SAMPIT – Helikopter water bombing kembali dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (20/8/2026).
Dari pantauan di lapangan, helikopter berulang kali menjatuhkan air ke titik kebakaran di Jalan HM Arsyad tembusan Jalan Metro TV, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Kebakaran di kawasan tersebut cukup luas. Api membakar lahan hingga mendekati kebun kelapa sawit dan kawasan perumahan warga.
Helikopter mengambil air dari Sungai Mentaya sebelum kembali menuju lokasi kebakaran. Pengisian air dan penjatuhan dilakukan berulang kali untuk membantu petugas di darat mengendalikan api.
Wakil Koordinator III Satgas Karhutla Kotim Rihel mengatakan, operasi water bombing juga dilakukan di Desa Terantang, Kecamatan Seranau.
“Selain di wilayah itu, water bombing juga dilakukan di Desa Terantang, Kecamatan Seranau,” kata Rihel.
Dukungan dari udara menjadi penting karena sejumlah titik kebakaran sulit dijangkau melalui jalur darat. Kondisi lahan yang terbakar cukup luas juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.
Di tengah upaya pemadaman oleh tim gabungan, warga ikut mengambil peran. Sejumlah remaja terlihat membantu mengendalikan api menggunakan ranting pohon.
Mereka berupaya menghalau pergerakan api agar tidak semakin meluas, terutama ketika kobaran mulai mendekati kawasan yang berpotensi terdampak.
Peralatan yang digunakan warga memang terbatas. Namun, keterlibatan tersebut menjadi upaya sementara sembari menunggu penanganan dari tim gabungan.
Kondisi karhutla di Kotim juga tergambar dari data hotspot yang dipantau BMKG. Data yang diakses Kamis (20/8/2026) pukul 07.00 WIB menunjukkan Mentaya Hilir Selatan, Baamang dan Mentawa Baru Ketapang menjadi tiga wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak.
Mentaya Hilir Selatan tercatat memiliki 321 hotspot. Baamang 161 titik dan Mentawa Baru Ketapang 111 titik.
Di Baamang, terdapat 32 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau minimal 80 persen. Sementara Mentawa Baru Ketapang tercatat memiliki 13 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Namun, data hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran. Titik panas merupakan hasil pemantauan satelit dan tetap membutuhkan verifikasi di lapangan untuk memastikan adanya api.
Di lapangan, upaya pemadaman kini dilakukan dari dua arah. Petugas menggunakan jalur darat, sementara helikopter water bombing membantu menjangkau area yang lebih sulit.
Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla di Kotim masih membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama ketika api muncul di kawasan yang berdekatan dengan perkebunan dan permukiman warga.
SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memasuki fase krusial. Selain titik api yang meledak di berbagai sudut perkotaan, tim pemadam kini dihadapkan pada ancaman krisis baru: mengeringnya embung dan menipisnya cadangan air baku untuk operasi pemadaman.
Merespons situasi darurat ini, Bupati Kotim Halikinnor mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim pada Rabu (19/8/2026). Dalam rapat terbatas tersebut, Bupati memerintahkan seluruh OPD turun ke jalan mengerahkan personel dan armada tangki air guna membantu kelancaran suplai air bagi mobil penembak utama milik Disdamkarmat dan BPBD Kotim.
“Kita lihat perkembangan karhutla ini semakin menjadi-jadi. Di sekitar kota saja sudah beberapa titiknya bertambah setiap hari, dan pihak pemadam ini hampir kewalahan. Jadi kita minta supaya semua OPD turun langsung membawa peralatan armadanya masing-masing. Itu memang membantu menyuplai air, supaya mobil pemadam hanya penembak saja di tempat,” tegas Bupati Kotim, Halikinnor, Rabu (19/8/2026).
Langkah mobilisasi armada OPD ini dinilai Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, sangat efektif untuk memangkas round-trip time mobil pemadam, mengulang pola keberhasilan pemadaman karhutla besar pada 2019 lalu. Pihaknya akan menyusun jadwal giliran (shift) armada agar pengerahan bantuan tangki OPD tepat sasaran dan tidak mubazir.
Di sisi lain, menipisnya air embung yang kini makin pekat bercampur lumpur mulai mengancam keselamatan mesin pompa Alkon petugas. Mencegah kelumpuhan total pasokan air, BPBD Kotim mengaktifkan Rencana B (Plan B) dengan menyiagakan satu unit mesin pompa berkapasitas besar langsung di tepi aliran Sungai Mentaya, sekitar Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya (KPM).
“Kami sudah punya plan B, kita akan siapkan satu unit pompa besar di Sungai Mentaya. Apabila di lokasi-lokasi yang di dalam kota sudah habis dan itu kita prediksi akan terjadi maka Sungai Mentaya menjadi tumpuan utama. Karhutla tahun 2026 ini memang sangat luar biasa kejadiannya, bahkan lebih berat dibanding kemarau 2023,” ungkap Multazam.
Bupati Halikinnor mengingatkan bahwa bencana karhutla bukan sekadar persoalan asap, melainkan ancaman nyata bagi sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perekonomian daerah. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat Habaring Hurung (gotong royong) bersama TNI-Polri dan relawan guna menyelamatkan bumi Kotim dari bahaya amukan api.
Keputusan mengerahkan seluruh armada OPD dan menjadikan Sungai Mentaya sebagai sumber air darurat adalah bukti nyata bahwa mitigasi karhutla di Kotim masih sangat bergantung pada penanganan reaktif saat krisis (emergency response). Ketika embung-embung perkotaan mengering akibat kemarau panjang, ketiadaan cadangan air baku permanen (permanent water storage) memperlihatkan betapa rentannya infrastruktur pemadam di wilayah gambut.
