SAMPIT, kanalindependen.id – Hujan belum sepenuhnya reda saat sejumlah ruas jalan lingkungan di Kecamatan Baamang kembali berubah menjadi genangan keruh.
Jalan-jalan pemukiman yang permukaannya tampak mulus itu kini tenggelam. Air terjebak, menumpuk tanpa arah aliran karena sistem drainase yang mampet total.
Ironi aspal mulus di bawah genangan air ini memicu respons tegas dari Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, Selasa (19/5/2026).
Dia mendesak agar anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dialihkan untuk membenahi saluran air, bukan lagi mendominasi pembangunan jalan lingkungan.
”Yang paling utama saat ini adalah penanganan drainase di wilayah kota terlebih dahulu,” kata Irawati.
Desakan tersebut lahir dari situasi darurat yang makin tak terkendali di lapangan. Sepanjang dua pekan terakhir, Sampit berulang kali dihantam cuaca ekstrem.
Hujan deras selama dua jam pada 3 Mei melumpuhkan ruas Jalan Suprapto, Ahmad Yani, Tjilik Riwut, hingga Cristopel Mihing.
Kondisi memburuk pada 17 Mei, saat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat curah hujan menembus angka 120 milimeter dalam sehari.
Air merendam puluhan rumah di Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, melumpuhkan akses sekolah hingga operasional puskesmas.
Situasi banjir yang makin parah, membuat Irawati turun langsung memimpin pengerukan di sepanjang Jalan Cristopel Mihing, dua hari pascakejadian.
Ekskavator merobek tumpukan lumpur dan sampah dari saluran yang bertahun-tahun nyaris tak tersentuh. Namun, pengerukan sporadis ini jelas bersifat sementara.
”Selama ini anggota dewan banyak membantu perbaikan gang-gang. Tetapi kalau drainasenya tidak lancar, tetap terendam. Jalan yang sudah dibangun juga cepat rusak,” ujarnya.
Kelumpuhan infrastruktur akibat banjir sebenarnya sudah memicu keluhan dari pihak legislatif sendiri.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim Dadang menilai rentetan kejadian tersebut menunjukkan lambannya penanganan kota.
”Banjir seperti ini bukan hal baru. Sejak dulu kondisinya seperti ini terus. Artinya penanganannya belum maksimal,” katanya, awal Mei lalu.
Pernyataan serupa datang dari Ketua Komisi IV DPRD Mariani yang mengakui pengerjaan normalisasi drainase masih berjalan bertahap. Sebagian terhambat penyesuaian harga material yang naik.
Faktanya, ada ironi besar dalam postur pembangunan infrastruktur kota. Kegemaran mencetak gang dan jalan lingkungan baru seringkali berujung pada kerusakan yang jauh lebih cepat dari umur teknisnya akibat absennya drainase yang memadai.
Aspal terkelupas, sementara fondasi jalan retak tergerus genangan. Kerusakan ini murni terjadi karena air yang tak punya jalur evakuasi perlahan meremukkan struktur jalan dari bawah, berisiko membuang sia-sia miliaran rupiah yang dialokasikan untuk proyek-proyek fisik tersebut.
Sebagai langkah mitigasi permanen, Irawati mendorong standar drainase besar seperti di Jalan Ahmad Yani dan MT Haryono agar direplikasi ke berbagai titik rawan banjir.
”Kalau tidak seperti itu, banjir akan terus berulang,” ucapnya.
Kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang serba terbatas memaksa pemerintah memutar otak.
Situasi ini membuat dana Pokir DPRD, yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah per anggota, menjadi tumpuan utama jika dialihkan fungsinya untuk memperkuat infrastruktur mitigasi bencana.
”Mudah-mudahan anggota dewan bisa membantu melalui pokir yang mereka miliki,” tuturnya.
Selain penataan ulang prioritas anggaran, satu elemen mematikan yang memperparah mampetnya drainase adalah timbunan sampah domestik.
Selama kebiasaan warga membuang sampah ke saluran tidak berubah, pengerukan menggunakan alat berat hanya soal waktu sebelum diulang lagi.
Bencana banjir di Sampit disinyalir sebagai imbas dari prioritas anggaran yang meleset.
Pertaruhannya bersandar pada kemauan politik pembuat kebijakan untuk berhenti mendanai proyek gang mulus yang memanjakan mata sesaat, dan mengalihkan fokus sepenuhnya demi menyelamatkan warga dari ancaman tenggelam yang terus berulang. (hgn/ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Waktu menunjukkan pukul 22.00 WIB ketika Kurniawan alias Eka bin Bakarudin Yusuf berdiri menanti di depan sebuah minimarket kawasan Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang, Sampit.
Tangannya menggenggam sekotak rokok. Dia datang bukan untuk berbelanja, melainkan menunggu kedatangan seseorang.
Rencananya malam itu gagal total tatkala yang muncul justru tim Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur.
Transaksi gelap itu kandas sebelum dimulai. Polisi menyergap Kurniawan dan menemukan empat paket sabu yang disembunyikan dalam balutan tisu di dalam kotak rokok tersebut.
Penangkapan di jalanan Baamang itu mengungkap rangkaian peredaran narkotika saat kasusnya bergulir ke Pengadilan Negeri Sampit.
Fakta persidangan memperlihatkan posisi Kurniawan yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu dengan metode transaksi terputus.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andep Setiawan membeberkan detail rencana transaksi yang gagal tersebut kepada majelis hakim.
”Malam itu terdakwa diduga hendak mengantarkan sekitar 20 gram sabu kepada seorang perempuan berinisial DIANA dengan nilai transaksi mencapai Rp18 juta,” ungkap JPU Andep Setiawan dalam dakwaannya.
Dokumen dakwaan memaparkan jalur pasokan yang melibatkan terdakwa. Kurniawan memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial UTUH, sosok yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
Terdakwa menerima pasokan sabu sebanyak 50 gram senilai Rp42 juta melalui sistem ranjau. Sebuah metode transaksi terputus yang umum digunakan untuk menyamarkan identitas pemasok. Pembayaran pun baru disetor setelah seluruh barang habis terjual.
Berdasarkan berkas dakwaan, Kurniawan kemudian memecah 50 gram sabu itu menjadi puluhan paket kecil.
Sepuluh paket rencananya dilepas ke pasar dengan harga Rp4,5 juta per paket, sementara sebagian lainnya ia sisihkan untuk konsumsi pribadi.
Sebelum penyergapan malam itu terjadi, terdakwa tercatat sempat menjual enam paket kepada PANJUL, pria yang kini juga berstatus buron.
Jejak peredaran ini diperkuat dari hasil penggeledahan di kediaman Kurniawan yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Sampit.
Polisi menyita tambahan dua paket sabu, sebuah timbangan digital, beserta peralatan pengemasan narkotika.
Total barang bukti sabu yang disita aparat mencapai berat bersih 21,59 gram. Hasil uji laboratorium memastikan seluruhnya positif mengandung metamfetamin.
Kenyataan lain yang mencuat dari hitung-hitungan finansial kasus ini adalah nilai ekonomis yang diterima terdakwa.
Meski mengelola perputaran barang senilai puluhan juta rupiah, Kurniawan dalam persidangan disebut hanya mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp2,5 juta.
Kini, dia harus menghadapi proses hukum di meja hijau sementara pihak yang mengendalikannya belum tertangkap.
Jaksa menjerat Kurniawan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengancam perantara peredaran narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram menggunakan hukuman kurungan penjara yang panjang. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyambut positif hadirnya rute penerbangan langsung Sampit-Jakarta yang akan dilayani mulai 12 Juni 2026.
Namun, di balik antusiasme tersebut, persoalan kepastian jadwal penerbangan dan stabilitas harga tiket menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Mengingat sebelumnya, maskapai yang beroperasi di Bandara Haji Asan Sampit beberapa kali mengalami pembatalan maupun perubahan jadwal penerbangan dan lonjakan tarif tiket yang sempat dikeluhkan masyarakat.
Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, pemerintah daerah menyambut gembira terhadap kehadiran maskapai Super Air Jet yang sudah lama dinantikan.
Pesawat type Airbus320 ini bisa menjadi pilihan alternatif yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, hingga mobilitas warga dari dan ke Sampit.
”Kami tentu sangat mendukung dan menyambut gembira dengan kehadiran maskapai baru yang akan melayani penerbangan di Kotim. Nanti Dinas Kominfo dan Dinas Kebudayaan serta Pariwisata juga akan ikut membantu mempromosikan maskapai Super Air Jet Pesawat Airbus A320 ini agar keterisian penumpang bisa maksimal,” kata Irawati, saat memberikan sambutan dalam pertemuan bersama jajaran maskapai Super Air Jet Lion Group di Rumah jabatan (Rujab) Bupati, Selasa (19/5/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan perhotelan dan pengusaha jasa biro travel tersebut, Irawati mengingatkan kepada pihak maskapai agar tarif tiket tetap dijaga pada level yang terjangkau.
Menurutnya, keterjangkauan harga menjadi faktor utama masyarakat memilih terbang langsung dari Sampit dibanding harus berangkat melalui Palangkaraya atau Pangkalan Bun.
Ia menyebut kisaran tarif awal sekitar Rp1,5 juta masih dianggap cukup wajar jika dibandingkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat ketika memilih terbang dari luar daerah.
”Kalau lewat Palangka Raya atau Pangkalan Bun masih keluar biaya travel sekitar Rp200 ribu, belum makan dan capek di jalan. Kalau dihitung totalnya hampir Rp2 juta juga. Jadi lebih baik langsung terbang dari Sampit,” katanya.
Selain harga tiket, Irawati juga menekankan pentingnya kepastian jadwal penerbangan. Ia berharap kehadiran Super Air Jet dapat meminimalkan persoalan pembatalan penerbangan yang selama ini cukup sering terjadi dan membuat masyarakat terpaksa mencari alternatif penerbangan melalui bandar udara terdekat seperti, Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.
Keberadaan lebih dari satu maskapai di Bandara Haji Asan akan menciptakan persaingan sehat sekaligus memberikan pilihan bagi masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi cancel flight.
Sebagai informasi, saat ini ada dua maskapai yang beroperasi di Bandara Haji Asan Sampit, yaitu maskapai NAM Air pesawat Boeing 737 500 yang melayani rute Sampit-Jakarta, Sampit-Surabaya dan Sampit-Semarang dengan layanan setiap hari penerbangan.
Selain itu, adapula maskapai Wing Air Lion Group pesawat type ATR 72 yang kembali terbang pada 10 Maret 2026 yang melayani rute Sampit-Surabaya, Sampit-Palangka Raya, Sampit-Pangkalan Bun dan Sampit-Banjarmasin dengan penerbangan secara terjadwalkan 3-4 kali seminggu.
Namun, per 1 Juni 2026 layanan penerbangan akan ditingkatkan frekuensinya setiap hari.
Lebih lanjut, Irawati juga mengungkapkan manfaat lain dari rute baru tersebut bagi jamaah umrah di Kotim.
Berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak maskapai, nantinya bagasi jamaah umrah dari Sampit dapat langsung diberi label tujuan Jeddah tanpa perlu mengurus ulang di Jakarta.
”Ini tentu memudahkan travel dan jamaah karena dari Sampit sudah langsung terlabel Jeddah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kotim Raihansyah mengatakan pihaknya berharap harga tiket tetap dapat ditekan meski biaya operasional penerbangan saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi.
Dari informasi yang ia ketahui, harga avtur di wilayah Kotim kini melonjak dari sebelumnya sekitar Rp15 ribu–Rp16 ribu per liter menjadi sekitar Rp27 ribu per liter. Kondisi tersebut ikut memengaruhi struktur biaya penerbangan.
”Kami berharap subsidi 11 persen untuk komponen PNB yang berakhir akhir Mei nanti bisa diperpanjang agar harga tiket tetap lebih terjangkau bagi masyarakat,” kata Raihansyah.
Raihansyah menilai keberadaan penerbangan Super Air Jet sangat penting untuk memperkuat konektivitas daerah dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, memastikan pihaknya tetap berupaya menjaga tarif agar tidak melampaui ketentuan tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah.
”Kami tetap berusaha agar harga tiket masih kompetitif dengan harga yang masih terjangkau,” ujarnya.
Danang juga menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi pembatalan penerbangan yang selama ini beberapa kali terjadi di Sampit.
Ia mengaku optimistis tingkat keterisian penumpang rute Sampit-Jakarta cukup tinggi sehingga peluang cancel flight dapat diminimalkan.
”Kami melihat potensi penumpang di Sampit sangat bagus. Kalau load factor baik dan dukungan masyarakat luas, tentu jadwal penerbangan bisa terus stabil, bahkan tidak menutup kemungkinan frekuensinya bertambah,” katanya.
Terkait operasional penerbangan, Danang memastikan pesawat Airbus A320 tetap dapat mengangkut penuh hingga 180 penumpang di Bandara Haji Asan.
Namun, konsekuensinya, jatah bagasi gratis ditetapkan hanya 10 kilogram per penumpang.
Ia menjelaskan sebelumnya bagasi gratis sempat berada di angka 20 kilogram lalu turun menjadi 15 kilogram, dan kini kembali disesuaikan menjadi 10 kilogram agar kapasitas penumpang tetap maksimal.
”Kalau penumpang penuh 180 orang, bagasi gratisnya memang 10 kilogram. Tetapi kalau load penumpang tidak penuh, secara teknis masih memungkinkan ada tambahan kapasitas bagasi,” jelasnya.
Untuk kelebihan barang, maskapai menyarankan masyarakat menggunakan layanan kargo Lion Parcel yang sudah tersedia di Kotim.
Di sisi lain, Direktur PT Arronuna International Mandiri mengaku menyambut baik hadirnya Super Air Jet yang dapat memberikan alternatif penerbangan baru bagi masyarakat dan jamaah umrah di Sampit.
Menurutnya, tarif sekitar Rp1,5 juta masih tergolong wajar selama tidak menembus angka Rp2 juta, terlebih harga avtur dunia juga sedang mengalami kenaikan.
”Saya melihat harga tiket online Rp1.600.023, ada sedikit perbedaan dari yang disebutkan pihak maskapai Rp1,5 juta. Selama masih di bawah Rp2 juta menurut saya masih bisa diterima,” kata Abdul Kholiq yang turut hadir dalam pertemuan di Rujab Bupati Kotim.
Namun ia berharap maskapai dapat mempertimbangkan tambahan bagasi gratis, khususnya bagi jamaah umrah yang umumnya membawa barang cukup banyak.
”Kalau bisa minimal 15 kilogram karena kebutuhan jamaah umrah biasanya lebih besar,” ujarnya.
Abdul Kholiq yang telah menjalankan usaha jasa biro travel umrah dan haji selama 20 tahun telah memberangkatkan jamaah umrah dari Sampit mengaku sering kali menghadapi persoalan terkait kepastian jadwal penerbangan.
Menurutnya, pembatalan penerbangan secara mendadak sangat mengganggu pengaturan keberangkatan jamaah dan sering membuat pihak travel kesulitan mencari alternatif penerbangan lain.
Karena itu, kehadiran lebih dari satu maskapai di Sampit dinilai sangat penting agar masyarakat memiliki pilihan penerbangan ketika terjadi cancel flight.
”Kalau maskapai lebih dari satu, ketika ada cancel masih ada alternatif lain. Itu penting bagi jamaah,” katanya.
Abdul Kholiq juga menilai berangkat melalui Palangkaraya maupun Pangkalan Bun tidak selalu lebih murah karena masyarakat masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan darat, makan, hingga tenaga selama di perjalanan.
”Kalau dihitung totalnya sama saja, bahkan lebih capek,” tandasnya. (hgn/ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Maskapai Super Air Jet dengan pesawat Airbus A320 dipastikan terbang perdana di Bandara Haji Asan Sampit pada 12 Juni 2026.
