cms.kanalindependen.id

Kategori: Ragam dan Peristiwa

ISPU Kalimantan Makin Mengkhawatirkan, Gunung Mas Tembus 2.362, Kotim 901

Kanalindependen.id – Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan kembali menunjukkan kondisi mengkhawatirkan pada Rabu (23/9/2026) malam. Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH pukul 19.17 WIB menunjukkan sejumlah daerah masih berada pada kategori Berbahaya.

Angka pencemaran tertinggi tercatat di Kabupaten Gunung Mas dengan ISPU mencapai 2.362 berdasarkan parameter PM10. Angka tersebut masih sama dengan pemantauan sebelumnya pada pukul 16.42 WIB.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Murung Raya. ISPU di wilayah tersebut naik dari 1.691 menjadi 1.704 PM10.

Sementara itu, Kabupaten Barito Selatan melalui stasiun pemantauan Sanggu mencatat angka 1.000 PM10.

Pontianak dan Barito Kuala Ikut Naik

Peningkatan cukup tajam terjadi di Pontianak Tenggara. Angka ISPU melonjak dari 717 menjadi 806 PM10 dalam beberapa jam.

Kenaikan juga tercatat di Kabupaten Barito Kuala. ISPU bergerak dari 631 menjadi 661 PM10.

Kabupaten Kapuas turut mengalami peningkatan, meski tipis. Angkanya naik dari 857 menjadi 861 PM10.

Data tersebut menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah masih menghadapi tekanan serius, terutama kawasan yang mencatat konsentrasi partikulat PM10 tinggi.

Kotim Turun Tipis, Tapi Masih Berbahaya

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat penurunan tipis. ISPU turun dari 905 menjadi 901 PM10.

Namun, penurunan tersebut belum mengubah status kualitas udara. Angka tersebut masih jauh berada di atas ambang kategori Berbahaya.

“Kabut asap berhatan hampir sepanjang hari, namun yang parah itu pagi dan sore. Bahkan sore udara berwarna kekuningan. Kondisi ini membuat suli bernapas dan mata perih,” ungkap Dayat, salah seorang warga Sampit.

Penurunan juga terjadi di Kabupaten Tabalong, dari 384 menjadi 366 PM2.5.

Stasiun pemantau Mobile AQMS BPBD Kalteng mencatat penurunan dari 392 menjadi 357 PM10. Sedangkan Kabupaten Kutai Barat melalui stasiun Sendawar turun dari 329 menjadi 311 PM2.5.

Meski beberapa daerah mengalami penurunan, seluruh lokasi tersebut masih berada dalam kategori Berbahaya.

Kondisi ini menunjukkan persoalan kualitas udara di Kalimantan belum mereda. Konsentrasi partikulat masih berada pada level yang berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Data ISPU tersebut merupakan pembaruan pemantauan pada 23 September 2026 pukul 19.17 WIB. (***)

September 23, 2026
Jejak PT BAS di Biru Maju Mengintai Bangkal: Memori Pengkhianatan di Balik Tawaran Dana Talangan Sinar Mas

SAMPIT, kanalindependen.id – Pergerakan warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, memasuki area pos keamanan PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) pada Senin (21/9/2026) menandai eskalasi baru dari rentetan aksi yang mendidih sejak awal September.

Perjuangan panjang menagih kepastian realisasi plasma 20 persen ini kini terus dikawal warga Bangkal bersama Desa Rungau Raya.

Merespons kebuntuan yang menjerat meja perundingan, perusahaan menyodorkan tawaran dana talangan sebesar Rp300.000 per bulan.

Angka itu seolah menjadi jalan keluar sementara bagi warga yang kelelahan. Namun, penelusuran rekam jejak korporasi membuktikan skema serupa pernah menjadi pintu masuk sebuah pengkhianatan administratif yang menjerat warga di desa kabupaten tetangga tiga tahun silam.

Tawaran di Tengah Kebuntuan

Rangkaian perundingan sejak 3 September belum juga membuahkan kesepakatan final. Gelombang protes warga sempat memuncak kala ribuan massa mengunci gerbang PT BAP di kilometer 98 pada Sabtu (5/9/2026).

Empat hari kemudian, perundingan bergeser ke Sampit. Pihak perusahaan diwakili Reinhard, figur yang sama dari Jakarta yang sempat merespons tuntutan warga di lobi Hotel Aquarius.

Masyarakat bersikeras agar kebun plasma benar-benar diwujudkan dari luasan kebun inti. Sebaliknya, perusahaan justru memunculkan alternatif skema Kemitraan Usaha Perkebunan (KUP) dalam pembahasan.

Merespons perbedaan posisi yang menajam, PT BAP disebut bersedia memberikan dana talangan Rp300.000 per bulan bagi setiap calon penerima.

Berdasarkan rancangan berita acara yang beredar di antara para pihak, perusahaan mengikat dua hal sekaligus.

Mereka menyatakan bersedia memfasilitasi plasma 20 persen dari kebun inti setelah mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Selama masa tunggu tersebut, perusahaan menawarkan dana talangan bulanan. Skema ini diposisikan murni sebagai jembatan sementara, bukan pengganti permanen atas kewajiban penyediaan kebun plasma.

“Yurisprudensi” yang Berseberangan

Pola dana talangan ini mendapat tanggapan dari Yoga Prasetyo, perwakilan masyarakat Desa Rungau Raya.

Saat perundingan di Aula Posyandu Desa Rungau Raya bersama Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, Yoga membandingkan skema itu dengan langkah PT Musirawas Citra Harpindo.

Menurut Yoga, koperasi yang bermitra dengan perusahaan tersebut menerima dana talangan sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000 per bulan per calon penerima selama masa replanting.

Setelah proses itu selesai, perusahaan baru menyerahkan kebun plasma dari areal inti.

”Yang sama persis yang dilakukan oleh PT Musirawas Citra Harpindo, yurisprudensi,” kata Yoga.

”Nah, itulah saya anggap bahwa berarti Sinar Mas mau menjalankan yurisprudensi yang sudah pernah terjadi,” ujarnya.

Penelusuran Kanal Independen memvalidasi keberadaan preseden PT Musirawas tersebut.

Perusahaan ini beroperasi di Kecamatan Seruyan Raya, wilayah yang sama dengan area sengketa PT BAP.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda bahkan menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman sekaligus penyerahan simbolis dana talangan dari PT Musirawas kepada Koperasi Telaga Ringgit Harapan di Desa Terawan pada Selasa (22/9/2026) malam.

Preseden yang dirujuk Yoga ini tengah berjalan nyaris bersamaan waktu dengan sengketa Bangkal.

Namun, warga Bangkal justru sedang disodorkan sebuah pola yang jauh lebih gelap jika merujuk pada rekam jejak operasi anak perusahaan grup Sinar Mas lainnya di Kotawaringin Timur.

Skrip Lama di Biru Maju

Tawaran Rp300.000 per bulan pernah menjadi ilusi panjang bagi warga Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur.

Tiga tahun lalu, PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS), anak usaha Golden Agri-Resources yang bernaung di bawah payung grup yang sama dengan PT BAP, menerapkan skrip serupa.

Kala itu, perusahaan menandatangani Berita Acara Nomor 525.26/632/SDA/VIII/2023. Dokumen ini memuat janji dana talangan Rp300.000 per bulan per hektare untuk 20 persen areal tertanam.

Dana dijanjikan mengalir sampai kebun masyarakat terbangun dan berproduksi, terhitung sejak Surat Keputusan (SK) Calon Pekebun terbit dari tangan bupati.

Tiga bulan berselang, terbit Berita Acara Nomor 525.26/940/SDA/XI/2023 yang mengunci luas kewajiban perusahaan di angka 412,152 hektare.

Memasuki 31 Januari 2024, Bupati Kotim Halikinnor meneken SK penetapan 344 warga sebagai calon pekebun.

Aliran dana talangan semestinya cair pada akhir Februari 2024. Kenyataannya berbicara lain.

Menurut Kepala Desa Biru Maju, Juliandi Asry Rozikin Yoyota, PT BAS membawa urusan tersebut ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui Berita Acara tertanggal 22 Oktober 2024, kewajiban 412,152 hektare itu dikonversi secara sepihak menjadi Kegiatan Usaha Produktif Perkebunan senilai Rp7,5 miliar.

Bentuknya berubah drastis menjadi 15 unit dump truck yang pembiayaannya dibebankan pada pinjaman bank atas nama koperasi warga.

Skema ini menyusutkan nilai kewajiban hampir separuh dari janji awal, memindahkan risiko kredit ke pundak warga, dan ditetapkan bersifat sekali bayar untuk menutup kewajiban plasma secara permanen.

Gelombang penolakan pecah. Warga Biru Maju menutup kembali portal kebun dan berujung dilaporkan ke Polres Kotawaringin Timur.

Hampir dua tahun kemudian, status pelaporan hukum tersebut masih menggantung tanpa kejelasan, sementara tidak satu hektare pun kebun plasma berpindah ke tangan warga.

Tanda Tangan yang Menggantung

Mekanisme penetapan calon penerima di Desa Bangkal saat ini meniti jalur birokrasi yang nyaris identik dengan awal mula krisis Biru Maju.

Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal, Sapriyadi, menjelaskan bahwa pendataan warga dilakukan lewat pintu koperasi dengan kriteria yang disepakati bersama di tingkat desa.

Pendataan calon penerima untuk Bangkal telah merangkum sekitar 1.200 orang berdasarkan rekomendasi camat.

Namun, proses ini tersendat lantaran SK calon penerima belum mendapat tanda tangan Bupati Seruyan. Alur pengusulannya merangkak lambat dari koperasi, naik ke kecamatan untuk mendapat rekomendasi, sebelum bermuara di meja bupati.

Menurut Sapriyadi, persoalan administrasi ini terikat erat dengan tuntutan utama warga.

”Yang kita cari adalah kepastian hukum, secara sukarela dan tidak memperkosa aturan itu sendiri,” katanya.

Dia a menggarisbawahi bahwa dana talangan Rp300.000 per bulan tidak lantas menjadi jawaban akhir, sebab tujuan puncaknya tetaplah wujud fisik kebun plasma.

Sertifikasi Berjalan tanpa Realisasi

Kegagalan PT BAS memenuhi kewajiban plasma tidak luput dari pantauan lembaga sertifikasi internasional.

Direktur Eksekutif Tuk Indonesia, Linda Rosalina, menyoroti kasus Biru Maju sebagai wujud pembiaran Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atas kewajiban korporasi, seperti dikutip Antara dan Katadata pada November 2023.

Linda menyebut PT BAS terus mengingkari pembangunan kebun plasma meski telah beroperasi selama 18 tahun.

Perusahaan itu bahkan disorot karena belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) secara utuh, sebuah persoalan legalitas yang hari ini turut menjadi tameng penundaan PT BAP di Seruyan.

Meski dibayangi rentetan kegagalan tersebut, sertifikat RSPO milik Puri Estate, hamparan kebun PT BAS di Biru Maju, tetap berlaku aktif.

Sertifikat bernomor MUTU-RSPO/028 itu diterbitkan ulang pada 12 Oktober 2023, tepat di rentang waktu antara dua Berita Acara yang mengikat janji dana talangan bagi warga.

Masa berlakunya membentang hingga 21 Juli 2028. Laporan Save Our Borneo turut mencatat warga setempat telah menelan janji tanpa realisasi selama 17 tahun, diselingi aksi blokade pada November 2022 yang justru berhadapan dengan barikade kepolisian.

Pola Berulang dan Kontras Keuntungan

Pembiaran sistemik terhadap hak warga bukan barang baru bagi PT BAP. Tiga eksekutif korporasi sebelumnya pernah terbukti menyuap anggota DPRD Kalimantan Tengah pada 2018 untuk menutupi ketiadaan HGU dan nihilnya realisasi plasma.

Delapan tahun berselang, dokumen HGU itu masih menjadi penghalang pemenuhan hak di Bangkal. Pola penundaannya pun kembali diulang. Plasma digantungkan pada HGU yang belum terbit, lalu dijembatani dana talangan yang formatnya identik dengan jebakan lama di Biru Maju.

Saat warga kelelahan memperjuangkan hak di jalanan, laporan keuangan induk usaha korporasi justru melonjak.

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, yang menaungi PT BAP dan PT BAS, membukukan laba bersih Rp2,58 triliun sepanjang 2025. Angka ini meroket dua kali lipat dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

Tidak ada satu pun rentetan fakta tersebut yang mendatangkan konsekuensi membebani bagi pundak korporasi.

RSPO tampak menutup mata, kepolisian setempat membiarkan status pelaporan menggantung hampir dua tahun, dan instansi pemerintah membiarkan tenggat pemenuhan syarat HGU tak kunjung tuntas.

Membawa 1.200 nama yang telah terdata namun SK-nya belum diteken, warga Bangkal kini berdiri tepat di atas jejak langkah warga Biru Maju tiga tahun lalu.

Masyarakat disodorkan draf dana talangan yang sama, sebelum kertas kesepakatan itu kelak berisiko menjelma menjadi lilitan utang bank atas nama koperasi mereka sendiri. (ign)

September 23, 2026
Bukan Cuma Manusia, Karhutla Kotim Juga Mengancam Satwa Dilindungi

SAMPIT, Kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, tidak hanya mengancam permukiman dan kualitas udara. Satwa liar, termasuk satwa dilindungi, ikut menghadapi ancaman kehilangan habitat, sumber makanan hingga kematian.

Dampak karhutla terhadap satwa telah ditemukan di sejumlah wilayah Kotim. Ada orangutan yang berhasil dievakuasi, trenggiling yang diselamatkan, hingga sejumlah satwa yang ditemukan mati dalam kondisi hangus terbakar.

Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah mengatakan ancaman terhadap satwa liar hampir terjadi di setiap wilayah yang mengalami kebakaran.

“Bukan hanya di Terantang, di tempat-tempat lain pun khususnya misalkan kayak di Kota Besi itu yang saat ini kejadian di Kandan ada jenis orangutan, kucing hutan, trenggiling,” kata Muriansyah, Rabu(23/9/2026).

Salah satu kasus terjadi di kawasan Jalan Sawit Raya, Hutan Kota Sampit. Dua individu orangutan bernama Raya dan Rayu ditemukan di kawasan tersebut saat karhutla melanda.

BKSDA Kalimantan Tengah bersama Orangutan Foundation International (OFI) kemudian mengevakuasi keduanya pada 2 September 2026.

Setelah mendapat penanganan, Raya dan Rayu akhirnya dilepasliarkan ke Suaka Margasatwa Lamandau.

Upaya penyelamatan juga dilakukan terhadap seekor trenggiling yang ditemukan aktivis lingkungan di kawasan Jalan Bumi Raya 1. Satwa tersebut diserahkan kepada BKSDA Pos Sampit sebelum kemudian dilepasliarkan.

Namun, kondisi berbeda ditemukan di Desa Terantang Hilir, Kecamatan Seranau.

Dalam penelusuran di kawasan terdampak karhutla, aktivis lingkungan menemukan sejumlah satwa yang diduga menjadi korban kebakaran. Satwa tersebut antara lain pelanduk, rusa, burung raja udang, tiga ekor trenggiling, kucing hutan dan lutung abu-abu.

Sejumlah satwa ditemukan dalam kondisi hangus terbakar.

Muriansyah menjelaskan Kecamatan Seranau merupakan salah satu wilayah yang memiliki habitat satwa liar. Di kawasan tersebut terdapat area restorasi ekosistem yang dikelola PT Rimba Makmur Utama (RMU).

Kawasan di luar area restorasi ekosistem juga berupa areal kebun masyarakat yang turut terdampak kebakaran.

“Khusus di Kecamatan Seranau, di situ ada satu perusahaan RE (Restorasi Ekosistem), dan di situ memang habitat satwa liar. Di luar wilayah RE itu merupakan areal kebun masyarakat,” ujarnya.

Menurut Muriansyah, kawasan restorasi ekosistem PT RMU menjadi habitat orangutan serta berbagai jenis satwa liar lainnya, termasuk satwa yang dilindungi.

Namun, ancaman karhutla tidak hanya terjadi di kawasan yang dikenal sebagai habitat satwa.

Wilayah Baamang Barat hingga jalur lingkar luar juga menjadi kawasan yang perlu diwaspadai. Bahkan, laporan keberadaan orangutan dan beruang juga diterima dari wilayah Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan.

“Jadi bukan cuma di hutan yang kita fokus. Di semak belukar pun saat ini satwa liar ada di situ,” tutur Muriansyah.

Ia menjelaskan satwa liar tidak selalu berada di kawasan hutan lebat. Semak belukar, kebun masyarakat hingga kawasan terbuka dapat menjadi tempat satwa mencari makan dan berlindung.

Kawasan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan menjadi salah satu contohnya. Meski bukan kawasan hutan, di wilayah tersebut tetap ditemukan trenggiling, kucing hutan, ular dan satwa lainnya.

“Contoh di Lingkar Utara, Lingkar Selatan itu bukan hutan tapi ternyata di situ ada teenggiling, kucing hutan, ular dan banyak lagi,” bebernya.

Ancaman karhutla terhadap satwa juga terlihat dalam kasus seekor kukang di Kecamatan Kota Besi.

Kukang tersebut diduga keluar dari habitatnya untuk menghindari kawasan yang terdampak kebakaran. Namun, setelah berpindah ke sekitar permukiman warga, satwa itu diduga tersengat listrik.

Kukang kemudian diamankan aktivis lingkungan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Muriansyah mengatakan BKSDA Pos Sampit saat ini mendapat dukungan dari komunitas lingkungan dan tim Satgas Karhutla dalam menangani satwa yang terdampak kebakaran.

“Saat ini kami banyak menerima bantuan, baik dari kawan-kawan komunitas, juga dari pihak regu atau tim Satgas Karhutla yang bertugas di Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya. (***).

September 23, 2026
Kejar Tayang Hibah Keagamaan Kotim: Miliaran Rupiah Diteken Serentak Menabrak Tenggat

SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga hari sebelum tahun anggaran 2023 ditutup, 41 dokumen hibah Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur tercatat dengan tanggal yang sama: 28 Desember.

Alokasi dana untuk rumah ibadah, kelompok fardhu kifayah, dan lembaga keagamaan ini menyebar dari masjid di Baamang sampai balai basarah Kaharingan di Bukit Santuai, dengan nilai total Rp2.457.000.000.

