cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • Karhutla di Selatan Berpotensi Bawa Kabut Asap ke Sampit, Angin Melandai Bikin Asap Terperangkap

    Karhutla di Selatan Berpotensi Bawa Kabut Asap ke Sampit, Angin Melandai Bikin Asap Terperangkap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berpotensi membawa kabut asap hingga ke Kota Sampit.

    Kondisi tersebut diperburuk pola angin yang beberapa hari terakhir cenderung melandai sehingga menimbulkan asap tebal yang telah masuk ke kawasan perkotaan berpotensi terperangkap dan tidak bergerak menjauh.

    Kepala BMKG Kotim Mulyono Leonardo mengatakan, pola angin saat ini didominasi dari arah timur, tenggara, dan selatan yang bergerak menuju barat hingga utara.

    ”Secara umum, arah angin saat ini dominan berasal dari timur, tenggara, dan selatan, kemudian bergerak menuju barat hingga utara,” kata Mulyono saat diwawancara seusai rapat teknis penanganan karhutla di BPBD Kotim, Rabu (30/9/2026).

    Menurutnya, pola angin yang terjadi memungkinkan asap dari kejadian karhutla di wilayah selatan terbawa menuju Kota Sampit. Namun, Mulyono tidak menyebut seluruh kabut asap yang berada di Sampit dipastikan berasal dari selatan.

    ”Apabila terdapat titik panas yang menghasilkan asap di wilayah selatan Kota Sampit, asap tersebut berpotensi terbawa ke Kota Sampit. Hal itu dipengaruhi arah angin yang dominan berasal dari timur, tenggara, dan selatan,” jelasnya.

    Persoalan berikutnya muncul ketika asap telah mencapai kawasan perkotaan. Dalam beberapa hari terakhir, kecepatan angin justru cenderung melemah sehingga pergerakan asap menjadi terbatas.

    ”Salah satu indikasinya adalah asap kiriman. Selain itu, angin saat ini cenderung melemah, sehingga asap seolah terperangkap di wilayah kota,” ungkap Mulyono.

    Kondisi tersebut membuat kabut asap yang sudah masuk ke Sampit tidak mudah terdorong keluar.

    ”Beberapa hari terakhir, angin cenderung melandai. Kondisi itu menyebabkan tidak ada pergerakan signifikan yang membawa asap menjauh dari Kota Sampit,” ujarnya.

    Malam Hari Asap Berpotensi Terbawa, Siang Hari Tertahan

    Pola angin di Sampit juga berubah menurut waktu. Mulyono menjelaskan, angin pada malam hari dapat bertiup lebih kencang sehingga berpotensi membawa asap dari wilayah selatan menuju kota.

    Sebaliknya, pada pagi hingga siang hari, angin cenderung kembali tenang.

    ”Asap yang berasal dari wilayah selatan dapat terbawa angin yang cukup kencang pada malam hari,” katanya.

    ”Namun, pada pagi hingga siang hari, angin cenderung lebih tenang atau melandai. Akibatnya, asap yang sudah masuk ke wilayah kota menjadi tertahan atau terkurung di Kota Sampit,” lanjutnya.

    Secara rata-rata, angin dengan kecepatan lebih dari 15 km per jam memiliki kemampuan lebih besar membawa asap dari wilayah selatan menuju Sampit.

    Sedangkan angin yang hanya bergerak 0–5 km per jam tidak cukup signifikan untuk mengangkut asap menjauh.

    ”Berdasarkan rata-rata, angin dengan kecepatan di atas 15 km per jam berpotensi membawa asap dari wilayah selatan,” terang Mulyono.

    ”Sementara kondisi angin yang sedang melandai berkisar antara 0 hingga 5 atau 6 km per jam. Kecepatan tersebut tidak cukup signifikan untuk membawa asap menjauh,” tambahnya.

    Posisi Matahari Turut Memengaruhi Pola Angin

    Mulyono menjelaskan, kondisi angin yang melandai saat ini berkaitan dengan posisi semu Matahari yang berada di sekitar ekuator.

    ”Saat ini posisi semu Matahari berada di sekitar ekuator, sehingga angin cenderung lebih landai,” jelasnya.

    Sebelumnya, angin cenderung lebih kencang ketika posisi semu Matahari masih berada di utara ekuator. Memasuki September hingga November, posisi semu Matahari bergerak menuju selatan ekuator dan perubahan tersebut turut memengaruhi pola angin.

    ”Sebelumnya angin lebih kencang ketika posisi semu Matahari masih berada di utara ekuator. Dalam periode September hingga November, posisi semu Matahari bergerak menuju selatan ekuator. Kondisi tersebut turut memengaruhi pola angin yang lebih melandai,” katanya.

    El Niño Sangat Kuat hingga Awal 2027

    Kecepatan angin dan arah pergerakan angin yang terjadi di Kotim juga dipengaruhi El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

    Dalam rapat evaluasi penanganan karhutla, Selasa (29/9/2026), Mulyono memaparkan bahwa El Niño masih berada dalam kategori sangat kuat. BMKG memperkirakan fenomena tersebut bertahan hingga awal 2027.

    ”Berdasarkan analisis anomali suhu muka laut dasarian, nilainya masih sekitar 2,726. Kondisi itu mengindikasikan El Niño masih berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Niño akan bertahan hingga awal tahun 2027,” paparnya.

    IOD juga diperkirakan masih berada pada fase positif hingga awal 2027.

    ”Kemudian, berdasarkan indeks Indian Ocean Dipole atau IOD, BMKG memprediksi IOD masih berada pada fase positif hingga awal tahun 2027,” ujarnya.

    Kombinasi kedua fenomena tersebut berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah dan Kotim.

    ”Kombinasi El Niño dan IOD positif akan berdampak signifikan terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia, terutama Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur,” tegas Mulyono.

    20 Hari Hampir Tanpa Hujan

    Gambaran kondisi kering terlihat dari analisis curah hujan 20 hari terakhir. BMKG mencatat curah hujan di Kotim berada pada kategori sangat rendah, hanya sekitar 0–20 milimeter.

    ”Berdasarkan analisis curah hujan 20 hari terakhir, curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Timur berada dalam kategori sangat rendah, sekitar 0 sampai 20 milimeter,” ungkapnya.

    Hujan memang terpantau di sejumlah titik bagian tengah Kotim, tetapi BMKG mencatat sebagian besar hujan tersebut merupakan hasil operasi modifikasi cuaca.

    ”Ada beberapa titik hujan di bagian tengah Kotawaringin Timur, tetapi sebagian besar merupakan hasil operasi modifikasi cuaca,” katanya.

    Sementara hasil pemantauan hari tanpa hujan menunjukkan sejumlah kawasan utara dan selatan Kotim telah mengalami periode kering lebih dari 60 hari.

    ”Pada pemantauan anomali hari tanpa hujan, wilayah yang mendapat hujan terlihat berada di bagian tengah. Sementara sejumlah titik di utara dan selatan berwarna merah muda hingga merah, yang menunjukkan tidak menerima hujan selama lebih dari 60 hari,” jelas Mulyono.

    306 Hotspot, Risiko Kebakaran Kembali Naik

    Di tengah kondisi kering tersebut, titik panas masih tersebar di Kotim. BMKG mendeteksi sekitar 306 hotspot pada 29 September, dengan konsentrasi masih dominan di wilayah selatan.

    ”Untuk hotspot hari ini, terdeteksi sekitar 306 titik. Jumlah itu mulai berkurang dibandingkan hari sebelumnya, tetapi titik panas masih dominan berada di wilayah selatan,” kata Mulyono.

    Potensi kemudahan terbakar pada 29 September masih cukup tinggi. Kondisi itu diperkirakan menurun pada 30 September dan 1 Oktober, sebelum kembali meningkat pada 2–5 Oktober.

    ”Potensi kemudahan terbakar pada 29 September masih cukup tinggi. Pada 30 September dan 1 Oktober diperkirakan berkurang, tetapi kembali meningkat pada 2 hingga 5 Oktober,” paparnya.

    Peluang pembentukan awan hujan di Kalimantan Tengah juga masih kecil hingga 5 Oktober.

    ”Berdasarkan potensi pertumbuhan awan kumulus pada 29 September hingga 5 Oktober, peluang pembentukan awan hujan signifikan di Kalimantan Tengah masih sangat kecil,” ujarnya.

    Potensi pertumbuhan awan yang lebih besar justru berada di Kalimantan Barat dan wilayah utara Kalimantan.

    Peluang Awan 50–70 Persen Jadi Dasar OMC

    Meski peluang hujan secara umum rendah, terdapat jendela waktu yang masih memungkinkan terbentuknya awan. Pada 29 September hingga 1 Oktober, peluang pertumbuhan awan diperkirakan mencapai 50–70 persen.

    ”Pada 29 September, 30 September, dan 1 Oktober, terdapat potensi pertumbuhan awan dengan peluang sekitar 50 hingga 70 persen,” jelas Mulyono.

    Potensi tersebut menjadi salah satu dasar tim operasi modifikasi cuaca melakukan penyemaian awan.

    Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi tim operasi modifikasi cuaca untuk melakukan penyemaian awan,” katanya.

    Namun, peluang tersebut diperkirakan kembali menurun mulai 1 hingga 5 Oktober.

    ”Mulai 1 hingga 5 Oktober, potensi pertumbuhan awan diperkirakan kembali berkurang. Karena itu, risiko kebakaran berpotensi meningkat lagi,” tegasnya.

    Untuk 30 September dan 1 Oktober, BMKG masih memperkirakan peluang curah hujan lebih dari 0,5 hingga 20 milimeter. Setelah itu, peluang hujan kembali rendah.

    Musim Hujan Bergerak dari Utara ke Selatan

    Proyeksi BMKG menunjukkan musim hujan di Kotim tidak datang serentak. Wilayah utara diperkirakan lebih dahulu mengalami transisi, kemudian bergerak menuju wilayah tengah dan Sampit, sebelum mencapai kawasan selatan.

    Pada Oktober, curah hujan wilayah selatan diperkirakan masih rendah, sekitar 50–100 milimeter. Wilayah tengah diperkirakan menerima 100–150 milimeter, sedangkan wilayah utara berada pada kisaran 150–200 milimeter.

    ”Musim hujan diperkirakan datang dari wilayah utara menuju selatan, dengan wilayah selatan dan kawasan Teluk Sampit menjadi salah satu daerah yang terakhir memasuki musim hujan,” ujar Mulyono.

    Memasuki November, sebagian besar Kotim diperkirakan mulai mengalami awal musim hujan dengan curah hujan kategori menengah sekitar 150–200 milimeter per bulan. Namun, sifat hujannya masih dipengaruhi El Niño dan IOD positif.

    ”Namun, sifat hujannya diperkirakan masih di bawah normal karena pengaruh El Niño dan IOD positif,” katanya.

    Ketika ditanya mengenai waktu datangnya hujan pada November, Mulyono menjelaskan bahwa angka curah hujan tersebut merupakan akumulasi satu bulan.