Pemkab Kotim melalui Dinas PUPR didesak untuk memprioritaskan pengerukan dan pembuatan sumur bor dalam (deep tube wells) serta embung penampung air hujan permanen di zona-zona rawan seperti Baamang dan MB Ketapang sebelum musim kemarau tiba. Di sisi lain, penggunaan kendaraan OPD harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan kekacauan operasional di lokasi kebakaran. Manajemen distribusi air harus dikomandoi penuh oleh Pusdalops BPBD agar unit penembak utama di garis depan tidak mengalami downtime akibat terlambatnya suplai tangki.
Aktifkan Plan B Sungai Mentaya, selamatkan Kotim dari krisis air pemadam! Karhutla Kotim makin menjadi-jadi! Bupati perintahkan seluruh OPD kerahkan armada tangki, hidupkan semangat Habaring Hurung! (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id — Satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat lonjakan tajam pemantauan titik panas (hotspot) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir hingga Rabu (19/8/2026) pukul 16.00 WIB, terdeteksi sebanyak 719 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah.
Dari total akumulasi tersebut, rincian tingkat kepercayaannya meliputi 70 titik berstatus tinggi, 630 titik berstatus menengah, dan 19 titik berstatus rendah.
Berdasarkan data rekapitulasi Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit, wilayah bagian selatan Kotim menjadi penyumbang terbesar titik panas kali ini. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan menduduki posisi tertinggi dengan total 272 titik, yang terdiri dari 6 titik kepercayaan rendah, 228 menengah, dan 38 tinggi.
Lonjakan data tersebut disusul oleh Kecamatan Baamang dengan 128 titik, di mana 12 di antaranya berstatus kepercayaan tinggi, serta Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang mencatatkan 91 titik.
Peningkatan jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah hingga tinggi ini menjadi indikasi kuat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kotim, khususnya pada kawasan pesisir dan lahan gambut.
Oleh karena itu, masyarakat beserta pihak terkait diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan, serta segera melaporkan potensi titik api kepada petugas penanggulangan bencana setempat guna meminimalkan risiko kabut asap yang lebih luas. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Beratnya medan tempur pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memakan korban dari garda terdepan.
Seorang relawan dari Masjid Jami, Kecamatan Mentawa Baru (MB) Ketapang Rizky Mubarrak, harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Murjani Sampit akibat mengalami sesak napas berat dan kelelahan ekstrem usai berjibaku dengan kepulan asap pekat pada Rabu (19/8/2026).
Camat Mentawa Baru Ketapang, Irpansyah, mengonfirmasi insiden yang menimpa relawan kemanusiaan tersebut. Sebelum tumbang dan dievakuasi ke rumah sakit, Rizky diketahui bergerak nonstop membantu pemadaman di beberapa titik karhutla yang cukup parah.
Menurut Irpansyah, relawan tersebut sebelumnya menangani pemadaman di dekat kawasan Semekto Kecamatan Baamang, lalu bergerak kembali ke Jalan Kacapiiring Barat.
Kondisinya diduga dipengaruhi paparan asap yang sangat pekat di lokasi kejadian hingga mengalami kelelahan fisik. Rizky yang dikenal aktif sebagai relawan Masjid Jami dalam berbagai kegiatan kemanusiaan tersebut kini dilaporkan sudah dalam kondisi stabil setelah mendapat penanganan medis darurat.
Irpansyah membeberkan fakta memprihatinkan bahwa amukan karhutla di wilayah hukum MB Ketapang saat ini sudah dalam status tidak terkendali, di mana titik api membentang luas mulai dari ujung Desa Bapanggang hingga Kelurahan Pasir Putih.
Situasi kritis ini memaksa pihak kecamatan mengambil keputusan terjal dengan menerapkan sistem prioritas darurat. Pemadaman kini diprioritaskan hanya pada titik api yang mengancam langsung permukiman warga, sementara titik api yang lokasinya jauh di dalam area terisolasi terpaksa dibiarkan akibat keterbatasan tenaga, ketiadaan sumber air, serta sulitnya akses darat.
Kondisi di tingkat desa bahkan makin prihatin karena masyarakat desa dan relawan terpaksa bertarung secara swadaya tanpa intervensi armada BPBD maupun Damkarmat Kotim yang kewalahan di zona lain.
Penanganan karhutla di MB Ketapang yang telah berlangsung swadaya selama lebih dari satu bulan ini sangat minim dukungan logistik. Pihaknya baru menerima bantuan BBM dari BPBD Kotim sebanyak 30 liter pada Rabu sore, padahal relawan harus mengoperasikan empat unit bentor Tosa, satu mobil tangki Relawan Ketapi, dua pikap, serta delapan unit mesin Alkon secara terus-menerus. Irpansyah mendesak kepedulian seluruh pihak untuk menyuplai armada angkut air dan BBM bagi tim swadaya, seraya memohon kesadaran penuh dari masyarakat agar berhenti membakar lahan.
Tumbangnya relawan hingga dilarikan ke IGD RSUD dr. Murjani Sampit serta pengakuan Camat MB Ketapang bahwa karhutla sudah tidak terkendali adalah bukti nyata bahwa kapasitas penanganan daerah telah melampaui batas ambang (beyond capacity).
Membiarkan relawan bertarung swadaya tanpa pasokan BBM, kelengkapan Oksigen/N95, dan ketiadaan armada air selama sebulan adalah kegagalan distribusi logistik mitigasi bencana yang fatal.
Pemkab Kotim dan BPBD wajib menyalurkan dana siap pakai (DSP) untuk menjamin pasokan BBM harian, konsumsi, masker medis N95, serta tabung oksigen portabel bagi seluruh Posko Relawan Swakarsa di MB Ketapang dan Baamang.
Di sisi lain, fakta bahwa api dibiarkan membakar lahan yang jauh dari pemukiman menegaskan perlunya penetapan status Tanggap Darurat Bencana yang lebih tinggi agar bantuan armada water bombing BNPB dan Posko Kebencanaan Provinsi Kalteng dapat mengambil alih pemadaman titik api terisolasi di MB Ketapang.
