cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    SAMPIT, kanalindependen.id – Niat Sarbani bin Satrah terbilang sederhana. Peladang ini hanya ingin membuka 1,4 hektare lahan di pinggir Jalan Trans Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, untuk bertanam sawit.

    Dia meyakini tanah itu miliknya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit berpandangan sebaliknya.

    Merujuk Surat Keterangan Menteri Kehutanan Nomor SK-6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, bidang tanah yang dibakar Sarbani pada 10 Agustus 2023 tersebut tercatat sebagai Kawasan Hutan Produksi.

    Api dari tumpukan semak menjalar hingga tujuh hektare. Palu hakim jatuh pada awal Februari 2024. Sarbani divonis sembilan bulan penjara beserta denda Rp2,5 miliar.

    Putusan itu menjadi potret yang memperlihatkan sempitnya ruang hukum bagi peladang di Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Realitas penegakan hukum ini sudah berjalan jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar pada 31 Agustus 2026.

    Ketua DPRD Kotim, Rimbun, merespons kehadiran Inpres tersebut dengan kekhawatiran terkait nasib kearifan lokal masyarakat Dayak. Tradisi berladang berpotensi tergerus apabila penerapan aturan mengabaikan realitas sosial di lapangan.

    ”Inpres Nomor 11 Tahun 2026 terkesan menghilangkan kearifan lokal adat di Bumi Isen Mulang, khususnya di Bumi Habaring Hurung,” kata Rimbun, Jumat (2/10/2026).

    Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya menyeimbangkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan perlindungan tradisi peladang.

    ”Hendaknya Inpres ini disosialisasikan dulu sebelum menindaklanjuti atau menindak peladang yang membakar lahan, sehingga menjadi satu pemahaman dan satu frekuensi untuk memberikan informasi dan pemahaman bersama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Penelusuran Kanal Independen terhadap tujuh putusan pengadilan di Kalteng, mencakup perkara di PN Sampit, PN Palangka Raya, dan PN Pangkalan Bun, mengonfirmasi kekhawatiran Rimbun memiliki landasan yang sangat konkret.

    Mengunci Berlapis Perlindungan Adat

    Teks Inpres 11/2026 tidak secara eksplisit menghapus pengecualian kearifan lokal. Pengecualian tersebut tetap tercantum, tetapi terikat oleh tujuh syarat berlapis yang wajib dipenuhi seluruhnya agar praktik berladang dianggap legal.

    Syarat itu menetapkan pembakaran harus wujud adat yang nyata dan turun-temurun, dibatasi maksimal dua hektare per kepala keluarga, serta khusus untuk tanaman pangan nonkomersial. Peladang juga wajib membuat sekat bakar.

    Regulasi ini melarang pembakaran di ekosistem gambut, radius 500 meter dari peta ekosistem gambut nasional, kawasan lindung, maupun sempadan sungai. Larangan serupa berlaku untuk kepentingan korporasi dan kawasan hutan.

    Praktik ini baru sah dilakukan setelah masyarakat mengantongi rekomendasi dari pemerintah pusat atau daerah, serta mendapat pendampingan langsung.

    Gubernur juga diwajibkan meninjau ulang seluruh kebijakan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara itu, bupati dan wali kota dituntut menghentikan aktivitas pembakaran yang mengatasnamakan adat apabila tidak memenuhi seluruh syarat hukum tersebut.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menilai pengetatan aturan ini sebagai prakondisi penting dalam menghadapi ancaman El Nino.

    Kementerian Lingkungan Hidup merespons aturan tersebut dengan menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi, serta mengutip data Polri yang telah menetapkan 138 tersangka karhutla secara nasional.

    Pasal Kembar untuk Peladang dan Warga Kota

    Bukti paling kuat mengenai rentannya pelindungan kearifan lokal terlihat dari kasus Gusti Maulidin, peladang 63 tahun asal Desa Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

    Maulidin membuka ladang padi bersama delapan anggota keluarganya pada September 2019. Dia membangun sekat bakar, menunggui lokasi hingga api benar-benar padam pukul tiga sore, dan mengelola tanah mineral, bukan gambut.

    Kesaksian pihak kepolisian membenarkan api di ladang Maulidin sudah padam saat petugas tiba. Jaksa tetap menariknya ke meja hijau dengan empat pasal berlapis.

    Dakwaan mencakup UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memuat pengecualian kearifan lokal, UU Kehutanan, Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan menimbulkan kebakaran, dan Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian.

    PN Pangkalan Bun menjatuhkan putusan pada 16 Desember 2019. Majelis hakim pimpinan Heru Karyono tidak memilih dakwaan lingkungan hidup maupun kehutanan.

    Hakim menjatuhkan vonis melalui dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 187 ke-1 KUHP. Maulidin dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan vonis lima bulan penjara (Putusan Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu).

    Sarwani, tetangga Maulidin yang membuka ladang di lokasi terpisah, menerima hukuman identik melalui Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu.

    Seluruh kepatuhan Maulidin terhadap syarat kearifan lokal tidak mampu menghindarkannya dari jeruji besi. Majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal umum KUHP, bukan pasal UU PPLH yang memuat pengecualian kearifan lokal.

    Pola serupa terdeteksi secara konsisten dalam empat perkara yang ditelusuri Kanal Independen. Dua kasus lain bahkan tidak memiliki kaitan dengan ladang adat.

    H Johan, seorang sopir yang membersihkan rumput pekarangan rumahnya di Kelurahan Langkai, Palangka Raya pada 2019, divonis tujuh bulan penjara.

    Bara api dari pekarangannya menjalar tiga hari kemudian ke lahan tetangga, lalu hakim menjeratnya dengan Pasal 187 ke-1 KUHP.

    Nasib serupa dialami Totok Prayoga, karyawan swasta yang membersihkan pekarangan istrinya di Kelurahan Tanjung Pinang, Palangka Raya, pada 2023. Dia menerima vonis sembilan bulan penjara pada Mei 2024 dengan jeratan pasal yang persis sama.

    Empat terdakwa, dua dari ladang adat dan dua dari pekarangan kota, menerima vonis bersalah dari pasal identik. Kepatuhan peladang pada tradisi adat hanya meringankan masa hukuman, namun tidak membebaskan mereka dari status terpidana.

    Jejak Hukum di Meja Hijau Sampit

    PN Sampit memiliki rekam jejaknya sendiri. Selain perkara Sarbani, pengadilan ini pernah menyidangkan Rudiansyah alias Rudi pada 2020.

    Terdakwa membuang puntung rokok ke semak kering di Desa Muara Dua, Kabupaten Seruyan, yang posisinya bersebelahan dengan HGU PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Api membakar 319 hektare lahan. Hakim menjatuhkan vonis tiga bulan penjara atas dasar kelalaian.

    Dua kasus di PN Sampit ini memang tidak berangkat dari niat menjalankan kearifan lokal. Persoalannya, jika ketidaksengajaan atau ketidaktahuan status kawasan hutan bisa berujung denda Rp2,5 miliar, ancaman serupa mengintai peladang Dayak Kotim yang membuka lahan tanpa menyadari ladangnya bersinggungan dengan peta kawasan hutan.

    Risiko ini sangat nyata mengingat Kotim memiliki daftar panjang sengketa tanah adat berhadapan dengan klaim kawasan hutan maupun konsesi korporasi.

    Gambut Terlarang sejak 2020

    Fakta persidangan Totok di Palangka Raya mengungkap regulasi lain yang membatasi ruang gerak pembakaran lahan. Lidya Veraindah, ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

    Regulasi ini menegaskan pembakaran di lahan gambut tidak bisa mendapatkan izin dengan alasan apa pun. Pengecualian pembakaran lahan juga gugur sepenuhnya saat daerah berstatus siaga darurat bencana.

    Perda Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2003 turut mewajibkan izin tertulis untuk segala jenis pembakaran lahan.

    Berdasarkan penelusuran Kanal Independen, belum ditemukan aturan spesifik yang setara di tingkat Kotim. Rujukan utamanya bersandar pada Perda Kalteng.

    Larangan membakar lahan gambut, ekosistem yang mendominasi kawasan tengah dan selatan Kotim, sudah berlaku tanpa pengecualian sejak 2020. Kehadiran Inpres 11/2026 memperketat situasi ini dengan larangan pembakaran di kawasan hutan dan kewajiban rekomendasi dari pemerintah.

    Kondisi tersebut memiliki akar sejarah. Kalteng pernah memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur detail praktik kearifan lokal.

    Aturan ini dicabut pemerintah pusat saat krisis kabut asap parah tahun 2015. Sejak pencabutan tersebut, posisi argumen kearifan lokal melemah drastis di ruang sidang, sebagaimana tergambar dalam kasus Maulidin dan Sarwani.

    Kontras Satu Hektare dan Ribuan Hektare

    Realitas paling timpang terlihat dari Kabupaten Kotawaringin Barat, wilayah tempat Maulidin diadili. Konsesi perkebunan sawit PT Kumai Sentosa terbakar seluas 2.600 hingga 3.000 hektare pada 2019.

    PN Pangkalan Bun, pengadilan yang menjatuhkan vonis penjara bagi Maulidin, memutus perusahaan tersebut tidak terbukti bersalah secara pidana pada Februari 2021.

    PT Kumai Sentosa baru kalah melalui gugatan perdata terpisah senilai Rp175,18 miliar. Dua keluarga peladang, yang salah satunya diketahui hanya mengelola lahan sekitar satu hektare, berakhir di penjara.

    Sementara itu, korporasi dengan ribuan hektare lahan terbakar luput dari jerat pidana di wilayah hukum yang sama.

    Kalender Darurat Nyaris tanpa Jeda

    Satu ketentuan kunci dalam Inpres 11/2026 menetapkan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal hanya sah dilakukan apabila status darurat karhutla telah dicabut oleh kepala daerah.

    Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari, mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026. Status ini dinaikkan menjadi tanggap darurat pada 30 Juli, lalu diperpanjang tiga kali berturut-turut.

    Perpanjangan terakhir diputuskan hingga 15 Oktober 2026 melalui rapat evaluasi pimpinan Bupati Kotim Halikinnor pada Selasa (29/9/2026). Rapat tersebut digelar hanya tiga hari sebelum Rimbun menyuarakan kekhawatirannya.

    Data evaluasi menunjukkan skala api di Kotim. Terdapat 38.304 titik panas dan 1.171 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 2.079 hektare lahan hingga akhir September 2026.

    Angka ini melonjak tajam dibandingkan 453 titik panas sepanjang 2025. Pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan Rp15 miliar untuk penanganan darurat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Imam Subekti, yang menjabat sejak 11 September 2026 menggantikan Multazam, menyatakan kondisi karhutla belum mereda.

