SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap akibat karhutla yang berlangsung berbulan-bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin mengkhawatirkan.
Kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap kian mengancam kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, kabut asap juga telah mengganggu aktivitas pendidikan serta operasional penerbangan di Bandara Haji Asan.
Karena itu, perpanjangan status tanggap darurat selama 15 hari yang terhitung sejak 1 hingga 15 Oktober 2026, tidak ingin dijadikan sekadar perpanjangan status tanggap darurat.
Bupati Kotim Halikinnor memasang dua target yang harus dicapai: aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah kembali normal dan operasional penerbangan berjalan normal sesuai jadwal.
”Kita berharap anak-anak kita bisa kembali sekolah tatap muka mulai 1 Oktober, paling lambat 5 Oktober. Kemudian Bandara Haji Asan juga bisa kembali normal,” kata Halikinnor saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (29/9/2026).
Halikinnor mengatakan perpanjangan status tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk memulihkan aktivitas masyarakat yang selama ini terdampak asap, bukan hanya mengejar berkurangnya titik api.
Untuk mengejar target tersebut, Halikinnor meminta seluruh unsur penanganan segera melakukan rapat teknis. Rapat yang direncanakan pada 30 September itu melibatkan para pimpinan dan personel yang selama ini berada di lapangan.
Ia ingin seluruh tim memiliki gambaran yang sama mengenai titik-titik yang harus menjadi prioritas, terutama lokasi yang asapnya paling mengganggu masyarakat maupun fasilitas penting.
”Kita harus duduk bersama lagi untuk merapatkan secara teknis. Semua ketua tim dan personel yang terlibat harus tahu titik mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Halikinnor menilai penanganan tidak dapat dilakukan tanpa skala prioritas. Kawasan perkotaan secara umum disebut mulai mendekati kondisi padam, sementara persoalan lebih berat masih berada pada sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.
Karena itu, titik yang menghasilkan asap tebal dan mengganggu aktivitas masyarakat harus segera mendapat perhatian.
”Kalau ada titik yang asapnya sangat mengganggu, itu harus kita prioritaskan. Kita tidak bisa bekerja tanpa menentukan mana yang paling urgent,” katanya.
Sekolah dan Penerbangan Jadi Indikator Pemulihan
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian karena kondisi asap telah memengaruhi proses pembelajaran siswa.
Halikinnor ingin pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan dalam waktu dekat. Target 1 Oktober, atau paling lambat 5 Oktober, diberikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi karhutla dan kualitas udara.
Sekolah yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran juga diminta menjadi bagian dari pemetaan prioritas. Pemerintah ingin memastikan lingkungan pendidikan aman sebelum kegiatan tatap muka kembali berjalan.
”Objek vital seperti bandara dan sekolah harus mendapat perhatian khusus, karena ini mejadi indikator daerah kita pulih dari karhutla dan pulih dari kabut asap,” tegas Halikinnor.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak hanya dilihat dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengembalikan aktivitas masyarakat yang sempat terganggu.
Jika anak-anak sudah kembali ke sekolah dan penerbangan kembali normal, dua kondisi tersebut menjadi indikator konkret yang ingin dicapai pemerintah selama perpanjangan status tanggap darurat diaktifkan.
Asap Ganggu Penerbangan, Dampaknya Merembet ke Ekonomi
Bandara Haji Asan menjadi perhatian tersendiri karena kabut asap membatasi jarak pandang dan berdampak terhadap operasional penerbangan.
Halikinnor berharap kondisi asap membaik sebelum 15 Oktober sehingga pesawat kembali dapat mendarat dan berangkat secara normal.
”Harapan saya sebelum tanggal 15 Oktober hujan sudah turun sehingga bandara bisa normal. Pesawat bisa mendarat seperti biasa,” ujarnya.
Gangguan penerbangan tersebut bukan sekadar persoalan mobilitas penumpang. Halikinnor mengatakan, ketika pesawat tidak dapat mendarat dan harus berputar atau kembali ke bandara asal, terdapat konsekuensi operasional yang ikut muncul, termasuk penggunaan bahan bakar yang lebih banyak.
Ia sendiri mengalami dampak tersebut ketika harus bepergian. Halikinnor mengungkapkan, selama dua hari dirinya tidak dapat terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun sehingga agenda menghadiri penyerahan penghargaan digitalisasi tidak dapat diikutinya secara langsung.
”Dua hari saya tidak bisa terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun,” ungkapnya.
Dampak serupa dirasakan sektor pariwisata. Halikinnor menyebut aktivitas wisata sungai menggunakan kelotok ikut sepi karena kondisi asap membuat masyarakat maupun wisatawan tidak nyaman untuk beraktivitas.
”Kelotok wisata sekarang sepi. Orang juga tidak nyaman kalau kondisi seperti ini,” katanya.
Meski demikian, Halikinnor tidak menyebut angka kerugian ekonomi akibat kondisi tersebut. Menurutnya, besaran dampak harus dihitung berdasarkan data yang lebih objektif.
Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilibatkan untuk menghitung dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi daerah.
”Kalau dampak ekonominya mau dihitung, BPS yang bisa menghitung secara lebih jelas,” kata Halikinnor.
Artinya, pemerintah saat ini baru melihat sejumlah aktivitas ekonomi yang terdampak, sementara nilai kerugian secara keseluruhan belum dihitung.
Jika Berlanjut, Bantuan Bisa Diperluas
Halikinnor juga menyiapkan kemungkinan langkah lanjutan apabila kondisi karhutla belum membaik setelah 15 Oktober.
Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jika persoalan asap dan kebakaran masih berlanjut.
Bantuan untuk masyarakat terdampak juga dapat dipertimbangkan, termasuk bantuan pangan maupun dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.
”Kalau sampai nanti setelah 15 Oktober masih seperti ini, kita akan koordinasikan dengan provinsi dan pusat. Bisa saja nanti ada bantuan pangan atau dukungan modal untuk UMKM,” ujarnya.
Langkah tersebut baru akan ditempuh apabila kondisi memang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan mengenai dampak ekonomi tanpa perhitungan yang jelas.
Karena itu, Halikinnor menempatkan 15 Oktober sebagai batas penting untuk melihat apakah kondisi sudah benar-benar bergerak menuju pemulihan.
Jika hujan sudah turun dengan intensitas memadai, asap berkurang dan titik api tidak lagi muncul, penanganan darurat akan diakhiri dan pemerintah masuk ke tahap pemulihan.
Sebaliknya, apabila kondisi belum memungkinkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya.
Halikinnor ingin hasil kerja 15 hari ke depan dapat menunjukkan aktivitas masyarakat kembali normal, bukan hanya melaporkan penanganan kebakaran.
Dua tanda yang ia pasang pun sederhana: anak-anak kembali ke ruang kelas dan operasional penerbangan di Bandara Haji Asan kembali lancar.
”Kalau dua itu sudah tercapai, berarti pekerjaan kita sudah sesuai target,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan manusia memiliki batas dalam menghadapi kondisi tersebut.
”Kemampuan manusia ada batasnya, selain terus bekerja dan brupaya, kita semua harus tetap berdoa agar hujan segera turun dan kondisi Kotim kembali normal,” pungkasnya. (hgn/ign)
Soroti Kejanggalan Surat Plh, Damai Usop: KNPI Kalteng Bukan Milik Ketua
PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Kemegahan Aula Jayang Tingang pernah menjadi saksi ketika Muhammad Alfian Mawardi mengucapkan ikrar sebagai Ketua KNPI Kalimantan Tengah pada akhir Agustus 2025.
Dia membawa mandat aklamasi di hadapan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, berbekal klaim dukungan 14 kabupaten dan kota. Belum genap tiga belas bulan berselang, kepemimpinan Alfian justru melahirkan tanda tanya.
Alfian menandatangani sepucuk surat tertanggal 24 September 2026, memindahkan kemudi harian organisasi kepada Arifudin selaku pelaksana harian (Plh) di tengah sorotan atas minimnya kegiatan organisasi.
Aktivis kepemudaan Damai Alam Usop mempersoalkan mekanisme di balik penunjukan ini. Pengurus daerah yang dulu diklaim memberi rekomendasi kini tidak mendapat kepastian mengenai arah penyelesaian krisis kepemimpinan.
”Jangan sampai Ketua hanya ada namanya, Plh yang menjalankan organisasi, sementara OKP dan DPD KNPI Kabupaten/Kota tidak tahu ujung persoalannya,” sebut Damai melalui pernyataan tertulis yang diterima Kanal Independen, Selasa (29/9/2026).
Menabrak Urutan Mekanisme
Damai, pendiri Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Tengah, menepis anggapan bahwa kritiknya bermotif sentimen personal.
