cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • Kabut Asap Masih Menyelimuti Sampit, Bupati Kotim Perintahkan Lakukan Pendinginan Karhutla Hingga Tuntas

    Kabut Asap Masih Menyelimuti Sampit, Bupati Kotim Perintahkan Lakukan Pendinginan Karhutla Hingga Tuntas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menghadapi tantangan mengatasi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Sampit.

    Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, karhutla yang belum berakhir telah mengakibatkan operasional penerbangan terganggu dan sekolah terpaksa harus memberlakukan pembelajaran dari rumah demi keselamatan kesehatan siswa.

    Kondisi ini mendorong Bupati Kotim Halikinnor mengevaluasi secara teknis pola penanganan karhutla dan memerintahkan agar setiap titik kebakaran tidak hanya dipadamkan, tetapi dilanjutkan dengan pendinginan hingga benar-benar tuntas.

    Halikinnor menilai pola pemadaman yang selama ini dilakukan perlu diperbaiki. Tim selama ini bergerak cepat ketika mendapat laporan api membesar, tetapi persoalan muncul ketika satu titik sudah dipadamkan lalu petugas berpindah ke lokasi lain tanpa memastikan proses pendinginan benar-benar selesai.

    ”Kalau kita terus bergerak dari satu titik ke titik lain tanpa penyelesaian, sementara hujan belum tentu turun, asap akan kembali muncul, maka upaya pendinginan harus dilakukan sampai tuntas. Ada tim yang fokus melakukan pendinginan sampai bara api padam, pastikan asapnya benar-benar hilang,” kata Halikinnor saat memberikan arahan saat memimpin rapat evaluasi teknis penanganan karhutla di Aula BPBD Kotim, Rabu (30/9/2026).

    Karakter lahan gambut menjadi salah satu penyebabnya. Api yang terlihat di permukaan dapat saja padam, tetapi bara masih bertahan dan menjalar di bawah tanah.

    Ketika kondisi kembali kering dan terkena angin, bara tersebut dapat kembali menghasilkan asap.

    ”Apalagi tanah di Kotim sebagian besar gambut, api bisa menjalar di bawah permukaan tanah. Berbeda dengan tanah mineral di wilayah utara, api relatif lebih mudah dipadamkan,” ujarnya.

    Karena itu, Bupati meminta setiap titik yang ditangani benar-benar dituntaskan sebelum tim berpindah ke lokasi lain.

    ”Kalau ada satu titik, tuntaskan satu titik itu terlebih dahulu. Setelah itu bisa dilanjutkan ke titik lainnya,” tegasnya.

    Strategi pemadaman karhutla juga diperkuat Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra.

    Ia mengusulkan agar pemadaman dan pendinginan dilakukan oleh tim berbeda sehingga proses pendinginan tidak terhenti ketika muncul laporan kebakaran baru.

    ”Untuk satu titik panas, dua tim dapat dikerahkan: satu tim untuk pemadaman dan satu tim untuk pendinginan hingga asap benar-benar padam, bahkan bila diperlukan selama 24 jam,” kata Kadek saat memberikan masukan dan saran dalam rapat tersebut.

    Dengan pola itu, satu tim dapat fokus menghentikan api, sementara tim kedua tetap berada di lokasi untuk menyiram dan mendinginkan lahan hingga tidak lagi ditemukan asap maupun indikasi bara.

    Kadek juga meminta ketersediaan air dijaga sepanjang operasi. Sedikitnya tiga mobil tangki besar dan tiga alkon disiapkan sebagai sumber suplai air di lokasi.

    ”Begitu persediaan air tinggal seperempat, langsung isi ulang. Jangan menunggu air habis. Dengan begitu, suplai air terus tersedia,” ujarnya.

    Kebutuhan peralatan juga harus menyesuaikan kondisi medan. Untuk petugas di lapangan, selang berukuran 1,5 inci dinilai lebih efektif karena lebih mudah dibawa dibandingkan selang 2 inci yang lebih berat.

    Karhutla di Wilayah Selatan Sumbang Asap Hingga Ke Kota Sampit

    Rapat evaluasi juga membahas asal sumber asap yang mengepung Kota Sampit dan sekitarnya.

    Berdasarkan penjelasan BMKG dalam rapat, pergerakan arah angin membuat asap dari wilayah selatan berpotensi terbawa menuju kawasan kota.

    ”Penjelasan dari BMKG ini, nenjadi gambaran kita bersama. Artinya, sebagian besar asap yang muncul merupakan kiriman dari kebakaran di wilayah Selatan, seperti di Kecamatan Pulau Hanaut, Seranau, dan Mentaya Hilir Utara. Mungkin juga ada sedikit kontribusi dari Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit,” jelasnya.

    Persoalan sumber asap telah dipetakan, penanganan di wilayah selatan harus mendapat perhatian lebih besar.

    ”Karena sudah diketahui arahnya, maka upaya pemadaman di wilayah selatan harus diperkuat,” tegas Halikinnor.

    Petugas di Malam Hari Perlu Diperkuat

    Pemerintah juga mengevaluasi pembagian personel antara siang dan malam. Dalam rapat disebutkan kekuatan siang sekitar 22 personel, sedangkan malam hari hanya sekitar enam personel.

    Halikinnor menilai komposisi tersebut tidak seimbang, terlebih sejumlah titik api dapat muncul atau kembali membesar pada malam hari.

    ”Untuk malam hari, jumlah mobil dan personel perlu ditambah. Saat ini kekuatan siang hari jauh lebih besar daripada malam hari. Ini tidak seimbang, padahal banyak titik api muncul atau membesar pada malam hari,” ujarnya.

    Mulai 1 Oktober, pembagian shift diminta diperbaiki. Personel yang sudah bekerja pada siang hari tidak langsung ditugaskan kembali pada malam hari.

    Untuk mendukung mobilitas petugas, pemerintah daerah juga mengatur peminjaman kendaraan roda tiga dari kecamatan yang kondisinya relatif aman kepada wilayah yang membutuhkan.

    Dari sekitar 10 unit yang berpotensi masuk, hanya sekitar tiga unit yang dinilai masih benar-benar dalam kondisi baik. Halikinnor meminta tambahan unit diberikan ke lokasi prioritas.

    ”Kecamatan yang belum memiliki masalah besar agar meminjamkan kendaraan trail terlebih dahulu ke wilayah yang membutuhkan. Ini bukan pembagian permanen, melainkan pinjaman sementara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Halikinnor meminta penguatan peran masyarakat dalam penanganan karhutla. Karena, kebakaran sering kali terjadi berdekatan dengan kebun dan permukiman warga.

    Apabila diperlukan, masyarakat dapat dilibatkan membantu pemadaman dengan dukungan konsumsi dari BPBD.