Jamin keselamatan relawan darat, naikkan status darurat karhutla Kotim! Relawan Masjid Jami tumbang terpapar asap pekat! Camat Ketapang sebut karhutla Bapanggang-Pasir Putih tak terkendali! (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Saat harga kebutuhan bahan pokok dan pangan menjadi beban pengeluaran rumah tangga, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Taman Kota Sampit, Rabu (30/8/2026) pagi, menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat berbelanja lebih hemat.
Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga di bawah harga pasaran, termasuk gas elpiji 3 kilogram dijual seharga Rp22 ribu per tabung.
Harga gas yang ditawarkan sebenarnya sudah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat pangkalan.
Namun, penjualan gas elpiji dengan harga segitu sangat langka digapai. Bukan barangnya yang tak tersedia, harga jual yang jauh melampaui HET mudah didapatkan di warung eceran dengan harga Rp 35-40 ribu per tabung di areal Kota Sampit. Namun, bisa jauh lebih mahal di pelosok desa.
Meskipun Agen Harapan Mentaya hanya menyediakan 200 tabung di kegiatan GPM, itu sudah sangat berarti bagi masyarakat kaum mendang mending. Lapak penjualan elpiji ramai diserbu, ludes terjual dalam sekejap.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim cukup membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
Selain gas elpiji, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang ditetapkan lebih murah dari harga pasar.
Bawang merah disediakan sebanyak 100 kilogram dibanderol seharga Rp35 ribu per kilogram, sedangkan bawang putih sebanyak 80 kilogram dijual Rp34 ribu per kilogram.
Gula pasir disediakan sebanyak 250 kilogram dijual seharga Rp17.500 per kilogram. Sementara telur ayam disediakan sebanyak 100 krat dijual dengan harga Rp45 ribu per krat.
Petani lokal juga mendapat kesempatan menjual hasil panen secara langsung melalui lapak sayuran. Berbagai sayuran segar ditawarkan dengan harga sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per ikat.
Sementara untuk komoditas beras dan minyak goreng, Perum Bulog Cabang Kotim menyediakan beras merk Punokawan sebanyak 1 ton dan beras SPHP sebanyak 1 ton. Keduanya dijual Rp60 ribu per sak.
Bulog juga menyediakan Minyakita sebanyak 1.200 liter dengan harga Rp15.700 per liter.
Masyarakat yang ingin mendapatkan beras sekaligus minyak goreng juga ditawarkan paket hemat. Untuk pembelian 5 kilogram beras dan 3 liter minyak goreng, masyarakat cukup membayar Rp124 ribu.
Penawaran harga yang terjangkau membuat sejumlah lapak ramai didatangi masyarakat sejak kegiatan berlangsung.
Komoditas yang memiliki selisih harga cukup jauh dengan harga yang biasa ditemukan di pasaran menjadi salah satu daya tarik utama dalam kegiatan GPM.
Enam Kali Digelar, Masih Ada Dua GPM
Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto mengatakan GPM merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan dengan menggandeng sejumlah pelaku usaha dan kelompok masyarakat.
Bulog dilibatkan dalam penyediaan beras dan minyak goreng. Agen elpiji menyediakan gas bersubsidi, sedangkan peternak telur lokal dan petani lokal mendapat ruang untuk menjual komoditas mereka secara langsung kepada masyarakat.
GPM tidak hanya ditujukan sebagai tempat masyarakat mendapatkan pangan dengan harga lebih murah.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi kenaikan harga.
”GPM ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan dengan tujuan utama membantu pengendalian harga pangan,” kata Yephi.
Kegiatan GPM juga digelar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Sepanjang 2026, DPKP Kotim menjadwalkan tujuh kegiatan GPM dengan satu kegiatan lainnya dilaksanakan melalui skema nonanggaran daerah.
”Tahun ini ada tujuh kegiatan GPM dan satu kegiatannya nonanggaran daerah. Ini kegiatan GPM yang keenam, rencananya masih ada dua kali kegiatan GPM lagi sekitar Oktober dan akhir tahun,” ujarnya.
GPM Dirangkai Penyaluran Bantuan Pangan
Kegiatan GPM kali ini juga dirangkai dengan seremoni penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
”Penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli, Agustus dan September. Bantuan pangan ini untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, serta menjaga inflasi melalui pasar murah yang kita laksanakan hari ini,” kata Halikinnor.
Penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4 atau kelompok berpenghasilan rendah.
”Bantuan beras diberikan untukmasyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 atau kategori tidak mampu, bantuan ini sangat membantu. Mereka menerima 10 kilogram per bulan dan disalurkan sekaligus 30 kilogram untuk tiga bulan. Harapan kita, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan pokok,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Halikin mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah memandang ketersediaan, keterjangkauan, keamanan serta stabilitas harga pangan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
Ia menilai kenaikan harga komoditas pangan dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat karena meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok akan menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan diminta terus memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Dalam konteks tersebut, GPM dinilai menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
”Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan pangan di lapangan.
”Jika ditemukan gejolak harga atau gangguan pasokan, pemerintah diminta segera melakukan langkah antisipasi dan intervensi sesuai kewenangan,” ujarnya.
BANTUAN: Bupati Kotim dan jajarannya saat penyaluran bantuan pangan. (Istimewa/Kanal Independen)
Selain bantuan beras, pemerintah daerah juga mendapat tambahan kuota elpiji 3 kilogram dari pemerintah pusat.
Halikinnor mengatakan pengajuan tambahan kuota tersebut telah disampaikan sekitar satu bulan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pengajuan tersebut telah mendapat persetujuan.
”Insya Allah ada penambahan 9.000 tabung untuk enam kecamatan. Ini untuk memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan elpiji dan membantu menjaga inflasi,” kata Halikinnor.
Tambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan elpiji bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi kelangkaan dan tekanan harga di tingkat konsumen.