    ”Ini merupakan akumulasi satu bulan,” jawabnya.

    Menurut Mulyono, peluang hujan pada awal November tetap ada, meskipun intensitasnya diperkirakan belum seperti kondisi normal.

    ”Ada kemungkinan besar terjadi hujan pada awal bulan, Bapak. Namun, curah hujan diperkirakan tetap berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena El Niño dan IOD positif masih memengaruhi kondisi atmosfer,” jelasnya.

    Awal Musim Hujan Berbeda Tiap Wilayah

    BMKG memperkirakan wilayah utara Kotim mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober. Wilayah tersebut masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 8.

    ”Wilayah utara yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 8 diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober,” terang Mulyono.

    Selanjutnya, Zona Musim Kalimantan Tengah 9 diperkirakan memasuki awal musim hujan pada dasarian III Oktober atau sekitar akhir Oktober.

    ”Pada periode itu diperkirakan sudah mulai terjadi masa transisi dengan hujan awal,” katanya.

    Sampit dan sejumlah wilayah di sekitarnya, termasuk Baamang, Ketapang, Seranau, Mentawa Baru Hilir dan Mentawa Baru Hulu, diperkirakan memasuki awal musim hujan pada dasarian I November.

    Sementara kawasan selatan menjadi wilayah yang paling akhir. Sebagian wilayah yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 13 diperkirakan baru memasuki awal musim hujan pada November.

    ”Wilayah yang paling akhir memasuki awal musim hujan adalah sebagian kawasan selatan, yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 13. Daerah ini diperkirakan baru memasuki awal musim hujan pada November. Karena itu, wilayah selatan masih menjadi kawasan yang perlu diwaspadai,” tegasnya.

    Hujan Belum Otomatis Menandai Musim Hujan

    Mulyono menegaskan, munculnya hujan sesekali belum dapat langsung dijadikan patokan bahwa suatu wilayah telah memasuki musim hujan.

    BMKG menetapkan awal musim hujan berdasarkan akumulasi curah hujan yang mencapai ambang tertentu secara berurutan.

    ”Penentuan awal musim hujan dilakukan dengan melihat akumulasi curah hujan. Apabila curah hujan mencapai lebih dari 50 milimeter per dasarian dan berlangsung secara berurutan, wilayah tersebut dapat dinyatakan memasuki musim hujan,” jelasnya.

    Dasarian merupakan periode 10 harian dalam satu bulan, yakni dasarian I tanggal 1–10, dasarian II tanggal 11–20, dan dasarian III tanggal 21 hingga akhir bulan.

    Dengan parameter tersebut, masa transisi di Kotim diperkirakan berlangsung secara bertahap dari utara menuju selatan.

    Puncak Musim Hujan Januari 2027

    BMKG memperkirakan puncak musim hujan Kotim terjadi pada Januari 2027. Sifat hujan diproyeksikan normal di wilayah tengah, sementara bagian utara dan selatan berpotensi berada pada kategori di atas normal.

    ”Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2027. Sifat hujan diperkirakan normal di wilayah tengah, sedangkan bagian utara dan selatan dapat berada pada kategori di atas normal,” kata Mulyono.

    Namun, musim hujan tahun ini diperkirakan berlangsung lebih singkat sekitar tiga dasarian atau 30 hari dibandingkan kondisi normal.

    ”Durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek sekitar tiga dasarian atau 30 hari. Artinya, musim hujan datang lebih lambat dibandingkan kondisi normal,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut membuat Oktober masih menjadi periode penting dalam penanganan karhutla, khususnya di kawasan yang belum memperoleh hujan memadai. Wilayah selatan menjadi perhatian karena diperkirakan paling akhir memasuki musim hujan, sementara titik panas masih dominan berada di kawasan tersebut.

    Pada saat yang sama, arah angin dari selatan menuju utara membuka potensi asap dari kejadian karhutla terbawa ke Sampit.

    Ketika kecepatan angin kemudian melemah, asap yang telah mencapai kawasan kota berpotensi bertahan lebih lama karena tidak terdorong keluar secara signifikan.

    Mulyono menegaskan, kondisi cuaca tersebut perlu menjadi bagian dari perhitungan penanganan karhutla Kotim hingga memasuki periode musim hujan.

    ”BMKG memperkirakan El Niño dan IOD positif masih bertahan hingga awal 2027,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Mesin Alkon dan Selang Langka, BPBD Kotim Berburu Peralatan hingga Luar Daerah

    Mesin Alkon dan Selang Langka, BPBD Kotim Berburu Peralatan hingga Luar Daerah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebutuhan mesin alkon dan selang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih belum terpenuhi.

    BPBD Kotim bahkan harus memburu peralatan hingga Banjarmasin, Palangka Raya, Surabaya dan Jakarta karena stok di pasaran cepat habis diborong daerah lain yang juga sedang menghadapi karhutla.

    ”Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa rekanan. Sebelumnya kami sempat mendapatkan barang. Namun, untuk pengadaan berikutnya, barang cukup sulit diperoleh karena karhutla tidak hanya terjadi di Kotim. Semua kabupaten dan kota yang menghadapi karhutla juga sedang memesan perlengkapan yang sama,” kata Imam Subekti, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Selasa (29/9/2026).

    BPBD berharap dalam satu atau dua hari berikutnya kembali mendapatkan tambahan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan pemadaman di lapangan.

    ”Kami memiliki anggaran, tetapi barangnya tidak tersedia. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ke depan kami bisa mendapatkan tambahan barang, termasuk selang, alkon, nozzle, dan perlengkapan lainnya,” ujarnya.

    Dalam rapat lanjutan pembahasan teknis penanganan karhutla di BPBD Kotim, Imam melaporkan update terkait jumlah ketersediaan peralatan pemadam.

    ”Ada tambahan kedatangan 20 unit alkon dan tambahan 7 profil tank sehingga total yg tersedia 28 profil tank. Selang masih menunggu kedatangan. Peralatan pemadaman yang ada diharapkan dapat memaksimalkan upaya pemadaman hingga proses pendinginan,” ujar Imam Subekti, Rabu (30/9/2026).

    Upaya mendapatkan peralatan dilakukan melalui berbagai jalur. BPBD tidak hanya mendatangi toko, tetapi juga mencari melalui penjual daring.

    Namun, cara tersebut belum menjamin barang bisa diperoleh karena kebutuhan terhadap peralatan karhutla terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah.

    ”Penjual daring juga tidak semuanya mampu menyediakan barang karena banyak daerah lain yang juga memerlukan peralatan tersebut,” jelas Imam.

    Ia mencontohkan pencarian selang yang dilakukan seorang rekannya ke Palangka Raya. Saat hendak berangkat, informasi yang diterima menyebutkan masih tersedia sekitar 50 unit.

    Namun, ketika tiba di Palangka Raya, stok tersebut sudah dibeli pihak lain.

    ”Saat akan berangkat, stoknya masih ada sekitar 50 unit. Namun, ketika tiba di sana, berkurang 43 karena barangnya sudah dibeli pihak lain,” ungkapnya.

    Upaya pencarian alat pemadaman khsusunya mesin alkon dan selang sudah diupayakan sejak status tanggap darurat diaktifkan.

    ”Pencarian sudah dilakukan ke berbagai daerah. Namun, daerah lain juga mencari barang yang sama. Jadi, siapa yang lebih dulu mendapatkan barang dan memperoleh kepastian ketersediaan, itu yang bisa melakukan pembelian,” katanya.

    Pengadaan Tak Bisa Asal Beli

    Dalam kondisi tanggap darurat, kepastian waktu pengiriman menjadi pertimbangan utama BPBD. Imam mengatakan pihaknya tidak berani membeli barang apabila dealer atau rekanan tidak dapat memastikan kapan peralatan tersebut tiba.

    ”Karena ini dalam masa tanggap darurat, kami tidak berani membeli jika tidak ada kepastian waktu pengiriman. Pengadaan harus bisa dipastikan tiba dalam masa tanggap darurat,” tegasnya.

    Imam mencontohkan pengadaan trailer yang diserahkan Bupati Kotim kepada BPBD pada Sabtu (26/9/2026) lalu.

    ”Contohnya pengadaan trailer yang diserahkan Bupati kepada BPBD pada Sabtu. Kami memesan pada Rabu dan barang tiba pada Sabtu, sehingga waktunya sekitar empat hari,” jelasnya.

    Menurut Imam, apabila dealer hanya menyatakan barang tersedia tetapi tidak mampu memberikan kepastian waktu pengiriman, BPBD tidak dapat mengambil risiko melakukan pembelian.

    ”Kalau dealer menyatakan ada barang tetapi tidak bisa menjamin waktu penyediaannya, kami tidak bisa mengambilnya. Masa tanggap darurat terbatas. Setelah lewat masa itu, pengadaan tidak bisa lagi dilakukan dengan mekanisme tersebut,” katanya.

    Stok Alkon Tinggal Satu

    Kelangkaan peralatan juga tercermin dari stok alkon yang tersisa di BPBD. Dari empat unit yang tersedia, tiga di antaranya langsung disalurkan untuk kebutuhan pemadaman.

    ”Kebutuhan dari pemerintah kecamatan dan relawan masih cukup banyak. Kami belum bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Imam ketika ditanya apakah bantuan peralatan yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan.

    Karena stok terbatas, BPBD harus selektif menentukan lokasi penerima.

    ”Kami harus selektif dalam menyalurkan peralatan yang tersedia. Hari ini, stok alkon tersisa empat unit. Dua unit diberikan kepada Seranau dan satu unit kepada MPA, sehingga tersisa satu unit,” ungkapnya.

    BPBD berharap tambahan peralatan segera masuk agar distribusi kepada wilayah yang membutuhkan dapat kembali dilakukan.

    ”Mudah-mudahan besok ada lagi barang yang masuk,” tambah Imam.

    Ia menjelaskan alkon memiliki fungsi penting dalam sistem suplai air untuk pemadaman. Mesin tersebut digunakan untuk menyedot air ke profil tank, sebelum kemudian air disalurkan dari profil tank ke mobil pemadam.

    Untuk pengadaan baru, BPBD memiliki sekitar 31 unit alkon. Namun, seluruhnya sudah digunakan atau didistribusikan dalam penanganan karhutla.

    ”Alkon yang dimiliki jumlahnya puluhan unit, tetapi sebagian besar sudah didistribusikan ke kecamatan, MPA, OPD yang membutuhkan, serta tim atau regu pemadam,” katanya.

    Imam tidak dapat menyebutkan secara pasti total keseluruhan alkon yang menjadi aset BPBD karena sebagian sudah tersebar di berbagai lokasi.

    ”Jumlah keseluruhan yang tersimpan di gudang, saya tidak hafal. Yang saya ingat adalah pengadaan baru, yakni sekitar 31 unit. Barang yang ada juga sudah tersebar dan digunakan,” ujarnya.