Rekam jejak Damai sebelumnya tercatat mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026 terkait hak pilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ia menegaskan fokusnya semata pada tertib administrasi.
”Itu yang saya kritik. Bukan orangnya. Saya tidak punya persoalan pribadi dengan siapa pun. Yang saya persoalkan adalah mekanismenya,” tegasnya.
Mekanisme penunjukan pelaksana harian, menurut Damai, murni dirancang untuk kondisi ketua yang berhalangan sementara.
Apabila persoalan sudah menyangkut ketidakaktifan dan evaluasi kepemimpinan berbulan-bulan, organisasi harus menggelar rapat pleno untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt). Posisi pelaksana tugas inilah yang kelak memegang mandat transisi.
”Plt bukan untuk duduk lama-lama,” kata Damai menjelaskan batasannya.
”Tugasnya memastikan organisasi tetap berjalan dan menyiapkan penyelesaian kepemimpinan secara konstitusional. Ujungnya Musdalub,” tambahnya.
Damai mengingatkan para pengurus agar tidak membolak-balik aturan main. Menggunakan instrumen pelaksana harian untuk merespons krisis kepemimpinan justru memicu persoalan etika sekaligus ketidakpastian hukum organisasi.
Keadaan menjadi rancu ketika ketua definitif masih ada, tetapi pelaksana harian juga bekerja tanpa target penyelesaian masalah yang terang.
”Plh tidak boleh menjadi alat untuk menunda penyelesaian masalah,” ujarnya.
Batas Kewenangan dan Desakan Transparansi
Pembedaan yang dipakai Damai sejalan dengan kelaziman tata kelola administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2019, pelaksana harian maupun pelaksana tugas dilarang mengambil keputusan strategis.
Keduanya tidak memiliki kapasitas mengubah status organisasi, kepegawaian, maupun alokasi anggaran.
Aturan negara tersebut memang mengikat aparatur sipil, bukan organisasi kemasyarakatan. Namun, logika fundamentalnya menjelaskan alasan Damai menolak instrumen pelaksana harian dipakai sebagai jalan pembuka menuju Musdalub.
Forum tertinggi itu menuntut keputusan strategis yang jauh melampaui kewenangan tugas harian.
Bertolak dari sana, Damai menyodorkan empat pertanyaan mendasar atas surat penunjukan Arifudin: ke mana arah tugas ini dibawa, berapa lama durasinya, apa batas kewenangannya, dan apa target akhirnya?
Dia mendesak semua pihak berhenti berdebat berdasarkan kabar burung dan menantang pengurus membuka arsip internal.
”Ada tidak Rapat Pleno? Ada tidak Rapat Harian? Ketua hadir atau tidak? Program kerja berjalan atau tidak? Notulennya mana? Daftar hadirnya mana? Buka dokumennya,” tuntut Damai.
Sorotan Kegiatan dan Tekanan Aliansi Mahasiswa
Desakan untuk membuka dokumen ini mengemuka bersamaan dengan rentetan kritik organisasi mahasiswa. Penelusuran Kanal Independen terhadap pemberitaan media daring Kalimantan Tengah pascapelantikan Agustus 2025 tidak menemukan jejak kegiatan resmi DPD KNPI Kalteng secara terbuka.
Ketiadaan itu memang tidak otomatis bermakna ketiadaan kegiatan, tetapi polanya berimpitan dengan kritik yang lebih dulu muncul di lapangan.
Pada 11 September 2026, dua pekan sebelum surat harian itu terbit, aliansi pemuda menyorot absennya KNPI Kalteng dalam merespons bencana kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Badko Kalteng Andri Mulyanto dan Ketua BPC GMKI Palangka Raya Arpandi melontarkan kekecewaan lantaran KNPI tidak menunjukkan pergerakan saat kelompok mahasiswa lain turun sebagai relawan.
Tekanan memuncak ketika Cipayung Plus Kalimantan Tengah, aliansi delapan organisasi yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM, KAMMI, dan KMHDI, merilis pernyataan sikap resmi pada hari yang sama dengan pernyataan Damai.
Ketua PMII Kalteng Fikri Haikal menilai penunjukan pelaksana harian menabrak aturan internal, merujuk pada Pasal 59 yang menurutnya membatasi masa tugas Plh maksimal empat belas hari kerja.
Mengikuti hitungan itu, surat tertanggal 24 September tersebut akan kehilangan dasarnya pada pertengahan Oktober.
Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger menilai penyelesaian persoalan ini menentukan kemampuan KNPI menjalankan fungsinya sebagai wadah kepemudaan. Cipayung Plus mendesak DPP KNPI segera menggelar Musdalub.
”Saya juga meminta DPP KNPI jangan diam. DPP harus turun tangan dan memberikan kepastian,” kata Damai, menyokong tuntutan aliansi.
”Jangan biarkan KNPI Kalteng terus berada dalam status yang tidak jelas,” ujarnya.
Jejak Politik dan Pernyataan yang Berbalik
Alfian bertarung sebagai calon Bupati Kapuas pada Pilkada 2024 saat masih menjabat Ketua KNPI Kalteng periode sebelumnya, sebelum kemudian mengamankan kursi aklamasi untuk periode kedua.
Berpasangan dengan Agati Sulie Mahyudin, ia menempati posisi ketiga dengan 45.236 suara, tertinggal dari pasangan Muhammad Wiyatno dan Dodo yang meraih 53.367 suara. Pada 17 Desember 2024, Alfian merekam video ucapan selamat dan menitipkan nasib Kabupaten Kapuas kepada bupati terpilih.
Kini, ujian konsistensi kepemimpinan kembali menghampirinya. Hampir lima tahun lalu, saat merebut pucuk pimpinan KNPI Kalteng lewat Musda XV pada 2021 yang diwarnai kericuhan dan nyaris dibubarkan Satgas Covid-19, Alfian pernah melontarkan peringatan keras.
Dalam kegiatan sosial di Panti Asuhan Nurul Sholihin, sebagaimana diberitakan media pada 1 Maret 2022, ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh pengurus di jajarannya yang absen berkegiatan.
”Akhir tahun kita akan lakukan pembenahan dan reshuffle kepengurusan. Bagi yang tidak aktif akan kita evaluasi,” ucap Alfian kala itu.
Bertahan di Balik Surat Harian
Menghadapi rentetan desakan ini, sikap pengurus bertahan pada penjelasan prosedural. Alfian menolak pelimpahan tugas tersebut dimaknai sebagai pengunduran diri.
Dia menyebut masih memiliki sejumlah urusan yang harus diselesaikan guna meredam rumor liar, sekaligus ingin memberikan waktu penuh untuk anaknya. Ia bersikukuh tidak akan menyerah pada tekanan mana pun.
Wakil Ketua II DPD KNPI Kalteng Ahmad Rusdiyannor menyampaikan penjelasan. Dia menilai penunjukan Arifudin berkesesuaian karena posisinya sebagai Wakil Ketua I Bidang Kaderisasi dan Organisasi.
Hingga naskah ini diturunkan, tidak ditemukan pernyataan terbuka dari Alfian Mawardi maupun Arifudin selaku penerima mandat untuk menjawab rinci tuntutan Musdalub Cipayung Plus. Sikap resmi DPP KNPI juga tidak ditemukan.
Menutup argumennya, Damai mengingatkan bahwa KNPI bukanlah aset pribadi Ketua, Pelaksana Harian, maupun Pelaksana Tugas.
”KNPI bukan milik Ketua, bukan milik Plh, bukan juga milik Plt. Organisasi ini mutlak milik seluruh unsur yang berhak di dalamnya, mulai dari OKP hingga pengurus daerah,” tegasnya
”Jangan takut dengan Musdalub,” pesannya mengingatkan pengurus.
”Yang harus ditakuti justru kalau organisasi kehilangan kepercayaan karena aturannya sendiri tidak dijalankan,” ujarnya.
Damai menegaskan ingin KNPI Kalteng kembali hidup. Kembali aktif. Serta Kembali punya arah. ”Dan yang paling penting, punya kepastian kepemimpinan,” katanya. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Tumpukan uang puluhan miliar rupiah kini mengisi pembukuan kas daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Anggaran sekitar Rp22 miliar dialirkan dari berbagai pintu pencairan demi memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keberadaan uang dalam jumlah raksasa itu ternyata gagal menaklukkan amuk api. Ketiadaan alat pemadam di lapangan seketika menjadi tembok penghalang yang tak bisa ditembus hanya dengan lembaran rupiah semata.
