SAMPIT, kanalindependen.id – Selembar kertas tanpa kop dan tanda tangan menjadi saksi bisu ketimpangan di Desa Patai. Dokumen berjudul Alokasi Dana Juli 2026 tersebut memuat dua belas pos alokasi Koperasi Cempaga Perkasa.
Empat pos di antaranya mencantumkan nama orang di dalam kurung. Nilai keempat pos ini mencapai Rp1,47 miliar, atau setara 50,6 persen dari seluruh dana yang dialokasikan koperasi dalam sebulan.
Jumlah ini hampir empat kali lipat lebih besar dibanding jatah seluruh anggota dalam bentuk Sisa Hasil Kebun (SHK), yang hanya bertengger di angka sekitar Rp389,2 juta.
Isi dokumen itu diungkap Suparman, kuasa pemilik lahan, di atas meja pertemuan dengan pengurus koperasi di Kantor Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (12/11).
Kanal Independen memperoleh salinan lembar foto dokumen tersebut. Sepanjang penelusuran, pengurus belum memberikan bantahan ataupun pembenaran terbuka terkait barisan angka itu.
Total sirkulasi dana yang dialokasikan pada Juli 2026 tercatat Rp2.901.273.887,68. Sumber pemasukan ini mengalir dari tiga pintu, yakni PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) sekitar Rp1,92 miliar, PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI) sekitar Rp974,98 juta, dan skema kerja sama operasi (KSO) menyumbang Rp7,55 juta.
Pos anggaran paling gemuk jatuh pada kegiatan sekretariat yang memajang nama HM, senilai Rp628,44 juta.
Tiga pos lainnya menyusul dengan pola serupa: pembayaran insentif dengan nama MR senilai Rp508,1 juta; talangan dengan nama NM senilai Rp300 juta; dan kegiatan kemasyarakatan berinisial A sebesar Rp31,37 juta.
Pos insentif itu saja sudah 1,3 kali lipat total SHK anggota, sedangkan pos sekretariat menelan hingga 1,6 kali lipat.
Kertas itu membisu soal status nama-nama ini, apakah mereka penerima dana, penanggung jawab pelaksana, atau sekadar pihak pengaju anggaran.
Delapan pos sisanya bersih dari nama orang di dalam kurung. Pembayaran kepada CV BBK menjadi pos terbesar kedua yang tercatat Rp556,11 juta.
Rincian lain terpecah untuk operasional Rp158,69 juta, dana desa Rp120 juta, pengembalian kartu Rp100 juta, pembagian hasil Agrinas Rp65,4 juta, hasil KSO Rp33,92 juta, angsuran Hilux Rp10 juta, dan pos SHK.
Akumulasi dua belas pos ini sama persis dengan total pemasukan sampai ke hitungan sen. Dokumen tersebut tidak menjelaskan dasar penetapan tiap anggaran, juga tidak menunjukkan apakah dana raksasa itu sudah benar-benar dibayarkan.
Besarnya perbedaan alokasi ini sontak memunculkan pertanyaan seputar prioritas penggunaan dana hasil kebun. Suparman menyebut pengurus tak kunjung merinci pijakan pos-pos tersebut.
”Pengurus koperasi tidak mau menjawab. Mereka tidak memberikan klarifikasi terkait pos-pos dana yang saya sampaikan. Padahal, data itu sudah beredar dan ternyata nilainya sangat fantastis,” kata Suparman.
Misteri Angka 3.707
Tanda tanya berlanjut pada pos SHK. Angka alokasi Rp389.235.000 dalam dokumen itu habis dibagi 3.707. Hasilnya berujung presisi di angka Rp105.000, tanpa sisa satu rupiah pun.
Pembagi 3.707 itu bukan angka baru di koperasi ini. Dalam rapat anggota tahunan (RAT) Desember 2024, Khairul, ketuanya, menyebut koperasi memiliki 800 anggota, terdiri atas 675 anggota biasa dan 125 anggota aktif, dengan 3.707 kapling.