    ”Berapa pun kebutuhan makan dan minumnya, selama benar-benar diperlukan untuk penanganan kebakaran, akan disiapkan,” katanya.

    Setiap RT dapat mengirimkan warga untuk membantu petugas. Para camat juga diminta terus melakukan edukasi agar masyarakat tidak membiarkan api merembet.

    ”Jangan sampai api sudah dekat dengan kebun atau rumah, tetapi warga lain tidak peduli,” ujar Halikinnor.

    Halikin juga mendorong pembentukan relawan peduli api di wilayah yang rawan kebakaran agar masyarakat memiliki peran lebih besar dalam pencegahan maupun penanganan dini.

    Untuk masyarakat yang terdampak asap, bantuan masker dan kebutuhan lainnya akan disalurkan melalui kecamatan.

    Sumur Bor Jadi Penopang Suplai Air

    Keterbatasan air menjadi tantangan besar dalam proses pendinginan. Sejumlah sumber air permukaan mengalami penyusutan bahkan kosong sehingga pembangunan sumur bor dinilai penting.

    Halikinnor meminta dua hingga empat sumur bor tambahan dibangun di lokasi strategis yang dapat melayani wilayah sekitarnya.

    Namun, pembangunan sumur tidak selalu mudah. Kedalaman sekitar 16 meter di sejumlah lokasi belum tentu langsung menemukan sumber air. Karena itu, tim personel pemadaman di lapangan diminta memanfaatkan sumber air yang ada di lokasi terdekat dari titik api.

    ”Untuk jangka panjang, pembangunan sumur permanen perlu ditentukan titik sumber airnya dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Karena, persoalan keterbatasan sumber air selalu jadi kendala pemadaman di saat musim kemarau,” ujarnya.

    Operasional Penerbangan dan Sekolah Jadi Indikator Keberhasilan Penanganan Karhutla

    Halikinnor kembali menegaskan bahwa indikator keberhasilan dalam penanganan karhutla, baik upaya pemadaman, pendinginan hingga penanganan kabut asap dinyatakan kondusif apabila operasional penerbangan dan pembelajaran di sekolah kembali normal.

    ”Dua indikator ini menjadi barometer keberhasilan dalam penanganan karhutla. Targetnya, Bandara Haji Asan Sampit dapat didarati pesawat dan anak-anak dapat kembali belajar tatap muka. Jika dua hal itu berjalan normal, maka aktivitas lainnya juga dapat kembali normal,” ujarnya.

    Selain penanganan karhutla, Bupati juga menyoroti persoalan air yang mulai berpengaruh di sejumlah wilayah.

    Halikinnor mengatakan kekurangan air layak minum tidak hanya terjadi di wilayah selatan, tetapi juga terjadi di wilayah utara hingga wilayah Kota Sampit, salah satunya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    ”Yang mengalami kebutuhan mendesak adalah air minum, bukan sekadar air bersih untuk kebutuhan umum. Masyarakat membutuhkan air yang sudah diolah dan siap diminum,” ujarnya.

    Ia mencontohkan water treatment milik Brimob yang mampu mengolah air menjadi layak minum seperti air kemasan.

    ”Air baku sebenarnya masih ada, namun air menjadi asin karena dampak intrusi air laut,” katanya.

    Halikinnor mengatakan pemerintah telah mengarahkan direksi Perumdam Tirta Mentay untuk mencari teknologi yang dapat mengolah air dengan kondisi tersebut agar tetap dapat dikonsumsi masyarakat.

    ”Di wilayah kota, air juga sudah mulai payau. Karena itu, kami sudah mengarahkan direksi PDAM untuk mencari teknologi agar air tersebut tetap dapat diolah dan dikonsumsi masyarakat,” jelasnya.

    Jaringan Perumdam ke arah selatan Kotim, saat ini telah mencapai Desa Parebok, Pemerintah daerah juga telah merencanakan pengembangan jaringan hingga Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Pulau Hanaut melalui pipa bawah laut.

    ”Tantangan utamanya adalah air baku yang mulai asin. Namun, ada teknologi dan alat untuk mengatasinya. Saya sudah meminta PDAM menghitung harga peralatan tersebut agar dapat dipertimbangkan untuk dibeli,” kata Halikinnor.

    Dalam rapat evaluasi teknis, bupati menfokuskan pendinginan sebagai pekerjaan utama dalam tahap lanjutan penanganan karhutla Kotim hingga tidak menimbulkan asap.

    Pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan penanganan sekaligus kemungkinan perpanjangan masa darurat berdasarkan kondisi lapangan.

    Ia juga menyampaikan rencana akan memberikan penghargaan kepada pihak yang aktif membantu penanganan karhutla, yang akan diberikan pada peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Timur pada 7 Januari 2027.

    ”Kita tetap harus berikhtiar dan berdoa. Jika upaya melalui jalur darat sudah dilakukan, kita jangan lupakan upaya jalur langit, dengan memohon doa kepada Allah agar segera menurunkan hujan,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Di Tengah Lahan yang Masih Terbakar, BKSDA Temukan 6 Sarang Orangutan

    Di Tengah Lahan yang Masih Terbakar, BKSDA Temukan 6 Sarang Orangutan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Jejak keberadaan orangutan ditemukan di tengah kawasan yang masih dilanda kebakaran lahan di Desa Kotabesi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). BKSDA Resort Sampit menemukan enam sarang orangutan saat menyisir kebun karet warga, Minggu (4/10/2026).

    Enam sarang tersebut terdiri atas dua sarang kelas A dan empat sarang kelas D. Temuan ini didapat saat petugas menindaklanjuti laporan warga terkait kemunculan satu individu orangutan yang diduga berjenis kelamin jantan.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah mengatakan, laporan awal diterima dari warga bernama Adut pada Sabtu (3/10). Warga melaporkan melihat orangutan di kebun karet milik masyarakat.

    Petugas Resort Sampit kemudian melakukan observasi bersama rekan-rekan dari Kumai, yakni Haru, Yogi dan lainnya, serta seorang wartawan televisi. Pemantauan berlangsung sekitar pukul 15.00 hingga 17.30 WIB.

    Di lokasi, tim bertemu dengan pemilik lahan bernama Wahyu. Berdasarkan keterangannya, orangutan memang terlihat di kawasan tersebut pada Sabtu sore.

    Petugas selanjutnya menyisir area kebun untuk mencari keberadaan satwa. Namun, individu orangutan yang dilaporkan warga belum ditemukan.

    Api Masih Berlangsung

    Di tengah pencarian, petugas menemukan kondisi lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Kawasan di sekitar kebun karet tersebut telah mengalami kebakaran lahan dan hingga saat observasi dilakukan, kebakaran masih berlangsung.