Ketua DPRD Kotim Rimbun merinci susunan aliran dana segar tersebut. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan Rp15 miliar, sementara Pemkab Kotim merogoh APBD murni sebesar Rp5 miliar, disusul penyiapan tambahan sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan.
”Dengan anggaran yang ada kita dibantu oleh pemerintah pusat kurang lebih Rp15 miliar. Secara teknisnya dengan BPBD dan juga kita menyiapkan anggaran penanganan karhutla ini di APBD murni Rp5 miliar, APBD Perubahan kurang lebih Rp2 miliar,” katanya, Senin (29/9/2026).
Kelimpahan angka ini justru melahirkan ironi baru di garis depan. ”Kesulitannya, uang ada tetapi barang yang akan kita cari ini ada kesulitan,” ujarnya.
Teka-teki Pencairan Bantuan Pusat
Dana Rp15 miliar dari Jakarta sempat melewati pusaran simpang siur informasi. Rimbun menyebut kucuran itu sebatas “informasi yang ia dengar” pada 21 September, tanpa kepastian jejak riwayat transfer.
Bupati Kotim Halikinnor mendahului kejelasan tersebut dengan menyatakan daerahnya mendapat bantuan dari pusat sejak 14 September, bersiap menggabungkannya bersama Belanja Tidak Terduga (BTT).
Status dana tersebut baru menemukan kepastian pada 29 September. Halikinnor mengumumkan Pemkab Kotim telah menerima bantuan pusat sebesar Rp15 miliar.
Pemilihan kata lampau ini mengonfirmasi uang benar-benar mendarat di rekening daerah, menghapus embel-embel keraguan yang melekat pekan sebelumnya.
Alokasi Rp5 miliar dan Rp2 miliar dari kas daerah bukanlah uang baru. Nilai ini identik dengan pagu BTT yang sudah dinaikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp7 miliar sejak pertengahan Agustus lalu.
Kalkulasi ini menunjukkan bahwa dari akumulasi Rp22 miliar, komponen yang benar-benar baru hanyalah kepastian transfer dari Jakarta.
Kedatangan dana pusat yang baru terkonfirmasi di hari yang sama memberikan konteks rasional atas kelangkaan alat pemadam. Mekanisme pengadaan barang pemerintah bergerak lambat dan bertahap, menjadikannya mustahil tersaji instan sesaat setelah uang singgah di rekening.
Amuk Api Melampaui Kecepatan Anggaran
Ketersediaan dana berjalan beriringan dengan meledaknya krisis lahan yang menghitam. Laporan BPBD Kotim tertanggal 29 September membukukan 1.176 kejadian karhutla dengan luas area hangus menembus 2.009 hektare, disusul temuan 38.304 hotspot.
Deretan angka ini meroket tajam dari pantauan 20 September. Data sepekan sebelumnya sekadar mencatat 1.027 kejadian, 1.871 hektare lahan terbakar, dan 28.552 hotspot.
Kurun waktu sembilan hari cukup untuk menetaskan 149 kejadian baru, melahap 138 hektare tambahan, serta memunculkan lebih dari 9.700 titik panas anyar.
BPBD Kotim menyadari rekapitulasi tersebut belum memotret kehancuran secara utuh. Data itu murni berasal dari intervensi langsung Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim.
Banyak lokasi api luput dari pendataan satgas darat akibat isolasi medan. Pemerintah provinsi turun tangan menutup celah ini lewat operasi helikopter waterbombing, menyisakan celah perbedaan rekam jejak angka antara catatan kabupaten dan provinsi.
Koordinator Lapangan Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim, Rihel, merinci kemunculan 13 hingga 17 titik kebakaran setiap hari.
Eks Kepala Pelaksana BPBD Kotim ini bahkan merekam 17 insiden muncul persis sehari sebelum ia menjabarkan evaluasinya.
”Untuk kondisi karhutla kurang lebih masih sama saja. Untuk titik api memang tidak ada yang baru, tetapi rembetan dari yang sudah ada dan yang menyala kembali masih terjadi,” katanya.
Kepungan Asap dan Gerimis yang Memperburuk Keadaan
Keluhan absennya alat logistik memiliki akar kendala geografis yang rumit. Rimbun mengungkap keberadaan sekitar 30 titik api, terkonsentrasi di seberang Kecamatan Seranau dan wilayah Senteluk. Sejumlah lokasi bersembunyi 7 hingga 8 kilometer dari urat nadi sungai dan jalan darat.
”Kalau yang di jangkauan 2 kilometer, ini sudah tertangani,” katanya.
Sergapan kabut pekat dan ganasnya gelombang air sungai ikut memotong asa mobilisasi satgas lapangan. Intervensi armada udara turut menemui jalan buntu.
Helikopter waterbombing menetapkan syarat jarak pandang 3.000 hingga 5.000 meter untuk bisa beroperasi. Selimut asap tebal berulang kali memaksa armada penyelamat ini terkurung di landasan bandara.
Harapan terakhir yang dititipkan pada jatuhnya hujan justru menghadirkan keputusasaan baru. Anatomi lahan gambut Kotim yang berketebalan satu hingga lima meter menolak tunduk pada curah air ringan. Menjinakkan satu meter kubik gambut kering ini menuntut guyuran sekitar 390 liter air.
Distribusi curah hujan alam rupanya memilih polanya sendiri. Rawa Sari, Ganepo, Mentawa Baru Ketapang, dan sebagian Baamang menikmati guyuran air.
Ironisnya, area dengan bara api paling agresif seperti Baamang Hulu hingga Kota Besi hanya tersentuh gerimis tipis.
Rintik air sekadar membasahi kulit luar gambut, membiarkan raksasa bara api di lapisan dasar terus memproduksi karbon. Hujan ringan di zona merah ini sekadar menambah kepekatan kabut asap.
”Walaupun ada hujan, tetapi tidak di tempat yang ada apinya,” kata Rihel.
Taruhan Waktu Menembus Pekatnya Gambut
Krisis berkepanjangan ini memaksa Pemkab Kotim memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 15 hari ke depan, membentang dari 1 hingga 15 Oktober.
Kesepakatan ini diketuk lewat rapat evaluasi di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9), melibatkan Wakil Bupati Irawati dan Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan.
”Kita sepakat menambah waktu penanganan karhutla 15 hari sampai 15 Oktober,” kata Rimbun.
Halikinnor menyandarkan putusan perpanjangan ini pada kalender cuaca negara.
”Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan yang terjadi saat ini masih merupakan hujan hasil modifikasi atau hujan buatan. Diperkirakan pertengahan Oktober baru mulai masuk musim hujan dengan intensitas rendah hingga sedang, sehingga kami sepakat untuk memperpanjang status tanggap darurat ini,” kata Halikinnor.
Penjelasan BMKG yang dibawa Rihel membongkar lapisan waktu yang jauh lebih pesimistis. Proyeksi tersebut menempatkan hujan alami di wilayah utara Kotim baru turun pada dasarian kedua Oktober.
Guyuran air lalu merayap pelan menuju wilayah tengah dan selatan hingga dasarian ketiga November. Rentang waktu menyiksa selama lima minggu ini membiarkan mayoritas Kotim tetap terpanggang cuaca ekstrem.
Baamang Hulu dan Kota Besi yang masih memendam titik api kemungkinan besar masuk dalam daftar tunggu terlama.
Wilayah ini tidak berlokasi di utara, menjadikannya rentan bertahan dalam kekeringan di saat kawasan tetangganya perlahan tenggelam.
Realitas ini menjebak Kotim pada pusaran dua bencana yang datang bergantian: ancaman banjir di wilayah utara yang terguyur lebat, dan amuk api di selatan yang tetap kerontang.
Harapan Bupati Kotim tetap bertahan pada batas akhir masa perpanjangan darurat.
”Kalau sampai tanggal 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” ujarnya.
Optimisme kepala daerah itu berbenturan tajam dengan analisis teknis satgasnya sendiri. Proyeksi cuaca mensyaratkan hujan lebat perendam gambut baru akan menghantam zona terparah satu bulan penuh seusai kalender yang diharapkan sang bupati. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Perpanjangan status disepakati berlaku selama 15 hari, terhitung mulai 1 hingga 15 Oktober 2026, dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).
Keputusan itu diambil setelah pemerintah daerah mengevaluasi kondisi lapangan yang masih menunjukkan adanya sejumlah titik kejadian kebakaran di sejumlah wilayah, kabut asap yang masih pekat, sekaligus mempertimbangkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Selama kejadian kebakaran lahan semakin masif, Pemkab Kotim mulanya telah menetapkan status siaga darurat selama 185 hari, terhitung 8 April hingga 10 Oktober 2026.
Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah hotspot serta meningkatnya jumlah kejadian karhutla, Pemkab Kotim mulai meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Kemudian diperpanjang sampai 15 September dan kembali diperpanjang mulai 16 hingga 30 September 2026. Dan, ini kali keempat Pemkab krmbali memperpanjang status tanggap darurat selama terhitung mulai 1-15 Oktober 2026.
Halikinnor mengatakan, status tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 30 September. Namun, kondisi karhutla yang masih terjadi membuat pemerintah belum dapat langsung beralih ke tahap pemulihan.
”Jadi hari ini kita rapat evaluasi bagaimana perkembangan dan penanganan karhutla. Sekaligus memang besok itu masa tanggap darurat kita berakhir,” kata Halikinnor.
Berdasarkan data hingga 28 September 2026 yang dipaparkan dalam rapat, jumlah hotspot di Kotim telah mencapai 38.304 titik. Kebakaran tercatat sebanyak 1.171 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 2.007,9 hektare.
Besarnya angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi kebakaran yang ditimbulkan di satu-dua lokasi, melainkan penanganan yang berlangsung berulang di wilayah dengan kondisi kering dan sumber air yang semakin terbatas.
Halikinnor menjelaskan, BMKG sebelumnya telah memperingatkan bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Curah hujan berada di bawah normal, sementara hujan yang terjadi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya merupakan hujan alami.
”Musim kemarau kita ini dimulai lebih awal, sekitar awal Juli. Puncaknya Agustus sampai September, dan dampaknya kemungkinan masih sampai Oktober,” ujarnya.
Ia menyebut hujan yang turun saat ini sebagian masih berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin terlalu cepat menganggap kondisi sudah memasuki musim hujan hanya karena beberapa wilayah sempat diguyur hujan.
Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyepakati perpanjangan status hingga 15 Oktober.
”Kalau sampai 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” tegas Halikinnor.
Namun, perpanjangan status tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan untuk menghabiskan anggaran.
Halikinnor menegaskan, apabila kondisi membaik sebelum masa tanggap darurat berakhir, pemerintah tidak boleh memaksakan belanja hanya karena status bencana masih berlaku.
”Jangan karena statusnya diperpanjang kemudian anggaran harus dipaksakan habis. Kalau hujan turun dan memang kondisi sudah tidak darurat lagi, ya jangan dipaksakan,” katanya.
Menurut Halikin, anggaran yang tidak terserap tidak harus dipaksakan keluar. Sisa anggaran dapat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA.
Ia bahkan mencontohkan pengadaan kendaraan pemadam. Menurutnya, kebutuhan barang harus berdasarkan kondisi lapangan, bukan semata-mata karena masih tersedia anggaran.
”Kalau memang tidak diperlukan, jangan kemudian kita belanjakan. Nanti kalau tidak terserap, ya menjadi SiLPA,” ujarnya.
Untuk penanganan tahun ini, Kotim mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Sementara dari daerah tersedia Rp5 miliar melalui APBD dan tambahan sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan, sehingga total dukungan anggaran daerah mencapai sekitar Rp7 miliar.
Dana tersebut dapat digunakan selama status tanggap darurat masih berlangsung, termasuk mendukung kebutuhan penanganan di kecamatan serta operasional relawan seperti konsumsi dan bahan bakar.
Meski demikian, persoalan karhutla tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan anggaran.
Halikinnor mengapresiasi seluruh personel TNI, Polri, ASN, relawan, masyarakat dan unsur lainnya yang selama ini berada di lapangan, bekerja siang dan malam menghadapi api dan kabut asap.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, ASN, masyarakat dan para relawan. Mereka ini bekerja siang malam untuk memadamkan api,” katanya.
Ia mengingatkan seluruh personel agar tetap mengutamakan keselamatan karena sebagian lokasi kebakaran memiliki kondisi yang sangat sulit.
Halikinnor juga mengapresiasi dukungan jajaran TNI yang ikut menambah kekuatan penanganan. Menurutnya, komunikasi Danrem dengan Panglima TNI turut menghasilkan tambahan kendaraan pemadam yang kini dapat digunakan bersama unsur lainnya.
”Sekarang kendaraan sudah ada dari Korem, Kodim, Polres, Pemkab dan perusahaan. Ini tentu sangat membantu,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan untuk menghadapi kemungkinan kondisi serupa pada musim kemarau berikutnya.
Halikinnor mengatakan, pola kebakaran besar seperti tahun ini menurut pengamatannya muncul dalam siklus sekitar tiga sampai empat tahun. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul.
”Kebakaran ini hampir setiap tiga sampai empat tahun pasti ada kondisi panas seperti ini. Ini menjadi pelajaran dan evaluasi kita bagaimana langkah selanjutnya supaya ke depan kita tidak kewalahan seperti sekarang,” katanya.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memetakan lokasi yang berulang kali terbakar dan menyiapkan sumber air sebelum musim kemarau tiba.
Sumber air, termasuk sumur bor, embung dan penampungan, harus disiapkan di lokasi yang memang memiliki riwayat kebakaran.
”Jangan setelah terjadi kebakaran baru kita berpikir mencari air. Lokasi yang memang berulang terbakar harus kita petakan, kemudian sumber airnya disiapkan,” tegasnya.
Pemerintah juga akan mendorong pemilik lahan membersihkan dan memelihara lahannya. Untuk kawasan yang rawan terbakar, penyediaan sumur bor akan menjadi salah satu langkah pencegahan.
Halikinnor menilai persoalan sumber air menjadi salah satu kelemahan paling nyata dalam penanganan karhutla tahun ini, ditambah keterbatasan tenaga ahli pengeboran.
”Masalah kita memang air. Kalau kemarau panjang, sumber air habis. Tenaga untuk mengebor sumur juga terbatas,” ujarnya.
Ia berharap perpanjangan 15 hari tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk menuntaskan penanganan dalam kondisi darurat.
Pemerintah akan kembali mengevaluasi perkembangan kebakaran, kondisi asap dan curah hujan menjelang pertengahan Oktober. Jika kondisi sudah memungkinkan, status tanggap darurat akan diakhiri dan penanganan diarahkan ke pemulihan lahan serta pencegahan.
”Manusia ada batasnya. Kita tetap bekerja, tetap berusaha dan tetap berdoa mudah-mudahan hujan turun dan karhutla ini segera berakhir,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Peta titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menunjukkan sebaran yang luas. Dalam 24 jam terakhir hingga Selasa (29/9/2026) pukul 16.00 WIB, terdeteksi 218 titik panas di berbagai wilayah.
Data rekapitulasi BMKG dan BPBD Kotim menunjukkan Kecamatan Seranau dan Mentaya Hilir Utara menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi.
“Keduanya mencatat total 123 titik panas atau lebih dari separuh keseluruhan hotspot yang terdeteksi di Kotim,” ungkpa Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotawaringin Timur Mulyono Leo Nardo.
Seranau menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 78 titik. Sebarannya berada di Kelurahan Mentaya Seberang sebanyak 44 titik dan Desa Ganepo 34 titik.
Mentaya Seberang berada tepat di seberang pusat Kota Sampit. Kondisi tersebut membuat perkembangan titik panas di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian, terutama jika kebakaran berkembang dan asap bergerak ke arah permukiman.
Sementara Mentaya Hilir Utara mencatat 45 titik panas. Sebanyak 35 titik berada di Desa Bagendang Tengah, sembilan titik di Bagendang Hilir, dan satu titik di Bagendang Permai.
Seluruh hotspot tersebut terdeteksi melalui sensor satelit NOAA-20 dan S-NPP dengan tingkat kepercayaan sedang, yakni 30–79 persen.
Hotspot Menyebar ke Sejumlah Wilayah
Sebaran titik panas tidak hanya terkonsentrasi di dua kecamatan tersebut. Kota Besi mencatat 28 titik yang tersebar di Kelurahan Kota Besi Hulu, Kandan, Simpur, dan Soren.
Di kawasan muara, Pulau Hanaut terdeteksi 25 titik. Sebarannya antara lain berada di Desa Satiruk dan Hanaut, serta Serambut, Bapinang Hilir, dan Babaung.
Sementara itu, Mentawa Baru Ketapang mencatat 11 titik yang berada di Bangkuang Makmur dan Bapeang.
Kecamatan Baamang juga masih memiliki titik panas dengan total sembilan titik. Sebarannya berada di Baamang Hulu, Baamang Barat, dan Tanah Mas.
Di wilayah selatan, Teluk Sampit terdeteksi tujuh titik panas yang berada di Lampuyang dan Ujung Pandaran.