Angka yang sama pernah bergema pada April 2022 dengan sebutan berbeda. Ketika itu Khairul, yang baru menduduki kursi ketua, menyebut SHK dari WYKI untuk periode November 2021 sampai Februari 2022 disalurkan kepada 3.707 anggota. Dia juga sempat menjanjikan angin segar keterbukaan.
”Ke depan, kami akan berupaya transparan dalam pengelolaan keuangan koperasi,” kata Khairul ketika itu.
Bila SHK Juli dibagi rata ke 3.707 kapling, setiap kapling setara dengan Rp105.000. Sementara itu, pemilik lahan menyebut satu kapling hanya menerima Rp25 ribu sampai Rp50 ribu per bulan.
Belum jelas apakah jumlah kapling itu masih menjadi dasar pembagian pada Juli 2026, dan apakah penerimaan yang dikeluhkan pemilik lahan merujuk periode yang sama.
Dokumen Juli tidak mengupas dasar pembagian SHK dan sama sekali tidak mencantumkan potongan apa pun.
Daftar pihak yang berhak menerima SHK dan memperoleh status keanggotaan kini bersiap diverifikasi ulang.
Khairul menyebut pengajuan awal yang perlu diverifikasi mencapai 720 orang, berbeda dari hasil verifikasi 2021 yang mencatat sekitar 800 nama. Pengesahan keanggotaan direncanakan dibahas dalam RAT April 2027.
”Verifikasi akan dilakukan untuk memastikan siapa saja yang berhak menerima Sisa Hasil Kebun (SHK) sekaligus memperoleh status keanggotaan,” ujar Khairul.
Siapa Pemegang Kartu
Satu baris alokasi dalam dokumen Juli bertajuk pengembalian kartu, nilainya Rp100 juta. Dokumen membiarkan jenis kartu apa yang dikembalikan tetap menjadi teka-teki.
Sejumlah warganet melontarkan isu bahwa kartu anggota plasma koperasi ini juga punya jalur pembeli. Kekhawatiran soal nasib para pembeli itu menyeruak setelah ratusan pemilik lahan menyatakan tekad hengkang dari koperasi demi membentuk kelompok tani.
”Bagaimana nasib pembeli kartu plasma KUD Cempaga Perkasa mun (kalau, Red) jadi kelompok tani?” tulis akun Facebook Maryadi.
Akun M Agus merespons bahwa urusan itu menjadi tanggung jawab mutlak penjual kartu. Akun Romi Fishing Trip Romi menulis dalam bahasa Banjar, bahwa pembeli plasma akan menangis, apalagi tidak ada perjanjian antara pembeli dan penjual.
Siapa yang menjadi anggota juga sudah lama dipertanyakan. Pada Juni 2022, dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kotim, Suparman, yang kala itu menjabat penanggung jawab Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) koperasi, menyebut keanggotaan IUPHKm berbeda dengan keanggotaan koperasi plasma.
Menurut dia saat itu, anggota IUPHKm adalah warga Desa Patai, sedangkan anggota koperasi plasma semuanya orang luar.
Belum jelas apa yang sesungguhnya berpindah tangan dalam riuh jual beli kartu versi warganet ini, apakah itu status keanggotaan, hak atas hasil kapling, atau hak atas lahan.
Untuk status keanggotaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tegas menutup pintunya.
”Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan,” bunyi Pasal 19 ayat (3) undang-undang tersebut.
Pasal 30 undang-undang yang sama turut menugaskan pengurus memelihara daftar buku anggota dan pengurus, serta menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib.
Pemilik lahan kini bersikukuh menuntut keluar. Sahil, salah seorang perwakilan pemilik lahan, mencatat lebih dari 300 anggota telah menyetorkan pernyataan pengunduran diri.
Dia memperkirakan luas hamparan lahan awal yang dipersoalkan menyentuh angka 1.500 hektare.
Dua Pertiga dari SCC
Dua pertiga pasokan dana Juli, tepatnya 66,1 persen, ditopang oleh SCC. WYKI menyumbang 33,6 persen, sedangkan sumur KSO hanya meneteskan 0,26 persen.
Padahal, riwayat konflik koperasi ini selama bertahun-tahun kerap berkaitan dengan WYKI, anak usaha Makin Group.
