juli 2026, serta surat permohonan overlay dari kantor hukum warga pada 4 Agustus 2026.

    Keenam warga meyakini hamparan tanah 179,3 hektare di Hulu Sungai Paken, wilayah Desa Pantap, berada di luar izin korporasi, namun menurut Sapriyadi, perusahaan menyatakan sebaliknya.

    Pemberitaan Kanal Independen pada 16 Mei lalu menyebut klaim perusahaan yang menyatakan telah mengantongi HGU sejak 2005.

    Perkara perdata pokok bernomor 67/Pdt.G/2025/PN Spt ini telah diuji di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Palangka Raya memproses perkara tersebut dengan nomor 37/Pdt/2026/PT.Plk, menyusul penolakan gugatan warga oleh Pengadilan Negeri Sampit pada 27 April 2026.

    Nasib tuntutan warga sekarang terjepit di antara dua penanda waktu, yakni batas lima hari kerja yang ditagih Sapriyadi kepada BPN, dan tawaran pertemuan minggu keempat Oktober dari perusahaan. (ign)

  • Aparat Bersenjata Kawal Panen: Adu Kuat Peta Adat dan Mandat Negara di Kebun Sitaan Rongkang

    Aparat Bersenjata Kawal Panen: Adu Kuat Peta Adat dan Mandat Negara di Kebun Sitaan Rongkang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebuah rekaman video pendek memperlihatkan kerasnya adu klaim antara keyakinan warga dan ketegasan korporasi pengelola aset negara.

    ”Kalau Bapak menang, kami satu jam itu juga langsung pulang,” ujar seorang pria yang mengatasnamakan PT Agrinas Palma Nusantara kepada lawan bicaranya.

    Informasinya, peristiwa itu terjadi pada Rabu (7/10/2026) lalu. Sang lawan bicara adalah seorang warga yang menuntut pengakuan.

    Dia mengklaim kebun sawit peninggalan PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) di Dusun Rongkang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sebagai tanah adat. Adapun utusan perusahaan berlindung di balik mandat pengelolaan lahan sitaan.

    Janji untuk pergi itu dikunci dengan satu syarat. Tanpa adanya putusan resmi yang mengesahkan kemenangan warga, Agrinas memastikan keranjang panen mereka tidak akan berhenti terisi.

    Debat Soal Buah Sawit

    Pertemuan terekam kamera itu bukan dialog perdana. Pria dari pihak Agrinas lebih dulu memastikan lawan bicaranya adalah warga yang sama, yang sebelumnya pernah menyambangi kediamannya.

    ”Oh, iya, sama Bapak. Kan sudah ke rumah. Sudah saya bilang kemarin, Pak, kalau kami Agrinas hanya mengelola lahan, tetapi bukan tanahnya, ya,” katanya.

    Menurutnya, urusan penyelesaian sengketa berada di tangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    ”PKH itu yang untuk menyelesaikan permasalahan,” ujarnya.

    ”Awal kami, Agrinas, masuk ke sini adalah perintah dari Satgas PKH sebagai pengambil lahan,” tambahnya.

    Belakangan ia menegaskan, “Makanya saya bilang, salah kalau Bapak ke kami, ke Agrinas.”

    Soal buah sawit, sikapnya tegas. Ketegasan ini tergambar sejalan dengan realitas pengamanan di lapangan. Tumpukan tandan buah segar di tepi jalan tanah merah dijaga aparat kepolisian. Beberapa personel berseragam itu berdiri siaga menenteng senjata laras panjang.

    ”Tetapi selama ada peraturan dari Satgas PKH untuk melakukan panen, kami akan tetap panen, Bapak. Ketika sudah diputus, ‘tok, tok, tok, itu miliknya si A, keluar!’ Kami keluar,” katanya.

    Dia juga menambahkan, “Tetapi bukan berarti kami abai dengan permohonan Bapak.”

    Warga yang terekam bersikukuh klaimnya berdasar. ”Kami ada bukti dan lengkap suratnya,” katanya. Pria Agrinas merespons singkat, “Setuju.”

    Warga lantas menyebut berkas tersebut sudah disampaikan ke Jakarta hingga ke pihak di Sampit.

    Dua Surat, Satu Tuntutan

    Jalur surat-menyurat memang sudah ditempuh warga. Surat pertama terbit di Rongkang pada 10 September 2026.