    Sejumlah alkon bahkan sudah melekat pada delapan mobil BPBD. Sementara alkon lainnya digunakan tim suplai dan personel yang berjaga di sejumlah titik, antara lain di Jalan Wengga, Kawasan Bandara, Pertamina, KPT, KP3 dan KPM.

    ”Seluruhnya merupakan aset BPBD,” tegasnya.

    Pengadaan Baru Hanya 43 Selang

    Keterbatasan juga terjadi pada selang pemadam. Dalam pengadaan baru, BPBD hanya memperoleh 43 unit, sedangkan kebutuhan lainnya masih mengandalkan stok lama.

    ”Untuk selang, pengadaan baru kami hanya memperoleh 43 unit. Selebihnya masih menggunakan selang lama,” kata Imam.

    Pengadaan selang tersebut menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Namun, jumlah keseluruhan selang yang tersedia saat ini tidak dapat dipastikan karena telah tersebar di sejumlah lokasi.

    ”Jumlah total selang belum dapat dipastikan karena barang telah didistribusikan ke sejumlah lokasi,” jelasnya.

    Sumur Bor Butuh Hingga Sebulan

    Persoalan sarana pendukung karhutla tidak hanya terjadi pada mesin dan perlengkapan pemadaman. Kebutuhan sumber air melalui sumur bor juga menjadi tantangan.

    ”Yang langka adalah sarana dan prasarana pendukung. Termasuk kebutuhan sumur bor,” kata Imam.

    Menurutnya, sumur bor memang dapat dibuat, tetapi pengerjaan sumur dalam membutuhkan waktu cukup lama. Terlebih kedalaman pengeboran sangat bergantung pada kondisi titik air.

    ”Kalau yang dibutuhkan adalah sumur dalam, pengerjaannya tidak bisa cepat. Untuk sumur dalam, paling cepat membutuhkan waktu sekitar tiga minggu sampai satu bulan hingga bisa beroperasi,” jelasnya.

    Kedalamannya dapat mencapai 80 meter, 90 meter, 100 meter atau lebih.

    ”Kedalamannya bisa 80 meter, 90 meter, 100 meter, atau lebih, tergantung titik air,” ujarnya.

    Dari pekerjaan yang dilakukan BPBD, baru tiga titik sumur bor yang siap. Lokasinya berada di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Pustu Pasir Putih di wilayah Perumahan Pandawa.

    ”Dari BPBD, yang sudah siap baru tiga titik,” ungkap Imam.

    Sementara itu, pengerjaan sumur bor juga dilakukan pihak lain. Imam menyebut ada pekerjaan dari pihak Dandim dan informasi pengerjaan dari pihak Kapolres, tetapi datanya belum disampaikan kepada BPBD.

    ”Di pihak Dandim ada pengerjaan, tetapi datanya belum disampaikan kepada kami. Dari pihak Kapolres juga ada informasi soal pengerjaan,” katanya.

    Jumlah titik sumur bor masih berpotensi bertambah apabila pekerjaan di Bagendang selesai.

    ”Apabila pengerjaan di Bagendang selesai, jumlahnya kemungkinan akan bertambah,” tambahnya.

    306 Hotspot Terdeteksi

    Keterbatasan peralatan berlangsung ketika aktivitas kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah Kotim. Imam menyebut terdapat 306 titik panas per 29 September 2026.

    Dari jumlah tersebut, 23 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 279 titik sedang dan empat titik tinggi.

    ”Hari ini terdapat 306 titik panas. Rinciannya, 23 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 279 titik sedang, dan empat titik tinggi,” kata Imam.

    Untuk kawasan dalam kota, pada hari sebelumnya terdapat sekitar 15 kejadian kebakaran.

    Sementara, sejumlah lokasi yang masih ditangani antara lain di Lingkar Utara, Eka Bahurui, Bagendang, Seranau, Mentaya Seberang, Satiruk dan Pulau Hanaut.

    ”Sebagian kejadian baru dan sebagian kejadian lanjutan dari hari sebelumnya,” jelasnya.

    Di Eka Bahurui, misalnya, kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 20.30 WIB pada malam sebelumnya dan masih berlangsung hingga pagi.

    ”Saya sempat memeriksa kondisi di lapangan sebelum berangkat,” ujar Imam.

    Di Seranau, Mentaya Seberang, kebakaran sebelumnya sudah dilakukan pemadaman. Namun, diduga masih ada bara atau titik api yang kembali muncul.

    ”Di Seranau, Mentaya Seberang, sebelumnya sudah dilakukan pemadaman. Namun, diduga masih terdapat bara atau titik api yang kembali muncul,” katanya.

    Kondisi serupa terjadi di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut yang telah berlangsung sejak sehari sebelumnya.

    ”Tim dari Polres, Kodim, Korem dan Lion dalam beberapa hari terakhir sudah dikerahkan untuk menangani pemadaman di wilayah Pulau Hanaut,” ujarnya.

    Selain itu, penanganan pemadaman di areal Kota Sampit masih ditangani secara berkelanjutan

    ”Di perkotaan tetap ditangani pemadaman hingga pendinginan,” ujar Imam.

    Konsentrasi penanganan juga diarahkan ke sekitar kawasan Bandara. Sejumlah kebakaran di Jalan Jaksa Agung, Jalan Tjilik Riwut hingga arah Kandan disebut turut menyumbang asap ke sekitar bandara, termasuk yang berdampak ke Desa Ganepo dan Seranau.

    Imam mengungkapkan dari sejumlah kejadian karhutla, penanganan di Pulau Hanaut menjadi salah satu operasi yang membutuhkan upaya lebih karena titik kebakaran berada jauh dari akses sungai.

    ”Seperti di Pulau Hanaut itu masuknya tujuh kilometer jalan kaki dari pinggir sungai. Itu ditangani secara berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Peralatan pemadaman juga harus dibawa menggunakan klotok untuk mencapai lokasi.

    ”Peralatan pemadaman dibawa menggunakan klotok, semua pembiayaan dari BPBD,” katanya.

    Untuk kebutuhan sumber air, BPBD mendapatkan dukungan dari PT RMU dan pemerintah desa setempat.

    ”Untuk sumber air ada bantuan dari PT RMU dan pemerintah desa setempat,” tambahnya.

    Water Bombing Terkendala Jarak Pandang

    Upaya pemadaman melalui udara juga telah dilakukan di Desa Rawa Sari dan Baamang Hulu. Namun, operasi water bombing belum dapat berjalan karena kondisi jarak pandang tidak memenuhi batas yang diperlukan.

    ”Water bombing sudah dilakukan di Desa Rawa Sari dan Baamang Hulu. Namun, karena visibilitas masih 800 meter belum bisa operasional,” kata Imam.

    Menurutnya, water bombing membutuhkan jarak pandang minimal 4.800 meter.

    ”Water bombing minimal jarak pandang 4.800 meter. Jarak pandang ini yang jadi kendala, water bombing tidak bisa dilakukan,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Sumur Bor Jadi Solusi Jangka Panjang Karhutla, Kajari Kotim Ingatkan Anggaran Tetap Taat Koridor Hukum

    Sumur Bor Jadi Solusi Jangka Panjang Karhutla, Kajari Kotim Ingatkan Anggaran Tetap Taat Koridor Hukum

    SAMPIT, kanalindependen.id – Penyediaan sumur bor di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi persoalan sumber air yang berulang setiap musim kering di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Rencana tersebut mendapat perhatian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotim Edwin Ignatius Beslar yang mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran penanganan karhutla tetap dilaksanakan sesuai dasar administrasi dan koridor hukum.

    Persoalan sumber air menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kotim.

    Karena itu, sumur bor yang dibangun di lokasi rawan tidak hanya diharapkan membantu saat status tanggap darurat berlangsung, tetapi juga tetap tersedia dan terpelihara ketika kebakaran kembali terjadi pada musim kemarau berikutnya.

    Edwin mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim dalam menyampaikan kondisi penanganan karhutla, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar serta anggaran daerah yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat.

    Dengan perpanjangan status tanggap darurat, Pemkab Kotim harus memiliki landasan administrasi yang lengkap.

    Laporan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu dokumen penting yang harus dilampirkan sebagai dasar penerbitan keputusan perpanjangan status.

    ”Kalau status tanggap darurat ini diperpanjang, administrasinya harus lengkap. Dasarnya harus jelas, termasuk laporan BMKG yang menjadi dasar perpanjangan,” ujar Edwin saat memberikan masukan dan saran dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).

    Kajari juga mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan anggaran penanganan karhutla untuk menyediakan sumur bor dan pompa di lokasi yang selama ini berulang kali mengalami kebakaran.

    Menurutnya, kebutuhan tersebut relevan karena persoalan di lapangan tidak hanya menyangkut jumlah personel dan peralatan pemadaman. Ketersediaan sumber air yang dekat dengan titik kebakaran juga menentukan efektivitas penanganan.

    Edwin mendorong agar sumur bor yang dibangun tidak berhenti sebagai fasilitas yang hanya digunakan selama masa tanggap darurat.

    ”Aspek pemeliharaan juga harus dipikirkan sejak awal, termasuk bagaimana pompa dan perlengkapannya dijaga agar tetap berfungsi ketika sewaktu-waktu diperlukan,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Halikinnor menjelaskan bahwa penggunaan anggaran penanganan karhutla tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

    Selain dukungan pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar, Pemkab Kotim memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kondisi darurat.

    Selama status tanggap darurat masih berlaku, anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.

    Termasuk penyediaan selang, pompa, sumber air dan sumur bor pada lokasi yang memang membutuhkan.

    ”Selama status darurat ini masih berlaku, kita bisa melakukan kegiatan yang memang dibutuhkan untuk penanganan karhutla. Termasuk sumur bor, pengadaan mesin alkon, selang, pompa dan kebutuhan lainnya,” kata Halikinnor.

    Namun, Halikinnor menegaskan status tanggap darurat tidak boleh diperpanjang hanya untuk mengejar penggunaan anggaran atau pengadaan barang.

    Perpanjangan yang disepakati dalam rapat tersebut hanya berlaku 1 hingga 15 Oktober 2026. Jika hujan turun dengan intensitas yang cukup, titik api berkurang dan kondisi darurat berakhir, pemerintah tidak boleh mempertahankan status tersebut hanya karena masih ada anggaran yang belum digunakan.

    ”Kalau hujan turun dan kondisi sudah membaik, jangan sampai kita memperpanjang status hanya untuk pengadaan. Itu tidak boleh. Dalam kondisi darurat pun tetap ada koridor dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jangan sampai niat membantu justru membuat kita semua terkena persoalan hukum,” tegasnya.

    Persoalan sumur bor tidak hanya berkaitan dengan anggaran. Ketersediaan tenaga ahli untuk melakukan pengeboran juga menjadi kendala.