Pesawat ini akan membuka layanan rute penerbangan langsung Jakarta-Sampit dan juga membuka koneksi perjalanan menuju puluhan kota di Indonesia hingga luar negeri melalui jaringan Lion Group.
Pesawat jet berbadan sedang tersebut akan membuka konektivitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah melalui serangkaian kajian teknis, penyesuaian slot penerbangan, hingga pembenahan infrastruktur bandara yang dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait.
Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan Super Air Jet akan melayani rute Jakarta–Sampit menggunakan pesawat Airbus A320 generasi modern dengan kapasitas 180 kursi kelas ekonomi.
Penerbangan dijadwalkan berangkat dari Terminal 2D/2E Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 12.55 WIB dan tiba di Bandara Haji Asan Sampit sekitar pukul 14.30–14.35 WIB. Setelah itu, pesawat akan kembali menuju Jakarta pada sore hari.
Awalnya, penerbangan perdana direncanakan berlangsung pada 7 Mei 2026 dengan jadwal keberangkatan pagi dari Jakarta. Namun jadwal tersebut akhirnya diundur.
Menurut Danang, nilai strategis rute baru ini bukan hanya menghadirkan penerbangan langsung Jakarta–Sampit, tetapi juga membuka akses konektivitas lebih luas bagi masyarakat Kotim melalui jaringan penerbangan Lion Group.
Dari Jakarta, penumpang asal Sampit nantinya dapat terhubung ke berbagai kota besar di Indonesia bagian barat seperti Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Pangkal Pinang, Tanjungpandan, Yogyakarta, Solo, dan sejumlah kota lainnya.
Tak hanya itu, koneksi internasional juga mulai disiapkan menuju Kuala Lumpur, Penang, Singapura, Bangkok, hingga koneksi perjalanan umrah menuju Jeddah.
Selain akses dari Jakarta, Lion Group juga memperkuat konektivitas dari kawasan Indonesia timur melalui Surabaya.
”Wings Air yang sebelumnya hanya melayani rute Sampit-Surabaya tiga kali dalam sepekan, mulai 1 Juni 2026 akan ditingkatkan menjadi setiap hari atau tujuh kali seminggu,” kata Danang.
Dengan pola konektivitas tersebut, masyarakat dari Bali, Lombok, Kupang, Labuan Bajo, Tambolaka, Makassar, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan berbagai kota lain di Indonesia timur dapat lebih mudah terhubung ke Sampit.
Danang menegaskan, Sampit kini tidak lagi diposisikan sebagai tujuan yang hanya berhenti di Jakarta, tetapi mulai disiapkan menjadi salah satu simpul konektivitas Lion Group untuk wilayah Kalimantan.
”Ini bukan sekadar penerbangan Jakarta–Sampit. Kami ingin Sampit terkoneksi luas, baik domestik maupun internasional,” katanya.
Danang menilai Sampit memiliki potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dikenal publik nasional.
Lion Group sebenarnya pernah melayani penerbangan ke Sampit beberapa tahun lalu, namun sempat berhenti sekitar enam tahun sebelum kembali beroperasi pada Maret 2026 menggunakan ATR 72 berkapasitas 72 kursi.
Kini, dengan masuknya Airbus A320, Lion Group ingin memperkuat posisi Sampit sebagai destinasi yang lebih dikenal luas.
Danang mengungkapkan berdasarkan sejumlah jejak pendapat di berbagai kota, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui potensi Sampit.
“Anak muda banyak bertanya di Sampit ada apa, bisa ngapain. Ada juga yang masih mempertanyakan soal keamanan. Ini justru tantangan bagi kami untuk lebih mempopulerkan Sampit lebih luas,” katanya.
Danang menilai Sampit memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pariwisata, budaya Dayak, wisata susur sungai, flora-fauna khas, hingga kerajinan lokal.
Karena itu, Lion Group mengajak pemerintah daerah, Diskominfo, pelaku UMKM, dan masyarakat ikut memproduksi konten promosi daerah yang nantinya dapat dipublikasikan melalui media sosial Super Air Jet dan Lion Group, jaringan travel, hingga inflight magazine maskapai.
Menurutnya, semakin banyak narasi positif tentang Sampit yang tersebar, maka peluang mendatangkan wisatawan, investor, dan pelaku usaha juga akan semakin besar.
Buka Tarif Mulai Rp1,5 Juta, Bagasi Jadi Sorotan
Untuk tahap awal, tiket Super Air Jet rute Jakarta–Sampit dibuka mulai sekitar Rp1,5 juta sekali jalan.
Danang mengatakan harga tersebut sudah disesuaikan dengan tingginya biaya operasional penerbangan, terutama lonjakan harga avtur dan penguatan dolar AS terhadap rupiah yang memengaruhi biaya suku cadang serta operasional lainnya.
“Harga tarif tiket pesawat dimulai dari Rp1,5 juta, namun harga akan mengalami penyesuaian dengan biaya operasional, namun kami pastikan tarifnya tidak melebihi harga ambang batas tertinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Raihansyah memastikan Bandara Haji Asan sudah memenuhi syarat untuk didarati pesawat Airbus A320.
Raihansyah menjelaskan sejak Januari hingga beberapa bulan terakhir, pemerintah daerah bersama tim engineering dan pihak terkait telah menyelesaikan berbagai tahapan kajian teknis terkait pengoperasian pesawat jet berbadan sedang di Sampit.
Hasil pemeriksaan tim kelaikudaraan dan engineering menyatakan panjang dan lebar landasan Bandara Haji Asan dinilai cukup untuk operasional Airbus A320.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan terkait obstacle atau penghalang di sekitar area bandara, terutama pohon-pohon di sisi utara dan selatan yang dinilai mengganggu jalur pandang dan keselamatan penerbangan berdasarkan pemantauan AirNav.
Dishub bersama pengelola bandara kemudian melakukan pendataan hingga penebangan pohon-pohon produktif yang masuk dalam area penghalang penerbangan.
Proses kompensasi kepada warga dilakukan dengan dua pola, yakni pembayaran setelah penebangan dan pembayaran sebelum penebangan dilakukan.
”Secara teknis semuanya sudah clear, mulai dari slot penerbangan, izin Ditjen Perhubungan Udara, engineering, sampai obstacle bandara. Tinggal final check awal Juni,” kata Raihansyah.
‘Kayuh Beimbai’ Wujudkan Penerbangan Jet ke Sampit
Lebih lanjut, Raihansyah mengatakan hadirnya Airbus A320 di Sampit merupakan hasil perjuangan bersama berbagai pihak, bukan hanya pemerintah daerah.
Ia menyinggung dukungan pengelola bandara, komunitas travel umrah, pelaku usaha, asosiasi, hingga masyarakat yang ikut mendorong peningkatan layanan penerbangan di Kotim.
Dengan menggunakan istilah lokal “kayuh beimbai”, ia menilai perubahan besar hanya dapat terwujud apabila semua pihak bergerak bersama.
”Kalau hanya satu yang bermimpi dan bekerja, lajunya lambat. Tapi kalau kita kayuhnya beimbai, mimpi itu bisa cepat tercapai,” ujarnya.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyerahan miniatur pesawat Super Air Jet sebagai simbol pembukaan rute baru di Sampit, setelah sebelumnya miniatur Wings Air juga pernah diserahkan.
Pemerintah daerah berharap ASN, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjadikan Bandara Haji Asan sebagai pintu keberangkatan utama, sehingga tingkat keterisian penumpang tetap terjaga dan keberlanjutan rute penerbangan dapat dipertahankan. (hgn)
SAMPIT, kanalindependen.id – Perempuan itu berteriak histeris. Suaranya membelah keheningan dini hari, menembus kepanikan yang sudah pecah lebih dulu.
Orang-orang bergerak kalang kabut. Sesosok tubuh terbaring di atas aspal, wajahnya menghadap langit.
Darah mengucur. Begitulah rekaman video yang beredar itu dimulai. Tanpa narasi. Hanya suara dan gambar yang bicara sendiri.