    Dokumen ini menggunakan kop Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kalimantan Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat sekretariat di rumah Erko Mojra, Palangka Raya.

    Surat tersebut tertuju langsung ke Direksi PT Agrinas Palma Nusantara di Kuningan, Jakarta Selatan.

    KMHA menuntut pengembalian objek seluas 560 hektare di Dusun Rongkang. Surat itu menyebutkan lahan tersebut secara turun-temurun telah digarap, dijaga, dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat.

    KMHA menilai penguasaan lahan oleh Agrinas berlangsung tanpa musyawarah dan tanpa persetujuan masyarakat adat. Menurut mereka, persetujuan itu semestinya diberikan sesuai prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

    Permohonan ini bersandar pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

    Rujukan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya ketentuan hak ulayat.

    Terdapat tiga permintaan utama dari KMHA. Pertama, lahan dikembalikan kepada masyarakat adat yang berhak.

    Kedua, seluruh aktivitas operasional di atas lahan yang dimohonkan dihentikan sementara sampai muncul kesepakatan bersama.

    Terakhir, Agrinas membuka ruang musyawarah terbuka dengan perwakilan masyarakat adat.

    Agrinas diberi waktu paling lambat 14 hari kerja sejak surat diterima untuk menjawab secara tertulis dan menjadwalkan pertemuan.

    Bila tidak ada tanggapan, KMHA menyatakan akan menempuh upaya lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

    Dua puluh tujuh hari berselang, surat kedua bertanggal Rabu (7/10/2026) menyasar Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur (Kotim), cq. Ketua Harian.

    Surat itu ditandatangani Sapriyadi, atas nama perwakilan masyarakat adat. Isinya meminta DAD memfasilitasi mediasi klaim lahan yang berada di areal Eks PT Globalindo Alam Perkasa yang saat ini disita oleh tim satgas PKH.

    Kedua surat mencantumkan 16 berkas lampiran. Tembusannya menyasar 13 pihak, mulai dari Presiden, Menteri Kehutanan, Gubernur Kalteng, Bupati Kotim, hingga Damang Mentaya Hilir Utara dan Kepala Desa Natai Baru.

    Jejak Peta 1.813 Hektare

    Klaim warga bersandar pada dokumen adat berusia 13 tahun. Salah satu kepingan pentingnya adalah Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 33/DKA-MHU/VI/2013 terbitan Damang Kepala Adat Kecamatan Mentaya Hilir Utara atas nama Sapran dan Akar.

    Berkas penguat lainnya adalah Surat Pernyataan Pengakuan Tanah Adat bertanggal 19 Agustus 2013.

    Dokumen ini mencatat tanah di Bangkarian Bukit Gase/Gasan, wilayah Desa Natai Baru, dikuasai oleh Gase atau Gasan bersama keluarganya.

    Teks di dalamnya menyebut lokasi tersebut sebagai tempat berladang dan berkebun pada tahun 1960 sampai seterusnya.

    Para penanda tangan mempertaruhkan diri lewat klausul penutup. Apabila pernyataan itu tidak benar, mereka sanggup menerima Hukum Adat Dayak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    Pernyataan ditandatangani Sapran CS dan Akar. Dokumen itu disahkan Damang Kepala Adat Kecamatan Mentaya Hilir Utara saat itu, Inging BA, dan mencantumkan empat saksi: Ibus, Imis Jerana, Jumeyil, dan Entek.

    Sketsa tanah adat atas nama Sapran CS dibuat di Desa Natai Baru pada tanggal yang sama. Hamparan tanah dipecah menjadi petak-petak berlabel nama pemilik.

    Sungai Sampit membatasi sisi timur, sedangkan Bangkarian Danau Purun membatasi sisi selatan. Luas totalnya 1.813 hektare untuk 46 orang. Selain tanda tangan Damang, sketsa itu dibubuhi stempel Mantir Perdamaian Adat Desa Natai Baru.

    Permohonan tahun 2026 sendiri meminta kembali 560 hektare. Kedua surat tidak merinci petak mana dari peta 2013 yang masuk dalam angka tersebut.

    SKTA punya pijakan hukum di tingkat provinsi. Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 dan Pergub Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah mengukuhkan damang sebagai otoritas yang dapat mengeluarkan surat tanah dalam bentuk SKTA.