Pada September 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK.5972/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018, memberi koperasi IUPHKm seluas 704 hektare di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pada 2021, Suparman menyebut 660 hektare di antaranya telah tertanam sawit perusahaan.
Izin itu dicabut pada 21 Juli 2023 lewat SK.7661/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023. Dalam RAT Desember 2024, perwakilan manajemen WYKI menyebut Makin Group sebagai mitra koperasi.
Menurut Makin Group, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menempatkan 50 personel TNI selama 30 hari sejak 7 Maret 2025 di empat anak usahanya, termasuk WYKI.
Nama SCC sudah lama tercatat di buku sejarah Patai. Salinan putusan pengadilan dalam direktori Mahkamah Agung merekam keterangan saksi soal nota kesepahaman SCC dengan Koperasi Sawit Buluh Sejahtera tertanggal 1 Juni 2011, tentang kemitraan pembangunan kebun sawit di Desa Patai.
SCC juga pernah bergesekan soal kompensasi lahan dengan sekelompok warga Patai. Catatan pemberitaan media melaporkan sengketa itu berujung damai di Mapolres Kotim setelah SCC membayar Rp1,8 miliar sebagai pelunasan kompensasi.
Namun, penelusuran Kanal Independen di berbagai celah sumber terbuka belum bersua dengan dokumen kemitraan resmi antara SCC dengan Koperasi Cempaga Perkasa. Dokumen Juli juga enggan menjelaskan landasan pemasukan dari SCC maupun WYKI.
Suparman sebelumnya sempat menyoal pengelolaan kemitraan dengan perusahaan perkebunan ini. Dia mengklaim deretan pemilik lahan masih memikul utang yang menembus Rp24 miliar, termasuk bunga dan potongan untuk pengurusan perizinan.
”Ini utang baru mereka, bayar per bulan, dipotong per bulan, dan juga mereka dibebani dengan bunga. Itu total utangnya Rp24 miliar dan dipotong 10 persen untuk biaya perizinan,” ungkap Suparman.
Dalam mediasi Kamis (12/11), para pemilik lahan juga menagih kejelasan bidang tanah yang diklaim masuk Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan lain, seperti diberitakan Intimnews.
Bayang-Bayang Agrinas
Pemasukan KSO sepanjang Juli hanya menorehkan angka Rp7,55 juta. Namun, dua pos alokasi berstempel Agrinas dan KSO, yakni pembagian hasil Agrinas dan hasil KSO, mencapai Rp99,32 juta, menyedot dana sekitar 13 kali lipat pemasukannya.
Dokumen membiarkan benang merah ketiganya putus, termasuk soal apakah ketiganya dihitung dari rahim kegiatan dan periode yang sama.
Koperasi Cempaga Perkasa pernah disorongkan masuk gerbong kemitraan lahan sitaan. Surat rekomendasi DPRD Kotim Nomor 800.1.11.1/638/DPRD/2025 tertanggal 17 November 2025 meletakkan koperasi ini di antara sebelas koperasi dan kelompok tani yang diusulkan bermitra KSO dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
Luas bentangan lahan sitaan yang dicantumkan untuk Cempaga Perkasa merangkul 163,21 hektare.
Dalam arena mediasi yang sama, pemilik lahan memberondong pertanyaan seputar lahan yang disebut telah disita dan kini berurusan dengan Agrinas, masih menurut Intimnews.
April lalu, Kanal Independen mewartakan lahan plasma di Patai ikut terjaring sitaan Satgas PKH bersama lahan WYKI, diiringi sengketa 164 hektare di desa itu yang melibatkan Agrinas.
Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Gahara, yang menjadi narasumber laporan itu, menilai rakyat kini terpaksa berhadap-hadapan dengan negara.
Keresahan serupa mengalir dari warganet April lalu. ”Seharusnya yang dipatok itu atau diambil itu tanah perusahaan sawit, bukan tanah masyarakat,” tulis akun Facebook Uluh Itah.