Harga elpiji menjadi salah satu perhatian pemerintah karena komoditas tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, tambahan kuota diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Halikinnor juga menekankan agar penyaluran bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
Ia meminta seluruh proses distribusi berlangsung tertib dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
38.261 Penerima Dapat 30 Kilogram Beras
Pemimpin Cabang Perum Bulog Kotawaringin Timur Wahyu Tri Hutomo mengatakan bantuan pangan pemerintah pusat di Kotim menyasar 38.261 penerima.
”Kegiatan hari ini hanya seremoni, bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan ke kelurahan dan desa di seluruh Kotim. Sehari setelah kami rapat bersama DPKP, besoknya mulai 14 Agustus dan kami targetkan akhir September semua selesai kami distribusikan,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan beras yang disalurkan merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CPP) yang berasal dari pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut.
Selanjutnya, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Untuk Kotim, jumlah penerima mencapai 38.261 orang. Setiap penerima memperoleh tiga karung beras dengan berat masing-masing 10 kilogram.
Bantuan dialokasikan untuk periode Juli, Agustus dan September, lalu diserahkan sekaligus. Setiap penerima bantuan pangan akan menerima tiga karung beras masing-masing 10 kilogram, sehingga totalnya 30 kilogram per penerima manfaat,” jelas Wahyu.
Didistribusikan ke 168 Desa dan 17 Kelurahan
Distribusi bantuan dilakukan hingga ke titik yang telah ditentukan pemerintah, yakni 168 desa dan 17 kelurahan di seluruh Kotim.
Luas wilayah Kotim menjadi tantangan tersendiri bagi Bulog dalam menjalankan distribusi. Sejumlah desa berada jauh dari Sampit dengan waktu tempuh berjam-jam, khususnya wilayah utara.
Akses menuju sejumlah wilayah tersebut tidak selalu mudah. Namun, kondisi geografis dan jarak tempuh tidak menjadi alasan bagi Bulog untuk membatasi penyaluran bantuan.
Wahyu memastikan bantuan tetap diantar sampai ke desa dan kelurahan tujuan sesuai penugasan.
”Sesuai penugasan, Bulog tetap mengantarkan bantuan sampai ke kantor desa dan kelurahan, termasuk daerah yang aksesnya jauh. Kami berkomitmen menyalurkan bantuan hingga ke titik distribusi yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (hgn/ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Pengguna rute Sampit–Palangka Raya dan sebaliknya harus bersiap mengubah jalur perjalanan.
Sebagian ruas Jalan Tjilik Riwut km 4, Kecamatan Baamang, akan ditutup permanen pada akhir 2026 karena masuk dalam kawasan pengembangan dan pengamanan Bandara Haji Asan Sampit.
Pemkab Kotim telah menyiapkan Jalan Jaksa Agung R Soeprapto menuju Jalan Ir Soekarno sebagai jalur pengganti yang terhubung ke Jalan Tjilik Riwut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotawaringin Timur (Kotim) Raihansyah mengatakan, pemerintah daerah saat ini masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana perubahan akses jalan tersebut.
Rencana penutupan tersebut berkaitan dengan pembangunan pagar di sisi barat Bandara Haji Asan Sampit atau kawasan runway 13.
Pekerjaan pemagaran itu dibiayai melalui APBN 2026 Kementerian Perhubungan yang masuk DPA UPBU Bandara Haji Asan Sampit dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
”Penutupan sebagian Jalan Tjilik Riwut akan dilakukan akhir tahun ini. Saat ini kami masih menyosialisasikan kepada masyarakat. Pembersihan kawasan juga sudah mulai dilakukan untuk pekerjaan pemagaran dengan dana APBN Rp1,2 miliar untuk pengamanan aset keliling kawasan bandara sepanjang 700 meter,” kata Raihansyah, Senin (17/8/2026).
Raihansyah menjelaskan penutupan jalan diperkirakan berlangsung dengan dimulainya pekerjaan pemagaran.
Namun, ruas jalan tersebut nantinya tidak kembali dibuka setelah pekerjaan selesai karena akan menjadi bagian dari kawasan bandara.
”Perubahan akses yang dilakukan bukan hanya pengalihan lalu lintas sementara selama proyek berlangsung. Tapi,sebagian Jalan Tjilik Riwut yang berada dekat kawasan bandara akan ditutup secara permanen,” jelasnya.
Jalan Jaksa R. Soeprapto Jadi Jalur Pengganti
Untuk mengantisipasi perubahan akses tersebut, Pemkab Kotim menyiapkan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sebagai jalur pengganti.
Pengguna jalan dari arah Sampit nantinya dapat melewati Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, kemudian menuju Jalan Ir. Soekarno atau Lingkar Utara, sebelum kembali terhubung dengan Jalan Tjilik Riwut.
Raihansyah mengatakan, jarak dari muara Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto hingga pertigaan Jalan Tjilik Riwut-Jalan Ir. Soekarno sekitar 3 kilometer.
”Ke depannya Jalan Jaksa akan segera diperbaiki,” ujarnya.
Perbaikan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto menjadi bagian penting dari persiapan pemerintah sebelum penutupan permanen diberlakukan.
Jalan tersebut harus mampu menampung pergerakan masyarakat yang selama ini menggunakan akses Jalan Tjilik Riwut.
Selain menjadi jalur pengganti, ruas jalan tersebut juga dinilai memiliki fungsi konektivitas yang lebih luas bagi wilayah Baamang.
”Jalan ini juga menghubungkan Desa Kandan yang juga dipersiapkan untuk mendukung akses menuju wisata Pulang Hanibung dan Jalan Bangkirai Hutan Sagonta Kota Baamang,” kata Raihansyah.
Dengan perbaikan tersebut, pemerintah berharap jalur alternatif tidak hanya berfungsi sebagai pengganti akses Jalan Tjilik Riwut, tetapi juga membuka konektivitas menuju kawasan lain di wilayah Baamang.