    Halikinnor mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya mencari tenaga yang memiliki kemampuan melakukan pengeboran, tetapi jumlahnya terbatas. Selain itu, pengeboran juga tidak selalu menghasilkan sumber air.

    Kondisi tersebut terlihat dari pengeboran di sejumlah lokasi. Bahkan, salah satu pengeboran di Bagendang Tengah telah mencapai kedalaman sekitar 15 hingga 16 meter, tetapi sumber air belum ditemukan.

    ”Masalah kita sekarang tenaga untuk mengebor itu terbatas. Kita sudah mencari orangnya, tetapi tidak mudah. Pengeboran juga belum tentu dapat air. Ada yang sudah dibor cukup dalam, tetapi airnya belum ditemukan,” jelasnya.

    Karena itu, Halikinnor meminta camat, relawan, pemerintah desa dan masyarakat ikut membantu menginventarisasi tenaga yang memiliki keahlian melakukan pengeboran sumur.

    Data tersebut nantinya disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim sehingga ketika kebutuhan pengeboran muncul, pemerintah tidak lagi kesulitan mencari tenaga yang dapat bekerja di lapangan.

    Wilayah yang menjadi perhatian antara lain, di Kecamatan Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Seranau dan sejumlah kawasan lain yang memiliki riwayat kebakaran berulang.

    Menurut Halikinnor, lokasi yang berulang kali terbakar seharusnya dipetakan dan disiapkan sumber airnya sebelum musim kemarau tiba. Pemerintah tidak boleh kembali mencari sumber air dari awal setiap kali kebakaran terjadi.

    ”Kalau kita sudah tahu tempatnya berulang kali terbakar, ya kita siapkan dari sekarang. Jangan setiap terjadi kebakaran baru kita sibuk mencari sumur, mencari air dan mencari peralatan,” ujarnya.

    Selain membangun sumur baru, pemeliharaan terhadap sumur yang telah tersedia juga menjadi perhatian.

    Halikinnor tidak ingin fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah kemudian tidak terawat dan akhirnya tidak dapat digunakan ketika dibutuhkan.

    Ia menyebut pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa jumlah sumur yang banyak tidak otomatis menjamin ketersediaan sumber air untuk pemadaman. Tanpa pemeliharaan, fasilitas tersebut dapat rusak atau tidak berfungsi.

    Karena itu, sumur yang telah dibangun pada tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya perlu didata dan dipastikan kondisinya. Pemeliharaannya dapat menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah berikutnya.

    ”Jangan sampai kita bangun banyak sumur, tetapi setelah itu tidak ada yang merawat. Ketika kebakaran datang lagi, sumurnya sudah tidak bisa digunakan,” katanya.

    Untuk lokasi yang memiliki sumber air cukup besar, pemerintah juga dapat membangun fasilitas yang lebih permanen. Sumur dapat dilengkapi konstruksi yang lebih kuat, pagar dan penanda agar mudah ditemukan serta terlindungi.

    Pemeliharaan fasilitas tersebut dapat melibatkan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Cipta Karya.

    ”Kalau sumber airnya memang bagus dan besar, jangan hanya dibuat untuk keadaan darurat. Bisa kita buat permanen, diberi semen, dipagar dan diberi tanda. Jadi ketika dibutuhkan, kita tahu tempatnya dan fasilitasnya tetap ada,” jelas Halikinnor.

    Kebutuhan sumber air tersebut menurutnya tidak hanya berlaku untuk kawasan yang jauh dari pusat kota. Kawasan permukiman juga perlu memiliki fasilitas penunjang untuk menghadapi kondisi darurat.

    Halikinnor meminta pengawasan pembangunan perumahan diperketat, terutama terkait kewajiban pengembang menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

    Ia menilai kawasan perumahan semestinya tidak hanya menyediakan bangunan rumah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan fasilitas pendukung, termasuk sumber air yang dapat digunakan untuk menghadapi kebakaran.

    Pengembang yang belum memenuhi kewajiban PSU juga diminta tidak mendapatkan izin sebelum persyaratan tersebut dipenuhi.

    ”Kalau PSU-nya belum selesai, jangan diberikan izin. Kita harus lihat juga kebutuhan airnya. Di kawasan perumahan bisa disiapkan sumur bor, hidran atau reservoir,” ujarnya.

    Halikinnor turut menyinggung adanya indikasi pembakaran lahan di sekitar kawasan perumahan yang diduga dilakukan untuk menghindari biaya pembersihan lahan.

    Ia menegaskan, indikasi tersebut tidak bisa langsung menjadi dasar untuk menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Namun, pola tersebut tetap harus menjadi perhatian karena pembakaran lahan untuk kepentingan tertentu dapat menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.

    ”Kita tidak bisa langsung menuduh. Tetapi kalau ada indikasi lahan dibakar supaya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan, ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai kepentingan pribadi justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

    Untuk kawasan perkotaan, Halikinnor juga mendorong penyediaan sumur bor dan hidran yang memiliki fungsi rutin. Dengan begitu, fasilitas tersebut tidak hanya dibuka ketika terjadi karhutla, tetapi tetap digunakan dan dirawat dalam kondisi normal.

    Air dari sumur bor, misalnya, dapat digunakan untuk penyiraman tanaman di sepanjang jalan atau kebutuhan air lainnya. Pemanfaatan rutin tersebut sekaligus menjaga agar fasilitas tidak terbengkalai.

    Dengan konsep tersebut, sumur bor diharapkan menjadi bagian dari infrastruktur kesiapsiagaan yang dapat digunakan berulang kali, bukan sekadar fasilitas darurat yang dibangun ketika api sudah meluas.

    ”Di kawasan perkotaan juga perlu disiapkan sumur bor dan hidran. Misalnya, untuk penyiraman tanaman di jalan atau kebutuhan air lainnya, tidak perlu mengambil air dari sumber yang jauh. Air dapat diambil dari sumur bor agar fasilitas itu tetap digunakan dan terpelihara,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Lalai Penanganan ODGJ Memicu Petaka: Rumah di Jalan Kembali 1 Sampit Diduga Sengaja Dibakar

    Lalai Penanganan ODGJ Memicu Petaka: Rumah di Jalan Kembali 1 Sampit Diduga Sengaja Dibakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kelemahan sistem penanganan dan pengawasan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memicu ancaman keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

    Suasana tenang dini hari warga di Jalan Kembali 1, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), berubah menjadi mencekam setelah sebuah rumah semi-permanen seluas 150 meter persegi ludes dibakar pada Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 02.10 WIB.

    Kobaran api pecah saat mayoritas warga sekitar sedang terlelap. Konstruksi bangunan yang didominasi material kayu membuat si jago merah membumbung tinggi dan melahap habis seluruh isi rumah peninggalan almarhum Asikinoor hanya dalam hitungan menit.

    Saksi mata di lokasi kejadian, Lidia, menceritakan kepanikan warga saat melihat api melahap bangunan tersebut.

    “Api cepat sekali membesar. Rumah itu sebagian besar kayu, sehingga dalam waktu singkat kobaran api sudah menghanguskan seluruh bangunan,” tutur Lidya, Rabu (30/9/2026).

    Sengaja Dibakar Anak Pemilik Rumah dan Respons Tim Damkar

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim menerima laporan darurat pada pukul 02.39 WIB dan langsung menerjunkan dua unit armada ke lokasi di bawah pimpinan Komandan Regu III, Supriansyah.

    Tiba di TKP pukul 02.49 WIB, petugas berjibaku melokalisir perambatan api agar tidak meluas ke permukiman padat di sekitarnya.

    Proses pemadaman hingga pendinginan selesai penuh pada pukul 04.12 WIB dengan bantuan personel PMI Kotim, Redkar Ketapi 3, serta relawan MPA Teluk Dalam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, meski kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp200 juta.

    Sisi paling krusial dari insiden ini terungkap dalam laporan resmi Disdamkarmat Kotim. Supriansyah menyampaikan bahwa pemicu kebakaran diduga kuat berasal dari tindakan sengaja membakar yang dilakukan oleh anak pemilik rumah yang mengidap gangguan jiwa (ODGJ).

    Kendati demikian, pihak Disdamkarmat menegaskan bahwa kepastian motif dan dinamika kejadian masih memerlukan pembuktian serta investigasi mendalam dari pihak berwajib.

    Tragedi kebakaran di Jalan Kembali 1 MB Ketapang ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan cermin buram dari pengabaian sistemik terhadap penanganan medis dan sosial ODGJ di daerah. Ketika individu yang mengalami gangguan kejiwaan berat dibiarkan tanpa pendampingan intensif, isolasi medis, atau terapi berkala di lingkungan pemukiman padat kayu, risiko kelalaian yang mengancam keselamatan publik tinggal menunggu waktu.

    Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kotim didesak untuk tidak lepas tangan. Harus ada langkah aktif (outreach) pendataan, evakuasi medis, serta penyediaan fasilitas perawatan ODGJ yang layak di Kotim agar pasien tidak menjadi ancaman bahaya bagi keluarga dan lingkungannya.

    Pihak Polres Kotim juga dituntut untuk mengusut tuntas kronologi peristiwa secara transparan (scientific crime investigation) guna memastikan penyebab pasti kebakaran serta menetapkan langkah penanganan hukum atau rekomendasi medis yang tepat bagi terduga pelaku. (***)

  • Api Belum Padam, Jejak Orangutan Masih Tertinggal di Kebun Kota Besi Hulu

    Api Belum Padam, Jejak Orangutan Masih Tertinggal di Kebun Kota Besi Hulu

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) makin mendesak ruang jelajah satwa langka yang dilindungi.

    Di tengah kepulan asap dan bara api yang belum padam di kawasan kebun warga Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, tim BKSDA menemukan jejak aktivitas orangutan yang terisolasi di lingkaran kebakaran, Rabu (30/9/2026).

    Menindaklanjuti laporan warga terkait kemunculan primata raksasa tersebut, personel BKSDA Pos Sampit menerjunkan tim untuk melakukan observasi dan penyisiran lapangan mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengungkapkan bahwa saat tim tiba di lokasi sasaran, hamparan kebun warga telah hangus terbakar dan beberapa titik api tampak masih aktif membara.

    “Sekitaran lokasi telah terjadi kebakaran lahan dan saat ini masih terjadi kebakaran. Meski satwa tidak ditemukan saat observasi berlangsung, tim menemukan dua sarang orangutan masing-masing kategori kelas 2 dan kelas 4 di atas pohon kawasan kebun,” terang Muriansyah, Rabu (30/9/2026).

    Sarang di Tengah Kebun Karet-Sawit dan Edukasi Penanganan Satwa bagi Warga

    Temuan dua sarang orangutan (sarang bekas dan sarang baru) tersebut menjadi bukti sah bahwa kawasan kebun warga Kota Besi Hulu yang didominasi tanaman karet, kelapa sawit, semak belukar, serta pepohonan buah—merupakan koridor jelajah aktif bagi orangutan.

    Lokasi tersebut juga tergolong sangat dekat dengan akses manusia karena terhubung langsung dengan jalan aspal menuju Desa Kandan.