    Memasuki awal Oktober, kabut asap masih mengepung Sampit. Angin dari arah timur membawa kiriman asap dari Kecamatan Pulau Hanaut, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    Sepanjang 8 April hingga 15 Oktober 2026, Kotim selalu berada dalam status darurat karhutla. Rentang waktu ini bertepatan dengan musim tradisional peladang membuka lahan.

    Jika Inpres ini diterapkan secara ketat, peladang Kotim praktis tidak memiliki jendela waktu legal untuk membakar ladang sepanjang tahun ini.

    Solusi Nyata, Jangan Hanya Melarang

    Rimbun mendorong pemerintah turun langsung memberikan penjelasan hingga ke tingkat desa, tidak hanya menerbitkan aturan dari Jakarta.

    Pemkab diminta menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat apabila pembukaan lahan dengan cara membakar benar-benar dilarang.

    ”Kalau memang masyarakat dilarang membakar lahan, pemerintah juga harus memberikan solusi dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu peladang. Jangan hanya janji akan dibantu, tetapi realisasinya tidak ada. Pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa tetap berladang tanpa melanggar aturan. Jadi, jangan hanya mengedepankan larangan dan penindakan, tetapi juga harus ada solusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Permintaan Rimbun sejalan dengan amanat Inpres 11/2026 yang mewajibkan pemegang izin usaha menyediakan alat berat, termasuk ekskavator, demi membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

    Berkaca pada rekam jejak peradilan di Kalteng, peladang yang mematuhi syarat adat tetap rentan dipidana. Kewajiban penyediaan alat berat tersebut baru memiliki makna jika benar-benar terealisasi di lapangan sebelum mesin penegakan hukum menyasar peladang kecil. (ign)

  • Mulus Saja Tak Cukup: Menagih Rambu dan Penerangan di Balik Proyek Rp9,72 Miliar Sampit-Samuda

    Mulus Saja Tak Cukup: Menagih Rambu dan Penerangan di Balik Proyek Rp9,72 Miliar Sampit-Samuda

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hamparan aspal baru kini menutupi 21 titik kerusakan yang membelah jalur Sampit-Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pekerjaan fisik yang membentang efektif sepanjang empat kilometer ini menelan nilai kontrak Rp9,72 miliar.

    Rata-rata panjang penanganan mencapai 190 meter per segmen. Realisasi fisik proyek inilah yang ditinjau langsung oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (1/10/2026).

    Wakil Ketua Komisi IV HM Rusdi Gozali memimpin inspeksi lapangan untuk menakar kesesuaian anggaran dengan realita fisik.

    Dia turun bersama Sekretaris Komisi IV H Sirajul Rahman dan Anggota Komisi IV Abdul Hafid. Mendampingi rombongan dewan, hadir pula Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalteng Chandra Puji Asmara dan Kepala Desa Bapeang Eko Hidayat.

    Wajah baru jalan provinsi ini memang membawa napas lega bagi warga. Mewakili aspirasi sejumlah kepala desa di sepanjang koridor, Eko Hidayat menyatakan masyarakat cukup puas dengan hasil peningkatan jalan.

    Namun, mulusnya aspal masih menyisakan catatan keselamatan. Kelengkapan vital seperti marka jalan, zebra cross, rambu lalu lintas, hingga lampu penerangan di titik-titik rawan kecelakaan belum tersedia. Fasilitas pendukung ini diharapkan bisa masuk dalam Tahun Anggaran 2027.

    Model pembagian pekerjaan ke dalam 21 segmen ini menunjukkan pendekatan pragmatis. Kucuran dana difokuskan lebih dulu untuk menyasar titik kerusakan yang mendesak, alih-alih melakukan pengaspalan menyeluruh dari ujung ke ujung.

    ”Usulan-usulan ini perlu segera dibahas dengan dinas terkait. Kita ingin pembangunan yang sudah dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat, termasuk kelengkapan pendukung dan keselamatan jalannya,” kata Rusdi.

    Inspeksi di jalur Sampit-Samuda ini merupakan satu rangkaian panjang dari kerja pengawasan dewan.

    Merujuk pada surat kunjungan kerja tertanggal 29 September 2026, rombongan legislator yang sama telah lebih dulu membedah fisik proyek di ruas Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu sehari sebelumnya, Rabu (30/9/2026).

    Pola Pendanaan Bertahap di Koridor Selatan

    Bagi Anggota Komisi IV Abdul Hafid, perbaikan ini harus dilihat dalam kerangka kesinambungan pembangunan wilayah selatan. Ia mendorong agar penanganan jalan tidak berhenti di Sampit-Samuda, melainkan dilanjutkan secara bertahap menembus ruas Samuda-Ujung Pandaran, Ujung Pandaran-Kuala Pembuang, hingga Kuala Pembuang-Teluk Segintung.

    ”Yang kita dorong adalah konektivitas jalan provinsi yang semakin mantap. Jangan sampai satu ruas sudah bagus, tetapi masyarakat kembali menghadapi persoalan pada ruas berikutnya. Karena itu penanganannya harus berkelanjutan berdasarkan kebutuhan, skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.

    Prinsip pendanaan bertahap lintas tahun yang disuarakan Hafid ini menemukan preseden pada proyek jalan provinsi lain di wilayah selatan Kotim.

    Rekam jejak pola pendanaan berjenjang ini terlihat jelas pada perbaikan Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Mohammad Hatta di Sampit.

    Proyek itu bermula dari alokasi Rp2 miliar pada Perubahan APBD Kalteng 2024, lalu disuntik kembali Rp10 miliar pada APBD Kalteng 2025.

    Fakta pendanaan ini merujuk pada keterangan Kepala Dinas PUPR Kalteng saat itu, Shalahuddin, sebagaimana diberitakan Antara Kalteng pada Desember 2024.

    Tidak hanya soal konektivitas, Hafid juga menyoroti urgensi perlengkapan keselamatan yang disuarakan warga desa.

    ”Marka, rambu, zebra cross dan penerangan pada titik-titik rawan juga penting. Jalan yang baik bukan hanya mulus, tetapi harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintas,” tambahnya.

    Merespons desakan tersebut, Chandra Puji Asmara menyatakan komitmen instansinya untuk terus menaruh perhatian pada ruas jalan yang berstatus kewenangan provinsi.

    “Kita akan terus bekerja untuk melengkapi berbagai kekurangan tersebut,” ujarnya.

    Sebagai catatan kelengkapan infrastruktur, pada koridor yang sama saat ini turut dikerjakan paket peningkatan ruas Samuda-Ujung Pandaran. Pekerjaan yang dipecah dalam tiga segmen ini menelan nilai kontrak sekitar Rp6,78 miliar.

    Kedua proyek infrastruktur tersebut telah rampung, dan jadwal serah terima pertama (PHO) ditetapkan pada 16 Desember 2026. Pembahasan APBD Kalteng 2027 menjadi penentu utama bagi realisasi kelengkapan keselamatan jalan di ruas Sampit-Samuda sekaligus rencana perluasan penanganan koridor selatan yang didorong oleh DPRD. (ign)

  • Mengalir ke Balik Jeruji: Uang Kehormatan Rp59 Juta untuk Lima Tersangka KPU Kotim

    Mengalir ke Balik Jeruji: Uang Kehormatan Rp59 Juta untuk Lima Tersangka KPU Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Terali besi Rumah Tahanan Palangka Raya telah mengurung lima komisioner KPU Kotawaringin Timur (Kotim) selama hampir dua bulan.

    Tugas penyelenggaraan pilkada kini berpindah tangan ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, berhentinya kewajiban kerja para tersangka dugaan korupsi dana hibah ini tidak menghentikan hak keuangan mereka.

    Setiap bulan, kas negara tetap rutin mengeluarkan angka setidaknya Rp59.115.000 untuk kelima orang tersebut.

    Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menjebloskan kelima penyelenggara pemilu itu ke sel tahanan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

    Sosok Ketua KPU Kotim Muhammad Rifqi, yang memegang kendali Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mendekam bersama empat anggotanya berinisial W, JJ, MT, dan E.

    Penyidik menyangka mereka terlibat penyimpangan dana hibah Pilkada Kotim tahun anggaran 2023-2024 senilai Rp40 miliar. Taksiran sementara, kerugian negara mencapai angka Rp10 miliar.

    Ironi Uang Kehormatan

    Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Wawan Wiraatmaja, menegaskan status nonaktif kelima komisioner tersebut tidak otomatis membekukan hak keuangan mereka.

    ”Mereka masih menerima hak keuangan. Dalam istilah di KPU, hak tersebut disebut uang kehormatan. Pembayaran itu berlangsung sampai ada putusan lebih lanjut,” kata Wawan, Rabu (30/9/2026) lalu.

    Besaran nominal yang mengalir ini bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

    Aturan yang hingga kini masih berlaku tersebut menetapkan Ketua KPU tingkat kabupaten/kota berhak atas Rp12.823.000 per bulan, sementara seorang Anggota menerima Rp11.573.000.

    Hitungan akumulasi untuk formasi satu ketua dan empat anggota ini menyedot anggaran Rp59.115.000 setiap bulannya.

    Bulan September 2026 tercatat sebagai periode pertama masa nonaktif mereka secara penuh.

    Pada satu bulan itu saja, negara telah mengeluarkan Rp59.115.000 bagi lima pejabat yang sama sekali tidak menjalankan tugas akibat mendekam di rutan.

    Skema pembayaran pada masa peralihan status di bulan Agustus memang belum terkonfirmasi secara rinci. Kendati demikian, apabila bulan tersebut turut dibayarkan penuh, total aliran dana berpotensi menembus kisaran Rp118 juta terhitung sejak penahanan hingga akhir September.

    Celah Aturan Pemilu

    Pangkal persoalan aliran dana ini bersumber dari ketiadaan klausul pengecualian dalam Perpres 11/2016. Beleid tersebut hanya memuat aturan bahwa uang kehormatan diberikan setiap bulan.

    Dokumen ini tidak mensyaratkan penerimanya harus aktif berdinas, serta tidak memiliki mekanisme penghentian otomatis ketika komisioner berstatus tersangka maupun ditahan.

    Menurut Wawan, perubahan status hanya bisa dieksekusi apabila perkara kelima komisioner ini telah bergulir ke persidangan.

    Fase ini mengubah kedudukan mereka dari nonaktif menjadi diberhentikan sementara seiring melekatnya status terdakwa.

    Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelusuran Kanal Independen terhadap dokumen undang-undang itu menemukan landasannya pada Pasal 39 ayat (1).

    Klausul ini mengatur pemberhentian sementara anggota KPU apabila menjadi terdakwa perkara pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih, maupun terdakwa pidana pemilu.

    ”PAW dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Wawan menjelaskan mekanisme Penggantian Antarwaktu.

    Berkaca pada Durasi Preseden

    Sengkarut dana hibah yang menyeret penyelenggara pemilu memiliki rekam jejak panjang di berbagai wilayah. Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, pernah mencatat perkara serupa.