    Enam sarang orangutan yang ditemukan menjadi bukti adanya aktivitas satwa tersebut di kawasan itu. Dua di antaranya merupakan sarang kelas A, sedangkan empat lainnya masuk kelas D.

    Meski demikian, BKSDA belum dapat memastikan apakah orangutan yang dilaporkan warga masih berada di sekitar lokasi atau telah berpindah ke kawasan lain.

    Muriansyah mengatakan, petugas juga memberikan pengarahan kepada pemilik lahan mengenai perilaku orangutan. Warga diminta tidak mengambil tindakan sendiri apabila satwa kembali muncul.

    “Petugas memberikan pengarahan terkait perilaku satwa orangutan dan meminta warga agar segera memberikan laporan apabila orangutan muncul kembali,” kata Muriansyah dalam laporannya.

    BKSDA akan terus memantau informasi dari warga terkait kemunculan orangutan tersebut. Terlebih, kawasan yang menjadi lokasi temuan masih berhadapan dengan ancaman kebakaran lahan.

    Temuan enam sarang di kawasan yang terbakar menjadi pengingat bahwa keberadaan satwa liar perlu diperhatikan di tengah meluasnya aktivitas kebakaran lahan di Kotim.(***)

  • Orangutan Belum Ditemukan di Kebun Karet Baamang Hulu, BKSDA Temukan Jejak

    Orangutan Belum Ditemukan di Kebun Karet Baamang Hulu, BKSDA Temukan Jejak

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Upaya mencari tiga individu orangutan yang diduga keluar dari habitatnya dan muncul di kebun karet warga di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur (Kotim), kembali dilakukan BKSDA Resort Sampit, Minggu (4/10/2026).

    Pencarian dilakukan di kebun karet milik warga bernama Rey yang berada di Jalan Soekarno atau Lingkar Utara, masuk Gang Mustika. Namun, petugas belum menemukan keberadaan satwa yang sebelumnya dilaporkan muncul di kawasan tersebut.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah mengatakan, pemantauan kembali dilakukan karena waktu masih memungkinkan. Petugas Pos Sampit bersama rekan-rekan dari Kumai, di antaranya Haru dan Yogi, bergerak menyisir lokasi.

    “Di lokasi bertemu dengan pemilik lahan di sebuah pondok. Kemudian dilakukan pencarian dengan membagi menjadi dua tim, kiri dan kanan kebun,” kata Muriansyah.

    Dari penyisiran tersebut, orangutan tidak ditemukan. Meski demikian, petugas menemukan jejak yang diduga milik orangutan di sekitar lokasi.

    Diduga Ada Tiga Individu

    Temuan tersebut menambah petunjuk terkait keberadaan orangutan yang sebelumnya dilaporkan warga. BKSDA masih menduga terdapat tiga individu di kawasan tersebut, terdiri atas satu jantan, satu induk dan satu anak.

    Sebelumnya, warga melaporkan kemunculan induk dan anak orangutan di kebun karet tersebut. Sementara dokumentasi yang diterima petugas juga menunjukkan dugaan keberadaan satu individu jantan dewasa.

    Muriansyah mengatakan, keberadaan tanaman nanas menjadi salah satu alasan yang membuat orangutan diduga berpotensi kembali ke lokasi.

    “Dugaan kuat, cepat atau lambat, orangutan akan datang lagi ke lokasi tersebut karena ada tanaman nanas,” ujarnya.

    Karena itu, petugas meminta pemilik lahan dan warga sekitar segera menghubungi BKSDA apabila orangutan kembali terlihat.

    Langkah tersebut penting untuk memastikan keberadaan satwa dapat dipantau sekaligus mengantisipasi terjadinya interaksi langsung antara orangutan dengan manusia.

    Hingga pemantauan terakhir, keberadaan ketiga individu orangutan tersebut masih belum diketahui. BKSDA masih membuka kemungkinan satwa kembali muncul di kebun warga, terutama karena terdapat sumber makanan yang menarik perhatian satwa. (***)

  • Terdesak Karhutla ke Jantung Kota: Tenggiling 4 Kg Ditemukan di Parit Depan Puskesmas Ketapang II Sampit

    Terdesak Karhutla ke Jantung Kota: Tenggiling 4 Kg Ditemukan di Parit Depan Puskesmas Ketapang II Sampit

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Dampak buruk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) makin nyata merangsek ke area perkotaan. Seekor trenggiling (Manis javanica) berbobot sekitar 4 kilogram ditemukan warga tersesat di saluran parit Jalan H. Imran, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Sampit, Minggu (4/10/2026) sore.

    Satwa langka yang dilindungi undang-undang tersebut ditemukan tepat di depan bangunan Puskesmas Ketapang II sekitar pukul 15.00 WIB. Diduga kuat, trenggiling ini terdesak keluar dari kawasan habitat aslinya di pinggiran perkotaan yang kini ludes terbakar dan terkepung kabut asap pekat.

    Sadar akan status perlindungan satwa tersebut, warga setempat tidak menangkapnya untuk dipelihara atau diperjualbelikan, melainkan langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim.

    Kepala BKSDA Pos Sampit Muriansyah, menyampaikan bahwa penanganan evakuasi berjalan cepat berkat kolaborasi responsif warga, tim Damkar, dan komunitas relawan lingkungan.

    “Tenggiling awalnya diamankan oleh Danregu Damkar, Febri, lalu dibawa ke Mako Damkar. Selanjutnya, satwa diserahkan kepada Hari bersama aktivis lingkungan untuk diteruskan kepada petugas BKSDA Pos Sampit sekitar pukul 18.40 WIB,” terang Muriansyah dalam laporan resminya, Minggu (4/10/2026).

    Kondisi Sehat Tanpa Luka, Siap Dilepasliarkan di Kebun Raya Sampit

    Setelah menerima penyerahan satwa, petugas BKSDA Pos Sampit langsung melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pemeriksaan medis awal menunjukkan kondisi mamalia bersisik tersebut dalam keadaan sehat dan mulus tanpa luka bakar maupun cidera fisik.

    Penyerahan trenggiling ini dilakukan usai tim BKSDA Pos Sampit menyelesaikan observasi lapangan terkait kemunculan orangutan di dua lokasi terpisah pada hari yang sama.

    Merespons temuan ini, BKSDA Pos Sampit berkoordinasi dengan Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II BKSDA Kalteng di Pangkalan Bun untuk proses pelepasliaran (release).

    “Rencananya, trenggiling ini akan dilepasliarkan pada Senin (5/10/2026) pagi di kawasan Kebun Raya Sampit. Proses pelepasliaran dibantu oleh Hadi, aktivis lingkungan sekaligus pengelola Kebun Raya Sampit dan staf DLH Kotim,” tambah Muriansyah.