“Sebaran juga muncul di wilayah pedalaman. Antang Kalang mencatat enam titik, Bukit Santuai empat titik, Telawang tiga titik, serta Mentaya Hulu dan Tualan Hulu masing-masing satu titik,” tambahnya.
Dengan sebaran yang mencakup wilayah pesisir, perkotaan hingga pedalaman, kondisi ini menjadi perhatian bagi tim penanganan karhutla. Titik panas yang terdeteksi satelit tetap memerlukan pengecekan lapangan untuk memastikan apakah merupakan kebakaran aktual dan menentukan kebutuhan penanganannya. (***)
Duel Raksasa Sawit Kotim PT TASK vs PT NSP: Cacat Batas dan Dua Dalil yang Saling Membunuh
SAMPIT, kanalindependen.id – Gugatan setebal puluhan halaman itu bersandar pada 188 titik koordinat.
Deretan angka tersebut tersusun rapi dalam dua tabel panjang, ditulis hingga tiga angka di belakang koma pada satuan detik busur.
Penggugat, PT Tunas Agro Subur Kencana, mendalilkan ratusan titik ini mengurung satu hamparan kebun seluas 1.624,04 hektare dengan Sungai Mentaya mengalir persis di tapal batas selatannya.
Kanal Independen memetakan ulang seluruh titik tersebut menggunakan sistem proyeksi resmi. Pemetaan ini menyingkap realitas keruangan yang sama sekali berbeda.
Koordinat itu ternyata tidak membentuk satu hamparan utuh, melainkan pecah menjadi tiga blok yang saling terpisah.
Ketiga bidang tanah ini berserakan dalam kotak area imajiner berukuran 8 kali 12 kilometer. Jarak antartepi terdekat membentang mulai dari 1,77 hingga 6,61 kilometer tanpa ada satu sisi pun yang saling bersinggungan.
Blok pertama seluas 945,57 hektare membentang dari titik 1 sampai 106. Blok kedua menyusul dengan luas 648,22 hektare dari titik 107 sampai 157.
Blok ketiga berwujud jalur tipis memanjang berkeliling 4.386 meter, tersusun dari titik 158 sampai 188 dengan luas hanya 24,31 hektare.
Gabungan ketiga blok ini mencapai 1.618,10 hektare atau hanya terpaut selisih 0,37 persen dari total luasan yang didalilkan penggugat.
Selisih luasan sekecil ini menguatkan hasil pembacaan. Kanal Independen sebelumnya telah menguji 15.753 kombinasi cara untuk membelah 188 titik tersebut menjadi tiga bagian.
Pengujian ini hanya meloloskan satu kombinasi yang mampu menghasilkan tiga poligon sah sekaligus mendekati luasan dalil gugatan, yakni pemotongan presisi tepat pada titik 106 dan titik 157. Tidak ada kombinasi lain yang lolos kedua syarat tersebut.
Kejanggalan anatomi gugatan ini makin menganga saat ditelusuri kalimat pembatas objeknya. Penggugat hanya membekali 188 titik koordinatnya dengan satu set batas fisik.
Teks petitum itu berbunyi: “Utara: PT Nusantara Sawit Persada. Timur: PT Tunas Agro Subur Kencana. Selatan: Sungai Mentaya. Barat: Hutan.”
Satu bingkai bersisi empat mustahil bisa membungkus tiga bidang tanah yang tercerai-berai sejauh beberapa kilometer.
Menyatukan ketiga blok itu ke dalam satu garis terluar akan menciptakan amplop raksasa seluas 5.822,64 hektare. Objek yang dituntut praktis hanya mengisi 27,8 persen dari total luasan amplop tersebut.
Sisanya berwujud hamparan tanah seluas 4.204,54 hektare yang terjepit di antara tiga blok tadi. Dokumen gugatan membiarkan lahan sisipan seluas ribuan hektare ini tanpa identitas kepemilikan maupun penjelasan mengapa arealnya dikecualikan.
Penggugat bahkan mencantumkan entitasnya sendiri sebagai batas timur dari lahan yang mereka gugat.
Dokumen gugatan tidak pernah menyebut satu pun nama desa maupun kecamatan tempat 1.618 hektare itu berdiri. Sungai Mentaya menjadi satu-satunya penanda geografis yang muncul di sepanjang uraian objek sengketa.
Koordinat dalam petitum itu sendiri yang akhirnya membuka posisinya. Ketiga blok membentang dari 112°46’57” hingga 112°51’24” Bujur Timur, lalu menurun dari 2°10’33” hingga 2°17’05” Lintang Selatan.
Titik pusat gabungan ketiganya jatuh pada 2°13’55” Lintang Selatan dan 112°48’20” Bujur Timur, sekitar 37 kilometer arah barat laut pusat Kota Sampit bila ditarik garis lurus.
Penelusuran Kanal Independen atas sebaran titik tersebut menempatkan ketiga blok di kawasan Desa Hanjalipan, Pamalian, Rasau Tumbuh, dan Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.
PETA SENGKETA: Sebaran tiga blok objek sengketa perkara 73/Pdt.G/2026/PN Spt hasil pemetaan ulang 188 titik koordinat dalam petitum gugatan.
Kursi Kosong Sidang Perdana
Sengketa ini terdaftar resmi di Pengadilan Negeri Sampit pada Jumat, 4 September 2026. Perkara perbuatan melawan hukum ini mengantongi nomor registrasi 73/Pdt.G/2026/PN Spt.
Surat gugatannya bertanggal Senin, 31 Agustus 2026, meski kolom nomor surat dibiarkan kosong.
PT Tunas Agro Subur Kencana maju sebagai penggugat melalui kuasa hukum Laura Meydiana. Mereka menyeret PT Nusantara Sawit Persada sebagai Tergugat I, Bupati Kotawaringin Timur sebagai Tergugat II.
Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kanwil BPN Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur sebagai Tergugat III. Susunan ini tidak menyertakan pihak turut tergugat. Kolom kuasa hukum bagi seluruh tergugat juga masih kosong.
Pengadilan menjadwalkan sidang perdana pada Senin, 21 September 2026, pukul 10.00 hingga 10.20 di ruang Chandra. Majelis hakim menunda agenda pemanggilan para pihak ini.
Sistem informasi penelusuran perkara merekam alasan penundaan tersebut lewat satu kalimat pendek. ”Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir.”
Bupati Kotawaringin Timur beserta instansi pertanahan negara tidak hadir pada panggilan pertama. Majelis kembali mengagendakan pemanggilan ulang pada Selasa, 6 Oktober 2026, berpindah ke ruang Cakra.
Valuasi Fantastis Sebuah Garis Imajiner
Gugatan ini membawa angka tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp237.261.861.512 dan immateriil Rp10 miliar. Total tuntutan menyentuh angka Rp247.261.861.512. Membagi nominal itu dengan luasan yang didalilkan penggugat menghasilkan valuasi Rp152,2 juta untuk setiap hektare. Komponen materiilnya saja menembus Rp146,09 juta per hektare.
Ejaan terbilang dalam petitum sudah sesuai dengan deretan angkanya. Kolom nilai sengketa pada sistem penelusuran perkara tercatat Rp0,00. Angka nol ini merupakan kelaziman yang sering ditemui dalam pengisian administrasi sistem penelusuran perkara.
Penggugat meminta agar putusan dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu meski para tergugat kelak menempuh upaya hukum lanjutan. Permintaan ini tertulis tanpa ketegasan arah.
”Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya, sepanjang Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk itu telah terpenuhi,” demikian bunyi petitumnya.
Pola menyerahkan nasib pada majelis juga mewarnai tuntutan ganti rugi. Penggugat merumuskan kalimat, ”Menghukum Tergugat I, atau menurut bagian tanggung jawab masing-masing Tergugat sebagaimana ditentukan Majelis Hakim, untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 237.261.861.512.”
PT TASK juga hanya membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, mengabaikan dalil pada petitum sebelumnya yang menuding seluruh tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
Permintaan putusan serta merta ini langsung berhadapan dengan pedoman peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 membatasi putusan serta merta hanya untuk tujuh kategori perkara.
Aturan ini mewajibkan pemohon menyetorkan jaminan senilai objek eksekusi sebelum putusan dijalankan. Penilaian harga jaminan ini sulit dihitung mengingat batas objek sengketa dalam petitum tersebut belum berhasil mengidentifikasi bentuk nyata tanahnya.
Klaim yang Meruntuhkan Diri Sendiri
Konstruksi gugatan mengandung cacat logika yang saling mematikan pada jantung argumentasinya. Petitum kedua memuat klaim penguasaan dari pihak penggugat.
