Riduwan menilai forum administratif seharusnya menjadi ruang penjelasan kebijakan dan evaluasi program. Ketika narasi elektoral ikut hadir di dalamnya, ruang komunikasi publik menjadi lebih sensitif dan rentan menimbulkan tafsir yang beragam.
Pada sisi lain, Riduwan juga menyinggung pentingnya belajar dari praktik kepemimpinan di daerah lain yang dinilainya mampu menjaga batas antara komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan. Kematangan tersebut dapat menjadi referensi bagi kepala daerah lain dalam menjaga etika komunikasi publik.
Riduwan mencontohkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebagai figur yang dinilainya menunjukkan kematangan dalam memisahkan komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi kepala daerah lain.
Dia menegaskan, konsistensi dalam menjaga batas komunikasi tersebut penting untuk memastikan setiap program pemerintah dipahami publik sebagai kebijakan yang berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik sesaat.
Sementara itu, sejumlah studi komunikasi politik menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam forum pemerintahan berperan penting membentuk persepsi publik terhadap netralitas kebijakan.
Teori framing yang diperkenalkan Robert Entman, pakar komunikasi politik dari George Washington University, menjelaskan bahwa cara suatu isu disampaikan dapat memengaruhi bagaimana publik memaknainya.
Dalam praktik politik, pembingkaian tersebut tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika antar-aktor politik, termasuk bagaimana kebijakan itu ditanggapi oleh pihak lain. (ign)
Tinggalkan Balasan