Sabtu (16/5/2026) dini hari, jarum jam menunjuk pukul 03.00 WIB. Kawasan tempat hiburan malam (THM) area Wella Hotel, Kecamatan Baamang, Sampit, belum kehilangan denyutnya.
Musik masih menembus tembok, sementara pengunjung silih berganti. Namun, bagi pria berinisial IP, malam telah berakhir dengan tragedi yang tak pernah ia rencanakan.
Bermula dari Dalam
Gesekan itu bermula jauh sebelum darah jatuh menetes ke aspal. Lampu sorot masih berputar dan hentakan musik DJ menguasai lantai dansa saat ketegangan pertama kali terpicu.
Dua versi cerita menyebar cepat tanpa konfirmasi resmi. Sebagian saksi menyebut sumber masalahnya adalah teguran atas sikap berlebihan seorang pengunjung di depan FDJ.
Sebagian lain berbisik soal urusan pribadi yang menyeret nama seorang perempuan.
Apa pun pemicunya, satu hal sudah pasti, amarah tersebut tidak padam bersamaan dengan matinya musik. Emosi itu terseret melewati pintu keluar.
Pengunjung berinisial LJ bersaksi betapa kacaunya situasi saat malam mulai bergeser ke pagi.
”Keributan ini awalnya dari dalam, informasinya karena persoalan sepele. Lalu berlanjut sampai ke luar THM, saat itu situasinya sangat kacau,” ujarnya.
Udara terbuka membuat ketegangan yang tadinya terkurung kini meledak. Baku hantam pecah melibatkan sejumlah orang.
IP, sosok yang dikabarkan memiliki kaitan dengan aktivitas pelabuhan, tersungkur tepat di pusaran konflik.
”Kalau tidak salah korban yang dipukul ini orang pelabuhan atau semacam orang kapal, itu informasi yang saya dengar,” kata LJ.
Keributan baru mereda ketika IP sudah terkapar pasrah. Beberapa tangan mencoba meraih dan menolong, sementara sebagian lainnya sibuk memisahkan sisa-sisa emosi agar baku hantam tak terulang. Jerit perempuan dalam rekaman video itu masih terus bergema mengiringi kepanikan.
Fasilitas kesehatan yang kerap disebut warga sebagai Rumah Sakit Terapung menjadi tujuan berikutnya.
Luka serius pada wajah IP memaksa tim medis mengambil tindakan jahitan. Setelah penanganan selesai beberapa jam kemudian, pihak kerabat membawanya pulang. Subuh itu, Jalan Tjilik Riwut kembali sunyi seperti biasa.
Cuci Tangan Manajemen dan Zona Abu-abu
Pengelola THM baru bersuara saat situasi perlahan mendingin. Andry, mewakili pihak manajemen, menegaskan garis batas tanggung jawab operasional mereka.
”Dari awal, kejadian itu bukan terjadi di dalam tempat kami. Lokasinya berada di luar area pantauan kami, sehingga tidak ada kaitannya langsung dengan aktivitas di dalam,” ujarnya.
Manajemen mengklaim sistem pengamanan mereka sangat ketat. Petugas keamanan internal disebut selalu bersiaga mendeteksi bibit keributan sekecil apa pun.
”Kami memiliki standar operasional dalam menjaga keamanan. Jika ada potensi keributan di dalam, pasti langsung kami tangani,” tegasnya.
Andry juga meminta masyarakat tidak mudah menyudutkan pihak pengelola setiap kali ada insiden di sekitar kawasan THM.
Pernyataan pembelaan ini sah saja dicatat. Namun, klaim tersebut meninggalkan lubang tanggung jawab yang fatal.
Klaim sistem keamanan sempurna di dalam ruangan nyatanya membiarkan kekacauan di luar berujung petaka.
Konflik berawal dari dalam, terseret melewati pintu, lalu menumpahkan darah di area luar THM.
Bukan Malam yang Pertama
Pola lepas tangan semacam ini adalah lagu lama di Sampit. Rekam jejak mencatat rentetan insiden serupa yang terus berulang.
September 2024 silam, seorang pemuda berinisial DK dikeroyok di THM Gpool, Jalan Bengkirai. Skenarionya identik. Menyala dari dalam lalu meledak di luar.
Desember 2024, operasi gabungan BNK dan Polres Kotim menjaring pengunjung positif narkoba di sejumlah titik hiburan besar.
November 2025, dugaan penganiayaan mencoreng nama THM Amazon, meski kasusnya berujung damai secara kekeluargaan.
Siklusnya selalu terbaca. Insiden terjadi, aparat turun tangan, situasi mereda sementara. Hari berganti, dan musik kembali diputar sekeras mungkin.
Pengunjung berinisial AF menyuarakan pandangannya malam itu. Dia melihat kepadatan ruang sebagai mesin pencetak konflik.
”Kadang karena di dalam joget senggolan itu jadi masalah dan juga biaya masuknya terjangkau makanya banyak pengunjungnya,” katanya.
Ribuan manusia dengan ragam latar belakang berkumpul, berdesakan, mengandalkan pengawasan minim di titik buta.
Senggolan bahu yang remeh bisa menjelma jadi tragedi berdarah hanya dalam hitungan menit.
Kronologi resmi dari kepolisian masih ditunggu hingga naskah ini diturunkan. Belum ada kejelasan soal siapa pelaku yang ditahan atau dimintai pertanggungjawaban hukum atas pengeroyokan tersebut.
IP telah dibawa pulang keluarganya dengan bekas jahitan di wajah. Pengelola telah membersihkan nama mereka lewat klarifikasi. Sementara aparat penegak hukum belum membuka suara. Dan malam Sabtu berikutnya, kawasan Wella Hotel kemungkinan besar akan kembali penuh. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Dorongan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan langkah penting untuk mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak setara.
Selama ini, penyandang disabilitas masih kerap dipandang dengan rasa kasihan semata, bukan sebagai bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama di berbagai bidang kehidupan.
Persoalan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang pentingnya penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Kotawaringin Timur yang digelar di Hotel Vivo Sampit, Senin (18/5/2026).
FGD tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, aktivis disabilitas hingga organisasi masyarakat sipil. Kegiatan itu juga mendapat dukungan dari Disability Rights Fund/Disability Rights Advocacy.
Dalam sambutannya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotim, Waren, menegaskan pemerintah daerah memandang penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama sebagai warga negara.
”Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh komunitas penyandang disabilitas di Kotim yang selama ini terus berjuang, berkarya serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, semangat, keteguhan, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas menjadi energi penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan setara.
Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mendukung lahirnya Perda Disabilitas di Kotim.
”Peraturan daerah ini nantinya diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan,” katanya.
Dia menjelaskan, perlindungan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, aksesibilitas hingga partisipasi sosial dan politik.
Menurut Waren, pembentukan Perda Disabilitas juga menjadi bagian dari implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
”Seluruh instrumen hukum dan kebijakan tersebut secara jelas mengamanatkan pentingnya penerbitan Perda Disabilitas sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Waren turut menyampaikan apresiasi kepada Manajer Project penerbitan Perda Disabilitas Kotim, Mulyansyah, aktivis disabilitas tingkat nasional dan internasional sekaligus konsultan penerbitan Perda Disabilitas, Iyahezkiel Parudani, serta Tya selaku officer project penerbitan Perda Disabilitas Kotim.
Sementara itu, Manajer Project penerbitan Perda Disabilitas Kotim, Mulyansyah, mengungkapkan masih banyak penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah yang belum tampil di ruang publik akibat kuatnya stigma sosial di tengah masyarakat.
”Mungkin lebih dari 10 ribu karena dianggap aib dan disembunyikan,” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan disabilitas di daerah tidak hanya berkaitan dengan fasilitas publik, tetapi juga menyangkut cara pandang sosial yang masih diskriminatif.
Menurut Mulyansyah, lahirnya Perda Disabilitas menjadi penting agar penyandang disabilitas memperoleh kepastian perlindungan hukum sekaligus ruang yang lebih setara dalam kehidupan sosial.