Perlawanan Akar Rumput
Riak polemik terbaru memancar dari titik RAT 31 Oktober 2026. Jelang rapat tersebut, Alianur, perwakilan anggota, mengungkap adanya kesepakatan antara panitia RAT, Kepala Desa Patai, dan anggota.
Menurut Alianur, isinya menyepakati RAT di Sampit hanya akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus, bukan memilih ketua baru.
Anggota menyiagakan ancaman ambil alih lahan untuk dikelola sendiri bila janji itu dirobek. Pada 2022, Khairul sempat berujar kepengurusannya berlaku untuk periode 2021-2026.
RAT tetap digelar di Sampit.
”Panitia sebelumnya berjanji hanya menyampaikan pertanggungjawaban. Ternyata diingkari, pemilihan kepengurusan langsung dilakukan saat itu,” kata Suparman.
Pada hari yang sama, pemilik lahan melancarkan rapat tandingan di Balai Pertemuan Masyarakat Desa Patai. Forum yang dinakhodai Suparman ini dihadiri aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kapolsek Cempaga, tokoh masyarakat, serta deretan pemilik lahan dan ahli waris.
Hasilnya mengkristal dalam berita acara sembilan poin yang diteken 85 orang. Lembar itu berisi penolakan keras atas hasil RAT Sampit, pendelegasian kuasa kepada Suparman, dan penegasan menolak segala jenis pemilihan pengurus baru di luar Desa Patai tanpa persetujuan pemilik lahan.
Para pemilik lahan mengaku tak pernah menerima selembar pun undangan RAT tersebut. Ratusan warga yang tersulut kemudian mendatangi Kantor Desa Patai pada Kamis (12/11) guna menyuarakan penolakan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 mengatur kewajiban mutlak penyelenggara rapat untuk menyebar pemberitahuan tertulis kepada anggota paling lambat tujuh hari kerja sebelum rapat, rinci dengan waktu, tempat, dan agenda.
Aturan yang sama memaksa rapat pertanggungjawaban pengurus dieksekusi selambat-lambatnya enam bulan pasca tutup buku. Ketentuan surat undangan ini berlaku bagi anggota, sementara buku daftar anggota Koperasi Cempaga Perkasa masih dalam daftar antrean untuk diverifikasi.
RAT di kawasan kota Sampit ini nyatanya bukan hal baru. RAT tutup buku 2022-2023 pernah dihelat pada 23 Desember 2024 di Werra Resort Hotel Sampit.
Ady Candra, Camat Cempaga waktu itu, bahkan menyanjung Cempaga Perkasa yang sudah ditopang manajer, asisten, hingga kantor perwakilan di kota, seperti dikutip Borneo7.
”Saya lihat koperasi ini adalah salah satu koperasi yang memiliki kinerja yang sehat,” kata Ady Candra kala itu.
Dia turut mengingatkan setiap poros keputusan koperasi wajib mengutamakan transparansi agar bisa dibaca jernih oleh masyarakat.
Sebagian warganet kini turut mempermasalahkan pemilihan lokasi rapat tahun ini.
”Kenapa harus di Sampit? Apa di Patai gak ada tempatnya?” tulis akun Facebook Harianto Jarni.
Akun Supiadi melontarkan tanya dalam bahasa Banjar mencari tahu siapa sosok ketua yang terpilih. Akun lain mengais informasi seputar nama calon ketuanya.
Beberapa warganet meletupkan tuntutan perubahan yang lebih jauh.
”Kada hakon lagi pakai ketua, kembalikan ke masyarakat awal haja. Menganyangi parut anggota ja kada behasil, dari bahari kala kada suah beres,” tulis akun Facebook Neni Triyana.
Melalui tuturan bahasa Banjar itu, ia menolak kehadiran struktur ketua dan meminta kendali dikembalikan kepada masyarakat awal.
Menurutnya, koperasi bahkan tidak berhasil mengenyangkan perut anggota dan terus mewariskan benang kusut sejak lama.
Mediasi Buntu
Mediasi Kamis (12/11) menarik kedatangan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim Muslih, Camat Cempaga Agustiawany, dan Kepala Desa Patai Hendrik.