Tanggal itu jatuh delapan hari setelah batas yang dipasang oleh pemerintah kabupaten. Peraturan Bupati Kotim Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah menetapkan dua batas waktu.

Permohonan pencairan paling lambat 10 Desember. Pencairan surat perintah pencairan dana langsung (SP2D-LS) dibatasi paling lambat 20 Desember pada tahun berkenaan.

Jejak administratif ini terekam dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2023 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lampiran 5.1.13 dokumen itu memuat 323 baris rincian belanja hibah Setda sepanjang 2023.

Realisasinya mencapai Rp34.891.356.600 dari pagu setelah perubahan sebesar Rp41.448.799.600.

Hibah keagamaan Setda inilah yang kini ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kotim. Perkara tersebut selama ini disebut bernilai sekitar Rp40 miliar.

Nilai yang sama melekat pada perkara lain di kabupaten ini. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menangani dugaan korupsi hibah Pemilihan Bupati Kotim 2024 kepada KPU Kotim, dengan tujuh tersangka. Kedua perkara berjalan terpisah.

Maraton Pemeriksaan Fisik

Kepala Kejari Kotim Edwin Ignatius Beslar memastikan penyidikan perkara tidak berhenti meski kursi pimpinan berganti.

Edwin menggantikan Nur Akhirman. Perkara ini sendiri telah naik ke tahap penyidikan pada 2 Oktober 2025.

”Enggak ada yang dihentikan. Sementara berproses terkait dana hibah itu. Kan tetap berproses,” kata Edwin, Rabu (16/9/2026) pekan lalu.

Lamanya penanganan perkara, menurut Edwin, bukan berarti penyidikan mandek. Ia menjelaskan besaran nilai anggaran dan luasnya sebaran penerima membuat pemeriksaan membutuhkan waktu.

”Dana hibah tersebut disalurkan kepada masyarakat dan sejumlah tempat ibadah. Karena penerimanya banyak dan ada kegiatan fisik, pemeriksaannya membutuhkan waktu,” ujarnya.

Proses ini menuntut penelusuran lapangan yang teliti. ”Misalnya, jika ada pekerjaan di Desa A atau Desa B, seluruhnya perlu diperiksa terlebih dahulu,” katanya.

Edwin menyebut terdapat pekerjaan bernilai sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta di sejumlah tempat ibadah maupun organisasi kemasyarakatan. Seluruhnya, kata dia, harus ditelusuri satu per satu.

Gambaran teknis dari Edwin sejalan dengan rincian laporan keuangan. Blok terbesar hibah Setda 2023 berisi 228 baris penerima senilai Rp21.705.170.000.

Sebagian besar mengalir ke rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan: masjid, langgar, musala, gereja dari berbagai denominasi, balai basarah Kaharingan, taman pendidikan Alquran, pondok pesantren, madrasah, dan majelis taklim.

Blok yang sama juga memuat pembayaran untuk sebuah sekolah tinggi ilmu hukum dan satu lembaga bantuan hukum.

Nilainya bervariasi dari Rp10 juta sampai Rp1,85 miliar. Sedikitnya 60 baris berada di rentang Rp100-200 juta, seperti rentang yang disebut Kajari.

Penerima terbesar pada blok ini adalah Gereja di Kelurahan Pasir Putih senilai Rp1.850.000.000, dengan dokumen bertanggal 18 Oktober 2023.

Ketentuan administratif yang menjadi tolok ukur pemeriksaan lapangan ini tertuang dalam aturan daerah.

Perbup 58/2022 mewajibkan permohonan pencairan hibah bagi rumah ibadah dan organisasi keagamaan dilampiri surat rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Kotim.

Permohonan itu juga wajib menyertakan salinan bukti legalitas tempat berdirinya rumah ibadah beserta status tanahnya.

Menabrak Batas Kalender

Perbup 58/2022 mengatur urutan pencairan secara ketat. Pasal 21 menetapkan penyerahan hibah dilakukan setelah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan Pakta Integritas ditandatangani.

Pasal 22 menjadikan NPHD sebagai salah satu lampiran wajib permohonan pencairan. Rangkaian ini ditutup oleh Pasal 48 ayat (2) yang mematok batas: permohonan pencairan paling lambat 10 Desember, dan pencairan SP2D-LS paling lambat 20 Desember.

Penelusuran Kanal Independen atas kolom Berita Acara/NPHD pada blok hibah Setda menemukan 53 baris dokumen bertanggal setelah 10 Desember 2023, dengan nilai Rp4.062.000.000.

Lebih jauh, 45 baris di antaranya bertanggal setelah 20 Desember, senilai Rp2.857.000.000.

Rinciannya memperlihatkan 42 baris pada 28 Desember, yang terdiri atas 41 baris di blok rumah ibadah dan satu di blok lembaga. Dua baris lain bertanggal 29 Desember, dan satu baris bertanggal 22 Desember.

Lampiran tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apakah tanggal yang tercatat merujuk pada NPHD atau berita acara serah terima.

Keduanya sama-sama diatur dalam Perbup. Bila tanggal yang tercatat adalah NPHD, Pasal 21 menempatkan penyerahan dana setelah tanggal itu, yang berarti melewati batas 20 Desember. Bila yang tercatat adalah berita acara serah terima, SP2D-nya bisa saja terbit lebih awal.

Pola waktu pada akhir tahun terlihat lebih luas bila seluruh blok rumah ibadah dihitung. Dari 227 baris yang bertanggal, 188 jatuh pada tiga bulan terakhir: 79 baris pada Oktober, 48 pada November, dan 61 pada Desember.

Hanya 39 baris bertanggal April sampai September. Tidak satu pun bertanggal Januari hingga Maret.

Blok yang sama juga memuat tiga pembayaran berlabel utang tahun anggaran 2022 senilai total Rp455.000.000.

Pembayaran terbesar dialokasikan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sampit senilai Rp400.000.000 yang dicatat tanpa nomor SP2D.

Dua lainnya tercatat untuk sebuah langgar di Desa Jaya Kelapa dan taman pendidikan Alquran di Desa Samuda Besar. Nama terakhir ini termasuk dalam deretan dokumen bertanggal 28 Desember 2023.

Pola administratif yang khas terselip pada tumpukan dokumen 28 Desember itu. Dari 41 baris rumah ibadah yang diteken pada hari tersebut, 29 baris bernilai Rp50 juta ke bawah.

Alokasi ini mengalir ke rumah ibadah dan kelompok kemasyarakatan berskala kecil, mulai dari musala dan langgar sampai satu gereja dan dua balai basarah Kaharingan. Pencairan yang berdesakan di ujung waktu ini tampak kontras dengan pencairan bagi lembaga-lembaga bernilai miliaran rupiah yang sudah lebih dulu rampung pada rentang Maret hingga Agustus.

Impitan Waktu Pelaporan

Pedoman pemberian hibah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25 Perbup 58/2022 menetapkan penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil.

Bagi penerima hibah uang, pertanggungjawaban itu terdiri atas laporan penggunaan hibah, bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dan dokumentasi kegiatan.

Laporan disampaikan kepada bupati melalui perangkat daerah terkait paling lambat 30 hari setelah kegiatan selesai.

Sementara itu, format Pakta Integritas dalam lampiran Perbup hanya memuat batas waktu penyampaian laporan paling lambat tanggal 10 pada tahun anggaran berikutnya, tanpa mencantumkan nama bulan secara eksplisit.

Ketentuan yang menyebut bulan secara jelas baru ditemukan di dua tempat lain: Pasal 44 ayat (5) Perbup yang khusus mengatur bantuan sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mematok penyerahan pertanggungjawaban hibah kepada kepala daerah paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi penerima yang dokumen hibahnya bertanggal 28 Desember 2023, sisa waktu menuju batas 10 Januari menyisakan tiga belas hari.

Terpotong libur pergantian tahun, dalam waktu yang sempit itu mereka harus membelanjakan dana sekaligus merampungkan laporan beserta kelengkapan bukti pengeluarannya.

Konsekuensi keterlambatan ini diatur secara berjenjang. Pasal 27 Perbup memberikan tiga kali peringatan berselang sepuluh hari.

Bila tidak diindahkan, persoalan diserahkan kepada aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Adapun format NPHD dalam lampiran menyebut penyerahan kepada aparat penegak hukum.

Format NPHD dan Pakta Integritas juga secara eksplisit menyatakan penerima yang terlambat melapor tidak akan menerima hibah pada tahun berikutnya.

Aspek pertanggungjawaban inilah yang menjadi salah satu fokus penyidik sejak awal. Perkara ini mencuat setelah ditemukan kejanggalan dalam besaran dana hibah yang diterima sejumlah lembaga keagamaan, terutama terkait proses pengusulan dan laporan pertanggungjawaban.

Sumber terpercaya menyebut penyidik menyoroti sejumlah organisasi penerima hibah bernilai besar yang laporan pertanggungjawabannya dinilai janggal.

Peta Penerima Dana Jumbo

Beralih ke blok kedua hibah Setda 2023, 25 lembaga keagamaan dan kemasyarakatan tercatat menerima total Rp12.640.000.000.

Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah yang kerap disebut dalam pemberitaan, bukan penerima terbesar pada blok ini.