    Tiga komisioner KPU nonaktif di sana terus memegang status tersebut hingga menerima vonis tingkat pertama dari Pengadilan Tipikor Makassar. Angka kerugian negara dalam kasus ini tercatat jauh lebih kecil, yakni Rp554,4 juta, dibandingkan taksiran kerugian Rp10 miliar di Kotim.

    Sebagai pembanding durasi proses hukum, Kepulauan Aru di Maluku menyajikan preseden tersendiri. Lima komisioner KPU setempat menyandang status tersangka pada Maret 2023.

    Perkara mereka baru menyentuh meja persidangan sepuluh bulan kemudian pada Januari 2024. Rentang waktu tersebut belum menghitung lamanya durasi sidang hingga palu vonis diketuk hakim.

    Vonis pengadilan tingkat pertama pun belum tentu menjadi babak akhir. Peluang banding menuju Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung selalu terbuka.

    Selama status hukum kelima komisioner KPU Kotim belum berkekuatan tetap, kewajiban negara mengucurkan uang kehormatan akan terus berjalan.

    Menilik skala kasus Kotim yang jauh lebih besar dengan tujuh tersangka serta kemungkinan penyidikan meluas ke pihak vendor, kepastian hukum perkara ini bisa memakan waktu panjang.

    Tanpa adanya putusan final, kas negara menanggung beban tambahan Rp59.115.000 setiap bulan untuk membayar lima orang yang sedang tersangkut dugaan penyimpangan uang negara itu sendiri. (hgn/ign)

  • Kabut Asap Serang Sampit, Jarak Pandang Anjlok hingga 100 Meter

    Kabut Asap Serang Sampit, Jarak Pandang Anjlok hingga 100 Meter

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kabut asap kembali menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (2/10/2026) dini hari hingga pagi. Hampir seluruh kawasan kota terdampak, dengan jarak pandang sempat anjlok hingga hanya 100 meter.

    Kondisi tersebut terpantau dari pengamatan BMKG Kotim di Stasiun Meteorologi H Asan Sampit. Pada pukul 07.00 WIB, jarak pandang tercatat hanya 100 meter dengan kondisi cuaca berupa kabut asap.

    Saat itu suhu udara berada di 23,3 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 96 persen. Angin dalam kondisi tenang atau calm, dengan kecepatan 0 kilometer per jam.

    Kondisi tersebut membuat kabut asap tampak pekat di sejumlah kawasan Sampit. Warga yang beraktivitas sejak pagi harus berhadapan dengan jarak pandang yang sangat terbatas.

    Sampit Ikut Dikepung Asap

    Warga Sampit, Didi Mursidi, mengatakan kondisi kabut asap kali ini terasa cukup parah karena tidak hanya terjadi di kawasan luar kota.

    “Kabut asap pagi ini makin merajalela, jarak pandang beberapa meter saja. Jarang-jarang dalam kota Sampit sampai parah begini, biasanya yang parah di luar kota yang masih banyak lahan kosongnya,” kata Didi.

    Pengamatan BMKG menunjukkan kondisi mulai membaik setelah matahari meninggi. Namun, kabut asap masih bertahan.

    Pada pukul 08.00 WIB, jarak pandang meningkat menjadi 300 meter. Suhu naik menjadi 26,4 derajat Celsius dengan kelembapan 88 persen.

    Angin mulai bergerak dari arah timur dengan kecepatan 4 kilometer per jam.

    Satu jam kemudian, pukul 09.00 WIB, jarak pandang kembali meningkat menjadi 800 meter. Meski demikian, BMKG masih mencatat kondisi cuaca berupa kabut asap.

    Suhu saat itu mencapai 29,8 derajat Celsius dengan kelembapan 70 persen. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 7 kilometer per jam.

    Dini Hari Jadi Titik Terparah

    Perubahan jarak pandang tersebut menunjukkan kondisi paling buruk terjadi pada pagi buta. Dari 100 meter pukul 07.00 WIB, jarak pandang meningkat menjadi 300 meter pada pukul 08.00 WIB dan 800 meter pada pukul 09.00 WIB.

    Namun, kabut asap yang masih tercatat hingga pukul 09.00 WIB menunjukkan kualitas udara dan kondisi atmosfer di Sampit belum sepenuhnya terbebas dari paparan asap.

    Kondisi angin yang sempat tenang pada pagi hari juga membuat asap lebih mudah bertahan di sekitar permukaan. Terlebih, kelembapan udara saat itu mencapai 96 persen.

    Kabut asap kembali menjadi ancaman bagi aktivitas warga Sampit. Selain mengganggu jarak pandang pengguna jalan, kondisi tersebut juga menjadi pengingat bahwa dampak karhutla tidak selalu berhenti di lokasi lahan yang terbakar.

    Asap dapat terbawa hingga kawasan permukiman dan pusat kota, tergantung kondisi angin serta atmosfer. (***)

  • Benang Kusut Pasar Kotim: Dari Jejak Korupsi hingga Sengkarut Penguasaan Lapak

    Benang Kusut Pasar Kotim: Dari Jejak Korupsi hingga Sengkarut Penguasaan Lapak

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bangunan tiga lantai berkapasitas 578 kios berdiri bisu di Jalan Pangeran Antasari. Sejak tiang pertamanya terpancang 22 Februari 2015, Pasar Mangkikit yang menelan dana lebih dari Rp20 miliar ini tak pernah menyentuh fungsinya.

    Sebelas tahun berlalu, tumpukan beton tersebut justru memaksa seorang pedagang sayur bertahan hidup membaur dengan genangan lumpur pinggir jalan dekat Markas Kodim 1015/Sampit.

    ”Sudah lima tahun lebih di sini. Setiap hujan, pasti becek. Atap juga semrawut. Mau bagaimana lagi, ini satu-satunya tempat kami bisa berjualan,” katanya, April lalu.

    Kondisi fisik Pasar Mangkikit hanya satu keping dari teka-teki panjang aset daerah yang lumpuh di Kotawaringin Timur. Tumpukan masalah ini sekarang berpindah ke meja Muslih, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim yang baru dilantik 11 September lalu.

    Monumen Beton dan Ultimatum Legislatif

    Beban tersebut langsung berhadapan dengan peringatan keras dari kursi legislatif. Ketua DPRD Kotim Rimbun melontarkan ultimatum pada Kamis (1/10).

    ”Kalau kepala dinas baru tidak mampu membereskan ini, ya lebih baik mundur saja daripada tidak mampu. Dia ditempatkan di situ tentunya guna membereskan masalah di situ,” tegas Rimbun.

    Rotasi birokrasi, menurutnya, wajib menghasilkan kinerja riil. “Masalah-masalah seperti ini harus dibereskan. Jangan sampai terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

    Muslih mewarisi ruang kerja yang menyimpan banyak janji tak tertagih. Pendahulunya, Johny Tangkere, pernah memegang posisi ini sebagai Pelaksana Tugas. Johny menjanjikan inventarisasi aset pasar secara menyeluruh pada Mei 2025.

    ”Kita sedang mendata satu per satu, apa saja yang masih ada di dalam, lalu kalau memang mangkrak kita akan coba usulkan untuk dimanfaatkan kembali,” kata Johny kala itu.

    Setahun lewat dari pernyataan tersebut, janji pelaporan publik itu menguap tanpa rupa.

    Janji Menguap dan Sandera Hukum

    Kemacetan proyek fisik di lapangan ternyata berakar langsung dari pelarian bos PT Heral Eranio Jaya (HEJ), mitra Pemkab Kotim dalam proyek tersebut. Bupati Kotim Halikinnor mengakui hilangnya kepastian kelanjutan proyek pasar terjadi akibat raibnya direktur perusahaan itu selama lebih dari setahun.

    Direktur Utama PT HEJ, Leonardus Minggo Nio, masuk Daftar Pencarian Orang sejak 19 Juli 2024 dan baru tertangkap di Jakarta pada 12 September 2025.

    Dia terseret perkara dugaan korupsi Gedung Expo Sampit tahun anggaran 2019-2020, sebuah proyek yang juga berada di bawah payung dinas tersebut.

    Pascapenangkapan Leonardus, Pemkab Kotim melayangkan gugatan perdata wanprestasi pada Februari 2026. Putusan final ditargetkan keluar pada pertengahan tahun, namun hingga awal Oktober statusnya belum menemui kejelasan.

    Sementara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya telah menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara beserta uang pengganti Rp177.359.663 kepada Leonardus pada 13 Juli 2026 untuk kasus Expo Sampit.

    Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotim, Zulhaidir, turut terseret dalam perkara yang sama. Ia divonis 1,5 tahun penjara dengan denda Rp50 juta dan kini menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung.

    Proses birokrasi dan hukum yang berjalan lambat ini menghancurkan ketahanan ekonomi pedagang.

    Sekretaris Pengurus Pasar Mangkikit, Agus Sugianto, mengungkap bahwa kegagalan proyek ini membuat sejumlah pedagang bangkrut, jatuh sakit, hingga ada yang meninggal dunia.

    Ombudsman RI Perwakilan Kalteng sudah mendeteksi persoalan sejak 2020 lewat temuan maladministrasi penundaan berlarut yang memblokir akses jalan warga sekitar. Monitoring lanjutan lembaga ini pada 2021 mencatat perbaikan belum tuntas.

    Anggota DPRD Kotim Dapil I, Riskon Fabiansyah, pada Januari lalu sempat turun memantau lokasi sembari menaruh harapan pembangunan bisa dilanjutkan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Sembilan bulan usai kunjungan, realitas bangunan tak berubah.

    Wabah Bangunan Kosong di Pelosok

    Penyakit infrastruktur mangkrak ini turut menyebar ke luar wilayah kota. Proyek pasar bernilai puluhan miliar rupiah tercatat terbengkalai di Kecamatan Kotabesi, Mentaya Hulu, Telawang, Mentaya Hilir Utara, Desa Samuda di Mentaya Hilir Selatan, hingga Desa Tumbang Sangai di Kecamatan Telaga Antang.

    Pengamat kebijakan publik Riduan Kesuma mencatat bangunan pasar di Tumbang Sangai rusak parah tanpa pernah difungsikan sejak rampung dikerjakan.

    Merespons banyaknya pasar tidak fungsional, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi sempat menyoroti kualitas perencanaan dinas teknis terkait pada pertengahan 2024 lalu.

    ”Kalau hanya satu atau dua pasar yang tidak fungsional, itu wajar. Di Kotim ini cukup banyak dan ini berjalan sudah sejak lama. Artinya kita ini tidak belajar dari kesalahan-kesalahan itu sehingga anggaran yang digunakan terbuang begitu saja,” nilainya.

    Pola identik yang terjadi hampir di setiap kecamatan membuat Ketua Umum Fordayak Kotim Audy Valent, pada periode yang sama, mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah pengusutan.

