Pada situasi yang dihadapi warga di lapangan, narasi itu berhadapan dengan kenyataan. Jalur irigasi yang disebut aset publik, justru menjadi titik benturan kepentingan antara warga dan kepentingan kebun sawit.
Pihak PT Borneo Sawit Perdana (BSP) sebelumnya membantah merusak irigasi Danau Lentang. Perusahaan menyatakan seluruh aktivitas berada di wilayah izin yang sah, lahan yang dikerjakan merupakan bagian dari kemitraan koperasi plasma, dan saluran irigasi disebut tetap utuh sebagai sarana pengairan.
Pernyataan itu berseberangan dengan kesaksian warga yang menyebut kebun mereka di jalur irigasi sudah diratakan dan sekarang mulai ditanami sawit perusahaan.
Ketika kedua kubu sama‑sama bertahan pada klaim masing‑masing, konflik irigasi Danau Lentang kembali memasuki fase kritis.
Warga yang berjuang mempertahankan haknya pada beberapa hektare lahan di tepi saluran irigasi, melawan perusahaan yang terus melanjutkan aktivitas tanam di lahan yang belum tuntas statusnya.
John menegaskan, tanpa langkah cepat dan tegas dari pemerintah untuk menghentikan aktivitas di atas lahan sengketa, membuka ruang dialog yang setara, dan memastikan jalur irigasi tidak dikorbankan, ancaman bentrok di Danau Lentang bukan lagi sekadar kekhawatiran.
Hal itu bisa berubah menjadi risiko nyata yang bisa meledak kapan saja. Persis di titik di mana air irigasi, bibit sawit, dan kemarahan warga bertemu dalam satu garis lurus. (ign)
Tinggalkan Balasan