    Kesadaran warga Ketapang yang memilih melaporkan temuan satwa dilindungi kepada pihak berwenang mendapat apresiasi tinggi. Tindakan ini mencegah potensi perdagangan satwa ilegal maupun kematian satwa akibat terisolasi di pemukiman padat penduduk.

    Penemuan trenggiling di parit pusat kota Sampit menjadi alarm keras hancurnya ekosistem penyangga (buffer zone) di sekitar MB Ketapang. Ketika hutan dan semak belukar di pinggiran kota terbakar habis, satwa-satwa liar yang selamat tidak lagi memiliki ruang jelajah selain menerobos ke kawasan padat permukiman warga untuk mencari perlindungan.

    Keputusan melepasliarkan trenggiling ke Kebun Raya Sampit harus diimbangi dengan pengamanan ketat dari ancaman karhutla dan pemburu liar. Pemkab Kotim melalui DLH wajib menyiagakan personel dan jaringan sumur bor di kawasan Kebun Raya agar ruang konservasi ini tidak ikut terbakar.

    BKSDA Resort Sampit dan Damkarmat Kotim didesak memperluas sosialisasi call center darurat konflik satwa. Mengingat krisis karhutla masih berlangsung, potensi kemunculan satwa liar lain seperti ular, trenggiling, hingga primata di permukiman kota diperkirakan masih tinggi.

  • Menagih Wajah Baru Titik Nol Sampit: Proyek Terpadu Bundaran KB Wajib Masuk APBD Kalteng 2027

    Menagih Wajah Baru Titik Nol Sampit: Proyek Terpadu Bundaran KB Wajib Masuk APBD Kalteng 2027

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kawasan strategis Bundaran KB yang menjadi titik nol ruas jalan penghubung Sampit–Samuda di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK) kini resmi masuk radar prioritas pembangunan skala besar. Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melancarkan desakan kuat agar proyek penataan kawasan terpadu di gerbang selatan Kota Sampit ini resmi diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2027.

    Langkah ini diambil seiring dengan pesatnya pertumbuhan pemukiman, sentra ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kepadatan arus lalu lintas menuju wilayah pesisir Samuda dan Ujung Pandaran yang melintasi kawasan bersejarah tersebut.

    Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, menegaskan bahwa penataan Bundaran KB tidak boleh sekadar menyentuh polesan estetika Tugu KB semata, melainkan wajib mengeksekusi infrastruktur penunjang secara holistik guna menciptakan simpul lalu lintas yang tertib, modern, dan representatif.

    “Saya mengusulkan agar penataan kawasan Bundaran KB ini dapat masuk pada tahun anggaran 2027. Ruas jalannya merupakan kewenangan provinsi, sementara bundarannya kewenangan kabupaten. Dengan kolaborasi penataan dari provinsi, pemerintah kabupaten tentu terdorong menata tugu bundaran ini agar lebih ikonik dan menjadi salah satu titik wisata baru,” ujar Abdul Hafid usai meninjau lokasi, Sabtu (3/10/2026).

    Sinergi Lintas Kewenangan dan Rencana Pengoperasian Infrastruktur Terpadu

    Kawasan Bundaran KB memiliki irisan kewenangan yang unik. Badan jalan utama yang menghubungkan Sampit–Samuda berada di bawah wewenang Dinas PUPR Provinsi Kalteng, sedangkan fisik Tugu KB berada di bawah kewenangan Pemkab Kotim.

    Menanggapi usulan legislatif tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalteng, Chandra Puji Asmara mewakili Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom menyatakan kesiapannya untuk mematangkan konsep teknis penataan kawasan terpadu.

    PUPR Kalteng merancang penataan terpadu yang mencakup: Pertama, Pelebaran Badan Jalan: Mengantisipasi kemacetan dan lonjakan volume kendaraan menuju wilayah selatan.

    Selanjutnya, Drainase Modern dan Trotoar Ramah Pejalan Kaki: Mencegah genangan air saat hujan deras serta menyediakan ruang pedestrian yang aman.

    Kemudian, Ruang Terbuka Hijau (RTH): Menjadikan kawasan bersejarah simbol Keluarga Berencana (KB) tersebut lebih tertata dan asri.

    Dukungan penuh juga disampaikan oleh Camat Mentawa Baru Ketapang (MB Ketapang), Irpansyah. Pihak kecamatan menegaskan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi sosialisasi dan pendekatan komunikatif kepada para pedagang serta warga jika terdampak langsung rencana pelebaran lahan proyek tersebut.

    Rencana penataan Bundaran KB masuk APBD 2027 merupakan langkah progresif untuk mempercantik gerbang selatan Kota Sampit. Namun, belajar dari proyek infrastruktur publik terdahulu di Kotim, kolaborasi antar-pemerintah (cross-jurisdictional collaboration) sering kali terkendala ego sektoral dan koordinasi lapak warga.

     Pemprov Kalteng dan Pemkab Kotim didesak menyusun MoU resmi serta Detail Engineering Design (DED) yang transparan sejak 2026, guna memastikan proyek ini tidak sekadar menjadi wacana politik menjelang pembahasan anggaran.

    Sementara itu, Pemerintah Kecamatan MB Ketapang bersama Satpol PP wajib mengedepankan pendekatan komunikatif terhadap para pelaku UMKM dan pemilik lapak di sekitar Bundaran KB agar rencana pelebaran jalan dan trotoar tidak memicu konflik sosial baru di tengah kondisi ekonomi yang tertekan. (***)

  • Korban Jiwa Karhutla Seranau: Seekor Tenggiling Terpanggang Api di Desa Ganepo

    Korban Jiwa Karhutla Seranau: Seekor Tenggiling Terpanggang Api di Desa Ganepo

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kehancuran ekosistem akibat amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memakan korban satwa langka yang dilindungi. Seekor Tenggiling (Manis javanica) ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat terpanggang hidup-hidup setelah terjebak di dalam benteng api di kawasan lahan Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, Jumat (2/10/2026).

    Penemuan memilukan ini terjadi saat kobaran api membakar habis semak belukar dan vegetasi gambut di Seranau wilayah yang saat ini tercatat sebagai penyumbang hotspot terbesar di Kotim.

    Mengetahui keberadaan satwa malang tersebut, tim relawan karhutla setempat, Manggala Agni  bersama Aktivis Peduli Lingkungan dan Pecinta Satwa Liar Harry Siswanto bergerak cepat melakukan evakuasi darurat dari tengah kepungan bara api.

    Salah seorang warga yang terlibat langsung dalam proses evakuasi, Wildan, menuturkan bahwa kondisi Tenggiling tersebut sangat kritis saat ditemukan dengan luka bakar parah di sekujur tubuhnya.

