cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

  • Gempuran Silang Sidang Rp104 Miliar: Korporasi Memburu Instruksi, Saksi Sebabi Mengunci Posisi

    Gempuran Silang Sidang Rp104 Miliar: Korporasi Memburu Instruksi, Saksi Sebabi Mengunci Posisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ruang sidang Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (16/9/2026), menjadi arena ujian panjang bagi tiga warga Desa Sebabi.

    Selama tiga jam penuh, mereka bergantian duduk di kursi saksi, menghadapi hujan pertanyaan silang yang datang beruntun dari kuasa hukum penggugat, pengacara pembela, hingga majelis hakim.

    Materi cecaran menyebar tajam. Merambah hitungan matematis pembagian lahan sampai proses sidang hukum adat yang sebenarnya bergulir pada ranah terpisah.

    Sepanjang pusaran sidang yang kelak menentukan nasib gugatan senilai Rp104 miliar ini, kesaksian mereka terkait dalil inti gugatan tak bergeser.

    Rangkaian jawaban warga mengunci erat pada ketiadaan perintah dari Damang Yustinus Saling Kupang, Anggota DPRD Parimus, maupun Kades Dematius.

    Dua tergugat, Parimus dan Dematius hadir di ruang sidang sebagai prinsipal, pihak berperkara yang hadir sendiri mendampingi kuasa hukumnya.

    Keduanya duduk menyaksikan langsung rentetan pertanyaan dan kesaksian yang menyeret nama mereka ke meja hijau.

    Adapun tiga saksi yang dihadirkan, merupakan pemilik lahan yang tengah bersengketa, yakni Sardiono, Priono, dan Anti Panting.

    Ujian di Kursi Saksi

    Pemeriksaan bermula saat Sapriyadi, kuasa hukum ketiga tokoh, melempar pertanyaan lugas kepada Sardiono.

    Saksi pertama ini ditanya apakah ketiga tergugat pernah memerintahkan atau mengarahkan kegiatan klaim lahan. ”Kalau perintah tidak ada,” jawab Sardiono.

    Majelis hakim yang diketuai Gorga Guntur kemudian mengambil alih dan mendalami siapa pihak yang menginstruksikan pembangunan pondok serta penimbunan parit di atas objek sengketa.

    Sardiono memberikan kesaksian serupa. ”Tidak ada perintah itu,” ujarnya.

    Pengerahan alat berat di lokasi, menurutnya, murni sebagai hasil kesepakatan warga yang mengklaim lahan, bukan instruksi dari ketiga tokoh yang kini digugat.

    Priono, saksi kedua, menghadapi rentetan ujian senada. Kepada Sapriyadi, ia memberi penegasan mengenai ketiadaan perintah dari tiga tergugat untuk membangun pondok atau menguasai lahan.

    Saat disodorkan skenario spesifik berupa pertanyaan, “Apakah dalam rapat mereka pernah berkata, besok kamu harus ke lahan, buat pondok?” Priono menjawab tegas, “Tidak!”

    Arahan dari ketiga tokoh itu, menurut Priono, sebatas pesan menjaga kondusivitas.

    ”Tolong dijaga ketertiban dan kedamaian, karena ini hak kalian,” kata Priono menirukan ucapan mereka, sembari menambahkan pesan lain dari ketiga tokoh bahwa, “tidak tahu ini itu, yang penting kalian yang berjuang di situ.”

    Mikhael TP Sigalingging, kuasa hukum penggugat, mencoba menarik kesimpulan dari kalimat tersebut sebagai bentuk dukungan aktif warga.

    Priono membenarkan kalimat itu pernah terucap, tetapi menolak tegas jika ucapan tersebut disamakan dengan sebuah instruksi.

    ”Namanya hak kami. Bagaimanapun, walaupun mereka mendukung atau tidak, kami tetap berjuang, Pak,” katanya.

    Begitu didesak lebih jauh mengenai keberadaan arahan penguasaan lahan, ia merespons lugas. ”Kalau arahan enggak ada,” katanya.

    Saksi ketiga, Anti Panting, terhindar dari pertanyaan serupa karena ia mengaku tidak berada di lokasi saat warga membangun pondok dan menggali parit.

    Namun, ketika ditanya apakah tiga tergugat ikut memasuki atau menduduki objek sengketa setelah pengklaiman terjadi, kesaksiannya selaras dengan saksi sebelumnya. “Tidak ada.”

    Batas Representasi dan Asas Pembuktian

    Konsistensi keterangan para saksi ini menyentuh inti dalil PT Binasawit Abadipratama (BAP) dalam melayangkan gugatan Rp104 miliar.

    Usai sidang, Sapriyadi mengatakan, hukum administrasi memberi batasan terkait tanggung jawab pejabat publik atas kerugian pihak ketiga.

    Menurutnya, jerat hukum mensyaratkan adanya tindakan beriktikad buruk terhadap pihak ketiga, kecerobohan berat, atau manuver di luar kapasitas jabatan.

    ”Posisi kepala desa mewakili warganya, anggota dewan membawa suara pemilihnya, dan damang membina masyarakat adatnya,” jelasnya, seraya menegaskan, keterangan tiga saksi yang diperiksa membuktikan hal itu.

    Sapriyadi menambahkan, fungsi representasi melekat pada jabatan tersebut, bukan otomatis merupakan tindakan melawan hukum.

    Hakim Anggota Qurratul Aini Fikasari sempat menanyakan kepada Priono apakah ketiga tergugat telah menjalankan tugas sesuai kapasitas mereka.

    ”Sesuai kapasitas mereka saja, Bu,” jawab Priono.

    Saat ditanya mengapa polemik ini berujung ke ranah hukum, Priono menegaskan langkah itu lahir dari permintaan warga. ”Masyarakat yang minta untuk didampingi,” ucapnya.

    Bobot kesaksian ini tidak berdiri di atas satu orang saja. Sapriyadi menegaskan, Asas unus testis nullus testis, yang menyebut keterangan satu saksi tunggal tidak cukup sebagai alat bukti, tidak lagi menjadi soal di sini.

    Dua saksi independen, lanjutnya, diperiksa dalam sesi yang berlainan oleh kuasa hukum kedua belah pihak dan majelis hakim, tiba pada jawaban selaras yang mempersempit celah perdebatan.

    Menangkis Pertanyaan Berlapis

    Tekanan menyelimuti ruang sidang sepanjang pemeriksaan berlangsung. Sejumlah pertanyaan dirancang untuk meminta saksi menyimpulkan persoalan hukum di luar ranah kewenangan mereka.

    Mikhael mendesak Priono menilai mengapa kehadiran ketiga tergugat di lokasi pada 4 September tidak berhasil menengahi konflik, dan apakah hal tersebut menunjukkan kelalaian tugas pokok dan fungsi.

    ”Saya tidak paham. Pertanyaannya agak panjang,” kata Priono.

    Ujian logika matematis datang dari Ivan MP Tampubolon, kuasa PT BAP yang mempertanyakan hitungan pembagian klaim lahan sekitar 1.600 hektare untuk 1.600 warga, lalu mengaitkannya dengan luasan 50,38 hektare yang disengketakan.

    Priono memberikan rentetan jawaban sebelum mengunci posisinya, bahwa bidang tersebut diklaim sebagai milik, ”Kami semua, 1.600.”

    Upaya mencecar Sardiono dengan pertanyaan serupa terhenti menyusul munculnya keberatan Sapriyadi atas pertanyaan yang diulang-ulang.

    Majelis mengalihkan sasaran pertanyaan, yang kemudian dibalas Sardiono dengan singkat. ”Saya tidak tahu.”

    Persidangan juga menyinggung proses hukum adat yang bergulir terpisah dari sengketa 50,38 hektare ini.

    Ketika Ivan berupaya menggali ranah adat kepada Sardiono, ruang sidang diwarnai keberatan dari Sapriyadi.

    ”Yang Mulia, ini mendalami perkara lain. Kita fokus ke perkara ini saja, jangan sampai ke urusan adat. Itu urusannya adat. Kalau masalah adat tidak perlu ditanyakan,” katanya.

    Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur lalu menengahi dan memperjelas pertanyaan kuasa penggugat.

    Ivan kemudian terus menggali proses hukum adat yang sudah berjalan. Catatan Kanal Independen, PT BAP tak pernah menghadiri semua proses sidang hingga putusan adat dibacakan. Langkah yang dinilai sejumlah tokoh adat sebagai bentuk pelecehan.

    ”Saya masih bertanya mengenai proses perkara adat tersebut,” kata Ivan, berniat melanjutkan.

    Sapriyadi langsung menyanggah. ”Silakan bertanya kepada damang saja. Ini saksi fakta, bukan ranah adat,” tegasnya.

    Momen itu menciptakan perdebatan kedua kubu yang langsung ditengahi hakim. Gorga Guntur lalu memperjelas pertanyaan Ivan soal sidang adat itu pada Sardiono.

    ”Ketika saudara mengadu dalam sidang adat, apakah pengaduannya dilakukan secara tertulis atau lisan?” kata Gorga Guntur

    ”Tertulis,” jawab Sardiono.

    Cecaran soal perkara adat itu kemudian dilanjutkan Ivan yang terus menggali kesaksian Sardiono, hingga Sardiono akhirnya mempertegas posisinya. ”Tidak mau jawab.”

    Pertanyaan soal perkara adat ini sempat beberapa kali muncul dari kuasa hukum penggugat hingga majelis hakim terhadap saksi lainnya.

    Hakim Anggota Qurratul Aini Fikasari, misalnya, sempat memastikan batas pemisahan objek antara perkara adat dengan perdata kepada Priono.

    Priono menyatakan bidang yang digugat telah ditarik ke ranah perdata, sehingga dikeluarkan dari proses sidang adat. Objek gugatan ini berdiri mandiri, lepas dari jalur hukum lainnya.

    Satu Peristiwa, Beda Ingatan

    Tiga saksi menyodorkan ingatan yang berbeda terkait kegiatan panen PT BAP pada 4 September 2025.

    Sardiono dan Priono menyebut perusahaan gagal memanen akibat dihalangi warga. Sebaliknya, Anti Panting bersaksi aktivitas panen tetap berlangsung hari itu, meski ia tidak mengetahui persis hasil akhirnya.

    Catatan Kanal Independen merekam 4 September 2025 sebagai hari penuh ketegangan bagi warga Sebabi.

    Ratusan pemanen sawit PT BAP turun ke lokasi mendapat pengawalan sekuriti dan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

    Momen ini terjadi sehari setelah kedua belah pihak menyepakati kesepahaman lisan untuk saling menahan diri.

    Konfrontasi pecah. Laras senjata, menurut penuturan warga saat itu, sempat terarah kepada Damang Yustinus.

    Peristiwa ini memicu penetapan Petrus Limbas, satu dari enam pengadu dalam proses adat Basara Hai, sebagai tersangka penganiayaan di Polres Kotim.