Dia berharap Kotim dapat menjadi salah satu daerah pertama di Kalimantan Tengah yang memiliki Perda Disabilitas.
”Barito sudah bergerak. Kalau bisa Kotim lebih dulu. Makanya Perda ini penting untuk segera diterbitkan,” ujarnya.
Dia juga menegaskan pentingnya pelibatan langsung penyandang disabilitas dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
”Kalau melibatkan disabilitas, maka hasilnya akan lebih baik karena aspirasi mereka diakomodasi,” katanya.
Pandangan lebih tajam disampaikan aktivis disabilitas sekaligus konsultan penerbitan Perda Disabilitas Kotim, Iyahezkiel Parudani.
Ia menilai pendekatan terhadap penyandang disabilitas selama ini masih terlalu sering dibangun atas dasar belas kasih semata, bukan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
”Pendekatan berbasis belas kasih harus ditinggalkan dan digantikan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia,” tegasnya.
Menurutnya, penyusunan Perda Disabilitas harus mengacu pada prinsip nothing about us without us, yakni setiap kebijakan terkait penyandang disabilitas wajib melibatkan mereka secara aktif dalam seluruh proses perumusan.
Ia menegaskan, Perda Disabilitas nantinya tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus benar-benar memastikan adanya aksesibilitas, akomodasi yang layak, kesempatan kerja yang adil, pendidikan inklusif hingga keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
”Perda ini nantinya harus mampu memastikan aksesibilitas, akomodasi yang layak, kesempatan kerja yang adil, pendidikan inklusif serta keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menyatakan pihak legislatif siap mendukung penuh pembentukan regulasi tersebut, termasuk membuka peluang DPRD menjadi inisiator pembentukan Perda.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pembahasan Perda Disabilitas berpotensi mendapat dukungan politik yang cukup kuat di tingkat legislatif.
Namun di balik dukungan tersebut, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi di lapangan.
Selama ini, berbagai persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas dinilai belum sepenuhnya tersentuh kebijakan.
Mulai dari akses layanan publik yang belum ramah disabilitas, minimnya fasilitas penunjang, terbatasnya kesempatan kerja hingga stigma sosial yang masih kuat di tengah masyarakat.
”Bagi sebagian penyandang disabilitas di Kotim, lahirnya Perda bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang pengakuan bahwa mereka ada, setara, dan berhak hidup tanpa disisihkan,” tandasnya. (hgn)
SAMPIT, kanalindependen.id – PDI Perjuangan Kotawaringin Timur saat ini menempati posisi kuat dalam konstelasi politik lokal.
Partai ini menguasai sepuluh kursi di DPRD Kotim sekaligus mempertahankan kursi bupati untuk periode kedua. Kekuatan struktural tersebut kian solid lantaran Bupati Kotim, Halikinnor, juga menjabat sebagai Ketua DPC parpol pemenang ini.
Halikinnor sendiri telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Februari 2025. Kombinasi posisi politik strategis ini tidak dimiliki oleh partai lain di Kotim saat ini.
Namun, agenda pertemuan pada Rabu, 20 Mei 2026, yang dihadiri ratusan kader dari 17 kecamatan justru berfokus pada evaluasi internal.
Halikinnor secara terbuka menyoroti sejumlah posisi kepengurusan yang belum terisi, ranting yang tidak aktif, serta mesin organisasi di tingkat kecamatan yang berhenti bergerak pascapemilu.
”Ada yang meninggal dunia, itu harus diisi,” katanya. “Supaya kepengurusan lengkap sehingga bisa bergerak.”
Langkah evaluasi ini memperlihatkan tantangan klasik organisasi pasca-pemilu, yaitu mempertahankan ritme kerja ketika target politik utama telah tercapai.
Saat perwakilan di legislatif sudah terpilih dan posisi kepala daerah resmi diamankan, parpol dihadapkan pada tantangan menjaga keaktifan pengurus di tingkat akar rumput tanpa adanya tekanan momentum kontestasi.
Catatan hasil Pileg 2024 menunjukkan PDIP Kotim mengantongi 56.203 suara, yang mengonversi penambahan tiga kursi dari periode sebelumnya.
Kendati raihan 10 kursi tersebut belum memenuhi target awal DPC sebanyak 15 kursi, perolehan ini menempatkan parpol tersebut sebagai pemilik fraksi terbesar di parlemen daerah.
Konsolidasi internal kini mulai diarahkan untuk menyusun langkah taktis menghadapi siklus politik berikutnya.
Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) diarahkan untuk merestrukturisasi kepengurusan. Langkah ini diambil guna memastikan gerak organisasi di tingkat bawah tetap berjalan secara berkesinambungan.
Muhammad Hafidz, Ketua Panitia Musancab, menekankan aspek kesolidan antar-pengurus sebagai target utama.
”PAC-PAC di kecamatan maupun ranting harus tetap solid dan bersama, baik pengurus lama maupun baru. Karena ini bagian dari persiapan menghadapi agenda politik ke depannya,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 17 PAC di seluruh wilayah Kotim.
Agenda utama konsolidasi ini difungsikan untuk menyatukan kembali visi pengurus lama dan baru pasca-restrukturisasi kepengurusan, sekaligus memadukan rupa-rupa motivasi kader ke dalam satu arah gerakan parpol.
Menyikapi dinamika internal tersebut, Halikinnor dalam arahannya lebih menekankan berjalannya fungsi organisasi ketimbang memperebutkan posisi strategis.
”Siapa pun yang terpilih sebagai pengurus, yang tidak terpilih jangan berkecil hati. Karena tujuan utama bukan menjadi pengurus, tetapi bagaimana kita mengabdi melalui partai politik untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah posisi ganda yang dipegang Halikinnor sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan tertinggi parpol tingkat kabupaten.
Melalui penegasan itu, ia meminta pengurus di tingkat bawah untuk tetap aktif bergerak menjalankan roda organisasi.
Selain restrukturisasi struktural, jalannya forum juga membahas rencana pembangunan jaringan informasi secara berjenjang dari tingkat bawah ke tingkat atas.
Halikinnor memproyeksikan kader di tingkat ranting dapat berfungsi memantau persoalan riil masyarakat di desa-desa untuk diteruskan ke Fraksi PDI Perjuangan di DPRD.
“Harapan kita mereka menjadi kepanjangan tangan partai untuk menyampaikan informasi dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga melalui fraksi kita di DPRD, persoalan itu bisa disalurkan dan dicarikan solusi bersama pemerintah,” ucapnya.
Skema kerja ini dirancang agar berbagai persoalan publik, seperti kerusakan infrastruktur jalan di Telawang, sengketa lahan di Kecamatan Antang Kalang, hingga kendala layanan kesehatan di wilayah utara Kotim, dapat diidentifikasi lebih awal oleh internal partai untuk dicarikan solusi bersama pemerintah daerah.
Keberhasilan pola komunikasi ini akan diuji oleh efektivitas koordinasi lapangan antara pengurus struktural tingkat terbawah dengan jajaran legislatif di parlemen.
Faktor geografis Kotawaringin Timur yang mencakup 17 kecamatan menjadi variabel penentu dalam menjaga konektivitas organisasi.
Sebagian wilayah berada dekat dengan pusat kota Sampit, sementara sebagian lainnya memerlukan waktu tempuh yang lama melalui jalur sungai maupun jalan tanah pedalaman yang terdampak cuaca.
Koordinasi pascamusyawarah menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh struktur anak cabang tetap berjalan aktif.
Pelaksanaan Musancab ini menandai awal dari upaya konsolidasi jangka panjang parpol tersebut.
Struktur organisasi di tingkat bawah diarahkan untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik, tanpa harus bertumpu pada momentum kontestasi politik yang akan datang. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Sebuah dokumen setebal delapan belas halaman resmi membalikkan arah pertarungan di Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (20/5/2026).
Berkas yang disodorkan tim kuasa hukum Sapriyadi dan Ardon ini melangkah lebih jauh dari pembelaan formal. Menjelma menjadi serangan balik yang menargetkan fondasi hukum lawan dari dalam.