Wabup Minta Pengguna Jalan Mulai Menyesuaikan
Wakil Bupati Kotim Irawati meminta masyarakat, khususnya pengguna jalan dengan rute Sampit–Palangka Raya maupun sebaliknya, mulai menyesuaikan perjalanan dengan rencana perubahan akses.
Ia meminta masyarakat tidak menunggu sampai penutupan diberlakukan untuk mencari jalur baru. Pengguna jalan diharapkan mulai mengenali rute alternatif yang disiapkan pemerintah.
”Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan dengan rute Sampit–Palangka Raya, agar dapat menyesuaikan perjalanan dan menggunakan jalur alternatif,” kata Irawati.
Pemerintah daerah meminta dukungan masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
”Perubahan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan dan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, sekaligus meningkatkan konektivitas serta pelayanan transportasi di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.
Irawati juga meminta pengguna jalan memperhatikan rambu-rambu dan mengikuti jalur yang diarahkan ketika pengalihan mulai diterapkan.
”Saya memohon pengertian dan kerja sama seluruh masyarakat untuk memperhatikan rambu-rambu serta mengikuti jalur yang telah diarahkan demi kelancaran dan keselamatan bersama,” pungkasnya. (hgn)
SAMPIT, kanalindependen.id – Pawai Pembangunan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak hanya disiapkan sebagai agenda perayaan rutin tahunan, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan keberagaman budaya dan pesan pembangunan daerah.
Tahun ini, pawai mengusung subtema “Merajut Keberagaman, Menggerakkan Ekonomi, Bersatu, Bangkit dan Sejahtera”.
Masyarakat, pelajar, instansi, dunia usaha hingga komunitas masih memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian karena pendaftaran peserta masih dibuka dan tidak dipungut biaya.
Pendaftaran dibuka hingga Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB. Hingga saat ini, tercatat 123 peserta telah mendaftarkan diri. Namun, jumlah tersebut belum final karena pendaftaran masih berlangsung.
Ketua Seksi Pawai Pembangunan Alang Arianto mengatakan, peserta yang sudah terdaftar berasal dari lima kategori.
”Untuk saat ini yang sudah mendaftar ada 123 peserta, terdiri dari 41 pejalan kaki umum, 38 peserta pejalan kaki pelajar, 15 peserta drum band, 21 peserta kendaraan hias, dan 8 peserta sepeda hias. Jumlah ini belum final dan masih akan terus bertambah sampai batas akhir pendaftaran 21 Agustus 2026,” kata Alang Arianto yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kotim, Senin (17/8/2026).
Alang mengatakan panitia telah membuka Pawai Pembangunan untuk berbagai kelompok masyarakat.
Ada lima kategori yang dapat diikuti, yakni kendaraan hias, pejalan kaki pelajar, pejalan kaki umum, sepeda hias pelajar, dan drum band.
Kategori kendaraan hias dapat diikuti OPD, kecamatan, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi, lembaga, komunitas maupun masyarakat umum.
Untuk kategori pejalan kaki, peserta berasal dari pelajar SMP dan SMA sederajat, mahasiswa, OPD, kecamatan, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi, lembaga, komunitas serta masyarakat umum.
Sementara kategori sepeda hias diperuntukkan bagi pelajar tingkat SD, SMP dan SMA sederajat.
Kategori terakhir adalah drum band yang juga terbuka bagi peserta sesuai ketentuan panitia.
Wajib Angkat Keberagaman dan Budaya
Subtema pawai menjadi bagian penting dalam konsep penampilan peserta. Setiap peserta tidak hanya dituntut ikut meramaikan kegiatan, tetapi juga harus menyesuaikan penampilan sesuai dengan tema “Merajut Keberagaman, Menggerakkan Ekonomi, Bersatu, Bangkit dan Sejahtera.”
”Khusus kendaraan hias, konsep yang ditampilkan wajib menggambarkan pembangunan Kotim yang berkelanjutan, sekaligus menampilkan ornamen khas Kotawaringin Timur dan budaya Nusantara,” ujar Alang.
Sementara, kendaraan hias diperbolehkan menggunakan kendaraan jenis pick-up. Panitia tidak memperbolehkan penggunaan truk, tronton maupun longbed.
”Setiap peserta kendaraan hias hanya diperbolehkan menggunakan satu kendaraan hias dan tidak boleh diikuti pejalan kaki pendamping,” ujarnya.
Selain itu, ada aturan khusus bagi peserta kendaraan hias. Kendaraan wajib mengikuti pawai sampai garis finis, kemudian dibariskan atau disusun di sekeliling Taman Kota Sampit untuk menjalani penilaian akhir oleh dewan juri.
Peserta baru diperbolehkan membubarkan diri setelah dinyatakan selesai oleh dewan juri.
Untuk peserta pejalan kaki, setiap regu maksimal terdiri dari 30 orang. Peserta diwajibkan mengusung subtema pawai serta menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara.
Sedangkan peserta sepeda hias maksimal terdiri dari tujuh sepeda dalam satu regu.
Tema yang dapat digunakan untuk sepeda hias antara lain Anggrek Tebu, Gayung Birang, Jelawat, pakaian adat dan nuansa merah putih.
Adapun kategori drum band mensyaratkan minimal 30 orang dalam satu regu. Penampilan drum band juga harus mengusung subtema pawai dengan memainkan lagu-lagu nasional dan atau lagu daerah.
Atraksi Maksimal Lima Menit
Panitia memberikan ruang bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas selama pawai.
”Peserta diperbolehkan melakukan atraksi di depan panggung kehormatan. Tetapi, durasinya dibatasi maksimal lima menit,” ujarnya.
Dalam barisan pejalan kaki juga terdapat larangan penggunaan kendaraan tertentu. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan Tosa maupun kendaraan bermotor, dengan pengecualian untuk gerobak.
“Setiap peserta juga diwajibkan menjaga ketertiban, kelancaran dan kesopanan selama mengikuti seluruh rangkaian pawai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alang menegaskan kepada para peserta dilarang membawa senjata tajam maupun mengikuti kegiatan dalam kondisi berada di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba.