”Menyatakan Penggugat adalah pihak yang telah memperoleh dan menguasai objek sengketa dengan itikad baik, secara terbuka, nyata dan berdasarkan proses penguasaan/perolehan yang diketahui oleh masyarakat serta pejabat pemerintahan setempat,” tulis penggugat dalam petitumnya.
Delapan butir berselang, penggugat justru mengajukan tuntutan yang bertolak belakang dengan klaim penguasaan tersebut.
”Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan penguasaan, penggarapan, penanaman, pemanenan, penguasaan fisik dan/atau tindakan lainnya atas objek sengketa,” demikian seperti tertulis dalam SIPP PN Sampit.
Satu butir setelahnya kembali mempertegas tuntutan pengosongan lahan. ”Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan penguasaan fisik objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun.”
Penggugat menyatakan diri telah menguasai objek secara nyata, namun di lembar yang sama meminta hakim menghentikan aktivitas tanam panen pihak lain serta menyerahkan penguasaan fisiknya.
Praktik hukum acara perdata tidak mengenal penyandingan dalil penguasaan nyata dengan tuntutan pengosongan fisik di atas satu objek yang sama.
Majelis hakim harus memilih satu dari dua keadaan ini sebelum menyentuh pokok perkara. Memilih yang mana pun sama artinya dengan meruntuhkan salah satu kaki argumen penggugat.
Kontradiksi berikutnya menabrak rezim perizinan. Petitum kesembilan melontarkan permintaan singkat. ”Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kepada Penggugat.”
Tuntutan kepada bupati ini hanya memiliki dasar rasional jika penggugat memang belum mengantongi Izin Lokasi maupun Izin Usaha Perkebunan yang mencakup 1.618 hektare lahan yang mereka klaim telah dikuasai.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 47 mewajibkan perusahaan yang membudidayakan tanaman dengan luasan tertentu memiliki izin usaha perkebunan.
Instrumen perizinan yang diminta penggugat itu juga sudah usang termakan perubahan aturan hukum. Rezim pertanahan tidak lagi menerbitkan Izin Lokasi baru sejak Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 berlaku pada 21 Juli 2021.
Pemerintah telah menggantinya dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Sistem Izin Usaha Perkebunan kini terbit melalui perizinan berusaha berbasis risiko, yang sejak 2021 menggantikan pola lama dan saat ini diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 5 Juni 2025.
Menantang Hak yang Telah Mengakar
Serangan gugatan ini membidik dua sertifikat hak guna usaha milik PT Nusantara Sawit Persada. Penggugat mendesak hakim mengabulkan permohonan yang berbunyi:
”Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 58 dengan NIB 150500000059 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 57 dengan NIB 150500000060, yang diterbitkan berdasarkan SK HGU Nomor 48/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 5 Juni 2013 atas nama Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa.”
Gugatan ini juga menyasar instrumen hukum di balik terbitnya sertifikat tersebut. Sasarannya mencakup Izin Lokasi Nomor 52.400.9.62.02/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor 188.45/37/Huk-EK.SDA/2013 tertanggal 30 Januari 2013.
Surat keputusan HGU yang menjadi alas lahirnya sertifikat itu terbit 13 tahun 2 bulan sebelum perkara ini terdaftar di pengadilan. Izin lokasinya bahkan sudah berusia 14 tahun 7 bulan.
Jeda belasan tahun ini menyentuh ruang lingkup Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Beleid ini memblokir tuntutan pihak lain atas sertifikat sah apabila tidak ada keberatan tertulis yang diajukan selama kurun waktu lima tahun.
Perlindungan aturan ini bekerja dengan syarat pemegang sertifikat memperoleh tanahnya secara itikad baik dan menguasainya secara nyata.
Cacat logika penggugat terkait status lahan kembali memukul balik posisi mereka. Tuntutan agar pengadilan menghentikan aktivitas panen dan menyerahkan penguasaan fisik secara tidak sengaja menempatkan pemegang sertifikat sebagai pihak yang tengah menguasai objek tersebut secara nyata.
Unsur ini justru dibutuhkan oleh perisai lima tahun peraturan pendaftaran tanah tersebut agar bisa diaktifkan oleh hakim.
Penggugat maju berperkara dengan petitum yang tidak menyebut satu pun sertifikat hak atas nama mereka. Alas hak mereka didasarkan pada dokumen ganti rugi dan pelepasan.
Penggugat meminta majelis hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap penggugat dokumen-dokumen ganti rugi, pelepasan dan/atau perolehan penguasaan tanah sebagaimana diajukan dan dibuktikan Penggugat dalam persidangan.
Klaim dokumen pelepasan ini menanggung beban pembuktian berat, karena harus dihadapkan dengan produk sertifikat terdaftar negara yang telah dipegang pihak lain selama belasan tahun.
Tarikan Dua Sumbu Yurisdiksi
Tarikan dua sumbu yurisdiksi membayangi formasi para tergugat perkara ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan masuk ke wilayah kewenangan peradilan tata usaha negara.
Batas waktu gugatannya dibatasi 90 hari sejak tindakan dilakukan. Gugatan ini justru membawa bupati dan instansi pertanahan ke meja hakim perdata di pengadilan negeri.
Yurisdiksi perdata juga tidak kehilangan dasar pijakan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 mengatur bahwa perkara beralih menjadi domain peradilan perdata jika penentu keabsahan keputusan tata usaha negara adalah persoalan hak kepemilikan.
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 turut mempertegas agar peradilan tata usaha negara tidak perlu menguji keputusan menyeluruh bila akar sengketanya memuat unsur keperdataan.
Pertarungan hak penguasaan atas tanah seluas 1.618 hektare ini memang berada di wilayah pengadilan negeri. Kerancuan hukum terjadi akibat butir petitum penggugat yang melompat meminta hakim perdata menilai tindakan administratif pemerintahan bupati.
Ketidakhadiran bupati dan BPN pada sidang perdana membuka peluang bagi munculnya eksepsi kewenangan mengadili dalam agenda sidang berikutnya.
Persoalan mendasar yang harus dijawab majelis hakim justru bersembunyi pada anatomi keruangan gugatan ini.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979 telah mematok yurisprudensi: gugatan yang tidak mampu mengurai batas-batas tanah sengketa secara jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Majelis hakim pengadilan tingkat pertama harus mengurai kekacauan tiga blok terpisah di dalam satu bingkai pembatas ini sebelum mereka memiliki landasan kokoh untuk membedah materi pokok perkara.
Mencari Jawaban Dua Raksasa
Kanal Independen berusaha mengonfirmasi temuan spasial dan anomali hukum ini kepada kedua perusahaan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan ke nomor WhatsApp perwakilan dari PT Tunas Agro Subur Kencana tertahan pada status centang satu hingga artikel ini terpublikasi.
Rosi Andreas, salah seorang manajer PT Nusantara Sawit Persada, sempat merespons upaya konfirmasi redaksi. Ia menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum perusahaan yang lebih memahami teknis perkara ini.
Jawaban dari kuasa hukum tersebut belum masuk ke meja redaksi hingga berita diturunkan.
PT Nusantara Sawit Persada berstatus sebagai anak usaha PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. Induk perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten NSSS.
Pelacakan Kanal Independen terhadap deretan pengumuman emiten sejak Juni hingga 29 September 2026 tidak menemukan dokumen keterbukaan informasi yang melaporkan gugatan hukum senilai Rp247 miliar ini.
Pengumuman yang muncul dalam penelusuran tersebut berupa laporan perubahan kepemilikan saham.
Sidang lanjutan untuk perkara ini dijadwalkan kembali pada Selasa, 6 Oktober 2026, beragendakan pemanggilan dan kehadiran para pihak. (ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id– Amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung mereda di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memakan korban satwa tak berdosa. Seekor anak kucing hutan (Prionailurus bengalensis) mungil bercorak indah terpaksa kehilangan tempat tinggalnya setelah hutan gambut tempat ia berlindung hangus dilalap si jago merah di kawasan Jalan Bumi Raya 1, Perumahan Citra Mandiri Tahap 1, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Senin (28/9/2026) malam.
Dalam kondisi terpisah dari induknya, anak kucing hutan yang imut dan polos tersebut ditemukan merayap sendirian di sekitar pekarangan rumah warga sekitar pukul 22.00 WIB.
Saksi mata yang menemukan satwa malang tersebut, Muhamad Wildan Halim (Awil), mengaku terenyuh melihat kondisi anak kucing hutan yang kebingungan dan ketakutan di tengah kepulan asap karhutla yang masih membara di sepanjang Jalan Bumi Raya.
Merespons temuan tersebut, Awil bersama komunitas aktivis lingkungan di Sampit bergerak cepat menyerahkan anak kucing hutan lucu itu ke Pos BKSDA Resort Sampit pada malam yang sama sekitar pukul 23.10 WIB.
Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, membenarkan penyerahan satwa dilindungi yang terdesak akibat karhutla di pemukiman Baamang Barat tersebut.
“Anak kucing hutan ditemukan sendirian di dekat rumah warga di tengah kondisi kawasan sekitar yang terdampak kebakaran. Saat diserahkan, kondisinya terlihat sehat dan aktif, meski terdapat sedikit luka lecet pada bagian mulutnya,” jelas Muriansyah, Selasa (29/9/2026).
Saat ini, anak kucing hutan mungil tersebut diamankan di Pos BKSDA Sampit untuk mendapatkan perawatan intensif, pemulihan trauma, serta penanganan medis lebih lanjut sebelum ditentukan langkah konservasi berikutnya.
Penemuan anak kucing hutan yang imut dan terpisah dari induknya di Baamang Barat ini menjadi potret pilu betapa kejamnya dampak karhutla terhadap keberlangsungan hidup satwa endemik Kalimantan. Ketika habitat gambut yang menjadi benteng perlindungan hangus terbakar, anakan satwa yang belum mandiri menjadi pihak yang paling rentan—terancam mati terpanggang, kehabisan nafas akibat racun asap, atau kelaparan.
Dua penekanan kritis dari Kanal Independen: Pertama, edukasi penyelamatan satwa oleh warga: Kesadaran dan kepedulian Muhamad Wildan Halim bersama relawan lingkungan yang menyelamatkan tanpa melukai atau memelihara ilegal satwa dilindungi ini patut menjadi contoh patut diapresiasi bagi seluruh masyarakat Kotim.
Kedua, penanganan darurat habitat satwa terisolasi: BKSDA bersama Satgas Karhutla didesak memperketat patroli di titik-titik perbatasan pemukiman dan vegetasi gambut Baamang guna mengantisipasi makin banyaknya anakan satwa liar yang terisolasi dari induknya akibat amukan api. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Dunia jurnalistik dan komunitas olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kehilangan salah satu pilar terbaiknya. H. Ruslan Abdul Gani, SH bin Kanti Hamdan, jurnalis senior yang dikenal gigih menyuarakan fakta sekaligus benteng pecatur andal di bumi Tambun Bungi, mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa pagi (29/9/2026) sekitar pukul 08.00 WIB.
Kabar duka yang mengejutkan insan pers tersebut disampaikan langsung oleh putra bungsu almarhum, Rendy Muhamad Iqbal, PhD.
“Assalamualaikum wr wb. Saya Rendy Muhamad Iqbal, PhD putra bungsu Bapak H. Ruslan Abdul Gani, SH bin Kanti Hamdan. Izin menyampaikan bahwa ayahanda saya meninggal pagi tadi pada pukul 08.00 WIB,” tutur Rendy, Selasa (29/9/2026).
Jenazah almarhum disemayamkan di kediaman keluarga di Jalan Delima 5 Nomor 117, Sampit. Berdasarkan keterangan keluarga, almarhum diberangkatkan dan dimakamkan ba’da salat Zuhur di Pemakaman Sanaim Samaun Al-Qurbah, Sampit. Mewakili keluarga besar, Rendy menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh kerabat, rekan sejawat, serta masyarakat atas segala kekhilafan almarhum sepanjang hayatnya.
Harmoni Pena Tajam dan Langkah Strategi di Atas Papan 64 Petak
Kepergian H. Ruslan Abdul Gani, SH menyisakan ruang hampa yang mendalam. Bagi dunia pers Kotim, almarhum adalah sosok wartawan yang konsisten merawat integritas dan nurani publik lewat karya tulisnya. Sementara di lingkungan olahraga, ia adalah pecatur yang disegani karena kalkulasi strateginya yang tenang serta dedikasinya menginspirasi para pemuda di Kotim.
Pemimpin Redaksi Kanalindependen.id, Gunawan, yang juga merupakan sahabat karib almarhum sesama jurnalis dan insan catur, mengungkapkan rasa duka mendalam atas berpulangnya sang senior.
“Beliau adalah wartawan senior sekaligus pecatur andal. Langkah penanya tajam dan langkah caturnya begitu tenang. Kami sangat kehilangan sosok teladan dan merasa berduka yang sangat mendalam atas kepergian almarhum,” ungkap Gunawan.
Kiprah H. Ruslan Abdul Gani dalam membangun iklim media yang independen serta memajukan olahraga catur di Kotawaringin Timur akan terus membekas sebagai warisan keteladanan yang tak lekang oleh waktu.
Analisis Kanal Independen: Penghormatan Terakhir untuk Rekam Jejak Pers dan Olahraga Kotim
Berpulangnya H. Ruslan Abdul Gani, SH menjadi momen perenungan bersama bagi seluruh ekosistem media independen dan persatuan catur di Kalimantan Tengah. Almarhum mengajarkan bahwa kedalaman berpikir seorang jurnalis dalam mengawal isu publik berbanding lurus dengan ketenangan seorang pecatur dalam mengkalkulasi setiap keputusan.
Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:
Merawat Warisan Integritas Pers: Generasi muda wartawan di Kotim didesak untuk terus melanjutkan keberanian dan profesionalisme yang telah diteladankan almarhum H. Ruslan Abdul Gani dalam menjaga independensi serta keberpihakan pers pada kebenaran.
Penghargaan Dedikasi Percasi Kotim: Pengurus Percasi Kotim diimbau untuk memberikan panggung penghormatan atas kontribusi almarhum, salah satunya dengan menginisiasi turnamen catur peringatan (memorial tournament) guna menjaga cita-cita almarhum dalam melahirkan bibit-bibit pecatur muda daerah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum H. Ruslan Abdul Gani, SH diampuni segala khilafnya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat termulia di sisi Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dianugerahi ketabahan dan kekuatan.
Langkah catur dan penanya kini hening! Pewarta senior dan pecatur andal H. Ruslan Abdul Gani tutup usia! Kanalindependen.id menyampaikan duka cita mendalam, keteladanan almarhum abadi! (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Berkas perkara nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt menyimpan anomali mencolok di meja hijau.
Surat dakwaan mencatat Kepala Operasional SPBE PT Naga Jaya Makmur, Robby Candra, tidak melaksanakan kalibrasi mesin pengisian sejak 22 Januari sampai 11 Februari 2026.
Jaksa juga menyebut berkurangnya isi tabung gas melon tersebut memicu kerugian bagi konsumen akhir.
Namun, daftar barang bukti dari perkara yang sama justru menyuguhkan fakta berseberangan. Sembilan lembar Kalibrasi Unit Filling Machine beserta 54 form sampling harian terlampir rapi menantang dakwaan tersebut.
Rentang 21 hari itu menyimpan rekam jejak utuh untuk tanggal 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 Januari, lalu berlanjut ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11 Februari 2026.
Total 18 hari operasional terekam tanpa satu hari pun terlewat. Tiga tanggal yang luput dari daftar itu, yakni 25 Januari serta 1 dan 8 Februari, seluruhnya bertepatan dengan hari Minggu.
Penyidik turut menyita lembar kalibrasi bertanggal 21 dan 22 Januari 2026, dan rentang dakwaan tepat bergulir pada tanggal kedua.
Aparat juga mengamankan surat keterangan hasil pengujian DKUKMPP Kotim bertanggal 10 Juni 2025, delapan bulan sebelum inspeksi mendadak ini terjadi.
Perkara ini kini bersiap menghadapi agenda pembacaan tuntutan penuntut umum pada Kamis, 1 Oktober 2026, di ruang sidang Chandra Pengadilan Negeri Sampit.
Tiga Standar Uji Timbangan Ambruk
Perkara ini bermula dari pemeriksaan aparat pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Tim Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, yang di antaranya beranggotakan Dani Wijaya dan Gusti Mahardika, mendatangi SPBE PT Naga Jaya Makmur di Jalan Niaga, Desa Pelangsian. Tiga petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur ikut turun tangan.
Mereka meliputi Erik Erdianto selaku pengawas barang beredar dan jasa, berpadu dengan Adi Siswanto dan Awan selaku juru timbang.
Petugas membongkar kepastian isi tabung melalui metode pengujian berlapis. Tabung kosong ditimbang lebih dulu sebagai tara, diisi gas, lantas ditimbang kembali demi melacak bobot bersih. Timbangan elektronik Mettler Toledo dan jangka sorong Tricle Brand bersertifikat menjadi penentu takaran murni tanpa rekayasa.
Pengujian menyasar 80 tabung sampel. Hasilnya membelah keyakinan publik: 20 dari 40 tabung di nozel nomor 9 dan 26 dari 40 tabung di nozel nomor 11 terdeteksi kurang timbangan. Total 46 tabung atau 57,5 persen dari seluruh sampel meleset dari takaran baku.