Dokumen Eksepsi, Jawaban, dan Rekonvensi dari pihak tergugat dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2026/PN Spt ini mengubah total fokus persidangan.
Meja hijau tidak lagi sekadar menguji apakah para tergugat bersalah, melainkan mempertanyakan hak dasar PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) untuk berdiri sebagai penggugat sejak awal.
Yustinus Saling Kupang (Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang), Parimus (anggota DPRD Kotim Dapil IV), dan Dematius (Kepala Desa Sebabi) merupakan tiga nama yang sebelumnya diseret ke pengadilan oleh anak usaha Golden Agri-Resources Sinar Mas Group tersebut.
Korporasi raksasa ini menuntut ganti rugi melampaui Rp100 miliar. Tuduhannya, ketiga tokoh lokal ini dianggap menghalang-halangi kegiatan operasional perusahaan di lahan seluas 50,38 hektare yang terletak di Blok Z-13 hingga Z-18, Kecamatan Telawang.
Hari ini, Sapriyadi memulai upaya meruntuhkan narasi gugatan Rp100 miliar itu dari dalam ruang sidang.
Menyerang Gugatan dari Akar Hukum
Kuasa hukum tergugat membangun empat benteng argumen hukum yang membidik jantung gugatan PT BAP. Rumusan eksepsi ini menyasar satu persoalan mendasar: kelayakan gugatan ini untuk disidangkan sama sekali.
Pertama, gugatan dinilai salah alamat secara hukum (error in persona).
Sapriyadi menegaskan, kliennya hadir di lokasi sengketa bukan sebagai pemilik lahan pribadi.
Yustinus bertindak dalam kapasitasnya sebagai Damang yang menjalankan fungsi kelembagaan adat, Parimus sebagai anggota dewan yang menyerap aspirasi konstituen, dan Dematius sebagai kepala desa yang menjalankan mandat undang-undang.
Pemilik lahan yang sesungguhnya adalah ribuan warga yang diwakili nama-nama seperti Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Pating, Priono SJ, Sardiono, dan masyarakat lain yang menguasai tanah tersebut secara turun-temurun. Tidak satu pun dari warga tersebut yang dijadikan tergugat.
Kedua, gugatan dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium).
Menurut Sapriyadi, kasus ini luput menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kotim, Bupati Seruyan, Menteri Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sebagai penguat, Sapriyadi menyodorkan preseden hukum dari pengadilan yang sama, yakni putusan perkara nomor 42/Pdt.G/2024/PN.Spt tertanggal 30 April 2025 terkait PT Agro Indomas.
Saat itu, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak dengan alasan yang identik.
Serangan paling tajam terletak pada eksepsi ketiga mengenai kedudukan hukum (legal standing).
Sapriyadi mengungkapkan, dalam lembar gugatannya, PT BAP sama sekali tidak mencantumkan Hak Guna Usaha (HGU), satu-satunya alas hak atas tanah yang sah dan diakui hukum agraria untuk operasional perkebunan.
Perusahaan hanya bersandar pada izin lokasi, IUP, dan keputusan pelepasan kawasan hutan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dokumen-dokumen tersebut bukanlah hak atas tanah.
Argumen ini diperkokoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 5938 K/Pdt/2025 tertanggal 24 Desember 2025, yang menegaskan bahwa perusahaan tanpa HGU tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan serupa.
Persoalan absennya HGU ini membuka kembali rekam jejak korporasi tersebut.
Pada Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan tiga petinggi PT BAP karena menyuap anggota DPRD Kalteng sebesar Rp240 juta.
Persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian mengungkap bahwa suap tersebut bertujuan agar para legislator tidak mempersoalkan izin HGU perusahaan yang bermasalah.
Tujuh tahun berlalu sejak skandal itu. Bukti HGU tetap tidak muncul dalam berkas gugatan perusahaan.
Sebagai pelengkap, eksepsi keempat mempersoalkan objek gugatan yang kabur (obscuur libel).
Batas-batas, ukuran, dan kepastian apakah lahan sengketa masuk dalam HGU tidak dirinci dengan jelas. Merujuk Yurisprudensi MA Nomor 1140 K/SIP/1975, ketidakjelasan luas dan batas objek sengketa membuat gugatan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Sapriyadi, Kuasa Hukum Tergugat.
Senjata Makan Tuan: Cacat Izin Lintas Kabupaten
Sapriyadi juga membalikkan dalil yang diajukan oleh PT BAP untuk menyerang legalitas Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan itu sendiri.
Dalam berkasnya, PT BAP mengutip Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 yang mengatur bahwa jika pemekaran wilayah menyebabkan lokasi kebun berada di lintas kabupaten, maka pembinaan dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Sapriyadi memakai logika tersebut, karena wilayah kebun PT BAP terbukti melintasi dua kabupaten, yakni Seruyan dan Kotawaringin Timur, maka otoritas yang berwenang menerbitkan IUP adalah Gubernur Kalimantan Tengah, bukan Bupati Seruyan.
Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 297 Tahun 2013 terbit sebelas tahun setelah pemekaran wilayah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002.
Aturan ini dipertegas Pasal 48 Undang-Undang Perkebunan yang menyatakan izin lintas kabupaten merupakan wewenang gubernur.
Dokumen eksepsi turut mencantumkan Pasal 106 undang-undang yang sama. Aturan tersebut memuat sanksi pidana penjara hingga lima tahun atau denda Rp5 miliar bagi pejabat yang nekat menerbitkan izin tidak sesuai ketentuan, dengan pemberatan sepertiga masa hukuman karena penyalahgunaan jabatan.
Menuntut Sita Jaminan dan Denda Harian
Puncak kejutan dalam persidangan ini bukan datang dari rentetan eksepsi hukum, melainkan klausul rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan ketiga tokoh tersebut.
Tergugat menuntut balik PT Binasawit Abadipratama dengan angka yang signifikan.
Tuntutan ganti rugi materiil ditetapkan sebesar Rp300 juta untuk mengganti biaya transportasi, akomodasi, dan jasa hukum selama menghadapi perkara.
Sementara itu, nilai immateriil dituntut sebesar Rp8,5 miliar sebagai kompensasi atas pencemaran nama baik serta terkurasnya waktu dan pikiran tiga pejabat publik yang sedang mengemban tugas negara dan adat. Total gugatan balik mencapai Rp8,8 miliar.
Sebagai garansi hukum, Sapriyadi meminta majelis hakim menjatuhkan sita jaminan atas seluruh aset operasional perusahaan di Kabupaten Seruyan, meliputi bangunan kantor, mess karyawan, hingga hamparan kebun kelapa sawit milik PT BAP.
Jika perusahaan lalai mengeksekusi putusan ini kelak, mereka juga dituntut membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp35 juta per hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Korporasi yang awalnya datang membawa tuntutan Rp100 miliar, kini justru menghadapi permintaan sita jaminan seluruh aset operasional mereka sebelum pokok perkara diputus.
Akar Sejarah yang Menganga Sejak 1996
Perseteruan ini tidak lahir tiba-tiba. Berakar dari konflik agraria yang memendam bara selama tiga dekade di tanah Desa Sebabi.
Sengketa bermula pada medio 1996 hingga 1997 saat PT BAP mulai membuka lahan perkebunan di wilayah yang telah lama dikelola masyarakat lokal.
Janji ganti rugi lahan yang kemudian dialihkan menjadi program kebun plasma tidak pernah terealisasi sepenuhnya. Kekecewaan yang terpendam sekian lama akhirnya memicu aksi klaim lahan oleh masyarakat pada September 2025.
Parimus, saksi hidup perjalanan konflik ini sejak era PT Kelapa Timber pada 1971 dan mantan Kepala Desa Sebabi periode 2001–2007, buka suara mengenai latar belakang pergerakan warga.
”Dulu masyarakat Sebabi menuntut ganti rugi tapi perusahaan menjanjikan plasma. Sampai sekian puluh tahun berlalu tidak ada realisasinya,” katanya kepada Kanal Independen, 14 Mei lalu.