Penerima terbesar adalah Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Kotim, dengan kucuran dana Rp4.500.000.000 melalui dua kali pencairan.

Pencairan pertama senilai Rp1.000.000.000 mengalir melalui SP2D bernomor 0020/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 31 Maret 2023.

Pencairan kedua senilai Rp3.500.000.000 melalui SP2D 0185/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 23 Agustus 2023. Kedua pencairan ini tercatat atas nama H Sutimin SH.

Angka pencairan tersebut melampaui gabungan dua lembaga lainnya. Lembaga Pespawari Kabupaten Kotim, menerima Rp1.700.000.000 melalui SP2D 0076/SP2D-LS/SETDA/2023.

Dokumen bertanggal 10 Mei 2023 ini tercatat atas nama Diana Setiawan, yang sejak 11 September 2026 menjabat Penjabat Sekretaris Daerah Kotim.

Menyusul LPTQ yang menerima Rp1.150.000.000 melalui SP2D 0039/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 17 April 2023 atas nama Fajrurrahman, mantan Sekda Kotim.

Kolom lampiran pada dokumen memperlihatkan bahwa nama-nama tersebut tercatat sebagai penanggung jawab lembaga, bukan penerima pribadi.

Penerima besar berikutnya secara berturut-turut adalah Panitia Safari Keagamaan (Rp800.000.000), Lembaga Seni dan Qasidah (Rp700.000.000), Muhammadiyah Kabupaten Kotim (Rp650.000.000), Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (Rp600.000.000), dan Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat (Rp550.000.000).

Kanal Independen mengirimkan permintaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Sutimin, Diana Setiawan, dan Fajrurrahman pada Senin (21/9/2026).

Diana membalas singkat bahwa dirinya sedang rapat, dan hingga naskah ini disusun, belum ada keterangan lanjutan.

Pesan kepada Sutimin telah dibaca, tetapi belum berbalas. Pesan kepada Fajrurrahman berstatus terkirim dan belum berbalas.

Hingga naskah ini disusun, belum ada tersangka yang ditetapkan. Seluruh pihak yang telah diperiksa penyidik masih berstatus sebagai saksi.

Lompatan Pagu di Tengah Jalan

Laporan keuangan yang diaudit turut merekam lonjakan anggaran hibah Kotim pada 2023.

Tabel Perubahan Belanja Daerah mencatat kenaikan pagu belanja hibah dari Rp74.439.760.800 menjadi Rp121.221.444.458.

Penambahan sebesar Rp46.781.683.658 ini menjadikan belanja hibah sebagai pos dengan penambahan pagu terbesar kedua di seluruh Belanja Operasi 2023, setelah Belanja Subsidi.

Pos tersebut mencakup seluruh hibah daerah, termasuk hibah Pilkada Rp16 miliar kepada KPU Kotim yang perjanjiannya diteken 30 Oktober 2023.

Catatan atas Laporan Keuangan tidak merinci bagian mana dari penambahan itu yang dialokasikan ke Setda.

Dokumen juga tidak memuat penjelasan spesifik, hanya menyebut latar umum evaluasi pelaksanaan anggaran sampai Triwulan II serta penyesuaian belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Satu tahun berselang, realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia turun menjadi Rp48.423.239.115,88 pada 2024 dari angka Rp90.963.122.255 di tahun sebelumnya.

Namun secara keseluruhan, total realisasi belanja hibah pada 2024 meningkat menjadi Rp119,65 miliar dari Rp112,81 miliar.

Anomali Lembar Kosong 2024

Penyidikan kejaksaan mencakup tahun anggaran 2023 dan 2024, menelusuri proses sejak tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban.

Catatan atas Laporan Keuangan audited 2024 mencatat belanja hibah Setda sebesar Rp21.985.167.332, turun sekitar 37 persen dari tahun sebelumnya.

Blok rumah ibadah dan kelompok kemasyarakatan menyusut dari 228 menjadi 118 baris senilai Rp10.771.450.000. Kelompok lembaga keagamaan pemilik Surat Keterangan Terdaftar berisi 22 baris senilai Rp9.287.433.652.

Perbedaan paling mencolok terlihat bila menyandingkan pencatatan data antara dua tahun anggaran Setda yang sedang diusut.

Pada 2023, hampir setiap baris hibah uang Setda dilengkapi nomor SP2D dan tanggal dokumen Berita Acara/NPHD. Namun pada 2024, kolom SP2D untuk seluruh baris hibah Setda dibiarkan kosong.

Kekosongan serupa juga membentang pada blok Dinas Sosial, Bapenda, dan sebagian blok Dinas Cipta Karya.

Sebagai konteks, instansi lain seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengisinya lengkap dengan nomor dan tanggal, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan DP3AP2KB mencantumkan nomor SP2D.

Pada kelompok lembaga Setda 2024, kolom penyampaian laporan pertanggungjawaban hanya terisi nomor berformat 400/xxx/KESRA/2024 tanpa tanggal pelaporan. Pada blok rumah ibadah, kolom tersebut tidak terisi sama sekali.

Bagian ini kontras dengan rincian pelaporan di bagian lain dokumen yang sama. Catatan atas Laporan Keuangan 2024 merinci dengan jelas status laporan hibah untuk KPU, Bawaslu, Kodim, Polres, dan Subdenpom, lengkap dengan nilai nominal yang belum dipertanggungjawabkan.

Dokumen 2024 juga mencantumkan secara utuh nomor dan tanggal Keputusan Bupati untuk bantuan sosial Dinas Sosial.

Pasal 19 Perbup 58/2022 mengatur bahwa hibah bagi rumah ibadah dan organisasi keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Namun, nomor penetapan untuk penerima hibah keagamaan Setda justru tidak tercantum dalam catatan laporan tersebut.

Pola Kucuran Berturut-turut

Berdasarkan Pasal 6 Perbup 58/2022, hibah dilarang diberikan terus menerus setiap tahun anggaran.

Aturan ini memuat empat pengecualian: hibah kepada pemerintah pusat, badan dan lembaga yang ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, partai politik, dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Praktiknya, rincian dokumen dua tahun memperlihatkan sejumlah lembaga menerima hibah Setda berturut-turut.

Tiga di antaranya menyerap gabungan dana Rp11,45 miliar. PHBI menerima Rp4,5 miliar (2023) lalu Rp1,25 miliar (2024). Pesparawi mendapat Rp1,7 miliar lalu disusul Rp2,35 miliar pada tahun saat Pesparawi ke-17 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dibuka di Pulang Pisau pada 29 Juni 2024. Sementara Panitia Safari Keagamaan menerima Rp800 juta lalu diikuti Rp850 juta.

Sedikitnya sepuluh lembaga lain juga tercatat berulang di kedua tahun, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, BKPRMI, BAZNAS, dan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan.

Terdapat satu baris pada 2024 senilai Rp1.772.433.652 yang hanya ditulis sebagai “Lembaga Pengembangan”, tanpa rincian nama organisasi secara pasti.

Dua lembaga yang paling sering disebut dalam perkara ini berstatus ditetapkan oleh pemerintah. LPTQ dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan 7 Mei 1977.

Sementara lembaga Pesparawi tingkat kabupaten dikukuhkan melalui Keputusan Bupati, sebagaimana dicantumkan dalam laman Pesparawi Kotim.

Untuk PHBI dan Panitia Safari Keagamaan, Kanal Independen belum memperoleh dokumen penetapannya.

Catatan atas Laporan Keuangan juga tidak mencantumkan kapan laporan pertanggungjawaban 2023 dari lembaga-lembaga penerima berulang ini diterima oleh daerah.

Uji Konstruksi dan Imbas Hukum

Pemeriksaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sendiri oleh penyidik kejaksaan. Edwin menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng ahli. ”Kami juga menggandeng ahli karena kami bukan ahli konstruksi,” ujarnya.

Dia memastikan tahapan pembuktian ini terus berjalan. “Jadi, penanganan dana hibah ini masih terus berproses. Tidak benar jika disebut dihentikan ataupun mandek,” katanya.

Belum tuntasnya proses pembuktian, urai Edwin, berdampak langsung pada kehati-hatian pemerintah daerah. Penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan menjadi tertunda akibat belum adanya kepastian hukum.

”Kami juga perlu memberikan kepastian hukum, sebab dampak kasus ini membuat penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan tertunda,” ujarnya.

”Pemerintah daerah khawatir untuk kembali mengucurkan bantuan,” tambahnya.

Edwin mengimbau semua pihak agar bersabar mengikuti jalannya proses hukum. Untuk persoalan penetapan tersangka, kecukupan alat bukti menjadi pijakan tunggal penentuan arah perkara.

”Setiap perkara harus memiliki kepastian, apakah bukti yang ada cukup untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan dan persidangan atau tidak,” katanya.

”Perkara-perkara yang sudah berada di kantor ini (Kejari Kotim, Red) akan kami selesaikan terlebih dahulu agar ada kepastian hukum,” tegas Edwin di bagian lain keterangannya.

Penyidikan perkara hibah keagamaan Kotim telah berjalan hampir dua belas bulan. Sedikitnya 250 saksi telah dimintai keterangan, meliputi pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah, unsur Sekretariat Daerah, serta pimpinan lembaga penerima.