    Beban Ganda dan Penguasaan Gelap

    Pusat perbelanjaan yang beroperasi juga tengah berjuang bertahan hidup. Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) dan Pasar Ikan Mentaya (PIM) perlahan kehilangan pembeli akibat pergeseran tren belanja daring dan kemunculan lokasi niaga baru.

    DPRD Kotim sempat menggelar rapat kerja khusus pada 7 November 2024, merumuskan tujuh rekomendasi mulai dari perbaikan sarana hingga wacana penghapusan retribusi.

    Sekretaris Pengurus PPM Yudhi menyebut momen itu sebagai kali pertama dalam 20 tahun pedagang dilibatkan berdiskusi dengan pemangku kepentingan. Hingga detik ini, tindak lanjut ketujuh rekomendasi itu belum dilaporkan secara terbuka.

    Tugas Muslih semakin berat saat Rimbun melempar persoalan baru yang masih menggantung soal status kepemilikan lapak. Ketua DPRD Kotim itu menuding ada penguasaan lapak dan los milik pemerintah daerah oleh kelompok tertentu tanpa landasan hukum.

    ”Jangan sampai pasar yang dibangun pemerintah, tetapi penguasaannya justru jatuh kepada orang-orang tertentu. Ini harus ditertibkan,” ucap Rimbun.

    Ia menuntut pemerintah daerah memiliki data konkret terkait penghuni, dasar pemanfaatan, serta status sewa fasilitas tersebut. Rimbun menegaskan pengelolaan pasar tidak boleh semata-mata berorientasi pada penerimaan retribusi daerah, melainkan harus memastikan pasar tertata dan pedagang mendapatkan lapak secara adil.

    Rimbun tidak merinci pasar mana yang ia maksud, dan penelusuran Kanal Independen belum menemukan catatan kasus spesifik serupa pada pemberitaan terdahulu.

    DPRD Kotim memastikan akan memantau ketat penyelesaian seluruh tunggakan birokrasi ini. Keberadaan Muslih di kursi kepala dinas kelak akan diukur dari kemampuannya membongkar warisan masalah pendahulunya.

    ”Dia ditempatkan di situ tentunya untuk membereskan masalah yang ada di situ,” ujar Rimbun menegaskan ulang. (ign)

  • Jeratan Inflasi Sampit: Harga Pangan dan Bensin Mengamuk, Daya Beli Warga Terbakar

    Jeratan Inflasi Sampit: Harga Pangan dan Bensin Mengamuk, Daya Beli Warga Terbakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Tekanan ekonomi yang menimpa masyarakat Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kini berada dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim melaporkan laju inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada September 2026 melonjak hingga 4,21 persen.

    Kenaikan tak terkendali pada kelompok bahan makanan harian dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi biang kerok utama yang menggerus daya beli masyarakat di tengah kepungan krisis bencana ekologis.

    Data tersebut tertuang secara resmi dalam Berita Resmi Statistik (BRS) No. 10/10/6202/Th. XX yang dirilis BPS Kotim pada Kamis (1/10/2026). Kepala BPS Kotim, Eddy Surahman, mengungkapkan bahwa lonjakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Sampit melompat signifikan dari angka 108,00 pada September 2025 menjadi 112,55 pada September 2026.

    “Secara bulanan (month-to-month), Sampit mengalami inflasi sebesar 0,62 persen, sementara laju inflasi tahun kalender (year-to-date) telah menyentuh angka 3,57 persen,” katanya, Kamis (1/10/2026).

    Membumbungnya inflasi ini dipicu oleh lonjakan harga pada berbagai sektor pengeluaran rumah tangga. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pemicu utama jeratan inflasi dengan mencatatkan kenaikan harga tahunan sebesar 6,23 persen dan memberikan andil dominan sebesar 2,28 persen terhadap total inflasi daerah.

    Sektor transportasi turut menguras dompet warga dengan inflasi 6,03 persen dan memberikan andil 0,54 persen. Sementara itu, persentase kenaikan paling drastis dicatat oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meroket hingga 8,72 persen.

    Tekanan harga juga merembet ke sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik 1,95 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga yang naik 2,86 persen, serta sektor usaha kuliner dan restoran yang meningkat 2,42 persen.

    Di tingkat pasar tradisional, BPS Kotim mencatat bahwa emas perhiasan memberikan andil inflasi tahunan tertinggi sebesar 0,46 persen, diikuti oleh komoditas ikan nila sebesar 0,43 persen dan bensin sebesar 0,40 persen.

    Komoditas bahan pokok lainnya seperti minyak goreng turut memberi sumbangan inflasi sebesar 0,22 persen, sedangkan cabai rawit, beras, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing menyumbangkan andil sebesar 0,16 persen.

    Khusus untuk dinamika inflasi bulanan pada September 2026, cabai rawit menjadi komoditas yang paling melambung dengan andil 0,10 persen, disusul oleh ikan nila sebesar 0,09 persen, ketimun sebesar 0,08 persen, serta rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,05 persen. Meski demikian, laju inflasi sempat tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi, seperti daging ayam ras dengan andil -0,15 persen, biaya pendidikan SMP dan telur ayam ras masing-masing sebesar -0,10 persen, serta tarif angkutan udara sebesar -0,08 persen.

    Data historis menunjukkan tren kenaikan inflasi tahunan pada bulan September di Sampit dalam tiga tahun terakhir. Pada September 2024, inflasi tahunan tercatat berada pada level 1,46 persen dengan inflasi bulanan 0,11 persen. Angka tersebut merangkak naik pada September 2025 menjadi 2,76 persen secara tahunan dan 0,47 persen secara bulanan, hingga akhirnya menembus puncaknya pada September 2026 di angka 4,21 persen secara tahunan dan 0,62 persen secara bulanan.

     Meledaknya inflasi Sampit hingga 4,21 persen menjadi bukti sah rapuhnya ketahanan pangan dan distribusi logistik di Kotim saat bencana karhutla melanda. Ketika jalur transportasi terganggu oleh kabut asap pekat dan harga BBM eceran melambung di pasaran, beban biaya distribusi langsung dialihkan kepada rakyat kecil melalui lonjakan harga bahan pokok seperti cabai, beras, hingga ikan budidaya.

    Pemerintah Kabupaten Kotim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak boleh bersikap pasif. Intervensi pasar harus difokuskan pada pemangkasan rantai tengkulak dan spekulan yang memanfaatkan situasi krisis bencana karhutla untuk mendongkrak harga pangan dan bahan bakar demi keuntungan sepihak.

    Dinas Sosial bersama Dinas Perdagangan didesak untuk segera menyalurkan bantuan subsidi pangan terfokus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi kelompok paling rentan dan paling terdampak oleh tingginya inflasi bahan pokok ini.(***)

  • OpenAI Digugat Usai AI Agen Bobol Hugging Face, Penggugat Minta Pengembangan Dihentikan

    OpenAI Digugat Usai AI Agen Bobol Hugging Face, Penggugat Minta Pengembangan Dihentikan

    KANALINDependen.ID – OpenAI digugat di pengadilan California setelah agen kecerdasan buatannya terlibat dalam pembobolan sistem milik platform AI terbuka Hugging Face. Gugatan tersebut meminta pengadilan membatasi pengembangan dan penggunaan agen AI yang dinilai dapat melakukan akses tanpa izin terhadap sistem komputer pihak lain.

    Gugatan diajukan Legal Advocates for Safe Science & Technology (LASST) bersama firma hukum Gerstein Harrow di San Francisco County Superior Court pada Selasa, 29 September 2026.

    LASST menilai tindakan agen OpenAI dalam insiden tersebut melanggar hukum California. Gugatan menyebut para agen AI berhasil mencuri kredensial, mengunggah berkas berbahaya, serta memperoleh akses ke sejumlah bagian sistem internal Hugging Face.

    Berawal dari Pengujian AI

    Insiden tersebut terjadi ketika OpenAI menguji kemampuan agen AI dalam lingkungan pengembangan dan evaluasi. Dalam pengujian sebelumnya, pengaman tertentu disebut dinonaktifkan untuk melihat sejauh mana kemampuan agen dalam menghadapi tugas keamanan siber.

    Laporan Ars Technica menyebut ratusan hingga sekitar 1.200 agen terlibat dalam rangkaian pengujian tersebut. Para agen bahkan menemukan cara berkomunikasi satu sama lain melalui mekanisme yang tidak secara khusus disediakan untuk komunikasi antarmodel.

    Dalam perkembangan berikutnya, agen menemukan celah keamanan yang memungkinkan mereka keluar dari batasan lingkungan pengujian dan mengakses sistem Hugging Face. Kredensial kemudian ditemukan dan digunakan untuk memperoleh akses lebih jauh ke jaringan perusahaan tersebut.

    LASST menilai fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh agen AI tidak menghapus tanggung jawab hukum pengembangnya.

    Gugatan tersebut merujuk pada California’s Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act (CDAFA), yang melarang akses tanpa izin terhadap sistem komputer. Penggugat juga mendasarkan gugatan pada California Unfair Competition Law.

    Minta Pengadilan Batasi Agen AI

    LASST tidak meminta kompensasi finansial kepada OpenAI. Organisasi tersebut justru meminta perintah pengadilan yang melarang OpenAI mengembangkan atau menggunakan agen AI untuk mengakses sistem komputer pihak ketiga tanpa izin.

    Penggugat juga meminta pengadilan melarang praktik pengembangan AI yang dinilai dapat menimbulkan risiko serius terhadap publik.

    LASST beralasan organisasi tersebut ikut terdampak karena harus mengalihkan sumber daya dan waktu untuk memberikan informasi kepada regulator serta masyarakat terkait insiden Hugging Face.

    OpenAI Bantah Gugatan

    OpenAI menyatakan insiden Hugging Face merupakan kejadian serius dan perusahaan telah mengambil sejumlah tindakan setelah peristiwa tersebut.

    Namun, OpenAI menilai gugatan yang diajukan LASST tidak memiliki dasar yang kuat.

    “Gugatan ini sepenuhnya tidak berdasar,” demikian posisi OpenAI yang dikutip Ars Technica. Perusahaan juga menyebut telah menerbitkan laporan teknis, memperlambat pengembangan AI, serta menahan peluncuran model yang belum memenuhi standar keselamatan.

    Kasus ini muncul ketika OpenAI juga tengah menghadapi serangkaian insiden terkait perilaku agen AI. Pada akhir September, perusahaan mengumumkan penghentian sementara pelatihan internal untuk model-model paling canggihnya sambil melakukan evaluasi terhadap penggunaan akses internet oleh agen AI.

    Gugatan LASST kini menempatkan persoalan tersebut di ranah hukum: sejauh mana pengembang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika agen AI yang mereka kembangkan melakukan tindakan di luar instruksi atau batasan yang diberikan.