Pengawas Perdagangan Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, Aspiansyah, membedah bobot angka itu berbekal Permendag 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
Batas Kesalahan yang Diizinkan untuk elpiji tiga kilogram mematok toleransi 45 gram untuk kategori T1 dan 90 gram untuk kategori T2.
Kuantitas rata-rata mencatat nilai negatif terhadap label. Kemasan yang melabrak batas T1 menyentuh 18 buah, padahal regulasi hanya menoleransi batas maksimal lima kemasan.
Sebanyak 28 kemasan masuk kategori T2, sebuah ambang batas yang mengharamkan satu pun penyimpangan. Pengujian hari itu ditutup dengan satu kesimpulan tegas tertulis, ditolak.
Sepuluh Nozel Bebas Beroperasi
Delapan puluh tabung bermasalah tersebut dicabut dari satu muatan truk berisi sekitar 560 tabung. Pemberitaan Kaltengoke pada 17 Februari 2026 membeberkan SPBE itu memiliki 12 nozel secara keseluruhan.
Kepala DKUKMPP Kotim Johny Tangkere saat itu menyatakan, hanya dua mesin yang disegel petugas.
”Sepuluh nozzle tetap beroperasi seperti biasa. Yang dipasang police line hanya dua nozzle dan 80 tabung,” kata Johny seperti dikutip Kaltengoke. Sepuluh nozel sisanya lolos dari kewajiban uji timbang dan bebas melayani pengisian gas.
Surat dakwaan menahan diri untuk tidak merinci angka pasti kekurangan per tabung. Kaltengoke, mengutip hasil pemeriksaan awal, mencatat berat sampel berkisar 2,7 sampai 2,8 kilogram, atau menyusut 200 sampai 300 gram dari ketentuan resmi.
Rantai Pasok dan Lenyapnya Hak Warga
SPBE PT Naga Jaya Makmur memasok gas untuk 14 agen terdaftar. Alur pasokannya berantai, bermula saat agen melunasi penebusan LPG tiga kilogram kepada Pertamina.
Pertamina kemudian menerbitkan Loading Order, SPBE menginjeksi gas, dan Pertamina membayar jasa pengisian kepada badan usaha pemilik SPBE tersebut. Harga Eceran Tertinggi di pangkalan wilayah perkotaan Kotim terpaku pada angka Rp22.000 per tabung, setara Rp7.333 per kilogram.
Hitungan Kanal Independen berdasarkan angka HET itu menyingkap realitas getir di lapangan. Konsumen terpaksa membayar penuh untuk gas senilai Rp1.467 sampai Rp2.200 yang tidak pernah masuk ke tabung mereka, merujuk pada susut timbangan 200 sampai 300 gram tadi.
Warga Sampit bahkan harus merogoh kantong jauh lebih dalam, menebus tabung melon hingga Rp35.000 sampai Rp40.000 di tingkat pengecer.
Pemberitaan media pada 23 Februari 2026 merunut lonjakan harga ini usai kerusakan kompresor yang disusul penyegelan dua nozel memicu tersendatnya distribusi.
Sebagian warga bahkan memburu gas melon hingga menyeberang ke Pangkalan Bun dan wilayah Tengkiling.
”Kalau ada yang menjual jauh di atas HET, silakan laporkan. Kendala distribusi tidak boleh dibebankan ke masyarakat,” kata Johny Tangkere, seperti dikutip dari Klik Kalteng saat krisis itu memuncak.
Robby, sosok yang kini duduk menanti tuntutan di kursi terdakwa, pernah melontarkan janji kepada pada hari yang sama dengan kapasitas Kepala Operasional SPBE Km 10. Pemberitaan lainnya menempatkan lokasi SPBE ini di Jalan HM Arsyad Km 10 Sampit.
”Kami langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengalihan sebagian alokasi serta pengadaan unit pengganti. Saat ini operasional sudah kembali normal,” kata Robby setahun lalu.
Surat dakwaan mengunci dampak rentetan kejadian ini ke dalam satu rumusan baku.
”Bahwa akibat kurangnya isi tabung LPG 3 Kg yang tidak sesuai/kurang timbangan yang diisi oleh SPBE PT Naga Jaya Makmur menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir,” demikian tertulis dalam dakwaan JPU.
Jerat Hukum dan Amunisi Pasal Tambahan
Kewajiban kalibrasi berpijak kokoh pada Peraturan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 026/PND930000/2025-S3 tanggal 10 Januari 2025.
Robby Candra, yang bertugas berbekal surat kuasa Direktur PT Naga Jaya Makmur tertanggal 16 April 2021, ditarik ke meja hijau dengan sangkaan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ancaman maksimal pasal tersebut membidik hukuman lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kelak mengubah denda nominal itu menjadi sistem kategori.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 61 membuka ruang penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Hanya pengurus yang terjerat sebagai terdakwa dalam perkara ini, meninggalkan badan usaha pemilik SPBE tak tersentuh dakwaan pengadilan.
Pasal 63 undang-undang tersebut turut menyediakan amunisi hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi, pengumuman keputusan hakim, perintah penghentian kegiatan, kewajiban penarikan barang, hingga pencabutan izin usaha.
Elpiji tiga kilogram memanggul status barang bersubsidi negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menebar ancaman penyalahgunaan niaga bahan bakar bersubsidi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Pasal tajam ini lenyap dari daftar dakwaan.
Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sampit membuktikan Robby Candra berstatus ditahan. Perkara ini terdaftar pada 15 Juli 2026, lantas memutar sidang perdana pada 22 Juli 2026. Tim penuntut umum diisi oleh Galang Nugrahaning Tunggal, Nona Vera Kristanty Hematang, dan Ikrima Asya Wirantami.
Persidangan terus memacu sembilan putaran agenda. Tujuh putaran memfasilitasi pembuktian penuntut umum, sementara pihak terdakwa menebus hak satu kali sidang pembuktian pada Kamis (24/9/2026). Besaran tuntutan baru akan terkuak dari mulut jaksa pada persidangan pekan ini.
Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, penasihat hukum terdakwa, manajemen PT Naga Jaya Makmur, maupun pihak Pertamina terkait silang sengkarut barang bukti dalam berkas perkara tersebut. (ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam dua hari terakhir. Namun, turunnya hujan belum menjadi tanda bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut akan segera berakhir.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotim Mulyono Leo Nardo mengatakan, hujan yang mulai turun menjadi salah satu tanda Kotim memasuki fase awal transisi dari musim kemarau menuju musim hujan.
Meski demikian, secara umum Kotim masih berada dalam musim kemarau.
“Bisa dikatakan kita memasuki awal transisi dari musim kemarau ke hujan, tapi secara umum kita masih musim kemarau,” kata Mulyono, Senin (28/9/2026).
BMKG memperkirakan awal musim hujan tidak terjadi serentak di seluruh wilayah Kotim. Bagian utara diprakirakan lebih dahulu memasuki musim hujan sekitar pertengahan Oktober 2026.
Sementara Sampit dan sekitarnya diperkirakan memasuki awal musim hujan pada awal November. Adapun wilayah selatan diprakirakan baru memasuki awal musim hujan pada akhir November.
Hingga akhir September, peluang pertumbuhan awan hujan di Kotim masih cukup tinggi. BMKG memperkirakan peluang tersebut berada di kisaran 50–70 persen, bahkan pada 27 September potensinya diprakirakan di atas 70 persen.
“Untuk besok hingga akhir bulan ini ada potensi pertumbuhan awan hujan sekitar 50–70 persen di wilayah Kotim. Besok 27 September potensi di atas 70 persen,” jelasnya.
Hujan Belum Jadi Jaminan Karhutla Reda
Di tengah masih berlangsungnya karhutla di sejumlah wilayah Kotim, hujan yang turun memang membantu mengurangi kondisi kering di permukaan lahan.
Namun, Mulyono menegaskan hujan tersebut belum dapat disebut mampu meredakan karhutla secara menyeluruh. Api, terutama pada lahan yang kering, membutuhkan hujan dengan intensitas lebih tinggi dan durasi yang cukup lama.
“Untuk meredakan masih belum bisa dikatakan demikian, tepatnya mengurangi. Hujan dengan intensitas lebat dan durasinya lama yang bisa meredakan karhutla,” pungkasnya.
Dengan demikian, hujan yang mulai mengguyur Kotim belum menjadi alasan untuk menganggap ancaman karhutla telah berakhir. Wilayah Kotim masih berada dalam masa kemarau dan baru memasuki fase peralihan menuju musim hujan.(***)