    Kendati diwarnai ketegangan tinggi, dua truk bermuatan hasil panen tercatat berhasil keluar dari lokasi.

    Latar belakang ini memberikan konteks pada perbedaan kesaksian di ruang sidang.

    Sardiono dan Priono, yang mengaku berada di antara warga yang menghadang rombongan, menafsirkan perlawanan mereka sebagai kegagalan panen pihak perusahaan.

    Anti Panting merespons dari sudut pandang hasil akhir, bahwa buah sawit tetap keluar dari area sengketa.

    ”Ingatan yang lahir dari titik pijak berbeda dalam satu peristiwa yang sama tidak otomatis mengartikan salah satu pihak memberikan kesaksian palsu,” kata Sapriyadi, menegaskan perbedaan keterangan tersebut.

    Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung dua pekan mendatang, Rabu (30/9/2026), dengan agenda menghadirkan seorang ahli agraria dan satu saksi fakta tambahan dari pihak penggugat. (ign)

  • Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sorotan kamera wartawan mengarah lurus kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Minggu (13/9/2026).

    Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu tampak mencari istilah yang tepat saat menjelaskan skema bantuan air bersih bagi warga terdampak kabut asap.

    ”Air apa namanya? Air Aqua ya,” ucap Agustiar.

    Seseorang menyahut cepat. ”Air mineral.”

    “Air mineral,” ulang Agustiar, lalu kembali merangkai penjelasannya soal pembangunan sumur bor dan pengisian ulang galon.

    Rekaman wawancara berdurasi 1 menit 29 detik itu melesat tak terkendali ke ruang digital.

    Akun Instagram Lambe Turah mencatat potongan video tersebut memanen lebih dari 10.600 tanda suka dan 5.121 komentar sampai Rabu (16/9/2026) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Warganet beramai-ramai menertawakan dan mengomentari gaya bicara sang gubernur. Namun, keriuhan itu sekaligus mengubur satu kenyataan yang jauh lebih pekat: puluhan ribu hektare wilayah Kalteng sedang hangus dikepung api.

    Ini bukan satu-satunya video yang memicu sorotan. Sekitar dua pekan sebelumnya, potongan rekaman berdurasi 1 menit saat Agustiar menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ramai menjadi tontonan.

    Video itu meraup 14.300 tanda suka, 12.200 komentar, dan dibagikan 1.461 kali di akun Metro TV, serta memancing 21.400 tanda suka dan 10.100 komentar di akun Lambe Turah.

    Dalam rekaman tersebut, Agustiar secara gamblang menyebut tingkat keberhasilan OMC hanya tiga puluh persen.

    Angka tersebut nyaris tidak dibahas warganet. Perhatian publik kembali tertuju pada logatnya.

    Padahal, pada saat yang sama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah memperkirakan luasan indikatif karhutla tahun ini bisa menembus 45.000 hingga 68.000 hektare, enam sampai sembilan kali lipat lebih luas dari klaim resmi pemerintah seluas 7.634 hektare.

    Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Gumarang, keriuhan publik tersebut sarat dengan nuansa politis.

    Publik salah mengarahkan amarahnya di tengah situasi bencana. Ia menilai fenomena viral ini murni sebagai “gorengan politik” yang sengaja dijadikan lelucon.

    ”Kritik yang dilakukan melalui media sosial yang viral terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tidak substantif, karena menyangkut dialek dan aksen atau logat seseorang berbicara, yang dibentuk oleh faktor kebiasaan dan kondisi geografis lingkungan,” ujar Gumarang, Senin (14/9/2026).

    Substansi yang Hilang di Balik Transkrip

    Video pertama memuat penjelasan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla.

    Agustiar menyebut pembangunan sumur bor di Kalteng telah mencapai ratusan unit dan akan terus bertambah.

    Pemerintah juga menyediakan isi ulang galon air mineral serta membagikan sembako bagi warga terdampak yang belum masuk daftar penerima bantuan sosial.

    Video kedua menyimpan muatan masalah yang jauh lebih berat.

    ”Kendalanya Kalimantan Tengah ini, Kalimantan ini mungkin karena peristiwa awannya kurang,” kata Agustiar, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.

    ”Tapi untuk kesuksesan water bombing apa, OMC ini cuma, OMC ya bukan water bombing ya. OMC ini cuma tiga puluh persen ya,” jelasnya.

    Dalam rentetan penjelasan itu ia menyebut “PNPB,” yang dari konteksnya jelas merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Tingkat keberhasilan modifikasi cuaca yang hanya 30 persen itu semestinya memicu diskusi serius, terutama jika disandingkan dengan data lapangan.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, mencatat luas area terbakar menembus 7.634,46 hektare.

    Data ini merujuk pada citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS melalui Sipongi Kementerian Kehutanan per 24 Agustus 2026.

    Laporan dari 14 kabupaten dan kota turut mencatat 5.065,28 hektare lahan terbakar dari 1.782 kejadian. Sebanyak 23.599 titik panas terpantau sejak awal tahun.

    Imbasnya, status penanganan dinaikkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.

    Hitungan Walhi Kalteng berjarak sangat jauh dari data resmi tersebut. Organisasi ini memperkirakan luas indikatif lahan terbakar mencapai 45.000 hingga 68.000 hektare.

    Titik api teridentifikasi berada di 38 konsesi sawit dan wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

    Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, turut mengkritik maraknya kunjungan pejabat pusat ke lokasi karhutla yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

    ”Kalimantan Tengah hari ini banyak kunjungan. Perlu dikritik. Karena buat apa banyak kunjungan menteri tapi tidak memberikan solusi yang bagus dan tepat,” tegas Janang dalam konferensi pers di Riau, 25 Agustus 2026.

    Kondisi wilayah Kotawaringin Timur, basis operasi Kanal Independen, juga masuk kategori sangat rawan.

    Rapat evaluasi Satgas Karhutla Kalteng bersama Kepala BNPB pada 11 September 2026 mencatatkan kabupaten ini memiliki jumlah titik panas dan luasan terbakar tertinggi.

    Sementara itu, Palangka Raya menjadi daerah dengan frekuensi kejadian paling banyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat melaporkan 4.390 hektare terbakar dengan 2.896 titik panas per 14 September 2026.

    Sains Bahasa Membaca Selip Lidah

    Kacamata ilmu bahasa melihat dua video transkrip yang beredar sebenarnya jauh dari luar biasa.

    Penggunaan kata seperti “apa namanya”, “ya kan”, dan jeda “ee” yang berulang adalah pengisi percakapan atau filler.

    Ahli linguistik Herbert Clark dan Jean Fox Tree (2002) menyebutnya sebagai penanda yang membantu pembicara mempertahankan giliran bicara sembari merangkai kalimat berikutnya, bukan sebuah kesalahan.

    Penelitian Bortfeld dan kawan-kawan (2001) juga menemukan bahwa frekuensi filler semacam ini meningkat tajam ketika seseorang membahas topik yang tidak familier dan saat mengambil peran mengarahkan dalam percakapan.

    Situasi ini persis menggambarkan posisi seorang gubernur yang harus menjelaskan persoalan teknis sumur bor dan operasi modifikasi cuaca secara mendadak kepada wartawan, tanpa teks panduan.

    Momen saat wartawan menyahut “air mineral” setelah Agustiar berkali-kali menyebut “Air Aqua” punya nama spesifik: repair atau perbaikan tuturan (Schegloff, Jefferson, dan Sacks, 1977).

    Sementara penggunaan kata “Aqua” untuk merujuk pada air mineral adalah fenomena umum bernama generic trademark, ketika merek dagang telanjur dipakai untuk menyebut kategori produk secara umum.

    Fenomena serupa terlihat pada kekeliruan menyebut “PNPB” alih-alih “BNPB”, atau melafalkan “berikhtiar” menjadi “beristiar”.

    Ini adalah bentuk selip lidah lazim pada siapa pun saat berbicara spontan di bawah tekanan, terutama saat mengucapkan akronim.

    Menariknya, Agustiar justru secara sadar mengoreksi dirinya sendiri saat membedakan OMC dari water bombing, dua istilah penanganan karhutla yang sering tertukar di masyarakat.

    Hal ini menunjukkan pemahaman teknisnya tetap terjaga meski penyampaiannya tersendat.

    Pakar bahasa Noam Chomsky memisahkan antara competence (pengetahuan bahasa) dan performance (bagaimana pengetahuan itu diucapkan dalam situasi tertekan). Video viral tersebut merekam performance Agustiar, bukan competence-nya.

    Menagih Kebijakan, Bukan Menghakimi Aksen

    Bagi Gumarang, ke arah inilah kritik publik seharusnya diarahkan. Ia merujuk pada sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, hingga akuntabilitas, sebagai patokan yang sah untuk menekan gubernur yang terpilih secara konstitusional tersebut.

    “Saya sepakat mendukung siapa saja, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, mengkritik kebijakan gubernur yang merugikan rakyat, kebijakan yang keliru dan melanggar hukum, gaya kepemimpinan yang melanggar etika dan moral, serta melakukan atau membiarkan pemborosan dan korupsi uang negara,” katanya.

    Di sisi lain, Gumarang tidak luput memberikan catatan tajam kepada lingkaran dalam gubernur.

    Ia meminta agar peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi orang-orang di sekeliling Agustiar Sabran.

    Tujuannya agar pola komunikasi publik yang memicu celah ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik pada persoalan lain.

    Agustiar Sabran sendiri menanggapi rentetan kritik ini dengan pola yang relatif konsisten.

    Pada April 2025, saat video parodi kreator konten Saifullah yang meniru gaya bicaranya viral, ia merespons santai. “Saya mengimbau agar masyarakat Kalteng bijak bermedsos dan menyampaikan kritikan yang membangun, saya tidak anti kritik,” ucapnya kepada awak media, 22 April 2025.

    Sikap serupa diulangi awal September 2026 di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng.

    ”Lebih baik saya fokus bagaimana meminimalisir karhutla dan dampaknya, dan melayani rakyat. Kalau ada kritik yang membangun, itu jadi obat bagi saya untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik, kalau yang negatif-negatif biarkan saja, jangan diambil pusing,” tuturnya.

    Akar Sejarah dan Budaya Reaktif Publik

    Argumen Gumarang sejalan dengan catatan panjang sosiolinguistik. Eksperimen matched-guise test dari Wallace Lambert sejak dekade 1960-an membuktikan satu temuan konsisten: pendengar menilai kecerdasan seseorang berdasarkan aksennya, bukan isi ucapannya.

    Riset Levon dan kolega (2021) menemukan pola penilaian kompetensi profesional serupa di dunia kerja.

    Sejarah kepemimpinan dunia juga mencatat nama-nama yang membantah korelasi tersebut secara telak.

    Joe Biden gagap sejak kecil, diejek gurunya sendiri di sekolah, dan tetap menjabat Senator Amerika Serikat selama 36 tahun sebelum menjadi Presiden.

    Winston Churchill memimpin Inggris melewati Perang Dunia II dengan gangguan bicara yang terdokumentasi luas.