Sebagian obyek penelusuran yang memakan waktu itu sejatinya telah terbuka dalam laporan keuangan yang diaudit.

Untuk 2023, hampir setiap baris hibah uang Setda termuat secara lengkap dengan rincian nomor SP2D, tanggal dokumen Berita Acara/NPHD, nama penanggung jawab, dan nilai realisasi. Memasuki tahun kedua yang diusut, 2024, lembar pencairannya kosong. (hgn/ign)

September 23, 2026
Dikeroyok Asap dan Air Asin, Warga Kotim Terancam ISPA dan Lonjakan Diare

SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kemarau panjang yang disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Dampak buruknya kian terasa nyata ketika masyarakat dihadapkan pada dua ancaman sekaligus: paparan racun asap karhutla di udara dan keterbatasan pasokan air bersih yang kini mulai terasa asin akibat intrusi air laut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Nugroho Kuncoro Yudho, mengonfirmasi bahwa berdasarkan data dari 21 puskesmas, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada minggu ke-37 September 2026 masih berada di angka yang tinggi, yakni mencapai 685 kasus.

Meskipun angka ini turun 10,6 persen atau berkurang 81 kasus dibanding minggu ke-35 yang mencatat 766 kasus dan minggu ke-36 sebanyak 745 kasus, Dinkes Kotim menegaskan persoalan racun udara belum mereda.

Kasus ISPA tertinggi pada minggu ke-37 tercatat di Puskesmas Ketapang 1 sebanyak 165 kasus, disusul Puskesmas Parenggean 1 sebanyak 81 kasus, dan Puskesmas Baamang 2 sebanyak 76 kasus.

Di tengah tren ISPA yang masih mengancam, kasus diare justru bergerak naik cukup drastis akibat keterbatasan air bersih. Data 21 puskesmas mencatat kasus diare melonjak menjadi 311 kasus pada minggu ke-37, atau naik 16 persen dengan penambahan 43 kasus dibandingkan minggu ke-36 yang mencatat 268 kasus.

Puskesmas Ketapang 1 menyumbang kasus diare terbanyak yakni 89 kasus, diikuti Puskesmas Cempaka Mulia di Kecamatan Cempaga sebanyak 64 kasus, serta Ketapang 2 sebanyak 21 kasus.

Peningkatan kasus diare ini berkolerasi langsung dengan memburuknya kualitas air minum akibat intrusi air laut ke jaringan PDAM di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan.

Dinkes Kotim melarang keras warga di wilayah tersebut menggunakan air kran untuk memasak atau minum, serta menyarankan penggunaan air galon atau air isi ulang yang terjamin kualitasnya.

“Kasus diare memang cenderung meningkat karena ketersediaan air bersih makin terbatas akibat kemarau panjang. Untuk masyarakat di Ketapang, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan, kami minta sementara jangan menggunakan air PDAM untuk minum dan memasak karena peningkatan salinitas,” imbau Nugroho, Selasa (22/9/2026).

Kombinasi 685 kasus ISPA dan lonjakan 311 kasus diare membuktikan bahwa Kotim sedang berada dalam krisis kesehatan darurat akibat bencana ganda (compound disasters). Udara yang terpolusi racun asap dan air kran yang terasa asin memaksa masyarakat menengah ke bawah menanggung beban ganda: harus membeli masker perlindungan dan merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air galon kemasan demi bertahan hidup.

Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya didesak tidak hanya merilis imbauan larangan minum air kran, tetapi wajib menggerakkan armada tangki air bersih gratis secara masif ke kawasan padat penduduk seperti Cempaga, Ketapang, dan Mentaya Hilir. Selain itu, Dinkes Kotim harus memastikan ketersediaan stok obat ISPA, oralit, serta cairan rehidrasi di 21 puskesmas tercukupi dan menggratiskan biaya pengobatan bagi warga terdampak bencana asap dan air asin. (***)

September 22, 2026
Dua Kali Memastikan Kematian Sang Istri: Dua Tahun Memalsukan Kehidupan Selebgram

PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Tali putih itu berhenti menjerat leher sang istri. Begitu tubuh perempuan tersebut ambruk ke lantai dapur, JP tidak langsung pergi.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Palangka Raya, pria itu justru memeriksa napas dan nadi korban.

Dia menempelkan telapak tangan kanan ke dada kiri SS guna mencari sisa detak jantung.

Lantaran dua pemeriksaan itu seolah belum cukup meyakinkan, JP memegang kepala perempuan yang ia nikahi empat tahun sebelumnya itu, lantas membenturkannya ke lantai sekeras mungkin.

Darah mengucur dari hidung sebelah kanan korban. Bukannya berhenti, JP menarik bangku kayu pendek ke bawah kepala perempuan itu, kemudian membenturkannya sekali lagi ke permukaan kayu.

Begitu darah kembali memercik, barulah ia melepaskan tali tambang tersebut dan membiarkannya tergeletak di lantai.

Merujuk urutan dakwaan, JP baru merasa yakin istrinya telah mati setelah rentetan tindakan itu.

Rangkaian peristiwa ini merupakan inti dari berkas perkara Nomor PDM-71/PLK/Eoh/08/2026 yang kini bergulir di PN Palangka Raya.

Jaksa menguraikan tindakan yang diperiksa, diverifikasi, dan diulang sampai pelaku benar-benar yakin, jauh dari sekadar imbas emosi sesaat.

Mobil-mobilan, Tali Jemuran, dan Umpatan

JP, pria kelahiran Sampit 23 Juli 1990 yang berprofesi sebagai fotografer sejak 2009, menikahi SS pada 28 Oktober 2019.

SS sendiri dikenal luas di Sampit dan Palangka Raya. Sejak 2023, pasangan tersebut bermukim sekaligus mengelola kantin di kawasan Kolam Pancing Galatama Dohong, Jalan Soekarno silang Jalan Putra Borneo, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya. Keduanya dikaruniai satu anak laki-laki.

Petaka bermula pada Senin, 26 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Dakwaan menyebutkan pertengkaran pecah akibat pinjaman online yang diambil SS tanpa sepengetahuan suaminya.

Selama dua jam penuh, JP bermain mobil-mobilan bersama anak mereka yang saat itu berusia tiga tahun, sementara SS terus mengomel sambil mencuci piring di dapur.

Sekitar pukul 16.00 WIB, tepat ketika JP masih menemani anaknya bermain, ia mendengar SS melontarkan umpatan. Hal itu langsung memantik amarah terdakwa memuncak.

Pria itu mengambil tali tambang putih sepanjang sekitar tiga meter dari atas lemari etalase, yang semula difungsikan untuk jemuran pakaian.

Ia mendekati SS dari belakang, melilitkan tali ke leher istrinya sekali jerat, memutarnya sekali lagi, lalu menariknya dengan kuat hingga korban jatuh telentang.

Usai dua kali memastikan kematian, JP sempat mendudukkan tubuh SS lantaran panik dan gelisah.

Dia menggendong jenazah istrinya di punggung sambil memegangi kedua tangan korban untuk dibawa keluar melalui pintu dapur.

Baru satu langkah berjalan, kakinya terpeleset. Kepala SS membentur tiang pintu hingga darah kembali menetes dari hidung dan mulutnya.

JP segera menyeka noda darah itu menggunakan kain lap abu-abu, lalu kembali mengangkat tubuh korban menuju semak-semak di belakang kantin.

Menemukan parit kecil berjarak dua meter, ia menurunkan jasad tersebut. Pelaku lantas menyeret tubuh istrinya dengan menarik kedua tangan korban sejauh 30 meter melewati parit, membiarkannya telentang begitu saja dengan posisi kepala menghadap utara.

Tali tambang pembawa maut itu ia bawa naik motor dan buang ke parit besar di persimpangan Jalan Putra Borneo dan Jalan Soekarno.

Hari itu juga, kantin beroperasi kembali seperti biasa. Keesokan harinya, sekitar pukul 14.00 WIB, JP membakar kain lap berlumur darah di atas tumpukan sampah halaman kolam pancing.

Menyamar Dua Tahun di Dunia Maya

Menurut dakwaan, fase pascakejadian menambah dimensi manipulasi pada kasus ini. Kepada keluarga besar, JP merangkai cerita bahwa SS telah kabur dari rumah tanpa jejak.

Ketika adik SS, PR, mencoba menghubungi akun Instagram kakaknya, sebuah pesan masuk menyatakan bahwa SS baik-baik saja.

Berdasarkan dakwaan, JP adalah sosok di balik balasan tersebut. Ia menggunakan ponsel milik jasad yang ia tinggalkan di semak belakang kantin demi meredam kecurigaan keluarga soal keberadaan sang istri.

Ilusi itu bertahan genap dua tahun. JP tetap menjalankan bisnis kantin harian, membesarkan anak mereka, dan sesekali berpura-pura menjadi sang istri di dunia maya setiap kali pertanyaan dari keluarga mulai mengeras.

Kebohongan akhirnya runtuh pada Selasa, 28 April 2026. Ibu kandung SS, bersama PR datang dari Sampit menemui JP di Palangka Raya guna mendesak pengakuan jujur.

Esok paginya, Rabu 29 April 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, JP menyerah, mengakui pembunuhan tersebut, dan menunjukkan lokasi pembuangan jasad.