    Saat penyisiran, petugas bertemu dengan penyadap karet setempat yang membenarkan bahwa individu orangutan tersebut memang kerap menampakkan diri sebelum kobaran api karhutla mengepung area tersebut.

    Merespons potensi konflik dan bahaya kebakaran, Muriansyah memberikan arahan langsung kepada warga mengenai mitigasi perilaku satwa liar. Warga diimbau tegas tidak mengganggu, mengusir secara anarkis, atau melukai orangutan yang terdesak keluar dari hutan akibat karhutla.

    “Segera lapor kamijika satwa tersebut kembali muncul agar proses evakuasi (rescue/translocation) dapat segera dilakuka,” imbuhnya.

    Temuan sarang orangutan di tengah amukan api Kota Besi Hulu mempertegas ancaman nyata genosida satwa secara perlahan akibat karhutla. Ketika hutan penyangga hancur dan kebun warga di sekitarnya ikut terbakar, orangutan terperangkap dalam lingkaran api (fire trap), memicu risiko kematian akibat terpanggang, ISPA parah, atau konflik fatal dengan manusia.

    BKSDA Resort Sampit bersama masyarakat dan stakeholder terkait didesak meningkatkan frekuensi pemantauan di jalur Kandan–Kota Besi Hulu guna mengunci pergerakan api agar tidak membumihanguskan pohon-pohon pakan tersisa.

    Sementara itu, BKSDA Kalteng diminta bersiap mengerahkan regu pembiusan dan evakuasi jika orangutan tersebut kembali ke lokasi sarang, mengingat struktur tanah gambut di Kota Besi masih menyimpan underground fire yang sangat membahayakan keselamatan satwa.  (***)

  • Gelanggang Ketua KNPI Kalteng: Damai Usop Dorong Kader Dayak Cipayung Plus Maju

    Gelanggang Ketua KNPI Kalteng: Damai Usop Dorong Kader Dayak Cipayung Plus Maju

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Gelanggang suksesi kursi Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah belum resmi dibuka. Namun, dinamika menuju pergantian kepemimpinan itu mulai bergerak mendahului jadwal.

    Sehari sebelum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (30/9/2026), aktivis kepemudaan Damai Alam Usop melemparkan gagasan yang mendorong kader muda Dayak di lingkungan Cipayung Plus untuk bersiap maju mengambil alih kepemimpinan.

    Dorongan regenerasi ini digulirkan ke ruang publik, tepat ketika jadwal Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) masih kosong alias menggantung tanpa kepastian dari pengurus pusat.

    Gagasan tersebut dibungkus Damai dalam tajuk Kebangkitan Identitas Pemuda. Isinya merupakan dorongan agar figur-figur muda yang tumbuh di lingkungan Cipayung Plus berani tampil dalam kontestasi Ketua DPD KNPI Kalteng, apabila Musdalub benar-benar digelar.

    Mandat Sah dan Akar Identitas

    Damai memosisikan dorongannya sebagai gagasan kaderisasi, bukan klaim dukungan terhadap seorang calon.

    Ia menyatakan perebutan kursi Ketua DPD KNPI Kalteng harus berlangsung melalui Musdalub atau forum organisasi yang benar-benar berwenang, dan bukan melalui penetapan figur di luar mekanisme AD/ART.

    Damai juga membatasi kata “rebut” yang ia gunakan. Menurutnya, kursi Ketua DPD KNPI Kalteng hanya mempunyai arti bila diperoleh melalui mekanisme yang sah dan digunakan untuk memulihkan fungsi organisasi, bukan untuk membangun KNPI sebagai milik satu orang atau satu lingkaran.

    Identitas Dayak, dalam kerangka itu, ditempatkan sebagai akar dan bukan sebagai pembatas.

    ”Berakar tanpa menutup pintu. Beridentitas tanpa meniadakan yang lain. Berani merebut mandat, tetapi tidak melampaui aturan,” tegasnya, seraya menambahkan, identitas budaya dapat menjadi akar, tetapi tidak seharusnya menjadi batas.

    Dari Identitas ke Ukuran Kapasitas

    Damai turut menyodorkan daftar syarat yang terukur. Ia menyatakan dorongan kepada kader muda Dayak akan kehilangan makna apabila berhenti pada simbol etnis, sehingga gagasan tersebut harus diterjemahkan ke dalam ukuran kapasitas.

    Seorang calon Ketua DPD KNPI Kalteng, menurutnya, setidaknya harus mampu mengelola organisasi yang majemuk, memahami AD/ART, membangun komunikasi dengan organisasi kepemudaan dan DPD KNPI kabupaten/kota, serta membaca kebijakan daerah.

    Figur itu juga harus membentuk kader, merespons bencana dan persoalan sosial, serta menjaga agar KNPI tidak hanya hadir ketika pergantian kepengurusan berlangsung.

    Figur yang didorong, tegasnya, harus memperoleh mandat karena kapasitas dan proses, bukan hanya karena identitas.

    Damai juga meminta Cipayung Plus tidak berhenti pada posisi sebagai pihak yang mengkritik transisi kepemimpinan.

    Ia mendorong ruang kaderisasi itu menghasilkan alternatif kepemimpinan yang bisa diuji secara terbuka, dan menyatakan dorongan tersebut tidak menutup hak kader lain untuk maju.

    Damai memperlihatkan kehati-hatian yang tidak biasa dengan memberikan penegasan akurasi. Ia menyatakan tidak mengklaim Cipayung Plus telah menetapkan atau mendukung calon tertentu, dan menjamin identitas Dayak tidak digunakan untuk meniadakan kemajemukan di Kalimantan Tengah.

    Forum yang Belum Ada Jadwalnya

    Seluruh pembicaraan mengenai calon itu bergantung pada satu peristiwa yang sampai hari ini belum diputuskan.

    Musdalub KNPI Kalteng belum dijadwalkan. Tidak ditemukan keputusan DPP KNPI yang menyetujui maupun menolak permintaan penyelenggaraannya.

    Surat penunjukan Arifudin sebagai Pelaksana Harian (Plh), yang ditandatangani Alfian Mawardi pada 24 September 2026, juga belum dibuka batas waktu dan lingkup kewenangannya kepada publik. Alfian sendiri menolak pelimpahan tugas itu dimaknai sebagai pengunduran diri.

    Titik Temu Dua Tuntutan

    Dorongan Damai datang sehari setelah Cipayung Plus Kalimantan Tengah, aliansi delapan organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM, KAMMI, dan KMHDI, menyampaikan sikap resmi menolak penunjukan Pelaksana Harian.

    Sikap itu memuat tiga tuntutan, dan tuntutan keduanya jarang dikutip media. Menurut Ketua PKC PMII Kalteng Fikri Haikal, sebagaimana diberitakan Halodayak, Cipayung Plus menolak penunjukan Plh, mendukung peran Pelaksana Tugas (Plt) yang sesuai aturan organisasi, lalu mendesak penyelenggaraan Musdalub.

    Urutan tersebut searah dengan yang diminta Damai sehari kemudian, yakni Plt lebih dulu sebagai masa transisi, lalu Musdalub sebagai forum penentu kepemimpinan definitif.

    Cipayung Plus merujuk Pasal 59 AD/ART KNPI yang menurut mereka membatasi masa tugas Plh ketua tidak lebih dari empat belas hari kerja.

    Ketua DPD GMNI Kalteng Maulana Uger menilai penyelesaian persoalan ini menentukan kemampuan KNPI menjalankan fungsinya sebagai wadah kepemudaan.

    Hal yang belum terjadi adalah persetujuan atas nama calon. Hingga 30 September 2026, tidak ditemukan keputusan publik Cipayung Plus yang menetapkan seorang calon Ketua DPD KNPI Kalteng, dan Damai sendiri menyatakan hal itu secara terbuka.

    Dokumen Kelembagaan Nomor Satu

    Dorongan Damai berjalan bersama satu dokumen kelembagaan. Surat Nomor 01/PP/FKPKT/IX/2026 tertanggal 30 September 2026, yang ditandatangani Damai Alam Usop sebagai Ketua Umum dan Arya Wahyu Syawaldy sebagai Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Tengah (FKPKT), meminta DPD KNPI Kalteng menggelar Rapat Pleno.

    Mereka meminta dokumen primer mengenai status ketua dibuka dan diverifikasi, serta meminta DPD KNPI membedakan secara tegas keadaan berhalangan sementara dari kekosongan tetap.

    Surat itu menegaskan rezim Plh tidak boleh dipertukarkan dengan mekanisme Plt, dan meminta keputusan organisasi tidak bertumpu pada informasi media atau tafsir sepihak.

    Angka 01 pada nomor surat itu menandai surat keluar pertama forum tersebut. Pada pernyataan 29 September, Damai masih menandatangani dokumennya sebagai pendiri FKPKT, bukan sebagai ketua umum.

    Tiga Ranah Kelembagaan, Satu Tema

    Nama Damai Alam Usop muncul dan bergerak di tiga ranah kelembagaan sekaligus sepanjang September 2026. Ketiganya bertemu pada tema yang sama, yakni legitimasi dan identitas.

    Pada 16 September 2026, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonannya dalam Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026, yang menguji Pasal 71 huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    Meski ditolak, pertimbangan putusan itu menegaskan pemilih anggota DPD memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, dan bahwa pasal tersebut tidak meniadakan kewenangan konstitusional DPD.

    Enam hari kemudian, pada 22 September 2026, ia tercatat sebagai salah satu dari empat pemohon Perkara Nomor 340/PUU-XXIV/2026. Bersama Ingkit Beny Sam Djaper, Bush Valentino, dan Wawan Nopardo Andika Saputra, ia mempersoalkan frasa keragaman suku dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dasar Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

    Para pemohon menegaskan tidak meminta Dayak diakui sebagai satu-satunya suku, tidak meminta hak kewarganegaraan khusus, dan tidak meminta penghapusan frasa keragaman suku.

    Pada 25 September 2026, namanya muncul sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, bersama Sekretaris Jenderal Rian Frinandoe, ketika lembaga itu mempersoalkan klaim kondisi normal di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan.

    Sehari setelahnya, ia mengajukan permohonan Sidang Adat Dayak yang meminta pemeriksaan berlangsung adil, terbuka, berimbang, memberikan hak jawab, dan meminta Dewan Adat Dayak Provinsi memfasilitasi penetapan forum adat yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan kompetensi.

    Kerangka berpikirnya ia tuangkan dalam buku Akar ke Republik: Adat dan Negara, yang diterbitkan CV Adanu Abimata pada September 2026. Buku tersebut membahas Batang Garing, Huma Betang, handep, hapakat, bahadat, Tumbang Anoi, Damang, serta Kedamangan, dengan membedakan akar sebagai nilai, tradisi, dan pengalaman sosial yang tumbuh di masyarakat, dari republik sebagai ruang hidup bersama yang menaungi keberagaman.