    Raja George VI, dengan gagap berat yang menjadi subjek film The King’s Speech, memimpin Inggris melintasi periode paling genting abad ke-20.

    Kecenderungan publik yang gemar bereaksi pada hal-hal permukaan ini terekam dalam laporan Digital Civility Index 2020 terbitan Microsoft.

    Laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan warganet paling tidak sopan di Asia Tenggara, sekaligus peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei secara global.

    Skor ketidaksopanan digital naik dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020, dengan penyumbang dominan justru orang dewasa usia 18 hingga 74 tahun.

    Arah amarah publik ini menjadi sebuah ironi jika dibandingkan dengan kasus Bima Yudho Saputro pada 2023.

    Kritik Bima soal infrastruktur jalan rusak di Lampung berujung pada laporan polisi atas dasar UU ITE dari seorang pengacara di sana.

    Laporan itu secara resmi menyasar diksi “Dajjal” yang dipakai Bima, bukan kritik infrastrukturnya. Meskipun laporan itu akhirnya dihentikan polisi, fokus penegakan hukum dan amarah publik sempat bergeser murni hanya pada masalah pilihan kata.

    Ketika kritik dibiarkan bergeser menyasar diksi, logat, dan aksen, substansi kebijakan yang merugikan publik justru tenggelam tanpa pengawalan.

    Bagi Gumarang, itulah mengapa kritik terhadap Gubernur Agustiar Sabran perlu dikembalikan pada tempatnya. Menagih kinerja menangani lahan yang terbakar, alih-alih menertawakan cara bicaranya. (ign)

  • Ujung Pengabdian Multazam: Hadapi Kepungan Puluhan Ribu Titik Api, Pilih Menepi sebelum Transisi

    Ujung Pengabdian Multazam: Hadapi Kepungan Puluhan Ribu Titik Api, Pilih Menepi sebelum Transisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hari-hari terakhir Multazam menutup pengabdiannya sebagai birokrat dipenuhi tekanan fisik yang menguras tenaga.

    Setelah sempat masuk rumah sakit akibat kelelahan memadamkan api, ia harus menghadapi kenyataan bahwa wilayahnya mencatatkan lebih dari 21 ribu titik panas.

    Namun, kejutan terbesar justru datang beberapa hari setelah ia dimutasi dari BPBD. Multazam mengajukan pensiun dini sebelum sempat menyerahkan tugasnya secara formal kepada pejabat baru.

    Sebelas hari pertama bulan September 2026 mencatatkan lonjakan tajam bagi Kotim. Luas hamparan area yang terbakar membengkak dari sekitar 2.280 hektare menjadi 2.524 hektare.

    Peningkatan ini berjalan beriringan dengan temuan titik panas yang melesat dari 12.713 menjadi 21.384 kejadian, merujuk infografis akumulasi karhutla Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Di tengah kepungan puluhan ribu titik api itulah, fisik Multazam diuji pada batas maksimal menjelang akhir masa tugasnya.

    Bertaruh Fisik di Garis Depan

    Sebelum rentetan titik api meledak drastis pada awal September, daya tahan tubuh Multazam sudah lebih dahulu terkuras.

    Malam Minggu, 23 Agustus 2026, ia masih turun langsung memadamkan api di Jalan Lingkar Selatan, Sampit.

    Pemadaman berlanjut ke titik Jalan Metro TV hanya berselang beberapa jam usai dirinya menempuh perjalanan dari Palangka Raya sekitar pukul 01.30 WIB.

    Tugas tanpa jeda itu membuat fisiknya tumbang. Multazam mengalami sesak napas lalu dilarikan ke Unit Gawat Darurat RSUD dr Murjani Sampit dengan angka tekanan darah menyentuh 180/110.

    ”Jadi, otomatis kan dia kurang tidur, kecapekan,” kata Wakil Ketua Harian III Satgas Karhutla Kotim, Rihel, saat merespons kondisi saat itu.

    Beban berat di lapangan ini sebelumnya sudah pernah ia utarakan. Dua belas hari sebelum masuk rumah sakit, Multazam berterus terang mengenai letihnya para personel yang harus siaga 12 sampai 18 jam sehari.

    Dia menyempatkan diri melontarkan permohonan maaf terbuka. ”Kami sebelumnya minta maaf kalau semua tidak bisa kami layani maksimal,” katanya.

    Beban medan terbukti memengaruhi kondisi kesehatan sejumlah pihak. Menginjak awal September, Rihel mengungkap sedikitnya lima orang di Kotim sempat mengalami gangguan kesehatan menyusul beratnya penanganan karhutla.

    Kelompok rentan ini terdiri atas dua relawan dan tiga petugas posko, termasuk Multazam sendiri.

    Menepi Merawat Istri

    Laju api terus meluas. Data BPBD Kotim per 26 Agustus 2026 merekam 491 kejadian dengan luasan area terbakar melampaui 1.508 hektare.

    Berselang sepuluh hari kemudian, per 6 September, angka titik panas melompat ke posisi 20.299 dengan 518 kejadian seluas 2.413 hektare.

    Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, menyebut angka itu menempatkan Kotim pada posisi tertinggi se-Kalteng untuk kategori tersebut.

    Tepat pada 11 September, nama Multazam bergeser dari struktur komando penanganan bencana. Instansi yang dia pimpin sejak 27 Februari 2023.

    Dia dimutasi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melalui pelantikan pejabat eselon II Pemkab Kotim.

    Namun, Multazam tidak pernah benar-benar menapaki kantor barunya. Dia absen sejak pelantikan karena sudah mengambil cuti.

    Senin, 14 September, agenda serah terima jabatan (sertijab) juga digelar tanpa kehadirannya.

    Bupati Kotim Halikinnor membuka alasan di balik ketidakhadiran tersebut pada hari yang sama.

    ”Beliau cuti karena istrinya sakit stroke. Tapi, beliau juga ada mengajukan permohonan pensiun dini karena harus merawat istrinya yang stroke setengah badan,” tuturnya.

    Kondisi istri Multazam disebut memerlukan pendampingan khusus selama proses pemulihan.

    Merespons permohonan pensiun dini itu, Pemkab masih harus melakukan pertimbangan sebelum kelak meneruskannya ke pemerintah pusat, mengingat Multazam masih berstatus sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

    Dua Jabatan tanpa Transisi

    Keputusan mengakhiri pengabdian ini jatuh bersamaan dengan perpanjangan status tanggap darurat karhutla.

    Masa darurat yang sedianya berakhir 15 September, ditarik hingga 30 September oleh Bupati Halikinnor menyusul temuan titik api baru yang terus bermunculan.

    ”Kita sepakati status tanggap darurat kita perpanjang lagi sampai 30 September selama 15 hari,” kata Halikin, usai menggelar rapat evaluasi penanganan karhutla di Rujab Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    Berhentinya langkah Multazam membuat transisi kepemimpinan terputus di dua instansi.

    Terhitung sejak pelantikan, Bapperida berjalan empat hari tanpa kepala definitif, untuk sementara dikendalikan pelaksana harian oleh Rafiq Riswandi.

    Sementara itu, kursi BPBD beralih ke tangan Imam Subekti tanpa satu hari pun masa transisi bersama pendahulunya.

    Pemetaan kendala di tingkat kecamatan, jalinan relasi bersama Satgas Karhutla, beserta pengetahuan lapangan yang dihimpun Multazam sepanjang musim kemarau tidak pernah diserahterimakan secara formal tepat saat status darurat baru saja diperpanjang.

    Berdasarkan informasi, Multazam masih menjalani usia kerja hingga masa pensiun berakhir tahun 2028.

    Namun, saat Kanal Independen mengkonfirmasi lebih lanjut terkait rencana pensiun dini yang diajukannya, Multazam memilih tidak menjawab.

    ”Mohon maaf untuk saat ini, saya masih menemani ibu (istri, Red), belum bisa ditinggal. Kami pihak keluarga untuk saat ini konsentrasi untuk pemulihan ibu dulu,” kata Multazam melalui pesan WhatsApp. (hgn/ign)

  • Rokok Ilegal Menang di Harga, Penerimaan Tergerus, Industri Legal Hingga Dana BPJS Terkena Dampaknya

    Rokok Ilegal Menang di Harga, Penerimaan Tergerus, Industri Legal Hingga Dana BPJS Terkena Dampaknya

    SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran rokok ilegal tidak berhenti pada persoalan produk tanpa pita cukai yang dijual lebih murah. 

    Dampaknya merembet ke penerimaan negara, persaingan industri, keberlangsungan tenaga kerja hingga pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

    Bea Cukai Sampit melihat salah satu faktor yang ikut mendorong peredaran rokok ilegal disebabkan karena fenomena down trading, yakni perpindahan konsumsi masyarakat dari rokok legal ke produk yang memiliki harga lebih murah.

    Harga menjadi daya tarik utama ketika konsumen berhadapan dengan perbedaan yang cukup besar antara rokok legal dan ilegal.

    Rokok ilegal dapat dijual lebih rendah karena tidak menanggung kewajiban yang melekat pada produk legal, mulai dari cukai, PPN hingga pajak rokok.

    Di sisi lain, produk legal, beban cukai dan pajak bahkan dapat mencapai hampir 70 persen dari harga atau nilai rokok. Hal ini menciptakan kesenjangan harga yang kemudian berpengaruh terhadap persaingan di pasar.

    Persoalannya, ketika konsumen beralih ke rokok ilegal, dampaknya tidak berhenti pada transaksi di tingkat konsumen.

    Penerimaan negara ikut tergerus, industri yang menjalankan kewajiban secara legal menghadapi persaingan yang tidak seimbang, tenaga kerja berpotensi terdampak, sementara sebagian penerimaan pajak rokok yang telah ditentukan peruntukannya juga berkaitan dengan pembiayaan kesehatan masyarakat.

    Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, menjelaskan bahwa harga menjadi salah satu faktor yang mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal.

    ”Produk legal dibebani berbagai kewajiban fiskal, mulai dari cukai, PPN hingga pajak rokok. Akumulasi beban tersebut bahkan dapat mencapai hampir 70 persen dari harga atau nilai rokok,” ujar Agus dalam konferensi pers yang digelar di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, Selasa (15/9/2026).

    Sebaliknya, rokok ilegal dapat ditawarkan dengan harga lebih rendah karena tidak memenuhi kewajiban yang sama.

    Perbedaan struktur biaya ini, akhirnya menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Produk legal harus memasukkan komponen cukai dan pajak dalam harga jual, sedangkan produk ilegal dapat menghindari beban tersebut dan menggunakan harga murah untuk menarik konsumen.

    ”Fenomena down trading inilah yang menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pemberantasan rokok ilegal,” ujarnya.

    Perpindahan konsumsi terjadi ketika konsumen yang sebelumnya membeli produk legal memilih rokok dengan harga lebih murah.

