cms.kanalindependen.id

Tag: karhutla kotim

  • Dapat Suntikan Dana Rp15 Miliar dari Pusat, Bupati Kotim Perintahkan BPBD Segera Lengkapi Peralatan Penanganan Karhutla

    Dapat Suntikan Dana Rp15 Miliar dari Pusat, Bupati Kotim Perintahkan BPBD Segera Lengkapi Peralatan Penanganan Karhutla

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat suntikan dana Rp15 miliar dari pemerintah pusat yang khusus diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Dana tersebut akan digunakan bersama anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp7 miliar yang bersumber dari APBD Kotim untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla.

    Tambahan anggaran itu datang ketika kondisi karhutla di Kotim belum sepenuhnya pulih.

    Jumlah titik api yang dilaporkan per 14 September 2026 sebanyak 33 titik, sementara sembilan di antaranya belum tertangani.

    Namun, per 15 September 2026 jumlah kejadian berkurang menjadi 23 titik kejadian yang sebagian besar berada di lokasi yang sama dan sudah pernah dipadamkan, namun kembali menyala karena faktor lahan gambut.

    Puluhan lokasi kejadian karhutla yang terjadi mengakibatkan wilayah Kota Sampit dikepung kabut asap pekat.

    Bahkan, kabut asap yang terjadi sejak Juli lalu yang terpantau pekat saat pagi hari, dalam sepekan ini suasana Kota Sampit saat siang hingga sore nampak muram diselimuti kabut asap. Jarak pandang pengendara hanya berkisar 20-30 meter.

    ”Penyumbang kabut asap berasal dari arah selatan, di lingkar selatan, Perumahan Roby, Jalan Sawit Raya, Jalan Pandawa, Perumahan Borneo dan masih banyak lagi titik lokasi kejadian kebakaran lahan yang sebagian besar bukan kebakaran baru, tapi kebakaran yang berulang, yang sebelumnya sudah padam, kemudian kembali menyala,” kata Rihel, Wakil Ketua Harian III Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim, Selasa (15/9/2026).

    Rihel menyebut kebutuhan peralatan terutama mesin alkon dan selang juga perlu ditambah untuk mempercepat penanganan pemadaman karhutla.

    Saat rapat evaluasi penanganan karhutla di Rujab Bupati Kotim, Senin (14/9/2026), Rihel melaporkan mesin alkon milik Pemkab yang tersedia hanya 10 unit yang difungsikan untuk menyedot air dari sumber air ke profil tank yang diangkut oleh kendaraan operasional OPD.

    ”Alkon yang ada ini idealnya hidup 5-6 jam per hari, lalu diistirahatkan. Selama intensnya kejadian karhutla, mesin alkon bahkan dipaksa hidup selama 10 jam setiap hari. Bahkan, ada yang terpaksa dijadikan “kanibal” dua alkon jadi satu agar mesin tetap berfungsi,” ujarnya.

    Selain itu, tersedia tiga embung portable volume 5000 liter dan embung terpal 12 x 10 meter. Direncanakan ditambah 24 embung dan 200 selang panjang 30 meter.

    ”Kendala pemadaman karhutla ini masalahnya sumber air sulit dan mengalami kekeringan, sehingga perlu disediakan paling tidak 100 titik sumur bor di lokasi rawan karhutla dan terjauh dari akses jalan untuk mempercepat proses pemadaman,” ujarnya.

    Idealnya per 200 meter tersedia sumur bor, sehingga apabila terjadi kebakaran, selang air untuk pemadaman dapat menjangkau ke lokasi titik api.

    ”Satu titik sumur bor bisa menjangkau lokasi kebakaran 10-20 titik. Idealnya jarak 200 meter ada sumur bor, selama ini kan belum ada. Maka dari itu, setiap pemilik lahan termasuk perusahaan dan pengembang harusnya memiliki sumur bor,” ujarnya.

    Setelah mendengarkan laporan Rihel, Bupati Kotim Halikinnor langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar segera melakukan pengadaan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.

    “BPBD saya minta segera pengadaan alat mana saja yang jadi kebutuhan, langsung dibeli. Kita ada dana BTT Rp7 miliar ditambah Rp15 miliar bantuan dari pemerintah pusat khusus untuk karhutla,” tegas Halikinnor saat rapat evaluasi penanganan karhutla, Senin (14/9/2026).

    Ia meminta keterbatasan stok peralatan di Sampit tidak menjadi alasan penanganan terhambat. Jika alkon yang dibutuhkan tidak tersedia di daerah, pencarian harus dilakukan ke luar wilayah.

    ”Kalau alkon tidak ada di Sampit, cari ke Banjarmasin atau ke Surabaya. Tidak ada alasan. Pasti ada alkon karena kebakaran ini di Kalimantan dan Sumatera. Beda kalau tidak ada duitnya, pusing kita,” ujarnya.

    Halikinnor menegaskan, seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan karhutla dapat segera dibeli, disiapkan dan disediakan menggunakan anggaran tersebut.

    ”Anggaran yang tersedia boleh digunakan untuk penanganan bencana termasuk bencana karhutla,” katanya.

    Status Tanggap Darurat Diperpanjang

    Seiring masih munculnya titik api dan asap dari bekas lokasi kebakaran, Pemkab Kotim kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla.

    Status yang sebelumnya berlaku sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026, kemudian diperpanjang sampai 15 September dan kembali diperpanjang mulai 16 hingga 30 September 2026.

    ”Status tanggap darurat berakhir 15 September 2026. Kita sepakati diperpanjang mulai 16 September sampai 30 September, selama 15 hari. Sambil berjalan, kita melihat perkembangannya. Sampai saat ini masih muncul titik-titik api. Selain pemadaman, yang banyak dilakukan juga pendinginan terhadap bekas titik api yang masih mengeluarkan asap,” katanya.

    ”Dukungan terhadap operasi karhutla sebenarnya sudah cukup besar. Selain bantuan pemerintah pusat berupa tangki dan dukungan lainnya, penanganan juga melibatkan Korem, Kodim, Polres, perusahaan serta berbagai pihak,” ujarnya.

    Perkembangan titik api menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi tim gabungan.

    Pada awal laporan, terdapat 21 titik api. Kemudian muncul lima titik tambahan sehingga menjadi 26 titik. Dalam perkembangan berikutnya jumlahnya meningkat menjadi 33 titik, dengan sembilan lokasi belum tertangani.

    Per 15 September 2026, BPBD Kotim mencatat 9.705 titik panas (hotspot) selama setengah bulan terakhir, sehingga akumulasi sejak Januari mencapai 24.751 titik.

    Jumlah terbanyak terjadi pada Agustus dengan 14.529 titik panas dari 912 kasus kejadian, yang menghanguskan total lahan seluas 1.825 hektare.

    Kondisi tersebut membuat pemerintah mempertimbangkan penambahan regu pemadam yang hingga sekarang berjumlah 250 personel gabungan.

    Halikinnor mengatakan, keberadaan personel batalyon menjadi dukungan penting dalam menghadapi kondisi tersebut.