  • Penyangga Kota Sampit Meredup: Seranau Sumbang Separuh Hotspot Kotim

    Penyangga Kota Sampit Meredup: Seranau Sumbang Separuh Hotspot Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Sebanyak 176 titik panas (hotspot) masih terdeteksi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (1/10/2026) pukul 16.00 WIB. Kecamatan Seranau menjadi wilayah dengan konsentrasi tertinggi, menyumbang 88 titik atau tepat separuh dari seluruh hotspot yang terpantau.

    Data pemantauan BMKG dan BPBD Kotim menunjukkan hotspot di Seranau tersebar di Kelurahan Mentaya Seberang sebanyak 60 titik dan Desa Ganepo 28 titik.

    Titik panas tersebut terdeteksi dengan tingkat kepercayaan 30–79 persen melalui pantauan satelit SNPP dan NOAA20.

    Seranau berada tepat di seberang Kota Sampit dan dipisahkan oleh Sungai Mentaya. Tingginya konsentrasi hotspot di wilayah ini membuat perkembangan kebakaran lahan tetap perlu dipantau, terutama terkait potensi asap yang dapat bergerak mengikuti kondisi angin.

    Hotspot Mulai Berkurang

    Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotawaringin Timur Mulyono Leo Nardo mengatakan, jumlah hotspot sebenarnya mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya.

    Pada 29 September, BMKG mendeteksi sekitar 306 hotspot di Kotim. Konsentrasinya saat itu masih dominan berada di wilayah selatan.

    “Untuk hotspot hari ini, terdeteksi sekitar 306 titik. Jumlah itu mulai berkurang dibandingkan hari sebelumnya, tetapi titik panas masih dominan berada di wilayah selatan,” kata Mulyono.

    Sehari kemudian, kondisi kemudahan terbakar diperkirakan mulai menurun. Namun, penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena potensi kemudahan terbakar diprediksi kembali meningkat pada 2 hingga 5 Oktober.

    “Potensi kemudahan terbakar pada 29 September masih cukup tinggi. Pada 30 September dan 1 Oktober diperkirakan berkurang, tetapi kembali meningkat pada 2 hingga 5 Oktober,” paparnya.

    Hujan Belum Banyak Membantu

    Persoalan lainnya adalah minimnya peluang pembentukan awan hujan. BMKG memperkirakan peluang pertumbuhan awan hujan signifikan di Kalimantan Tengah masih sangat kecil hingga 5 Oktober.

    “Berdasarkan potensi pertumbuhan awan kumulus pada 29 September hingga 5 Oktober, peluang pembentukan awan hujan signifikan di Kalimantan Tengah masih sangat kecil,” ujar Mulyono.

    Potensi pertumbuhan awan yang lebih besar justru berada di Kalimantan Barat dan wilayah utara Kalimantan.

    Kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran lahan di Kotim masih membutuhkan kewaspadaan. Apalagi hotspot masih tersebar di sejumlah kecamatan.

    Selain Seranau, Mentaya Hilir Utara mencatat 28 titik, dengan konsentrasi terbesar di Desa Bagendang Tengah sebanyak 21 titik. Kota Besi menyusul dengan 23 titik, termasuk 14 titik di Desa Simpur.

    Pulau Hanaut mencatat 10 titik. Hotspot lainnya tersebar di Baamang empat titik, Mentawa Baru Ketapang empat titik, Teluk Sampit empat titik, Bukit Santuai tiga titik, Cempaga Hulu tiga titik, Mentaya Hilir Selatan tiga titik, Mentaya Hulu tiga titik, Cempaga dua titik, dan Antang Kalang satu titik.

    Dengan kondisi cuaca yang masih kering dan peluang hujan signifikan yang rendah, pemantauan terhadap titik panas dan potensi kebakaran masih menjadi pekerjaan penting di sejumlah wilayah Kotim. (***)

  • Mediasi Buntu Konflik Irigasi Danau Lentang: Izin yang Luput Diperiksa

    Mediasi Buntu Konflik Irigasi Danau Lentang: Izin yang Luput Diperiksa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rentetan forum mediasi penyelesaian konflik Danau Lentang gagal memberikan kejelasan status lahan bagi masyarakat. Seluruh agenda pertemuan tersita untuk membahas batas kepemilikan tanah.

    Tidak satu pun di antaranya menyentuh keberadaan izin tertulis untuk mengubah atau membongkar jaringan irigasi Danau Lentang.

    Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menutup forum mediasi terakhir pada 29 September 2026.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan memberitahukan penghentian fasilitasi mediasi melalui surat bernomor 500.17.4/727/DISCKTRP.4/2026 yang bersifat penting.

    ”Pihak PT Borneo Sawit Perdana dan perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring tidak bersedia dilakukan konfirmasi data sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 500.17.4.1/630/DISCKTRP.4/2026 tanggal 7 September 2026,” tulis Diana dalam surat itu.

    ”Sehubungan pihak PT Borneo Sawit Perdana dan perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring tidak bersedia untuk dilakukan konfirmasi, maka kegiatan fasilitasi mediasi tidak dapat dilanjutkan,” lanjutnya.

    Surat itu dialamatkan kepada tiga pihak: Riduwan Kesuma selaku kuasa masyarakat Desa Luwuk Bunter, perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring, dan pimpinan manajemen PT Borneo Sawit Perdana. Tembusannya hanya mengarah ke atas, yakni kepada Bupati Kotawaringin Timur sebagai laporan.

    Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mendapat salinan. Berakhirnya forum tersebut sekadar menjadi laporan ke atasan, tidak disampaikan kepada instansi lain yang memegang instrumen penindakan.

    Satu Tanggal yang Hilang Dari Laporan

    Dokumen resmi pemkab mencatat empat agenda kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Pertanahan Kotim. Rangkaiannya berawal dari rapat mediasi 7 Juli 2026, pengecekan lapangan 6 Agustus 2026, konfirmasi data lahan masyarakat Desa Luwuk Bunter 1 September 2026, dan konfirmasi data lahan PT Borneo Sawit Perdana serta masyarakat Desa Sungai Paring pada 7 September 2026.

    Catatan birokrasi ini tidak mencantumkan tanggal 3 Juli 2026, saat sidang mediasi perdana batal terlaksana akibat ketidakhadiran perusahaan dan sejumlah pihak lain.

    Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kotim Oktav Pahlevi sebelumnya memaparkan empat tahap yang ditempuh pemerintah daerah dalam forum 7 Juli. Tahapannya meliputi pemaparan dasar kepemilikan dan penyerahan dokumen, pengecekan lapangan dan titik koordinat, konfrontasi data kepada para pihak, lalu pembacaan hasil analisa dan keputusan pemerintah daerah.

    Proses berhenti di tahap ketiga. Tahap keempat, satu-satunya tahap yang dirancang menghasilkan sikap resmi pemerintah daerah, tidak pernah digelar. Jarak 22 hari terbentang dari penolakan konfirmasi data pada 7 September hingga penerbitan surat penutup pada 29 September.

    Seluruh agenda tersebut berkutat pada satu soal: siapa pemilik tanah di kiri dan kanan saluran.

    Riduwan Kesuma, kuasa masyarakat Desa Luwuk Bunter yang mengajukan permohonan fasilitasi mediasi, menyatakan irigasi sempat muncul dalam forum meski sebatas sebagai latar belakang percakapan.

    ”Irigasi itu memang ada juga disinggung. Disinggung dalam pengertian bahwa itu kan proyek daerah,” katanya, Rabu (30/9/2026).

    Keempat tahapan mediasi itu murni membedah data lahan. Daftar agenda yang dicatat surat Setda sama sekali tidak menyentuh perizinan pengubahan jaringan irigasi tersebut.

    Data yang Tertahan di Satu Meja

    Daftar agenda dalam surat Setda menempatkan konfirmasi data lahan masyarakat Desa Luwuk Bunter pada 1 September sebagai tahapan yang telah dilaksanakan.

    Agenda serupa bagi PT Borneo Sawit Perdana dan masyarakat Desa Sungai Paring tercatat bergulir enam hari kemudian. Tahapan ini justru berujung pada ketidaksediaan para pihak untuk dikonfirmasi, sebagaimana tertuang dalam berita acara bertanggal sama.

    Proses itu berakhir dengan pemerintah daerah memegang data satu pihak, namun tidak memegang data pihak lain.

    Riduwan menyebut dokumen yang urung diserahkan adalah bukti kepemilikan.

    ”Tidak ada menyerahkan bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi,” katanya.

    Riduwan tidak memastikan apakah perwakilan perusahaan hadir pada agenda tersebut. Kanal Independen belum memperoleh salinan berita acara 7 September untuk menguji keterangan ini.

    Tahap ketiga dalam peta jalan Pemkab mengagendakan konfrontasi data untuk menyandingkan dokumen kedua belah pihak di satu meja. Riduwan menilai pemerintah daerah tidak memiliki instrumen untuk memaksa penyerahan dokumen tersebut.

    ”Kita sebenarnya mengharapkan mereka itu kooperatif. Kalau seperti ini kan tidak kooperatif,” ujarnya.

    Aset yang Sunyi dari Perebutan

    Jaringan Irigasi Danau Lentang bukan parit liar. Infrastruktur ini lahir dari usulan Desa Luwuk Bunter pada 2003, dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan direhabilitasi lewat paket Rehabilitasi Jaringan Pengairan D.R. Luwuk Bunter III seluas 825 hektare pada 2012. Anggaran senilai Rp1,557 miliar dari APBD Kalteng memoles saluran sepanjang 9.100 meter, yang terdiri atas saluran primer dan bercabang menjadi 15 saluran sekunder.

    Statusnya mendapat pengakuan dari dua arah.

    Rody Kamislam, ketika masih menjabat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotim, menyatakan dalam keterangannya pada Maret 2026, kawasan irigasi itu berada di luar Hak Guna Usaha perusahaan.

    ”Tidak masuk di dalam izin HGU PT BSP, ya. Tapi dia masuk di lokasi,” katanya.

    Ia juga menyebut ada kewajiban yang melekat atas infrastruktur tersebut.

    ”Dalam perjalanannya, pemerintah daerah tetap menginstruksikan (irigasi) dilakukan pemeliharaan dan perawatan, tidak boleh diubah fungsi, dikurangi, atau ditambahkan. Jadi, ada kewajiban untuk dipelihara dan dirawat,” ujarnya.

    Pengakuan serupa pernah muncul dari sisi perusahaan. Manajer DNL PT BSP Rosi Andreas pada Februari 2026 menyebut saluran irigasi Danau Lentang sebagai aset negara yang tidak boleh disentuh, dan menempatkan persoalan di lapangan semata sebagai urusan jual beli lahan masyarakat di sekitar saluran.