    Dalam kondisi tertentu, selisih harga dapat menjadi pertimbangan utama, terutama ketika konsumen memiliki pilihan produk dengan karakteristik konsumsi yang dianggap serupa tetapi memiliki harga jauh berbeda.

    Masalahnya, harga murah pada rokok ilegal diperoleh dengan menghindari kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

    Sementara produsen dan pelaku usaha legal tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk membayar cukai dan pajak yang menjadi bagian dari harga produknya.

    Hal ini membuat industri legal menghadapi tekanan dari produk yang beroperasi di luar ketentuan.

    ”Jika peredaran rokok ilegal semakin luas dan konsumen semakin banyak berpindah, ruang pasar bagi produk legal dapat menyempit. Dalam jangka panjang, bisa berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha yang selama ini menjalankan kewajiban secara resmi,” ujarnya.

    Selain itu, Agus mengatakan dampaknya tidak berhenti pada perusahaan atau produsen.

    Industri rokok memiliki rantai kegiatan yang melibatkan tenaga kerja. Ketika kegiatan usaha legal mengalami tekanan akibat persaingan dengan produk ilegal, keberlangsungan lapangan pekerjaan yang terkait dengan industri tersebut juga berpotensi terkena dampaknya.

    ”Pemberantasan rokok ilegal memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas daripada sekadar menemukan dan menyita produk tanpa pita cukai,” ujarnya

    Rp1,16 Miliar Potensi Penerimaan Negara yang Hilang

    Dampak fiskal dari peredaran BKC ilegal juga terlihat dari hasil penindakan Bea Cukai Sampit.

    Sepanjang periode Januari 2025 hingga Juli 2026, Bea Cukai Sampit melakukan penindakan terhadap berbagai BKC ilegal yang kemudian menjadi bagian dari barang yang dimusnahkan pada 15 September 2026.

    Barang tersebut terdiri atas 799.440 batang rokok ilegal dan 4.200 liter MMEA ilegal. Nilai perkiraan seluruh barang mencapai Rp1.353.279.636.

    Sementara estimasi potensi kerugian negara dari komponen cukai, PPN hasil tembakau dan pajak rokok mencapai Rp1.160.139.877.

    Angka tersebut menunjukkan besarnya kewajiban fiskal yang seharusnya melekat pada barang apabila diproduksi dan diedarkan sesuai ketentuan.

    Selain kehilangan potensi penerimaan dari barang yang tidak memenuhi kewajiban cukai dan pajak, Bea Cukai Sampit juga melakukan penegakan melalui instrumen denda administrasi.

    ”Sepanjang 2025 hingga 2026, denda administrasi hasil penindakan BKC yang telah disetorkan ke kas negara mencapai Rp1.963.028.000,” ungkapnya.

    Dalam penindakan hukumnya, Bea Cukai menerapkan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan pelanggaran.

    Pendekatan tersebut menempatkan instrumen fiskal sebagai salah satu bagian penting dalam penegakan ketentuan. Denda administrasi rata-rata mencapai sekitar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

    Dengan mekanisme tersebut, penegakan tidak hanya diarahkan untuk menghentikan peredaran barang ilegal, tetapi juga memulihkan hak negara atas kewajiban fiskal yang tidak dipenuhi.

    Penerimaan Bea Cukai Capai Rp119,8 Miliar

    Besarnya peran penerimaan yang dihimpun melalui kegiatan kepabeanan dan cukai dapat dilihat dari realisasi penerimaan Bea Cukai Sampit hingga Agustus 2026.

    Penerimaan kepabeanan dan cukai, yang meliputi bea masuk, bea keluar dan cukai, tercatat mencapai Rp33,69 miliar.

    Selain itu, pajak yang dipungut melalui kegiatan kepabeanan, terdiri atas PPN dan PPh impor, mencapai Rp30,37 miliar.

    Sementara dana sawit yang dihimpun sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai Rp55,74 miliar.

    Jika ketiga komponen tersebut dijumlahkan, penerimaan yang dihimpun mencapai sekitar Rp119,8 miliar.

    Penerimaan tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam laporan penerimaan negara. Sebagian mekanisme penerimaan tersebut berkaitan dengan pembiayaan daerah melalui berbagai skema transfer dan dana bagi hasil.

    Di antaranya melalui dana bagi hasil pajak rokok, dana bagi hasil sawit, serta kontribusi cukai terhadap transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Artinya, kepatuhan terhadap kewajiban fiskal dalam rantai perdagangan memiliki konsekuensi terhadap kemampuan negara menghimpun penerimaan yang kemudian dapat kembali mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan publik.

    ”Semakin besar peredaran produk ilegal, semakin besar pula potensi penerimaan yang tidak masuk melalui jalur resmi,” jelasnya.

    Pajak Rokok Bukan Sekadar Penerimaan

    Salah satu konsekuensi yang lebih spesifik berkaitan dengan pajak rokok.

    Bea Cukai Sampit menjelaskan bahwa 50 persen pajak rokok telah ditentukan peruntukannya. Dari alokasi pajak rokok yang diterima pemerintah daerah tersebut, 37,5 persen wajib digunakan untuk mendukung pembiayaan BPJS Kesehatan.

    Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor rokok memiliki fungsi yang telah diarahkan untuk kepentingan tertentu, termasuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan.

    Karena itu, ketika konsumsi bergeser dari rokok legal menuju rokok ilegal, persoalannya tidak hanya berupa berkurangnya penerimaan negara secara umum.

    Ada pula penerimaan yang memiliki peruntukan tertentu dan seharusnya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

    ”Apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan penggunaan alokasi tersebut, ada konsekuensi yang harus dihadapi berupa potensi pemotongan alokasi oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

    Fungsi Bea Cukai Bukan Hanya Mengumpulkan Penerimaan

    Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata berkaitan dengan tugas Bea Cukai sebagai pengumpul penerimaan negara.

    Bea Cukai juga menjalankan fungsi community protector, yaitu melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap barang-barang tertentu yang peredarannya diatur negara.

    Rokok yang beredar melalui jalur ilegal tidak berada dalam mekanisme pengawasan yang sama dengan produk legal.

    Karena itu, pengawasan dan penindakan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memastikan barang yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus menjaga kepentingan negara.

    ”Aspek kesehatan juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu jadi perhatian bersama. Konsumsi rokok memiliki konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat,di sisi lain sebagian penerimaan pajak rokok diarahkan untuk mendukung pembiayaan kesehatan,” ujarnya.

    Situasi tersebut membuat peredaran rokok ilegal memiliki persoalan berlapis: produk dijual lebih murah karena kewajiban fiskal dihindari, industri legal menghadapi persaingan yang tidak seimbang, penerimaan negara berpotensi berkurang, dan sumber penerimaan yang memiliki peruntukan bagi kepentingan masyarakat juga ikut terdampak.

    Karena itu, Bea Cukai Sampit lebih mengedepankan upaya sosialisasi, edukasi dan pembinaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengawasan.

    Langkah tersebut diarahkan agar pelaku usaha memahami konsekuensi menjalankan kegiatan di luar ketentuan sekaligus mendorong masyarakat untuk tidak memilih produk ilegal hanya karena pertimbangan harga.

    ”Persoalan rokok ilegal tidak bisa dilihat semata sebagai pertarungan antara barang murah dan barang mahal. Tetapi, ada struktur kewajiban negara yang membedakan keduanya,” ujarnya.

    Agus menjelaskan, bahwa produk legal menanggung cukai dan pajak, sedangkan produk ilegal berusaha mendapatkan keunggulan harga dengan menghindari kewajiban tersebut.

    Ketika keunggulan harga itu berhasil menarik konsumen, dampaknya merembet ke pasar, industri, tenaga kerja dan penerimaan negara.

    ”Persoalan rokok tidak semata menyangkut penerimaan negara, melainkan juga kesehatan masyarakat, keberlangsungan industri, dan tenaga kerja,” tegas Agus.

    Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan sekadar upaya mengejar barang tanpa pita cukai.

    Tujuan yang lebih luas adalah menjaga agar persaingan usaha berlangsung secara adil, kewajiban fiskal tetap dipenuhi, industri legal tidak kehilangan ruang karena praktik ilegal, dan penerimaan negara yang memiliki manfaat bagi masyarakat tidak terus tergerus.

    ”Operasi penindakan perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi, edukasi masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pencegahan dari sisi permintaan,”  tandasnya. (hgn/ign)

  • 4.200 Liter Miras Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai Sampit Catat Lonjakan Fantastis Hingga 2.296 Persen

    4.200 Liter Miras Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai Sampit Catat Lonjakan Fantastis Hingga 2.296 Persen

    SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Sampit menunjukkan lonjakan yang sangat tajam. Jumlah MMEA ilegal yang dimusnahkan pada 2026 meningkat hingga 2.296 persen dibandingkan kegiatan pemusnahan pada 2025 yang berjumlah 175 liter.

    Dalam pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Bea Cukai Sampit memusnahkan 4.200 liter MMEA ilegal dengan cara memecahkan botol menggunakan palu bersamaan dengan 799.440 batang rokok ilegal yang juga dimusnahkan menggunakan alat gergaji senso. 

    Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, mengatakan lonjakan tersebut menjadi salah satu perubahan paling mencolok dalam hasil penindakan BKC ilegal.

    ”Di tahun 2026, jumlah Hasil Tembakau yang dimusnahkan meningkat 10,96 persen dan jumlah MMEA yang dimusnahkan meningkat 2.296 persen,” kata Agus dalam keterangan Konferensi Pers di halaman Kantor Bea Cukai Sampit Sampit, Selasa (15/9/2026).

    Potensi kerugian negara dari barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga mengalami peningkatan sebesar 63,48 persen dibandingkan kegiatan pemusnahan pada tahun sebelumnya.

    Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap MMEA ilegal menjadi semakin penting, terutama karena barang yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan produk dari pabrik, tetapi juga produksi skala rumahan.

    Bea Cukai Sampit menemukan bahwa minuman ilegal yang beredar di wilayah kerjanya berasal dari berbagai sumber.

    Selain produksi pabrik, terdapat pula MMEA yang dibuat oleh industri rumahan. Jumlah produksi rumahan tersebut disebut terus meningkat.

    Di wilayah Kalimantan Tengah, terdapat pula minuman tradisional yang dikenal dengan nama baram, arak putih dan arak madu.

    Keberadaan produk-produk tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan karena peredarannya dapat berlangsung melalui berbagai saluran.

    Masalahnya bukan hanya apakah sebuah minuman memiliki konsumen, tetapi juga apakah produk tersebut diproduksi dan diedarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

    MMEA yang tidak memenuhi ketentuan cukai maupun perizinan kemudian menjadi objek penindakan.

    Tempat Hiburan Malam Jadi Salah Satu Titik Peredaran

    Salah satu lokasi yang banyak menjadi perhatian dalam penindakan MMEA ilegal adalah tempat hiburan malam.

    Bea Cukai Sampit menemukan adanya peredaran minuman mengandung etil alkohol yang dijual tanpa izin.