    “Ketika ditemukan kondisinya sudah terbakar parah. Kemungkinan besar tidak sempat menyelamatkan diri saat api membesar dengan cepat. Sampai saat ini posisi Tenggiling masih berada di Ganepo, kondisinya sangat memprihatinkan dengan bau menyengat akibat luka bakar,” ungkap Wildan, Sabtu (3/10/2026).

    Tragedi memilu ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman karhutla tidak hanya berdampak pada polusi udara racun ISPU bagi manusia atau kehancuran fisik lahan, tetapi juga memicu kepunahan perlahan (silent extinction) bagi biodiversitas liar yang kehilangan ruang hidup. Satwa lambat seperti Tenggiling kerap kali tidak memiliki kesempatan melarikan diri saat melompatnya lidah api menjebak habitat mereka.

    Tragedi terpanggangnya Tenggiling dilindungi di Desa Ganepo menjadi tamparan keras bagi efektivitas mitigasi bencana ekologis di Kotim. Ketika penanganan karhutla hanya difokuskan pada pemadaman fisik lahan, keselamatan dan penyelamatan darurat satwa terabaikan, menyerahkan nasib satwa kritis sepenuhnya pada inisiatif swakarsa relawan tanpa dukungan peralatan medis yang memadai.

    BKSDA Resort Sampit bersama BKSDA Kalteng didesak untuk segera mengevakuasi tenggiling yang selamat ke pusat rehabilitasi. Sehingga tak ada tenggiling lainnya yang menjadi korban.

    Polres Kotim dan Gakkum KLHK dituntut tidak menutup mata. Pembakaran lahan di Seranau yang membumihanguskan habitat dan membinasakan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan lingkungan berat yang harus diusut tuntas hingga ke dalang utamanya. (***)

  • Terusir dari Hutan Gambut: Induk, Anak, dan Jantan Orangutan Merangsek ke Kebun Warga Baamang

    Terusir dari Hutan Gambut: Induk, Anak, dan Jantan Orangutan Merangsek ke Kebun Warga Baamang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membumihanguskan ekosistem gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memaksa satwa liar keluar dari habitat aslinya. Diduga akibat habitatnya terkurung api, satu keluarga orangutan (Pongo pygmaeus) yang terdiri dari induk, anak, dan satu individu jantan dewasa, terusir dan merangsek masuk ke kawasan kebun karet milik warga di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi kemunculan tiga individu orangutan tersebut di Jalan Ir. Soekarno (Lingkar Utara), Gang Mustika, berdasarkan laporan yang diterima pada Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

    Laporan awal disampaikan oleh Hadi Suryani, staf DPMD Kotim, berdasarkan kesaksian warga bernama Rey yang mendapati dua individu orangutan (induk dan anak) merusak tanaman di kebun karet miliknya.

    Petugas BKSDA Pos Sampit bersama tim pendamping dari Kumai langsung bergerak ke lokasi sekitar pukul 15.00 WIB untuk melakukan observasi. Di lokasi, tim bertemu dengan Rey dan keluarganya yang mengonfirmasi bahwa satwa tersebut semakin sering terlihat selama kemarau dan karhutla massif terjadi di sekitar area tersebut.

    “Warga mendokumentasikan individu orangutan pada Rabu lalu di dekat pondok. Namun dari foto tersebut, individu yang terlihat diduga kuat jantan dewasa. Dipadukan dengan laporan warga yang melihat induk dan anak, besar kemungkinan terdapat 3 individu yang terisolasi di lokasi tersebut,” jelas Muriansyah, Sabtu (3/10/2026).

    BKSDA Temukan Belasan Sarang di Zona Kepungan Api

    Petugas kemudian membagi personel menjadi dua regu untuk menyisir kebun karet seluas 4 hektare tersebut. Meski ketiga individu orangutan tidak berjumpa fisik saat penyisiran berlangsung, tim menemukan bukti otentik berupa belasan sarang orangutan di atas pohon, termasuk dua di antaranya merupakan sarang Kelas A (sarang segar).

    Penemuan belasan sarang tersebut, dipadukan dengan kondisi sekeliling kebun karet yang hangus bekas terbakar dan tebalnya kepulan asap aktif dari karhutla di ekosistem gambut sekitarnya, memperkuat dugaan bahwa habitat asli orangutan telah hancur. Aktivitas pembakaran dan asap pekat memaksa satwa merangsek ke kebun warga demi menyelamatkan diri.

    BKSDA Pos Sampit mengimbau keras warga untuk tidak melukai atau mengusir satwa secara anarkis, serta segera melapor ke petugas jika orangutan kembali muncul agar proses evakuasi darurat (rescue/translocation) dapat segera dieksekusi.

    Terusirnya satu keluarga orangutan ke Baamang Hulu menjadi pukulan telak atas kepunahan biodiversitas akibat ambisi land clearing ilegal dan karhutla. Ketika hutan gambut di zona penyangga Jalan Ir. Soekarno terbakar habis, orangutan terperangkap di pulau-pulau vegetasi tersisa di tengah kepungan asap dan api, memicu risiko kematian akibat ISPA parah atau konflik fatal dengan manusia.

     BKSDA Kalteng bersama tim medis konservasi diharapkan harus segera menggelar operasi evakuasi darurat untuk translokasi tiga individu orangutan ini ke zona konservasi aman sebelum satwa tewas atau konflik pecah.

    Sementara itu, Pemkab Kotim dan penegak hukum wajib mengunci status lahan gambut terbakar di sepanjang Lingkar Utara guna mencegah adanya oknum spekulan yang sengaja membiarkan lahan terbakar untuk mempermudah alih fungsi lahan ilegal. (***)

  • Tradisi Sebelum Merdeka di Bawah Bayang Pidana: Akar Penolakan Inpres Karhutla di Kotim

    Tradisi Sebelum Merdeka di Bawah Bayang Pidana: Akar Penolakan Inpres Karhutla di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Praktik berladang dengan cara membakar telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat adat Dayak jauh sebelum Republik Indonesia merdeka.

    Namun, tradisi turun-temurun ini kini berada di bawah bayang-bayang sanksi pidana seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

    Ancaman pemidanaan terhadap peladang kecil ini terasa semakin timpang ketika dihadapkan pada realitas lapangan yang dinilai membiarkan korporasi beroperasi bebas.

    Ironi ini mencuat dari Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur (Kotim). Alat berat yang ditengarai milik PT Bintang Sakti Lenggana (BSL) dilaporkan sempat membelah kawasan tersebut, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan itu pada 2022.

    Kejanggalan yang mengemuka berdasarkan pantauan lembaga sipil dan keluhan warga di sejumlah media beberapa waktu lalu ini menjadi cermin ketidakadilan yang nyata.

    Realitas timpang inilah yang memicu pengamat kebijakan publik Kotim, Riduwan Kesuma, menyerukan penolakan terhadap penegakan Inpres tersebut.