    Personel yang masih muda, sigap dan kuat dinilai mampu memperkuat operasi di lapangan. Namun, persoalan terbesar bukan semata pemenuhan jumlah personel.

    ”Yang menjadi kendala utama adalah sarana dan prasarana, terutama tangki untuk menyuplai air. Kendala utama kita memang air. Semuanya kering; parit dan embung juga kering,” tegasnya.

    Kodim telah membuat sejumlah sumur bor yang kemudian menjadi sumber air penting bagi operasi pemadaman.

    Akan tetapi, sumber air tersebut tetap membutuhkan peralatan untuk mengambil dan menyalurkannya. Karena itu, pengadaan alkon menjadi salah satu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

    Selain itu, Pemkab Kotim juga masih mengharapkan bantuan water bombing untuk menjangkau titik kebakaran yang berada jauh dari jangkauan tim pemadam darat.

    Halikinnor mengatakan, permohonan bantuan telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Bahkan sebelumnya terdapat pemberitahuan mengenai rencana kedatangan satu unit helikopter. Namun hingga saat ini bantuan tersebut belum tiba.

    ”Kita terus meminta, karena titik api yang berada puluhan kilometer di luar jangkauan tidak mungkin didatangi. Kemampuan manusia juga ada batasnya,” katanya.

    Menurutnya, water bombing diperlukan untuk membantu menjangkau lokasi yang sulit ditangani melalui jalur darat.

    ”Sampai sekarang belum ada, tetapi mudah-mudahan tetap ada. Paling tidak, mudah-mudahan Allah memberikan hujan di titik-titik tertentu,” ujarnya.

    Pemadaman Gambut Tak Cukup Sekadar Menyiram

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra memaparkan hasil turun langsung ke lapangan saat melihat kendala yang dihadapi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan tim pemadam.

    Ia menemukan bahwa penanganan gambut membutuhkan teknik berbeda dibandingkan pemadaman api di permukaan.

    Dalam salah satu operasi pendinginan, tim menggunakan kapasitas air sekitar 4.000 liter. Namun jumlah air tersebut hanya mampu menangani satu petak area secara terbatas.

    ”Air sebanyak itu hanya benar-benar mampu mendinginkan satu petak area,” ujar Kadek.

    Menurutnya, gambut yang telah terbakar berhari-hari menjadi keras. Ketika disemprot air, permukaan tanah memang dapat pecah, tetapi titik panas masih bertahan di bagian dalam.

    Karena itu, tanah harus dihancurkan dan diaduk hingga menyerupai bubur agar panas di dalam gambut benar-benar hilang.

    ”Proses pendinginan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pekerjaan pendinginan juga sangat menguras tenaga sehingga operator dalam satu regu dapat bekerja secara bergantian,” ujarnya.

    Kadek menjelaskan, jika hanya menghadapi api di permukaan, penyemprotan sudah cukup.

    Namun, apabila api telah masuk ke lapisan gambut yang diperkirakan mencapai kedalaman dua hingga tiga meter, prosesnya jauh lebih berat.

    Petugas harus memastikan tidak ada lagi asap yang muncul dari bawah permukaan. Sebab, gambut yang tampak sudah padam dapat kembali mengeluarkan asap apabila titik panas di dalamnya belum benar-benar mati.

    Sistem Estafet Air untuk Lokasi Jauh

    Untuk mengatasi persoalan jarak antara sumber air dan lokasi kebakaran, Kapolres mengusulkan sistem estafet air.

    Air dari sumber utama dipompa menggunakan alkon berkapasitas besar menuju penampungan portabel berukuran besar.

    Dari penampungan tersebut, air kembali disalurkan menggunakan alkon secara estafet dengan jarak maksimal sekitar 500 meter.

    Sistem tersebut sekaligus menghindari penggunaan satu alkon secara terus-menerus. Satu alkon dapat bekerja maksimal sekitar dua jam atau satu setengah jam sebelum diistirahatkan, sementara ketersediaan air tetap dijaga.

    Untuk lokasi yang tidak memiliki sumber air, pengisian mobil tangki harus dilakukan secara berkelanjutan.

    Ketika sisa air dalam satu tangki tinggal sekitar seperempat, tangki berikutnya sudah harus dihubungi agar bersiap sehingga tidak terjadi jeda dalam pelaksanaan pendinginan.

    Pendinginan dilakukan terus sampai api benar-benar padam dan asap tidak muncul kembali.

    Berdasarkan evaluasi lapangan, Kapolres mengusulkan agar penanganan diprioritaskan di Kecamatan Ketapang dan Baamang karena wilayah tersebut dinilai menjadi penyumbang asap yang cukup besar.

    Evaluasi Teknik Pemadaman

    Halikinnor mengatakan pemerintah tidak hanya mengevaluasi jumlah personel dan menambah kebutuhan peralatan, tetapi juga teknik pemadaman yang digunakan.

    Salah satu metode yang sedang dicoba adalah sistem estafet untuk lokasi yang jauh dari titik api, termasuk dengan memanfaatkan embung portabel sebagai bagian dari sistem penyediaan air.

    Kondisi geografis Kotim turut menjadi tantangan. Wilayah selatan Kotim memiliki banyak kawasan gambut, berbeda dengan wilayah utara yang lebih berbukit.

    Di lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga pemadaman membutuhkan air dalam jumlah besar dan proses pendinginan yang lebih lama.

    “Teknik pemadaman tidak lagi fokus menangani titik api di atas permukaan lahan, tapi harus dikeroyok dan benar-benar dipastikan sampai padam terutama di areal kota. Kalau di kota aman, personel bisa kita perbantukan untuk menangani karhutla di Teluk Sampit, MHS dan Pulau Hanaut,” kata Halikinnor.

    Api yang terlihat telah padam bahkan dapat kembali mengeluarkan asap pada keesokan harinya. Pada kondisi tertentu, tanah harus dibalik atau dikeruk menggunakan alat berat untuk memastikan bara di bawah permukaan benar-benar mati.7

    ”Jangan sampai masyarakat menilai seolah-olah kebakaran lahan tidak ditangani padahal api sudah ditangani sampai padam dan menyala lagi, ini yang harus dipastikan selesaikan pemadaman hingga tuntas pada satu titik hingga ketemu dasar tanah, karena teknik pemadaman di lahan gambut lebih ekstra sulit,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Dari Lahan ke Dapur Rumah, Api Diduga Merambat dan Bakar Dua Bangunan di Ariyaga

    Dari Lahan ke Dapur Rumah, Api Diduga Merambat dan Bakar Dua Bangunan di Ariyaga

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kebakaran lahan kembali mengancam permukiman warga di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Api diduga merambat dari lahan yang terbakar hingga membakar bagian dua bangunan rumah di Kompleks Perumahan Ariyaga, Jalan Pengaringan Permai, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Selasa (15/9/2026).

    Peristiwa tersebut dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 16.03 WIB. Hanya satu menit kemudian, petugas bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 16.05 WIB.