    ”Pengawasan terhadap tempat hiburan menjadi bagian dari upaya menekan distribusi MMEA ilegal,” ujar Agus.

    Selain tempat hiburan malam, distribusi juga ditemukan melalui toko dan pengiriman langsung dari satu titik ke titik lainnya.

    Namun, karakter MMEA berbeda dengan rokok. Peredarannya tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ketertiban dan keamanan masyarakat.

    Bea Cukai Sampit menyebut peredaran minuman keras ilegal dapat menimbulkan persoalan ketertiban dan keamanan, terutama ketika produk tersebut beredar tanpa mekanisme pengawasan sebagaimana barang yang diproduksi dan dipasarkan secara legal.

    4.200 Liter Berasal dari Rangkaian Penindakan

    Sebanyak 4.200 liter MMEA yang dimusnahkan merupakan bagian dari hasil penindakan Bea Cukai Sampit selama periode Januari 2025 hingga Juli 2026.

    Dalam periode tersebut, Bea Cukai Sampit menerbitkan 101 Surat Bukti Penindakan terhadap BKC ilegal.

    Selain MMEA, penindakan tersebut juga menghasilkan 799.440 batang rokok ilegal. Total perkiraan nilai seluruh barang mencapai Rp1.353.279.636.

    Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan dari barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1.160.139.877, yang terdiri atas nilai cukai, PPN hasil tembakau dan pajak rokok.

    Namun, khusus dalam konteks MMEA, peningkatan 2.296 persen menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian tersendiri.

    Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa persoalan minuman ilegal tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil yang hanya muncul sesekali.

    Penindakan Makin Intensif

    Peningkatan jumlah barang yang dimusnahkan berlangsung bersamaan dengan meningkatnya frekuensi operasi.

    Pada 2025, Bea Cukai Sampit rata-rata melakukan penindakan setiap seminggu sekali.

    Pada 2026, frekuensinya ditingkatkan menjadi dua kali seminggu atau naik sekitar 100 persen.

    ”Semakin seringnya operasi menunjukkan intensitas pengawasan yang lebih tinggi terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Sampit,” ujarnya.

    Barang Dimusnahkan dengan Metode Penghancuran

    Setelah melalui proses penindakan, barang-barang tersebut ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

    Bea Cukai Sampit kemudian mengajukan usulan peruntukan barang kepada KPKNL Pangkalan Bun. Setelah mendapatkan keputusan dan persetujuan pemusnahan, barang ilegal tersebut kemudian dimusnahkan.

    Pemusnahan tidak dilakukan dengan cara dibakar. Barang dihancurkan, kemudian dicampur dengan air dan deterjen, sebelum ditimbun di TPA Jalan Jenderal Sudirman km 14.

    Proses pemusnahan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari upaya pengelolaan barang hasil penindakan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

    Namun, tindakan pemusnahan di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, hanya dilakukan secara seremonial, sedangkan barang ilegal baik ratusan botol miras ilegal dan rokok ilegal yang masih terbungkus rapi dalam kemasan per slop dari berbagai merek diangkut menggunakan truk dan dimusnahkan langsung di Kawasan TPA.

    Pemberantasan Tidak Berhenti pada Pemusnahan

    Bea Cukai Sampit memastikan pengawasan terhadap MMEA ilegal akan terus dilakukan melalui pendekatan preventif, preemtif dan represif.

    Lonjakan MMEA ilegal yang dimusnahkan pada 2026 menunjukkan bahwa persoalan peredaran minuman ilegal masih membutuhkan perhatian serius.

    Karena itu, pencegahan, sosialisasi, edukasi dan pembinaan masyarakat, menjadi langkah penting yang terus dilakukan melalui tindakan patroli serta operasi pemberantasan.

    Agus menegaskan bahwa pemusnahan 4.200 liter MMEA menjadi bukti bahwa barang yang berhasil diamankan memang cukup besar.

    Namun, bagi aparat, pekerjaan berikutnya justru memastikan jalur yang memasok barang tersebut tidak terus beroperasi dengan pola yang sama.

    ”Ke depan, kami akan meningkatkan kegiatan preventif, preemtif, dan represif melalui sinergi serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini terus dilakukan untuk menekan peredaran miras ilegal sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang masih memilih menjalankan usaha di luar ketentuan,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Rokok dan Miras Ilegal Makin Sulit Dilacak, Bea Cukai Sampit Ungkap Modus E-Commerce hingga Pengiriman Lewat Ojol

    Rokok dan Miras Ilegal Makin Sulit Dilacak, Bea Cukai Sampit Ungkap Modus E-Commerce hingga Pengiriman Lewat Ojol

    SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan semakin sulit diawasi karena pola distribusinya ikut berubah mengikuti perkembangan perdagangan dan jasa pengiriman.

    Barang ilegal kini tidak hanya berpindah melalui jalur konvensional. Bea Cukai Sampit menemukan penggunaan perdagangan elektronik, jasa titipan, hingga ojek daring dalam rantai distribusi.

    Identitas pengirim dan penerima pun semakin sering disamarkan untuk menyulitkan pelacakan.

    Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, mengungkapkan, perubahan pola tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya yang mencakup tiga kabupaten.

    ”Modus pelanggaran dari tahun ke tahun semakin kompleks. Identitas pengirim dan penerima barang kini kerap disamarkan.” kata Agus dalam konferensi pers kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Selasa, di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, Selasa (15/9/2026).

    Agus menyebut kondisi saat ini berbeda dengan pola yang ditemukan sebelumnya. Jika dahulu nama, alamat, dan nomor telepon pengirim maupun penerima masih relatif mudah diketahui, kini informasi tersebut semakin sulit dilacak.

    Perubahan itu semakin terlihat seiring berkembangnya perdagangan elektronik.

    Bea Cukai Sampit mencatat sekitar 50 persen temuan berkaitan dengan penggunaan jasa titipan. Jalur tersebut bahkan dapat dikombinasikan dengan layanan ojek daring sehingga distribusi barang berlangsung melalui beberapa tangan sebelum sampai ke tujuan.

    Pola semacam itu membuat proses penelusuran menjadi lebih rumit. Dalam sejumlah kasus, barang yang dikirim pada akhirnya tidak dikuasai ataupun diakui oleh pihak tertentu.

    ”Perkembangan perdagangan elektronik juga memengaruhi pola peredaran. Sekitar 50 persen temuan kami berkaitan dengan jasa titipan.” ungkap Agus.

    Persoalan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal tidak lagi cukup hanya mengandalkan pemeriksaan terhadap toko atau lokasi penjualan fisik.

    Rantai distribusi yang memanfaatkan platform digital dan layanan pengantaran membuat barang dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus terlihat sebagai transaksi langsung antara penjual dan pembeli.

    Pita Cukai Jadi Salah Satu Indikator Pelanggaran

    Selain cara distribusinya, Bea Cukai Sampit menemukan sejumlah bentuk pelanggaran terkait penggunaan pita cukai.

    Mayoritas barang ilegal yang diamankan merupakan produk yang tidak dilekati pita cukai atau polosan.

    Namun, petugas juga menemukan produk yang menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan hak dan peruntukannya untuk hasil tembakau tersebut.

    ”Pelanggaran tidak hanya dilakukan dengan cara mengedarkan produk tanpa membayar kewajiban cukai, tetapi juga melalui upaya membuat produk ilegal seolah-olah memenuhi ketentuan,” ujarnya.

    Pola tersebut menjadi bagian dari persoalan yang harus dibongkar dalam setiap operasi penindakan.

    Sepanjang Januari 2025 hingga Juli 2026, Bea Cukai Sampit mencatat 101 Surat Bukti Penindakan terhadap barang kena cukai ilegal di tiga kabupaten wilayah kerjanya.

    Peningkatan aktivitas penindakan juga terjadi pada 2026. Jika pada 2025 rata-rata operasi dilakukan sekitar satu kali dalam sepekan, pada 2026 frekuensinya meningkat menjadi dua kali dalam satu minggu.

    Meski demikian, Agus menegaskan bahwa frekuensi operasi tidak otomatis berarti setiap penindakan menghasilkan barang dalam jumlah besar.

    ”Di tahun ini, operasi ditingkatkan dari tahun 2025 setiap seminggu sekali, di tahun ini meningkat dua kali seminggu. Namun, tidak semua operasi menghasilkan barang ilegal yang diamankan dalam jumlah besar, tergantung volume barang yang ditemukan pada masing-masing lokasi operasi penindakan,” jelasnya.

    Tidak Hanya Toko, Distribusi Peredaran Menjangkau THM

    Bea Cukai Sampit juga menemukan bahwa barang kena cukai ilegal beredar melalui berbagai titik.

    Untuk minuman mengandung etil alkohol, salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah tempat hiburan malam, terutama penjualan minuman tanpa izin.

    Sementara rokok ilegal juga ditemukan melalui toko-toko kelontong. Ada pula distribusi dengan pola point-to-point delivery, yakni barang dikirim langsung dari satu titik ke titik lainnya.

    Dengan demikian, rantai distribusi BKC ilegal dapat bergerak melalui beberapa saluran sekaligus, mulai dari penjualan, pengiriman, penyediaan hingga pengantaran.

    Agus menjelaskan, modus distribusi yang ditemukan mencakup pengangkutan, penyerahan, penyediaan maupun penjualan produk rokok dan minuman ilegal.

    ”Modus distribusi dan peredaran barang kena cukai ilegal antara lain melalui pengangkutan, penyerahan, penyediaan, maupun penjualan rokok dan miras ilegal.” jelasnya.

    Tiga Kabupaten Menjadi Satu Wilayah Pengawasan

    Tantangan pengawasan tersebut semakin kompleks karena Bea Cukai Sampit tidak hanya bekerja di satu wilayah administrasi.

    Wilayah kerjanya mencakup Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan.

    Karena itu, pengawasan terhadap peredaran barang ilegal membutuhkan pertukaran informasi dan koordinasi lintas instansi.

    Agus menyebut keberhasilan operasi penindakan tidak terlepas dari sinergi serta pertukaran informasi antar-aparat penegak hukum.

    Cakupan wilayah yang luas membuat koordinasi menjadi penting untuk memetakan potensi pelanggaran sekaligus menelusuri jalur distribusi yang digunakan pelaku.

    Pengawasan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari Bea Cukai, TNI, Polri, BNN, kejaksaan, pemerintah daerah, Satpol PP, hingga instansi terkait lainnya.

    Perusahaan jasa titipan juga menjadi bagian penting dalam upaya pengawasan karena jasa tersebut ditemukan sebagai salah satu jalur yang cukup sering digunakan dalam distribusi barang ilegal.

    Pengawasan Tak Bisa Lagi Mengandalkan Pola Lama

    Perubahan modus tersebut membuat strategi pengawasan harus mengikuti perkembangan cara pelaku mendistribusikan barang.