    Namun, posisi masyarakat di meja sengketa tidak selalu mujur. Penelitian tesis di Universitas Gadjah Mada tahun 2011 di tiga kecamatan di Kotim mencatat masyarakat cenderung kalah ketika sengketa hak perorangan atas tanah adat berhadapan dengan perusahaan besar swasta.

    Plang Satgas di Pekan Audit

    Lahan yang dipersoalkan warga masuk daftar penertiban pada Maret 2025. InfoSAWIT melaporkan Satgas PKH memasang plang penyitaan di lahan perusahaan itu di Km 35, Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, seluas 12.069 hektare pada 18 Maret 2025.

    Angka 560 hektare yang diklaim KMHA setara sekitar 4,6 persen dari areal yang diplang tersebut.

    Tanggal pemasangan plang jatuh dalam rentang jadwal penilaian keberlanjutan perusahaan.

    Pengumuman publik lembaga sertifikasi Control Union menyebut audit resertifikasi RSPO bagi PT GAP, perkebunan sawit terintegrasi di Desa Natai Baru, dijadwalkan 17 hingga 21 Maret 2025.

    Penertiban itu sempat dipertanyakan. Pada 21 Maret 2025, Ketua LSM Duta Sampit Yunan Nasution kepada InfoSAWIT menyebut perusahaan itu bersertifikat ISPO sejak 10 Agustus 2021.

    Dia mempertanyakan mengapa anak usaha Musim Mas Group tersebut masuk daftar penertiban kawasan hutan. Menurut Yunan, perusahaan sudah sekitar 17 tahun beroperasi di Kotim dan, sepengetahuannya, memiliki izin yang memadai.

    Aset Negara dan Pintu Aduan

    Pernyataan pria Agrinas dalam rekaman sejalan dengan skema resmi negara. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan pada Juli 2026 bahwa penyerahan aset bermula dari Satgas ke Kementerian Keuangan.

    Aset itu lalu diteruskan ke BPI Danantara sebelum akhirnya dikelola Agrinas Palma Nusantara.

    Skema yang sama menyediakan pintu bagi warga. Pada November 2025, Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi dari tim Satgas PKH menyatakan masyarakat bisa mengadu kepada Satgas bila merasa lahan sawitnya ikut dikuasai kembali oleh negara.

    Dia juga menyampaikan pesan presiden. ”Pesan Pak Prabowo (presiden), tidak boleh ada konflik dengan masyarakat, dengan hutan adat,” katanya.

    Agrinas pun pernah mengikat komitmen di Kotim. Awal Agustus 2026, dalam audiensi yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor, pengelolaan lahan eks PKH disepakati berjalan lewat kemitraan yang transparan dan berkepastian hukum.

    Kesepakatan itu juga menyebut perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

    ”Agrinas Palma hadir dengan mandat mengelola aset negara secara profesional,” kata Direktur Kemitraan dan Plasma Agrinas Seger Budiarjo kala itu.

    Janji satu jam pulang dalam rekaman itu bergantung pada satu syarat, yakni putusan dari pihak berwenang. Kedua surat KMHA, termasuk permohonan mediasi bertanggal 7 Oktober 2026, tidak merujuk satu pun putusan pengadilan. (ign)

  • Mencari Batas Tanggung Jawab Negara: Warga Kalteng Uji Aturan Dana Bencana ke MK

    Mencari Batas Tanggung Jawab Negara: Warga Kalteng Uji Aturan Dana Bencana ke MK

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Langit Palangka Raya bersalin rupa menjadi kuning pekat pada Selasa (6/10/2026). Jarak pandang merosot tajam menyentuh hingga sekitar 200 meter.

    Memaksa warga menghirup udara yang oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dilabeli kategori berbahaya.

    Asap ini menjadi saksi bisu perjuangan sejumlah relawan yang terus bertarung memadamkan api menggunakan peralatan pribadi selama tiga bulan terakhir.

    Pilunya, keringat mereka pada tahap kedua dan ketiga masih tertahan birokrasi, menunggu turunnya nomor register APBD Perubahan.