    Melalui rentetan temuan di Antang Kalang, tokoh masyarakat setempat memperkirakan setidaknya seribu hektare hutan telah terbuka.

    Lima ratus hektare di antaranya diklaim sudah ditanami sawit hingga memasuki masa panen. Muncul indikasi di tengah warga bahwa sebagian lahan itu kini berstatus Area Penggunaan Lain melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

    Padahal, program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kecil, bukan korporasi yang izinnya telah dicabut oleh negara. Warga setempat mengaku tidak pernah menerima sosialisasi resmi mengenai perubahan status lahan ini.

    Kondisi tersebut menjadi pijakan Riduwan menyuarakan kritik kerasnya. Dia menilai regulasi kehutanan Indonesia lebih banyak melayani kepentingan kelompok, pengusaha, dan kekuatan politik ketimbang melindungi masyarakat kecil.

    Kehadiran Inpres 11/2026 dinilainya sekadar melanjutkan pola usang tersebut.

    ”Kita bercermin dari sebelum kemerdekaan RI, di mana masyarakat dalam berladang menetap maupun berladang berpindah secara turun-temurun sudah dilakukan dengan cara membakar dengan luasan yang sudah mereka rencanakan dan melokalisasi rambatan api dalam kegiatan itu. Belakangan, sesudah kemerdekaan pun masih mereka lakukan dengan cara membakar untuk berladang sampai saat ini,” kata Riduwan, Jumat (2/10/2026).

    Dia memandang persoalan utama tidak terletak pada tradisi berladang itu sendiri, melainkan pada tumpukan regulasi yang terus berlipat ganda setiap tahun.

    ”Hanya saja, seiring dengan adanya pemerintahan RI dengan begitu banyak undang-undang tentang kehutanan yang dibuat, bahkan Inpres dan Permen yang diterbitkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, yang hanya dibuat untuk kepentingan kelompok, pengusaha, kekuatan partai politik yang tidak lain untuk melindungi dan untuk keuntungan mereka sendiri,” ujarnya.

    Riduwan turut mencontohkan era Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2014, yang dia sebut sebagai masa keemasan keluarnya izin untuk kepentingan korporasi.

    Dia pun mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah agar mengusut tuntas program pelepasan kawasan hutan beraroma TORA di provinsi ini.

    ”Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejati Kalteng agar mengusut program pelepasan kawasan hutan yang berbau Tora ini di Kalteng sampai tuntas dan seret pelakunya sampai kemeja persidangan,” tegasnya.

    SOROTI INPRES: Riduwan Kesuma, pengamat politik dan kebijakan publik di Kotawaringin Timur.

    Birokrasi Tumpang Tindih di Jantung Borneo

    Pandangan Riduwan mengenai regulasi kehutanan yang saling berbenturan memiliki landasan kuat. Lembaga pemantau independen pernah mengategorikan persoalan ini sebagai penyakit kronis tata kelola hutan dan gambut Indonesia.

    Terdapat sedikitnya lima bidang regulasi berbeda yang mengatur kawasan serupa tanpa harmonisasi yang jelas, meliputi agraria, kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan, dan tata ruang.

    Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2012 bahkan mencatat wilayah Kalimantan Tengah sudah diselimuti puluhan konsesi yang saling tumpang tindih, jauh sebelum moratorium kehutanan pertama terbit.

    Tiga Inpres moratorium pada 2011, 2013, dan 2018 berulang kali menuai kritik dari organisasi pemantau akibat dinilai gagal membereskan benang kusut ini.

    Pemerintah Provinsi Kalteng menyadari persoalan ini masih berlangsung. Sekretaris Daerah Kalteng pernah memimpin rapat khusus guna membahas rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan.

    Rapat tersebut secara eksplisit mengidentifikasi keberadaan izin lokasi serta izin usaha perkebunan yang bertabrakan dengan kawasan hutan adat, hutan tanaman industri, pertambangan, dan TORA sekaligus.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir 2021 membeberkan fakta serupa: ada 1,16 juta hektare perkebunan sawit di Kalimantan Tengah berindikasi bermasalah akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan.

    Angka Pelepasan Lahan dan Ruang Debat

    Mengenai era Zulkifli Hasan, data penelusuran Kanal Independen menemukan deret angka yang mempertegas argumen Riduwan.

    Merujuk sebuah studi yang pernah dikutip Bisnis.com, Zulkifli Hasan semasa menjabat Menteri Kehutanan periode 2009-2014 menerbitkan izin perkebunan kepada pelaku bisnis seluas 1,64 juta hektare.

    Angka ini setara hampir 70 persen dari total luas izin serupa untuk pebisnis sepanjang 2004-2017, melampaui menteri kehutanan lain pada periode sebelum maupun sesudahnya.

    Eks Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli, Hadi Daryanto, pernah membantah sentimen di balik besaran angka tersebut.

    Dia menyebut pelepasan 1,64 juta hektare itu murni demi kepastian tata ruang akibat pemekaran daerah, bukan untuk memuluskan izin kebun sawit. Perdebatan mengenai motif ini tetap berstatus terbuka di ruang publik.

    Ironi Ekspansi di Antang Kalang

    Kekhawatiran Riduwan menemukan wujud kasat mata di Kotim. Pencabutan izin konsesi PT BSL seluas 5.906 hektare pada 2022 seharusnya menjadi akhir bagi aktivitas perusahaan tersebut di Antang Kalang.

    Bupati Kotim Halikinnor bahkan sempat melontarkan wacana untuk menjadikan sekitar 4.000 hektare dari eks konsesi itu sebagai hutan monumental, yang memelihara ragam pohon ulin berdiameter besar peninggalan ratusan tahun.

    Catatan pemantauan Save Our Borneo pada periode 1 Juli hingga 2 Desember 2025 justru menunjukkan ada 140 hektare hutan baru yang dibabat di kawasan tersebut.

    Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (DAMANDA) Kotim, Hardy P Hadi, menyebut pihak perusahaan malah menambah jumlah alat berat kendati izinnya telah mati.

    Ekspansi itu ditengarai merangsek lahan berstatus TORA dan Area Penggunaan Lain milik masyarakat.

    Polres Kotim sempat turun menyelidiki temuan ini pada Desember 2025, namun aparat menilai perusahaan bersikap tidak kooperatif saat pengecekan lapangan.

    Bupati Halikinnor berjanji mengevaluasi perizinan tersebut sejak awal Januari 2026. Merujuk data terakhir yang dihimpun Kanal Independen, Pemerintah Kabupaten Kotim masih menyatakan proses itu mandek dalam tahap kajian. Belum ada keputusan final mengenai status lahan maupun pertanggungjawaban hukum perusahaan.