Persidangan perkara nomor 28/Pdt.G/2026/PN Spt kini memasuki babak penentuan. Majelis hakim harus menjatuhkan putusan sela terkait eksepsi para tergugat sebelum melangkah lebih jauh.
Sikap pengadilan kini menjadi ujian terbuka bagi penegakan hukum perkebunan, guna menguji keabsahan korporasi yang menggugat warga di atas tanah yang legalitas HGU-nya sendiri belum bisa dibuktikan ke ruang publik.
Kanal Independen sebelumnya telah mengirimkan konfirmasi resmi melalui WhatsApp kepada PT Binasawit Abadipratama terkait gugatan yang dilayangkan. Namun, hingga laporan ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan resmi dari pihak perusahaan. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Janji pelunasan utang ratusan juta dalam lima hari bermutasi menjadi ancaman sita jaminan senilai Rp8,04 miliar.
Gugatan perdata yang dilayangkan pasangan AI dan FM ke Pengadilan Negeri Sampit secara gamblang menguak bagaimana dana talangan ratusan juta rupiah diduga berputar di pusaran bisnis distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jalur sungai.
Taruhannya kini membesar. Sengketa tidak sekadar menagih sisa pembayaran, tetapi langsung menyeret DW (Tergugat I) dan suaminya, AS, seorang anggota Polri aktif, sebagai Tergugat II.
Guna memperkuat konstruksi hukum, penggugat turut menarik institusi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah.
Kepercayaan Berujung Sengketa
Rangkaian transaksi antara penggugat dan tergugat tercatat terjadi dalam rentang waktu kurang dari tiga bulan pada awal 2025.
Kuasa hukum para penggugat, Mahdianur, menguraikan bahwa transaksi bermula saat DW meminta dana talangan sebesar Rp300 juta pada 25 Januari 2025. Janji yang diberikan saat itu adalah pengembalian dalam waktu lima hari.
Atas dasar kepercayaan itu, penggugat mencairkan dana tersebut. Empat hari berselang, tepatnya pada 29 Januari 2025, permintaan tambahan dana sebesar Rp150 juta kembali diajukan.
Aliran dana ketiga terjadi pada 14 April 2025 sebesar Rp210 juta. Dana terakhir ini secara spesifik diperuntukkan guna menebus aset emas milik tergugat di Pegadaian Sampit, yang pembayarannya dipecah melalui uang tunai Rp50 juta dan transfer BRILink Rp160 juta.
Masalah muncul ketika kewajiban pengembalian macet. ”Namun dari dana penebusan emas itu, tergugat baru mengembalikan Rp182 juta sehingga masih tersisa Rp28 juta yang belum dibayar,” kata Mahdianur.
Total pokok dana penggugat yang tertahan mencapai Rp478 juta. Rinciannya meliputi pinjaman awal Rp300 juta, tambahan pinjaman Rp150 juta, dan sisa dana penebusan emas Rp28 juta.
”Seluruh transaksi didukung bukti transfer bank dan percakapan WhatsApp yang memuat permintaan dana, penggunaan uang hingga pengakuan kewajiban pengembalian dari Tergugat I,” bebernya.
Sebagai bentuk jaminan komitmen awal, tergugat telah menyerahkan dua dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Asrantono dan Usman kepada penggugat.
”Kami menilai penyerahan SHM itu merupakan bentuk pengakuan utang sekaligus kesanggupan mengembalikan dana,” ujarnya.
Lonjakan Angka Rp8,04 Miliar
Bagaimana utang pokok Rp478 juta bisa bereskalasi menjadi tuntutan lebih dari Rp8 miliar?
Gugatan ini menggunakan konstruksi penghitungan kerugian materiil dan immateriil yang bertumpu pada hilangnya potensi ekonomi.
Dana yang tertahan tersebut seharusnya diputar oleh penggugat untuk usaha dagang pasokan ke lokasi tambang.
Mengacu pada kalkulasi resmi gugatan, nilai utang pokok sebesar Rp478 juta menjadi fondasi penghitungan.
Penggugat lalu membebankan perkiraan margin bank 3 persen per bulan selama setahun terhadap pokok tersebut yang menghasilkan angka Rp172.080.000.
Lonjakan tuntutan paling tajam bersumber dari skenario hilangnya kesempatan usaha.
Memakai asumsi potensi keuntungan dagang 5 persen per hari, penggugat menerapkan asas kepatutan dengan hanya menghitung 10 hari produktif dalam sebulan.
Kalkulasinya memperlihatkan angka Rp23,9 juta per hari yang dikalikan 10 hari menjadi Rp239 juta per bulan.
Sepanjang 12 bulan, potensi keuntungan yang menguap menembus Rp2.868.000.000.
Seluruh angka materiil ini kemudian diperberat dengan klaim kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000 sebagai kompensasi atas tekanan psikologis, rasa malu di lingkungan sosial, serta terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.
Akumulasi seluruh komponen tersebut melahirkan total tuntutan yang harus ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp8.040.080.000.
Gugatan ini sengaja menarik AS sebagai Tergugat II dengan landasan hukum tanggung renteng.
Penggugat meyakini manfaat ekonomi dari pinjaman tersebut dinikmati bersama, khususnya untuk menopang perputaran modal usaha distribusi BBM jalur sungai yang dikelola AS.
”Meminta, menerima, menggunakan, serta tidak mengembalikan dana milik para penggugat merupakan satu rangkaian perbuatan bersama,” tegasnya.
Keterlibatan anggota polisi aktif dalam sengketa utang berlatar bisnis ini otomatis membuka dimensi hukum lain.
Hukum acara perdata dan disiplin internal kepolisian kini berpotensi berjalan beriringan.
Konteks ini relevan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur batasan tegas mengenai larangan bagi anggota Polri aktif untuk menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Polda Kalteng ditarik menjadi turut tergugat guna memastikan status resmi AS serta merespons dugaan tersebut secara kelembagaan.
Institusi Polri dituntut hadir memberikan klarifikasi formal di ruang sidang terkait batas kewenangan anggotanya.
”Kami menilai tindakan para tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang timbul,” tegas Mahdianur.
Guna mengamankan nilai tuntutan, penggugat telah mendesak majelis hakim mengeluarkan penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset para tergugat agar tidak dipindahtangankan.
Penggugat juga meminta agar Pegadaian Sampit tidak menyerahkan maupun memindahtangankan emas yang masih menjadi objek gadai para tergugat tanpa izin pengadilan.
Respons Tergugat
Sementara itu, penasihat hukum tergugat, Jeplin Sianturi, memastikan kliennya tidak pernah lari dari proses hukum dan selalu mematuhi jadwal persidangan melalui perwakilan resmi.
”Buktinya setiap persidangan selalu dihadiri kuasanya,” tegas Jeplin.
Pihak tergugat juga merespons petitum mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag).
Jeplin membenarkan hukum acara perdata membuka ruang bagi siapa pun untuk mengajukan instrumen tersebut, namun ketukan palu hakim untuk mengabulkannya sama sekali tidak otomatis.
”Permasalahannya adalah dikabulkan atau tidak,” ujarnya. Dia menilai kekhawatiran penggugat mengenai manuver pengalihan aset sangat berlebihan.
Terkait aset emas yang turut diseret ke dalam pusaran gugatan, Jeplin membeberkan konstruksi hukum yang berseberangan.
Barang berharga tersebut sudah menjadi hak milik kliennya jauh sebelum mereka saling mengenal. Sebuah fakta yang ia sebut juga diakui oleh kubu penggugat.
Berpijak pada prinsip hukum, suntikan dana talangan untuk menebus barang gadai sama sekali tidak melahirkan hak kepemilikan bagi sang pemberi utang terhadap objek gadai.
”Sifat perikatan yang terjadi adalah bukan jual beli,” tegasnya.
Membedah lebih jauh, Jeplin memandang konstruksi gugatan senilai Rp8,04 miliar tersebut berdiri di atas kesesatan logika serta dugaan penyelundupan fakta hukum.