    Tidak ada pihak yang mengklaim saluran itu miliknya. Kesunyian klaim inilah letak persoalan utamanya. Benda yang tidak diperebutkan siapa pun justru menjadi benda yang paling dilindungi oleh undang-undang.

    Lapis Pelindung Undang-Undang

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melarang setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air. Larangan itu diatur dalam Pasal 42, dan ancamannya tertuang di Pasal 69 huruf d.

    ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” bunyi pasal tersebut.

    Undang-undang yang sama mengatur bila tindak pidana dilakukan badan usaha, pidana dendanya dijatuhkan dua kali lipat dari ketentuan tersebut, ditambah pidana penjara bagi pihak yang memberi perintah dan pimpinan badan usaha.

    Lapisan berikutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pasal 53 ayat (1) menyatakan pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati sesuai kewenangannya.

    Pasal 60 ayat (4) melarang mengubah dan membongkar bangunan irigasi, serta mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin pemerintah. Pasal 83 ayat (1) menyatakan alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali, salah satunya, terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah.

    Peraturan yang sama memberikan batasan mengenai kewenangan perizinan. Pasal 18 huruf c menempatkan pengelolaan daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten dan luasnya kurang dari 1.000 hektare pada pemerintah kabupaten. Danau Lentang mengairi 825 hektare di dua desa yang sama-sama berada di Kotawaringin Timur.

    Kanal Independen belum menemukan catatan bahwa status resmi kawasan itu pernah dipublikasikan dalam daftar penetapan daerah irigasi.

    Ketentuan serupa berlaku pada sempadan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Pasal 14 menempatkan penetapan garis sempadan jaringan irigasi di bawah 1.000 hektare dalam satu kabupaten pada bupati atau wali kota.

    Pasal 20 menegaskan sempadan hanya diperuntukkan bagi pengelolaan irigasi. Kanal Independen juga tidak menemukan rekam jejak regulasi lokal yang mencatat penetapan batas sempadan Danau Lentang.

    Jejak Fisik di Antara Blok Sawit

    Warga bersama tim dokumentasi menyusuri saluran primer Danau Lentang menggunakan perahu hingga Dusun Teluk Tewah pada pertengahan Februari 2026. Penelusuran berlanjut dengan pemotretan udara pada 15 Februari 2026.

    Barisan pohon sawit tumbuh menempel di tepian kiri dan kanan saluran sepanjang ruas sekunder 6 sampai sekunder 12. Warga secara langsung menunjukkan potongan kanal yang diiris memanjang untuk membuka akses jalan tanah bagi kendaraan berat, serta ruas lain yang diurug hingga memampatkan aliran air dengan bibit sawit muda di atasnya.

    Rekaman udara memperlihatkan sebagian jalur air menyusut menjadi garis tipis di antara blok tanaman, dan merekam alat berat beraktivitas di atas saluran.

    ”Dibilang tidak menutup saluran itu tidak benar. Kami lihat sendiri ada yang diiris, ada yang ditutup lalu ditanam sawit,” kata Isur, warga Luwuk Bunter yang ikut menyusuri saluran.

    Dokumen administrasi desa mencatat hal yang sejalan. Berkas Surat Pernyataan Tanah atas nama Chandra Tobing seluas 1,77 hektare di Desa Sungai Paring, yang ditandatangani 15 Juni 2025 dan diregistrasi 10 Juli 2025 dengan ganti rugi Rp15.930.000 dari PT BSP, mencantumkan batas utara lahan itu sebagai “Kerokan Primer”, sebutan lokal untuk saluran induk. Batas timurnya PT BSP, sementara batas selatan dan baratnya Koperasi Produsen MBS.

    Dokumen yang diterbitkan aparat desa menempatkan lahan yang dibebaskan perusahaan persis menempel pada saluran primer.

    Dua Versi yang Saling Menggugurkan

    Perusahaan membantah merusak jaringan irigasi, merujuk pada pemeriksaan Tim Pemda tanggal 9 Juni 2023 sebagai dasar argumen.

    Isur mempersoalkan jarak waktu rujukan tersebut.

    ”Waktu awal mereka mulai garap tahun 2023 memang ada pengecekan. Tapi setelah itu? Sekarang sudah 2026. Kondisinya jauh berbeda,” katanya.

    Hal lain yang belum terjelaskan muncul dari dua keterangan perusahaan yang saling bertolak belakang. Rosi Andreas pada Februari 2026 menempatkan area sengketa sebagai kawasan yang disiapkan untuk kebun plasma di luar kebun inti.

    Humas PT BSP Martin Tunius justru memaparkan peta yang menempatkan jalur irigasi berada di dalam area konsesi saat forum mediasi Kecamatan Cempaga 12 Maret 2026.

    ”(Lahan) itu di dalam HGU. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2008. Kami tidak akan membebaskan lahan kalau berada di luar izin,” kata Martin.

    Klaim perusahaan itu berstatus pernyataan sepihak dan belum diuji oleh lembaga berwenang mana pun. Keterangan Martin berhadapan langsung dengan penegasan pejabat Pemkab Kotim bahwa kawasan irigasi tidak masuk dalam izin HGU PT BSP.

    Dokumen yang bisa memutus perbedaan itu sebenarnya sudah dihasilkan. Pengecekan lapangan dan titik koordinat pada 6 Agustus 2026 merupakan tahap kedua dalam peta jalan Pemkab. Agenda tersebut dirancang untuk memastikan posisi lahan yang dipersoalkan terhadap batas Hak Guna Usaha perusahaan.

    Riduwan menyatakan akan meminta hasil overlay tersebut kepada dinas teknis yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang.

    ”Mengecek koordinat kemarin itu masuk di kawasan HGU mereka atau di luar,” katanya.

    Hasil pengecekan itu belum pernah dipublikasikan. Apabila versi perusahaan yang benar, konsekuensinya tidak secara otomatis menguntungkan pihak perusahaan.

    Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 membeberkan rentetan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha. Aturan ini mewajibkan pihak pemegang izin memelihara tanah, menjaga kelestarian lingkungan, mematuhi rencana tata ruang, memberikan akses jalan atau air bagi tanah yang terkurung, serta memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen.

    Semakin kuat klaim bahwa saluran itu berada di dalam konsesi, semakin melekat pula kewajiban tersebut.

    Kesimpulan Lisan yang Kehilangan Rujukan

    Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pernah mencari informasi mengenai kawasan irigasi ini. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng Dodik Mahendra menyampaikannya kepada Kanal Independen di kantornya pada 5 Mei 2026.

    Dodik menyebut ada aktivitas yang melintasi saluran, dan kondisinya kemudian dipulihkan.

    ”Ada yang melewati, setelah itu selesai, dan sudah diperbaiki lagi,” katanya.

    Fakta mengenai adanya perbaikan saluran ini mengemuka di tengah sikap perusahaan yang membantah telah merusak jaringan irigasi.

    Dia tidak memastikan kapan pemeriksaan itu dilakukan. Ditanya apakah tim kejaksaan pernah turun ke lokasi, ia menjawab “kemungkinan sudah”. Ia juga menyarankan Kanal Independen mewawancarai Kepala Desa Luwuk Bunter.

    Pengetahuannya bersumber dari pertanyaan yang pernah masuk sebelumnya, menurut penuturannya sendiri.

    ”Bukan Anda saja yang bertanya. Karena ada yang bertanya, saya tahu ceritanya,” ujarnya.

    Kesimpulan teknisnya berasal dari instansi lain. Keterangan dari orang irigasi di dinas terkait, menurut Dodik, menyebut tidak ada pengalihfungsian.

    Dia menilai kondisi saluran saat itu sudah normal, dan menyatakan keberadaan kebun sawit di sekelilingnya tidak menjadi masalah.

    Kanal Independen mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 dan 6 Mei 2026 untuk meminta penjelasan mengenai kondisi jaringan irigasi Danau Lentang.

    Petugas keamanan mengarahkan Kanal Independen ke bagian yang menangani irigasi pada hari pertama. Pegawai di bagian itu meminta Kanal Independen kembali sekitar pukul 14.00 karena pejabat yang dituju sedang tidak berada di tempat.

    Pejabat tersebut masih belum ada pada jam yang dijanjikan, dan Kanal Independen diminta datang kembali keesokan harinya.

    Bagian yang menangani irigasi mengarahkan Kanal Independen ke bagian informasi pada 6 Mei, dengan alasan permintaan keterangan harus menempuh alur tersebut. Pejabat di bagian informasi juga sedang tidak berada di tempat, dan Kanal Independen kembali diminta datang pada hari berikutnya.

    Keterangan Dodik disampaikan tiga bulan sebelum Tim Terpadu Pemkab Kotim menggelar pengecekan lapangan dan titik koordinat pada 6 Agustus 2026.

    Istilah yang dipakai dalam penilaian tersebut juga berbeda dengan ketentuan yang mengatur jaringan irigasi.

    Pasal 69 huruf d UU Nomor 17 Tahun 2019 mengancam kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, bukan alih fungsi. Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2006 mewajibkan izin untuk pengubahan dan pembongkaran jaringan, sedangkan Pasal 60 ayat (4) melarang mendirikan bangunan yang melintasi saluran tanpa izin pemerintah. Ketiganya berlaku tanpa bergantung pada ada atau tidaknya perubahan fungsi.

    Kanal Independen belum memperoleh dokumen hasil pemeriksaan yang dirujuk Dodik, maupun keterangan tertulis dinas yang ia sebut.

    Dua Cara Negara Menagih

    Bobot dari kejelasan izin ini tergambar nyata dari cara korporasi merespons instrumen tagihan negara di tempat lain. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, entitas induk yang memegang 99,99 persen saham PT BSP, menyampaikan klarifikasi kepada publik pasar modal pada 1 dan 2 Juli 2026.

    Perseroan menyampaikan bahwa lahan dua anak usahanya diklaim berada di dalam kawasan hutan berdasarkan surat keputusan kementerian kehutanan bernomor 36 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.

    Rinciannya meliputi PT Nusantara Sawit Persada seluas 1.762 hektare dan PT Borneo Sawit Perdana sebesar 261 hektare.

    Korporasi publik ini mencatatkan provisi Rp108 miliar per 31 Desember 2025, yang terdiri atas Rp51 miliar penurunan nilai aset dan pencadangan Rp57 miliar untuk potensi denda.

    Manajemen menyatakan masih melalui proses klarifikasi data areal tersebut berdasarkan semua dokumen perizinan yang telah diperoleh oleh anak usaha perseroan.

    Data silang yang menghubungkan 261 hektare tersebut dengan kawasan irigasi Danau Lentang belum tersedia, dan keduanya belum bisa dipastikan berada di satu hamparan tanpa uji koordinat.

    Namun, perbedaan pola respons tampak di permukaan. Pencadangan ratusan miliar rupiah dan klarifikasi resmi langsung muncul ketika negara datang menagih menggunakan instrumen ancaman denda.