Unsur Polres Kotim, DAD, pengurus koperasi, perwakilan perusahaan, serta delegasi masyarakat ikut memadati ruangan. Hendrik menggarisbawahi peringatan bahwa pertemuan bisa diputus seketika bila suhu memanas dan tidak kondusif.
Khairul, Ketua Koperasi Cempaga Perkasa, mengakui persoalan di tubuh lembaganya telah menumpuk bertahun-tahun.
Pengurus, ujarnya, tengah merintis pembenahan, dari memverifikasi ulang anggota hingga penyelesaian hak pemilik lahan awal. Dia berharap sengketa ini dijinakkan lewat musyawarah agar tak mekar menjadi konflik terbuka.
Hingga palu pertemuan diketok Muslih, barisan pengurus tak kunjung menggelar penjelasan rinci terkait penetapan SHK Rp389,2 juta, pos kegiatan sekretariat Rp628,44 juta, pos insentif Rp508,1 juta, serta pos pembayaran kepada CV BBK senilai Rp556,11 juta.
Muslih memandang dinamika ini dari teropong berbeda. Jawaban sekaligus keranjang solusi dinilainya sudah disuguhkan pengurus.
”Belum ada titik temu atau kesimpulan akhir, tetapi sudah ada perkembangan positif. Pihak pengurus sudah memberikan jawaban dan solusi yang baik untuk mencakup kepentingan para pemilik lahan,” kata Muslih.
Dalam mimbar itu, Muslih meminta agar kompas pembahasan memutar arahnya ke depan.
”Kita mencari solusi ke depannya, bukan solusi ke belakang. Saya hadir sebagai mediator,” ujarnya.
Hendrik menyampaikan hal senada, memohon tidak ada lagi riak yang menodai ring keamanan lapangan. Sementara itu, bara tuntutan pemilik lahan justru menyasar pada catatan alokasi dana bulan Juli yang telanjur lewat.
Tawaran damai itu ditolak Sahil. ”Apa yang ditawarkan koperasi tidak jelas dan tidak menyambung dengan apa yang kami inginkan. Kami mau keluar dari koperasi itu, tetapi koperasi mau masuk ke situ. Bagaimana lahan itu ke depannya, biar kami yang urus,” ujar Sahil.
Para pemilik lahan lewat Suparman mendesak pengurus membuka keran pendapatan dan rincian pengeluaran secara transparan. Mereka turut menyentil agar pemerintah daerah dan Polres Kotim mempertimbangkan penundaan aktivitas operasional koperasi sampai sengketa hak ini tuntas dijahit. Bila terus menabrak jalan buntu, pelaporan pidana masuk dalam opsi langkah mereka.
Pagu Pengawasan Rp112 Juta
Pisau pengawasan koperasi dalam skala kabupaten adalah mandat tak terbantahkan bagi pemerintah kabupaten setempat. Amanat ini tertuang terang benderang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DKUKMPP Kotim 2024 membukukan pagu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp112,67 juta untuk jatah setahun penuh. Pada tahun rapor yang sama, persentase koperasi sehat di Kotim baru menyentuh angka 53 persen, merangkak mengejar target 60 persen.
Secara nominal, guyuran dana yang diputar Cempaga Perkasa hanya dalam hitungan satu bulan kalender Juli 2026, setara hampir 26 kali lipat pagu satu program pengawasan koperasi Kotim sepanjang 2024. Pos kegiatan sekretariatnya saja sanggup menelan lebih dari lima kali lipat pagu daerah tersebut.
UU Perkoperasian mendudukkan rapat anggota sebagai panggung sakral untuk menetapkan rencana anggaran sekaligus mengetuk palu pengesahan laporan keuangan. Dokumen Juli itu kembali membisu membiarkan teka-teki tak terjawab kapan dan dalam forum resmi apa dua belas pos tersebut disepakati.
Hingga Sabtu (14/11), belum ada satu pun lembar penjelasan terbuka dari meja pengurus yang mengurai pijakan dasar dua belas pos uang tersebut, termasuk soal identitas CV BBK serta peruntukan insentif bernilai Rp508,1 juta. (ign)
Tinggalkan Balasan