Pihaknya meyakini motif utama gugatan ini lebih dari urusan menagih utang piutang, melainkan terindikasi menyalahgunakan keadaan demi menguasai emas milik tergugat.
Silang dalil itu kini sepenuhnya menjadi urusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit. (hgn)
SAMPIT, kanalindependen.id – Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengerahkan 20 petugas paramedik veteriner, termasuk empat dokter hewan, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ribuan hewan kurban yang masuk ke wilayah Kotim.
Pemeriksaan dilakukan ketat melalui tahapan antemortem dan postmortem guna memastikan hewan kurban yang dipotong dan dibagikan kepada masyarakat memenuhi prinsip ASUH, yakni aman, sehat, utuh, dan halal.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah hewan kurban yang masuk ke Kotim mencapai 1.900 ekor sapi, 600 ekor kambing, dan 58 ekor domba. Khusus sapi, jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan masyarakat Kotim yang diperkirakan hanya sekitar 1.100 ekor.
Sebagian besar sapi kurban yang masuk ke Kotim didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi, Madura, dan Jawa Timur. Sementara sisanya berasal dari peternak lokal.
”Sebelum diperiksa, semua hewan kurban yang masuk Kotim sudah dilakukan pendataan. Sekarang kami mulai melakukan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan hewan sebelum disembelih untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak menunjukkan gejala penyakit menular, dan dagimgnya layak dikonsumsi,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, drh Endrayatno, saat ditemui di salah satu lokasi penampungan hewan kurban milik Pedagang Kulamri Daeng Beta, di Jalan HM Arsyad, Selasa (19/5/2026).
Endrayatn mengatakan, stok hewan kurban tahun ini dipastikan sangat mencukupi dan penjualan hewan kurban juga tidak hanya dipasarkan di Kotim melainkan di kabupaten tetangga seperti Kabupaten Katingan, Seruyan, Pangkalan Bun dan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah.
”Kebutuhan hewan kurban di Kotim sekitar 1.100 ekor sapi. Sekarang yang masuk di data kami 1.900 ekor. Jadi stok sangat mencukupi, bahkan biasanya sebagian dijual hingga kabupaten tetangga,” ujarnya.
Enam Tim Berpencar Periksa Puluhan Penampungan
Untuk memaksimalkan pemeriksaan antemortem, 20 petugas paramedik veteriner dibagi menjadi enam tim yang disebar ke sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, hingga 15 kecamatan lain di Kotim.
Tim tersebut melakukan pemeriksaan langsung ke lapak penjualan dan lokasi penampungan hewan kurban yang tersebar di berbagai titik.
”Jumlah petugas totalnya ada 20 orang, di antaranya empat dokter hewan. Kita bentuk enam tim yang bergerak di Baamang–Ketapang dan di luar Kota Sampit,” katanya.
Tercatat ada sekitar 55 titik penampungan hewan kurban di Kotim. Sebanyak 33 titik berada di kawasan Kota Sampit, meliputi Kecamatan Baamang dan Ketapang.
Semua lokasi penampungan hewan kurban ini akan dipantau dan diperiksa oleh tim parademik veteriner.
Lebih lanjut Endrayatno mengatakan, dalam pemeriksaan antemortem, petugas melakukan dua tahapan utama, yakni pemeriksaan fisik dan pemeriksaan umum terhadap kondisi hewan.
Secara fisik, hewan diperiksa untuk memastikan tidak mengalami cacat yang membuatnya tidak layak dijadikan hewan kurban.
Petugas memastikan mata hewan tidak buta, telinga dan ekor utuh, serta kondisi skrotum normal dan simetris.
Sementara dari sisi umum, petugas menilai kondisi kesehatan hewan melalui nafsu makan, kondisi kulit atau bulu pada hewan, hingga tampilan klinis secara keseluruhan.
”Untuk fisik, kita pastikan hewan layak kurban. Matanya tidak buta, ekor dan telinga utuh, skrotumnya normal. Secara umum kita lihat sapinya mau makan, bulunya tidak kusam, dan tampak sehat,” terang Endrayatno.
Selain kondisi fisik, umur hewan juga menjadi syarat penting dalam penentuan kelayakan kurban.
Untuk sapi, usia minimal lebih dari 1,5 tahun atau setara gigi PO L1. Sedangkan kambing dan domba minimal berumur lebih dari satu tahun.
Endra menegaskan, pemeriksaan antemortem merupakan tahapan penting sebelum penyembelihan untuk mendeteksi dini adanya penyakit menular maupun kondisi hewan yang tidak layak dipotong.
Pemeriksaan ini umumnya meliputi pengamatan perilaku hewan, suhu tubuh, kondisi pernapasan, mata, mulut, kulit, hingga kemampuan bergerak.
Melalui pemeriksaan tersebut, petugas dapat mengetahui apakah hewan mengalami gejala penyakit tertentu seperti demam, infeksi, luka, gangguan pencernaan, atau indikasi penyakit menular berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) maupun antraks.
Hewan yang dinyatakan sehat dan memenuhi syarat akan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sekaligus label “layak kurban”.
”Harapan kami, masyarakat membeli hewan kurban di penampungan resmi yang sudah kami data dan periksa. Hewan yang sehat dibuktikan dengan SKKH dan label layak kurban serta tanda ear tag barcode sebagai bukti bahwa setiap hewan kurban telah melalui proses karantina selama 24 hari sebelum dikirim ke daerah tujuan,” tegasnya.
Pemeriksaan antemortem ditargetkan berlangsung hingga menjelang Lebaran Idul Adha yakni sebelum 27 Mei 2026.
Namun, di lapangan, petugas juga menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi cuaca dan lokasi penampungan yang berlumpur sehingga proses pemeriksaan di beberapa titik membutuhkan waktu.
Selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim juga akan melakukan pemeriksaan postmortem, yakni pemeriksaan terhadap daging dan organ dalam hewan setelah disembelih.
Pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari H Idul Adha dan satu hari setelahnya, khususnya di lokasi pemotongan dengan jumlah hewan kurban yang cukup banyak.
”Setelah antemortem, hari H dan plus satu hari setelah hari H Lebaran ada pemeriksaan postmortem. Kita memeriksa daging dan jeroan langsung di lokasi pemotongan,” kata Endrayatno.
Dalam pemeriksaan postmortem, petugas memeriksa bagian organ dalam seperti hati, paru-paru, limpa, jantung, ginjal, hingga saluran pencernaan untuk memastikan tidak ada tanda penyakit maupun parasit berbahaya.
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan bebas dari penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Jika ditemukan organ yang tidak layak konsumsi, seperti hati yang terserang cacing, maka bagian tersebut akan dipisahkan dan dimusnahkan.
”Bagian yang ada cacingnya tidak boleh dikonsumsi. Misalnya di hati, ya hatinya disingkirkan. Dagingnya masih boleh dikonsumsi sepanjang sehat,” ujarnya.
Waspadai Antraks dan PMK
Tahun ini, pengawasan juga difokuskan pada antisipasi penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menurut Endrayatno, antraks menjadi perhatian utama karena termasuk penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
”Yang paling utama kita waspadai sekarang penyakit antraks karena bersifat zoonosis dan berisiko menular ke manusia. PMK juga tetap kita awasi. Sejauh ini, di Kotim belum pernah ada kasus,” tegasnya.
Dengan pengawasan berlapis melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem serta keterlibatan puluhan paramedik veteriner di lapangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim memastikan hewan kurban yang dipotong dan dibagikan kepada masyarakat telah melalui prosedur kesehatan secara ketat sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.
”Di tahun ini, Kotim juga menerima sapi limosin dengan bobot 1 ton lebih dari Presiden RI yang akan diberikan untuk Masjid Wahyu Al Hadi. Sapi juga sudah kami lakukan pemeriksaan dan pada saat pemotongan hewan kurban nanti, kami akan lakukan pemeriksaan lanjutan,” tandasnya. (hgn)