Tim pencari yang menyisir area pada pukul 12.30 WIB menemukan tulang belulang tak utuh beserta sisa pakaian terakhir korban.

Sampel tulang tibia itu dianalisis oleh Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri melalui dokumen yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium DNA, Mahyudin.

Hasil pengujian mencocokkan sampel dengan darah YA, memastikan tulang tersebut secara genetik adalah SS.

Pihak berwajib langsung menahan JP usai pengakuan tersebut. Ia menjalani penahanan berjenjang, mulai dari wewenang penyidik hingga dua kali masa perpanjangan oleh Ketua PN, sebelum berkasnya berlabuh ke meja penuntut umum pada akhir Agustus 2026.

Pertaruhan Dakwaan dan Asas Hukum

Terdapat pertaruhan hukum tak kasat mata di balik persidangan ini. Jaksa Penuntut Umum Rahmi Amalia merumuskan dua dakwaan alternatif bertanda “Atau”.

Format ini berarti majelis hakim hanya akan memilih satu jeratan pasal yang paling terbukti dalam fakta persidangan, tanpa menjatuhkan keduanya sekaligus.

Dakwaan Pertama menggunakan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Aturan ini menyasar kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, berbekal ancaman maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp45 juta.

Dakwaan Kedua menjerat JP lewat Pasal 458 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Ketentuan ayat (1) mematok hukuman maksimal 15 tahun untuk pembunuhan umum, sedangkan ayat (2) menggariskan pemberatan khusus jika korban adalah keluarga inti, termasuk istri.

Merujuk status SS sebagai istri sah JP, ancaman pidana berpotensi merangkak naik sepertiga menjadi 20 tahun penjara.

Perbedaan dua pasal ini memuat filosofi penindakan yang bertolak belakang. Satu konstruksi dakwaan memposisikan JP sebagai pelaku KDRT berujung maut, sementara dakwaan lain mengurungnya sebagai pembunuh yang hukumannya sengaja diperberat akibat status korban.

Ada satu lapisan fakta yang kelak berpotensi memicu debat persidangan. Peristiwa pembunuhan ini jatuh pada 26 Februari 2024, masa ketika KUHP lama warisan kolonial masih berlaku murni.

KUHP baru (UU 1/2023) secara resmi baru diimplementasikan pada 2 Januari 2026, nyaris dua tahun usai peristiwa itu terjadi.

Hukum pidana Indonesia berpijak teguh pada asas lex favor reo. Asas ini, yang juga termaktub secara spesifik melalui Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Nasional (UU 1/2023), menetapkan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan usai sebuah tindak pidana terjadi, maka regulasi yang paling menguntungkan terdakwalah yang harus diadopsi.

KUHP lama melalui Pasal 338 mematok hukuman pembunuhan dengan pidana maksimal 15 tahun rata, tanpa klausul pemberatan khusus bagi pasangan.

Penerapan Pasal 458 ayat (2) KUHP baru dalam dakwaan JPU mengusung risiko menghukum JP lebih berat ketimbang payung hukum yang eksis saat kejahatan itu bergulir.

Bocah Tujuh Tahun

Sesaat sebelum tali jemuran itu diambil, anak semata wayang JP dan SS yang masih berusia tiga tahun asyik bermain mobil-mobilan bersama ayahnya.

Dakwaan merekam detail kontras tersebut. JP masih meladeni anaknya bermain di kantin yang sama, persis sebelum amarahnya meledak.

Bocah laki-laki itu kini berusia tujuh tahun. Selama dua tahun terakhir, ia tumbuh dan diasuh oleh satu-satunya orang tua yang ia tahu keberadaannya.

Sementara itu, sang ayah rutin menjalankan hari. Membuka kantin, sesekali membalas pesan atas nama ibunya, dan menutupi rahasia kelam yang baru tamat akibat penolakan sang nenek untuk berhenti bertanya. (ign)

September 22, 2026
Udara Beracun dan Anggaran Miliaran yang Kurang: Mengapa Kotim Sulit Menembus Status Bencana Nasional?

SAMPIT, kanalindependen.id – Matahari sore berubah warna menjadi oranye di langit Sampit, Sabtu (19/9). Jelaga dan sisa pembakaran lahan perlahan menyusup masuk rumah warga di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Abu yang mengotori lantai dan menempel lekat pada pakaian yang dijemur itu dialami sepanjang mengganasnya karhutla dalam beberapa pekan terakhir.

Bagi warga yang beraktivitas di luar rumah, abu bercampur asap langsung memicu rasa perih di mata.

Realita lapangan yang menyesakkan ini memicu reaksi tajam dari gedung wakil rakyat. Ketua DPRD Kotim Rimbun mendesak pemerintah pusat menetapkan rentetan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana darurat nasional, Senin (21/9/2026).

”Status tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga didukung anggaran sebagaimana kita bisa menghadapi karhutla ini secepatnya,” katanya.

Gugatan Rimbun bukan reaksi dadakan. Rasa frustrasinya sudah menumpuk melihat lambatnya mesin birokrasi merespons kobaran api.

Lima hari sebelumnya, ia secara terbuka meminta operasi water bombing BNPB pusat dan provinsi diarahkan penuh ke wilayahnya.

”Kalau berbicara menunggu ini kita agak kesal juga karena titik-titik api yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur ini sangat besar dan titiknya banyak,” katanya kepada awak media, Rabu (16/9/2026).

Melampaui Ambang Batas Alat Ukur

Catatan instansi resmi merekam jejak udara mematikan yang diprotes Rimbun. Pantauan ISPUnet Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim pada Senin (21/9) pukul 05.00 WIB menampilkan kategori berbahaya dengan parameter kritis PM10 bertengger di angka 489.

Level ini sebenarnya sudah sedikit mereda dibandingkan krisis sepekan sebelumnya.

Pada 10 September, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kotim meledak hingga menyentuh angka 1.111.

Konsentrasi ini jauh meninggalkan daerah lain seperti Kubu Raya Kapuas (522), Gunung Mas (391), dan Katingan (389).

Skala “berbahaya” pada ISPU resmi bermula dari angka 300, dan secara teoretis batas ukurnya berhenti di 500.

Angka 1.111 menjadi bukti bahwa polusi di Kotim telah menjebol batas maksimal skala normalnya sendiri.

Melihat anomali tersebut, DLH Kotim mengimbau warga membatasi aktivitas di luar rumah. Selain itu, menggunakan masker apabila terpaksa harus keluar ruangan.

Pada 7 September, hari yang dicatat relatif lebih bersih dibanding hari-hari sebelumnya, konsentrasi PM2,5 di Sampit tetap tercatat pada 280 mikrogram per meter kubik.

Angka ini hampir 19 kali lipat lebih tinggi dari baku mutu harian Badan Kesehatan Dunia (WHO) di level 15 mikrogram per meter kubik.

Lembaga riset Berkeley Earth memiliki rumus kasar untuk kondisi tersebut. Paparan PM2,5 sebesar 22 mikrogram per meter kubik selama 24 jam kurang lebih setara menghirup satu batang rokok.

Artinya, konsentrasi di Sampit pada hari itu setara dengan mengisap 12 hingga 13 batang rokok sehari, dihirup tanpa filter oleh setiap warga yang beraktivitas di luar rumah.

Delapan hari berselang dari puncak krisis, atau pada 18 September, ISPU masih bertahan di posisi 763, diiringi jarak pandang yang anjlok drastis menyisakan jarak sekitar 100 meter.

Hantaman kabut asap langsung memukul sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 151 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla menyebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi hingga pertengahan September.

Kotim hingga Murung Raya disematkan status kualitas udara hitam, label terburuk dari kementerian tersebut.

Pada tingkat lokal, Dinas Kesehatan Kalteng mendata 79.081 kasus ISPA hingga 8 September, dengan 6.734 kasus tercatat hanya dalam satu pekan terakhir bulan Agustus.

Taruhan Nyawa dan Keringnya Kantong Daerah

Ledakan jumlah pasien berjalan lurus dengan masifnya lahan yang hangus terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim membukukan 1.027 kejadian karhutla yang melahap lebih dari 1.871 hektare area sejak Januari hingga 20 September.

Rentetan api memproduksi akumulasi 28.552 hotspot, melonjak ekstrem sekitar 63 kali lipat ketimbang total hotspot sepanjang 2025 yang hanya mencatat 453 titik.

Berdasarkan data sehari sebelumnya (19/9), Kecamatan Seranau tercatat sebagai wilayah paling parah, dengan area terbakar mencapai 703,5 hektare atau sekitar 38 persen dari total kerusakan wilayah Kotim.

”Karhutla di Kotim masih terus terjadi, belum ada tanda-tanda akan mereda,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti, Sabtu (19/9/2026), seraya mencatat 12 insiden baru yang muncul hanya dalam rentang waktu 24 jam.

Merespons api yang belum takluk, Pemkab Kotim memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan sejak 14 September hingga 30 September.

Lahan gambut bekas terbakar masih mengepulkan asap tebal. Di tengah kepungan krisis itu, Bupati Kotim Halikinnor mengakui pasukannya mulai kehabisan amunisi, terutama pasokan air.