    Damai juga menulis naskah mengenai dekolonisasi peradilan Indonesia melalui tradisi peradilan adat, yang menempatkan Pancasila, hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, independensi lembaga peradilan, dan perlindungan kelompok rentan sebagai batas bagi gagasan peradilan partisipatif.

    Jejak yang Bisa Diperiksa

    Damai menyandarkan dorongannya pada rekam kerja lingkungan Cipayung Plus. Sebagian jejak itu terverifikasi.

    Pada 8 September 2026, layanan rumah oksigen gratis dibuka di Sekretariat PKC PMII Kalteng, Jalan G. Obos 7, Palangka Raya, menyediakan lima tabung oksigen medis besar, masker, dan vitamin bagi warga terdampak kabut asap. Pelaksananya kolaborasi PKC PMII Kalteng dengan KADIN Kalteng dan GP Ansor Kalteng, dua lembaga yang bukan anggota Cipayung Plus.

    Pada 1 September 2025, Cipayung Plus membawa tujuh tuntutan ke DPRD Kalimantan Tengah, di antaranya percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset. DPRD Kalteng meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI pada 20 September 2025.

    Pancasila sebagai Ukuran Kerja

    Damai merangkai gagasannya pada Hari Kesaktian Pancasila, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Hal yang ia ambil dari tanggal itu bukan tafsir sejarah, melainkan ukuran kerja organisasi.

    Menurutnya, persatuan diuji ketika kompetisi kepemimpinan tidak berubah menjadi perpecahan, musyawarah diuji ketika keputusan strategis tidak dipaksakan oleh satu tangan, kemanusiaan diuji ketika lawan organisasi tetap diperlakukan bermartabat, dan keadilan sosial diuji ketika KNPI hadir dalam persoalan nyata masyarakat, bukan hanya pada seremoni.

    ”Identitas memberi akar. Organisasi memberi disiplin. Musyawarah memberi legitimasi. Pengabdian memberi arti pada kepemimpinan,” tulisnya menutup gagasan tersebut.

    KNPI, menurut rumusan yang ia kutip, merupakan wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda yang mempertemukan kelompok lintas agama, ideologi, suku, kampus, dan latar sosial.

    Delapan organisasi Cipayung Plus berada di dalam kategori itu, meski hak suara mereka dalam forum Musdalub tetap bergantung pada ketentuan AD/ART dan status keanggotaan masing-masing, yang hingga kini belum dibuka ke publik. (ign)

  • Kualitas Air Baku Anjlok, Perumda Tirta Mentaya Imbau Warga 3 Kecamatan Tak Gunakan Air PDAM untuk Konsumsi

    Kualitas Air Baku Anjlok, Perumda Tirta Mentaya Imbau Warga 3 Kecamatan Tak Gunakan Air PDAM untuk Konsumsi

    SAMPIT, Kanalindependen.id –  Krisis lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang dipicu kemarau dan karhutla makin mengancam kebutuhan dasar masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Mentaya Sampit mengeluarkan imbauan resmi bahwa air bersih yang didistribusikan ke ribuan pelanggan di tiga kecamatan saat ini belum aman dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi (minum dan memasak).

    Langkah darurat ini diambil setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan kualitas air baku Sungai Mentaya mengalami penurunan signifikan dan tidak memenuhi standar baku mutu air minum.

    Kepala Seksi Teknik Perumda Tirta Mentaya Sampit Edy Dyufriadi mengatakan, air yang saat ini didistribusikan kepada pelanggan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan mandi, mencuci, dan kakus (MCK).

    “Perumdam Tirta Mentaya menginformasikan bahwa air yang didistribusikan saat ini belum diperuntukkan untuk konsumsi karena kondisi kualitas air baku belum memenuhi standar untuk dikonsumsi. Air tersebut untuk sementara hanya dapat digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan kakus (MCK),” ujar Edy, Rabu (30/9/2026).

    Pengolahan Tetap Berjalan

    Edy menjelaskan, proses pengolahan air tetap berjalan di instalasi pengolahan. Namun, kondisi air baku menjadi kendala yang harus dihadapi dalam menghasilkan air yang memenuhi standar untuk konsumsi.

    Penurunan kualitas air baku terjadi di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang masih berlangsung di Kotim.

    Perumda Tirta Mentaya terus melakukan proses pengolahan sesuai tahapan yang berlaku. Namun, untuk sementara air hasil distribusi belum diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi.

    Tiga wilayah kecamatan yang menjadi sasaran imbauan tersebut yakni Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentawa Baru Ketapang.

    Perumda meminta pelanggan di wilayah tersebut mematuhi imbauan sampai terdapat pemberitahuan lebih lanjut mengenai kondisi kualitas air.

    Masyarakat juga diminta tidak menggunakan air yang didistribusikan untuk minum maupun memasak selama larangan konsumsi masih berlaku.

    Perkembangan kualitas air akan menjadi dasar untuk menentukan kapan air kembali dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi. (***)

  • ISPU Kotim Tembus 763, Sampit Kembali Masuk Level Berbahaya

    ISPU Kotim Tembus 763, Sampit Kembali Masuk Level Berbahaya

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memburuk. Setelah sempat membaik, indeks pencemaran udara di Sampit pada Rabu (30/9/2026) pagi kembali menembus kategori Berbahaya.

    Berdasarkan pemantauan aplikasi ISPUnet pada pukul 07.00 WIB, nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kotim mencapai 763. Parameter paling tinggi adalah PM10 dengan angka yang sama.

    PM2.5 juga berada pada kategori Berbahaya dengan nilai 439. Sementara parameter lainnya tercatat lebih rendah, yakni ozon (O3) sebesar 51 atau kategori Sedang.

    Adapun sulfur dioksida (SO2) berada pada angka 26, karbon monoksida (CO) 5, nitrogen dioksida (NO2) 5, dan hidrokarbon (HC) 0. Parameter tersebut berada dalam kategori Baik.

    Jarak Pandang Hanya 600 Meter

    Kondisi kualitas udara tersebut sejalan dengan pengamatan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotim.

    Pada pukul 07.00 WIB, Sampit terpantau mengalami kabut asap dengan jarak pandang hanya 600 meter. Suhu tercatat 26,6 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 91 persen.

    Kondisi angin juga tenang atau calm, dengan kecepatan 0 kilometer per jam.

    Kondisi kabut asap juga dirasakan warga yang melakukan perjalanan dari Sampit menuju wilayah sekitar.

    Didi Mursidi mengatakan, dirinya melakukan perjalanan dari Sampit menuju Bapanggang pada Rabu pagi dan mendapati kondisi kabut asap cukup tebal sepanjang perjalanan.

    “Saya pagi perjalanan dari Sampit-Bapanggang, kondisi kabut asap tebal,” kata Didi.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kabut asap tidak hanya terpantau dari data BMKG, tetapi juga dirasakan langsung masyarakat yang beraktivitas dan melakukan perjalanan pada pagi hari.

    Dengan ISPU yang kembali berada pada level Berbahaya, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap dan polusi udara. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dibatasi dan penggunaan masker yang sesuai untuk perlindungan dari polusi dapat dipertimbangkan.

    Kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, juga perlu mendapat perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk. (***)

  • Karpet Merah BUMN dan Lubang Jarum Koperasi: Sengkarut Pelepasan Lahan Sawit di Kotim

    Karpet Merah BUMN dan Lubang Jarum Koperasi: Sengkarut Pelepasan Lahan Sawit di Kotim

    Karpet Merah BUMN dan Lubang Jarum Koperasi: Sengkarut Pelepasan Lahan Sawit di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur beserta perwakilan koperasi menempuh perjalanan udara ke Jakarta pada pekan terakhir September 2026.

    Mereka membawa nasib ribuan hektare hamparan kebun sawit yang diklaim telah dikelola warga secara turun-temurun, guna meminta kepastian dari Kementerian Kehutanan.

    Namun, regulasi yang menentukan nasib lahan mereka ternyata hanya memuat dua pihak yang boleh mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, dan koperasi tidak ada di dalamnya.

    Nasib lahan garapan warga itu berhadapan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025.

    Beleid yang ditetapkan 28 Oktober 2025 dan berlaku efektif 6 November 2025 ini menetapkan pemohon pertama adalah pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan badan usaha milik negara.

    Pemohon kedua adalah pimpinan badan usaha milik negara yang ditunjuk mengelola kebun sawit tersebut. Aturan yang tertuang dalam Pasal 326C ayat (2) itu bersifat tertutup.

    Anggota Komisi II DPRD Kotim Andi Lala menyebut kedatangan mereka ke ibu kota bertujuan agar pemerintah pusat melihat realitas warga dengan kacamata lapangan.

    ”Kami ingin mengaktualkan atau menyampaikan kondisi lapangan dengan apa adanya kepada kementerian terkait dan Agrinas Palma Nusantara,” kata Andi Lala.

    Menurut Andi, sengketa lahan ini menuntut penyelesaian utuh. Persoalannya bukan cuma tata batas kawasan, melainkan menyangkut hajat hidup warga yang menggantungkan ekonomi pada tanah tersebut.

    Sebagian areal ini dikelola melalui koperasi yang anggotanya adalah masyarakat setempat, sehingga DPRD berharap pemerintah menyediakan jalan keluar yang jelas tanpa mengabaikan kondisi sosial warga.

    Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kotim Muhammad Abadi menuntut perlakuan yang setara dari negara. Penyelesaian legalitas lahan rakyat tidak seharusnya berjalan lamban dibandingkan urusan perizinan bagi pengusaha.

    ”Supaya jangan dipersulit masalah pelepasan kawasan, mengingat anggota koperasi adalah masyarakat yang sejak dulu menguasai tanah tersebut secara turun-temurun,” ujar Muhammad Abadi.

    Abadi menilai warga membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai lahan yang diklaim telah dikuasai dan dikelola turun-temurun justru membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan penyelesaian.

    Koperasi merupakan wadah masyarakat, sehingga ketika penyelesaian lahannya tersendat, dampaknya langsung mengenai warga sebagai anggota.

    Tiga Lapis Syarat Lahan Sitaan

    Status kebun sawit ini bukan lahan biasa. Hamparan ini berada dalam kawasan hutan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

    Menghadapi kategori lahan ini, Permenhut 20/2025 menyisipkan sejumlah pasal baru ke dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dengan tiga lapis persyaratan.

    Lapis pertama, Pasal 326A ayat (2) menetapkan pelepasan hanya dilakukan terhadap kawasan hutan yang telah diserahkan oleh lembaga pemerintah bidang BUMN kepada BUMN.

    Lapis kedua, Pasal 326B ayat (1) membatasi lokasinya, yakni hanya pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atau kawasan Hutan Produksi Tetap yang tidak terdapat perizinan bidang kehutanan.

    Lapis ketiga, Pasal 326C ayat (2) menutup daftar pemohon hanya untuk dua entitas. Pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan badan usaha milik negara dan pimpinan BUMN yang ditunjuk mengelola kebun sawit.