    Beranjak dari kenyataan lapangan itulah, empat warga menempuh jalur perlawanan hukum. Mereka mendatangi Mahkamah Konstitusi membawa satu kata yang selama ini menjadi acuan tata kelola anggaran bencana, ”memadai”.

    Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 14.30 WIB, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan I Perkara Nomor 369/PUU-XXIV/2026.

    Perkara itu menguji secara materiil frasa ”yang memadai” dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap UUD 1945.

    Pasal 6 huruf e menyebut pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai sebagai tanggung jawab pemerintah. Pasal 8 huruf d memuat tanggung jawab serupa bagi pemerintah daerah melalui APBD.

    Permohonan diajukan oleh Damai Alam Usop (Pemohon I), Krismes Santo Sihaloho (Pemohon II), Davit Purwodesrantau (Pemohon III), dan Paulus Alfons Yance Dhanarto (Pemohon IV).

    Mereka didampingi kuasa hukum Aryo Nugroho Waluyo. Keempatnya tercatat sebagai warga Kota Palangka Raya.

    Menagih Batas Ukur, Menolak Angka

    Para pemohon menyoal ketiadaan parameter objektif mengenai kapan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN maupun APBD dapat dinilai benar-benar ”memadai”.

    Permohonan itu tidak meminta Mahkamah menentukan nominal atau persentase anggaran tertentu.

    Target utamanya adalah batas konstitusional minimum agar makna ”memadai” dapat diukur berdasarkan risiko dan kebutuhan, dialokasikan secara transparan dan akuntabel, serta menjamin pendanaan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

    ”Yang kami minta bukan Mahkamah menentukan berapa besar anggarannya. Yang kami minta adalah ukuran konstitusional mengenai kapan anggaran penanggulangan bencana dapat disebut memadai. Jika risiko dan kebutuhan bencana dapat dipetakan, maka kecukupan anggarannya juga harus dapat dijelaskan, diukur, dan dipertanggungjawabkan,” demikian pokok posisi para pemohon dalam rilis yang diterima Kanal Independen, Rabu (7/10/2026).

    Pemohon mendalilkan frasa itu bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 23 ayat (1) tentang pengelolaan APBN yang terbuka dan bertanggung jawab, serta Pasal 18A ayat (2) tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan selaras.

    Petitum tersebut meminta Mahkamah menyatakan frasa ”yang memadai” dalam kedua pasal inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kecukupan anggaran yang berbasis analisis risiko dan kebutuhan, transparan, akuntabel, serta menjamin pendanaan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

    Kuasa hukum Aryo Nugroho Waluyo menjelaskan alasan waktu pengujiannya.

    ”Bencana tidak menunggu anggaran siap. Karena itu, ukuran kecukupan pendanaan harus sudah dapat diuji sebelum bencana membesar, bukan baru dipersoalkan setelah kerusakan terjadi,” ujarnya.

    Pemohon menilai kesiapsiagaan punya indikator yang dapat diukur, seperti pemutakhiran kajian risiko, ketersediaan sumber air, peralatan, dan logistik.

    Pemerintah daerah diminta menyesuaikan ukuran itu secara proporsional dengan tingkat risiko bencana wilayahnya. Para pemohon tidak mendalilkan pemerintah sama sekali absen mengalokasikan anggaran, dan tidak menuduh pejabat tertentu lalai.

    Peta Bahaya yang Tak Terbantahkan

    Perkara ini berangkat dari pengalaman konkret risiko karhutla di Kalimantan Tengah, mulai dari status kedaruratan, kabut asap, penurunan kualitas udara, dan kebakaran lahan gambut, sampai gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan pendidikan.

    Para pemohon ingin kebijakan anggaran bencana tidak berhenti pada frasa ”memadai” yang abstrak, tetapi punya ukuran yang dapat diuji secara rasional dan konstitusional.

    Bukti yang dilampirkan para pemohon, mencakup pemetaan BPBD Provinsi Kalteng pada Januari 2026 yang mencatat 84 kecamatan berisiko tinggi karhutla di 12 kabupaten/kota.

    Bukti itu juga memuat evaluasi per 15 September dengan 2.909 kejadian dan 9.440,36 hektare lahan terbakar dalam penanganan Satgas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 300 di Bukit Tunggal pada 13 September, serta pengalihan seluruh perkuliahan Universitas Palangka Raya ke daring sejak 31 Agustus.

    Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mencatat ISPU di stasiun pemantauan Jekan Raya menyentuh 1.199 pada 30 September.

    Hingga 6 Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng mendata 5.761 kejadian karhutla sejak 1 Januari. Menurut laporan kabupaten/kota, luas area terdampak mencapai 17.116,39 hektare.

    Sementara itu, citra satelit pada data yang sama menunjukkan sekitar 7.634 hektare, angka yang sama dengan data Kementerian Kehutanan untuk periode hingga 1 Agustus yang disampaikan Sekretariat Kabinet.

    Dampaknya termuat dalam infografis BPB-PK, dengan 109.813 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan 25.701 kasus diare.

    Sebanyak 223 sekolah pada tingkat kabupaten/kota tercatat menjalankan pembelajaran jarak jauh, sedangkan sekolah tatap muka dilaporkan nihil. Tersedia 169 lokasi rumah oksigen, sedangkan mobil oksigen tercatat nol unit.

    Bara Terbanyak dari Kotim

    Iwan, warga Sampit, menuturkan kepada Kanal Independen bahwa abu bakaran jatuh ke makanannya di sebuah rumah makan di Jalan Tidar. Kenyataan lapangan ini sejalan dengan tingginya catatan kebencanaan daerah tersebut.

    Data BPB-PK menempatkan Kotawaringin Timur di urutan teratas Kalteng untuk jumlah kejadian (1.027) dan luas area terbakar menurut laporan kabupaten/kota (3.052 hektare).

    Jumlah titik panas Kotim bertengger di angka 41.614, berada di urutan kedua setelah Pulang Pisau yang mencatat 48.508. Sebagai perbandingan, Palangka Raya mencatat 845 kejadian dan 1.094 hektare.

    Bupati Kotim Halikinnor menyebut asap yang menyelimuti Sampit sebagian besar kiriman dari kecamatan di selatan dan timur, antara lain Pulau Hanaut, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit. Ia menyampaikannya dalam rapat evaluasi pada 30 September.

    Menurut Halikinnor, operasional penerbangan dan kegiatan belajar mengajar menjadi barometer utama kondisi karhutla di daerah.

    Status tanggap darurat Kotim yang berlaku sejak 30 Juli diperpanjang untuk ketiga kalinya hingga 15 Oktober.

    Rapat yang memutuskan perpanjangan itu memuat pernyataan Halikinnor bahwa helikopter water bombing siaga di bandara, tetapi baru bisa terbang bila jarak pandang minimal 3.000 sampai 5.000 meter.

    Pemkab Kotim, katanya, menerima Rp15 miliar dari pemerintah pusat untuk dipakai selama masa tanggap darurat, selain dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp5 miliar dan tambahan Rp2 miliar pada APBD Perubahan.

    Bola Panas Status Bencana Nasional

    Gelombang desakan agar karhutla Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional terus bertambah sejak Agustus.

    Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebut Kalimantan “setengah neraka” pada 21 Agustus.

    Rekannya, Rajiv, pada hari yang sama mendesak Kementerian Keuangan mencairkan anggaran operasional karhutla Rp290,9 miliar yang dibahas dalam rapat kerja dengan Menhut pada 18 Agustus.

    Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan berunjuk rasa di Kantor Gubernur pada 1 September, menuntut Pemprov transparan soal anggaran bencana dan mendorong pusat menaikkan status.

    Perwakilan aliansi, Gihon, mengakui secara status karhutla belum memenuhi kriteria bencana nasional, tetapi menyebutnya bencana yang berulang setiap tahun.

    Celios mendesak hal serupa pada 2 September. Memasuki pertengahan September, Walhi Kalteng meminta pemerintah mempertimbangkan status bencana nasional.

    Sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam jumpa pers SIEJ dan Lapor Iklim mendesak penetapan status tersebut, disusul Ketua DPRD Kotim Rimbun yang mendesak pusat menetapkan hal serupa pada 21 September.

    Awal Oktober, mahasiswa dan pemuda Palangka Raya, antara lain BEM Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan Gerakan Anak Muda Kalteng, menyampaikan delapan tuntutan, salah satunya menagih status bencana nasional. Gerakan Anak Muda Kalteng menantang Presiden berkantor di Kalteng selama 30 hari.