”Sumber-sumber air di sekitar lokasi kebakaran saat ini mulai mengering total, serta jarak titik api di pelosok cukup jauh dari jangkauan darat. Proses pemadaman membutuhkan pengerahan personel, sarana, dan prasarana yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Benturan di lapangan bukan sebatas masalah logistik. Tiga relawan gugur sepanjang Agustus dalam kaitan langsung dengan tugas lapangan.

Anto dari Kotim dan Ahmadin dari Kotawaringin Barat meninggal dunia akibat sesak napas pascabertugas, sedangkan Akhmad Rizani dari Palangka Raya meninggal akibat kelelahan menangani karhutla.

Namun, upaya mendatangkan bantuan alat berat dan personel terkendala kas daerah. Rimbun menyebutkan pemerintah daerah saat ini telah mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar, yang dicairkan bertahap melalui dua kali penarikan, masing-masing senilai Rp1,5 miliar. Rencana penambahan Rp2 miliar baru disiapkan melalui perubahan APBD 2026.

Meski ia mendengar informasi soal bantuan dana dari pusat sebesar Rp15 miliar untuk Kotim, Rimbun mengakui belum ada kejelasan soal transfer dana tersebut ke daerah. Ia menilai angka bantuan itu pun tetap tidak akan memadai.

”Kalau kita lihat bencana yang ada saat ini, dana BTT itu tidak cukup. Bahkan, Rp15 miliar pun tidak cukup,” sebutnya.

Persoalan itu diperparah kebijakan pemotongan anggaran yang berlaku di semua tingkat pemerintahan.

”Kami di pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi ada efisiensi. Ini menjadi kendala karena kebijakan yang kita sepakati dan rencanakan ujung-ujungnya berkaitan dengan anggaran,” katanya.

Mimpi buruk berlipat ganda karena kekeringan kini memutus pasokan air bersih di sejumlah wilayah.

”PR kita sekarang bertambah, yaitu bagaimana memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air akibat dampak kekeringan ini. Semuanya terus kita upayakan,” tuturnya.

Menurut Rimbun, penaikan status menjadi bencana nasional bukan sebatas simbol politik, melainkan kunci masuk untuk mencairkan sumber pembiayaan.

”Perbedaannya pada penggunaan dan sumber anggaran. Kalau statusnya bencana nasional, maka anggaran wajib dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah yang terkena bencana melalui APBN,” jelasnya.

Efek berantai kabut asap sudah menembus sektor transportasi udara di Kotim. Dampaknya bahkan berembus melintasi batas negara, dirasakan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

”Karhutla bukannya berkurang, tetapi malah bertambah. Kabut asap ini sudah menjadi kendala, baik bagi transportasi darat, air sampai udara, semuanya terganggu. Aktivitas masyarakat juga terganggu dan kesehatan ikut terdampak,” ujarnya.

Tembok Sejarah dan Anomali Anggaran

Penetapan status bencana nasional bersandar pada lima indikator Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, luas wilayah terdampak, dan efek sosial ekonomi.

Merujuk hitungan lembaga riset CELIOS, kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla nasional sepanjang Januari-Agustus 2026 ditaksir berkisar Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Angka ini sejalan dengan lonjakan kejadian karhutla nasional sebesar 366 persen pada periode Januari-Juni 2026 jika dibandingkan rentang waktu yang sama tahun 2025.

Akan tetapi, preseden politik justru menutup jalan tersebut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pernah menegaskan, sepanjang sejarah Indonesia baru dua peristiwa yang resmi berstatus bencana nasional: tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19.

Bahkan tragedi karhutla raksasa tahun 2015 tetap bertitel bencana daerah berbekal dukungan pusat, meski skalanya jauh lebih dahsyat.

Insiden 2015 mencakup 2,61 juta hektare lahan hangus terbakar, kerugian menembus USD16,1 miliar atau setara Rp221 triliun versi Kepala BNPB saat itu Doni Monardo.

Angka yang setara 1,9 persen produk domestik bruto dan dua kali lipat biaya rekonstruksi pascatsunami Aceh.

Bencana tersebut berdampak pada 28 juta jiwa, menewaskan 19 orang langsung, serta memunculkan hampir 500 ribu kasus ISPA.

Pola yang sama berulang. Banjir dan longsor Sumatera akhir 2025 yang menewaskan 974 jiwa serta merenggut 298 korban hilang per awal Desember tetap tidak dinaikkan menjadi bencana nasional.

”Kami monitor terus. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” kata Presiden Prabowo Subianto saat itu.

BNPB menegaskan ulang sikap penolakan itu akhir Agustus lalu. “Yang terpenting adalah kebutuhan di lapangan segera dipenuhi dan sumber daya yang diperlukan segera digerakkan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.

Ironinya, argumen bahwa pusat siap mendukung penuh terasa kontras jika melihat alokasi anggarannya.

Di tengah melonjaknya karhutla nasional, anggaran operasional BNPB justru dipangkas tahun ini menjadi Rp491 miliar, turun sekitar 76 persen ketimbang Rp2,01 triliun pada tahun sebelumnya.

Pemangkasan ini terjadi saat kondisi fiskal negara secara umum dinyatakan aman. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN per akhir Agustus 2026 berada di angka Rp240,1 triliun atau 0,93 persen produk domestik bruto, dengan keseimbangan primer masih surplus Rp154 triliun.

Proyeksi defisit akhir tahun sekitar 2,85 persen produk domestik bruto pun tetap berada di bawah batas 3 persen yang diatur undang-undang.

”Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali. Ini artinya, memang perjalanan APBN relatif on-track,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara, 18 September lalu.

Soal pendanaan darurat, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan status bencana bukan penghalang.

”Untuk operasional bencana, apa pun yang dibutuhkan di lapangan, kita kerja dulu dan seluruhnya didukung penuh oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan,” katanya, seperti dikutip dalam pemberitaan media.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengumumkan pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dukungan Rp760 miliar untuk penanganan karhutla ke tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota per 16 September.

Namun, rentetan angka besar dari Jakarta ini tidak serta-merta menjawab kebutuhan air dan selang pemadam di lapangan Kotim, atau kejelasan dana Rp15 miliar yang disinggung Rimbun.

Di ujung jalan, absennya alokasi anggaran kebencanaan yang memadai dari awal memaksa daerah, relawan, dan warga menanggung pekatnya imbas dari rentetan kebijakan efisiensi.

”Kami berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat sehingga penanganan karhutla, dampak kabut asap, kekeringan serta kebutuhan dasar masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur,” kata Rimbun menutup desakannya. (ign)

September 22, 2026
Misteri Bekantan Mati di Ujung Pandaran: BKSDA Buka Suara, Penyebabnya Masih Gelap

SAMPIT , Kanalindependen.id – Kematian seekor bekantan (Nasalis larvatus) di kawasan wisata Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyisakan teka-teki besar. Satwa endemik Kalimantan yang dilindungi undang-undang tersebut ditemukan mati membusuk, sementara penyebab pasti hilangnya nyawa satwa tersebut hingga kini masih gelap.

Informasi kematian satwa berhidung panjang ini mencuat setelah rekaman video bangkai bekantan beredar luas di media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Pos Sampit bergerak menelusuri laporan tersebut sejak Senin (21/9/2026).

Bangkai bekantan pertama kali ditemukan pada Minggu (20/9/2026) sore oleh Indra, petugas penjaga kawasan wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim. Saat ditemukan, kondisi bangkai sudah tidak segar, mengalami pembusukan tingkat lanjut, berbelatung, serta mengeluarkan bau menyengat.

Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, menjelaskan bahwa lantaran bangkai telah dikuburkan oleh petugas di lokasi dan pemeriksaan awal hanya bersandar pada dokumentasi video, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas.

“Dari video yang kami periksa, tidak terlihat luka akibat jerat ataupun bekas benda tajam. Kondisinya memang sudah membusuk ketika ditemukan. Untuk penyebab kematiannya masih belum bisa kami pastikan, apakah karena faktor alam, sakit, atau hal lainnya,” ungkap Muriansyah, Selasa (22/9/2026).

Fakta lain terungkap saat BKSDA mencocokkan fisik bangkai dengan rekaman video bekantan yang beberapa pekan terakhir kerap muncul menyapa pengunjung di objek wisata Ujung Pandaran. Hasil identifikasi memastikan bahwa bekantan yang mati merupakan individu yang berbeda.

Perbedaan fisik terlihat mencolok pada ukuran tubuh dan bentuk hidung, di mana individu yang kerap terekam sebelumnya memiliki postur tubuh jauh lebih besar serta hidung yang lebih panjang. Temuan ini sekaligus menepis spekulasi publik bahwa bekantan langganan pengunjung Ujung Pandaran tersebut telah tewas.

BKSDA Sampit mengimbau pengelola kawasan wisata dan pengunjung untuk tidak memberikan makanan (feeding) kepada satwa liar yang muncul di area pantai. Praktik pemberian makan dikhawatirkan mengubah perilaku alami satwa, memicu ketergantungan pada manusia, serta meningkatkan risiko penularan penyakit (zoonosis) maupun konflik interaksi.

Kematian bekantan di Ujung Pandaran—terlepas dari belum pastinya pemicu utama—menjadi peringatan keras atas rentannya interaksi antara aktivitas pariwisata massal dan habitat alami satwa liar. Terlebih di tengah situasi karhutla Kotim yang merusak vegetasi pesisir Teluk Sampit, perubahan perilaku satwa dan ancaman gangguan lingkungan wajib diantisipasi dengan penanganan konservasi yang terukur.