    Ombudsman RI juga mendeteksi pola serupa saat meninjau tata kelola sawit di Kotim pada Agustus 2024. Salah satu temuan berada di lahan Koperasi Bukit Lestari, Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu.

    Lahan seluas 851 hektare yang dikelola 192 petani kecil itu berstatus kawasan hutan dan hanya berbekal Surat Keterangan Tanah, bukan hak atas tanah yang sah secara menyeluruh.

    Dua potret ini, yang satu berpusat pada korporasi besar dan lainnya melibatkan ratusan petani kecil, sama-sama lahir dari rahim ketidakjelasan status lahan.

    Tanggung Jawab Ketat untuk Korporasi

    Penegakan Inpres 11/2026 juga menyasar korporasi secara nasional hingga melampaui batas wilayah Kotim. Dua minggu setelah aturan terbit, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi akibat insiden kebakaran di wilayah konsesi mereka.

    Sebanyak 36 badan usaha berada di Kalimantan, mencakup 6 perusahaan di Kalteng dengan hamparan area seluas 2.684 hektare.

    Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan penegakan hukum terhadap korporasi menggunakan prinsip strict liability.

    Prinsip ini memberikan beban tanggung jawab penuh kepada pemegang izin konsesi begitu kebakaran terjadi di wilayahnya, tanpa perlu ada pembuktian unsur kesengajaan terlebih dahulu.

    Polri turut bertindak dengan menetapkan 138 tersangka perorangan dalam kasus karhutla, rinciannya 119 orang diduga sengaja dan 19 lainnya akibat kelalaian.

    Rangkaian penegakan ini memperlihatkan bahwa regulasi baru tersebut turut memuat ancaman sanksi bagi korporasi secara tertulis, tidak hanya membidik peladang kecil.

    Ketentuan ketat terhadap korporasi menuntut pembuktian eksekusi hingga tuntas. Kasus PT BSL di Antang Kalang menjadi saksi bisu, karena masalahnya terbiarkan mengambang bertahun-tahun sejak izinnya dicabut pada 2022.

    Muara Keluhan Rakyat Kecil

    Terdapat benang merah yang mengikat desakan Riduwan dengan permintaan Ketua DPRD Kotim Rimbun sebelumnya, meski keduanya berpijak pada sudut pandang berbeda mengenai nasib Inpres 11/2026.

    Baca Juga: Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    Rimbun menuntut pemerintah turun langsung memaparkan aturan membakar lahan ini sampai ke tingkat desa sebelum menjatuhkan sanksi kurungan kepada peladang.

    Selaras dengan itu, warga Antang Kalang juga mengaku tidak pernah menerima komunikasi resmi perihal kabar perubahan status lahan eks PT BSL menjadi area TORA.

    Keduanya bermuara pada akar yang sama: tertutupnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat terkait status ruang hidup mereka dan ragam regulasi yang menyertainya.

    Celah struktural inilah yang selalu memosisikan rakyat kecil sebagai pihak terakhir yang menerima informasi, namun menjadi kelompok paling rentan menanggung sanksi hukum. (ign)

  • Satu Tiang Miring Menanti Ambruk: Janji Perbaikan Jembatan Cempaga Tak Kunjung Terealisasi

    Satu Tiang Miring Menanti Ambruk: Janji Perbaikan Jembatan Cempaga Tak Kunjung Terealisasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jajaran tiang fender semestinya menjadi perisai pilar utama Jembatan Cempaga. Sekarang, pelindung fisik itu hanya tersisa satu batang.

    Kondisinya miring. Posisinya seolah tinggal menunggu waktu sampai lambung tongkang pengangkut CPO kembali menyenggol dan menghancurkan pertahanan terakhir jembatan di atas Sungai Cempaga tersebut.

    Hampir tiga bulan berlalu sejak insiden tabrakan tongkang melumpuhkan struktur pengaman itu. Perbaikan belum kunjung terealisasi.

    Warga pengguna jembatan paham betul risiko di depan mata. Hilangnya fender berarti lenyapnya bantalan peredam antara badan raksasa besi dan pilar penopang jembatan.

    ”Kalau tidak salah, hampir tiga bulan sudah tiang fender ini belum juga diperbaiki setelah disenggol tongkang CPO beberapa waktu lalu,” kata Yadi, warga yang ditemui di lokasi, baru-baru ini.

    Akses penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi warga seberang Sungai Cempaga, anak aliran Sungai Mentaya. Jembatan Cempaga menyambungkan Kecamatan Cempaga dengan Kecamatan Seranau hingga Pulau Hanaut.

    Apabila pilar utama rusak dan memicu penutupan akses, pergerakan warga beserta distribusi barang sepanjang koridor tersebut berisiko terhambat parah.

    Masyarakat kini menuntut dua tindakan konkret. Pertama, pelaksanaan perbaikan fender secepatnya. Kedua, pemeriksaan teknis menyeluruh terhadap kondisi pilar utama untuk mendeteksi potensi kerusakan tersembunyi akibat benturan sebelumnya.

    Misteri di Balik Angka Rp700 Juta

    Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kabupaten Kotawaringin Timur, Mentana Dhinar Tistama, sebelumnya menyatakan penabrak wajib menanggung perbaikan. Estimasi biaya pemulihan mencapai Rp700 juta.

    ”Pihak tersebut bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan itu dan dalam waktu dekat akan segera diperbaiki,” katanya, belum lama ini.

    Janji perbaikan dalam waktu dekat nyatanya menggantung hingga mendekati bulan ketiga. Publik juga tidak pernah mendapat penjelasan mengenai detail mendasar insiden ini.

    Nama perusahaan pemilik tongkang, tanggal pasti kejadian, hingga status administratif perbaikan entah masuk tahap lelang atau sekadar negosiasi ganti rugi belum pernah diungkap ke publik.

    Payung Hukum yang Luput dari Perhatian

    Fakta yang kerap luput dari perhatian publik adalah Kalimantan Tengah sebenarnya telah mengantongi instrumen hukum khusus mengenai persoalan ini.

    Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang hadir menggantikan aturan serupa yang berlaku sejak 1999.

    Perda ini mengatur jauh lebih rinci daripada imbauan keselamatan pelayaran biasa. Aturan ini mewajibkan setiap nakhoda, pemilik kapal, atau agen pelayaran menandatangani surat pernyataan tanggung jawab sebelum melintas di bawah jembatan bentang panjang.

    Setiap tongkang wajib mendapat pengawalan minimal tiga kapal penarik dan pendorong berkapasitas mesin 350 hingga 500 PK, menyesuaikan ukuran bentang jembatan. Batas kecepatan maksimal dipatok empat knot dalam radius satu mil laut dari jembatan.

    Regulasi ini juga mengamanatkan pembentukan Tim Pengawas Terpadu yang berisi unsur pemerintah kabupaten atau kota, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), kepolisian, serta TNI.