    “Saat petugas tiba, api telah membakar bagian dapur salah satu rumah yang terbuat dari kayu serta bagian plafon. Api juga mengenai bagian atas plafon rumah lainnya,” Kepala Regu III Disdamkarmat Kotim Didit Guruh

    Berdasarkan laporan Damkarmat Kotim, dugaan sementara api berasal dari kebakaran lahan di belakang rumah. Api kemudian diduga merambat hingga mengenai dapur rumah yang menggunakan material kayu.

    “Informasi yang didapat dari pelapor selaku tetangga pemilik rumah, dugaan api berasal dari lahan yang terbakar di belakang rumah sehingga terjadi perambatan api dari lahan yang terbakar ke dapur pemilik rumah yang terbuat dari kayu,” tambahnya.

    Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah pertama disebut sedang tidak berada di tempat.

    Petugas Damkarmat Kotim bersama dukungan sejumlah pihak langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dilokalisir sekitar pukul 17.02 WIB.

    Proses pendinginan kemudian dilakukan mulai pukul 17.22 WIB. Petugas juga menyiram area lahan di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

    Operasional pemadaman dinyatakan selesai sekitar pukul 18.18 WIB. Petugas kemudian kembali ke Markas Komando Damkarmat dan tiba sekitar pukul 18.44 WIB.

    Dalam penanganan tersebut, Damkarmat mengerahkan satu unit mobil pemadam dan satu mobil tangki. Suplai air juga mendapat dukungan mobil tangki dari PT Wilmar dan PT Suka Jadi Sawit Mekar.

    Tim Posko Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan turut berada di lokasi. Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati bersama rombongan juga datang ke lokasi kebakaran.

    Dua bangunan yang terdampak masing-masing berukuran sekitar 3 x 6 meter. Bangunan pertama merupakan rumah semi permanen dengan bagian dapur nonpermanen berbahan kayu yang terbakar serta bagian plafon. Bangunan kedua juga mengalami kebakaran pada bagian plafon.

    Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

    Pemilik bangunan pertama diketahui bernama Muis, sekitar 35 tahun, dengan empat orang penghuni. Sementara identitas pemilik bangunan kedua belum diketahui karena ketua RT dan warga sekitar tidak mengetahui pemiliknya.

    Peristiwa ini kembali menunjukkan bagaimana kebakaran lahan dapat dengan cepat menjadi ancaman bagi permukiman, terutama ketika api berada di sekitar rumah warga.

    Petugas setelah pemadaman tidak hanya memastikan bangunan aman, tetapi juga melakukan penyiraman pada lahan di sekitar lokasi untuk mencegah api kembali menjalar.

    Hingga operasional berakhir, situasi kebakaran dinyatakan aman dan terkendali.(***)

  • Warga Hanjalipan Berduka, Mang Anto Meninggal Usai Ikut Padamkan Karhutla

    Warga Hanjalipan Berduka, Mang Anto Meninggal Usai Ikut Padamkan Karhutla

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kabut asap masih menyelimuti Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Di tengah kondisi itu, warga dikejutkan kabar duka. Nur Rahmat, atau yang akrab disapa Mang Anto, meninggal dunia pada Selasa (15/9/2026).

    Sebelum meninggal, Mang Anto diketahui ikut berjibaku bersama warga memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mendekati permukiman.

    Warga Desa Hanjalipan, Tommy Aldianto, mengatakan kebakaran terjadi dari arah barat desa. Kobaran api disebut sempat mengepung kawasan permukiman dan membuat warga turun bersama-sama melakukan pemadaman.

    “Beliau sempat berjibaku bersama warga yang lain untuk memadamkan kobaran api yang mengepung Desa Hanjalipan dari arah barat. Alhamdulillah apinya dapat dijinakkan,” kata Tommy.

    Setelah api berhasil dikendalikan, warga kemudian kembali ke rumah masing-masing. Mang Anto juga pulang untuk beristirahat.

    Namun, setelah berada di rumah, almarhum sempat mengeluhkan sesak napas dan sakit kepala. Kondisi tersebut disampaikan istrinya kepada warga.

    Sekitar pukul 04.00 WIB, istrinya terbangun dan mendapati Mang Anto dalam kondisi tidak bergerak. Keluarga kemudian dipanggil untuk memastikan kondisinya.

    Almarhum kemudian dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan pada Selasa sekitar pukul 11.00 WIB.

    Kabar tersebut mengejutkan warga. Sebab, beberapa jam sebelumnya Mang Anto masih terlihat bersama warga berupaya mencegah api merambat lebih dekat ke permukiman.

    Jakaria, warga setempat, mengatakan api pada Senin malam cukup besar. Jarak kobaran disebut sudah tinggal beberapa puluh meter dari rumah warga.

    “Beliau ikut membantu memadamkan api dari belakang kampung. Malam itu apinya cukup besar dan jaraknya sudah tinggal beberapa puluh meter dari rumah warga. Masyarakat akhirnya bersama-sama turun supaya api tidak sampai ke permukiman,” ujar Jakaria.

    Selain membantu pemadaman, kebun sawit milik almarhum di sekitar lokasi juga disebut terdampak kebakaran.

    Meski Mang Anto sempat mengalami sesak napas dan sakit kepala setelah ikut pemadaman, hingga kini belum ada keterangan medis yang memastikan penyebab kematiannya.

    Camat Kota Besi Dedy Jauhari membenarkan kabar meninggalnya warga Hanjalipan tersebut. Ia mengatakan almarhum telah dimakamkan pada Selasa.

    “Benar, sudah dimakamkan,” ujar Dedy.

    Di tengah kabar duka itu, ancaman karhutla di Kecamatan Kota Besi belum sepenuhnya berakhir. Dedy menyebut masih terdapat titik api yang terpantau di sejumlah wilayah, mulai dari Palangan, Kandan, Camba, Soren, Simpur hingga Hanjalipan.

    Kondisi tersebut membuat warga masih harus menghadapi ancaman kebakaran dan asap di tengah lahan yang mudah terbakar.

    Tommy menyampaikan duka mendalam atas kepergian Mang Anto. Menurutnya, warga tidak menyangka sosok yang beberapa jam sebelumnya masih ikut membantu memadamkan api justru telah berpulang.

    “Rasanya tidak percaya beliau sudah berpulang duluan. Selamat jalan Mang Anto,” ucap Tommy.

    Kepergian Mang Anto menjadi duka bagi warga Hanjalipan. Di tengah kabut asap dan ancaman karhutla yang masih berlangsung, warga kehilangan sosok yang sebelumnya ikut turun bersama masyarakat menjaga permukiman dari kobaran api. (***)

  • 1.706 Hektare Lahan Hangus, Pemkab Kotim Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla 15 Hari

    1.706 Hektare Lahan Hangus, Pemkab Kotim Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla 15 Hari

    SAMPIT, Kanalindependen.id– Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menelan korban ekologis masif. Menanggapi situasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim resmi memperpanjang masa status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan selama 15 hari, terhitung mulai 15 September hingga 30 September 2026.