“Peserta juga kami sarankan memainkan atau memperdengarkan musik bertema kemerdekaan maupun perjuangan selama mengikuti pawai. Bukan sound horeg yang mengganggu pendengaran penonton dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Materi yang ditampilkan peserta juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Peserta dilarang membawa atau mempertontonkan unsur partai politik, simbol LGBT, logo, lambang, gambar maupun tulisan yang mengandung unsur SARA, hoaks, pornografi, pornoaksi ataupun materi lain yang dianggap di luar kepatutan.
Seluruh peserta wajib mematuhi ketentuan dan arahan panitia di lapangan.
Nomor Peserta Bukan Urutan Keberangkatan
Peserta juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai nomor peserta. Nomor peserta yang diberikan panitia bukan merupakan nomor urut keberangkatan.
Nomor urut keberangkatan atau boarding pass akan diberikan oleh koordinator masing-masing kategori di lokasi keberangkatan berdasarkan urutan kedatangan peserta.
Karena itu, peserta diminta memperhatikan arahan koordinator kategori ketika berada di lokasi keberangkatan.
Dimulai Sabtu Pagi
Pawai Pembangunan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kotim akan dilaksanakan pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Persiapan peserta dimulai pukul 06.00 WIB, sedangkan start pawai dijadwalkan pukul 07.00 WIB hingga selesai.
”Urutan pemberangkatan telah ditetapkan panitia. Peserta pertama yang diberangkatkan adalah sepeda hias pelajar SD, SMP dan SMA sederajat,” jelasnya.
Selanjutnya pejalan kaki pelajar SMP dan SMA sederajat serta mahasiswa. Setelah itu, giliran pejalan kaki OPD, kecamatan, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi, lembaga, komunitas dan masyarakat umum.
Kategori terakhir yang diberangkatkan adalah kendaraan hias.
Sementara pemberangkatan drum band akan diatur tersendiri oleh panitia.
Pendaftaran Gratis hingga 21 Agustus
Bagi masyarakat atau kelompok yang ingin ikut serta, kesempatan mendaftar masih terbuka.
“Pendaftaran dan pengambilan nomor peserta dilayani Senin hingga Jumat, 6-21 Agustus 2026, pada pukul 08.00-15.00 WIB selama jam kerja. Bagi yang berminat ikut berpartisipasi bisa mendaftar mulai dari sekarang,” ujarnya.
Lokasi pendaftaran berada di Gedung E Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sampit.
Panitia hanya akan melayani pendaftaran sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB. Pendaftaran di luar ketentuan tersebut tidak akan dilayani.
Panitia juga tidak menggelar technical meeting. Karena itu, calon peserta yang membutuhkan penjelasan mengenai persyaratan maupun tata tertib teknis diminta berkoordinasi langsung dengan narahubung bagian pendaftaran.
Pawai Pembangunan tahun ini diarahkan menjadi panggung yang mempertemukan keberagaman budaya, kreativitas masyarakat dan pesan pembangunan daerah dalam satu rangkaian kegiatan.
“Pendaftaran gratis tidak dipungut biaya. Kami harap banyak peserta yang ikut berpartisipasi meramaikan Pawai Pembangunan yang dapat menghibur para penonton,” tandasnya. (hgn)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Gelombang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung kawasan perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memaksa Pasukan Gabungan Satgas Karhutla bekerja ekstra keras hingga malam hari.
Laporan Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Posko Bencana Karhutla dan Kekeringan Kotim hingga Selasa malam (18/8/2026) pukul 19.24 WIB mencatat sedikitnya 22 lokasi pemadaman dan pengerahan personel disebar secara bersamaan di dua kecamatan rawan, yakni Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.
Melihat besarnya sebaran titik api yang muncul secara serentak di berbagai sudut perkotaan dan keterbatasan armada di lapangan, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat karena belum seluruh laporan kebakaran dapat ditangani secara bersamaan.
Pihaknya atas nama Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya lantaran tidak dapat menangani semua kejadian yang terlapor akibat keterbatasan jangkauan dan personel.
“ Kami atas nama Posko Tanggap Darurat Bencana Kahutla dan Kekeringan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menangani semua kejadian yang terlapor kepada kami,” katanya.
Penanganan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berlangsung sengit, terutama di sepanjang koridor Jalan Moh. Hatta Lingkar Selatan. Di kawasan ini, pengerahan Regu 6, Regu 12, dan Regu 3 Back Up BPBD berhasil melokalisir lahan terbakar seluas lebih dari 4,7 hektare di sekitar Gang Kusuma, meski petugas harus bertarung dengan kendala minimnya sumber air dan lokasi yang masih menyisakan kepulan asap pekat. Selain Lingkar Selatan, pemadaman masif juga menyasar Jalan Panglima Hamdan, Jalan MT. Haryono Barat Perum Sriwijaya Asri 3, serta koridor Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 hingga Km 4 dekat kantor BPJS Ketenagakerjaan. Operasi pemadaman di Jalan HM. Arsyad depan gudang pupuk bahkan sempat terkendala oleh gangguan mesin pada armada Regu 12, yang menyebabkan sebagian titik api di area tersebut masih aktif membara.
Sementara itu di Kecamatan Baamang, amukan api menyasar kawasan pemukiman warga dan fasilitas umum. Regu 9 bersama personel Yon TP menerjunkan 17 personel di Jalan Bumi Raya 1, tepatnya kawasan Perum Citra Mandiri dan seberang Pesantren As-Syifa, untuk memadamkan lahan seluas lebih dari 1,2 hektare meski terhambat terbatasnya panjang selang pemadam.
