Dokumen di Tengah Perang Narasi
Surat pencabutan rekomendasi KSO dari DPRD Kotim kini berdiri di tengah dua narasi besar. Pada satu sisi, dipresentasikan Rimbun sebagai bukti bahwa DPRD berhati-hati dan memilih menarik rem ketika melihat potensi masalah di lapangan.
Di sisi lain, Mandau Talawang menjadikannya bagian dari puzzle dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang mereka klaim sedang mereka susun.
Secara tekstual, dokumen itu memang tidak menyebut ada pelanggaran hukum oleh pihak mana pun. Bahasa yang digunakan cenderung teknis dan hati-hati, di antaranya ”belum clear”, ”keamanan”, ”kesiapan operasional”, ”potensi masalah sosial”.
Namun, di luar teks, dokumen yang sama dipakai sebagai amunisi oleh dua kubu. Satu untuk menunjukkan kehati-hatian, satu lagi untuk mempertajam kecurigaan. (ign)
Tinggalkan Balasan