    Hingga Rabu (7/10/2026), status bencana nasional belum ditetapkan. Penanganan berjalan dalam status yang ditetapkan daerah masing-masing. Pemprov Kalteng memperpanjang tanggap darurat 30 hari setelah masa 31 Agustus hingga 29 September berakhir.

    Kotim berstatus tanggap darurat hingga 15 Oktober, dan Kota Palangka Raya memperpanjang tanggap darurat 30 hari pada 6 Oktober.

    Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 261/PUU-XXIII/2025 pada 28 Agustus 2026 memutuskan penetapan status bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator, dengan jumlah korban sebagai indikator utama.

    Teka-teki Dana Pusat dan Kas Daerah

    Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pada 16 September bahwa pusat menyalurkan dukungan anggaran tanggap darurat Rp760 miliar untuk 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota di Sumatera dan Kalimantan.

    Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi, merujuk dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan 2026, menuturkan pada 17 September bahwa Pemprov Kalteng sudah menerima Rp40 miliar dari pusat untuk penanganan karhutla.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi pada 24 September menyebut Kapuas, Pulang Pisau, dan Katingan memperoleh Bantuan Presiden (Banpres).

    Hari yang sama, Hendrikus membantah anggapan bahwa Palangka Raya lamban menetapkan status dan tidak mengajukan permohonan.

    Surat permohonan, katanya, diserahkan langsung kepada Menhut di Petuk Ketimpun, lalu diserahkan kembali lewat Sekda saat Kepala BNPB datang.

    Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan di hadapan massa Aliansi Gerakan Pemuda Marah pada Selasa (6/10/2026) bahwa kotanya tidak menerima Banpres berupa dana tunai.

    Massa menyoroti realisasi anggaran penanganan karhutla, hak relawan, dan kejelasan Banpres.

    ”Kalau bantuan dana Banpres, Kota Palangka Raya memang tidak menerima,” kata Fairid, seraya mengaku tidak paham alasannya.

    Pusat, menurut Fairid, menyalurkan bantuan berupa sarana, termasuk 66 unit truk pemadam.

    Ia menyebut sudah menyampaikan langsung kepada Mensesneg dan Mendagri saat kunjungan Presiden bahwa BTT APBD kota tergerus efisiensi, dan meminta suntikan dana. Permintaan itu belum terealisasi hingga kini, kata Fairid.

    Fairid pada 2 Oktober menyatakan Pemko tidak menahan pembayaran honor relawan tahap kedua dan ketiga.

    Honor tersebut, kata dia, bersumber dari BTT yang berkaitan dengan proses APBD Perubahan dan pencairannya menunggu nomor register.

    Anggota Komisi I DPRD Kota Rusdiansyah pada 1 Oktober menyebut pencairan belum bisa dilakukan karena APBD Perubahan masih dievaluasi Gubernur.

    Ia juga menyampaikan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyiapkan tambahan sekitar Rp2 miliar untuk BTT karena masih ada kewajiban penanganan karhutla yang belum terselesaikan.

    BPBD kota menyiapkan 10 mesin untuk dipinjamkan kepada relawan yang selama tiga bulan memakai peralatan sendiri.

    Satu Frasa, Beragam Tafsir

    BNPB menyatakan, dalam konferensi pers Sekretaris Utama Rustian pada 8 September, bahwa ketersediaan anggaran penanganan bencana nasional tetap memadai dan mendapat prioritas penuh.

    Laporan Antara menyertakan rincian angka atas pernyataan itu: alokasi rutin 2026 Rp1,08 triliun, dana siap pakai Rp4,62 triliun yang sudah diterima, usulan tambahan dana siap pakai sekitar Rp5,67 triliun, dan rekapitulasi anggaran penanganan bencana 2022 sampai 2025 yang berkisar Rp4,91 sampai Rp5,48 triliun per tahun. Laporan itu tidak memuat patokan risiko yang dipakai menilai kecukupannya.

    Sehari sebelumnya, Presiden meminta alokasi anggaran mitigasi ditambah segera dan signifikan.

    Ia meminta perencanaan memakai prinsip “lebih baik lebih dari pada kurang”, yakni menyediakan sumber daya di atas kebutuhan minimum.

    Pada 14 September, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut anggaran kebencanaan 2026 yang mulanya Rp494 miliar dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun atas arahan Presiden.