    Penetapan keputusan krusial ini dipimpin langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    Langkah perpanjangan status hukum ini diambil untuk mempercepat respons penanganan darurat serta mempermudah pengerahan armada pendukung dari tingkat daerah hingga pusat.

    “Penetapan status tanggap darurat ini menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan, mengoptimalkan sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan,” tegas Bupati Halikinnor, Senin (14/9/2026).

    Keputusan perpanjangan masa tanggap darurat ini didasarkan pada data kerusakan ekologis ekstrem yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim per 9 September 2026. Tercatat akumulasi 776 kejadian karhutla yang menghanguskan total 1.706 hektare lahan gambut serta kepungan 21.132 titik panas (hotspot).

    Perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana hingga 30 September 2026 memberi kewenangan payung hukum penuh bagi Pemkab Kotim untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memobilisasi seluruh armada darat dan udara. Publik kini menuntut agar penerbitan dokumen administratif ini benar-benar berdampak langsung pada penanganan di tingkat tapak, bukan sekadar perpanjangan status di atas kertas.

    Bupati Halikinnor bersama jajaran forkopimda didesak memastikan penyerapan anggaran BTT tepat sasaran: menggratiskan masker N95 dan layanan medis penderita ISPA, menyediakan posko oksigen gratis di pemukiman padat, serta memasok air bersih bagi warga yang terdampak krisis intrusi air asin Sungai Mentaya.

    1.706 Hektare lahan gambut hangus! Pemkab Kotim perpanjang tanggap darurat 15 hari hingga 30 September!  Pemkab wajib tancap gas serap BTT untuk masker N95 gratis dan pemadaman udara masif. (***)

  • Terdesak Karhutla di Teluk Sampit, Bekantan Jantan Muncul Sebatang Kara di Tepi Jalan Ujung Pandaran

    Terdesak Karhutla di Teluk Sampit, Bekantan Jantan Muncul Sebatang Kara di Tepi Jalan Ujung Pandaran

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak hanya melumpuhkan kualitas udara, tetapi juga mengancam habitat satwa langka yang dilindungi. Pada Minggu (13/9/2026), seekor bekantan (Nasalis larvatus) jantan terpantau berada sebatang kara di atas pohon tepi jalan raya kawasan Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit.

    ​Kemunculan satwa endemik Kalimantan berhidung panjang ini pertama kali diunggah oleh warga bernama Rini Al Rasyid pada Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Rini mengaku prihatin lantaran saat melintas kembali pada pukul 14.00 WIB, ia menyaksikan sejumlah titik api karhutla membakar vegetasi di sepanjang koridor jalan dekat lokasi kemunculan bekantan tersebut.

    ​Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa kawasan pesisir Ujung Pandaran memang merupakan habitat alami bekantan dan lutung abu-abu yang didominasi vegetasi mangrove serta nipah.

    ​”Bekantan ini diduga pejantan yang kalah bersaing dari kelompoknya atau terpisah. Kami imbau masyarakat tidak panik dan jangan coba-coba menangkap atau melukai bekantan secara manual. Bekantan tidak akan menyerang jika tidak diganggu, namun taringnya yang tajam bisa memicu luka serius apabila merasa terancam,” imbau Muriansyah, Senin (14/9/2026).


    ​Rekam Jejak Krisis Habitat akibat Karhutla

    ​Kemunculan bekantan jantan di tepi jalan Ujung Pandaran terjadi di tengah kecamuk karhutla ekstrem yang mengepung Kecamatan Teluk Sampit. Data BMKG dan BPBD Kotim mencatat Teluk Sampit dikepung ribuan titik panas, dengan Desa Lampuyang dan kawasan pesisir sekitarnya menjadi pusat titik api paling parah.

    Kemunculan bekantan jantan sebatang kara di jalur utama Ujung Pandaran menelanjangi hancurnya benteng vegetasi mangrove dan nipah akibat kepungan karhutla pesisir Teluk Sampit. Ketika ruang jelajah yang kaya akan sumber pakan hangus terbakar dan terkepung asap pekat, satwa langka ini terdorong ke bahaya jalan raya yang rentan memicu konflik dengan manusia atau menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

    ​BKSDA Pos Sampit didesak untuk tidak sekadar memberikan imbauan pasif, melainkan menerjunkan tim rescue ke koridor Ujung Pandaran guna memantau kondisi kesehatan satwa serta memastikan bekantan tidak ditangkap warga secara ilegal. Di sisi lain, Kepolisian bersama Gakkum LHK wajib mengusut tuntas penyebab munculnya titik kebakaran di sepanjang jalan Ujung Pandaran yang merusak ekosistem mangrove pelindung pantai.

    ​Satwa langka terdesak karhutla lagi!  Bekantan jantan muncul sebatang kara di tepi jalan Ujung Pandaran! BKSDA dan warga wajib amankan satwa endemik dari ancaman api dan penangkapan liar! (***)

  • Krisis Udara dan Rapuhnya Jangkar Pemkab: Empat Pj Sekda Kotim dalam Dua Tahun

    Krisis Udara dan Rapuhnya Jangkar Pemkab: Empat Pj Sekda Kotim dalam Dua Tahun

    SAMPIT, kanalindependen.id – Langit Kotawaringin Timur mencatat rekor kelam pada Jumat (11/9/2026) pekan ini.

    Pukul 15.06 WIB, data ISPUnet Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan angka particulate matter (PM) 10 di Sampit menyentuh level 1.142 dan PM2,5 menembus 661.

    Ini adalah kualitas udara terburuk di seluruh Indonesia yang terpantau hari itu, menyusul rekor kategori berbahaya yang terjadi sehari sebelumnya dengan angka 1.111.

    Pada hari yang sama saat udara sedang pekat-pekatnya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur justru merombak 104 pejabat daerah.

    Bupati Kotim Halikinnor melantik ratusan nama tersebut melalui dua Keputusan Bupati yang diteken satu hari sebelum pelantikan.

    Dari deretan nama yang berpindah ruang kerja itu, dua posisi yang paling bertalian langsung dengan bencana asap turut berganti komandan, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    Pucuk BPBD dan DLH Berganti di Tengah Krisis

    Multazam, wajah yang nyaris sepanjang tahun ini menjadi rujukan publik perihal data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga pencairan Belanja Tidak Terduga, meninggalkan kursi Kepala Pelaksana BPBD.

    Ia dipindah menempati posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Posisinya diserahkan kepada Imam Subekti.

    Mutasi serupa terjadi di DLH. Marjuki, figur yang selama Agustus rutin melaporkan memburuknya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kotim, digeser menjadi Kepala Dinas Perikanan. Tongkat komando DLH kini beralih kepada Gusti Mukafi.

    Pergeseran gerbong birokrasi ini merambah hingga level kecamatan. Zikrillah, Camat Mentaya Hilir Utara yang sempat menjadi korban pemukulan massa Gapoktanhut Bagendang Raya saat memimpin mediasi sengketa lahan pada 11 Maret 2026, ditugaskan menjadi Camat Baamang.