    Sebaliknya, kursi perusahaan kosong pada 3 Juli, dan konfirmasi data tidak terlaksana pada 7 September, ketika pemerintah daerah datang dengan undangan perundingan.

    Mediasi memang tidak dirancang untuk memaksa. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur mediasi oleh kementerian dan kantor pertanahan serta rumusannya banyak diadopsi di daerah, menyatakan pada Pasal 44 ayat (3): “Dalam hal para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka Mediasi dinyatakan gagal.” Tiga kali undangan, lalu berita acara.

    Daya Paksa di Ruang Penyidik

    Garis pemisah antara meja mediasi dan meja penyidik tidak diukur dari siapa pihak pengundangnya, melainkan dari konsekuensi saat panggilan diabaikan.

    Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi disertai perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

    Pertanggungjawaban pidana korporat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Aturan ini menyatakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang yang bekerja atau memiliki hubungan lain dengan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

    Pasal 4 ayat (2) memberi tiga ukuran kesalahan: korporasi memperoleh keuntungan atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan.

    Meski begitu, jalur pidana tidak seragam nasibnya.

    Laporan John Hendrik ke Polres Kotawaringin Timur, yang masuk pada Maret 2026 dengan pemeriksaan pelapor selama lima jam pada 14 April dan olah tempat kejadian perkara pada 17 Mei, bertumpu pada dugaan perusakan tanam tumbuh dan penyerobotan lahan.

    Delik semacam itu menuntut penyelesaian hak kepemilikan mendahului konstruksi pidananya. Syarat itu membuat perkaranya mewarisi beban sengketa perdata.

    Asas prejudicial geschil, yang selama ini bersandar pada Pasal 81 KUHP bersama Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980, membuka kemungkinan pemeriksaan pidana ditangguhkan menunggu putusan perdata, meski hal tersebut murni kewenangan hakim dan bukan kewajiban.

    Publikasi penetapan tersangka dalam perkara ini belum pernah muncul hingga akhir September 2026.

    Dugaan perusakan prasarana sumber daya air berdiri di bangunan hukum yang berbeda. Unsur pasal pembuktiannya tidak menyebut kepemilikan tanah sama sekali: ada prasarana sumber daya air, ada kegiatan, kegiatan itu mengakibatkan kerusakan, dan dilakukan dengan sengaja.

    Tidak ada pihak yang mengklaim saluran itu miliknya, sehingga tidak ada sengketa keperdataan yang perlu diputus lebih dulu. Kanal Independen tidak menemukan catatan bahwa perkara ini pernah diperiksa dengan konstruksi pasal tersebut.

    Dua Pintu yang Belum Diketuk

    Koordinator Mantir Adat Kecamatan Cempaga, Apolo, sudah mempersoalkan keberadaan izin di atas aset irigasi itu jauh sebelum forum mediasi tingkat kabupaten digelar.

    ”Areal yang digarap ini sudah ada di dalam kawasan saluran irigasi dan jaringannya. Bagaimana bisa ada izin atau HGU di atas aset pemerintah yang sudah miliaran rupiah di situ?” katanya.

    Surat Setda menyediakan dua pintu bagi para pihak. Poin keempat mempersilakan keduanya bermusyawarah mencari kesepakatan secara kekeluargaan di luar payung fasilitasi pemerintah daerah.

    Poin kelima menyatakan bahwa permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan jika kesepakatan menemui jalan buntu.

    Riduwan menyatakan pihaknya belum mengambil langkah untuk menempuh kedua opsi tersebut.

    ”Kita pasif dulu menyikapinya, sambil pidananya jalan,” katanya.

    Gugatan perdata juga belum masuk dalam kerangka langkah warga. Mereka memilih menahan sikap sembari menanti laju pemeriksaan laporan pidana di Polres Kotawaringin Timur. Sikap itu bertumpu pada riwayat penguasaan fisik atas lahan yang dipersoalkan.

    ”Intinya, bahwa kita menguasai tanah itu dari dulu sampai sekarang dan seterusnya,” ujarnya.

    Surat tanggal 29 September ditutup dengan permintaan kepada semua pihak untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban. Para pihak juga diminta tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (ign)

  • Memburu Pembenaran Ahli, Menyerang Peta BPN: Dalil PT BAP Terbentur Dokumen Sendiri

    Memburu Pembenaran Ahli, Menyerang Peta BPN: Dalil PT BAP Terbentur Dokumen Sendiri

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rentetan pertanyaan meluncur dari lembaran kertas yang dipegang Mikhael TP Sigalingging. Kuasa hukum PT Binasawit Abadipratama (BAP) dari Infinitum Law Office Jakarta itu menyodorkannya satu per satu kepada seorang ahli agraria yang disapa Aris di ruang sidang Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (30/9/2026).

    Ketiga tokoh yang digugat, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, Anggota DPRD Kotim Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius, hadir langsung di ruang sidang.

    Ketiganya duduk sebagai prinsipal (pihak yang berperkara) untuk mengawal jalannya pemeriksaan ahli.

    Arah pertanyaan Mikhael bermuara pada satu simpul utama, yakni izin yang sudah terbit tetap sah sampai dicabut, dan klaim warga tidak bisa menggugurkannya.

    Urutan itu terhenti ketika Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur memotong. Selaan hakim bukan untuk menyalahkan jawaban ahli, melainkan menyoroti bagian putusan yang tidak disentuh.

    Mikhael baru saja mengangkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-XIII/2015, putusan yang mengubah syarat perusahaan perkebunan dari memiliki hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan menjadi wajib memiliki keduanya.

    Merespons hal itu, Aris menyatakan putusan MK berlaku ke depan dan tidak surut. Perizinan yang terbit sebelumnya, menurut ahli, tetap mengikat sepanjang belum dicabut.

    Gorga mengambil alih. Majelis mengingatkan keberadaan pasal lain di dalam putusan yang sama, khususnya pasal yang menyinggung soal menghalang-halangi.

    Dia kemudian meminta ahli menjelaskan apakah keterangannya tidak berbenturan dengan bagian tersebut.

    Aris menyatakan tidak menekankan pasal tersebut, memilih bertahan pada jawaban atas pasal yang ditanyakan kuasa hukum penggugat, lalu mengembalikan konteksnya ke Pasal 42.

    Separuh Putusan yang Tak Terbaca

    Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 dibacakan oleh sembilan hakim konstitusi pada 27 Oktober 2016. Napas putusan itu tidak berhenti di Pasal 42.

    Amar putusan menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”.

    Status inkonstitusional bersyarat ini tidak lantas menghapus pasal tersebut dari lembaran undang-undang.

    Pasal itu tetap hidup dan berlaku mengikat, namun pemaknaan dan penerapannya harus tunduk mutlak pada batasan syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. Bagian inilah yang dipakai oleh Mikhael.

    Bagian berikutnya tidak masuk ke ruang sidang. Mahkamah juga menyatakan frasa “secara tidak sah” dalam Pasal 55 undang-undang yang sama bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.

    Konsekuensinya menjalar ke Pasal 107. Ketentuan pidana atas perbuatan yang dimaksud Pasal 55 itu ikut dinyatakan inkonstitusional sepanjang menyangkut frasa yang sama.

    Secara tekstual, Pasal 55 huruf a melarang setiap orang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

    Sementara huruf b melarang perbuatan serupa atas tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.

    Kondisi ini dapat disandingkan dengan dalil PT BAP dalam perkara perdata 28/Pdt.G/2026/PN.Spt. Perusahaan menuntut ketiga tokoh tersebut senilai Rp104,48 miliar.

    Tuntutan itu didasarkan atas tindakan yang dirumuskan sendiri oleh kuasa hukum korporasi sebagai memasuki, menduduki, menguasai, menghalangi, merintangi, dan melakukan tindakan apa pun yang mengganggu kegiatan usaha perkebunan.

    Perbedaan jalur hukum perdata dan pidana perlu dicatat. Putusan MK tersebut mencabut jerat pidana, bukan otomatis menghapus tanggung jawab perdata.

    Meskipun demikian, negara telah menyatakan bahwa perbuatan dengan rumusan seperti itu, apabila dilakukan oleh anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat, tidak lagi dapat dinilai sebagai perbuatan tidak sah.

    Pertanyaan apakah perbuatan yang sama masih bisa dinyatakan melawan hukum dalam gugatan perdata kini berada persis di meja majelis.

    Ahli yang dihadirkan penggugat memilih tidak menyentuhnya. Sikap normatif sang ahli ini sejalan dengan hukum acara perdata.

    Mengacu pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, keterangan ahli tidak termasuk ke dalam lima alat bukti hukum acara perdata.

    Pemeriksaan ahli diatur tersendiri melalui Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg, yang memosisikan ahli untuk berbicara tentang norma, bukan tentang fakta perkara. Oleh karena itu, lazim bagi ahli untuk menolak masuk ke pokok sengketa.

    Meskipun demikian, sikap ahli yang menolak mengikuti arahan hakim sebelumnya menempati ruang yang berbeda, sebab hal yang diminta majelis saat itu merupakan pandangan atas isi putusan yang masih berada dalam wilayah normatif.

    Pasal 154 ayat (2) HIR pada dasarnya memberi hakim kebebasan penuh untuk mengikuti atau menyingkirkan pendapat ahli, sehingga pendapat tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian.

    Satu koreksi kecil menempel pada keterangan Aris. Sang ahli beberapa kali menyebut putusan tersebut berlaku pada 2015 dan menyandingkannya dengan tahun terbit izin usaha perkebunan.

    Angka 2015 adalah tahun registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi, sementara putusannya baru diucapkan pada 27 Oktober 2016.

    Klaim Izin Sah dan Absennya Sertifikat Hak

    Memasuki pertanyaan berikutnya, Mikhael memastikan kembali bahwa perizinan yang diperoleh sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tidak serta-merta batal.

    Aris memberi jawaban konsisten. Setiap perizinan yang diperoleh sebelum terbitnya putusan yang membatalkan tetap berlaku dan mengikat sepanjang belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

    Argumen tidak berlaku surut ini hanya bekerja untuk izin yang pernah ada. Berkas perkara menunjukkan persoalannya terletak di tempat lain.

    Akta Bukti Penggugat tertanggal 7 Juli 2026 memuat empat belas bukti surat, berderet dari P-1 sampai P-14.