Di tempat terpisah, Regu 1 BPBD menyisir kawasan Perumahan WMP 31 Jalan Yuliana, Jalan WMP 19, WMP 7, serta WMP 14. Kolaborasi masif Regu 3 dan Regu 4 BPBD dengan pengerahan 19 personel dan dua unit mobil tangki air berhasil memblokir pergerakan api agar tidak merembet mendekati bangunan rumah warga. Sebagian besar lokasi kini berada dalam fase pendinginan (overhaul), meski potensi api menyala kembali (re-ignition) tetap tinggi akibat karakter lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan.
Laporan operasional Pusdalops PB Kotim malam ini menyingkap dua kendala fatal yang konsisten memperlambat penetrasi penanganan karhutla perkotaan: minimnya pasokan air (water source deficit) dan kerentanan teknis armada (equipment failure). Pernyataan jujur dari Kalaksa BPBD Kotim mengenai ketidakmampuan menjangkau seluruh laporan warga serta adanya gangguan mesin unit pada Regu 12 di Jalan HM. Arsyad mengindikasikan bahwa kapasitas operasional Satgas sudah berada di titik nadir (overwhelmed).
Pemkab Kotim dan PDAM didesak segera memasang hidran darurat di sepanjang jalur utama seperti Jalan Mohammad Hatta Lingkar Selatan dan Jenderal Sudirman. Ketergantungan armada pada sumber air alami yang mengering memaksa mobil tangki membuang waktu hanya untuk menyuplai ulang air. Di sisi lain, kejadian trouble engine di tengah operasi pemadaman adalah alarm bahaya bagi kesiapan tempur Satgas. Disdamkarmat dan BPBD wajib menyiagakan mekanik mobile serta unit cadangan agar tidak ada titik api yang ditinggalkan dalam kondisi aktif akibat kendala teknis kendaraan. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mengalami eskalasi kritis. Rekapitulasi data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga Selasa (18/8/2026) mencatat total akumulasi lahan terbakar di bumi Habaring Hurung telah menembus angka 1.317,15 hektare dari 354 kejadian yang ditangani petugas sepanjang tahun ini.
Skala bencana yang masif ini berbanding lurus dengan tingginya aktivitas pemantauan satelit, di mana rekap hotspot BPBD Kotim hingga Selasa siang pukul 13.24 WIB mencatat sebanyak 3.840 titik panas terdeteksi mengepung seluruh wilayah kecamatan di Kotim.
Ancaman terbesar saat ini terkonsentrasi di wilayah selatan dan seberang perkotaan Sampit. Kecamatan Teluk Sampit menyumbang indikator hotspot tertinggi yang mencapai 829 titik.
Sementara itu, Kecamatan Seranau menjadi wilayah dengan kerusakan lahan terluas, yakni hangus hingga 703,50 hektare atau menyedot 53,41 persen dari total seluruh lahan terbakar di Kotim dengan sebaran 314 hotspot.
Di tempat lain, Kecamatan Kota Besi mencatatkan 551 hotspot dengan luas lahan terbakar 172,76 hektare (13,12 persen). Wilayah lainnya yang turut membara meliputi Mentaya Hilir Selatan dengan 434 titik dan 83,21 hektare lahan terbakar, Mentaya Hilir Utara dengan 397 titik, Baamang dengan 309 titik dan 122,11 hektare, Mentawa Baru Ketapang dengan 309 titik, serta Pulau Hanaut dengan luasan terbakar mencapai 82,65 hektare.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengaitkan luasan terukur tersebut dengan pergerakan cepat tim di lapangan, sekaligus mengingatkan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis.
“Data ini berdasarkan penanganan kejadian yang dilakukan petugas di lapangan dan merupakan area terukur saat kejadian berhasil ditangani,” ungkapnya, Selasa (18/8/2026).
Angka ini mengutamakan kecepatan sehingga masih dapat berubah sesuai kelengkapan data. Multazam menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menekan laju perluasan titik api dengan tidak membakar lahan serta segera melapor jika melihat indikasi asap, tanpa harus menunggu api membesar.
Tingginya akumulasi 3.840 hotspot yang berbanding lurus dengan hangusnya 1.317 hektare lahan adalah bukti bahwa strategi pencegahan di tingkat tapak belum mampu membendung laju pembersihan lahan secara sporadis.
Lonjakan hotspot di Teluk Sampit serta dominasi kerusakan di Seranau mengindikasikan bahwa wilayah gambut dalam pesisir dan seberang sungai sangat rentan menjadi penyumbang kabut asap pekat (haze) yang mengancam penerbangan Bandara H. Asan Sampit.
Tingginya angka titik panas di Seranau dan Teluk Sampit tidak bisa hanya mengandalkan satgas darat. BNPB dan BPBD Kalteng wajib memprioritaskan helikopter water bombing untuk memutus rantai api di lahan gambut dalam yang tidak terjangkau selang pemadam.
Di sisi lain, banyaknya hotspot di wilayah pertanian dan perkebunan pesisir harus ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan oleh Satreskrim Polres Kotim dan Gakkum KLHK guna menindak tegas pelaku pembakaran lahan secara sengaja.
SAMPIT, kanalindependen.id – Sebanyak 567 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sampit menerima remisi khusus dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 12 orang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana.
Kalapas Kelas IIB Sampit Muhammad Yani mengatakan, seluruh warga binaan yang diajukan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan tahun ini dinyatakan memenuhi persyaratan. Tidak ada pengajuan yang ditolak.
”Untuk sementara tidak ada yang ditolak. Semua yang diajukan mendapatkan remisi. Totalnya ada 567 warga binaan yang menerima remisi,” kata Muhammad Yani, Senin (17/8/2026).
Pemberian remisi tersebut merupakan remisi umum yang diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus.
Remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi ketentuan setelah melalui proses pengusulan dan verifikasi.
Yani menjelaskan ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi warga binaan untuk memperoleh remisi. Salah satunya telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya enam bulan.
Selain itu, warga binaan harus berkelakuan baik selama menjalani pidana, mengikuti program pembinaan dengan baik, serta tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin atau register F.