    Baamang adalah satu dari dua kecamatan dengan riwayat kejadian karhutla tertinggi merujuk data BPBD awal Agustus 2026.

    Pergantian nakhoda BPBD dan DLH berlangsung persis ketika kapasitas penanganan sedang berada pada titik rentan.

    Pertengahan Agustus lalu, Wakil Bupati Kotim Irawati sempat mengungkapkan BPBD hampir menyerah.

    Beberapa titik pemadaman hanya menyisakan tiga personel, sementara satu relawan tercatat pingsan akibat sesak napas di lokasi api.

    Data BPBD pertengahan Agustus, catatan terakhir yang dilacak redaksi sebelum rotasi bergulir, mendokumentasikan 354 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 1.317 hektare sejak awal tahun. Khusus bulan itu, terpantau lebih dari 3.300 titik panas.

    Halikinnor sendiri mengakui polusi udara masih mengepung wilayahnya. ”Sore kemarin saya memantau asap masih cukup tebal. Rupanya ada kiriman asap dari daerah selatan,” katanya seusai pelantikan.

    Dia menyarankan warga bertahan di dalam rumah jika tidak ada keperluan mendesak, seraya menyinggung jumlah penderita ISPA meningkat berdasarkan laporan Dinas Kesehatan.

    Data Dinas Kesehatan Kotim mencatat angka 16.855 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak Januari hingga Agustus 2026.

    Agustus memegang rekor tertinggi dengan 2.656 kasus. Kepala Dinas Kesehatan saat ini, Umar Kaderi, yang baru saja menyerahkan jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah pada hari yang sama, menilai lonjakan angka tersebut “tidak signifikan”.

    Koordinasi Diserahkan ke Pj Sekda Keempat dalam Dua Tahun

    Kini, tugas memastikan keselarasan puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru berganti pimpinan berada di pundak Diana Setiawan.

    Ia resmi dilantik sebagai Pj Sekda menggantikan Umar.

    ”Yang utama, saya harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar-OPD. Karena selama ini antar-OPD ada yang berdiri sendiri-sendiri,” kata Diana seusai menerima jabatan barunya.

    Diana tercatat sebagai Pj Sekda keempat dalam dua tahun terakhir. Kursi Sekda definitif telah kosong semenjak September 2024. Siklus rotasi jabatan strategis ini bergulir cepat.

    Sanggul Lumban Gaol mengisi posisi Pj Sekda hingga memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2025.

    Masri, Inspektur Daerah yang menjadi penerusnya, sempat menjanjikan proses seleksi definitif sebelum tiga bulan.

    Praktiknya, Masri justru digantikan Umar Kaderi pada 31 Oktober 2025. Umar memegang jabatan itu kurang dari setahun sebelum akhirnya diserahkan kepada Diana.

    Instruksi membentuk panitia seleksi terbuka Sekda definitif sebenarnya sudah diberikan Halikinnor sejak pelantikan Masri, Mei 2025.

    Lebih dari setahun kemudian, saat melantik Diana, Halikinnor masih menyebut proses itu terus dikoordinasikan dengan instansi pembina, tanpa rekam jejak publik soal panitia seleksi yang benar-benar terbentuk atau dibuka pendaftarannya.

    Langkah Diana memimpin birokrasi Kotim dipastikan tak berjalan ringan. Status Pj Sekda tidak serta-merta melucuti jabatan utamanya.

    ”Jadi, jabatan utama saya tetap di DPMPTSP. Itu jadi tugas berat juga bagi saya harus membagi waktu antara DPMPTSP dengan Sekda,” ujarnya.

    Posisi ganda ini disandang ketika Pemkab Kotim tengah berpacu dengan pembahasan perubahan anggaran, penutupan tahun anggaran berjalan, serta penyusunan APBD 2027.

    Rekam Jejak yang Menyertai

    Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), rekam jejak Diana terdokumentasi dalam beberapa catatan publik.

    Juni 2025, Direktorat Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI memanggilnya guna memberikan informasi perizinan PT Tunas Agro Subur Kencana 3.

    Perusahaan ini diduga beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Sertifikat Hak Guna Usaha, diwarnai silang sengketa lahan masyarakat adat, serta memuat dugaan tambang bijih besi dan bauksit tanpa izin.

    Pemanggilan tersebut menempatkan Diana sebagai pemberi keterangan dari sisi regulator perizinan, bukan pihak yang diduga terlibat pelanggaran.

    Kendati demikian, pemeriksaan ini memperlihatkan bahwa ranah perizinan DPMPTSP sempat memantik atensi penegak hukum tingkat pusat.

    Nama Diana bukan hal baru dalam bursa calon Sekda. Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi, sudah memunculkan namanya sebagai satu dari enam kandidat potensial sejak Maret 2025, lebih dari setahun sebelum pelantikan terealisasi.

    Bayang-Bayang 2022

    Mundur ke April 2022, saat menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Diana sempat bersitegang dengan jajaran DPRD Kotim.

    Buntut dari video viral sosialisasi program pembangunan di Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang, memantik reaksi keras parlemen.

    Dalam tayangan tersebut, ia menyebut Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak berguna dan mengutarakan tidak perlunya koordinasi dengan dewan. Pernyataan itu memicu protes tujuh fraksi DPRD karena dinilai merendahkan institusi legislatif.

    Diana merespons dengan permohonan maaf terbuka. ”Sekali lagi saya atas ketidaknyamanan atas saya memimpin rapat itu, kepada 40 orang anggota DPRD Kotim saya meminta maaf atas segalanya ini,” katanya, seraya menyatakan siap menjalani pemeriksaan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Empat tahun lebih berselang, tidak ada catatan publik mengenai hasil akhir dari proses disiplin tersebut. Penelusuran juga tidak menemukan insiden serupa terulang antara Diana dan DPRD sejak saat itu.

    Efisiensi di Tengah Krisis Berlapis

    Menghadapi formasi baru ini, Halikinnor menuntut taktik efisiensi.

    ”Kalau kinerja kepala OPD tidak maksimal dalam melakukan efisiensi dan mengatur program, maka program pemerintah tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya, seraya menginstruksikan aparatur bekerja sebagai tim yang solid di tengah masa efisiensi anggaran.

    Susunan birokrasi baru ini langsung memikul tiga beban berjalan serentak: krisis kabut asap yang belum mereda, tenggat penutupan tahun anggaran yang kian rapat, dan persiapan APBD 2027.

    Keseluruhan laju pemerintahan ini harus dikoordinasikan oleh seorang Pj Sekda, jabatan yang tidak pernah bertahan dipegang satu orang lebih dari setahun sejak 2024, yang kini harus membelah konsentrasi dengan meja lamanya di DPMPTSP. (ign)

  • Kepungan Asap Masih Mengkhawatirkan, ISPU Kotim 416 dan Masuk Daftar Terburuk Nasional

    Kepungan Asap Masih Mengkhawatirkan, ISPU Kotim 416 dan Masuk Daftar Terburuk Nasional

    SAMPIT, Kanalindependen.id  — Kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, semakin mengkhawatirkan. Kualitas udara di daerah ini tercatat masuk kategori berbahaya dengan nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 416.