    Jika identitas pengirim dan penerima semakin disamarkan, maka penelusuran tidak cukup hanya dengan memeriksa nama dan alamat yang tercantum dalam dokumen pengiriman.

    Begitu pula ketika perdagangan dilakukan melalui platform elektronik dan pengiriman melibatkan lebih dari satu layanan, pemetaan rantai distribusi harus dilakukan secara lebih menyeluruh.

    ”Bea Cukai Sampit memastikan kegiatan preventif, preemtif, dan represif akan terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Upaya tersebut mencakup pencegahan, sosialisasi, edukasi, pembinaan masyarakat, patroli bersama hingga operasi pemberantasan.

    ”Upaya dan langkah-langkah pencegahan ini terus dilakukan dengan harapan agar penindakan tidak hanya berhenti ketika barang ilegal ditemukan, tetapi juga dapat menekan jalur distribusinya,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Paling Rawan di Kalteng, Peredaran Rokok dan Miras Ilegal di Kotim Capai 68,66 Persen

    Paling Rawan di Kalteng, Peredaran Rokok dan Miras Ilegal di Kotim Capai 68,66 Persen

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal dalam wilayah pengawasan Bea Cukai Sampit.

    Berdasarkan pemetaan Bea Cukai Sampit pada 2026, 68,66 persen peta kerawanan peredaran hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal berada di Kotawaringin Timur.

    Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dua kabupaten lain yang masuk dalam wilayah kerja Bea Cukai Sampit, yakni Seruyan sebesar 21,8 persen dan Katingan 9,54 persen.

    Komposisi tersebut menempatkan Kotim sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam pengawasan dan pencegahan peredaran rokok maupun MMEA ilegal.

    Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, mengatakan wilayah kerja Bea Cukai Sampit memang cukup luas karena mencakup tiga kabupaten sekaligus, sehingga pemetaan tingkat kerawanan menjadi penting untuk menentukan strategi pengawasan.

    ”Cakupan wilayah pengawasan Bea Cukai Sampit tergolong luas, meliputi tiga kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi krusial dalam memetakan potensi pelanggaran,” ujar Agus.

    Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Sampit membaca pola dan lokasi yang berpotensi menjadi titik peredaran BKC ilegal.

    Pengawasan tidak hanya dilakukan berdasarkan temuan di lapangan, tetapi juga membutuhkan informasi mengenai karakter wilayah, jalur distribusi, serta potensi pelanggaran yang berkembang.

    101 Penindakan dalam 18 Bulan

    Tingkat kerawanan tersebut didasari atas aktivitas penindakan yang dilakukan Bea Cukai Sampit sepanjang Januari 2025 hingga Juli 2026.

    Dalam periode tersebut, Bea Cukai Sampit mencatat 101 Surat Bukti Penindakan (SBP) terhadap BKC ilegal.

    Dari berbagai penindakan tersebut, barang yang kemudian ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan dimusnahkan terdiri atas 799.440 batang rokok ilegal serta 4.200 liter MMEA ilegal.

    Nilai perkiraan seluruh barang mencapai Rp1.353.279.636. Sementara potensi penerimaan negara yang hilang dari barang-barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1.160.139.877, yang berasal dari komponen cukai, PPN hasil tembakau, dan pajak rokok.

    Intensitas penindakan juga mengalami peningkatan pada 2026. Jika pada 2025 rata-rata penindakan dilakukan sekitar satu kali dalam sepekan, pada 2026 frekuensinya meningkat menjadi sekitar dua kali dalam sepekan.

    Dengan demikian, frekuensi penindakan meningkat sekitar 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun jumlah barang yang ditemukan dalam setiap penindakan tidak selalu sama.

    Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan peredaran BKC ilegal masih menjadi pekerjaan serius dalam wilayah pengawasan Bea Cukai Sampit, terutama dengan Kotim sebagai daerah yang memiliki persentase kerawanan paling tinggi.

    Jalur Laut, Sungai, dan Darat Jadi Perhatian

    Tingginya tingkat kerawanan di Kotim juga tidak terlepas dari karakter geografis wilayah tersebut.

    Kotim memiliki akses transportasi yang terbuka melalui jalur laut, sungai, dan darat. Beragam jalur tersebut menjadi bagian dari lalu lintas distribusi barang dari dan menuju wilayah Kotim.

    “Peredaran rokok ilegal yang masih sulit kami awasi kebanyakan lewat jalur darat,” ujarnya.

    Bagi Bea Cukai, kondisi tersebut membuat pengawasan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada satu titik. Potensi pelanggaran dapat muncul pada berbagai jalur dan melibatkan lebih dari satu wilayah maupun instansi.

    Karena itu, koordinasi menjadi bagian penting dalam upaya mencegah peredaran BKC ilegal. Informasi mengenai potensi pelanggaran perlu dipertukarkan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.

    Bea Cukai Sampit juga tidak bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan. Penanganan BKC ilegal melibatkan koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI dan Polri, BNN, kejaksaan, pengadilan, Satpol PP, organisasi perangkat daerah, hingga instansi vertikal lainnya.

    Sinergi tersebut diperlukan karena peredaran BKC ilegal dapat melintasi batas wilayah dan menggunakan berbagai jalur distribusi.

    Selain aparat penegak hukum, koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan lalu lintas barang dan jasa, termasuk perusahaan jasa titipan serta unsur kepelabuhanan.

    Dengan cakupan pengawasan yang meliputi Kotim, Seruyan dan Katingan, pemetaan kerawanan menjadi salah satu instrumen untuk menentukan prioritas pengawasan sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.

    Penindakan Bukan Berhenti pada Pemusnahan

    Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang berhasil ditindak selanjutnya diproses sesuai ketentuan hingga ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan dilakukan pemusnahan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui KPKNL Pangkalan Bun.

    Pemusnahan yang dilaksanakan secara seremoni di Kantor Bea Cukai Sampit tersebut, bukan sekadar menghilangkan barang hasil penindakan, tetapi menjadi bagian dari rangkaian penegakan ketentuan kepabeanan dan cukai.

    Pemusnahan barang ilegal tahun ini, tidak dilakukan dengan metode dibakar, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Hal itu dikarenakan pertimbangan situasi daerah Kotim yang masih menghadapi kabut asap akibat dampak dari kebakaran lahan yang masih terjadi selama lebih dari dua bulan terakhir.

    Sebanyak 799.440 batang rokok ilegal dari berbagai merek yang masih terbungkus dalam kemasan kotak per slop dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan gergaji chainsaw.

    Sementara itu, 4.200 liter miras ilegal dimusnahkan dengan cara dipecahkan botol kacanya menggunakan palu ke dalam drum berwarna biru, kemudian dicampurkan detergen cair.

    Namun, pemusnahan barang hanya dilakukan secara seremoni, tidak seluruhnya dimusnahkan di halaman Kantor Bea Cukai.

    Ribuan slop rokok ilegal dan botol miras ilegal yang masih belum dimusnahkan diangkut menggunakan truk untuk dimusnahkan di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Jalan Jenderal Sudirman km 14 yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kotim.

    ”Pemusnahan barang ilegal kali ini, kami melibatkan DLH Kotim, karena barang ilegal tidak dimusnahkan dengan cara dibakar,mengingat situasi daerah Kotim masih menghadapi bencana karhutla, sehingga kami tidak ingin menyumbang kabut asap dari hasil pembakaran pemusnahan barang ilegal, sehingga pemusnahan rokok ilegal dihancurkan menggunakan gergaji senso,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Agus mengatakan penindakan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari strategi pengawasan.

    Upaya tersebut perlu berjalan bersama langkah pencegahan, edukasi, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam peredaran BKC ilegal.

    ”Ke depan, kami akan meningkatkan kegiatan preventif, preemtif, dan represif melalui sinergi serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Agus saat memberikan konferensi pers di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, Selasa (15/9/2026).

    Dengan peta kerawanan yang menempatkan Kotim pada angka 68,66 persen, pengawasan di wilayah ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan peredaran BKC ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Sampit.

    Namun, luasnya wilayah dan terbukanya akses distribusi membuat pengawasan tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah barang ditemukan.

    Pertukaran informasi, pemetaan jalur distribusi dan kerja bersama antarlembaga menjadi bagian penting untuk mencegah barang ilegal terus bergerak dari satu titik ke titik lainnya.

    Pemusnahan Barang Ilegal Bukti Nyata Hasil Operasi Penindakan

    Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati mengapresiasi langkah Bea Cukai Sampit beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penindakan dan pemusnahan BKC ilegal tersebut.

    “Kegiatan pemusnahan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bukti nyata dari komitmen bersama dalam menegakkan aturan kepabeanan dan cukai di wilayah Kotawaringin Timur dan sekitarnya,” kata Irawati.

    Ia menilai peredaran barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan persoalan penerimaan negara, tetapi juga dapat membawa dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

    Karena itu, Pemkab Kotim menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Bea Cukai, kepolisian, kejaksaan, TNI dan seluruh instansi terkait dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum.

    Irawati secara khusus mengingatkan pentingnya pengawasan pada jalur lalu lintas barang yang menjadi akses keluar-masuk wilayah Kotim.

    ”Saya juga mengajak seluruh jajaran instansi yang hadir untuk terus meningkatkan pengawasan, khususnya pada jalur laut, sungai, dan darat, mengingat wilayah Kotawaringin Timur memiliki akses yang cukup terbuka bagi lalu lintas keluar masuk barang,” ujar Irawati.

    Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja.

    Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

    Dengan posisi Kotim sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam pemetaan Bea Cukai Sampit, komitmen tersebut menjadi penting untuk memastikan jalur distribusi barang tidak dimanfaatkan untuk memasukkan maupun mengedarkan rokok dan MMEA ilegal.

    ”Penindakan dan pemusnahan ini kita harapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan sekaligus mencegah dampak yang lebih luas dari peredaran BKC ilegal di masyarakat,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Dampak El Nino, Lebih 60 Hari Tanpa Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman Karhutla di Kotim Masih Berlanjut hingga November

    Dampak El Nino, Lebih 60 Hari Tanpa Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman Karhutla di Kotim Masih Berlanjut hingga November

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang terjadi sejak Juli diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kotim mengingatkan kondisi sangat kering masih membayangi wilayah Kotim. Bahkan, sejumlah kawasan telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari.

    Kondisi itu dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih kurang mendukung pembentukan terjadinya hujan. El Nino berada pada kategori sangat kuat, sementara Dipole Mode Index (DMI) bergerak dari kondisi netral menuju positif.

    Kombinasi kedua fenomena tersebut berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia, termasuk Kotim.

    ”Ketika DMI berada pada fase positif dan El Nino masih sangat kuat, kedua kondisi itu sama-sama berkontribusi terhadap pengurangan curah hujan. Dampaknya, Kotim menghadapi kondisi cuaca yang semakin kering,” kata Mulyono Leonardo,Kepala BMKG Kotim saat memaparkan pembaruan cuaca dan iklim dalam rapat evaluasi penanganan karhutla di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    BMKG telah menganalisis anomali suhu permukaan laut di Pasifik. Pada Agustus, nilainya berada di angka positif 2,83.