BKSDA Sampit diharapkan bisa berkonsultasi dengan dokter hewan guna mengetahui kepastian pemicu kematian.

Di sisi lain, pengelola wisata Ujung Pandaran wajib memasang papan larangan memberi makan satwa serta menyiagakan petugas pengawas guna mencegah potensi konflik manusia dan satwa liar.(***)

September 22, 2026
Hotspot Kotim Tembus 1.663 Titik, Bagendang Tengah Kembali Jadi Titik Terpanas

SAMPIT, Kanalindependen.id – Eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Data pemantauan satelit BMKG per Selasa (22/9/2026) pukul 16.00 WIB mendeteksi 1.663 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Kotim dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU) kembali menjadi episentrum kebakaran terparah dengan menyumbang 667 titik panas, atau sekitar 40 persen dari total hotspot kabupaten.

Desa Bagendang Tengah di Kecamatan MHU menjadi lokasi paling membara di Kotim dengan akumulasi 564 titik panas. Angka ini melonjak tajam dibanding desa-desa terdampak lainnya di sepanjang aliran Sungai Mentaya.

“Mentaya Hilir Utara menyumbang 667 titik panas dengan konsentrasi tertinggi berada di Desa Bagendang Tengah sebanyak 564 titik. Secara keseluruhan di Kotim, pemantauan satelit NOAA-20 dan SNPP mencatat 1.663 hotspot, di mana 61 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi minimal 80 persen,” rilis Stasiun Meteorologi BMKG Kotim, Selasa (22/9/2026).

Sebaran hotspot di wilayah lain mencatat Kecamatan Pulau Hanaut dengan 315 titik (terbanyak di Desa Bantian 103 titik), Baamang 151 titik (terbanyak di Kelurahan Baamang Hulu 122 titik), serta Teluk Sampit 129 titik (terbanyak di Desa Lampuyang 94 titik).

Selanjutnya, Mentawa Baru Ketapang mencatat 81 titik, Mentaya Hulu 71 titik, Seranau 65 titik, Kota Besi 62 titik, dan Bukit Santuai 36 titik.

Kecamatan lainnya juga menyumbang titik panas, antara lain Telaga Antang 24 titik, Mentaya Hilir Selatan 21 titik, Parenggean 15 titik, Telawang 13 titik, Tualan Hulu 7 titik, Cempaga Hulu 5 titik, dan Antang Kalang 1 titik. Dari total 1.663 titik panas tersebut, 1.567 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah (30–79 persen) , 61 titik berkepercayaan tinggi ( 80 persen), dan 35 titik berkepercayaan rendah.

Penumpukan 564 hotspot hanya di Desa Bagendang Tengah serta 122 hotspot di Baamang Hulu menelanjangi kerentanan benteng pertahanan pemadaman darat Kotim.

Kebakaran hebat di Bagendang Tengah tidak hanya mengancam aktivitas vital pelabuhan bongkar muat, tetapi juga mengirim pasokan asap pekat yang terdorong angin menuju kawasan perkotaan Sampit.

Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

Satgas Karhutla gabungan BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni didesak mengerahkan pemadaman udara (water bombing) secara intensif ke Bagendang Tengah dan Baamang Hulu sebelum lidah api melahap habis pemukiman warga.

Di samping itu, penyidik Kepolisian wajib langsung turun melakukan verifikasi lapangan pada 61 titik berkepercayaan tinggi untuk memproses hukum pihak yang sengaja membakar lahan di masa tanggap darurat.

Hotspot Kotim tembus 1.663 titik! Bagendang Tengah kembali jadi titik terpanas dengan 564 hotspot! Satgas udara wajib bom air Bagendang dan Baamang Hulu! (***)

September 22, 2026
Abaikan Tenggat Basara Hai, Ketua KMHA Serukan Penghentian Operasi PT BAP di Kalteng

SAMPIT, kanalindependen.id – Empat hari setelah tenggat waktu dari Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai berlalu, ketegangan sengketa lahan kembali meruncing.

Ketua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Dayak Kalimantan Tengah Erko Mojra melontarkan peringatan terbuka kepada PT Binasawit Abadipratama (PT BAP).

Pihaknya bersiap merangkul Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) beserta elemen adat lainnya untuk menghentikan aktivitas perusahaan apabila putusan perkara Takian Petak diabaikan.

”Kami tegaskan, apabila putusan adat itu, baik terkait penyerahan lahan maupun pembayaran denda, tidak dilaksanakan, maka kami dari KMHA akan mendorong Batamad dan seluruh unsur yang ada di Kalimantan Tengah untuk menghentikan seluruh aktivitas PT BAP di lapangan,” kata Erko, Selasa (22/9/2026).

Tenggat penyelesaian tersebut telah tertuang dalam amar Putusan Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026.

Dokumen itu memberi PT BAP waktu 14 hari kerja sejak putusan diketuk, atau hingga Jumat (18/9/2026), untuk merajut kesepakatan dengan perwakilan masyarakat Desa Sebabi dan Desa Bangkal.

Kegagalan mencapai mufakat hingga batas waktu tersebut membuat putusan otomatis dinyatakan final dan mengikat. Sikap keras Erko pada 22 September mempertegas ketiadaan titik temu.

Falsafah dan Ancaman Pengusiran

Bagi Erko, kelalaian merespons putusan ini melampaui urusan legal formal, melainkan bentuk pelanggaran terhadap norma sosial budaya setempat.

”Pengabaian terhadap putusan itu merupakan pelanggaran terhadap norma hidup, yakni di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” katanya.

Ia menyebut setiap entitas bisnis di Kalimantan Tengah wajib memegang teguh pedoman kultural tersebut, seraya menyuarakan ancaman yang lebih tajam.

”PT BAP juga harus diusir dari Kalimantan Tengah apabila tidak menghargai falsafah hidup di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tegasnya.

Penegasan pengusiran ini merupakan sikap institusional KMHA yang disampaikan Erko selaku ketua.

Pijakan Hukum

Menguatkan dalilnya, Erko merujuk pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang menurutnya mengamanatkan bahwa putusan adat bersifat final dan mengikat.

Secara tertulis, ia turut menyodorkan rujukan spesifik pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

Ayat (1) pada pasal tersebut berbunyi: “Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.”

Adapun ayat (2) mengatur pengenaan sanksi adat yang lebih berat bagi pihak yang tidak mengindahkan keputusan tersebut.

Majelis Basara Hai dalam perkara ini dibentuk langsung oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dengan bersandar pada Pasal 31 ayat (1) Perda yang sama, serta Peraturan Dewan Adat Dayak Provinsi Nomor 1 Tahun 2015 mengenai penanganan perkara berat.

Menepis keraguan prosedural, Erko memastikan persidangan telah berjalan sesuai koridor hukum adat.

”Kami menilai pelaksanaan Basara Hai sebelumnya telah sesuai dengan pedoman peradilan adat sebagaimana diatur dalam Peraturan DAD Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pedoman Peradilan Adat. Prosesnya sudah sesuai prosedur,” ujarnya.

Penelusuran Kanal Independen atas Surat Keputusan pembentukan majelis dan putusan Basara Hai membenarkan adanya rantai administratif berjenjang.

Proses ini membentang sejak laporan awal enam warga pada 23 Februari 2026, pelimpahan bertahap dari level kecamatan hingga provinsi pada Mei 2026, hingga pemeriksaan lapangan dengan surat tugas resmi.

Dokumen putusan juga mencatat ada lima kali panggilan sidang yang tidak pernah dihadiri oleh pihak korporasi.

Dua Arena Bertarung Paralel

Menyikapi dualisme hukum, Erko memperingatkan PT BAP agar tidak mencoba membatalkan putusan adat melalui sistem peradilan negara.

”Kami juga mengharapkan dan meminta dengan tegas kepada pihak perusahaan agar tidak membawa ranah putusan adat tersebut ke pengadilan. Sebab, pengadilan tidak dapat membatalkan putusan adat,” katanya.

Pernyataan ini merujuk pada yurisprudensi sengketa adat PT Hutanindo Agro Lestari (PT HAL) di Kecamatan Tualan Hulu.

Pengadilan Negeri Sampit pada tingkat pertama sempat menyatakan putusan adat perkara tersebut tidak sah.

Namun, Pengadilan Tinggi Palangka Raya membalikkan keadaan di tingkat banding dengan menyatakan gugatan PT HAL tidak dapat diterima, meski putusan banding itu tidak secara eksplisit menegaskan larangan pengadilan negara menguji putusan adat.

Saat ini, sengketa lahan beroperasi penuh di dua arena. Di luar objek 1.607 hektare yang diputus Majelis Basara Hai, PT BAP tengah menggugat Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, Anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius di Pengadilan Negeri Sampit.

Gugatan senilai Rp104 miliar atas objek seluas 50,38 hektare ini dijadwalkan menggelar sidang lanjutan pada Rabu (30/9/2026).

Sesi tersebut akan memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan seorang ahli agraria dan satu saksi fakta tambahan dari penggugat, membiarkan pertarungan adat dan negara ini berjalan paralel tanpa garis akhir yang terlihat. (ign)

September 22, 2026