    Angka tersebut menempatkan Kotim di posisi kelima dalam daftar 10 wilayah dengan ISPU tertinggi di Indonesia berdasarkan data pemantauan yang ditampilkan.

    Kotim berada di bawah Pontianak Tenggara dengan ISPU 1.159, Kabupaten Gunung Mas 794, Kabupaten Barito Selatan Sanggu 682, serta Kabupaten Barito Kuala 447.

    Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pencemaran udara sedang terkonsentrasi di sejumlah wilayah Kalimantan. Dari 10 daerah dengan ISPU tertinggi, sebagian besar berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

    Di Kalimantan Tengah, selain Kotim, Kabupaten Gunung Mas juga mencatat angka sangat tinggi. Mobile AQMS BPBD Provinsi Kalteng berada pada angka 321, sedangkan Kabupaten Kapuas mencapai 298 dan Kabupaten Murung Raya 263.

    Angka ISPU di atas 300 masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara yang dapat memberikan dampak kesehatan serius dan tidak lagi aman bagi masyarakat secara umum.

    Sementara nilai 201 hingga 300 masuk kategori sangat tidak sehat, yang berarti pencemaran udara dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah kelompok masyarakat yang terpapar.

    Tingginya ISPU di Kotim menjadi perhatian di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi. Asap dari kebakaran dapat memperburuk kualitas udara, terutama ketika kondisi cuaca dan atmosfer membuat polutan bertahan lebih lama di permukaan.

    Situasi ini tidak hanya menyangkut jarak pandang atau munculnya kabut asap. Pencemaran udara juga membawa risiko langsung terhadap kesehatan masyarakat yang terus terpapar.

    Masyarakat di wilayah terdampak perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan. Penggunaan masker yang tepat dan upaya mengurangi masuknya asap ke dalam rumah juga penting dilakukan selama kualitas udara masih berada pada level berbahaya.

    Masuknya Kotim dalam daftar wilayah dengan pencemaran udara tertinggi secara nasional menjadi sinyal bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya berfokus pada titik api.

    Api mungkin berada di lokasi tertentu, tetapi dampaknya dapat menjalar jauh melalui asap dan memengaruhi kualitas udara serta kesehatan masyarakat. (***)

  • 630 Hotspot Terdeteksi di Kotim, Pulau Hanaut dan Baamang Terbanyak

    630 Hotspot Terdeteksi di Kotim, Pulau Hanaut dan Baamang Terbanyak

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Sebanyak 630 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam pemantauan akumulasi 24 jam terakhir hingga Sabtu (12/9/2026) pukul 16.30 WIB.

    Data rekapitulasi titik panas wilayah Kotim menunjukkan, dari 630 hotspot tersebut, sebanyak 595 titik memiliki tingkat kepercayaan menengah, 32 titik tingkat kepercayaan tinggi, dan tiga titik tingkat kepercayaan rendah.

    “Sebaran hotspot paling banyak tercatat di Kecamatan Pulau Hanaut dengan 96 titik. Rinciannya 84 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah dan 12 titik tingkat kepercayaan tinggi,” Wakil Komandan Harian III Pos Komando (Posko) Karhutla dan Kekeringan Kotim Rihel.

    Kecamatan Baamang berada di urutan berikutnya dengan 91 hotspot. Sebanyak 90 titik memiliki tingkat kepercayaan menengah dan satu titik tingkat kepercayaan tinggi.

    Selanjutnya Kecamatan Kota Besi mencatat 78 titik, terdiri dari 71 titik tingkat kepercayaan menengah dan tujuh titik tingkat kepercayaan tinggi.

    Jumlah yang sama juga tercatat di Kecamatan Teluk Sampit, yakni 78 hotspot. Di wilayah ini terdapat dua titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 71 titik menengah, dan lima titik tinggi.

    Sementara itu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mencatat 71 hotspot, seluruhnya berada pada tingkat kepercayaan menengah.

    Kecamatan Mentaya Hilir Selatan juga masuk dalam wilayah dengan sebaran hotspot tinggi. Tercatat 64 titik, terdiri dari satu titik tingkat kepercayaan rendah, 58 menengah, dan lima titik tinggi.

    Di tingkat desa dan kelurahan, hotspot terbanyak terdeteksi di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, dengan 74 titik. Rinciannya satu titik tingkat kepercayaan rendah, 68 menengah, dan lima titik tinggi.

    Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, mencatat 54 hotspot.

    Kemudian Desa Palangan, Kecamatan Kota Besi, terdapat 48 hotspot. Dari jumlah tersebut, 41 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah dan tujuh titik tinggi.

    Desa Samuda Kecil, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, tercatat memiliki 41 hotspot, dengan 37 titik tingkat kepercayaan menengah dan empat titik tinggi.

    Sementara Desa Bapinang Hilir, Kecamatan Pulau Hanaut, mencatat 33 hotspot. Sebanyak 25 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah dan delapan titik tingkat kepercayaan tinggi.

    “Tingginya jumlah hotspot tersebut menunjukkan potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai di sejumlah wilayah Kotim,” katanya.

    Namun, data hotspot tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi melalui sistem pemantauan dan perlu diverifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

    Dengan sebaran yang masih cukup luas, kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap diperlukan, terutama di wilayah yang mencatat konsentrasi hotspot tinggi. (***)

  • Sinyal Kuat Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan di Kotim Bakal Diperpanjang hingga Akhir September 2026

    Sinyal Kuat Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan di Kotim Bakal Diperpanjang hingga Akhir September 2026

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kondisi krisis yang terus berlanjut ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim bersiap memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga akhir September 2026.

    Status tanggap darurat saat ini dijadwalkan berakhir pada 15 September 2026. Guna menentukan langkah selanjutnya, Pemkab Kotim mengagendakan rapat evaluasi menyeluruh pada Senin, 14 September 2026 pukul 10.00 WIB.

    Wakil Komandan Harian III Pos Komando (Posko) Karhutla dan Kekeringan Kotim, Rihel, menyampaikan bahwa opsi perpanjangan selama 15 hari sangat terbuka lebar.

    “Untuk status tanggap darurat kita berakhir pada tanggal 15 September ini, dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 September pada hari Senin pukul 10.00 WIB,” kata Rihel, Sabtu (12/9/2026).

    Keputusan perpanjangan akan memprioritaskan data analisis cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit. Kemarau ekstrem yang melanda kawasan ini dinilai membuat material vegetasi di lahan gambut semakin rapuh dan mudah terbakar.

    “Kalau memang nanti ramalan BMKG memang masih terjadi kemarau, kemungkinan status tanggap diperpanjang sampai 30 September,” ujar Rihel menambahkan.