    ”Nilai angka positif 2,83 mencirikan bahwa kita memasuki fase El Niño sangat kuat. Pada September, indeks Nino 3.4 berada di posisi 2,76. Nilai tersebut masih termasuk kategori El Niño sangat kuat,” jelasnya.

    Kondisi itu menunjukkan suhu muka laut di kawasan Pasifik lebih hangat, sementara perairan Indonesia relatif lebih dingin.

    Perbedaan kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola atmosfer yang kemudian turut menekan pembentukan hujan di wilayah Indonesia.

    Mulyono mengatakan, kondisi kering tersebut terlihat dari catatan curah hujan selama Agustus.

    BMKG mencatat curah hujan di Kabupaten Kotim berada dalam kategori sangat rendah, yakni sekitar 0 hingga 20 milimeter. Bahkan, di kantor BMKG Kotim tidak tercatat adanya hujan selama periode tersebut.

    ”Tidak hanya jumlah hujan yang rendah, sifat hujannya juga berada jauh di bawah normal. Curah hujan hanya berkisar 0 hingga 30 persen dari kondisi normal,”paparnya.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kotim tidak hanya mengalami hujan dengan jumlah sedikit, tetapi juga berada dalam periode yang jauh lebih kering dibandingkan kondisi biasanya.

    ”Berdasarkan pantauan BMKG, kondisi hujan dalam 10 dasarian terakhir. Hujan yang sempat terjadi di Sampit dan sekitarnya, terutama ke arah Ketapang, belum dapat dijadikan tanda bahwa musim hujan telah dimulai,” ujarnya.

    Menurut Mulyono, hujan tersebut merupakan hasil modifikasi cuaca. Dengan demikian, turunnya hujan di sejumlah wilayah Sampit tidak berarti pola musim telah berbalik menjadi musim hujan secara alami.

    ”Kondisi kekeringan bahkan sudah berlangsung lebih panjang. BMKG mencatat sejumlah wilayah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari, dengan batas curah hujan di atas satu milimeter,” katanya.

    395 Titik Panas, Teluk Sampit Terbanyak

    Kondisi cuaca yang sangat kering tersebut menjadi persoalan serius dalam penanganan karhutla.

    Dalam rekap pemantauan BMKG per 14 September 2026, tercatat 395 titik panas. Konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Teluk Sampit dengan jumlah 93 titik panas.

    Selain memantau titik panas, BMKG juga melihat tingkat kekeringan bahan bakar atau serasah yang berpengaruh terhadap potensi penjalaran api.

    ”Periode 15 hingga 21 September, indeks kekeringan menunjukkan potensi kebakaran pada lapisan permukaan masih berada dalam kategori tinggi,” ujarnya.

    Kondisi serupa lanjut Mulyono, juga terjadi pada lapisan dengan kedalaman sekitar 5 hingga 10 sentimeter. Lapisan tersebut masih memiliki potensi kebakaran tinggi.

    ”Jika api sudah muncul dan kemudian menjalar, kondisi bahan bakar yang kering dapat membuat api berkembang lebih cepat. Api juga berpotensi bertahan apabila tidak ada hujan dalam beberapa hari berikutnya,” jelasnya.

    Sementara pada lapisan tanah dengan kedalaman lebih dari 10 sentimeter, kondisinya bahkan mengindikasikan kategori sangat mudah terbakar.

    Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BMKG memberikan peringatan bahwa Kotim saat ini masih berada dalam situasi sangat kering.

    Hujan Lebih Berpeluang Turun di Utara Kotim

    Dalam proyeksi cuaca selama satu pekan ke depan, peluang pertumbuhan awan hujan diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah utara Kotim.

    Beberapa wilayah yang disebut memiliki peluang pertumbuhan awan hujan antara lain di Kecamatan Antang Kalang, Tualan Hulu dan wilayah sekitarnya.

    Sebaliknya, wilayah selatan Kotim masih menghadapi peluang hujan yang kecil.

    BMKG bahkan memperkirakan modifikasi cuaca sekalipun belum tentu menghasilkan hujan yang signifikan di wilayah selatan karena kondisi atmosfernya masih kurang mendukung.

    Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kondisi cuaca tidak akan terjadi secara serentak di seluruh wilayah Kotim.

    Wilayah utara diperkirakan lebih dulu mendapatkan peluang hujan, sedangkan wilayah selatan harus menunggu lebih lama.

    ”Untuk periode September ini, BMKG memperkirakan curah hujan Kotim masih rendah. Kisaran curah hujan diprediksi sekitar 0–20 milimeter hingga 20–50 milimeter,” ujarnya.

    Sifat hujannya juga diperkirakan masih berada di bawah normal atau lebih kering dibandingkan kondisi biasanya.

    Musim Hujan Diperkirakan Masuk Bertahap

    Perubahan kondisi cuaca mulai diperkirakan terjadi pada Oktober. Curah hujan diproyeksikan mulai meningkat dari wilayah utara kemudian bergerak menuju selatan.

    Wilayah utara Kotim diperkirakan mulai mengalami curah hujan kategori menengah. Namun, wilayah selatan masih diprediksi berada pada kondisi curah hujan sangat rendah.

    BMKG mengingatkan bahwa prakiraan awal musim hujan yang disampaikan dalam rapat tersebut belum merupakan rilis resmi awal musim hujan dan masih berupa outlook.

    Berdasarkan outlook tersebut, awal musim hujan diperkirakan terjadi secara bertahap.

    Dimulai di wilayah utara yakni Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober atau sekitar 10–20 Oktober.

    Kemudian, di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Telaga Antang, Cempaga Hulu dan Parenggean diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian III Oktober atau sekitar akhir Oktober.

    Sementara, wilayah Kecamatan Baamang, Ketapang dan wilayah sekitarnya diperkirakan baru memasuki musim hujan pada dasarian I November atau awal November.

    “Untuk wilayah selatan sekitarnya mulai memasuki musim hujan pada Dasarian III November atau akhir November. Namun, wilayah selatan masih paling rentan karena diperkirakan baru menerima awal musim hujan pada dasarian ketiga November,” jelasnya.

    El Nino Masih Kuat hingga Akhir Tahun

    BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih berada pada kondisi kuat hingga akhir Desember.

    Pada saat yang sama, indeks DMI diprediksi tetap berada pada fase positif hingga akhir tahun.

    Namun, BMKG memperkirakan pengaruh kedua fenomena tersebut tidak akan terlalu dominan ketika memasuki November, Desember dan Januari.

    Hal itu berkaitan dengan mulai aktifnya musim hujan, menguatnya angin baratan dan berkurangnya pengaruh angin timuran setelah Oktober.

    Dengan kata lain, kondisi atmosfer secara bertahap diperkirakan mulai lebih mendukung terbentuknya hujan ketika memasuki penghujung tahun, meskipun prosesnya tidak berlangsung serentak di seluruh Kotim.

    Ancaman Karhutla Belum Berakhir

    Lebih lanjut, Mulyono memperingatkan ancaman  karhutla masih perlu menjadi perhatian serius.

    Hari tanpa hujan di sejumlah wilayah sudah mencapai kategori ekstrem, dengan beberapa kawasan mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan dengan curah hujan di atas satu milimeter.

    Di saat yang sama, kondisi bahan bakar yang kering masih membuat potensi kebakaran tinggi, terutama pada lapisan permukaan hingga kedalaman 10 sentimeter. Pada lapisan lebih dari 10 sentimeter, kondisinya bahkan masuk kategori sangat mudah terbakar.

    ”Saat ini, kondisi hari tanpa hujan masih ekstrem. Ada wilayah yang sudah lebih dari 60 hari tidak menerima hujan di atas satu milimeter. Karena itu, peluang hujan baru diperkirakan membaik pada Oktober hingga November, secara bertahap dari wilayah utara menuju selatan,” ujarnya.

    Karena itu, turunnya hujan di sebagian wilayah dalam beberapa waktu ke depan belum serta-merta berarti seluruh Kotim telah terbebas dari ancaman kekeringan dan karhutla.

    Terlebih, wilayah selatan seperti Teluk Sampit dan Pulau Hanaut diperkirakan baru memasuki musim hujan pada dasarian III November.

    ”Berdasarkan outlook BMKG, ancaman karhutla di Kotim masih perlu diwaspadai hingga November, terutama di wilayah selatan yang menjadi kawasan paling akhir mendapatkan hujan musim penghujan,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Temukan Warga dalam Kondisi Memprihatinkan, Bupati Kotim Minta Camat Aktif Pantau Kondisi Warganya

    Temukan Warga dalam Kondisi Memprihatinkan, Bupati Kotim Minta Camat Aktif Pantau Kondisi Warganya

    SAMPIT, kanalindependen.id – Perhatian terhadap kondisi warga tidak boleh hanya menunggu laporan masuk ke kantor pemerintah.

    Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta para camat lebih aktif turun memantau kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, terutama ketika menemukan warga yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

    Halikinnor menilai camat memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayahnya.

    Karena itu, seorang camat tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif dari balik meja, tetapi harus mengetahui persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya.

    Ia menegaskan, camat harus memiliki kepekaan terhadap berbagai kondisi yang dialami masyarakat.

    Informasi mengenai warga yang membutuhkan pertolongan juga harus segera diteruskan kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti.

    Halikinnor bahkan mengingatkan bahwa seorang camat tidak bisa menjadikan ketidaktahuan sebagai alasan ketika terjadi persoalan di wilayahnya.

    ”Camat tidak bisa mengatakan, ‘Saya tidak tahu.’ Tidak bisa begitu,” ucap Halikinnor saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan sejumlah pejabat pemerintah daerah di Ruang Anggrek Tewu Lantai II Setda Kotim, Senin (14/9/2026).

    Pesan itu disampaikan Bupati sebagai pengingat kepada 17 Camat di Kotim khususnya kepada enam pejabat eselon III yang baru-baru ini dilantik pada Jumat (11/9/2026) di Gedung Serba Guna.

    Enam camat yang berganti diantaranya, Deddy Jauhari sebagai Camat Kota Besi, Muhammad Huzaifah sebagai Camat Mentaya Hilir Utara, Zikrillah sebagai Camat Baamang, Rendra Repati Putra sebagai Camat Telawang, Marslam Bernando Umar sebagai Camat Antang Kalang, serta Muhammad Fahrijal Rahmani sebagai Camat Cempaga Hulu. 

    Halikinnor menegaskan tanggung jawab camat berbeda dengan pejabat yang hanya menangani urusan tertentu di dalam pemerintahan.

    Camat merupakan pemimpin kewilayahan yang dituntut memahami dinamika masyarakat secara langsung.

    ”Jabatan Camat sama seperti Bupati. Ketika warga menghadapi masalah, mereka akan datang kepada camat di wilayahnya. Karena itu, camat harus berada di tempat dan siap menangani persoalan,” ujarnya.