    Regulasi tersebut juga memasang tenggat waktu bagi pemegang persetujuan. Pasal 326P mewajibkan pemenuhan komitmen diselesaikan paling lama satu tahun sejak persetujuan pelepasan terbit, dan dapat diperpanjang satu kali selama enam bulan.

    Daftar kewajibannya rinci, mulai dari persetujuan lingkungan, tata batas, hingga pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

    Melewati Lubang Jarum Lima Hektare

    Jalur bagi masyarakat perseorangan sebenarnya masih tersedia, namun ukurannya sekecil lubang jarum.

    Pasal 326W ayat (1) menyatakan, apabila di dalam kebun sawit hasil penguasaan kembali terdapat penguasaan oleh masyarakat dengan luasan paling banyak lima hektare per orang, penguasaan itu dapat diselesaikan melalui pelepasan kawasan hutan. Ayat berikutnya menyediakan dua cara.

    Cara pertama, areal turut dilepaskan kepada BUMN atau kepada pimpinan lembaga pemerintah bidang BUMN yang memohon, lalu diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan atau kelompok masyarakat dengan pembuktian legalitas yang kuat.

    Kemudian, areal dilepaskan dan diserahkan langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, dengan syarat direkomendasikan Tim Terpadu dan/atau berdasarkan permohonan serta rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, disertai pembuktian legalitas penguasaan atau kepemilikan.

    Penerima pada kedua cara itu adalah masyarakat bersangkutan atau kelompok masyarakat, bukan badan hukum koperasi. Kunci lolos atau tidaknya bukan berdasar luas total koperasi, melainkan plafon lima hektare per orang.

    Ukuran lima hektare itu merupakan angka yang sudah digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (1).

    Aturan itu menyebut, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat lima tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak lima hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

    Pasal 42 peraturan yang sama menyebut penataan itu meliputi perhutanan sosial, tanah obyek reforma agraria, atau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

    Peraturan itu bahkan merinci alat buktinya. Pasal 41 ayat (2) sampai ayat (4) menerima kartu tanda penduduk, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, bukti penguasaan tanah, dan surat pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan, yang seluruhnya harus melalui verifikasi teknis.

    Angka lima hektare itulah yang berhadapan dengan hitungan lahan di Kotim.

    Surat Rekomendasi DPRD Kotim Nomor 800.1.11.1/638/DPRD/2025 tertanggal 17 November 2025 tentang dukungan kemitraan kerja sama operasi awalnya mencatat sebelas koperasi dan kelompok tani dengan total 4.892,19 hektare.

    Sebelas hari berselang, melalui Surat Nomor 645/DPRD/2025 pada 28 November 2025, rekomendasi untuk tiga entitas seluas 1.431,98 hektare dicabut. Setelah pencabutan itu, rekomendasi DPRD tinggal mencakup delapan entitas dengan luasan 3.460,21 hektare.

    Koperasi Berkat Tehang, yang ikut dibawa ke Jakarta dan memiliki areal sekitar 800 hektare, tercatat seluas 830,80 hektare dalam surat rekomendasi itu.

    Agar areal Berkat Tehang lolos plafon Pasal 326W, lahan tersebut harus terbukti terbagi kepada sekurang-kurangnya 167 orang yang masing-masing menguasai tidak lebih dari lima hektare, lengkap dengan bukti domisili lima tahun dan bukti penguasaan.

    Untuk total 3.460,21 hektare dari delapan entitas yang tersisa, dibutuhkan setidaknya 693 penguasa lahan perseorangan yang memenuhi seluruh kelengkapan kriteria administrasi.

    Abadi pernah memberi gambaran soal sebaran itu. Mengutip pernyataannya pada 26 Desember 2025, saat itu ia berbicara sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kotim dan menyebut hampir 20 koperasi terdampak penyitaan.

    Sebagian lahan berukuran dua sampai lima hektare, dan ada pula yang jauh lebih besar.

    ”Memang dari informasi yang sampai ke kami, ada sejumlah koperasi yang skalanya cukup besar, dengan luas lahan hingga 900 hektare yang terdampak,” kata Abadi saat itu.

    Kementerian Kehutanan menyoroti persoalan luasan ini dari sudut pandang berbeda. Rombongan diterima Beni Raharjo, Direktur Rencana dan Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

    Kementerian meminta kajian lapangan untuk memverifikasi mana koperasi yang benar-benar milik masyarakat dan mana yang sebetulnya penguasaan individu berskala besar.

    Perlindungan Turun-temurun dan Batasnya

    Frasa turun-temurun yang berulang kali dipakai rombongan Kotim memiliki sandaran konstitusional, dengan satu batas penafsiran yang tegas.

    Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang diucapkan 16 Oktober 2025 atas permohonan Perkumpulan Pemantau Sawit atau Sawit Watch menyatakan, sejumlah norma dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

    Kementerian Kehutanan menafsirkan putusan itu secara sempit. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah, dalam rilis resmi kementerian pada 24 Oktober 2025, menyatakan perlindungan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan tradisional pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat.

    Kebun sawit yang buahnya dijual ke pabrik berada di luar tafsir perlindungan itu.

    Satu Dekade Reforma Agraria Melawan Lima Belas Bulan Satgas

    Kekhawatiran Abadi bahwa urusan masyarakat berjalan lamban dapat diuji dengan data capaian pemerintah sendiri. Pengujian ini sah secara hukum karena Pasal 326W ayat (3) menempatkan penyerahan kepada masyarakat sebagai bagian dari redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria.

    Jaksa Agung ST Burhanudin pada 13 Mei 2026 menyampaikan rincian kerja Satgas PKH sejak Februari 2025. Satgas mencatat penguasaan kembali lahan sawit seluas 5.889.141,31 hektare dan 12.371,58 hektare dari sektor pertambangan.

    Dari jumlah itu, 4,12 juta hektare diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, dengan denda administratif yang diterima negara Rp10,27 triliun.

    Data Pusat Kajian Hukum dan Resolusi Konflik yang dipaparkan pada 25 September 2026 mencatat angka penguasaan kembali telah menembus enam juta hektare.

    Karpet merah yang dibentangkan dalam penyerahan pengelolaan kepada korporasi itu berbanding terbalik dengan gerak legalisasi definitif lahan rakyat.

    Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, melalui Siaran Pers Nomor SP. 319/HKLN/07/2026 tanggal 26 Juli 2026, menyebut tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan telah mencapai 3,11 juta hektare atau 76 persen dari target nasional 4,10 juta hektare, dengan 237 SK Biru seluas 380.559,51 hektare.

    Sepanjang tahun 2026 hingga Juli, kementerian menerbitkan empat SK Biru seluas 332,27 hektare untuk 2.166 penerima manfaat di 35 desa.

    ”TORA adalah jembatan antara kesejahteraan dan kelestarian, agar masyarakat sejahtera, hutan pun tetap lestari,” kata Ade Tri Ajikusumah.

    Satgas PKH membutuhkan waktu sekitar lima belas bulan untuk menyerahkan pengelolaan 4,12 juta hektare hamparan sawit kepada satu badan usaha milik negara.

    Sementara itu, program reforma agraria memerlukan waktu sepuluh tahun sejak 2016 demi mencapai legalisasi definitif 3,11 juta hektare. Lahan seluas 3.460,21 hektare yang dikuasai delapan entitas koperasi Kotim masih tertahan di tengah kontrasnya penyelesaian dua jalur tersebut.

    Surat yang Tidak Berbalas

    Perjalanan ke Jakarta itu bukan langkah pertama. Pada 25 September 2025, Ketua DPRD Kotim Rimbun menyebutkan lembaganya sudah dua kali bersurat kepada Satgas PKH dan PT Agrinas Palma Nusantara.

    Surat itu meminta keduanya turun langsung menjelaskan pola kerja sama kepada masyarakat, namun tidak mendapat balasan. Pertemuan yang dijadwalkan 3 September 2025 batal karena situasi Jakarta dan daerah sedang memanas akibat demonstrasi.

    ”Kami sudah bersurat dua kali, meminta Satgas PKH dan Agrinas turun langsung menjelaskan pola kerja sama ini kepada masyarakat,” kata Rimbun saat itu.

    Sehari setelah itu, Abadi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dekopinda Kotim memperingatkan munculnya gejolak sosial pascapenertiban.

    Dia meminta skema kerja sama operasi mengutamakan koperasi yang sudah ada. Tiga bulan berikutnya, pada Desember 2025, ia menyatakan masih menunggu jawaban Agrinas atas surat DPRD. Dua belas bulan setelah dua surat pertama dikirim, rombongan akhirnya bertolak menemui pihak kementerian.

    Abadi berada pada dua sisi persinggungan dalam persoalan ini. Antara Kalteng pada Desember 2025 menyebut statusnya sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, lembaga yang menerbitkan surat rekomendasi dukungan kerja sama operasi bagi koperasi itu. Pada saat yang sama, ia menempati kursi Ketua Dekopinda Kotim.

    Jawaban Plasma Korporasi

    Permintaan agar lahan dilepaskan atas nama koperasi pernah dijawab Agrinas, meski bukan dialamatkan kepada rombongan Kotim.

    Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani, yang menjabat sejak 16 Maret 2026 menggantikan Agus Sutomo, memaparkan rancangan pelibatan tersebut.

    Melalui keterangan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang dikutip Antara pada 2 Juli 2026, ia menyatakan koperasi akan dilibatkan melalui skema kemitraan plasma untuk mengelola kebun sawit. Alokasi porsinya paling sedikit 20 persen dari total perkebunan. Tawaran tersebut berupa pengelolaan, bukan kepemilikan.

    Sepuluh bulan sebelum pernyataan kemitraan itu keluar, pada September 2025, Agus Sutomo ketika masih menjabat Direktur Utama Agrinas justru meminta kepastian legalitas untuk korporasinya.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, ia meminta dukungan percepatan berupa Instruksi Presiden, penerbitan pelepasan kawasan hutan, hak guna usaha, dan nomor induk berusaha, termasuk atas lahan eks Torganda seluas 47 ribu hektare.

    Fungsi kawasan itulah yang akan menentukan jalan mana yang terbuka. Apabila areal koperasi berada di Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atau Hutan Produksi Tetap, Pasal 326W masih dapat ditempuh dengan syarat verifikasi plafon per orang terpenuhi.

    Apabila lokasinya berada di luar dua fungsi itu, jalurnya tidak dijangkau oleh Permenhut 20/2025.

    Pintu yang tersisa adalah penyelesaian melalui penataan kawasan hutan sebagaimana Pasal 42 PP 24/2021, yaitu perhutanan sosial, tanah obyek reforma agraria, atau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, yang tahapan usulan dan verifikasinya bermula dari tingkat kabupaten. (ign)

  • Dibor 16 Meter Belum Temukan Air, Pemadam Karhutla Kotim Harus Berjalan 7 Kilometer Menuju Titik Api

    Dibor 16 Meter Belum Temukan Air, Pemadam Karhutla Kotim Harus Berjalan 7 Kilometer Menuju Titik Api

    SAMPIT, kanalindependen.id – Upaya pemadaman karhutla di Kotawaringin Timur (Kotim) masih menghadapi medan yang berat. Di satu sisi, sumber air belum tentu tersedia di sekitar titik kebakaran.