    Perjalanan status tanggap darurat bencana di Kotim telah melalui beberapa fase. Penetapan awal dimulai sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Namun, karena intensitas titik api tak kunjung melandai, Pemkab Kotim memperpanjang masa darurat hingga 15 September 2026.

    Eskalasi Karhutla dan Titik Panas

    Data rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga 9 September 2026 mencatat 776 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 1.706 hektare.

    Kecamatan Seranau menjadi wilayah terdampak terluas dengan 703 hektare lahan hangus, disusul Kecamatan Mentawa Baru Ketapang seluas 377 hektare, serta Kecamatan Baamang seluas 272 hektare.

    Selain itu, akumulasi titik panas (hotspot) yang terpantau telah menembus angka 21.132 titik. Sebaran hotspot terbanyak terdeteksi di wilayah selatan dan perkotaan, yakni Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan 4.135 titik, Kecamatan Teluk Sampit 3.141 titik, dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 3.090 titik. (***)

  • Setelah 11 Tahun Berlalu, Kadek Dwi Yoga Kembali Pimpin Polres Kotim Langsung Dihadapkan pada Karhutla

    Setelah 11 Tahun Berlalu, Kadek Dwi Yoga Kembali Pimpin Polres Kotim Langsung Dihadapkan pada Karhutla

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebelas tahun setelah pertama kali bertugas di Polres Kotawaringin Timur (Kotim), AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra W. kembali ke Kabupaten Kotim dengan jabatan berbeda.

    Jika pada 2015 ia menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu persoalan yang mewarnai awal penugasannya, kini persoalan serupa kembali menyambutnya setelah dipercaya memimpin Polres Kotim.

    Kadek mengungkapkan pengalaman tersebut saat acara ramah tamah kenal pamit Kapolres Kotim di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim, Jumat (11/9/2026) malam.

    Ia baru saja menerima amanah sebagai Kapolres Kotim melalui serah terima jabatan di Mapolda Kalimantan Tengah pada 9 September 2026.

    Kembalinya Kadek ke Kotim kali ini berlangsung dalam situasi daerah yang masih menghadapi bencana karhutla dan kabut asap.

    ”Tahun 2015 saya pertama kali bertugas di Kotim menghadapi peristiwa kebakaran hutan dan lahan di daerah ini dan tahun 2026 ini saya kembali bertugas ke Kotim dihadapkan bencana Karhutla lagi,” kata Kadek.

    Pengalaman tersebut membuat persoalan karhutla bukan sesuatu yang asing baginya. Bedanya, kali ini Kadek kembali dengan tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi di jajaran Polres Kotim untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung penanganan bencana yang masih berlangsung.

    Pernah Bertugas di Kotim hingga 2020

    Kadek mengawali perjalanan tugasnya di Kalimantan Tengah setelah menyelesaikan pendidikan PTIK. Sebelum bergabung dengan Polres Kotim, ia sempat bertugas di Kabupaten Barito Timur pada 2014.

    Pada 2015, ia kemudian bergabung dengan Polres Kotim. Saat itu, ia menjalani penugasan di wilayah yang juga sedang menghadapi persoalan karhutla.

    Kadek bertugas di Kotim hingga 2020. Dalam periode tersebut, ia pernah menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Kotim selama tiga tahun.

    Kariernya kemudian berlanjut dengan promosi sebagai Kapolsek Ketapang pada 2018 dan setelah itu mendapat tugas sebagai Kapolsek Parenggean sekitar satu tahun.

    Setelah meninggalkan Kotim, Kadek melanjutkan penugasan di Polda Kalimantan Tengah. Ia juga pernah dipercaya sebagai Wakapolres Kapuas pada 2022 selama sekitar satu tahun sebelum kembali ke Polda Kalteng.

    Pada 2024, ia mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) selama tujuh bulan. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia mendapat penugasan di Polda Banten selama dua tahun.

    Jabatan terakhirnya di Polda Banten adalah Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Banten atau Kasubdit Tindak Pidana Korupsi.

    Kini, setelah serah terima jabatan di Mapolda Kalteng pada 9 September 2026, Kadek kembali ke Kotim untuk memimpin Polres Kotim.

    ”Saya bersyukur diamanahkan bertugas cukup lama di beberapa wilayah di Kalteng dan sekarang kembali bertugas di Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng,” ujar perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2009.

    Sebagai Kapolres baru, Kadek meminta doa restu dan kerja sama seluruh pihak, terutama Forkopimda dan masyarakat Kotim.

    Ia menyadari tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan kepolisian sendirian.

    Persoalan daerah membutuhkan koordinasi dan kerja bersama antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta masyarakat.

    ”Kami memohon doa restu dan kerja sama dari seluruh pihak, baik Forkopimda maupun seluruh unsur masyarakat. Semoga kita dapat bersinergi untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang aman dan damai,” katanya.

    Karhutla menjadi salah satu pekerjaan yang langsung berada di hadapannya. Pengalaman saat bertugas di Kotim pada 2015 menjadi bekal untuk memahami bahwa persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kebakaran lahan, tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

    Resky Tinggalkan Kotim, Empat Tersangka Karhutla Sudah Ditangani

    Pergantian kepemimpinan tersebut sekaligus mengakhiri masa tugas AKBP Resky Maulana Zulkarnain sebagai Kapolres Kotim.

    Resky bertugas di Kotim selama dua tahun dua bulan sejak 17 Juli 2024. Ia selanjutnya mendapat amanah sebagai  Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia (Kabagdalpres Ro SDM Polda Kalteng).

    Sebelum meninggalkan Kotim, Resky menegaskan bahwa pekerjaan di daerah tidak akan pernah habis. Karena itu, ia berharap Kapolres baru tidak sekadar melanjutkan program yang sudah ada, tetapi mampu mempercepat dan membuatnya lebih baik.

    ”Kerjaan pasti selalu ada. Namun bagaimana Kapolres yang baru bisa berinovasi dan bisa mengakselerasi dengan apa yang sudah dikerjakan dan bisa lebih bagus lagi ke depannya,” ujarnya.

    Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian ketika Resky meninggalkan jabatannya adalah karhutla.

    Menurut Resky, situasi bencana karhutla menjadi perhatian penting yang membutuhkan penanganan lebih baik. Selama masa tugasnya, Polres Kotim telah menetapkan empat tersangka dari empat laporan polisi terkait perkara karhutla.

    ”Sejauh ini kami sudah menetapkan empat tersangka dengan empat laporan polisi dan masih akan terus diselidiki,” katanya.

    Artinya, penanganan hukum terhadap perkara karhutla di Kotim belum berhenti pada empat tersangka tersebut. Polisi masih melanjutkan penyelidikan terhadap laporan yang ada.

    Titip Program kepada Kapolres Baru

    Dalam sambutan kenal pamit, Resky juga menyampaikan sejumlah program yang telah dijalankan selama bertugas di Kotim.

    Ia mengingat kembali masa awal penugasannya pada Juli 2024 ketika daerah sedang menghadapi tahapan Pemilu. Menurutnya, seluruh rangkaian dapat berjalan lancar dan terkendali berkat kerja sama seluruh unsur.