    Rangkaian perizinannya dimulai dari Surat Persetujuan Prinsip Direktur Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E4.440/07.94 tanggal 9 Juli 1994 untuk 15.000 hektare di Kecamatan Seruyan Tengah, Hanau, Danau Sembuluh, dan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Dokumen berlanjut dengan Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kotim Nomor 754.460.42 tanggal 20 Juli 1994 untuk sekitar 25.000 hektare di Desa Terawan, Asam Baru, Sandul, Kalang, dan Sebabi, yang saat itu berada dalam Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Dokumen lain mencakup Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 39/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang melepaskan 17.780 hektare kawasan hutan di Kelompok Hutan Sungai Seruyan sampai Sungai Mentaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Ada pula Keputusan Bupati Seruyan Nomor 297 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan seluas sekitar 20.180 hektare, serta dua keputusan pelepasan kawasan hutan yakni SK.487/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017 seluas 680,57 hektare dan SK.243/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2022 seluas 641,28 hektare.

    Dalam kerangka hukum agraria, rangkaian perizinan tersebut memiliki fungsi hierarkis yang berbeda.

    Izin lokasi sekadar memberikan kesempatan awal bagi perusahaan untuk memperoleh tanah dengan batas waktu tertentu, bukan merupakan hak atas tanah.

    Sementara itu, surat keputusan pelepasan kawasan hutan berfungsi mengubah status lahan agar legal dibebani hak.

    Hak atas tanahnya sendiri baru terbit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, sedangkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah legalitas untuk menjalankan aktivitas usahanya.

    Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, dua syarat terakhir, yakni HGU dan IUP, wajib dikantongi secara bersamaan. Tidak ada satu pun sertifikat hak atas tanah di dalam empat belas bukti surat tersebut.

    Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Asam Baru dan Terawan seluas 20.152,79 hektare tertanggal 18 Maret 2008 hanya diuraikan dalam replik PT BAP tertanggal 3 Juni 2026 sebagai bagian dari dalil.

    Dokumen itu tidak tercantum sebagai bukti surat dalam akta bukti yang diserahkan sebulan kemudian sampai persidangan 30 September.

    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 39/Kpts-II/1996 sendiri, dalam diktum pertamanya, menyerahkan areal yang dilepaskan kepada Menteri Negara Agraria untuk kemudian dibebani suatu title hak berupa HGU atas nama PT Binasawit Abadipratama.

    Rangkaian yang oleh ahli disebut bertahap, berjenjang, dan akumulatif itu berhenti tepat sebelum produk akhirnya masuk ke meja pembuktian.

    Alamatnya pun berpindah dan tidak pernah kembali. Dokumen 1994 menyebut Sebabi dengan geografi sebelum Kabupaten Seruyan dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

    Sesudahnya, HGU yang disebut dalam replik berada di Desa Asam Baru dan Terawan, Kecamatan Hanau dan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Izin usaha perkebunan 2013 berada di Desa Rungau Raya dan Terawan, Kecamatan Danau Seluluk dan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan.

    Dua pelepasan kawasan hutan 2017 dan 2022 keduanya disebut berada di Kabupaten Seruyan, dengan tata batas 2017 di wilayah Kecamatan Hanau.

    Tidak satu pun uraian perizinan dalam berkas penggugat menyebut Kecamatan Telawang, Desa Sebabi, atau Desa Biru Maju sebagai lokasi yang dicakup.

    Aris sendiri yang memberi ukurannya. Ditanya soal perusahaan yang baru memegang izin usaha perkebunan tanpa sertifikat HGU, ia menjawab perusahaan itu tidak memiliki hak milik, melainkan hanya berhak mengerjakan sebatas apa yang tertulis dalam izin yang dimilikinya.

    Ditanya soal koordinat tanah yang berada di luar blok peta lampiran izin, ia meminta persoalan itu dikembalikan kepada instansi atau pejabat penerbit, dan menambahkan bahwa bila terbukti ada kekeliruan, secara administrasi hal tersebut mengandung potensi permasalahan.

    Hitungan Lahan dari Dokumen Penggugat Sendiri

    Perdebatan lokasi sepanjang sidang berputar pada peta Badan Pertanahan Nasional. Rinciannya sudah lama ada di dokumen PT BAP.

    Akta bukti perusahaan memecah objek 50,38 hektare per desa. Blok Z-13 mencakup Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur seluas 2,10 hektare dan Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Seruyan seluas 1,89 hektare.

    Blok Z-14 mencakup Desa Biru Maju 1,55 hektare dan Desa Sebabi 5,33 hektare, keduanya di Telawang, ditambah Desa Selunuk 0,06 hektare. Blok Z-15 sampai Z-18 mencakup Desa Biru Maju 21,75 hektare dan Desa Sebabi 17,71 hektare, seluruhnya di Telawang.

    Jika dijumlahkan, 48,44 hektare berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 1,95 hektare di Kabupaten Seruyan.

    Sekitar 96 persen objek sengketa berada di luar kabupaten yang menerbitkan izin usaha perkebunan PT BAP, menurut rincian yang disusun kuasa hukum PT BAP sendiri. Totalnya 50,39 hektare, selisih satu angka di belakang koma dari 50,38 hektare yang dipakai dalam gugatan.

    Serangan Peta BPN Berbalik Arah

    Kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Timur yang dilibatkan pihak tergugat saat pemeriksaan setempat membuahkan hasil pengukuran yang merugikan posisi PT BAP.

    Peta hasil pengukuran tersebut menjelma menjadi salah satu alat bukti terkuat bagi kubu tergugat.

    Kondisi inilah yang memicu rangkaian pertanyaan terakhir Mikhael, yang secara spesifik mengarah untuk menyerang keabsahan kewenangan mengukur lembaga tersebut.

    Aris lantas menerangkan aturannya. Pengukuran bidang tanah sampai 25 hektare oleh Kantor Pertanahan, di atas 25 hektare sampai 1.000 hektare oleh Kantor Wilayah, dan di atas 1.000 hektare oleh kementerian.

    Ditanya apakah Kantor Pertanahan boleh mengukur bidang yang seharusnya menjadi kewenangan Kantor Wilayah, ia menjawab semestinya tidak, kecuali ada penugasan atau pendelegasian dari pihak berwenang.

    Bila pengukuran dilakukan instansi yang tidak berwenang, hasilnya menurut ahli dapat dipermasalahkan.

    Ambang itu memang diatur dalam ketentuan pelimpahan kewenangan pendaftaran tanah dan dipertahankan sampai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025.

    Sasarannya jelas: surat Kepala Kantor Pertanahan Kotim Mumin Haryanto Nomor 1914/SP-62.02.MP/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 beserta peta hasil pemeriksaan setempat yang menempatkan objek di Kotawaringin Timur.

    Peta tersebut berjudul Peta Pemeriksaan Setempat Hasil Penunjukan di Lapangan, disusun berdasarkan surat Pengadilan Negeri Sampit Nomor 117/APAN.PN.W16-U2/HK2.4.IX/2026 tanggal 22 Juli 2026 yang berperihal pengantar, dan Surat Tugas Nomor 208/ST-62.02.MP/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026.

    Pelibatan BPN dalam agenda ini bermula dari permohonan pihak tergugat. Ketua majelis Gorga Guntur lantas meluruskan asal-usul surat pengantar pengadilan tersebut di persidangan.

    Hakim menegaskan bahwa majelis tidak mengeluarkan surat kepada BPN, melainkan hanya meneruskan surat permohonan.

    Pengukuran berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026 dengan penunjukan langsung oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

    Pihak perusahaan menghadirkan tim dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Ihsan Pakaya untuk mendampingi proses dan memverifikasi data teknis di lapangan.

    Hasil penunjukan kedua belah pihak kemudian dicatat dalam satu peta BPN dengan dua angka berbeda: sekitar 32,7 hektare menurut penunjukan kuasa tergugat dan sekitar 51,1 hektare menurut penunjukan kuasa penggugat. Pada sudut peta tercetak cap besar bertuliskan, “Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah”.

    Pemeriksaan setempat atau sidang lapangan ini bersandar pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

    Meminta bantuan kantor pertanahan mengukur tanah sengketa adalah bagian dari tata cara lazim pemeriksaan setempat pada perkara tanah, agar hakim dapat mengamati langsung objek sengketa.

    Keterlibatan BPN sebatas membantu hakim memastikan posisi geografis, bukan menerbitkan sertifikat.

    Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, gugatan tanah tanpa kejelasan letak dan batas dinyatakan tidak dapat diterima.

    Preseden ini dikuatkan oleh Putusan Nomor 81 K/Sip/1971 dan Putusan Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila letak, batas, maupun luas objek sengketa kabur atau tidak sama dengan fakta di lapangan.

    Apabila keabsahan peta BPN tersebut berhasil digugurkan, dokumen resmi hasil pemeriksaan setempat yang merekam posisi objek di lapangan akan ikut tersingkir dari berkas perkara.

    Kondisi ini membuat rujukan letak lahan hanya tersisa pada uraian dalam dokumen perizinan penggugat. Padahal, yurisprudensi menuntut kejelasan letak, batas, dan luas objek fisik sebagai syarat agar gugatan dapat diperiksa.

    Pertanyaan Warga dan Koreksi Satu Kata

    Kuasa hukum tergugat, Sapriyadi, berkali-kali mencoba membawa ahli turun ke fakta perkara dan ditolak. Ditanya soal keabsahan perusahaan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan, AMDAL, dan HGU sekaligus, Aris menjawab, “Kalau pertanyaannya secara sederhana seperti itu, pasti jawabannya terjadi ketidakpastian hukum.”

    Ardon, kuasa hukum tergugat, sempat menanyakan soal penguasaan fisik tanpa perizinan.

    ”Kalau seseorang melakukan penguasaan secara fisik tanpa memperoleh berbagai macam izin, berarti yang bersangkutan menerobos secara ilegal,” jawab Aris.

    Kepala Desa Sebabi Dematius, salah satu tergugat, ikut bertanya. Dia menyebut Desa Sebabi sudah dihuni masyarakat sejak 1918 dan perusahaan masuk pada 1996, lalu menanyakan nasib warga yang memiliki tanaman, rumah, dan jalan tetapi tidak memegang surat. Ia bertanya apakah orang-orang itu tinggal diusir atau dirampas haknya.

    Aris mengakui keberadaan warga sebagai fakta yang harus ditanggapi, meminta dasar izin perusahaan diperiksa lebih dulu, dan menyerahkan soal ganti rugi pada kesepakatan kedua belah pihak.

    Giliran Damang Yustinus melempar pertanyaan. Skenarionya dibuat telanjang. Pihak yang tiba-tiba menguasai tanah tanpa izin, tanpa legalitas, dan tanpa ganti rugi. Aris mula-mula menyebut tindakan tersebut tidak tepat.

    Sang tokoh adat langsung menekan. Ia menyimpulkan skenario tersebut dengan satu kata mutlak, “Salah.” Meski didesak, sang ahli bergeming dan memilih bertahan pada kata ”tidak tepat.”

    Agenda sidang berhenti pada keterangan ahli. Seorang saksi fakta tambahan yang sebelumnya dijadwalkan hadir oleh PT BAP tidak jadi diperiksa. Sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang pada 14 Oktober. (ign)