    Tim ini harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati maksimal 90 hari setelah Perda diundangkan pada 30 September 2015, lalu dilaporkan ke Gubernur paling lambat 15 hari berselang.

    Fasilitas fisik berupa Pos Pengawasan Terpadu dengan kelengkapan kapal patroli dan radio komunikasi wajib didirikan di kabupaten yang mengelola jembatan bentang panjang berisiko tinggi.

    Biaya pembangunan dan operasionalnya dibebankan pada APBD kabupaten. Apabila terjadi kecelakaan yang merusak konstruksi jembatan, petugas pos wajib melapor ke Gubernur paling lambat satu jam usai kejadian.

    Lebih dari itu, Perda Nomor 8 Tahun 2015 membentuk Tim Investigasi khusus yang melibatkan Dinas Perhubungan, KSOP, Dinas Pekerjaan Umum, kepolisian, dan Inspektorat Provinsi Kalteng.

    Tim ini bertugas menaksir kerusakan, menetapkan besaran ganti rugi, serta mengawal ancaman sanksi pidana penjara hingga satu tahun bagi nakhoda pelanggar.

    Kanal Independen belum memperoleh data teknis spesifik kedalaman dan lebar alur Sungai Mentaya untuk memastikan apakah Jembatan Cempaga resmi masuk kategori jembatan bentang panjang dalam Perda ini.

    Bukti publik mengenai terbitnya Keputusan Bupati untuk pembentukan Tim Pengawas Terpadu dan pendirian Pos Pengawasan Terpadu juga belum ditemukan.

    Batas 7 GT di Hadapan Tongkang Raksasa

    Kotawaringin Timur sebenarnya mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau pada 31 Juli 2015 era Bupati Supian Hadi.

    Akan tetapi, materi perda tersebut murni mengatur rezim perizinan usaha. Aturan ini hanya mencakup pendaftaran kapal, surat ukur, sertifikat kelaikan, izin trayek, dan izin usaha angkutan sungai.

    Sanksi administratifnya berkisar pada peringatan tertulis hingga pencabutan izin bagi operator tanpa dokumen resmi.

    Tidak ada satu pun pasal dalam Perda Kotim yang mengatur skema perlindungan jembatan, batas zona aman struktur penopang, maupun standar baku pengawalan tongkang.

    Ruang lingkupnya bahkan sebatas kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT. Angka ini jauh di bawah ukuran raksasa tongkang pengangkut CPO yang umumnya menyentuh ratusan hingga ribuan GT.

    Faktanya, instrumen hukum Pemkab Kotim tersebut sama sekali tidak dirancang untuk menjangkau kaliber tongkang penabrak Jembatan Cempaga.

    Satu tiang fender yang tersisa di Jembatan Cempaga kini berdiri miring. Konstruksi rapuh itu menjadi satu-satunya penghalang fisik antara lambung tongkang berikutnya dengan pilar utama penopang akses hidup warga di seberang Sungai Mentaya. (ign)

  • Perang Panjang Setelah Api Padam: Sinergi Pasukan Gabungan Basahi Ekosistem Gambut Kritis Kotim

    Perang Panjang Setelah Api Padam: Sinergi Pasukan Gabungan Basahi Ekosistem Gambut Kritis Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dipastikan tidak akan berakhir saat kobaran api di permukaan berhasil dipadamkan. Realitas geologis lahan gambut dalam yang menyimpan bara api (smoldering fire) menuntut perang panjang berupa pendinginan intensif dan restorasi hidrologis agar kawasan terdegradasi tidak kembali meledak menjadi titik api baru (fire risk).

    Merespons ancaman tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotim menginisiasi langkah taktis berupa pemulihan hidrologis awal ekosistem gambut pascaterbakar sejak 26 September hingga 30 September 2026 di sejumlah kawasan terdampak parah.

    Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kotim Titik Setiyowati menegaskan bahwa memadamkan api hanyalah tahap awal dari siklus pencegahan bencana permanen.

    “Karhutla tidak selesai ketika api padam. Setelah itu, kita harus memastikan lahan benar-benar aman, kelembapannya terjaga, dan fungsi hidrologis gambut dapat dipulihkan. Ini membutuhkan kerja bersama, komitmen sinergis, dan pemantauan berkelanjutan,” ujar Dr. Titik Setiyowati, Jumat (2/10/2026).

    Aksi “Perang Panjang Setelah Api Padam” ini difokuskan di tiga zona kritis: Baamang Hulu, Baamang Barat, dan Pasir Putih. Di lokasi-lokasi tersebut, sinergi pasukan gabungan menggelontorkan pasokan air mulai dari 5.000 liter hingga lebih dari 22.000 liter menggunakan armada mobil tangki, mesin pompa alkon, serta jaringan selang pemadaman guna membasahi permukaan dan lapisan bawah tanah (underground fire).

    Operasi pemulihan ini melibatkan kekuatan 30 personel gabungan yang terdiri dari: 10 personel DLH Kotim. 10 personel Yonif TP 923/Mentaya yang dipimpin oleh Letda Inf Jonni H Manalu 10 personel Masyarakat Peduli Api (MPA)

    Tidak sekadar menyiram permukaan, DLH Kotim bersama TNI dan MPA juga mengambil langkah taktis jangka panjang dengan membangun 14 titik sumur bor baru di zona ekosistem gambut terdampak. Pembangunan sumur bor ini dirancang untuk membasahi kembali (rewetting) dan merawat kelembapan tanah gambut agar tidak mengering secara ekstrem di musim kemarau.

    “Gambut adalah ekosistem yang harus kita jaga bersama. Ketika kita menjaga air dan kelembapannya, kita juga sedang menjaga lingkungan dan masa depan masyarakat,” tambah Titik Setiyowati.

     

    Langkah DLH Kotim membasahi kembali gambut pascaterbakar merupakan pendekatan sains lingkungan yang tepat untuk memutus siklus tahunan karhutla. Fenomena kebakaran membara di bawah tanah gambut sering kali menjadi jebakan yang memicu kebakaran ulang saat diterpa tiupan angin kencang dan suhu tinggi, meski asap di permukaan tidak terlihat.

    Pemkab Kotim dan DLH didesak untuk memastikannya tidak sekadar menjadi proyek fisik seremonial. Sinergi TNI dan DLH harus memastikan sumur bor yang telah dibangun wajib dipelihara secara rutin dan dipastikan fungsinya tetap optimal saat puncak kemarau, bukan dibiarkan terbengkalai atau rusak saat difungsikan.

    Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib mengunci status lahan gambut pascaterbakar di Baamang dan Pasir Putih guna mencegah adanya oknum spekulan atau pengusaha ilegal yang sengaja membiarkan lahan terbakar untuk mempermudah pembersihan lahan (land clearing). (***)