    Memasuki 2025, Polres Kotim bersama pemerintah daerah, para camat, Babinsa, kepala desa dan unsur terkait turut mendukung program Asta Cita, khususnya melalui kegiatan penanaman jagung.

    Resky menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak dalam menjalankan program tersebut.

    Ia juga berterima kasih kepada Pemkab Kotim atas dukungan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini terdapat tiga SPPG yang masih berjalan.

    Program tersebut dititipkannya kepada Kapolres baru agar tetap dikawal dan memberikan manfaat bagi anak-anak didik.

    ”Semoga momentum pergantian kepemimpinan ini membawa semangat baru bagi Polres Kotawaringin Timur,” katanya.

    Resky juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat perkataan, sikap maupun pelayanan yang kurang berkenan atau belum maksimal.

    ”Tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam pelaksanaanya, dinamika dan persoalan tentu menjadi bagian dari tugas yang kami hadapi,” ujarnya.

    Resky Harap Putra-Putri Kotim Makin Banyak Masuk Polri

    Selain menitipkan program, Resky berharap sosialisasi penerimaan anggota Polri di Kotim semakin ditingkatkan.

    Ia menyebut Kotim selama ini merupakan salah satu daerah penyumbang anggota Polri cukup besar di Kalimantan Tengah, disebut berada di urutan kedua setelah Kota Palangka Raya.

    Animo masyarakat untuk menjadi anggota Polri juga dinilai cukup tinggi.

    Resky berharap di bawah kepemimpinan Kadek, kesempatan dan partisipasi putra-putri Kotim dalam proses penerimaan anggota Polri semakin meningkat.

    Harapan itu menjadi semakin relevan dengan tugas barunya sebagai Kabagdalpres Ro SDM Polda Kalteng yang berkaitan dengan pengendalian personel.

    Kadek dalam sambutannya juga menyinggung jabatan baru yang diterima Resky. Ia menyebut posisi tersebut berkaitan dengan proses penerimaan anggota Polri.

    ”Siapa tahu nanti anak-anak atau keluarga kita ada yang ingin menjadi anggota Polri, tentu dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beliau,” ujar Kadek.

    Bupati: Karhutla Belum Selesai

    Bupati Kotim Halikinnor menyambut kedatangan Kadek sekaligus menyampaikan penghargaan kepada Resky dalam acara kenal pamit di Rujab Bupati Kotim, Jumat (11/9/2026) malam.

    Halikinnor mengatakan pergantian Kapolres berlangsung ketika Kotim masih menghadapi kondisi karhutla dan kabut asap.

    Ia menyebut pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan berbagai unsur lainnya telah berjibaku menangani kebakaran sejak Juli.

    Tingginya titik panas di Kotim membuat upaya pemadaman harus terus dilakukan.

    ”Kita harus terus memperkuat upaya pemadaman,” tegas Halikinnor.

    Ia menyebut keberadaan Batalyon di Kotim membantu pengerahan personel TNI dalam penanganan karhutla bersama Polri dan masyarakat.

    Penanganan bahkan dilakukan dengan mengerahkan alat berat ke kawasan ujung Bandara Haji Asan Sampit.

    Halikinnor menjelaskan bandara menjadi salah satu barometer kondisi daerah. Ketika pesawat masih dapat mendarat, kondisi masih relatif aman. Namun jika pesawat tidak dapat mendarat, dampaknya akan meluas terhadap perjalanan dinas, aktivitas organisasi perangkat daerah hingga mobilitas masyarakat.

    ”Kalau pesawat sudah tidak bisa mendarat, tentu akan berdampak pada banyak kegiatan, termasuk perjalanan dinas, aktivitas OPD, dan mobilitas masyarakat secara umum,” ujarnya.

    Kadek Diminta Teruskan Pekerjaan Resky

    Halikinnor berharap Kadek tidak memulai seluruh pekerjaan dari awal. Program yang telah dirintis Resky harus diteruskan dan ditingkatkan.

    Menurutnya, pengalaman Kadek saat pernah bertugas di Kotim menjadi modal penting karena ia telah mengenal kondisi wilayah dan karakter masyarakat.

    Kadek juga pernah bertugas di Kotim selama beberapa tahun sebelum melanjutkan karier di sejumlah daerah dan satuan kerja kepolisian lainnya.

    ”Tadi telah disampaikan Pak Resky, Pak Kadek sudah memahami kondisi Kotim, termasuk jumlah desa dan berbagai persoalan daerah,” kata Halikinnor.

    Ia bahkan menyebut ada dua hal yang berbeda dari kondisi Kotim ketika Kadek bertugas sebelumnya, yakni jumlah penduduk yang bertambah dan kabut asap yang kembali menjadi persoalan.

    ”Dulu ketika bertugas di sini, beliau ditempatkan dalam kondisi menghadapi asap. Kini, saat kembali bertugas di Kotim, beliau kembali menghadapi kondisi yang sama,” ujarnya.

    Karena itu, Halikinnor berharap pengalaman Kadek saat menghadapi karhutla pada penugasan sebelumnya dapat digunakan untuk memperkuat penanganan karhutla saat ini.

    Ia juga meminta kerja sama antara Polres Kotim, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan dan seluruh unsur masyarakat terus dijaga.

    Penyambutan Ditandai Pedang Pora

    Sebelum acara ramah tamah kenal pamit di Rujab Bupati Kotim pada Jumat malam, kedatangan Kadek sebagai Kapolres Kotim baru terlebih dahulu disambut melalui tradisi pedang pora di Mapolres Kotim, Jumat (11/9/2026) pagi.

    Prosesi tersebut menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus menandai dimulainya tugas Kadek di Bumi Habaring Hurung.

    Sejumlah pejabat daerah dan unsur penegak hukum turut hadir dalam penyambutan tersebut, di antaranya Dandim 1015 Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Edwin Ignatius Beslar, jajaran pejabat utama Polres Kotim serta pengurus dan anggota Bhayangkari.

    Dengan pergantian tersebut, Polres Kotim kini berada di bawah kepemimpinan Kadek, seorang perwira yang pernah menjalani bagian penting perjalanan kariernya di daerah ini.

    Namun, kepulangannya kali ini datang bersama pekerjaan yang tidak ringan. Sebelas tahun lalu, ia mengenal Kotim dalam situasi karhutla dan kabut asap. Kini, ia kembali sebagai Kapolres dengan persoalan serupa yang belum sepenuhnya selesai.

    Sementara Resky meninggalkan Kotim dengan membawa pengalaman dua tahun dua bulan memimpin Polres Kotim dan melanjutkan tugas di Polda Kalteng.

    Estafet itu kini berada di tangan Kadek. Tantangannya bukan hanya menjaga kamtibmas, tetapi memastikan penanganan persoalan yang masih berlangsung, terutama karhutla, terus berjalan dengan kerja yang lebih cepat, terukur dan melibatkan seluruh unsur di daerah. (hgn)