    Halikin juga mengingatkan tugas camat mencakup pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketenteraman, dan ketertiban secara menyeluruh.

    ”Camat itu menjadi sorotan warga sejak bangun tidur sampai malam hari. Bahkan, kehidupan pribadi pun bisa diketahui masyarakat. Kalau camat melakukan hal yang tidak semestinya, masalahnya juga bisa menjadi ramai dan dilaporkan,” ujar Halikin yang mengaku pernah menjalani tugas sebagai Pj Camat Kotabesi (2004-2007) dan Camat Mentawa Baru Ketapang (2008-2011).

    Dalam pandangannya, camat harus responsif terhadap berbagai kejadian di wilayahnya, termasuk persoalan yang mungkin muncul di luar jam kerja. Ketika terjadi sesuatu yang menyangkut masyarakat, camat harus mengetahui dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

    Gambaran tersebut disampaikan Halikinnor ketika mencontohkan adanya temuan jasad seseorang di Sungai Mentaya.

    Menurutnya, persoalan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai kejadian yang sepenuhnya berada di luar tanggung jawab pemerintah kecamatan.

    Camat bersama lurah maupun kepala desa harus mengetahui kondisi wilayah dan berkoordinasi ketika terjadi persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah.

    Temukan Warga Memprihatinkan dari Media Sosial

    Halikinnor juga menceritakan bagaimana informasi dari media sosial dapat membuka kondisi warga yang sebelumnya tidak diketahui pemerintah.

    Ia pernah melihat unggahan di Facebook mengenai seorang warga di kawasan Jalan Delima 6 yang tinggal dalam kondisi rumah yang memprihatinkan. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan terdapat seorang ibu yang mengalami stroke.

    Halikinnor memilih mengecek sendiri kondisi warga tersebut. Ia bahkan mendatangi lokasi pada Minggu (13/9/2026) untuk memastikan informasi yang beredar benar atau tidak.

    Setelah melihat langsung, kondisi yang disampaikan melalui media sosial tersebut ternyata memang sesuai dengan keadaan di lapangan.

    ”Saya turun langsung pada hari Minggu untuk memeriksa dan ternyata informasi itu benar. Seorang ibu mengalami stroke dan kondisi rumahnya sangat memprihatinkan,” ujarnya.

    Halikin berkemungkinan, masih banyak kondisi warga yang luput dari perhatian apabila aparat pemerintahan tidak aktif turun dan memantau lingkungan.

    Karena itu, ia meminta camat, lurah, dan kepala desa memiliki kepedulian terhadap warga yang berada dalam kondisi sulit.

    Halikinnor ingin para camat tidak hanya mengetahui persoalan setelah menjadi pembicaraan publik.

    Pemerintah kecamatan harus lebih dahulu hadir, melihat kondisi masyarakat, dan berkoordinasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan.

    ”Saya meminta camat, lurah, dan kepala desa untuk menyampaikan informasi seperti itu. Jangan sampai ada warga yang hidup memperihatinkan. Jika ditemukan warga yang membutuhkan perhatian atau bantuan, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat dicarikan langkah penanganannya,” ujarnya.

    Kritik Warga Jangan Dibalas Emosi

    Halikinnor juga mengingatkan para camat agar tidak mudah tersulut ketika mendapat kritik dari masyarakat.

    Posisi camat memang tidak akan terlepas dari sorotan dan penilaian publik karena tugasnya bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.

    Kritik yang disampaikan masyarakat, kata Halikinnor, seharusnya tidak selalu dipandang sebagai serangan terhadap pribadi pejabat.

    Kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pelayanan dan pekerjaan pemerintah di wilayah tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.

    ”Itulah tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Jangan berharap selalu dipuji. Dicaci dan dikritik adalah hal yang biasa. Jangan emosi jika mendapat kritik. Jadikan itu bahan introspeksi agar kita lebih mawas diri,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Bupati Kotim Minta Semua Pemilik Lahan, Perusahaan dan Pengembang Perumahan Sediakan Sumur Bor untuk Antisipasi Karhutla

    Bupati Kotim Minta Semua Pemilik Lahan, Perusahaan dan Pengembang Perumahan Sediakan Sumur Bor untuk Antisipasi Karhutla

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan kepada pemilik lahan, perusahaan dan pengembang perumahan harus ikut bertanggung jawab mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Pemilik tanah diminta menyediakan sumur bor, sedangkan pengembang wajib menyiapkan hidran, sumur bor dan perlengkapannya.

    Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari antisipasi pencegahan sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat melakukan penanganan awal ketika kebakaran muncul di lingkungan permukiman.

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, pemerintah akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada para pemilik tanah agar menyediakan sumur bor di lahannya dan pengembang perumahan juga diarahkan untuk membuat sumur bor di lokasi proyek pembangunan terutama di kawasan perumahan yang baru dibangun.

    ”Penanganan karhutla tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, seluruh beban pemadaman hanya ditangani petugas,” tegasnya.

    Kebijakan tersebut sejalan dengan masukan saran yang disampaikan Dandim 1015 Letkol Inf Dwi Candra Setyawan dalam evaluasi penanganan karhutla di Rujab Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    Dandim menyarankan agar lurah, kepala desa, RT dan RW mendorong masyarakat, terutama di kawasan perumahan yang berulang kali mengalami kebakaran, memiliki sumber air untuk penanganan awal.

    Beberapa kawasan yang disebut antara lain Jalan Wengga Metropolitan, Borneo, Jalan Jaksa Agunf dan Permata Sari 2.

    Di Jalan Permata Sari 2, Kodim telah membuat sumur bor dengan biaya sekitar Rp1,5 juta per titik. Kedalaman sumur sekitar 20 sampai 30 meter.

    Menurut Dwi Candra, sumur tersebut tidak harus menghasilkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Yang dibutuhkan adalah sumber air yang dapat digunakan ketika terjadi kebakaran.

    Gagasan tersebut menjadi penting karena dalam dua hari terakhir jumlah titik kebakaran cukup banyak.

    Dalam salah satu laporan disebut terdapat sekitar 20 titik, sementara unit pemadam yang on call hanya tiga.

    Petugas juga harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga penanganan di suatu titik dapat terkendala ketika pada saat bersamaan muncul kebakaran baru.

    Dandim mengusulkan setiap lingkungan perumahan memiliki setidaknya satu sumur bor, satu alkon dan selang.

    ”Apabila satu lingkungan perumahan memiliki satu alkon, satu sumur bor, serta selang, itu dapat membantu penanganan awal,” ujarnya.

    Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui iuran warga maupun swadaya lingkungan. Dengan pola itu, kebakaran kecil dapat ditangani lebih dahulu oleh masyarakat sebelum satgas tiba.

    Petugas tetap akan merespons laporan, tetapi masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kedatangan tim pemadam ketika petugas sedang menangani lokasi lain.

    Bagi kawasan yang dibangun pengembang, kewajiban penyediaan sarana pencegahan menjadi bagian penting dalam kebijakan tersebut.

    Pengembang tidak hanya diminta menyediakan kawasan permukiman, tetapi juga infrastruktur pendukung ketika terjadi kondisi darurat kebakaran.

    Hidran dan sumur bor beserta perlengkapannya diharapkan membuat setiap kawasan memiliki kemampuan penanganan awal tanpa harus menunggu seluruh kebutuhan dipasok dari luar lingkungan.

    Kebijakan itu sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap kondisi musim kemarau ketika sumber air permukaan semakin sulit diperoleh.

    Enam Mesin Dompeng Disiapkan untuk Mendukung Suplai Air

    Selain mendorong ketersediaan sumber air di lingkungan masyarakat, Dandim menyampaikan sejumlah dukungan sarana yang dapat digunakan untuk memperkuat penanganan.

    Jajaran TNI memiliki enam unit mesin dompeng bantuan Presiden yang dapat dimanfaatkan untuk menyuplai air dari sumber air menuju mobil tangki maupun kendaraan OPD.

    Mesin tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengisian air, terutama ketika dibutuhkan pompa berkapasitas besar.

    Namun, untuk menjangkau lokasi yang jauh, masih diperlukan selang dengan spesifikasi yang sesuai.

    Dandim juga menyampaikan bahwa jajaran TNI, khususnya Korem, memiliki ekskavator yang dapat digunakan apabila diperlukan untuk membuat embung.

    Alat berat tersebut berada di Korem dan penggunaannya dapat dikoordinasikan apabila dinas terkait membutuhkan.

    Dandim Duga Ada Unsur Kesengajaan

    Selain persoalan sumber air, evaluasi juga mengungkap dugaan bahwa sebagian kebakaran lahan tidak terjadi secara alami.

    Dwi Candra mengatakan, sejak awal Juli terdapat sejumlah titik yang diduga dibakar kemudian api merembet ke wilayah lain.

    Titik api baru juga dapat muncul akibat bara yang terbawa angin. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, kebanyakan titik kebakaran diduga mengandung unsur kesengajaan manusia.

    Motifnya, menurutnya masih perlu didalami, apakah berkaitan dengan pembukaan lahan pertanian, penanaman atau pembangunan.

    Karena itu, aparat penegak hukum disarankan meminta keterangan terkait setiap lahan yang terbakar.

    Dwi Candra mencontohkan kondisi di Jalan Kaca Piring Barat. Pada malam hari petugas melakukan pemadaman dengan beberapa unit. Namun, keesokan paginya lahan tersebut sudah dibersihkan menggunakan ekskavator.

    Pihaknya belum mengetahui apakah lahan itu akan ditanami atau digunakan untuk pembangunan. Karena itu, kondisi tersebut dinilai perlu didalami.

    ”Apabila terbukti ada unsur kesengajaan, dapat ditindak melalui sanksi denda atau ancaman pidana sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan,” katanya.

    Persoalan lain yang dihadapi petugas adalah sulitnya mendapatkan informasi mengenai pihak yang menguasai lahan.

    “Ketika petugas turun ke lapangan dan menanyakan pemilik lahan, warga takut memberikan keterangan,” ujarnya.

    Dwi Candra mengatakan jajaran TNI akan tetap mendukung penanganan pemadaman karhutla di lapangan, termasuk melalui pengerahan personel yang telah terlatih.

    Personel yang dikerahkan dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) 923 Mentaya dinilai cukup banyak dan memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan pemadaman.

    “Mereka masih muda dan kuat untuk bekerja dalam kondisi lapangan dan medan yang cukup berat,” ujarnya.

    Dalam operasi sebelumnya, personel TNI turut mendampingi pemadaman hingga sekitar pukul 02.00 dini hari.

    Dwi Candra meminta seluruh unsur tetap fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas, tetapi keselamatan dan keamanan personel harus tetap menjadi prioritas.

    ”Memadamkan kebakaran memang berat, terutama api yang dipadamkan bersamaan dengan kepulan asap yang bisa mengganggu pernapasan dan membuat mata perih” tandasnya. (hgn/ign)