    Kata yang sama marak dipakai di tingkat daerah. Rapat koordinasi evaluasi pengendalian karhutla pada 19 November 2024 mencatat Staf Ahli Gubernur Yuas Elko membacakan sambutan Plt Sekda yang menyatakan seluruh daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai lewat APBD, termasuk pos rutin, tidak hanya bertumpu pada BTT.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran pada 29 September 2026 menyatakan penggunaan anggaran penanganan karhutla sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Persoalan ukuran pernah buntu di Senayan. Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dihentikan DPR pada 31 Mei 2022.

    Kala itu, DPR dan DPD mengusulkan alokasi paling sedikit 2 persen dari APBN dan APBD.

    Pemerintah, menurut laporan yang disampaikan Menteri Sosial, menolak mencantumkan persentase spesifik untuk dana siap pakai dengan alasan menghindari belanja wajib yang membebani anggaran negara. Permohonan yang kini diperiksa Mahkamah tidak meminta angka maupun persentase.

    Warga Kalteng juga pernah menempuh jalur hukum atas karhutla. Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 22 Maret 2017 mengabulkan sebagian gugatan warga atas kebakaran 2015, dan putusan itu diperkuat pengadilan tinggi serta kasasi Mahkamah Agung pada 16 Juli 2019.

    Mahkamah Agung kemudian mengabulkan peninjauan kembali pemerintah dalam perkara 980/PK/PDT/2022 pada 2022. Menanggapi putusan PK tersebut, koalisi penggugat menyebut tujuan gugatan itu antara lain agar pemerintah membangun sarana dan fasilitas yang memadai untuk penanganan karhutla.

    Menanti Palu Mahkamah

    Majelis hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan, lalu memberi nasihat agar pemohon memperbaikinya dalam waktu paling lama 14 hari menurut UU Mahkamah Konstitusi.

    Para pemohon pada 29 September menyatakan komitmennya mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai hukum acara Mahkamah Konstitusi.

    Kepala BNPB Suharyanto, pada 28 September, memperkirakan karhutla paling cepat berakhir pertengahan Oktober dan paling lambat pekan ketiga November 2026.

    Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi pada 7 Oktober mengingatkan kemungkinan kemarau berlangsung hingga Desember. (ign)

  • Pencairan Dana Hibah Ormas Kotim Ditangguhkan, Pemkab Bentuk Tim Verifikasi Lintas Instansi

    Pencairan Dana Hibah Ormas Kotim Ditangguhkan, Pemkab Bentuk Tim Verifikasi Lintas Instansi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menangguhkan pencairan dana hibah kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim.

    Pemkab kini kembali melakukan verifikasi untuk memastikan pengajuan pencairan dana tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan

    ”Saya mewakili Bapak Bupati dan juga didampingi Pak Asisten I menghadiri rakor pembahasan usulan dan mekanisme pencairan dana hibah atau NPHD,” kata Irawati Wakil Bupati Kotim, usai mengikuti rapat koordinasi pembahasan usulan pencairan dana hibah di Ruang Pers Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, Rabu (7/10/2026).

    Irawati mengatakan, rapat tersebut membahas mekanisme pencairan dana hibah maupun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), termasuk kemungkinan melanjutkan pengajuan pencairan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

    ”Dalam hal ini, memang ada beberapa kekurangan dari kami. Tentunya ada penangguhan pemberian dana hibah kepada beberapa ormas yang terdapat di Kesbangpol,” ujarnya.

    Irawati menjelaskan, penangguhan pencairan terjadi karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat beberapa ormas yang tercatat di Kesbangpol belum dapat menerima dana hibah yang telah direncanakan.

    Persoalan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rakor untuk menentukan apakah pengajuan NPHD masih dapat dilanjutkan ke DPKD. Namun, keputusan pencairan harus terlebih dahulu dipastikan memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

    ”Nah, dalam rapat ini, kami membahas apakah bisa melakukan pencairan, untuk pengajuan NPHD ke DPKD, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Irawati.

    Pemkab Verifikasi Ulang Pengajuan Hibah

    Pemkab Kotim belum mengambil keputusan akhir mengenai seluruh dana hibah yang ditangguhkan. Irawati mengatakan, pengajuan tersebut akan diperiksa kembali melalui proses verifikasi.