    Di sisi lain, personel harus berjalan hingga tujuh kilometer membawa peralatan untuk mencapai lokasi yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Bahkan, pengeboran sumur di Bagendang Tengah sudah mencapai kedalaman 15–16 meter, tetapi air belum ditemukan.

    Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra mengatakan, persoalan utama yang dihadapi tim di lapangan bukan semata jumlah personel, melainkan akses menuju titik api serta ketersediaan fasilitas untuk melakukan pemadaman, pembasahan dan pendinginan.

    ”Kalau dari sisi personel, kita bisa bergerak. Yang menjadi kendala sekarang akses dan fasilitas untuk melakukan pemadaman, pembasahan dan pendinginan,” kata Kadek.

    Sejumlah titik kebakaran berada di wilayah seberang yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat. Kondisi itu antara lain terjadi di Pulau Hanaut, Desa Hanaut, Satiruk dan Mentaya Seberang.

    Bahkan, terdapat titik api yang berjarak hingga sekitar tujuh kilometer dari akses yang dapat dilalui kendaraan. Personel harus berjalan kaki sambil membawa selang dan peralatan menuju lokasi.

    ”Kalau untuk membawa selang dan peralatan sampai tiga kilometer saja sudah sangat melelahkan. Apalagi kalau jaraknya sampai tujuh kilometer,” ujarnya.

    Persoalan tersebut menjadi semakin berat ketika kebakaran terjadi di lahan gambut. Api tidak selalu terlihat sebagai kobaran di permukaan karena dapat merambat dan membakar lapisan gambut di bawah tanah.

    ”Kalau gambut itu apinya bisa di bawah. Kelihatannya sudah tidak ada api, tetapi dua atau tiga jam kemudian asap muncul lagi,” katanya.

    Karena itu, pemadaman tidak cukup hanya menghilangkan kobaran yang terlihat. Lahan harus dibasahi dan didinginkan dengan volume air yang memadai agar bara di bawah permukaan tidak kembali menyala.

    Kebutuhan air dalam jumlah besar menjadi persoalan tersendiri ketika lokasi kebakaran tidak memiliki sumber air yang mudah dijangkau. Kondisi itu terlihat dalam upaya pengeboran sumur di Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

    Kadek mengatakan, pihaknya sebelumnya memperoleh tiga kontak tenaga ahli pengeboran sumur. Namun, hanya satu orang yang dapat dikerahkan ke lokasi.

    Tenaga pengebor tersebut bekerja sejak siang hingga malam dan pengeboran telah mencapai kedalaman sekitar 15–16 meter.

    ”Sudah kita bor sekitar 15 sampai 16 meter, tetapi air belum ditemukan,” ungkap Kadek.

    Pekerjaan bahkan harus dihentikan sekitar pukul 20.00 WIB karena asap di lokasi semakin tebal dan berisiko terhadap kesehatan pekerja.

    ”Sekitar jam delapan malam dihentikan karena asapnya sangat tebal. Besoknya kita lanjutkan lagi,” ujarnya.

    Padahal, di sekitar Bagendang Tengah terdapat sungai sekunder yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air.

    Karena itu, Kadek mengusulkan pembuatan bendungan atau penahan air sementara agar air dapat ditampung untuk kebutuhan pemadaman.

    ”Di Bagendang Tengah itu ada sungai sekunder. Kalau bisa dibuat semacam bendungan sementara, airnya bisa kita tampung untuk kebutuhan pemadaman,” katanya.

    Persoalan tenaga pengeboran juga menjadi perhatian. Kadek meminta pemerintah desa membantu menginventarisasi tenaga ahli pengeboran yang berada di wilayah masing-masing.

    Data tersebut, harus mencakup nama, alamat, nomor telepon serta wilayah kerja yang dapat dijangkau.

    ”Kita perlu inventarisasi orang-orang yang memang bisa mengebor sumur. Nama, alamat, nomor telepon dan wilayah kerjanya harus jelas,” tegasnya.

    Menurut Kadek, pembangunan sumur juga harus diikuti pemeliharaan agar fasilitas tersebut tetap dapat digunakan ketika kembali dibutuhkan.

    Ia mencontohkan pengalaman di Pulang Pisau. Ribuan sumur pernah dibangun untuk penanganan karhutla, tetapi hanya sebagian kecil yang masih dapat digunakan karena tidak terawat.

    ”Di Pulang Pisau itu ada ribuan sumur. Tetapi yang bisa digunakan mungkin hanya sekitar seratus sampai dua ratus karena tidak dipelihara,” ungkapnya.

    Karena itu, anggaran pemeliharaan perlu dipikirkan sejak awal, baik untuk sumur yang dibangun tahun ini maupun fasilitas yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya.

    Bupati Kotim Halikinnor sependapat bahwa sumber air harus disiapkan sebelum kebakaran terjadi. Ia meminta BPBD memetakan lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran dan menyiapkan sumur atau sumber air lainnya di titik-titik tersebut.

    ”Kalau setiap tiga atau empat tahun terjadi kebakaran, lokasi itu harus kita ingat. Jangan nanti saat terbakar baru kita mencari air,” kata Halikinnor.

    Menurutnya, sumur idealnya dibangun dekat permukiman sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus dirawat. Dengan begitu, fasilitas tersebut tidak terbengkalai ketika tidak sedang digunakan untuk pemadaman.

    ”Kalau sumurnya tidak pernah digunakan, nanti bisa rusak. Lebih baik dekat rumah, masyarakat bisa menggunakan dan sekaligus memelihara,” ujarnya.

    Selain persoalan akses dan sumber air, kondisi cuaca juga membatasi penggunaan water bombing. Halikinnor mengatakan dukungan pemadaman dari udara tetap dibutuhkan, terutama untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui darat.

    Namun, helikopter tidak dapat dipaksakan beroperasi apabila jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

    Ia menyebut salah satu kondisi jarak pandang yang dilaporkan sekitar tiga kilometer, sedangkan kebutuhan operasi penerbangan mencapai sekitar lima kilometer.

    ”Water bombing memang kita minta, tetapi kalau visibility hanya tiga kilometer sementara persyaratannya lima kilometer, helikopter juga tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

    Dengan kondisi tersebut, tim darat tetap menjadi kekuatan utama dalam penanganan sejumlah titik api. Persoalannya, personel harus membawa sendiri peralatan melewati medan yang sulit dan jarak tempuh yang cukup jauh.

    ”Yang paling efektif memang tim di darat, tetapi masalahnya mereka harus berjalan jauh membawa peralatan,” katanya.

    Laporan lapangan menunjukkan masih terdapat sekitar 38 titik kategori merah. Di antaranya 11 titik di Satiruk, 11 di Seranau dan sekitar tiga titik di Kotabesi.

    Tim juga masih melakukan pemadaman serta pembasahan dan pendinginan di sejumlah lokasi. Sehari sebelumnya, personel bekerja di Jalan Revolusi 45 dan Desa Eka Bahurui sejak sekitar pukul 21.00 WIB hingga pagi.

    Halikinnor mengatakan dirinya melihat dokumentasi personel yang tetap bekerja pada malam hari untuk menangani kebakaran.

    ”Saya lihat videonya, mereka bekerja malam-malam memadamkan api. Ini memang bukan pekerjaan mudah,” ujarnya.

    Asap paling kuat dilaporkan terlihat dari kawasan Mentaya Seberang dan Bagendang. Arah angin turut memengaruhi pergerakan asap sehingga kondisi di lapangan dapat berubah mengikuti cuaca.

    Halikinnor menyebut Seranau dan Teluk Sampit yang berada di seberang sungai sebagai salah satu tantangan utama.

    Karena itu, titik-titik yang berulang kali terbakar harus dipetakan sejak sekarang, termasuk kebutuhan sumur, embung, selang, pompa dan akses menuju lokasi.

    ”Kalau kita sudah tahu tempatnya berulang kali terbakar, ya kita siapkan dari sekarang. Jangan menunggu musim panas baru kita bergerak,” tegasnya.

    Dalam masa tambahan penanganan, pengadaan peralatan seperti selang, pompa dan nozzle masih dapat dilakukan apabila memang dibutuhkan. Namun, Halikinnor meminta permintaan barang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

    ”Kalau butuh lima dan sudah ada empat, ya beli satu. Jangan kemudian meminta sepuluh,” katanya.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti menambahkan, persoalan di lapangan juga berkaitan dengan ketersediaan barang.

    Menurutnya, anggaran dan penyedia sebenarnya tersedia, tetapi barang yang dibutuhkan tidak selalu ada di pasaran karena permintaan meningkat di berbagai wilayah Kalimantan dan Sumatera.

    ”Kita sudah cek toko-toko. Alkon mungkin besok datang, selang dan nozzle juga sudah dipesan,” kata Imam.

    Ia mencontohkan pengadaan selang. Dari 50 roll yang semula dijanjikan, hanya 43 yang tersedia karena tujuh roll lainnya telah dibeli pihak lain.

    ”Yang tersedia 43 roll, itu kita distribusikan. Masih ada delapan yang tersisa dan Seranau bisa mengambil ke BPBD,” ujarnya.

    Sementara itu, sejumlah pembangunan sumber air telah dilakukan. Sumur di kawasan kota, termasuk salah satu titik di wilayah Ketapang, berada pada tahap akhir.

    Sumur di Pustu Pandawa juga telah dibangun untuk mendukung kebutuhan air karena kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran.

    Sumur lainnya dibangun di belakang kediaman Kapolres di Mentawa Baru Hulu.

    Menanggapi laporan Kepala Pelaksana BPBD, Halikinnor juga meminta perusahaan, termasuk Sinar Mas, ikut mendukung penanganan karhutla melalui personel maupun peralatan yang dimiliki. Seluruh sumber daya yang tersedia diminta diarahkan sesuai kebutuhan pemadaman.

    ”Kalau air untuk pemadaman, ya digunakan untuk pemadaman. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak tepat penggunaannya,” tegasnya.

    Dengan titik api yang dapat berjarak hingga tujuh kilometer dari akses kendaraan, sementara sumber air di lokasi belum tentu tersedia, penanganan karhutla masih menuntut kerja lapangan yang berat.

    Persiapan sumber air, pemeliharaan sumur, ketersediaan peralatan dan pemetaan titik kebakaran berulang menjadi kebutuhan yang tidak bisa menunggu hingga api kembali muncul.

    ”Kalau kita sudah tahu tempatnya berulang kali terbakar, ya kita siapkan dari sekarang. Jangan menunggu musim panas baru kita bergerak,” tegas Halikinnor. (hgn/ign)