”Jadi, warga binaan yang mendapatkan remisi tidak pernah melakukan pelanggaran selama berada di lapas,” ujarnya.
364 Warga Binaan Kasus Narkotika
Dari 567 penerima remisi, sebanyak 203 orang masuk kategori remisi normal. Sementara 364 orang lainnya merupakan warga binaan yang mendapatkan remisi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Yani menyebut penerima remisi dari kedua kategori tersebut relatif berimbang, meski jumlah penerima yang terkait PP Nomor 99 Tahun 2012 lebih banyak.
”Untuk remisi normal ada 203 orang. Kemudian yang terkait PP Nomor 99 ada 364 orang, yang merupakan warga binaan kasus narkotika,” jelasnya.
Ia menegaskan, warga binaan yang tersangkut perkara narkotika tetap dapat memperoleh remisi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
”Bisa. Yang penting sudah menjalani pidana minimal enam bulan, berkelakuan baik, dan mengikuti program pembinaan,” kata Yani.
Sementara untuk perkara tindak pidana korupsi, tahun ini tidak terdapat warga binaannya di Lapas Sampit yang menerima remisi.
Yani menjelaskan, narapidana kasus korupsi tidak ditempatkan di Lapas Sampit karena penanganan perkara tersebut dialihkan ke Palangka Raya, baik dalam proses persidangan maupun penempatannya setelah menjalani pidana.
”Untuk kasus tipikor, sementara tidak ada di sini. Karena perkara tipikor dialihkan ke Palangka Raya, baik untuk proses persidangan maupun penempatannya di Lapas Palangka Raya atau Rutan Palangka Raya,” terangnya.
12 Orang Langsung Bebas
Dari ratusan warga binaan yang memperoleh remisi, sebanyak 12 orang mendapatkan pengurangan masa pidana hingga dinyatakan bebas.
Namun, satu dari 12 orang tersebut masih harus menjalani pidana subsider sehingga belum sepenuhnya dapat meninggalkan proses pemidanaan.
”Yang bebas ada 12 orang. Namun, satu orang masih harus menjalani pidana subsider,” ungkap Yani.
Lebih lanjut, Yani mengatakan pemberian remisi tidak sekadar menjadi pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi momentum bagi warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Yani berharap warga binaan yang telah mendapatkan remisi maupun yang nantinya bebas dapat diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan sosialnya.
”Harapan saya, mereka yang mendapatkan remisi dapat segera kembali ke masyarakat, diterima oleh keluarga dan lingkungan, serta mampu berintegrasi dengan baik,” katanya.
Ia juga berharap mereka dapat menjadi bagian yang aktif dan produktif dalam pembangunan serta tidak kembali melakukan tindak pidana.
Dibekali Keterampilan Sebelum Kembali ke Masyarakat
Selama menjalani masa pidana, warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mengikuti berbagai program pembinaan dan kegiatan kemandirian.
Sejumlah keterampilan diberikan sebagai bekal agar warga binaan memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.
”Selama di lapas, mereka juga telah dibekali kegiatan kemandirian, seperti perikanan, pertukangan, pengelasan, dan barbershop,” ujarnya.
Ia berharap keterampilan yang diperoleh selama berada di Lapas Sampit dapat benar-benar diterapkan setelah warga binaan kembali ke lingkungan masing-masing.
”Mudah-mudahan ilmu serta hal-hal positif yang diperoleh dapat diterapkan saat kembali ke masyarakat,” harapnya.
57 Warga Binaan Diajukan untuk Amnesti
Selain pemberian remisi kemerdekaan, Lapas Kelas IIB Sampit saat ini juga tengah mengajukan amnesti bagi sejumlah warga binaan.
Yani menyebut ada sekitar 57 orang yang diajukan untuk mendapatkan amnesti. Pengajuan tersebut masih dalam proses dan pihak lapas masih menunggu keputusan lebih lanjut.
”Saat ini juga sedang ada pengajuan amnesti. Sambil menunggu prosesnya, kurang lebih ada 57 orang yang kami ajukan,” katanya.
Namun, tidak semua perkara dapat diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Pengajuan hanya dilakukan terhadap warga binaan yang memenuhi kriteria serta persyaratan yang telah ditentukan.
”Untuk kasus-kasus dengan kriteria tertentu. Ada syarat-syarat dan jenis perkara yang tidak dapat diusulkan,” jelas Yani.
Penghuni 851 Orang, Pernah Tembus 1.019
Di sisi lain, jumlah warga binaan yang saat ini menghuni Lapas Kelas IIB Sampit masih jauh di atas kapasitas ideal. Saat ini jumlah warga binaan tercatat sebanyak 851 orang.
Jumlah tersebut memang telah mengalami penurunan dibandingkan kondisi tertinggi yang pernah terjadi selama Yani bertugas di Lapas Sampit. Pada 2025, jumlah warga binaan sempat mencapai 1.019 orang.
”Per hari ini, jumlahnya 851 orang. Pada tahun 2025 sempat mencapai 1.019 orang. Itu angka tertinggi selama saya bertugas di Lapas Sampit,” kata Yani.
Sementara berdasarkan hasil pengukuran ulang, kapasitas Lapas Sampit saat ini hanya sekitar 240 orang.
Dengan kondisi tersebut, jumlah penghuni saat ini masih lebih dari tiga kali lipat kapasitas ideal berdasarkan hasil pengukuran ulang.
Yani mengatakan pihaknya sedang mengusulkan perubahan kapasitas karena terdapat penambahan bangunan atau ruang baru di lingkungan Lapas Sampit.
Meski demikian, ketika ditanyakan apakah jumlah penghuni saat ini sudah mencapai tiga kali lipat kapasitas, Yani menegaskan bahwa angkanya belum sampai 300 persen.
”Setelah pengukuran ulang, kapasitasnya 240 orang. Saat ini kami sedang mengusulkan perubahan kapasitas karena ada penambahan bangunan atau ruang baru,” pungkasnya. (hgn)