    Verifikasi nantinya dilakukan oleh tim dari Kesbangpol dengan melibatkan Inspektorat dan DPKD untuk melihat status masing-masing pengajuan serta memastikan apakah penangguhan masih harus dilanjutkan atau dana sudah dapat dicairkan.

    ”Tentunya akan kami lakukan verifikasi lagi. Ke depan akan ada tim dari Kesbangpol, mungkin dengan Inspektorat dan DPKD, untuk melihat apakah penangguhan pencairan ini berlanjut atau memang bisa dicairkan,” katanya.

    Dengan proses tersebut, hasil verifikasi menjadi bagian penting sebelum pemerintah daerah menentukan langkah terhadap pengajuan hibah. Irawati memastikan pembahasan belum berhenti pada rakor yang digelar Rabu tersebut.

    ”Setelah rapat ini, masih ada rapat lagi dari tim tersebut. Mungkin dari hasil itu baru bisa diketahui apakah bisa dicairkan atau tidak,” ujarnya.

    Anggaran Sudah Ada dalam DPA

    Meski pencairannya ditangguhkan, Irawati memastikan anggaran untuk dana hibah tersebut sebenarnya sudah tersedia dalam perencanaan pemerintah daerah.

    Dana tersebut telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Persoalannya, pengajuan yang ada belum menyelesaikan proses verifikasi sehingga pencairan belum dapat dilakukan.

    ”Kalau di DPA, memang sudah ada. Memang sudah ada anggaran tersebut dan sudah ada di perencanaan. Sudah masuk, tetapi belum terverifikasi,” jelasnya.

    Irawati mengatakan, dalam kondisi tersebut, ada kemungkinan kegiatan yang telah dilaksanakan sementara dibiayai menggunakan anggaran pribadi oleh pihak ormas.

    ”Kalau dampaknya, mungkin di ormas tersebut. Di ormas kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan oleh mereka, mungkin menggunakan anggaran pribadi,” katanya.

    Namun, peluang pencairan masih terbuka sepanjang proses verifikasi dan perencanaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Irawati menyebut batas waktu yang tersedia masih sampai Desember.

    ”Jadi, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Kalau dari verifikasi perencanaan, memang batas waktunya di Desember. Mungkin masih bisa,” ujarnya.

    BNNK Salah Satu yang Terdampak

    Salah satu lembaga yang disebut Irawati terdampak dari penangguhan pencairan dana hibah tersebut adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim.

    Menurutnya, kondisi itu turut menjadi perhatian karena anggaran BNNK sendiri juga telah mengalami pengurangan. Dukungan hibah dari pemerintah daerah dinilai membantu BNNK menjalankan berbagai kegiatan operasionalnya.

    ”Salah satunya BNNK. Ya, berdampak, karena memang anggaran BNNK sendiri juga sudah dikurangi,” ungkap Irawati.

    Ia menjelaskan, dukungan dana hibah dari pemerintah daerah dibutuhkan BNNK untuk menjalankan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah.

    ”Tentunya anggaran hibah dari pemerintah daerah sangat membantu kegiatan mereka untuk melakukan sosialisasi ke bawah,” katanya.

    Selain mendukung kegiatan sosialisasi, anggaran tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendukung di BNNK.

    ”Termasuk juga untuk penggajian tenaga outsourcing di BNNK tersebut,” ujar Irawati.

    Komitmen Hibah BNNK Rp1 Miliar Setiap Tahun

    Irawati menegaskan, dana hibah yang dibahas dalam rakor tersebut merupakan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah.

    ”Hibah daerah. Hibah dari daerah,” tegasnya.

    Khusus BNNK, Pemkab Kotim memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dana hibah sebesar Rp1 miliar setiap tahun. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membantu kegiatan operasional BNNK.

    ”BNNK itu, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati, dalam hal ini pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan operasional BNNK, yaitu sebanyak Rp1 miliar setiap tahunnya,” jelas Irawati.

    Irawati menambahkan, komitmen tersebut telah mendapatkan pengesahan melalui penandatanganan antara Bupati Kotim dan Ketua DPRD Kotim.

    ”Komitmen ini sudah ditandatangani oleh Pak Bupati dan Ketua DPRD,” pungkasnya. (hgn/ign)